Tag: Kementerian Perhubungan

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh mengkaji tiga lokasi alternatif untuk rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Pulo Breuh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kajian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas masyarakat kepulauan melalui penyediaan infrastruktur transportasi laut yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Ketiga lokasi yang dikaji berada di Lapeng, Rinon, dan Ujong Peuneung, Gampong Meulingge. Penentuan lokasi belum dilakukan karena masing-masing alternatif masih perlu ditelaah berdasarkan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, keselamatan, dan kelayakan operasional. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengatakan pembangunan pelabuhan penyeberangan diperlukan untuk memperbaiki konektivitas masyarakat Pulo Breuh yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi laut. “Pulo Aceh ini sebenarnya dekat, tetapi terasa jauh karena aksesnya. Kita ingin pembangunan pelabuhan ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Faisal dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulo Breuh di Banda Aceh, Senin (19/10). Menurut Faisal, penentuan lokasi pelabuhan harus melalui kajian yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi teknis perairan, gelombang dan angin, keberadaan terumbu karang, sedimentasi, hingga akses jalan menuju lokasi. Pertimbangan tersebut diperlukan agar lokasi yang nantinya dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan memungkinkan pelabuhan beroperasi secara efektif serta berkelanjutan. “Kita berharap semua pihak memberikan masukan. Jangan sampai lokasi sudah ditetapkan, tetapi kemudian ada persoalan yang membuat pelabuhan tidak efektif. Kita ingin dokumen perencanaannya matang dan pembangunan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Pulo Breuh,” ujarnya. FGD yang melibatkan akademisi, tenaga ahli, konsultan, tokoh masyarakat Pulo Aceh, dan pemangku kepentingan terkait tersebut menjadi forum untuk menghimpun masukan sebelum penetapan lokasi. Hasil pembahasan diharapkan dapat memperkaya studi kelayakan sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang komprehensif. Sementara itu, Muhajir, Team Leader konsultan PT Hidroteknik Andalan, memaparkan hasil awal survei terhadap ketiga lokasi alternatif. Survei yang dilakukan pada 13–15 September 2026 menemukan keberadaan lamun di lokasi Lapeng, sedangkan di Ujong Peuneung dan Rinon tidak ditemukan lamun. Survei bawah laut juga menemukan terumbu karang dengan tingkat tutupan yang relatif rendah di ketiga lokasi. Meski demikian, keberadaan terumbu karang beserta komunitas ikan yang berasosiasi dengannya tetap perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan untuk memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Selain kondisi lingkungan, kajian turut menilai akses jalan menuju lokasi pelabuhan, termasuk keterhubungannya dengan pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kondisi jalan serta kemungkinan jalur alternatif juga menjadi bagian dari penilaian untuk memastikan lokasi pelabuhan dapat dijangkau dan mendukung mobilitas masyarakat. Pelabuhan yang direncanakan diharapkan dapat melayani kapal jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro), yang memungkinkan kendaraan dan barang diangkut melalui jalur penyeberangan. Karena itu, kesesuaian lokasi dengan karakteristik kapal, kebutuhan pelayanan, dan kondisi perairan menjadi aspek penting dalam studi kelayakan. Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus pakar rekayasa pantai (coastal engineering), Prof. Syamsidik, mengingatkan bahwa penentuan lokasi tidak hanya harus didasarkan pada kelayakan teknis, tetapi juga perlu memperhitungkan risiko yang dapat memengaruhi keselamatan dan keberlanjutan operasional pelabuhan. Syamsidik menilai ketiga lokasi yang dikaji memiliki sejumlah karakteristik yang serupa. Oleh karena itu, perbedaan dan keunggulan masing-masing lokasi perlu dianalisis lebih lanjut oleh konsultan dengan mempertimbangkan kondisi perairan, kebutuhan pelayanan, risiko bencana, serta kelayakan operasional dalam jangka panjang. Menurutnya, studi juga perlu memperhitungkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan perkiraan jumlah calon pengguna jasa. Data tersebut diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan kapasitas pelayanan agar pelabuhan yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Aspek teknis lainnya yang perlu dikaji meliputi jenis kapal yang akan dilayani, jalur pelayaran, kedalaman perairan, serta kebutuhan pengerukan. Kondisi dasar laut, termasuk kemungkinan adanya batuan keras, juga perlu diketahui karena dapat memengaruhi metode pengerukan dan biaya pembangunan. “Kedalaman kolam pelabuhan serta ukuran kolam putar kapal harus dihitung secara cermat agar kapal dapat berlayar, bersandar, dan bermanuver dengan aman,” kata Syamsidik. Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi perairan berpotensi menimbulkan kendala operasional dan meningkatkan biaya pemeliharaan setelah pelabuhan dibangun. Kebutuhan pengerukan dan pemeliharaan, ketersediaan air baku, serta kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan wilayah di tingkat kabupaten dan provinsi juga perlu diperhitungkan. Faisal menambahkan, pembangunan pelabuhan merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat kepulauan dan wilayah terluar. Pulo Breuh memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata yang perlu didukung konektivitas memadai. Ketersediaan pelabuhan penyeberangan yang sesuai diharapkan dapat memperlancar mobilitas penumpang dan barang, memperkuat distribusi logistik, serta mendukung kelancaran pasokan kebutuhan pokok. Konektivitas yang lebih baik juga diharapkan dapat membantu pengembangan potensi wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Faisal menegaskan bahwa hasil studi kelayakan akan menjadi dasar pertimbangan sebelum pembangunan memasuki tahap perencanaan teknis lebih terperinci, sekaligus mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran. “Harapannya, melalui perencanaan yang baik dan sinergi semua pihak, pembangunan ini bisa segera diwujudkan,” kata Faisal. Melalui kajian yang komprehensif, penentuan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Pulo Breuh diharapkan dapat dilakukan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keselamatan pelayaran, kondisi lingkungan, serta keberlanjutan operasional. Dengan demikian, rencana pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Pulo Aceh. Sementara itu, Keuchik Meulingge, M. Dahlan, berharap pembangunan pelabuhan penyeberangan tersebut dapat segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar mobilitas penduduk, penumpang, dan distribusi barang. Menurut Dahlan, kondisi angin musiman turut memengaruhi aktivitas penyeberangan di Pulo Aceh. Saat angin timur, kapal mengalami kesulitan berlabuh di tiga lokasi yang sedang dikaji. Sebaliknya, saat angin barat, kapal dapat mengalami kesulitan merapat di Pelabuhan Penyeberangan Lamteng. Ia berharap kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi dan merancang fasilitas pelabuhan agar sesuai dengan karakteristik perairan setempat. “Harapan kami pelabuhan ini bisa segera dibangun karena sangat membantu masyarakat. Pertimbangannya harus matang, terutama terkait kondisi angin dan perairan, supaya pelabuhan yang dibangun nantinya benar-benar bisa digunakan dan memudahkan mobilitas masyarakat,” ujar Dahlan. Ia juga berharap proses kajian dan perencanaan tetap berjalan dengan baik sehingga berbagai pertimbangan teknis dapat menghasilkan pilihan terbaik tanpa menghambat upaya peningkatan konektivitas masyarakat Pulo Aceh. []  

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh, Ricky Suhadi, serta Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Munawar, meninjau kondisi lalu lintas di persimpangan Jembatan Cot Irie yang kerap mengalami kemacetan parah, Jumat (16/10/2026). Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Aceh yang digelar di Dinas Perhubungan Aceh beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Teuku Faisal mengatakan bahwa kemacetan di Simpang Jembatan Cot Irie menjadi perhatian Dishub Aceh dan saat ini tengah diupayakan penanganannya melalui sejumlah langkah konkret. Pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan survei volume kendaraan yang melintas sekaligus merumuskan solusi jangka pendek yang dapat segera diterapkan. “Kita sudah menurunkan tim survei untuk menghitung volume kendaraan yang melintas serta merumuskan berbagai solusi jangka pendek yang bisa dilakukan,” ujarnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengaturan lalu lintas oleh petugas untuk mengurangi konflik antarkendaraan. Pengaturan ini dilakukan dengan memberikan giliran kepada kendaraan dari masing-masing arah untuk melintas atau berbelok sesuai arahan petugas. Saat ini, pengaturan lalu lintas tersebut didukung oleh personel Dishub Aceh Besar dan Polsek Krueng Barona Jaya. Selain pengaturan lalu lintas, penataan dan penertiban Ruang Milik Jalan (Rumija) di sekitar Simpang Jembatan Cot Irie juga diperlukan agar fungsi jalan dapat berjalan optimal. Penataan tersebut mencakup penertiban bangunan yang mengganggu ruang jalan, penataan area parkir yang menggunakan bahu jalan, serta penanganan tiang listrik di sekitar persimpangan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. “Dishub Aceh juga akan memasang rambu pembatasan kendaraan, khususnya kendaraan barang, sesuai dengan ketentuan kelas jalan dengan batas yang diizinkan sebesar 8 ton,” ungkap Teuku Faisal. Dari sisi infrastruktur, Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR akan melakukan rekayasa fisik berupa pelebaran bagian jalan pada lengan persimpangan untuk meningkatkan kapasitas tampung kendaraan. Selain itu, pelebaran bagian jalan menuju persimpangan juga direncanakan guna memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi kendaraan saat berbelok. “Kita berupaya agar solusi jangka pendek ini dapat segera dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan terkait. Kemacetan dapat mengganggu mobilitas masyarakat, memperlambat aktivitas ekonomi, dan mengurangi kelancaran kegiatan usaha,” ujar Teuku Faisal di sela-sela peninjauan. Lebih lanjut, Kadishub Aceh menilai bahwa kemacetan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, mulai dari pemborosan waktu perjalanan hingga peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut turut membebani masyarakat dan menghambat kelancaran aktivitas sehari-hari. Mengenai solusi jangka panjang, Kadishub Aceh menyebutkan bahwa pihaknya bersama pemangku kebijakan yang tergabung dalam Forum LLAJ Aceh sedang melakukan kajian agar lalu lintas kendaraan di persimpangan Cot Irie bisa berjalan lancar. Melalui peninjauan bersama anggota Komisi IV DPRA tersebut, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat dalam mempercepat penanganan kemacetan, baik melalui langkah jangka pendek maupun perumusan solusi jangka panjang. Dengan demikian, kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar dapat semakin ditingkatkan    

Lhokseumawe, 9 Oktober 2026 – Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Sindu Rahayu, bersama Dinas Perhubungan Aceh melakukan peninjauan lapangan di Pelabuhan Krueng Geukueh. Kegiatan ini didahului dengan rapat koordinasi di Kantor PT Pelindo Multi Terminal Lhokseumawe. Peninjauan ini bertujuan melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan dalam rangka percepatan realisasi pelayaran langsung angkutan penyeberangan kapal Ro-Ro (roll on-roll off) rute Krueng Geukueh (Aceh) – Penang (Malaysia). Rapat dihadiri Atase Perhubungan Sindu Rahayu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, Staf Khusus Gubernur Aceh Amni bin Ahmad Marzuki serta jajaran pemangku kepentingan lintas sektor. Unsur yang hadir meliputi instansi CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Syahbandar), unit kerja Kementerian Perhubungan, PT Pembangunan Aceh (PEMA), PT Pelindo Multi Terminal, serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Dalam kesempatan tersebut, Sindu menyampaikan bahwa KBRI menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif Pemerintah Aceh. Isu konektivitas antarnegara merupakan salah satu program prioritas utama (top priority) bagi Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, sehingga sejalan dengan program Gubernur Aceh Muzakir Manaf. “Kami prinsipnya menyambut baik semua inisiatif konektivitas, pembukaan rute Indonesia dan Malaysia, begitu juga sebaliknya. Namun, di dalam pelaksanaannya tentunya harus mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait, tidak hanya isu transportasi, tetapi terkait dengan hal-hal lain seperti kepabeanan, imigrasi, kemudian perdagangan,” ujar Sindu. Atase Perhubungan itu turut mengapresiasi semangat dan langkah awal yang telah ditunjukkan Pemerintah Aceh. “Khususnya terkait dengan Ro-Ro ini, saya pertama mengapresiasi semangatnya teman-teman di Aceh, khususnya Kadishub Aceh yang semangat sekali untuk bisa merealisasikan pembukaan rute Ro-Ro dari Krueng Geukueh ke Penang. Langkah-langkah yang perlu disiapkan, baik di sisi Indonesia maupun Pemerintah Aceh sendiri, juga sudah dilakukan. Saya rasa itu good start,” ungkapnya. Ia menggarisbawahi sejumlah hal strategis yang harus diperhatikan dalam pembukaan rute penyeberangan antarnegara ini, di antaranya keberlanjutan program (sustainability). “Kita tentu tidak ingin setelah semua sarana dan prasarana dibangun, programnya berhenti setelah sekali berlayar,” tegas Sindu. Selanjutnya, diperlukan keterlibatan pemangku kebijakan lintas sektor. Mengingat kapal Ro-Ro mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan, dibutuhkan aturan turunan yang disepakati bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Sindu menyatakan bahwa perjanjian bilateral tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan. Hasil pembahasan dalam rapat perlu dituangkan dalam satu dokumen dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat diterapkan di kedua negara, kemudian diajukan. Sindu juga menginformasikan bahwa selain rute Aceh–Penang, terdapat dua rute Ro-Ro lain yang sedang dibahas antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Melaka–Dumai dan Johor–Batam. S ementara itu, Teuku Faisal menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur secara langsung di Pelabuhan Krueng Geukueh. “Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi kehadiran Atase Perhubungan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan ini merupakan satu langkah maju bagi upaya Pemerintah Aceh untuk mendorong terbukanya konektivitas langsung dengan menggunakan Ro-Ro Krueng Geukueh–Penang. Tadi kita sama-sama sudah mendengar ada evaluasi-evaluasi, ada saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan. Dan ini menjadi PR bagi kita untuk kita persiapkan lebih matang,” ujar Teuku Faisal. Kadishub Aceh juga menambahkan bahwa KBRI Kuala Lumpur merupakan ujung tombak diplomasi Indonesia di Malaysia. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mengharapkan dukungan yang lebih kuat (powerful) dalam forum-forum diplomasi bilateral Indonesia–Malaysia. “Kami atas nama Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI di Kuala Lumpur yang telah bekerja keras mendukung visi dan misi Gubernur Aceh. Kami mohon dukungan terus dari Pak Menteri Perhubungan dan Pak Dubes, sehingga kita bisa segera merealisasikan pelayaran Ro-Ro Aceh ke Penang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata di Aceh,” tutup Teuku Faisal.    

Banda Aceh – Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 ruas Padang Tiji-Seulimeum akan ditutup sementara mulai 9 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga 11 September 2026 pukul 07.00 WIB. Penutupan sementara pengoperasian fungsional tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO), guna mendukung proses pengujian terhadap ruas tol tersebut. Penutupan sementara tersebut berdasarkan persetujuan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui surat tertanggal 7 September 2026. Dalam surat tersebut, Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati meminta PT Hutama Karya melakukan penutupan sementara pengoperasian fungsional ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 selama pelaksanaan ULFO. “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) pada tanggal 9-10 September 2026, PT Hutama Karya (Persero) agar melakukan penutupan sementara pengoperasian fungsional guna mendukung kelancaran pelaksanaan ULFO tersebut,” demikian bunyi surat Kepala BPJT. BPJT juga meminta PT Hutama Karya melakukan sosialisasi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan, kepolisian serta instansi terkait lainnya selama masa penutupan. Setelah pelaksanaan ULFO berakhir, pengoperasian fungsional ruas tersebut dapat dilanjutkan kembali dengan mengedepankan prinsip keselamatan pengguna jalan serta pengawasan dari pihak kepolisian setempat. ULFO sendiri dijadwalkan berlangsung melalui peninjauan lapangan pada 9 September 2026 dan dilanjutkan pada 10 September 2026 apabila masih diperlukan. Agenda tersebut juga mencakup penyusunan draf berita acara. Sebelumnya, PT Hutama Karya menyampaikan bahwa ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum telah beroperasi secara fungsional sejak 24 Desember 2025. Pengoperasian tersebut berlangsung bersamaan dengan sejumlah pekerjaan konstruksi yang masih berjalan. Penutupan sementara ini menjadi bagian dari tahapan ULFO sebelum pengoperasian fungsional ruas tol tersebut dilanjutkan kembali dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan. []  

Dinas Perhubungan Aceh mengonfirmasi bahwa kapal KMP Aceh Hebat 1 dijadwalkan kembali beroperasi melayani lintasan Sinabang–Calang (PP) mulai Senin, 14 September 2026. Informasi tersebut sesuai dengan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calang pada 21 Agustus 2026 yang menyebutkan bahwa dermaga pelengsengan untuk kapal Ro-Ro (Roll on – Roll off) dapat digunakan kembali untuk aktivitas sandar kapal Aceh Hebat 1 mulai 14 September 2026. Sebelumnya, armada kebanggaan masyarakat Aceh itu berhenti beroperasi selama satu bulan lebih. Penghentian sementara tersebut dilakukan akibat adanya pengerjaan perbaikan lantai dermaga Ro-Ro di Pelabuhan Laut Calang yang dikelola oleh Kantor UPP Kelas III Calang di bawah Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. “Selama proses pengerjaan berlangsung otomatis kapal Aceh Hebat 1 tidak dapat bersandar karena ada aktivitas pekerjaan. Untuk memastikan pekerjaan perbaikan bisa selesai tepat waktu, kami selalu berkoordinasi dengan pihak otoritas pelabuhan,” ungkap Teuku Faisal, Kepala Dinas Perhubungan Aceh pada Senin, 7 September 2026. Selama masa perbaikan dermaga berlangsung, Teuku Faisal menyebutkan bahwa pergerakan masyarakat maupun barang dari Pulau Simeulue menuju daratan Aceh dan sebaliknya dilakukan melalui sejumlah lintasan penyeberangan lainnya, seperti Kuala Bubon, Labuhan Haji, dan Singkil. Teuku Faisal menambahkan, angkutan penyeberangan menjadi moda transportasi utama yang menjamin konektivitas bagi masyarakat Simeulue. Di samping memudahkan perjalanan, kelancaran transportasi ini juga untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan tanpa hambatan guna mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan barang. “Oleh sebab itu, kita terus mendorong PT ASDP Cabang Singkil selaku operator penyeberangan agar dapat mengoptimalkan lintasan lainnya sampai kapal Aceh Hebat 1 kembali beroperasi melayani lintasan Sinabang – Calang,” ungkap Teuku Faisal. Pada kesempatan terpisah, GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, Arlan Ramadhan menyampaikan bahwa KMP Aceh Hebat 1 siap beroperasi melayani lintasan Sinabang – Calang pada 14 September 2026. “Insya Allah KMP Aceh Hebat 1 siap beroperasi kembali melayani lintasan Sinabang – Calang, begitu perbaikan dermaga rampung,” sebut Arlan. Kepastian mengenai kesiapan dermaga Pelabuhan Calang dikonfirmasi oleh Azwana Amru Harahap, selaku Investigator Keselamatan Pelayaran Kantor UPP Kelas III Calang, kepada Dishub Aceh pada Selasa (8/9). “Pekerjaan perbaikan dermaga saat ini sudah selesai, tinggal menunggu proses pengerasan semen sesuai standar konstruksi. Tanggal 14 September sudah bisa digunakan,” ujarnya. Dengan selesainya perbaikan dermaga, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Calang diharapkan kembali lancar guna mendukung mobilitas masyarakat dan kendaraan, serta distribusi barang ke Pulau Simeulue.  

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST, MT meminta pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh diperketat sebagai langkah pencegahan dini, menyusul sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 500.11/984 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Imbauan Keselamatan Pelayaran pada Angkutan Penyeberangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Aceh menjaga keselamatan pelayanan penyeberangan yang selama ini melayani masyarakat pada lintasan Ulee Lheue–Balohan, Ulee Lheue – Pulo Aceh, Calang – Sinabang, Meulaboh–Sinabang, Labuhan Haji–Sinabang, Singkil – Sinabang serta Singkil–Pulau Banyak dan sekitarnya. Hingga saat ini seluruh lintasan tersebut beroperasi normal dan dalam kondisi terkendali. Dalam surat tersebut, T. Faisal meminta seluruh pihak terkait mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar peristiwa kecelakaan serupa tidak terulang, khususnya dalam pelayanan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh. “Kita perlu mengambil langkah-langkah antisipatif agar peristiwa serupa tidak terulang, khususnya di wilayah Aceh,” kata T. Faisal seperti dikutip dari surat imbauan tersebut. Salah satu poin yang ditekankan adalah memastikan seluruh kapal penyeberangan yang beroperasi dalam kondisi laik laut. Pemeriksaan berkala terhadap seluruh komponen kapal juga diminta dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap memenuhi aspek keselamatan. Untuk penumpang, Dishub Aceh meminta agar tiket yang digunakan sesuai dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi warga negara asing. Seluruh penumpang juga harus tercatat dalam manifest dan jumlahnya tidak boleh melebihi kapasitas muatan kapal yang telah ditetapkan. Kesesuaian data tiket dan identitas ini penting agar setiap penumpang dapat teridentifikasi dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat. Aspek muatan juga menjadi perhatian. Kapal penyeberangan diminta tidak memuat kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan/atau membawa barang-barang berbahaya tanpa izin serta tanpa memenuhi prosedur keselamatan yang sesuai. Untuk mengantisipasi kejadian man overboard atau penumpang terjatuh ke laut, kapal harus dipastikan memiliki pagar pengaman dalam kondisi kokoh. Edukasi keselamatan kepada seluruh penumpang juga perlu dilakukan, disertai perhatian terhadap penerangan saat pelayaran malam hari dan pengawasan ketat oleh awak kapal. Kondisi cuaca sebelum keberangkatan juga harus menjadi perhatian. Dishub Aceh meminta pihak terkait memperhatikan laporan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jika terdapat peringatan cuaca buruk, gelombang tinggi, angin kencang, atau kondisi laut yang membahayakan keselamatan penumpang dan kapal, keberangkatan diminta ditunda atau dibatalkan. T. Faisal menegaskan bahwa penundaan keberangkatan akibat cuaca bukanlah bentuk pengurangan pelayanan, melainkan keputusan yang diambil semata-mata demi keselamatan. “Kami mohon pengertian masyarakat apabila sewaktu-waktu jadwal ditunda karena cuaca. Lebih baik menunggu beberapa jam daripada mengambil risiko yang tidak perlu,” ujarnya. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan diminta diterapkan secara ketat pada seluruh tahapan operasional, baik di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan. Dishub Aceh juga mengajak masyarakat turut berperan menjaga keselamatan pelayaran, antara lain dengan membeli tiket secara mandiri melalui kanal resmi, mencantumkan data diri yang benar, mengikuti arahan petugas dan awak kapal, serta tidak memaksakan diri naik apabila kapal telah mencapai kapasitas. Masyarakat juga diimbau menyampaikan laporan kepada petugas pelabuhan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi membahayakan keselamatan. Imbauan keselamatan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Aceh, yakni KSOP Kelas IV Malahayati, KSOP Kelas IV Sabang, UPP Kelas III Calang, UPP Kelas III Tapaktuan, UPP Kelas III Singkil, UPP Kelas III Sinabang, BPTD Kelas II Aceh, UPTD PPP Wilayah I dan Wilayah II Dishub Aceh, BPKS Sabang, serta General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh dan Cabang Singkil. T. Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi dan operator yang selama ini menjaga kelancaran pelayanan penyeberangan di Aceh, dan berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat. “Keselamatan adalah pelayanan yang paling mendasar. Setiap penumpang yang naik ke kapal kita adalah keluarga bagi seseorang, dan tugas kita bersama adalah memastikan mereka tiba dengan selamat,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terhadap regulasi perizinan dan operasional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Sosialisasi dan Koordinasi Perusahaan Angkutan AKDP di Portola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Kamis, 20 Agustus 2026. Teuku Faisal mengingatkan bahwa kepatuhan regulasi bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan pilar utama dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen antara Pemerintah, perusahaan angkutan, dan seluruh pihak terkait. Kita berharap setiap perusahaan AKDP bisa semakin tertib secara administrasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” ungkapnya. Guna menjamin keselamatan penumpang angkutan AKDP, Dishub Aceh bersama pemangku kepentingan seperti Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kelas II Aceh, DPMPTSP Aceh, DPD Organda Aceh, dan PT Jasa Raharja Aceh secara konsisten terus melakukan inspeksi angkutan umum. Inspeksi ini mencakup pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan jalan, baik secara teknis maupun administrasi, guna memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menekan potensi kecelakaan. Menyikapi rendahnya angka perusahaan yang tertib secara administrasi, Teuku Faisal mengingatkan perusahaan yang tidak patuh bisa dikenakan sanksi administrasi hingga dipertimbangkan untuk pencabutan izin penyelenggaraan yang mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum AKDP Aceh. Di akhir sambutannya, Teuku Faisal berharap forum koordinasi ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, tetapi memicu tindak lanjut nyata di lapangan dari seluruh pihak. “Mari kita bersama-sama membangun budaya keselamatan dan memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum di Aceh,” tutupnya. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh DPMPTSP Aceh, Ditlantas Polda Aceh, dan Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Provinsi Aceh.

anda Aceh – Jumlah penumpang angkutan udara dan laut di Aceh meningkat pada Juni 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat, kenaikan terjadi pada penumpang penerbangan domestik melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) serta penumpang angkutan laut di seluruh wilayah Aceh. Penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Juni 2026 mencapai 22.502 orang. Jumlah tersebut meningkat 31,03 persen dibandingkan Mei 2026 dan naik 6,16 persen dibandingkan Juni 2025. Kenaikan juga tercatat pada angkutan laut. BPS mencatat jumlah penumpang yang naik melalui pelabuhan di seluruh Aceh mencapai 116.406 orang pada Juni 2026. Angka ini meningkat 32,58 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 16,82 persen dibandingkan Juni 2025. Data tersebut merupakan bagian dari perkembangan ekonomi dan sosial Aceh yang dirilis BPS Provinsi Aceh pada 3 Agustus 2026. Dalam rilisnya, BPS menyajikan sejumlah indikator, termasuk perkembangan transportasi, perdagangan luar negeri dan pariwisata Aceh. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi pada seluruh layanan angkutan udara. Jumlah penumpang penerbangan internasional yang berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Juni 2026 tercatat 8.783 orang, turun 29,99 persen dibandingkan Mei 2026 dan turun 25,38 persen dibandingkan Juni 2025. Pelabuhan Aceh dan Pergerakan Ekspor Dari sektor angkutan barang, data BPS juga mencatat aktivitas ekspor komoditas asal Aceh melalui pelabuhan di Aceh. Pada Juni 2026, ekspor komoditas asal Aceh yang dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Aceh mencapai US$64,31 juta, atau 75,39 persen dari total ekspor Aceh. “Ekspor komoditas asal Aceh yang dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Provinsi Aceh tercatat sebesar US$64,31 juta. Sisanya diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain, dengan nilai terbesar melalui Provinsi Sumatera Utara sebesar US$20,87 juta,” demikian seperti dikutip dari rilis resmi BPS Aceh, Selasa 11/08. Secara keseluruhan, nilai ekspor Aceh pada Juni 2026 mencapai US$85,31 juta, sedangkan impor tercatat US$26,04 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan Aceh pada periode tersebut mengalami surplus sebesar US$59,27 juta. Nilai ekspor Aceh juga meningkat cukup tinggi, yakni 61,31 persen dibandingkan Mei 2026. Komoditas yang paling banyak diekspor adalah batubara dengan nilai US$52,10 juta, atau 61,08 persen dari total ekspor. India menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$47,83 juta, disusul Tiongkok sebesar US$14,29 juta dan Amerika Serikat sebesar US$12,33 juta. []

Banda Aceh – Pelayanan haji di Embarkasi Banda Aceh mendapat penilaian positif dari jemaah. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), Embarkasi Banda Aceh mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) sebesar 84,41, lebih tinggi 0,56 poin dibandingkan rata-rata layanan haji dalam negeri secara nasional yang berada pada angka 83,85. Capaian tersebut merupakan bagian dari hasil Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia (SKLHI) 2026 yang dirilis BPS melalui Berita Resmi Statistik Nomor 83/08/Th. XXIX, 6 Agustus 2026, dengan tema Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia Tahun 1447 H/2026 M. Dalam rilisnya, BPS menyatakan, “Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri mencapai 83,85 dan berada pada kategori Memuaskan.” Secara sederhana, angka tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diterima jemaah selama berada di dalam negeri secara umum sudah memenuhi harapan mereka. Yang menarik, transportasi menjadi layanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dalam penyelenggaraan haji di dalam negeri. Nilainya mencapai 85,67, lebih tinggi dibandingkan layanan administrasi yang memperoleh nilai 82,74. Capaian Embarkasi Banda Aceh sendiri terlihat dalam penilaian berdasarkan embarkasi pemberangkatan. Dari tabel BPS, Banda Aceh atau BTJ memperoleh nilai 84,41. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Jakarta-Cipondoh yang berada di angka 84,08 dan Surabaya 84,29. Sementara itu, nilai tertinggi dicatat Embarkasi Lombok sebesar 87,80, disusul Yogyakarta 87,18 dan Palembang 86,65. Embarkasi Medan mencatat 85,24, sedangkan Jakarta-Pondok Gede 84,70. BPS mencatat penilaian setiap embarkasi memang tidak sama. “Meskipun demikian, masih terdapat variasi capaian antar embarkasi yang mencerminkan perbedaan karakteristik penyelenggaraan maupun pelaksanaan layanan di masing-masing embarkasi,” demikian keterangan dalam rilis resmi BPS. Dalam pengukuran tahun 2026, BPS menggunakan metode IKLHI yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran sebelumnya. Penilaiannya tidak hanya melihat hasil layanan yang diterima jemaah, tetapi juga bagaimana layanan tersebut diberikan. Dengan demikian, jemaah tidak hanya ditanya apakah layanan yang diterima sudah baik, tetapi juga bagaimana proses mereka mendapatkan layanan tersebut. BPS membagi pengukuran ini menjadi Indeks Output, yang menggambarkan kepuasan terhadap hasil layanan, dan Indeks Proses, yang menggambarkan kepuasan terhadap proses pemberian layanan. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan layanan haji Indonesia tahun 2026 tercatat 83,28. Angka tersebut terdiri atas 83,85 untuk layanan haji dalam negeri dan 82,71 untuk layanan haji luar negeri. Bagi Aceh, nilai 84,41 yang diperoleh Embarkasi Banda Aceh menunjukkan tingkat kepuasan jemaah berada di atas rata-rata nasional untuk layanan haji dalam negeri. Sementara secara nasional, tingginya nilai layanan transportasi juga menunjukkan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam pengalaman jemaah selama proses penyelenggaraan haji di dalam negeri.

Di awal Agustus 2026 ini, saya berkesempatan mengikuti diklat Urban Planning and Sustainability – Singapore Cooperation Programme (UPS-SCP). Sebagai seorang ASN di dinas yang mengurus urusan transportasi di Aceh, pikiran saya tak bisa lepas dari satu pertanyaan mendasar: Kenapa naik transportasi umum di Singapura terasa begitu mudah dan menyenangkan? Ini memang bukan kunjungan pertama saya ke Negeri Singa. Tapi kali ini, kacamata yang saya pakai berbeda. Saya sengaja mengamati langsung urat nadi transportasi publik kota ini—yang sering disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sebagai wajah dari sebuah negara maju, transportasi di Singapura itu cepat, rapi, dan yang terpenting: saling terhubung. Di sini, kereta Mass Rapid Transit (MRT) dan bus bukan rival yang berebut penumpang, melainkan sahabat karib dalam satu ekosistem terpadu, melayani kota. Bayangkan, begitu Anda turun dari stasiun MRT, halte bus sering kali hanya berjarak beberapa langkah saja, lengkap dengan fasilitas parkir sepeda. Land Transport Authority (LTA)—otoritas transportasi darat Singapura—menyebut konsep ini sebagai seamless transport (perpindahan tanpa hambatan). Baik itu pindah antar-jalur MRT maupun lanjut menyambung perjalanan dengan bus, semuanya terasa mulus. Mari kita bedah satu per satu, dimulai dari sang primadona: MRT. Mulai beroperasi sejak 1987, jaringan rel Singapura terus menggurita. Data terbaru menunjukkan bahwa jalurnya kini membentang sepanjang 242,5 km khusus untuk MRT, dan sanggup memindahkan sekitar 3,49 juta orang setiap harinya. Kenyamanan MRT ini bukan sekadar karena gerbongnya yang adem dan kinclong, tapi berkat frekuensinya yang rapat. Saat jam sibuk (peak hours), kereta datang setiap 2–3 menit sekali. Sementara di luar jam sibuk, Anda hanya perlu menunggu sekitar 5 menit. Saya buktikan sendiri: selama wara-wiri naik MRT di sini, saya nyaris tidak pernah berdiri lebih dari tiga menit di peron. Sistem navigasinya pun sangat memanjakan. Penunjuk arah di stasiun dan informasi di dalam kereta dirancang sedemikian jelas. Jangankan warga lokal, wisatawan yang baru pertama kali mendarat di Singapura pun dijamin tak akan tersasar. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah stiker-stiker kecil berisi pesan kesadaran sosial di dalam kereta. Alih-alih kaku, pesannya terasa humanis, seperti “Tawarkan kursi Anda bagi yang lebih membutuhkan” atau “Bersikaplah ramah kepada petugas yang terus memastikan perjalanan kita lancar.” Tapi, jangan salah sangka, di balik pesan lembut itu, aturan mainnya sangat tegas. Merokok di stasiun atau kereta? Siap-siap didenda 1.000 Dolar Singapura (SGD). Ketahuan makan atau minum (bahkan sekadar minum air putih)? Melayang SGD 500. Apalagi kalau nekat membawa barang mudah terbakar, dendanya mencapai SGD 5.000!. Kalau dirupiahkan (anggap saja kurs Rp14.000), Anda bisa kehilangan belasan hingga puluhan juta rupiah. Aturan ini ditegakkan tanpa pandang bulu lewat petugas dan pantauan CCTV di setiap sudut. Tak heran jika MRT mereka selalu bersih dan bebas bau. Selanjutnya, kita beralih ke layanan bus. Bagian ini sangat relevan karena Aceh juga sedang mengembangkan layanan Trans Kutaraja. Niatnya tentu bukan untuk membandingkan apple-to-apple, melainkan memetik praktik baik dari mereka. Sama halnya dengan MRT, naik bus di Singapura itu super gampang. Di setiap halte, rute dan jadwal bus terpampang nyata. Waktu tunggu busnya memang sedikit lebih lama dibanding MRT—sekitar 7–10 menit saat jam sibuk dan 9–13 menit di luarnya. Menariknya, berbeda dengan Trans Jakarta yang punya jalur eksklusif (dedicated lanes), bus di Singapura kebanyakan berbagi jalan dengan kendaraan lain. LTA hanya memberikan penanda marka garis kuning di lajur paling kiri jalan arteri sebagai jalur prioritas. Pendekatan ini sangat cerdas karena menghemat penggunaan lahan jalan raya yang terbatas, namun pergerakan bus tetap lancar. Lucunya, banyak pendatang lebih memilih berdesakan di MRT ketimbang naik bus. Padahal, bus di sini sangat nyaman dan justru lebih dekat ke tempat-tempat strategis. Halte-halte bus sering kali langsung menurunkan penumpang tepat di depan Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Merlion Park atau Marina Barrage. Artinya, kita tak perlu membuang energi berjalan terlalu jauh dari stasiun. Cara naiknya juga unik. Saat bus tujuan Anda mendekat, Anda wajib melambaikan tangan sebagai isyarat. Kalau diam saja, bus bisa bablas karena sopir mengira tak ada penumpang yang mau naik. Setelah bus berhenti, masuklah dari pintu depan dan lakukan tap-in kartu. Saat turun, gunakan pintu belakang dan jangan lupa tap-out dengan kartu yang sama. Kalau sampai lupa, siap-siap saldo Anda dipotong sebesar tarif rute terjauh (tarif maksimal) untuk trayek tersebut. Sistem pembayarannya sangat modern. Tarif dihitung berdasarkan jarak, dan selain memakai kartu angkutan umum (EZ-Link, NETS FlashPay), Anda bisa langsung menempelkan kartu kredit/debit berlogo Mastercard dan Visa dari bank mana pun! Untuk bernavigasi dengan bus pun sangat mudah karena suasananya tenang, ada layar indikator halte di bagian depan, dan jadwalnya terintegrasi real-time di aplikasi resmi seperti MyTransport.SG atau Citymapper. Namun, armada yang bagus saja tak cukup. Pemerintah Singapura paham betul cara “merayu” warganya agar mau berjalan kaki menuju transportasi umum. Pembangunan berorientasi pada manusia (people-centric) di sini bukan sekadar janji manis. Salah satu yang sukses membuat saya iri: fasilitas pejalan kakinya sangat memanjakan! Lewat program resmi LTA bernama Walk2Ride, Pemerintah gencar membangun jaringan jalur pejalan kaki beratap (kanopi) agar pejalan kaki terlindung dari cuaca. Targetnya tidak main-main: memayungi trotoar dalam radius 400 meter dari stasiun MRT, dan 200 meter dari terminal bus atau stasiun LRT. Sejak diluncurkan pada 2013, kini sudah lebih dari 200 km jalur pejalan kaki beratap yang terbangun. Tak hanya itu, trotoarnya pun sangat inklusif. Permukaannya landai dan minim tangga. Jika ada perbedaan elevasi, selalu disiapkan ramp (bidang miring) atau lift. Bagi lansia atau pengguna kursi roda, desain yang terkesan sepele ini adalah sebuah “kemerdekaan” mobilitas. Meski wujud fisiknya memukau, “dapur” perencanaannya-lah yang paling membuat saya termenung. Dalam sesi diklat bersama Dr. Orlando Woods (Singapore Management University Urban Institute), saya belajar tentang pilar utama tata kota mereka: Integrated Planning (perencanaan terintegrasi), yang memandang kota sebagai satu organisme hidup yang saling terkait. Mau membangun kawasan perumahan baru? Rencana tata jalan, rute bus, dan stasiun keretanya sudah dirancang bersamaan dengan desain perumahan tersebut. Jadi, tidak ada cerita izin perumahan keluar duluan, perumahan dihuni, warga mengeluh macet, baru pemerintah kelabakan memikirkan rute angkutan. Pelajaran soal kesabaran merawat visi juga saya dapatkan dari Dr. Amy Khor, mantan Senior Minister of State untuk Transportasi Singapura. Kebijakan yang berdampak besar itu butuh waktu. Ia mencontohkan Marina Barrage—idenya sudah dicetuskan