Tag: Kemenhub

Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) merupakan fasilitas terbaik yang telah disiapkan oleh Pemerintah Aceh untuk melayani perjalanan para tamu Allah ke Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat meninjau aktivitas pelayanan terhadap jemaah calon haji Aceh di Gedung VIP Bandara SIM, Aceh Besar, pada Sabtu malam, 16 Mei 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Kadishub Aceh ingin memastikan seluruh proses pelayanan di Gedung VIP berjalan dengan optimal dan tanpa hambatan demi menyukseskan penyelenggaraan angkutan haji tahun 2026. Teuku Faisal mengatakan bahwa Pemerintah Aceh secara khusus menyediakan dan memfasilitasi penggunaan Gedung VIP Bandara SIM untuk memudahkan proses embarkasi para jemaah calon haji sebelum memasuki pesawat. Sebagaimana diketahui, fasilitas tersebut merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang selama ini difungsikan untuk menyambut kedatangan pejabat negara maupun tamu-tamu besar. Pada tahun-tahun sebelumnya, tambah Teuku Faisal, jemaah calon haji harus menaiki anak tangga sebelum memasuki pesawat. Bagi sebagian jemaah tahapan ini sangat menyulitkan, terutama jemaah lansia dan yang membutuhkan bantuan kursi roda. “Alhamdulillah, dengan adanya fasilitas Gedung VIP seperti eskalator dan lift, jemaah dapat memasuki pesawat dengan mudah dan nyaman karena langsung terkoneksi dengan garbarata,” ungkapnya. Kebijakan baru ini, lanjut Teuku Faisal, terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap efisiensi waktu dan kenyamanan jemaah. Berdasarkan pantauan di lapangan, pemanfaatan Gedung VIP ini berhasil memangkas waktu tunggu serta sangat efektif dalam memudahkan pergerakan jemaah. Koordinasi dengan komunitas bandara serta panitia penyelenggaraan haji embarkasi Aceh sejauh ini berjalan cukup baik. “Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder alhamdulillah berjalan baik guna memastikan semua lini pelayanan bekerja dengan standar terbaik. Sinergi dan koordinasi yang kuat merupakan kunci utama untuk kesuksesan pelayanan bagi para jemaah kita selama proses keberangkatan,” ujar Kadishub Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan Gedung VIP Bandara SIM bukan hanya sekadar untuk melayani penyelenggaraan haji. Ke depan, fasilitas ini juga diproyeksikan bisa melayani perjalanan umrah masyarakat Aceh maupun provinsi lainnya di Indonesia. “Kita berharap Bandara SIM ini bisa menjadi pusat penerbangan umrah. Jadi tidak hanya dari Aceh, juga dari provinsi lain, bahkan dari negara lain sebelum ke Mekkah ke Serambi Mekkah dulu,” ungkapnya di sela-sela memantau aktivitas pelayanan embarkasi jemaah calon haji Aceh. Pada kesempatan yang sama, Salmawati atau kerab disapa Bunda Salma, selaku anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan yang ramah dan nyaman bagi jemaah calon haji di Gedung VIP Bandara SIM. “Alhamdulillah selama 3 kali kunjungan saya ke sini pelayanan bagi jemaah sangat ramah dan memadai. Kita berharap pelayanan seperti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” sebutnya. Bunda Salma juga menyoroti terkait pemanfaatan Gedung VIP untuk melayani penerbangan umrah masyarakat Aceh ke Tanah Suci. Ke depan, pihaknya bersama Pemerintah Aceh akan mengupayakan fasilitas milik Aceh ini dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan perjalanan masyarakat Aceh, baik untuk perjalanan umrah maupun haji. Apresiasi terhadap kebijakan pemanfaatan Gedung VIP bagi jemaah calon haji Aceh juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Arijal. Dirinya menyebutkan bahwa tahun ini perpindahan jemaah dari bus ke dalam kabin pesawat menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pelayanan jemaah luar biasa. Biasanya mereka naik tangga, dan kita khawatir dengan keselamatan jemaah. Makanya, dengan adanya fasilitas Gedung VIP yang langsung tersambung dengan garbarata tentu sangat membantu para jemaah,” tuturnya. Sebanyak 393 jemaah yang tergabung dalam kloter 11 berasal dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Pidie. Pesawat Garuda Indonesia dengan kode terbang GIA-2111 lepas landas dari Bandara SIM pada pukul 22.20 WIB menuju Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah Saudi Arabia. Baca Berita Lainnya: Gubernur Mualem Minta Dukungan Presiden Izinkan Maskapai Arab Saudi Angkut Jamaah Langsung dari Aceh Satu Dekade Trans Koetaradja, Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Pertahankan Layanan Gratis Kadishub Aceh Usul Kaji Ulang Masterplan Kereta Api Aceh Pasca Bencana Hidrometerologi

Jakarta – Ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan imbauan keselamatan bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi darat. Peringatan ini ditujukan kepada masyarakat pelaku perjalanan, operator sarana transportasi, kepala Balai Transportasi Darat, serta pengelola terminal dan pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Langkah antisipatif ini dikeluarkan menyusul potensi badai, hujan lebat, angin kencang, banjir, hingga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir Januari 2026 dan berisiko mengganggu mobilitas serta keselamatan perjalanan. Dirjen Perhubungan Darat menegaskan pentingnya kewaspadaan sejak sebelum perjalanan dimulai. Masyarakat diminta aktif memantau informasi prakiraan cuaca dari BMKG serta mempertimbangkan rute perjalanan, khususnya yang melewati daerah rawan bencana. Selain itu, kondisi kendaraan juga menjadi perhatian utama. Setiap kendaraan yang akan beroperasi diimbau dalam kondisi prima dengan memastikan fungsi rem, lampu, wiper, serta perlengkapan keselamatan lainnya bekerja dengan baik demi meminimalkan risiko di jalan. Kewaspadaan juga harus ditunjukkan saat berkendara di tengah cuaca buruk. “Pada saat berkendara saat terjadi hujan ekstrem agar mengurangi kecepatan berkendara, menggunakan sabuk keselamatan, menyalakan lampu kendaraan dan menghindari parkir di bawah pohon,” demikian salah satu poin imbauan yang disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, 24/2/2026. Imbauan ini dinilai krusial untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang licin. Bagi operator angkutan umum, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas mutlak. Mereka diminta mengikuti arahan otoritas setempat dan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Cuaca ekstrem berpotensi menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan operasional demi alasan keselamatan. Di sisi lain, peran petugas transportasi di lapangan juga diperkuat. Kepala balai, pengelola terminal, dan pelabuhan penyeberangan diminta aktif memantau perkembangan cuaca serta menyampaikan informasi yang cepat, jelas, dan akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut penting agar calon penumpang dapat mengambil keputusan perjalanan dengan lebih bijak. Imbauan Dirjen Perhubungan Darat ini, dikeluarkan seiring meningkatnya kejadian cuaca ekstrem di berbagai daerah. Hujan deras dan banjir dilaporkan merendam ribuan rumah di Tangerang, Banten, hingga memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara itu, longsor di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan sejumlah warga harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

JAKARTA – Saliha Umri, siswi Kelas XII Labschool Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh yang mewakili Aceh terpilih sebagai juara pertama kategori sosial budaya dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan nasional tahun 2023 di Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Siswi asal Banda Aceh ini sebelumnya memaparkan karya ilmiah Aksira (Animasi Komik Islami Bersuara) media edukasi keselamatan lalu lintas. Saliha mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh yang telah memfasilitasi dan membina selama proses pemilihan pelajar pelopor baik di tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Penyerahan apresiasi ini diberikan pada ajang penganugerahan insan peduli keselamatan jalan tingkat nasional tahun 2023 diserahkan langsung Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Hendro Sugiarto. Atas capaian prestasi ini, Saliha Umri diberikan piagam, piala, laptop, serta uang tunai sebesar Rp. 8.000.000. Hendro dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada pemenang dan terus bekontribusi bagi lingkungannya. “Kepada pemenang saya ucapakan selamat. Saya tunggu kiprahnya pemenang ini di tengah-tengah masyarakat. Dan bagi yang belum, saya minta untuk tidak perlu berputus asa dan teruslah berkarya,” sebutnya. Seperti diketahui, tahun ini Dishub Aceh mengirimkan dua peserta yang merupakan juara pada pemilihan pelajar pelopor keselamatan jalan dan lalu lintas tingkat provinsi Aceh. Satu peserta lainnya adalah Laisya Nursakila siswi kelas XII SMA Negeri 1 Teunom, Aceh Jaya. Di tingkat nasional, acara yang mengusung tema “Safety Transport for Indonesia’s Future” ini diikuti 51 peserta dari 20 provinsi se-Indonesia dilaksanakan 11-14 September 2023. Dishub Aceh Raih Juara 3 Pembina Terbaik Dalam kesempatan yang sama, Dishub Aceh terpilih sebagai juara ketiga pembina terbaik pelajar pepolor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional tahun 2023. Sementara itu, peringkat pertama diraih oleh Dishub Jawa Barat dan kedua oleh Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta. Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang hadir dalam kesempatan tersebut menerima penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korps Lalu Lintas Polri, Brigadir Jenderal Ery Nursatari. Faisal mengucapkan terima kasih kepada Kemenhub RI yang telah menetapkan Dishub Aceh sebagai juara tiga pembina terbaik tahun ini. “Terima kasih kepada Kemenhub yang telah memilih kami. Besar harapan, ini dapat menjadi pemantik kami untuk terus berkarya dalam membina pelajar pelopor ke depannnya,” harap Faisal. Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi hadir dalam kesempatan tersebut dalam sambutannya menuturkan saat ini kita melihat bahwa kecelakaan lalu lintas masih banyak terjadi, ini memperihatinkan. Ada 27.531 orang meninggal dunia dalam 1 tahun ini. Tentu kita tidak ingin kejadian ini terulang kembali. “Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan keselamatan lalu lintas ini. Dibantu oleh generasi muda ini, tentu ini menjadi contoh bagi yang lainnya,”harapnya.(MR)

Menanggapi viralnya pemberitaan di media sosial karena keluhan masyarakat terkait rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) Motor Honda yang patah dan korosi, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar rapat klarifikasi bersama PT. Astra Honda Motor (AHM) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta pada Senin (28/8). Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Danto Restyawan menyampaikan rapat klarifikasi ini bertujuan untuk menelusuri akar permasalahan serta meminta penjelasan soal rangka eSAF yang patah dan viral di media sosial. “Pertemuan ini penting dilakukan karena kita perlu menelusuri dan meminta penjelasan kepada PT. AHM. Hal ini dilakukan tentu dalam rangka memastikan terwujudnya kendaraan bermotor yang berkeselamatan,” ujar Danto. Kemudian Ia menuturkan sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah akan membentuk tim penelitian yang menangani isu patah dan korosi rangka eSAF yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan PT Astra Honda Motor. Sebagai informasi, rangka eSAF merupakan desain struktur bagian depan yang terhubung dengan duduk pengendara pada sepeda motor. “Di samping itu, PT Astra Honda Motor juga akan melakukan perbaikan dan perawatan sesuai kondisi yang diperlukan melalui bengkel resmi AHM terdekat untuk memastikan kendaraan yang digunakan aman dan selamat,” tambah Danto. Berdasarkan hasil rapat ini, PT. Astra Honda Motor juga membuka jalur penyampaian keluhan terkait rangka eSAF melalui layanan telepon 1-500-989, email customercare@astrahonda.com atau sms di 0811-9-500-989. Selain itu, konsumen Honda pun dapat mendatangi bengkel resmi Honda (AHASS) terdekat untuk melakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan kondisi unit motor. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan terus mengawal dan mengawasi isu ini sesuai pada tugas pokok dan fungsi yang semestinya untuk mewujudkan keselamatan pada kendaraan bermotor.(*) Sumber: Dirjen Hubdat Kemenhub

Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp 38,47 triliun. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, Kamis (7/9). “Komisi V dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran dan masukan yang ada. Untuk itu kita sahkan secara bersama anggaran 2024 berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran,” ujar Pimpinan Komisi V DPR Lasarus. Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38,47 Triliun. Sebelumnya, Kemenhub mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 38,07 Triliun. Penambahan Rp. 400 Miliar digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara. Dari total pagu yang didapatkan Kemenhub pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp. 36,05 Triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp. 74,53 Triliun. Meski ada selisih yang cukup signifikan antara pagu kebutuhan dengan anggaran 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengupayakan seluruh program akan tetap berjalan dengan baik. “Kementerian Perhubungan secara maksimal tetap berupaya meningkatkan dan mengakselerasi peningkatan konektivitas nasional, menjaga keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi,” ujar Menhub. Menhub menyebut, akan terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan lainnya, di luar APBN. “Kami akan mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui PNBP, BLU, Investasi Swasta, pemanfaatan BMN dan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” tutur Menhub. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga mendengar masukan dari sejumlah anggota DPR RI mengenai program-program yang perlu dilakukan Kemenhub di tahun 2024. Diantaranya adalah peningkatan penyelenggaraan bus dan transportasi untuk anak-anak sekolah dan penunjang pendidikan di pedesaan serta daerah-daerah terpencil. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran dan masukan pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat dalam rangka penyempurnaan penyusunan RKA Kementerian Perhubungan Tahun 2024 guna peningkatan kinerja dan penyelenggaraan layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Menhub. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut. Menhub berharap, proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan, dan infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp. 38, 47 Triliun, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 645,57 Miliar; Inspektorat Jenderal (Rp.111,10 Miliar); Ditjen Perhubungan Darat (Rp. 6,64 Triliun); Ditjen Perhubungan Laut (Rp. 9,49 Triliun); Ditjen Perhubungan Udara (Rp. 7,67 Triliun); Ditjen Perkeretaapian (Rp. 9,68 Triliun); Badan Kebijakan Transportasi (Rp.192,94 Miliar); Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp.3,69 Triliun); dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp.329,87 Miliar).(*) Sumber: Kemenhub RI

Menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang diperingati setiap tanggal 17 September, Kementerian Perhubungan meluncurkan tema dan logo Harhubnas Tahun 2023. Tema Harhubnas pada tahun ini adalah “Melaju Untuk Transportasi Maju”. Menhub menjelaskan, tema ini sangat relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan, mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan. “Tema ini juga sejalan dengan semangat Kemerdekaan Indonesia, yang diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan dorongan kepada kita para insan transportasi. Bahwa kita harus terus belajar dan semangat untuk maju,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, (22/8). Selain tema, Kemenhub juga meluncurkan logo Harhubnas 2023 “Segitiga Ungu Dengan Arah Panah Ke Atas”. Simbol panah adalah simbol melesat dan tepat sasaran dengan arti pembangunan sektor transportasi tidak hanya harus cepat, tapi juga harus tepat sasaran. Tidak hanya dibangun atau jadi, tapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat. Warna ungu adalah simbol tekad dan kesungguhan. Artinya, harus melayani masyarakat dan mengabdi kepada negara dengan setulus hati. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, peringatan Harhubnas bukan ajang hura-hura dan berfoya-foya. Menhub berpesan agar momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi para insan transportasi di seluruh Indonesia. “Mari kita semangat untuk bekerja lebih keras lagi untuk melayani masyarakat dan memajukan transportasi Indonesia,” tutur Menhub. Sebagai informasi, dalam rangka memperingati Harhubnas, Kemenhub menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan utama, yang menjadi rangkaian kegiatan yaitu Acara Puncak pada 17 September 2023, Pameran dan Travel Fair di Jakarta, serta Fun Run 5K & 10K di Surabaya. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha, Plt Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal dan sejumlah perwakilan BUMN perhubungan. (*) Sumber: Kemenhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan syahbandar perikanan berperan penting untuk menjaga keselamatan pelayaran, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi illegal fisihing. “Untuk itu para syahbandar perikanan dituntut memiliki pengetahuan terkait peraturan-peraturan dalam dan luar negeri,” ujar Menhub saat mengukuhkan 27 orang syahbandar perikanan di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (11/8). Ke-27 syahbandar perikanan tersebut telah melalui proses pendidikan dan pengujian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Menhub menekankan agar para Syahbandar bekerja sepenuh hati dan menjaga integritas menjalani tujuan mulia untuk memastikan keselamatan kapal perikanan. “Saya memahami tugas syahbandar yang tidak ringan, terutama di tempat tertentu yang sering terjadi pencurian ikan. Hal Ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat, karena Syahbandar harus bertanggung jawab keluar masuknya kapal serta persetujuan berlayar bagi kapal perikanan,”ujar Menhub. Lebih lanjut Menhub mengapresiasi sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan seluruh pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas di lapangan dalam pengawasan keselamatan pelayaran. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya bersinergi dengan Kemenhub untuk mengawal program prioritas penangkapan ikan terukur, yang menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan ekonomi biru. Ia meminta agar syahbandar di pelabuhan perikanan siap mengawal 24 jam pelaksanaan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) perikanan pascaproduksi. “Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkonsolidasi internal, dan dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan dapat ditingkatkan secara signifikan,” ungkap Menteri Trenggono pada pengukuhan syahbandar di pelabuhan perikanan tersebut. Sebagi informasi, syahbandar perikanan yang telah melalui pendidikan dan dikukuhkan di setiap tahunnya yaitu 48 orang (2011), 51 orang (2013), 33 orang (2016), 34 orang (2021). Turut hadir dalam kegiatan ini Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi.(*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci serta membuka Seminar dan Workshop bertema Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib, dan Efisien, Selasa (1/8). “Layanan transportasi yang andal semakin menjadi tuntutan di tengah persaingan global. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang,” ujar Menhub. Menhub menyebut, perlu upaya sungguh-sungguh dari segenap stakeholder terkait untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan kinerja angkutan barang di tanah air. Baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, infrastruktur (jalan, jembatan, terminal barang, dan pengaturan moda share), serta transporter (kepatuhan terhadap regulasi). “Permasalahan angkutan barang seperti Over Dimension Overload (ODOL), tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, kerugian ekonomi, efisiensi perjalanan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Perhubungan,” ucapnya. Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia yaitu masih didominasi melalui jalan atau darat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyatakan, moda share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, diikuti angkutan laut (12,16%), serta angkutan perkeretaapian (0,26%). Sisanya terbagi dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyeberangan. Dominasi ini menyebabkan sejumlah masalah diantaranya yakni: tingginya angka kecelakaan, kemacetan, ODOL, kerusakan infrastruktur jalan, serta polusi udara. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah menyiapkan sejumlah strategi penanganan permasalahan angkutan barang, diantaranya yaitu: mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) khususnya angkutan barang, mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan dalam transportasi barang, serta mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut. Kemudian, pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM V.2), peningkatan kualitas SDM angkutan barang berbahaya, peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor, serta menyusun spesifikasi teknis kendaraan barang yang efisien yaitu muatan besar, tidak merusak jalan, dan kecepatan memenuhi syarat minimum jalan tol. Selanjutnya, upaya lainnya yang dilakukan untuk penanganan angkutan barang ODOL, diantaranya yaitu: pengawasan dan penegakkan hukum ODOL melalui tilang, transfer muatan, normalisasi kendaraan, serta penindakan penyidikan. Kemudian, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta membangun kemitraan terkait peningkatan aspek keselamatan. Dalam seminar ini hadir sejumlah pembicara dari berbagai pihak yaitu: Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kemenkomarves, Jasa Raharja, KNKT, Perkumpulan Perusahaan Transportasi Barang (Truk) dan Logistik yang sadar akan keamanan dan keselamatan (Kamselindo), serta pengamat transportasi. (*) Sumber: Kemenhub