Author: PPID Perhubungan

Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang LLAJ dan UPTD Transkoetaradja selaku penyedia pelayanan transportasi ikut mendukung kelancaran kegiatan MTQ Mahasiswa Nasional ke-XVI Tahun 2019 yang diselenggarakan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dishub Aceh menyiapkan 5 unit bus Transkoetaradja dan 9 unit bus Damri untuk penjemputan dan pemulangan peserta dari luar daerah melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Selain melayani penjemputan dan pemulangan peserta, Dishub Aceh juga menyiapkan 5 unit shuttle bus yang akan melayani para peserta selama MTQMN ke-XVI 2019 berlangsung. Bus mulai beroperasi pada pukul 08.00 WIB – 19.00 WIB dengan rute Asrama Mahasiswa – Kampus Unsyiah. Untuk memastikan kegiatan pelayanan transportasi berjalan secara maksimal, Dishub Aceh juga mengerahkan 46 personil yang terdiri dari; 9 personil Bidang LLAJ, 15 personil UPTD Transkoetaradja, 10 operator Transkoetaradja, dan 12 operator PT. Damri Cabang Banda Aceh. MTQMN ke-XVI tahun ini sendiri resmi dibuka oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Prof. Dr. Ismunandar tadi malam (Minggu/28/7) di Stadiun Mini Unsyiah. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Asisten I Setda Aceh Dr. M. Jafar, SH. M.Hun, Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda, SE, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, SE., Ak., MM, dan para rektor universitas seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ismunandar menyampaikan MTQ Mahasiswa Nasional jangan menjadi kegiatan rutinitas dua tahunan semata, tapi melalui kegiatan ini bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi generasi muda Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 28 Juli – 04 Agustus 2019 dan diikuti oleh 2.500 peserta dari 179 universitas seluruh Indonesia. (AM)

Dalam rangka mendukung kelancaran Rakornas BPSDM se-Indonesia Tahun 2019 di Banda Aceh, Dinas Perhubungan Aceh sebagai penanggung jawab transportasi memfasilitasi 10 armada bus yang terdiri dari 4 bus besar (50 seat), 4 bus sedang (30 seat) dan 2 bus kecil (12 seat). Bus tersebut akan melayani 600 peserta dari 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota selama mengikuti Rakornas di Banda Aceh pada tanggal 25 – 28 Juli 2019. Seluruh rangkaian kegiatan peserta mulai dari penjemputan kedatangan di bandara, lalu ke penginapan, mobilisasi peserta ke tempat acara, shalat jum’at di Mesjid Raya Baiturrahman, City Tour hingga pemulangan peserta kembali ke Bandara. Secara bersamaan, Dishub Aceh juga memfasilitasi pelayanan transportasi pada MTQ Nasional Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2019 di kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. “Layanan transportasi ini sangat dibutuhkan mengingat masih minimnya fasilitas transportasi wisata di Aceh, serta diharapkan dapat mendukung keberhasilan peningkatan wisata dan kegiatan nasional di Aceh,” ujar Kabid LLAJ Dishub Aceh, Nizarli, S.SiT, MT. (AM)

Setelah sempat mengalami penundaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memutuskan untuk melaksanakan Ujicoba Rekayasa Lalu Lintas pada kawasan Central Business District (CBD) Kota Kualasimpang, pada besok, Senin (22/07/19). Kepastian ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Abdullah di Kantor Bupati, Jumat 19 Juli 2019 kemarin. Abdullah menyebutkan, kepastian pelaksanaan ini diputuskan setelah urusan administrasi dan pengerjaan prasarana pendukung selesai. Ia mengatakan, meski  masih ada pengerjaan pelebaran bahu jalan di beberapa titik, ia menjamin pengerjaan tersebut akan selesai hari ini, Ahad (21/07/19). Ia mengaku, pihaknya selaku leading sector pelaksanaan bersama tim Pemkab sudah bekerja keras untuk merealisasikan hal tersebut. Dalam penyampaiannya kemarin, Abdullah kembali menyebutkan perubahan arus dalam ujicoba rekayasa lalulintas akan dilaksanakan pada Senin, tanggal 22 Juli besok. Arah uji coba yang akan dilakukan yaitu arus lalu lintas yang berasal dari Banda Aceh menuju Medan akan mengalami perubahan, yakni lurus dari jembatan Sungai Tamiang menuju Pasar Pagi (Jalan Cut Nyak Dhien) hingga simpang Stasiun Kereta Api lama, kemudian berbelok ke kanan menuju Jalan S. Parman  hingga perempatan Rumah Dinas Kapolres, kemudian belok ke arah kiri menuju jalan Iskandar Muda. Sementara arus lalu lintas dari Medan ke Banda Aceh, dibagi menjadi dua rute. Rute pertama, yakni setelah melewati pertigaan Satlantas, berbelok ke kanan atau jalan Iskandar Muda, kemudian melewati pertigaan pasar pagi terus ke kiri menuju arah jembatan. Sementara khusus bagi kendaraan roda dua dan roda kendaraan 4, setelah pertigaan Satlantas, dapat langsung lurus menuju Jalan Mayjend Sutoyo (melewati markas Pemadam Kebakaran) sebagaimana arus kendaraan yang telah ada. Turut dijelaskan, bahwa masalah yang akan dihadapi nantinya dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini, yaitu terdapat akses ke pusat kegiatan yang tinggi (pasar) tepat berada di ruas jalan. Karenanya ia mengatakan beberapa penyesuian akan terus dilakukan selama masa ujicoba, hingga menemukan kesesuaian dengan keadaan faktual di lapangan. Pada akhir penyampaiannya, Abdullah mengutip harapan Bupati pada Rapat Finalisasi Ujicoba Rekayasa Lalu Lintas beberapa waktu lalu, yang meminta supaya masyarakat Aceh Tamiang dapat mendukung langkah-langkah penataan yang dilakukan Pemerintah, demi terwujudnya Kota Kualasimpang yang tertib, nyaman, dan bersih. (humas.acehtamiangkab.go.id)

Dishub Aceh bersama PT Bank Aceh Syariah  dan PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) melakukan perjanjian kerja sama pembangunan dan pemanfaatan fasilitas halte Trans Koetaradja di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Jumat (19/07/2019). Kerja sama ini ditandatangani langsung Kepala Dishub Aceh, Junaidi S.T., M.T, Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman, dan GM Angkasa Pura II Bandara SIM, Yos Suwagiyo. Dalam hal ini turut disaksikan sejumlah tamu undangan dari tiga instansi terkait. Beberapa waktu lalu, tepatnya 8 April 2019, Dishub Aceh melalui UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja melakukan uji coba menggunakan halte portabel di Bandara SIM. Kehadirannya merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat untuk transportasi multimoda. Selama masa uji coba itu, halte ini disambut positif oleh masyarakat. Junaidi menyebut upaya pembangunan halte Trans Koetaradja di Bandara SIM sudah beberapa kali dilakukan kajian. Upaya ini selaras dengan permintaan masyarakat. “Tentu sangat bermanfaat. Masyarakat silakan memilih transportasi yang baik menurut mereka. Tugas kami menyediakan fasilitas publik yang layak,” sebutnya. Oleh karena itu, pelayanan angkutan umum ini tidak mungkin dikerjakan oleh Dishub, harus melibatkan semua pihak. Disebutkan, selama tahun 2018 lalu, penumpang Trans Koetaradja mencapai 4 juta penumpang lebih. Diharapkan, melalui kerja sama ini dapat menjadi contoh di masa mendatang. Haizir Sulaiman menyebut, angka 4 juta ini meyakinkan Bank Aceh untuk terus menggalakkan kerja sama dengan Dishub Aceh. Dikatakannya Bank Aceh ini adalah milik rakyat, oleh sebab itu halte permanen diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. “Kami bangga, sebab Dishub Aceh ikut mengupayakan berkembangnya perekonomian melalui penyediaan fasilitas transportasi yang menguntungkan publik,” pungkasnya. (MR)

Setelah beraudiensi dengan BPKS Sabang pada Selasa (16/7/2019), Dishub Aceh bersama Tim Ahli Unsyiah melakukan audiensi serupa bersama Pemerintah Kota Sabang, Rabu (17/7/2019). Pertemuan yang berlangsung di Aula Walikota Sabang ini terkait kajian analisis revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai bentuk menampung gagasan Pemko Sabang. Baik dari aspek hukum maupun informasi dan data penting lainnya untuk menjadi dasar pertimbangan. Seperti yang diungkapkan Ketua Tim Ahli Unsyiah, Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum. “Artinya, masukan ini kita jadikan landasan saat kunjungan kerja di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Tentu uji public akan tetap kita lakukan,” paparnya. Pemko Sabang mendukung upaya yang dilakukan oleh Dishub Aceh bersama Tim Ahli Unsyiah. Ke depan, harapannya dilakukan pula studi kelayakan pelayanan, tidak sebatas kajian regulasi hukum. “Kita siap mendukung segala upaya yang menguntungkan bagi masyarakat,” kata Sekda Kota Sabang, Zakaria. Disebutkan, sebelumnya sudah diprediksikan butuh kerja sama terkait pengembangan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Masukan dari Pemko Sabang ini menjadi poin penting bagi penyusunan regulasi ke depannya. Sama seperti sebelumnya, akhir dari audiensi ini dilakukan penandatangan berita acara. Pemko Sabang juga berharap ke depannya ada pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat. Sebab, Pelabuhan Penyeberangan Balohan adalah pintu gerbang utama untuk pariwisata di Sabang. Hadir dalam kesempatan tersebut unsur Pemko Sabang, diantaranya Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas Perhubungan, dan Bappeda Sabang. (MR)

Saat ini, proses pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang, melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sedang berupaya keras dalam percepatan pelaksanaan revitalisasi infrastruktur pelabuhan. Menyikapi hal ini, Dishub Aceh bersama Tim Ahli dari Unsyiah melakukan audiensi terhadap rencana kajian analisis pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Selasa (16/07/2019) di ruang rapat BPKS, Sabang. Tujuan kunjungan ini, mewujudkan  gagasan bersama sebagai upaya dalam membentuk kesepakatan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Kajian analisis ini meliputi aspek hukum, kajian teknis kepelabuhanan, hingga aspek ekonomi. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala BPKS, Ir. Razuardi, M.T., mengharapkan agar pelabuhan ini dapat beroperasi pada Tahun 2020 mendatang. Disebutkan, revitalisasi pelabuhan yang mulai dibangun pada Juni 2018 lalu, memiliki dampak bagi lintas sektor. Baik masyarakat umum, pemerintah, maupun stakeholder lainnya. Harapannya, fungsionalisasi pelabuhan ini dapat melayani transportasi secara efektif dan efesien, meningkatkan nilai ekonomi wilayah hinterland, memperlancar lalu lintas. Selain itu adanya standardisasi pelayanan yang lebih baik serta adanya payung hukum yang menaungi pengembangan kawasan industri Sabang. Melalui revitalisasi ini, Dishub Aceh serta BPKS Sabang mempunyai komitmen agar dapat meningkatan pelayanan transportasi pasca kontruksi ke depannya. Selain untuk pelabuhan penyeberangan, pelabuhan ini dimaksudkan untuk pengembangan kawasan industri, perdagangan, serta peningkatan mutu parisiwisata di kawasan Sabang. Di hari yang sama, jajaran Dishub Aceh dan BPKS Sabang ikut meninjau langsung ke lapangan terkait proses pembangunannya. Sejumlah alat berat dan pekerja tampak sibuk menyiapkan segala infrastruktur baru di pelabuhan ini. Sejak tahun ini, kota Sabang telah berusia 54 tahun, dan ini menjadi kado terindah bagi masyarakat Sabang dan Aceh di tahun mendatang. Dijadwalkan, besoknya pada Rabu (17/07/2019) Dishub Aceh melanjutkan upaya peningkatan pelayanan ke masa mendatang dalam menyelaraskan kesepahaman dan kesepakatan dengan Pemerintah Kota Sabang. Diharapkan, semua pihak nantinya akan merasakan dampak positif dari pembangunan ini. (MR)

Usai libur panjang sekolah, keberangkatan dari pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue menuju Balohan terpantau berlangsung normal. Hal itu diungkapkan Capt. Muhammad Noer, Kapten Kapal KMP. BRR  Senin (15/07/2019). “Hari ini sudah normal kembali. Bagaimana pun, kebutuhan penumpang, kita tetap bekerja professional,” kata Capt. Noer. Pada libur panjang Minggu lalu, ASDP mengambil kebijakan menambah trip dari tiga trip menjadi empat trip (PP). Terutama saat Sabtu-Minggu, lonjakan penumpang mengalami penambahan signifikan. Setiap penambahan penumpang, ASDP meyesuaikan kembali dengan kapasitas kapal. Selain itu, setiap yang kapal akan berangkat, selalu dilakukan persiapan. Lanjut Capt. Noer, cuaca cerah hari ini membuat rasa optimisnya untuk berlayar dengan tenang. Dibantu dengan kru kapal yang solid, seperti biasa, Capt.Noer dan kru memantau prakiraan cuaca juga  berkoordinasi dengan pihak Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Masyarakat pun boleh memantau di website maritim.bmkg.go.id, termasuk informasi tinggi gelombang itu kita pantau sebelum berlayar,” sebut Capt. Noer. Saat cuaca kurang bersahabat, misalnya pada tanggal 25 Juni 2019 lalu, Capt. Noer pun menunggu laporan cuaca dari BMKG dan perintah berlayar Syahbandar. Jadinya, di tanggal itu, diputuskan untuk mengurangi jadwal keberangkatan dari tiga trip menjadi satu trip. Hal ini, menjadi kewenangan koordinasi pihak Syahbandar, Kapten Kapal, dan ASDP demi mengutamakan keselamatan penumpang. “Kita ingin jadikan perjalanan ini, dapat memberikan kenyamana bagi semua penumpang. Supaya penumpang tidak merasakan mabuk, rasa takut selama berlayar,” pungkas Kapten Kapal yang telah bekerja selama 10 tahun itu untuk trip Ulee Lheue-Balohan (PP). (MR)

Pemerintah Aceh kini sedang fokus pada pembangunan infrastruktur. Salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah. Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai akan menunjang percepatan pembangunan sektor-sektor lainnya. Selama ini, minimnya sarana transportasi dituding sebagai salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Mempertimbangkan kondisi geografis yang unik, pembangunan transportasi di Aceh tidak hanya berfokus pada daerah perkotaan namun juga meliputi daerah kepulauan, khususnya yang berpenghuni. Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan program strategis pembangunan dan pengembangan konektivitas ke wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada angkutan laut dan penyeberangan, seperti Kawasan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil, Simeulue, dan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh Besar. Dalam konteks ini, konsep pembangunan dan pengembangan konektivitas transportasi di Kabupaten Singkil dan wilayah Pulau Banyak difokuskan pada penenuhan infrastruktur pelabuhan baik sisi darat maupun sisi laut. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Singkil dan Pulau Banyak dilakukan untuk memastikan pelayanan terhadap pengguna jasa pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan standar minimal yang disyaratkan, baik kenyamanan maupun keselamatan. Pelabuhan Penyeberangan Singkil yang melayani trayek angkutan menuju Pulau Banyak dan Nias (Sumatera Utara) dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir terus berbenah dengan melengkapi fasilitas sisi daratnya, antara lain rehabilitasi gedung terminal penumpang beserta fasilitas pendukung, pembangunan gangway, perkuatan talud pelindung dan penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) atau lebih dikenal dengan sebutan rambu suar. Sementara itu, pada Tahun 2019 akan dilaksanakan lanjutan perkuatan talud pelindung dan perpanjangan gangway dari pelabuhan menuju dermaga sehingga berfungsi lebih optimal. Sementara itu, pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak yang berlokasi di Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak, melalui Anggaran Tahun 2019 difokuskan pada penanganan mooring dolphin (fasilitas tambat untuk mengikat tali kapal), catwalk (jembatan penghubung), fender untuk pengaman sandar kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). Kondisi pelabuhan Pulau Banyak yang dibangun pada tahun 2001 dan telah mengalami gempa besar pada tahun 2005 saat ini perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi kekuatan struktur bangunan dermaga sebelum dilakukan pembangunan yang menyeluruh. Selain infrastruktur pelabuhan, Pemerintah Aceh juga menaruh perhatian pada terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari daratan Singkil menuju Pulau Banyak. Sarana yang tersedia hari ini hanyalah KMP Teluk Singkil dengan jenis Ro-Ro dengan bobot 600 GT yang melayani trayek Singkil – Pulo Banyak 2 kali seminggu. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya mobilitas orang dan barang dari/ke Pulau Banyak, khususnya pada saat cuaca buruk dimana kapal tidak dapat beroperasi atau pada saat kapal mengalami docking karena ketiadaan kapal pengganti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada Tahun 2019-2020 Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran pembangunan 1 (satu) unit kapal Ro-Ro dengan bobot 600 GT melalui skema multi years contract. Dengan adanya penambahan sarana kapal dengan kapasitas 212 orang dan jumlah kendaraan 21 unit ini diharapkan layanan transportasi penyeberangan Singkil – Pulau Banyak dapat lebih lancar, nyaman dan selamat. Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam menciptakan pemerataan pembangunan, membuka isolasi daerah dan memperkecil disparitas harga barang di wilayah kepulauan. Namun, kolaborasi seluruh stakeholder baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, sektor swasta bahkan masyarakat adalah yang utama. (Dewi) Versi cetak online silakan baca di laman https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Matahari bersinar terik pada minggu kedua Bulan Maret 2019 ketika Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah,  M.T., didampingi Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dan rombongan menjejak Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil.  Pulau Banyak ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan speedboat dari Singkil. Setelah beristirahat sejenak, rombongan melakukan peninjauan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak yang menjadi gerbang masuk penumpang dan barang ke wilayah kepulauan itu. Di hadapan masyarakat Pulau Banyak yang berkumpul di halaman parkir pelabuhan, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan komitmennya untuk memerhatikan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, khususnya kawasan Pulau Banyak. Menurutnya, persepsi sebagai wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten dapat dihilangkan dengan adanya sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas. “Konektivitas menjadi kebutuhan mendasar wilayah ini. Kami minta jajaran Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan perubahan bagi Kabupaten Aceh Singkil,” ujar Nova Iriansyah. Setelah menyampaikan sambutannya, Plt. Gubernur Aceh dan rombongan didampingi Kadishub Aceh Junaidi, S.T., M.T., berkesempatan mengamati berbagai fasilitas pelabuhan penyeberangan Pulau Banyak hingga ke ujung dermaga. Junaidi menyampaikan beberapa program yang akan dilaksanakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan baik dalam jangka pendek maupun rencana jangka panjang guna memberikan pelayanan yang lebih baik. Sementara Plt. Gubernur Aceh mengharapkan agar pembangunan seluruh fasilitas perlu memperhatikan aspek kualitas agar dapat berfungsi secara optimal. Keberadaan Pulau Banyak di Bumi Serambi Mekkah merupakan anugerah Yang Maha Kuasa bagi masyarakat Aceh yang harus disyukuri. Kekayaan alam yang melimpah ruah dan destinasi wisata yang memesona di setiap sisi wilayah tersebut bak “surga dunia” yang harus dijaga. Keberagaman tradisi dan bahasa menjadi keunikan tersendiri yang membuat setiap jejak langkah, bahkan hingga ke ujung pulau, akan menceritakan kisahnya tersendiri. Di balik keelokannya, Pulau Banyak memiliki problema tersendiri. Aksesibilitas wilayah ini membutuhkan perhatian khusus. Ketergantungan masyarakat Pulau Banyak pada pelayanan transportasi yang lancar, murah dan selamat menjadi harapan untuk dapat direalisasikan. Keadaan perekonomian sangat bergantung pada transportasi. Selama ini, jadwal pelayaran kapal penyeberangan masih sangat terbatas hanya dua kali seminggu. Sebagai alternatif mobilisasi sehari hari, masyarakat mengandalkan kapal kayu tradisional dengan kondisi pelayanan yang sangat minim dan standar keselamatan suatu kapal penumpang yang belum terpenuhi. Pada saat kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi kawasan Pulau Banyak menjadi benar-benar terisolir akibat tidak adanya kapal yang beroperasi. Pembangunan berbagai fasilitas transportasi di wilayah kepulauan ini sangat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. “Permasalahan transportasi meliputi udara (airport), darat (landport) dan laut (seaport). Pengembangan konektivitas wilayah Pulau Banyak akan berat dilakukan jika hanya ditumpukan sepenuhnya kepada Pemerintah namun juga memerlukan partisipasi pihak swasta. Pengembangan tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transportasi yang berkeadilan,” ujar Nova Iriansyah dalam suatu wawancara di Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Banyak. Sebelum berangkat menuju Pulau Banyak, Plt. Gubernur Aceh, Bupati Aceh Singkil dan rombongan juga berkesempatan melakukan peninjauan ke Pelabuhan Penyeberangan Singkil di Pulau Sarok. Sebagai “pasangan” pelabuhan penyeberangan Pulau Banyak, Pelabuhan Penyeberangan Singkil juga dilakukan berbagai pembenahan pada tahun 2019. Pembenahan yang akan dilakukan antara lain penambahan panjang gangway yang menghubungkan gedung terminal penumpang ke dermaga dan perkuatan talud pengaman untuk menahan ganasnya gempuran gelombang pada musim-musim tertentu.(Syakirah)

Mendengar kata Pulau Banyak yang berada di kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, akan terbayang gugusan pulau pulau dengan pesona pantai berpasir putih dan airnya yang jernih. Di sini, Anda tidak hanya menikmati wisata pantai, tapi juga ada keindahan alam bawah laut, dan habitat penyu hijau yang langka. Sayangnya, masih belum mudah untuk menikmati segala keindahan gugusan kepulauan yang berjumlah 99 pulau ini. Surga dunia ini masih sulit dijangkau, karena minimnya fasilitas angkutan antar pulau yang tersedia. Selama ini masyarakat setempat menggunakan angkutan kapal nelayan sebagai moda transportasi, tentu dengan segala resiko bahaya keselamatan jiwa. Belum lagi faktor cuaca angin kencang dan ombak besar memengaruhi aktivitas masyarakat setempat dan pengunjung, karena minimnya kapal yang melaut dan ongkos kapal yang melambung tinggi. Keadaan ini berpengaruh rendahnya kunjungan wisata ke pulau banyak. Dari sisi Ekonomi, hal ini tentu berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Terhambatnya aktivitas kapal nelayan karena faktor cuaca, menyebabkan sulitnya pendistribusian hasil nelayan ke kota, sehingga kualitas barang menurun dan sulit untuk dijual. Belum lagi kebutuhan bahan pangan sulit dipasok ke pasar lokal menyebabkan harga barang melonjak tinggi. Daya beli masyarakat pun menjadi rendah. Dari sisi pendidikan, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pulau Banyak, ibu Hasmawarni mengungkapkan bahwa biaya operasional bolak balik ke ibukota Singkil untuk keperluan ujian nasional bisa lebih mahal dari tiket pesawat. Juga banyak kegiatan pendidikan yang mengharuskan siswa ikut serta ke kota Singkil, sering menjadi batal dilaksanakan karena biaya yang tinggi. Sangat disayangkan persiapan siswa dan sekolah untuk kegiatan pendidikan pun menjadi sia-sia, sehingga kerap terlihat kekecewaan di jiwa penerus harapan bangsa. Semua itu disebabkan minimnya sarana angkutan penyeberangan antar pulau yang tersedia saat ini. Fasilitas dermaga Pulau Banyak juga belum layak dan masih minim. Dari pantauan ACEH TRANSit di atas kapal Ro-Ro, angin dan arus yang kencang menyulitkan awak kapal saat akan sandar ke dermaga, perlu bermanuver berulang kali agar mencegah benturan lambung kapal dengan dermaga. Seperti mooring dolphin untuk tempat pengikat tali kapal, catwalk, struktur dermaga, dan penahan benturan kapal atau fender. Kemudian rambu suar juga sangat minim, dan fasilitas gedung operasional dermaga belum layak dan memadai. Melihat segala kondisi tersebut, Pemerintah Aceh memutuskan untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan yang selama ini hanya dilayani oleh 1 kapal ro-ro dengan jadwal 1-2 kali dalam seminggu dan juga memperbaiki sarana dan prasarana transportasi ke Pulau Banyak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, guna melancarkan pendistribusian logistik yang merata, mengangkut hasil daerah tersebut ke daerah lain, sehingga menunjang peningkatan ekonomi masyarakat Pulau Banyak. (Syahisa) Versi cetak online silakan baca di laman https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/