Tag: perhubungan

Di awal Agustus 2026 ini, saya berkesempatan mengikuti diklat Urban Planning and Sustainability – Singapore Cooperation Programme (UPS-SCP). Sebagai seorang ASN di dinas yang mengurus urusan transportasi di Aceh, pikiran saya tak bisa lepas dari satu pertanyaan mendasar: Kenapa naik transportasi umum di Singapura terasa begitu mudah dan menyenangkan? Ini memang bukan kunjungan pertama saya ke Negeri Singa. Tapi kali ini, kacamata yang saya pakai berbeda. Saya sengaja mengamati langsung urat nadi transportasi publik kota ini—yang sering disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sebagai wajah dari sebuah negara maju, transportasi di Singapura itu cepat, rapi, dan yang terpenting: saling terhubung. Di sini, kereta Mass Rapid Transit (MRT) dan bus bukan rival yang berebut penumpang, melainkan sahabat karib dalam satu ekosistem terpadu, melayani kota. Bayangkan, begitu Anda turun dari stasiun MRT, halte bus sering kali hanya berjarak beberapa langkah saja, lengkap dengan fasilitas parkir sepeda. Land Transport Authority (LTA)—otoritas transportasi darat Singapura—menyebut konsep ini sebagai seamless transport (perpindahan tanpa hambatan). Baik itu pindah antar-jalur MRT maupun lanjut menyambung perjalanan dengan bus, semuanya terasa mulus. Mari kita bedah satu per satu, dimulai dari sang primadona: MRT. Mulai beroperasi sejak 1987, jaringan rel Singapura terus menggurita. Data terbaru menunjukkan bahwa jalurnya kini membentang sepanjang 242,5 km khusus untuk MRT, dan sanggup memindahkan sekitar 3,49 juta orang setiap harinya. Kenyamanan MRT ini bukan sekadar karena gerbongnya yang adem dan kinclong, tapi berkat frekuensinya yang rapat. Saat jam sibuk (peak hours), kereta datang setiap 2–3 menit sekali. Sementara di luar jam sibuk, Anda hanya perlu menunggu sekitar 5 menit. Saya buktikan sendiri: selama wara-wiri naik MRT di sini, saya nyaris tidak pernah berdiri lebih dari tiga menit di peron. Sistem navigasinya pun sangat memanjakan. Penunjuk arah di stasiun dan informasi di dalam kereta dirancang sedemikian jelas. Jangankan warga lokal, wisatawan yang baru pertama kali mendarat di Singapura pun dijamin tak akan tersasar. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah stiker-stiker kecil berisi pesan kesadaran sosial di dalam kereta. Alih-alih kaku, pesannya terasa humanis, seperti “Tawarkan kursi Anda bagi yang lebih membutuhkan” atau “Bersikaplah ramah kepada petugas yang terus memastikan perjalanan kita lancar.” Tapi, jangan salah sangka, di balik pesan lembut itu, aturan mainnya sangat tegas. Merokok di stasiun atau kereta? Siap-siap didenda 1.000 Dolar Singapura (SGD). Ketahuan makan atau minum (bahkan sekadar minum air putih)? Melayang SGD 500. Apalagi kalau nekat membawa barang mudah terbakar, dendanya mencapai SGD 5.000!. Kalau dirupiahkan (anggap saja kurs Rp14.000), Anda bisa kehilangan belasan hingga puluhan juta rupiah. Aturan ini ditegakkan tanpa pandang bulu lewat petugas dan pantauan CCTV di setiap sudut. Tak heran jika MRT mereka selalu bersih dan bebas bau. Selanjutnya, kita beralih ke layanan bus. Bagian ini sangat relevan karena Aceh juga sedang mengembangkan layanan Trans Kutaraja. Niatnya tentu bukan untuk membandingkan apple-to-apple, melainkan memetik praktik baik dari mereka. Sama halnya dengan MRT, naik bus di Singapura itu super gampang. Di setiap halte, rute dan jadwal bus terpampang nyata. Waktu tunggu busnya memang sedikit lebih lama dibanding MRT—sekitar 7–10 menit saat jam sibuk dan 9–13 menit di luarnya. Menariknya, berbeda dengan Trans Jakarta yang punya jalur eksklusif (dedicated lanes), bus di Singapura kebanyakan berbagi jalan dengan kendaraan lain. LTA hanya memberikan penanda marka garis kuning di lajur paling kiri jalan arteri sebagai jalur prioritas. Pendekatan ini sangat cerdas karena menghemat penggunaan lahan jalan raya yang terbatas, namun pergerakan bus tetap lancar. Lucunya, banyak pendatang lebih memilih berdesakan di MRT ketimbang naik bus. Padahal, bus di sini sangat nyaman dan justru lebih dekat ke tempat-tempat strategis. Halte-halte bus sering kali langsung menurunkan penumpang tepat di depan Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Merlion Park atau Marina Barrage. Artinya, kita tak perlu membuang energi berjalan terlalu jauh dari stasiun. Cara naiknya juga unik. Saat bus tujuan Anda mendekat, Anda wajib melambaikan tangan sebagai isyarat. Kalau diam saja, bus bisa bablas karena sopir mengira tak ada penumpang yang mau naik. Setelah bus berhenti, masuklah dari pintu depan dan lakukan tap-in kartu. Saat turun, gunakan pintu belakang dan jangan lupa tap-out dengan kartu yang sama. Kalau sampai lupa, siap-siap saldo Anda dipotong sebesar tarif rute terjauh (tarif maksimal) untuk trayek tersebut. Sistem pembayarannya sangat modern. Tarif dihitung berdasarkan jarak, dan selain memakai kartu angkutan umum (EZ-Link, NETS FlashPay), Anda bisa langsung menempelkan kartu kredit/debit berlogo Mastercard dan Visa dari bank mana pun! Untuk bernavigasi dengan bus pun sangat mudah karena suasananya tenang, ada layar indikator halte di bagian depan, dan jadwalnya terintegrasi real-time di aplikasi resmi seperti MyTransport.SG atau Citymapper. Namun, armada yang bagus saja tak cukup. Pemerintah Singapura paham betul cara “merayu” warganya agar mau berjalan kaki menuju transportasi umum. Pembangunan berorientasi pada manusia (people-centric) di sini bukan sekadar janji manis. Salah satu yang sukses membuat saya iri: fasilitas pejalan kakinya sangat memanjakan! Lewat program resmi LTA bernama Walk2Ride, Pemerintah gencar membangun jaringan jalur pejalan kaki beratap (kanopi) agar pejalan kaki terlindung dari cuaca. Targetnya tidak main-main: memayungi trotoar dalam radius 400 meter dari stasiun MRT, dan 200 meter dari terminal bus atau stasiun LRT. Sejak diluncurkan pada 2013, kini sudah lebih dari 200 km jalur pejalan kaki beratap yang terbangun. Tak hanya itu, trotoarnya pun sangat inklusif. Permukaannya landai dan minim tangga. Jika ada perbedaan elevasi, selalu disiapkan ramp (bidang miring) atau lift. Bagi lansia atau pengguna kursi roda, desain yang terkesan sepele ini adalah sebuah “kemerdekaan” mobilitas. Meski wujud fisiknya memukau, “dapur” perencanaannya-lah yang paling membuat saya termenung. Dalam sesi diklat bersama Dr. Orlando Woods (Singapore Management University Urban Institute), saya belajar tentang pilar utama tata kota mereka: Integrated Planning (perencanaan terintegrasi), yang memandang kota sebagai satu organisme hidup yang saling terkait. Mau membangun kawasan perumahan baru? Rencana tata jalan, rute bus, dan stasiun keretanya sudah dirancang bersamaan dengan desain perumahan tersebut. Jadi, tidak ada cerita izin perumahan keluar duluan, perumahan dihuni, warga mengeluh macet, baru pemerintah kelabakan memikirkan rute angkutan. Pelajaran soal kesabaran merawat visi juga saya dapatkan dari Dr. Amy Khor, mantan Senior Minister of State untuk Transportasi Singapura. Kebijakan yang berdampak besar itu butuh waktu. Ia mencontohkan Marina Barrage—idenya sudah dicetuskan

Banda Aceh, 5 Juli 2026 – Setiap perjalanan memiliki cerita. Bagi KMP Aceh Hebat 2, perjalanan itu kini memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh pascainsiden di ruang mesin yang terjadi beberapa waktu lalu, kapal tersebut resmi dinyatakan laik laut dan siap kembali menghubungkan Banda Aceh dan Sabang. Pada Sabtu (4/7), KMP Aceh Hebat 2 menjalani pemeriksaan kelaiklautan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Marine Inspector KSOP Malahayati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran dan siap kembali beroperasi mulai Minggu (5/7). General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan pengoperasian kembali kapal merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. “Kembalinya KMP Aceh Hebat 2 merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Bagi kami, keselamatan tidak bisa ditawar. Kapal baru kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan laik laut, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan penyeberangan dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Andri. Sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, pada Sabtu (4/7) ASDP bersama seluruh unsur yang terlibat juga menggelar doa bersama untuk keselamatan penumpang, awak kapal, serta kelancaran operasional KMP Aceh Hebat 2. Tentunya, momentum tersebut menjadi simbol harapan agar kapal dapat kembali menjalankan perannya sebagai penghubung utama Banda Aceh–Sabang dengan pelayanan yang selamat, nyaman, dan andal. Sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat, KMP Aceh Hebat 2 akan kembali beroperasi mulai Minggu, 5 Juli 2026, dengan keberangkatan perdana pukul 08.00 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Balohan, Sabang. Sebelumnya, insiden di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 menjadi perhatian publik. Sejak awal kejadian, ASDP bergerak cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menangani para korban, memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan melalui penyesuaian operasional armada, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengesampingkan standar keselamatan. Kepercayaan Publik Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan bahwa pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. “Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan ASDP. KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan kelaiklautan dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan oleh otoritas yang berwenang. Kami berharap kehadiran kembali kapal ini semakin memperkuat konektivitas Banda Aceh–Sabang, mendukung mobilitas masyarakat, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Windy. ASDP berharap beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 dapat semakin memperlancar konektivitas antara Banda Aceh dan Sabang yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap layanan publik harus selalu dibangun di atas fondasi keselamatan, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar kembali melayani penerbangan umrah yang terbang langsung (direct flight) menuju Arab Saudi. Langkah ini menjadi angin segar sekaligus kemudahan luar biasa bagi masyarakat Aceh yang ingin menunaikan ibadah umrah tanpa harus melakukan transit di kota lain. “Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh selalu ada sehingga memudahkan masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menghadiri pelepasan penerbangan umrah perdana di Bandara SIM, Senin, 29 Juni 2026. Teuku Faisal menambahkan, atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terkait penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh cukup tinggi sehingga dirinya mewakili Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya maskapai Garuda Indonesia dan travel umrah, yang telah merealisasikan penerbangan langsung ini. “Kita berharap penerbangan ini terus berlanjut ke depannya sehingga menjadi kelanjutan dari program Center of Umroh yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh, dimana nantinya Bandara SIM ditargetkan sebagai pusat penerbangan umrah maupun haji dari Indonesia,” ungkap Kadishub Aceh. Penerbangan umrah perdana hari ini dilepas langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Syariat Aceh, Marzuki di ruang tunggu internasional Bandara SIM. Turut dihadiri pula oleh seluruh stakeholder yang berada di Bandara SIM. Penerbangan ini mengangkut sebanyak 395 jemaah menggunakan pesawat jenis Boeing 777-330ER milik Garuda Indonesia. Ke depan, maskapai pelat merah tersebut akan melayani penerbangan umrah dari Bandara SIM seminggu sekali.  

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Aceh Besar – Forum Lalu Lintas Aceh menggelar operasi gabungan penertiban angkutan penumpang ilegal di kawasan Leupung, Aceh Besar, Jumat (22/5/2026) malam. Operasi tersebut juga menyasar angkutan penumpang umum berpelat hitam yang marak beroperasi di jalur Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan (Barsela). Kegiatan penertiban itu melibatkan unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Pomdam Iskandar Muda, Jasa Raharja, dan Organda Aceh. Hadir langsung dalam kegiatan itu Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan puluhan kendaraan di jalan. Mobil pribadi yang dicurigai membawa penumpang secara illegal diarahkan masuk ke area masjid Leupung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain penindakan kepada angkutan, petugas juga memberikan edukasi kepada penumpang terkait risiko menggunakan angkutan ilegal, terutama apabila terjadi kecelakaan di jalan karena kendaraan tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai angkutan umum. Kabid Angkutan Jalan Dishub Aceh, Amarullah, mengatakan operasi gabungan tersebut difokuskan pada penertiban angkutan penumpang berpelat hitam, seperti mobil Innova dan kendaraan pribadi lain yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. “Target kita angkutan umum plat hitam dan angkutan illegal. Saat ini sangat banyak bergerak di Kota Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan Aceh. Penindakan dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” kata Amarullah di sela kegiatan. Menurut dia, operasi tersebut bertujuan memberi peringatan kepada pelaku usaha transportasi agar mematuhi aturan demi keselamatan penumpang dan terciptanya ketertiban usaha angkutan umum. Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen penertiban angkutan ilegal dalam rapat Forum Lalu Lintas yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh pada 4 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyebut langkah tersebut diambil sebagai respon atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. “Banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin, bahkan menggunakan pelat hitam. Mereka tidak memiliki asuransi dan tidak memenuhi standar keselamatan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran pemerintah di jalan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan akibat penggunaan angkutan ilegal yang kini beroperasi secara terbuka. “Kita ingin memastikan negara hadir untuk melindungi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, pelanggaran seperti ini harus diminimalkan,” kata Faisal.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yakni Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS) sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan sinergi lintas kementerian serta dukungan skema pembiayaan kreatif. “Baru saja kami menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Ini merupakan salah satu program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujar Menko AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026). Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi salah satu fokus utama yang saat ini sedang dirumuskan secara komprehensif lintas kementerian dan lembaga. “Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, melainkan juga untuk angkutan barang. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan dan produktivitas daerah meningkat,” jelasnya. Menko AHY juga menekankan pengembangan kereta api memiliki dampak positif terhadap lingkungan. “Kontribusi emisi dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen, dibandingkan transportasi darat berbasis jalan yang mencapai sekitar 89 persen. Artinya, pengembangan kereta juga sejalan dengan upaya kita mengurangi emisi karbon,” ungkapnya. Namun demikian, ia mengakui selama ini pengembangan perkeretaapian masih menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan investasi. “Terjadi underinvestment jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Ini bukan berarti jalan tidak penting, tetapi kita perlu menyeimbangkan kembali agar pengembangan kereta juga bisa lebih optimal,” katanya. Saat ini, lanjut Menko AHY, jaringan rel kereta api masih didominasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih memerlukan pengembangan signifikan. “Sumatra sudah memiliki jaringan, tetapi belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta. Ini menjadi perhatian utama kita ke depan,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah tengah menghitung kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta api secara bertahap dalam jangka menengah hingga panjang. “Kita perkirakan kebutuhan pengembangan mencapai sekitar 14.000 kilometer. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Perlu tahapan yang jelas, termasuk menentukan prioritas atau quick wins,” jelasnya. Menko AHY menambahkan, skema pembiayaan juga menjadi aspek penting yang sedang dibahas secara serius. “Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” katanya. Salah satu proyek yang tengah dikaji sebagai langkah awal adalah pengembangan jalur di Sumatra bagian utara. “Kita melihat ada potensi untuk ruas Banda Aceh hingga Besitang sebagai salah satu prioritas awal, tentu masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah kelembagaan untuk memperkuat perencanaan dan implementasi. “Kita berencana membentuk semacam komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, agar pengembangannya lebih terarah dan terintegrasi,” pungkas Menko AHY. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan. Berita ini telah diterbitkan sebelumnya di kemenkoinfra.go.id dengan judul “Percepat Pengembangan Kereta Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Menko AHY Tekankan Sinergi dan Pembiayaan Kreatif” Anda dapat membaca artikel asli melalui tautan ini.

Bireuen – Kementerian Pekerjaan Umum resmi memulai pembangunan jembatan permanen Krueng Tingkeum Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, yang ditandai dengan kegiatan groundbreaking pada Rabu 21/1/2026. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Kegiatan groundbreaking tersebut dirangkai dengan Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Bencana Banjir se-Aceh yang dilaksanakan secara daring dan dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Jembatan permanen Krueng Tingkeum Kuta Blang direncanakan dibangun menjadi dua jalur atau jembatan kembar guna meningkatkan kapasitas serta keselamatan lalu lintas pada ruas jalan nasional Banda Aceh-Medan. Pembangunan jembatan ini ditargetkan rampung dalam waktu maksimal delapan bulan. Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan bahwa terdapat 16 titik jembatan putus di seluruh Aceh akibat bencana banjir dan longsor akhir November tahun lalu. Pembangunan jembatan permanen akan diprioritaskan pada jembatan nasional yang berfungsi sebagai penghubung antarprovinsi, sementara jembatan provinsi dan kabupaten akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan TNI. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menyampaikan bahwa pembangunan jembatan permanen Jembatan Krueng Tingkeum memiliki arti strategis bagi kelancaran transportasi dan pemulihan aktivitas masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut merupakan salah satu simpul penting transportasi di lintasan nasional yang menopang mobilitas dan perekonomian wilayah Aceh. “Jembatan Krueng Tingkeum merupakan salah satu simpul penting transportasi di lintasan nasional. Pembangunan jembatan permanen ini diharapkan dapat mengembalikan konektivitas secara normal sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur perhubungan di Aceh,” ujar T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 22/01. Sementara pembangunan jembatan permanen berlangsung, pemerintah masih memberlakukan pembatasan operasional kendaraan di jembatan bailey Krueng Tingkeum. Jembatan darurat tersebut hanya diperbolehkan dilintasi kendaraan angkutan barang dengan berat maksimal 30 ton dan tinggi maksimal empat meter. Pembatasan dilakukan untuk menjaga umur pemakaian jembatan bailey yang telah mengalami tiga kali kerusakan sejak dioperasikan pada 27 Desember 2025 akibat kendaraan bermuatan melebihi kapasitas. Ketentuan pembatasan tonase tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Tonase Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen yang melibatkan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh pada Senin (19/1/2026). Kadishub Aceh menilai keberadaan jembatan bailey pada ruas jalan nasional ini sangat krusial untuk menjaga kelancaran konektivitas dan distribusi barang di wilayah utara dan timur Aceh hingga jembatan permanen selesai dibangun. Oleh karena itu, sejak 18 Januari 2026 pemerintah melakukan pembatasan kendaraan barang guna mencegah kerusakan jembatan terulang kembali serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Dalam rangka pengawasan tonase kendaraan, Dishub Aceh juga berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh untuk penyediaan timbangan kendaraan portable di kedua sisi jembatan. Selain itu, kendaraan barang dari Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang. Kendaraan yang melebihi ketentuan akan diminta putar balik atau melangsir muatan. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Mengingat masa depan, kita semua pasti memiliki harapan. Dalam Bidang Transportasi, penerapan inovasi sistem keselamatan secara Real Time menjadi impian. Salah satu teknologi yang terbesit di pikiran adalah Pemasangan sensor di Jalan dan juga di kendaraan yang memungkinkan pemberian informasi penting tentang pola lalu lintas, bagaimana kondisi jalan, dan kinerja kendaraan. Data yang diterima membantu meningkatkan keselamatan kita di jalan raya. Selain itu, data ini memberikan gambaran komprehensif dan terkini mengenai situasi jalan raya, hal ini dapat membantu mengidentifikasi area berisiko dan lokasi rawan terjadi kecelakaan untuk mengambil tindakan proaktif. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa persimpangan tertentu mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi, Dinas Perhubungan dapat memasang perangkat pengatur lalu lintas tambahan atau memodifikasi tata letak jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan kedepan. Data yang dikumpulkan juga memberi manfaat luar biasa bagi produsen penghasil kendaraan dimana produsen dapat mengembangkan kendaraan yang lebih andal dan sistem keselamatan yang efektif untuk mencegah kecelakaan. Bagi pihak berwenang, data ini tidak hanya membantu meningkatkan keselamatan di jalan raya namun juga memandu proses pengambilan keputusan untuk perencanaan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik kedepannya. Secara keseluruhan, keselamatan jalan raya berbasis data merupakan komponen penting untuk segera dibicarakan, sistem ini diyakini  berkontribusi signifikan terhadap pengurangan tingkat kecelakaan dan peningkatan manajemen lalu lintas jalan raya. Pengembangan sistem ini juga menyahuti regulasi tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang menyatakan bahwa Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang  dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.*(AP)

Era teknologi telah membawa kemajuan besar, memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi seperti internet, televisi, dan radio. Informasi menjadi jendela menuju kebenaran dan pencerahan dalam masyarakat. Dalam semangat demokrasi, setiap individu berhak untuk memiliki akses ke informasi. Pemerintah, sebagai penyelenggara layanan publik, memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum yang mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Upaya inovasi keterbukaan informasi ini menjadi semakin nyata dengan hadirnya platform inovatif bernama SiKOTAK BIRU (Sistem Informasi Keterbukaan dan Komunikasi Terpadu) di Dinas Perhubungan Aceh. SiKOTAK BIRU adalah sebuah langkah berani dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui pembangunan sektor perhubungan yang transparan. SiKOTAK BIRU bukan hanya sebuah platform, tetapi juga simbol pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik. Dalam satu platform, masyarakat memiliki kesempatan untuk berbicara dan berbagi gagasan. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peluang untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Kolaborasi ini memiliki manfaat besar untuk kedua belah pihak. Pada SiKOTAK BIRU hadir dengan fitur yang dibuat untuk penggunaan internal, yaitu menu informasi kinerja dan fitur eksternal berupa ruang bagi pengguna jasa perhubungan menyampaikan gagasannya. Ya, berbeda dengan media sosial yang menjadi tempat campur aduknya aspirasi masyarakat pada pemerintah, SiKOTAK BIRU mengkhususkan diri sebagai wadah penampung ide masyarakat terutama dalam hal peningkatan layanan transportasi. Menerima ide inovatif dari masyarakat melalui SiKOTAK BIRU yang launching pada 24 Agustus yang lalu adalah cara untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari, dan ide-ide inovatif mereka dapat menjadi solusi untuk permasalahan lokal. Melalui platform ini, mereka memiliki kesempatan untuk membagikan pengetahuan mereka, yang bisa membantu memecahkan masalah di tingkat lokal dan mengarah pada perubahan positif dalam layanan publik. Menerima ide inovatif dari masyarakat adalah seperti memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbagi ide cerdas yang bisa membantu pemerintah. Mengapa ini penting? Karena setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, dan ide-ide mereka bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pemerintah. Bayangkan sebuah tempat di dunia maya, tempat masyarakat diberi panggung untuk bermimpi, berbicara dan berbagi gagasan kepada pemerintah. Ketika pemerintah mendengarkan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Ini juga membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik, karena masyarakat merasa didengar dan dihargai. Dan ketika ide-ide itu diwujudkan, perasaan pencapaian dan kebanggaan memenuhi hati mereka. Di sini, penghargaan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga pengakuan atas kontribusi mereka. Masyarakat yang memberikan ide brilian merasa dihormati dan diapresiasi. Masyarakat ingin tahu bahwa ide-ide mereka diperlakukan dengan serius dan dijalankan. Mereka ingin melihat perbaikan langsung dalam layanan publik yang mereka nikmati sehari-hari. SiKOTAK BIRU selaku platform yang user-friendly, mudah diakses dan digunakan,mencatat 87 pengguna yang telah mendaftar sejak diluncurkan dengan 91 ide yang sudah diajukan. Sebanyak 28 diantaranya telah lulus verifikasi dan jadi ide-ide yang dapat diakses pada laman SiKOTAK BIRU. Semakin banyak suara yang bergabung, semakin besar dampak positif yang bisa dicapai bersama. SiKOTAK BIRU dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, tempat di mana ide-ide cemerlang bersatu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dalam kerjasama ini, kita menemukan kekuatan kolektif yang mendorong perubahan positif dan mewujudkan visi bersama untuk masyarakat yang lebih makmur.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

Kementerian Perhubungan tengah melakukan pembahasan revisi kedua pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 yang sebelumnya telah diubah pada PM 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing di Perairan Indonesia. Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri, Rifanie Komara mengatakan, perubahan ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah yang tengah mendorong pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebagai salah satu proyek strategis sektor pariwisata yang akan menjadi kawasan wisata terpadu dengan marina yacht, dermaga kapal pesiar dan fasilitas penunjang lainnya yang difokuskan pada Benoa Cruise Terminal.  “Selain untuk mendorong agar Benoa Cruise Terminal dapat menjadi homeport bagi kapal pesiar berbendera asing, pada PM 4 Tahun 2022 juga terdapat adanya multitafsir pada beberapa poin sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya,” ujar Rifanie saat memimpin Rapat Pembahasan Revisi PM 4 Tahun 2023 di Surabaya, Jumat (1/9). Lebih lanjut Rifanie menambahkan, terdapat beberapa poin yang diusulkan, diantaranya adalah penambahan penjelasan terkait dengan pengoperasian kapal pesiar asing yang mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata serta klasifikasi kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan dari pelabuhan asal keberangakatan di dalam negeri.  Selanjutnya pada pasal 9 terdapat beberapa usulan perubahan, yaitu pemilik atau operator kapal pesiar asing dapat mengoperasikan kapal pesiar asing berlayar dari luar negeri untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia sepanjang pelayaran tersebut merupakan kelanjutan bagian dari paket perjalanan wisata untuk selanjutnya meninggalkan perairan Indonesia.  Selain itu, pemilik atau operator kapal pesiar asing tersebut wajib memenuhi perizinan yang meliput izin melintas/berlabuh di wilayah perairan Indonesia, Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan Surat Persetujuan Berlayar dari pelabuhan asal keberangkatan luar negari.  “Terkait dengan spesifikasi teknis fasilitas kapal, diusulkan kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan yang melakukan wisata mulai dari pelabuhan awal keberangkatan sebagai embarkasi pertama ke destinasi wisata, harus dilengkapi dengan fasilitas minimal 500 kabin dan memiliki dokumen legalitas dari negara benderanya untuk melakukan kegiatan pengangkutan penumpang/wisatawan dan bukan termasuk kapal pesiar pribadi,” jelasnya. Pihaknya berharap revisi Permenhub ini akan semakin memperjelas hal-hal yang masih multitafsir dan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kapal-kapal wisata asing yang beroperasi di Indonesia. “Kami juga berharap upaya ini dapat meningkatkan pemberdayaan kapal wisata berbendera Indonesia sehingga kapal wisata nasional bisa berjalan beriringan dengan usaha kapal wisata asing,” kata Rifanie.  Adapun sejumlah pihak terkait dilibatkan dalam pembahasan revisi PM 4 Tahun 2022 agar memperoleh berbagai masukan yang komprehensif, di antaranya perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan juga perwakilan asosiasi seperti DPP INSA, Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (Gahawisri), dan Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (Jangkar).(*) Sumber: Dirjen Hubla Kemenhub