Tag: banda aceh

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026). Selain Muhammad Nasir, pada kesempatan yang sama juga dilantik seluruh jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh. Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. “Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” kata Nasir. Ia mengatakan Pemerintah Aceh meyakini kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil. Menurut Nasir, semangat tersebut harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh. “Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan,” ujar Nasir. Sementara itu, Ketua Umum DP KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan ASN merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri. “Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara,” kata Prof. Zudan. Ia menambahkan, sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN sehingga perannya sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan. “Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Prof. Zudan. Prof. Zudan juga memaparkan empat program utama KORPRI yang menjadi fokus organisasi ke depan. Empat program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN. Ia menegaskan seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. “Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutup Prof. Zudan.

BANDA ACEH – Suasana pagi di Kota Banda Aceh pada Senin (13/7) terasa lebih hidup dan sibuk dari hari biasanya. Ruas-ruas jalan utama dipadati oleh arus kendaraan, menandai antusiasme para orang tua yang mengantar buah hati mereka menuju sekolah untuk memulai tahun ajaran baru. Di tengah peningkatan kepadatan lalu lintas tersebut, moda transportasi massal Bus Trans Koetaradja tetap setia melayani mobilitas masyarakat. Layanan ini menjadi pilihan utama bagi warga yang ingin menempuh perjalanan dengan nyaman di tengah dinamika lalu lintas pagi hari. Momen hari pertama sekolah ini menciptakan pemandangan yang hangat di sepanjang jalan-jalan kota: orang tua dan anak yang berbagi waktu dalam perjalanan menuju sekolah, berpadu dengan denyut aktivitas warga yang tetap berjalan seperti biasa. Momen ini sekaligus menjadi cerminan bagaimana aspek keluarga dan mobilitas kota dapat berjalan beriringan dengan tertib. Dukungan Fleksibilitas bagi ASN Pemerintah Aceh, melalui arahan Gubernur Aceh yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Aceh, sebelumnya telah menetapkan kebijakan mengenai fleksibilitas waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki anak di jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan ketahanan keluarga. Dengan adanya kelonggaran waktu kerja, para orang tua diharapkan dapat mendampingi putra-putrinya di hari-hari penting pendidikan mereka tanpa harus mengesampingkan produktivitas kerja. Dinas Perhubungan bersama unsur terkait terus berkomitmen untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan sekolah maupun pusat keramaian tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan rutinitas hari pertama sekolah dengan aman, nyaman, dan penuh kesan.

Aceh Besar – Forum Lalu Lintas Aceh menggelar operasi gabungan penertiban angkutan penumpang ilegal di kawasan Leupung, Aceh Besar, Jumat (22/5/2026) malam. Operasi tersebut juga menyasar angkutan penumpang umum berpelat hitam yang marak beroperasi di jalur Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan (Barsela). Kegiatan penertiban itu melibatkan unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Pomdam Iskandar Muda, Jasa Raharja, dan Organda Aceh. Hadir langsung dalam kegiatan itu Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan puluhan kendaraan di jalan. Mobil pribadi yang dicurigai membawa penumpang secara illegal diarahkan masuk ke area masjid Leupung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain penindakan kepada angkutan, petugas juga memberikan edukasi kepada penumpang terkait risiko menggunakan angkutan ilegal, terutama apabila terjadi kecelakaan di jalan karena kendaraan tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai angkutan umum. Kabid Angkutan Jalan Dishub Aceh, Amarullah, mengatakan operasi gabungan tersebut difokuskan pada penertiban angkutan penumpang berpelat hitam, seperti mobil Innova dan kendaraan pribadi lain yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. “Target kita angkutan umum plat hitam dan angkutan illegal. Saat ini sangat banyak bergerak di Kota Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan Aceh. Penindakan dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” kata Amarullah di sela kegiatan. Menurut dia, operasi tersebut bertujuan memberi peringatan kepada pelaku usaha transportasi agar mematuhi aturan demi keselamatan penumpang dan terciptanya ketertiban usaha angkutan umum. Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen penertiban angkutan ilegal dalam rapat Forum Lalu Lintas yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh pada 4 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyebut langkah tersebut diambil sebagai respon atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. “Banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin, bahkan menggunakan pelat hitam. Mereka tidak memiliki asuransi dan tidak memenuhi standar keselamatan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran pemerintah di jalan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan akibat penggunaan angkutan ilegal yang kini beroperasi secara terbuka. “Kita ingin memastikan negara hadir untuk melindungi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, pelanggaran seperti ini harus diminimalkan,” kata Faisal.

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal ST, MT menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta menindak tegas angkutan tidak resmi menyusul meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang. Penegasan tersebut juga diperkuat melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada DPD Organda Aceh terkait peringatan kepatuhan perizinan, standar pelayanan, serta kesiapan pengemudi angkutan umum. Teuku Faisal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan menggunakan angkutan ilegal dan lebih selektif dalam memilih moda transportasi. “Jangan ambil risiko dengan angkutan ilegal. Tidak ada jaminan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi bagi penumpang,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/04). Menurut Faisal, maraknya kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum menjadi persoalan serius karena beroperasi di luar sistem. Selain tidak memiliki izin trayek, kendaraan tersebut juga tidak melalui pengawasan keselamatan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai langkah konkret, Dishub Aceh akan menggencarkan razia terpadu bersama pihak terkait seperti Ditlantas Polda Aceh, Organda dan Jasa Raharja serta memastikan penindakan berjalan tegas tanpa kompromi. “Kalau melanggar, akan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi, termasuk pencabutan izin,” tegasnya. Di sisi lain, melalui surat tersebut, Dishub Aceh secara khusus meminta seluruh perusahaan angkutan umum, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu ditegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional memiliki izin lengkap dan masih berlaku, termasuk izin trayek, uji berkala (KIR), serta kartu pengawasan. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki SIM sesuai ketentuan serta terdata secara resmi. Dishub Aceh juga mengingatkan agar perusahaan memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari kelaikan teknis kendaraan, keselamatan penumpang, kenyamanan, hingga kepatuhan terhadap kapasitas angkut. Tak hanya itu, kesiapan pengemudi turut menjadi perhatian, di mana perusahaan diminta memastikan kondisi kesehatan pengemudi, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, serta mematuhi jam kerja dan waktu istirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. Pemeriksaan kendaraan secara rutin (ramp check) sebelum operasional juga diwajibkan untuk memastikan seluruh armada dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi optimal. S ementara itu, Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, menyampaikan bahwa meningkatnya angkutan ilegal di Aceh telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan angkutan resmi dan memicu persaingan tidak sehat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antar pengemudi, terutama dalam memperebutkan penumpang di kawasan terminal. “Jumlah kendaraan lebih banyak dari penumpang. Ini yang memicu persaingan tidak sehat bahkan konflik di lapangan,” kata Ramli. Menurutnya, keberadaan angkutan ilegal juga menyulitkan pembinaan terhadap angkutan resmi, serta menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha yang taat aturan belum sepenuhnya terlindungi. Dari sisi keselamatan, Ramli menegaskan bahwa penumpang angkutan ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan serta tidak berada dalam sistem pengawasan keselamatan. “Penumpang angkutan ilegal tidak dijamin. Tidak ada pengawasan seperti angkutan resmi, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Organda Aceh terus mendorong penguatan sinergi dengan Dishub dan BPTD melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan ramp check, serta pelatihan dan penyuluhan keselamatan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Ramli menambahkan, Organda juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket melalui loket resmi maupun sistem online guna menciptakan transparansi dan kepastian tarif. “Jangan beli tiket di calo.”

Aksesibilitas yang menghubungkan suatu wilayah daratan dengan wilayah daratan yang ada di kepulauan salah satunya dapat dihubungkan sarana transportasi laut. Untuk menghubungkan daratan yang terpisah tersebut pada umumnya menggunakan sarana berupa kapal, sarana ini didesain berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Kapal yang digunakan untuk dapat mengangkut kendaraan dan orang dikategorikan dalam Kapal Roll On Roll Off (Kapal Ro-Ro), jenis kapal ini pada prinsipnya adalah menghubungkan dua ruas jalan yang terpisah oleh perairan, dari aspek operasional memiliki metode bongkar muat yang menjadi ciri khas kapal Ro-Ro,  kendaraan yang masuk (Roll On) dan keluar (Roll Off) kapal dengan penggeraknya sendiri, tentu dengan fasilitas infrastruktur pendukung di pelabuhan. Mengingat kebutuhan dan tujuan maka bagian dari kapal Ro-Ro dapat difungsikan untuk masuk kendaraan dan orang. Bagian dari kapal yang dimanfaatkan untuk kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis berdasarkan ukuran kendaraan yang diizinkan, sedangkan untuk bahagian yang dimanfaatkan untuk orang atau penumpang juga berdasarkan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang ditetapkan, kenyamanan penumpang juga mempertimbangkan kondisi cuaca pada lintasan, walaupun secara regulasi juga mengarahkan adanya ruang penumpang tertutup dan terbuka. Beberapa hari belakangan ini, kondisi cuaca seluruh wilayah Aceh diguyur hujan yang disertai angin kencang. Bagi pelayaran, kondisi ini menjadi faktor pertimbangan dalam keselamatan pelayaran, apalagi pihak BMKG telah mengeluarkan peringatan gelombang tinggi dan cuaca buruk. Terkhusus pelayaran Ulee Lheue menuju Balohan atau sebaliknya, angin dan hujan dengan intensitas tinggi mengganggu perjalanan untuk menyeberang, bahkan tinggi gelombang dapat mencapai 4 (empat) meter. Jika cuaca cerah seperti pagi ini, Sabtu, 3 April 2021, para pelancong dapat menikmati panorama laut dari geladak (bagian paling atas) kapal atau bahasa kerennya “rooftop“. Layaknya, Kapal Ro-Ro lainnya seperti KMP. BRR yang juga didesain memiliki rooftop, begitu pun dengan KMP. Aceh Hebat 2, yang dapat digunakan penumpang untuk menikmati alam sambil memesan makanan maupun minuman di kafetaria yang berada di rooftop ini dalam cuaca baik. Pada kondisi angin kencang dan hujan tentu tidak disarankan untuk menikmati bagian outdoor ini karena kondisinya yang terbuka. Bagian rooftop yang dimanfaatkan untuk kafetaria dengan atap kanopi hanya sebahagian kecil dari deck yang berada di lantai paling atas, sebahagian besar kondisinya terbuka sehingga dalam kondisi hujan deras dapat menyebabkan genangan yang akan dibuang melalui saluran pembuangan air hujan, genangan tersebut bukan karena atap yang bocor atau atap kapal yang rusak tetapi memang disebabkan oleh area yang terbuka. Bagi Rakan Moda yang menyeberang dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk menempati di bagian ruang penumpang ekonomi reguler atau ruang penumpang non ekonomi reguler  yang tersedia di lantai khusus penumpang kapal tersebut, sehingga tidak terkena angin dan tempias air hujan. (MS)

Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) sebagai pintu masuk ke Aceh telah melakukan upaya siaga terhadap virus corona yang menjadi isu mengkhawatirkan masyarakat saat ini. Simulasi yang dilakukan pihak-pihak terkait beberapa waktu lalu untuk melatih kesiapsiagaan serta tanggap darurat apabila terjadi urgensi. “Untuk mengantisipasi hal ini, pihak Angkasa Pura II telah mengambil kebijakan tegas dalam mencegah virus corona masuk ke Aceh, mengingat sedang dilakukannya relayout di terminal penumpang memang ada masalah keterbatasan ruangan untuk isolasi. Tetapi, hal ini sudah dipenuhi walaupun secara darurat dengan tetap mengikuti prosedur yang ada,” ujar Indra Gunawan, General Manager PT Angkasa Pura II Bandara SIM. Secara nasional GM PT Angkasa Pura II Bandara SIM juga menyampaikan bahwa telah diambil kebijakan untuk menutup semua penerbangan langsung dari Cina mulai besok (Rabu 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB-red). Jadi, tidak adalagi pesawat dari Cina yang langsung ke Indonesia, dengan demikian diharapkan penyebaran virus corona sudah lebih mudah dikendalikan. Rapat Komite Fasilitas (FAL) Bandara SIM, Selasa (4/2/2019) di Aula Dishub Aceh, merupakan pertemuan sebagai wadah koordinasi yang dilakukan secara rutin menyikapi surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. Komite FAL melaksanakan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau bila diperlukan untuk menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dalam kesempatan rapat ini, komite secara khusus membahas kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dan langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan oleh masing-masing sektor berdasarkan tugas pokok. Menurut Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh, Nuryanto menegaskan pihaknya saat ini masih terus melakukan thermal scanner kepada setiap penumpang yang datang ke Aceh khususnya kedatangan internasional di Bandara SIM. Hal ini juga dilakukan pemantauannya di beberapa kota lainnya. “Kita juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta Rumah Sakit rujukan yaitu RSUZA di Banda Aceh dan Rumah Sakit Cut Meutia di Lhokseumawe yang telah dipersiapkan untuk menangani virus ini dan terus berupaya agar warga nyaman dan terhindar dari virus ini,” sebutnya. Kadishub Aceh, Junaidi Ali selaku Ketua Komite FAL mengatakan, “Pemerintah hadir untuk menjaga masyarakat terkait penyebaran virus ini melalui bandara. Untuk itu, kita terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait penyelenggaraan untuk meningkatkan kewaspadaan di Bandara SIM,” ujarnya. Pencegahan lainnya juga dilakuan Kantor Pos bersama Beacukai dengan menyetop pengiriman barang dari Cina. Sementara itu, informasi yang didapatkan dari Station Manager Garuda Indonesia, Riezky Arief Kautsar menyebutkan Australia dan Singapura telah melakukan hal yang serupa. Tak terkecuali, mereka juga memantau riwayat penerbangan dari Cina. Ditambahkannya, setiap crew pesawat Garuda Indonesia telah dilakukan private medical chek-up untuk tiap penerbangan. “Kita berkoordinasi internal authority di sana dengan perwakilan Garuda Indonesia di negara setempat,” ungkapnya. Koordinasi ini melibatkan banyak stakeholder lintas sektor. Diantaranya, Balai Karantina Pertanian, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Imigrasi, BASARNAS, Disbudpar Aceh, BMKG, Pos Indonesia, AirNav, Angkasa Pura II Bandara SIM, DPPU Bandara SIM, Garuda Indonesia, Lion Grup, Air Asia, Fire Fly, Citilink, dan Susi Air. Mengakhiri rapat Komite FAL, Kadishub Aceh menyampaikan agar seluruh anggota Komite FAL untuk dapat menghadiri undangan Gubernur Aceh dalam acara Zikir dan Doa Bersama untuk Mahasiswa Aceh di Wuhan Cina pada Selasa, 4 Februari 2020 di Masjid Raya Baiturrahaman Banda Aceh setelah shalat Isya berjamaah. Zikir dan Doa ini akan diisi oleh Tgk Asy’ari Ibrahim, S.Pd.I serta tausyiah oleh Ustaz Masrul Aidi. (*)

Tak dapat dipungkiri, saat terjadinya bencana, pesawat dan bandara menjadi garda terdepan mitigasi bencana. Salah satunya seperti yang diungkapkan Teuku Darmansyah. Hari itu, Darmansyah selaku Kepala Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) ketika gempa dan tsunami menghantam Aceh, sedang perjalanan dari Jakarta menuju Banda Aceh. Saat itu, dia menghadiri rapat pembahasan pengembangan dan pembangunan Bandara SIM di Jawa Barat. Saat tiba di Bandara Polonia Medan, Darmansyah bersiap menuju Banda Aceh tidak menyangka kejadian buruk itu terjadi di Aceh. Sekitar pukul 09.00 WIB, di Bandara Polonia tidak ada yang mengetahui gempa di Aceh. Hingga, pukul pesawat Garuda B737 GA 190 pada pukul 09.20 WIB terlanjut take off ke Aceh. Barulah Darmansyah mengetahui 10 menit menjelang landing. Pilot mengabari penumpang bahwa Bandara SIM tidak dapat didarati karena rusak akibat gempa. Dan pesawat berbalik arah kembali ke Medan. Dia juga belum mengetahui kalau Aceh terendam air. Tiba di Medan, dihubungilah petugas Bandara SIM menggunakan handphone, namun tidak ada jawaban. Begitu juga melalui telepon. Lalu, Darmansyah pergi ke radar Bandara Polonia Medan. “Disanalah saya berbicara dengan Pak Putra lewat radio portable lantas mengetahui Aceh sudah kacau balau,” sebut Darmansyah. Dalam beberapa jam kerisauannya itu, sedikit tercerahkan saat mengetahui bahwa pesawat kalibrasi yang dipiloti Capt. Bantasidi mendarat di Polonia dari Aceh. Kepadanya, Darmansyah meminta Bantasidi mengantarnya kembali ke Aceh. Tepatnya, pukul 13.30 WIB Darmansyah take off menuju Aceh. Sebelum mendarat, terlebih dulu pesawat mengelilingi pesisir pantai hingga Banda Aceh. Di ketinggian 1500 kaki itu, Banda Aceh dipenuhi genangan air. Hanya Masjid Raya, gedung olahraga, dan monumen pesawat Seulawah yang terlihat jelas dari atas. Pesawat mendarat pukul 14.30 WIB. Lalu Darmansyah segera menjumpai pegawainya dan memastikan segala kondisi bandara. Setelah memastikan bandara masih layak dioperasikan, seperti pelayanan lalu lintas udara, run way, power plan, dan fasilitas keselamatan penerbangan lainnya. Di hari itu, maka pukul 16.40 WIB Bandara SIM dibuka kembali serta mengabarinya ke Medan dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II di Jakarta. Tim dadakan segera dibentuk di kantor pusat yang bertugas memberikan bantuan kepada Bandara SIM. Karena sejak hari pertama bencana jumlah pegawai sangat sedikit yang bisa bekerja lantaran masih mencari anggota keluarganya. Lalu dibentuklah posko peduli Aceh dengan mengirimkan relawan sesuai bidang keahlian secara bergelombang hingga Mei 2005. Koordinasi yang intens juga kami lakukan dengan pangkalan TNI AU dalam rangka pengamanan dan persiapan penanggulangan bencana tersebut. Semua kedatangan, pejabat, relawan maupun bantuan semua ditangani oleh posko Angkasa Pura II. Beruntung sekali atas permintaan Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa melalui Duta Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta. Aceh mendapat bantuan fasilitas pelayanan Lalu Lintas Udara (LLU) berupa mobile tower dan empat buah helikopter raksasa dua baling chinook yang sangat bermanfaat dalam operasi search and rescue. “Saya terharu banyak sekali negara-negara yang memberikan bantuan untuk Aceh kita,” pungkas GM yang menjabat dari tahun 2003-2005 itu. Sejak saat itulah, pesawat dari berbagai negara dapat mendarat, mengevakuasi warga, dan mengirimkan bantuan. Berduyun-duyunlah bala bantuan datang menghampiri Aceh baik dalam maupun luar negeri. Kini, pasca tsunami, Bandara SIM memiliki keunggulan. Hal ini seperti yang diungkapkan General Manager Angkasa Pura II Bandara SIM, Indra Gunawan. Seperti runway 3000 meter yang dapat didarati pesawat Boeing 747-400, 777-300ER. Luas ini menjadikan Bandara SIM yang pertama sebagai bandara terluas di Pulau Sumatera. Selain itu, bandara ini memiliki 3 taxiway dan 1 taxiway paralel, 8 parking stand dengan konfigurasi 2 wide body dan 6 narrow body. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan perluasan terminal dan perawatan sisi fasilitas utama bandara yaitu overlay run way dan taxi way. Terkait kesiapan mitigasi bencana, Indra menyebut Bandara SIM memiliki komite. Diantaranya Emergency Respon Plan (ERP), Airport Emergency Plan (AEP), Airport Security Comitee (ASP) dan Emergency Operation Center yang dapat terhubung keseluruh Instansi tanggap darurat. “Semua komite ini dilakukan simulasi setiap 2 tahun sekali,” katanya. Upaya mitigasi bencana juga dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dikenal sebagai AirNav. Seperti yang diungkapkan GM AirNav Indonesia Kacab Banda Aceh, Wisnu Hadi Prabowo. Dikatakannya, saat terjadi bencana, crisis centre dibentuk berkolaborasi dengan pihak terkait. Gunanya agar pelayanan pada kondisi darurat berjalan maksimal. “Kami ikut memastikan akses slot terhadap pesawat yang ingin memberikan bantuan maupun evakuasi warga dapat mendarat dengan selamat,” ujar Wisnu. Saat ini AirNav telah membenahi majamemen berupa teknologi informasi yang memudahkan airline mengetahui ketersediaan slot pesawat yang kita beri nama cronos system, setiap jamnya akan diketahui berapa banyak kapasitas. Sistem ini terbuka, sehingga airline dapat memonitor slot mana yang kosong maupun telah terisi. Rencana penerbangan (flight plan) jika dulunya airliner mengantar sendiri ke Air Tower Control secara manual. Sekarang, berbasis elektronic flight plan. Jadi pihak airplane dengan akunnya dapat mengakses tanpa harus datang ke AirNav. Selain itu, untuk memastikan keselamatan kedatangan dan keberangkatan kita membuat prosedur konvensional ataupun yang saat ini sedang kita kembangkan berbasis satelit yang kita sebut Perfome Base Navigation (PBN). Saat ini AirNav tidak hanya menjamin keselamatan, tapi kita juga dituntut membantu airline mencapai efisiensi. (Muarrief) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

Dinas Perhubungan Aceh berikan penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada sejumlah Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di ruang rapat Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 20 Januari 2020. Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi, Kabupaten/Kota yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Beberapa daerah yang mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha di antaranya; Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Langsa. Selain menerima sertifikat atas partisipasi dalam mengikuti kegiatan ini, daerah tersebut juga menerima perlengkapan lapangan seperti water barrier, rambu hand stop, rompi lapangan, pin keselamatan, poster keselamatan lalu lintas, dan lain-lain. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang LLAJ Dishub Aceh, M. Hanung Kuncoro, S.SiT dalam sambutannya menyampaikan, Dishub Aceh mengapresiasi Kabupaten/Kota yang telah mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019. “Manfaat yang didapat oleh daerah sekurang-kurangnya adalah system transportasi dan fasilitas publik tertata dengan baik. Apalagi Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam merealisasikan kegiatan ini,” ujar Hanung. (MG)

Denting jarum jam terus mengalun, diiringi dengan deru suara mesin kendaraan yang lalu lalang seakan menambah riuhnya ibu kota Aceh. Dari kejauhan nampak seorang pria paruh baya yang dengan gigih dan susah payah terus berdiri di pinggir jalan di antara ramainya suasana. Namanya Husaini, pria paruh baya dengan kemampuan berbeda (difabel) yang sehari-harinya berprofesi sebagai juru parkir (jukir) rumah makan Nasi Uduk Kelapa Gading di Jalan T. Nyak Arief. Pria kelahiran Aceh Tamiang 54 tahun yang lalu ini menjalani pekerjaannya itu sejak tahun 2014. Dalam sebuah kesempatan, tim Aceh Transit berbincang dengannya seputar perjalanan hidupnya. Berikut kisahnya. Husaini menghabiskan masa kecil hingga remajanya di daerah kelahirannya Aceh Tamiang. Pada tahun 1985, Husaini memutuskan mengadu nasib di Banda Aceh, mengikuti langkah hidup saudaranya. Ketiadaan keahlian dan keterampilan khusus, membuat Husaini melakukan banyak pekerjaan serabutan diantaranya sebagai buruh bangunan hingga berjualan pisang goreng. Pada tahun 1996, Husaini mantap mengambil keputusan membina bahtera rumah tangga. Setahun kemudian Husaini dikaruniai anak pertama dan anak kedua pada awal tahun 2004. Kehidupannya bahagia kala itu. Hingga sebuah kenyataan pahit harus ia hadapi pada Desember 2004, kebahagiaan keluaga kecilnya itu harus sirna akibat bencana tsunami yang melanda Aceh dan beberapa negara lain di Samudera Hindia. Bencana itu merenggut istri dan seorang anaknya menyisakan ia dan anak bungsunya yang kemudian ia titipkan kepada sang ibunda di kampung halaman. Bangkit dan jatuh kembali Husaini tak mau terus larut dalam nestapa. Ia mulai menata hidupnya kembali. Berbagai jenis pekerjaan serabutan kembali ia jalani. Dua tahun setelah bencana, pada tahun 2006 Husaini memutuskan kembali membina bahtera rumah tangga. Jalan kehidupan yang tak selamanya mulus, membuatnya menghadapi keterpurukan untuk kesekian kalinya. Akhir 2008, ia mengalami sebuah kecelakaan tragis di daerah Kota Langkat yang membuatnya harus kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Ya, dia harus menghadapi kenyataan bahwa salah satu bagian kakinya harus diamputasi. Perjuangan pemulihan pascaamputasi ternyata tak sejalan dengan yang diharapkan. Tepatnya pada 2009, sang istri merantau ke Malaysia, meninggalkannya seorang diri. Namun Husaini tetap bertekad, demi ibunda serta pendidikan anak semata wayangnya. Menjadi juru parkir Rezeki yang dikirimkan Tuhan memang tidak pernah salah orang. Tak jauh dari tempat tinggalnya, ada sebuah rumah makan yang mulai buka dan beroperasi tepatnya pada sekitar awal tahun 2014 dan belum ada juru parkir yang berjaga. Usahanya tidak sia-sia. Husaini segera mendaftar ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk didata dan diberikan beberapa pelatihan singkat serta perlengkapan kerja. Husaini sempat ditanya oleh staf Dinas Perhubungan, “Apakah kamu sanggup untuk melakukan pekerjaan ini?” Husaini dengan mantap menjawab: “Insyaallah saya sanggup, tidak ada pekerjaan yang tidak dapat kita kerjakan selagi kita berusaha dengan giat.” Lalu kemudian ia diberikan perlengkapan kerja berupa 2 buah rompi kerja, satu paket karcis parkir, kartu identitas dan sebuah peluit. Perlengkapan yang ia dapatkan saat itu masih selalu ia gunakan hingga saat ini, kecuali kartu identitas yang ia simpan di rumahnya, karena alasan takut hilang apabila selalu dipakai. Sedangkan untuk karcis parkir sebanyak 400 lembar yang dibagikan, sampai saat ini belum pernah dihabiskan karena pelanggan banyak yang tidak meminta karcis tersebut. Selama 4 tahun, Husaini selalu siaga menjalankan tugas dari pukul 11 pagi hingga pukul 10 malam. Penghasilannya tiap hari tak menentu, pada saat rumah makan itu ramai pengunjung, ia dapat mendapatkan pemasukan hingga Rp 150.000,- namun pada saat sepi paling banyak ia hanya bisa membawa pulang Rp 50.000,-. Setiap harinya Husaini menyetor retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan sebesar Rp 25.000 saat hari kerja, Rp 15.000 saat akhir pekan, serta Rp 20.000 saat hari libur nasional. Pada akhirnya, pengalaman hidup Husaini hingga saat ini patut jadi motivasi. Keterbatasan fisik tidak membuatnya menyerah untuk berusaha, tanpa harus menjadi peminta-minta. (Reza Ali Ma’sum)     Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

Bertemu tokoh sekaliber Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – Nias, ternyata tidaklah sesulit yang dibayangkan. Sehari setelah tim ACEH TRANSit, Arrad Iskandar menyampaikan keinginan untuk wawancara, tokoh super sibuk yang masih aktif di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung Jakarta ini langsung menkonfirmasi dan mengajak bertemu disalahsatu café di kawasan SCBD Jakarta. Sore itu ditemani secangkir kopi obrolan pun mengalir dengan santai. Usai berbasabasi sejenak, semua pertanyaan tim ACEH TRANSit satu persatu pun disimak dan dijawab dengan ramah dan santai oleh beliau. Berikut petikan wawancaranya. Setelah 15 tahun pasca tsunami, apakah bapak masih memantau perkembangan Aceh? Saya melihat investasi di Aceh belum tumbuh seperti apa yang saya harapkan ketika meninggalkan Aceh 10 tahun yang lalu. Menilai dari infrastruktur yang telah dibangun di masa BRR maupun setelah masa BRR seharusnya investasi di Aceh sudah cukup tinggi. Besarnya investasi itu menunjukkan tingkat kepercayaan para investor dan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Saya kira salah satu faktornya adalah kebijakan Pemerintah Daerah seharusnya lebih ramah terhadap sektor investasi. Ketiadaan kepastian hukum untuk melindungi investor pasti akan membuat investasi lesu. Ketika pertama kali melihat kerusakan yang sangat besar akibat tsunami, bagaimana Bapak merasa yakin untuk mampu mengerjakan rehabilitasi dan rekonstruksi? Saat pertama melihat dampak gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, baik dari sisi infrastruktur, kondisi psikologi masyarakat ditambah lagi konflik yang masih berlangsung, jujur saja saya merasa ragu mampu membangun Aceh seperti sedia kala. Setelah enam bulan di Aceh, saya bertemu dengan banyak masyarakat korban tsunami, mendengar harapan-harapan mereka, saya mulai berpikir sudah saatnya masyarakat Aceh tidak lagi hanya diperlakukan sebagai korban bencana, namun juga sebagai masyarakat yang ingin membangun daerahnya. Saya mengajak segenap masyarakat Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh kembali, karena saya di Aceh ini cuma sementara sedangkan masyarakat Aceh disini selama-lamanya. Masyarakat Aceh dapat melihat ketulusan niat saya sehingga banyak yang mau berkontribusi dan membantu saya dalam membangun Aceh kembali. Dari situlah mulai timbul keyakinan dalam diri saya bahwa saya bisa membangun Aceh kembali, karena saya tidak sendiri dalam membangun Aceh. BRR berhasil membangun Pelabuhan Ulee Lheue dalam waktu 7 bulan dan Pelabuhan Malahayati dalam waktu 9 Bulan. Ini sesuatu yang luar biasa, dan diluar ekpektasi semua orang dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari rakyat Aceh. BRR mengelola uang bantuan sebesar $7,2 Milyar dengan penyaluran bantuan tersebut mencapai 93 persen, jauh diatas rekor dunia yaitu Honduras dengan 63 persen, dapat Bapak ceritakan sedikit tentang pencapaian tersebut? Realisasi 93 persen itu jika kita menghitung hanya sampai pada bulan April 2009, saat masa tugas BRR berakhir di Aceh. Saat itu beberapa NGO masih membangun rumah bantuan dan menyalurkan bantuan lainnnya untuk korban tsunami. Jadi kalau saya perhitungan saya tidak salah jumlah realisasi penyaluran bantuan untuk Aceh itu adalah sekitar 103 persen di akhir tahun 2009. Bagaimana bisa realisasinya melebihi 100 persen? Saya menyewa dua perusahaan finance kelas dunia, yaitu Price Water House Cooper dan untuk mengaudit dan Ernst & Young untuk sistem pengendalian keuangan. Segala laporan saya buka ke publik. Saya juga menggagas satuan anti korupsi di BRR. Saya ingin mendapatkan kepercayaan dunia dengan menunjukkan bahwa kita tidak main-main dalam membangun Aceh kembali. Ketika kita berhasil mendapatkan kepercayaan dunia, maka bantuan pun terus mengalir untuk Aceh. Selain kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh BRR, ada begitu banyak NGO dari seluruh dunia hadir membantu Aceh, Bagaimana Bapak mensinergikannya? Saya menggunakan metode yang sangat sederhana namun sangat efektif yaitu hanya berupa dua lembar formulir. Saya meminta seluruh NGO yang ingin menyalurkan bantuan untuk Aceh mengisi formulir yang isinya Lembaga apa, dari negara mana, berapa jumlah dana yang disumbangkan, membawa barang apa, bentuk sumbangannya apa, dan lokasinya dimana. Formulir itu lalu saya kumpulkan dan pelajari selanjutnya saya arahkan untuk menyalurkan bantuannya. Tantangan terberat saat Rehab Rekon di Aceh? Saat itu kondisi Aceh masih didera konflik, walau penandatangan MoU Helsinki sudah terlaksana namun tidak serta merta membuat situasi menjadi kondusif. Pernah dalam perjalanan ke Calang, saya dan rombongan dicegat oleh sekelompok orang tidak dikenal, saat itu sekitaran tengah malam. Saya menjelaskan bahwa saya dan rombongan ini dari BRR, datang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat korban gempa dan tsunami di Calang. Saya bersyukur tanpa ada diskusi yang panjang kami akhirnya dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Menurut saya hal-hal seperti ini sangat menghambat pergerakan BRR dalam penyaluran bantuan untuk Aceh saat itu. Saat ini Aceh mengembangkan pusat kajian mitigasi bencana untuk berbagi pengalamannya dengan masyarakat dunia, bagaimana bapak melihat ini sebagai sesuatu yang strategis? Saya melihat hal ini sebagai hal yang penting, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Dengan adanya pusat kajian ini, data, fakta, maupun pengalaman penyintas gempa dan tsunami yang dapat menjadi sebuah penelitian yang manfaatnya dapat dipublikasikan dan juga diterapkan tidak hanya di Aceh tapi dimanapun tempat yang berpotensi menghadapi ancaman yang sama. Apa pengalaman yang paling berkesan di Aceh? Untuk saya yang paling berkesan di Aceh itu adalah SDN 17 Peulanggahan Banda Aceh. Peulanggahan itu salah satu daerah cukup parah terkena dampak gempa dan tsunami. Setelah SD tersebut melakukan pendataan ulang, ternyata jumlah murid yang selamat hanya 14 orang. Saya memerintahkan untuk membangun ulang SD tersebut walaupun banyak yang mempertanyakan keputusan saya. Keputusan saya tidak salah, tahun ke tahun siswa di SD tersebut terus bertambah. Saya juga sempat berfoto dengan ke 14 siswa tersebut sebagai kenang-kenangan. Ini pengalaman yang sangat berkesan untuk saya selama di Aceh. Pertumbuhan penduduk atau perkembangan kota Banda Aceh concern terhadap pemukiman pada kawasan rawan bencana, padahal dulu pernah digagas agar tidak bermukim di kawasan tersebut, bagaimana pendapat bapak? Saya melihat ketakutan dan trauma terhadap bencana gempa dan tsunami hanya berlangsung setahun. Setelah itu masyarakat mulai pulih dan kembali bermukim didaerah yang rawan terkena tsunami. Penetapan kawasan rawan bencana ini sangat sulit diterapkan karena ada tiga faktor yaitu romantisme kepemilikan tanah tersebut karena sudah turun temurun tinggal didaerah tersebut, keyakinan bahwa bencana tsunami tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat, dan mata pencaharian karena banyak masyarakat yang