Category: Transportasi

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh mengkaji tiga lokasi alternatif untuk rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Pulo Breuh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kajian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas masyarakat kepulauan melalui penyediaan infrastruktur transportasi laut yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Ketiga lokasi yang dikaji berada di Lapeng, Rinon, dan Ujong Peuneung, Gampong Meulingge. Penentuan lokasi belum dilakukan karena masing-masing alternatif masih perlu ditelaah berdasarkan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, keselamatan, dan kelayakan operasional. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengatakan pembangunan pelabuhan penyeberangan diperlukan untuk memperbaiki konektivitas masyarakat Pulo Breuh yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi laut. “Pulo Aceh ini sebenarnya dekat, tetapi terasa jauh karena aksesnya. Kita ingin pembangunan pelabuhan ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Faisal dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulo Breuh di Banda Aceh, Senin (19/10). Menurut Faisal, penentuan lokasi pelabuhan harus melalui kajian yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi teknis perairan, gelombang dan angin, keberadaan terumbu karang, sedimentasi, hingga akses jalan menuju lokasi. Pertimbangan tersebut diperlukan agar lokasi yang nantinya dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan memungkinkan pelabuhan beroperasi secara efektif serta berkelanjutan. “Kita berharap semua pihak memberikan masukan. Jangan sampai lokasi sudah ditetapkan, tetapi kemudian ada persoalan yang membuat pelabuhan tidak efektif. Kita ingin dokumen perencanaannya matang dan pembangunan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Pulo Breuh,” ujarnya. FGD yang melibatkan akademisi, tenaga ahli, konsultan, tokoh masyarakat Pulo Aceh, dan pemangku kepentingan terkait tersebut menjadi forum untuk menghimpun masukan sebelum penetapan lokasi. Hasil pembahasan diharapkan dapat memperkaya studi kelayakan sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang komprehensif. Sementara itu, Muhajir, Team Leader konsultan PT Hidroteknik Andalan, memaparkan hasil awal survei terhadap ketiga lokasi alternatif. Survei yang dilakukan pada 13–15 September 2026 menemukan keberadaan lamun di lokasi Lapeng, sedangkan di Ujong Peuneung dan Rinon tidak ditemukan lamun. Survei bawah laut juga menemukan terumbu karang dengan tingkat tutupan yang relatif rendah di ketiga lokasi. Meski demikian, keberadaan terumbu karang beserta komunitas ikan yang berasosiasi dengannya tetap perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan untuk memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Selain kondisi lingkungan, kajian turut menilai akses jalan menuju lokasi pelabuhan, termasuk keterhubungannya dengan pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kondisi jalan serta kemungkinan jalur alternatif juga menjadi bagian dari penilaian untuk memastikan lokasi pelabuhan dapat dijangkau dan mendukung mobilitas masyarakat. Pelabuhan yang direncanakan diharapkan dapat melayani kapal jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro), yang memungkinkan kendaraan dan barang diangkut melalui jalur penyeberangan. Karena itu, kesesuaian lokasi dengan karakteristik kapal, kebutuhan pelayanan, dan kondisi perairan menjadi aspek penting dalam studi kelayakan. Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus pakar rekayasa pantai (coastal engineering), Prof. Syamsidik, mengingatkan bahwa penentuan lokasi tidak hanya harus didasarkan pada kelayakan teknis, tetapi juga perlu memperhitungkan risiko yang dapat memengaruhi keselamatan dan keberlanjutan operasional pelabuhan. Syamsidik menilai ketiga lokasi yang dikaji memiliki sejumlah karakteristik yang serupa. Oleh karena itu, perbedaan dan keunggulan masing-masing lokasi perlu dianalisis lebih lanjut oleh konsultan dengan mempertimbangkan kondisi perairan, kebutuhan pelayanan, risiko bencana, serta kelayakan operasional dalam jangka panjang. Menurutnya, studi juga perlu memperhitungkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan perkiraan jumlah calon pengguna jasa. Data tersebut diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan kapasitas pelayanan agar pelabuhan yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Aspek teknis lainnya yang perlu dikaji meliputi jenis kapal yang akan dilayani, jalur pelayaran, kedalaman perairan, serta kebutuhan pengerukan. Kondisi dasar laut, termasuk kemungkinan adanya batuan keras, juga perlu diketahui karena dapat memengaruhi metode pengerukan dan biaya pembangunan. “Kedalaman kolam pelabuhan serta ukuran kolam putar kapal harus dihitung secara cermat agar kapal dapat berlayar, bersandar, dan bermanuver dengan aman,” kata Syamsidik. Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi perairan berpotensi menimbulkan kendala operasional dan meningkatkan biaya pemeliharaan setelah pelabuhan dibangun. Kebutuhan pengerukan dan pemeliharaan, ketersediaan air baku, serta kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan wilayah di tingkat kabupaten dan provinsi juga perlu diperhitungkan. Faisal menambahkan, pembangunan pelabuhan merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat kepulauan dan wilayah terluar. Pulo Breuh memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata yang perlu didukung konektivitas memadai. Ketersediaan pelabuhan penyeberangan yang sesuai diharapkan dapat memperlancar mobilitas penumpang dan barang, memperkuat distribusi logistik, serta mendukung kelancaran pasokan kebutuhan pokok. Konektivitas yang lebih baik juga diharapkan dapat membantu pengembangan potensi wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Faisal menegaskan bahwa hasil studi kelayakan akan menjadi dasar pertimbangan sebelum pembangunan memasuki tahap perencanaan teknis lebih terperinci, sekaligus mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran. “Harapannya, melalui perencanaan yang baik dan sinergi semua pihak, pembangunan ini bisa segera diwujudkan,” kata Faisal. Melalui kajian yang komprehensif, penentuan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Pulo Breuh diharapkan dapat dilakukan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keselamatan pelayaran, kondisi lingkungan, serta keberlanjutan operasional. Dengan demikian, rencana pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Pulo Aceh. Sementara itu, Keuchik Meulingge, M. Dahlan, berharap pembangunan pelabuhan penyeberangan tersebut dapat segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar mobilitas penduduk, penumpang, dan distribusi barang. Menurut Dahlan, kondisi angin musiman turut memengaruhi aktivitas penyeberangan di Pulo Aceh. Saat angin timur, kapal mengalami kesulitan berlabuh di tiga lokasi yang sedang dikaji. Sebaliknya, saat angin barat, kapal dapat mengalami kesulitan merapat di Pelabuhan Penyeberangan Lamteng. Ia berharap kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi dan merancang fasilitas pelabuhan agar sesuai dengan karakteristik perairan setempat. “Harapan kami pelabuhan ini bisa segera dibangun karena sangat membantu masyarakat. Pertimbangannya harus matang, terutama terkait kondisi angin dan perairan, supaya pelabuhan yang dibangun nantinya benar-benar bisa digunakan dan memudahkan mobilitas masyarakat,” ujar Dahlan. Ia juga berharap proses kajian dan perencanaan tetap berjalan dengan baik sehingga berbagai pertimbangan teknis dapat menghasilkan pilihan terbaik tanpa menghambat upaya peningkatan konektivitas masyarakat Pulo Aceh. []  

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh, Ricky Suhadi, serta Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Munawar, meninjau kondisi lalu lintas di persimpangan Jembatan Cot Irie yang kerap mengalami kemacetan parah, Jumat (16/10/2026). Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Aceh yang digelar di Dinas Perhubungan Aceh beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Teuku Faisal mengatakan bahwa kemacetan di Simpang Jembatan Cot Irie menjadi perhatian Dishub Aceh dan saat ini tengah diupayakan penanganannya melalui sejumlah langkah konkret. Pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan survei volume kendaraan yang melintas sekaligus merumuskan solusi jangka pendek yang dapat segera diterapkan. “Kita sudah menurunkan tim survei untuk menghitung volume kendaraan yang melintas serta merumuskan berbagai solusi jangka pendek yang bisa dilakukan,” ujarnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengaturan lalu lintas oleh petugas untuk mengurangi konflik antarkendaraan. Pengaturan ini dilakukan dengan memberikan giliran kepada kendaraan dari masing-masing arah untuk melintas atau berbelok sesuai arahan petugas. Saat ini, pengaturan lalu lintas tersebut didukung oleh personel Dishub Aceh Besar dan Polsek Krueng Barona Jaya. Selain pengaturan lalu lintas, penataan dan penertiban Ruang Milik Jalan (Rumija) di sekitar Simpang Jembatan Cot Irie juga diperlukan agar fungsi jalan dapat berjalan optimal. Penataan tersebut mencakup penertiban bangunan yang mengganggu ruang jalan, penataan area parkir yang menggunakan bahu jalan, serta penanganan tiang listrik di sekitar persimpangan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. “Dishub Aceh juga akan memasang rambu pembatasan kendaraan, khususnya kendaraan barang, sesuai dengan ketentuan kelas jalan dengan batas yang diizinkan sebesar 8 ton,” ungkap Teuku Faisal. Dari sisi infrastruktur, Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR akan melakukan rekayasa fisik berupa pelebaran bagian jalan pada lengan persimpangan untuk meningkatkan kapasitas tampung kendaraan. Selain itu, pelebaran bagian jalan menuju persimpangan juga direncanakan guna memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi kendaraan saat berbelok. “Kita berupaya agar solusi jangka pendek ini dapat segera dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan terkait. Kemacetan dapat mengganggu mobilitas masyarakat, memperlambat aktivitas ekonomi, dan mengurangi kelancaran kegiatan usaha,” ujar Teuku Faisal di sela-sela peninjauan. Lebih lanjut, Kadishub Aceh menilai bahwa kemacetan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, mulai dari pemborosan waktu perjalanan hingga peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut turut membebani masyarakat dan menghambat kelancaran aktivitas sehari-hari. Mengenai solusi jangka panjang, Kadishub Aceh menyebutkan bahwa pihaknya bersama pemangku kebijakan yang tergabung dalam Forum LLAJ Aceh sedang melakukan kajian agar lalu lintas kendaraan di persimpangan Cot Irie bisa berjalan lancar. Melalui peninjauan bersama anggota Komisi IV DPRA tersebut, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat dalam mempercepat penanganan kemacetan, baik melalui langkah jangka pendek maupun perumusan solusi jangka panjang. Dengan demikian, kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar dapat semakin ditingkatkan    

Aceh Tamiang – Pemerintah Aceh mendorong percepatan penyelesaian rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Tamiang agar fasilitas transportasi yang rusak akibat banjir pada akhir tahun lalu tersebut segera kembali beroperasi secara normal. Selain memulihkan kerusakan, rehabilitasi pada tahun anggaran 2026 ini juga mencakup peningkatan fasilitas untuk mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, saat meninjau progres rehabilitasi terminal, Selasa (13/10). Dalam kunjungan tersebut, Taufik didampingi Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, Plh. Inspektur Aceh, T. Aznal Zahri, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Taufik mengatakan, Terminal Tipe B Aceh Tamiang memiliki peran strategis bagi masyarakat karena menjadi salah satu simpul transportasi antarkota dalam provinsi sekaligus pintu masuk Aceh dari Sumatera Utara. “Terminal ini sangat vital bagi masyarakat. Kami mengharapkan percepatan penyelesaian pembangunan agar pemanfaatannya dapat segera pulih,” ujar Taufik. Ia menilai progres rehabilitasi menunjukkan peningkatan. Ia pun berharap pihak rekanan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan agar penyelesaian sesuai target dan terminal tidak terlalu lama menunggu untuk kembali melayani masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Tamiang merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan fasilitas transportasi yang terdampak bencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Faisal, rehabilitasi pada tahun anggaran 2026 ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan, tetapi juga mencakup peningkatan sejumlah fasilitas untuk menunjang kenyamanan dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa angkutan. “Sejumlah fasilitas ditingkatkan, di antaranya jumlah loket dari 8 menjadi 12 unit dan luas ruang tunggu dari 40 menjadi 168 meter persegi. Fasilitas kantin juga bertambah dari 2 menjadi 4 unit, sedangkan fasilitas toilet pria dan wanita meningkat dari 2 menjadi 6 unit,” ujar Faisal. Selain itu, rehabilitasi mencakup penataan kantor petugas agar lebih terintegrasi, penyediaan akses bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, serta fasilitas ATM. Pembenahan juga dilakukan pada musala dan pagar terminal, disertai pembaruan tampilan bangunan agar lebih modern. Faisal berharap peningkatan fasilitas tersebut tidak hanya mendukung kelancaran operasional terminal, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses bagi masyarakat. “Kami berharap rehabilitasi ini dapat diselesaikan sesuai target sehingga terminal segera kembali melayani masyarakat dengan fasilitas yang lebih baik, aman, dan nyaman,” ujar T. Faisal. Dengan percepatan penyelesaian rehabilitasi dan peningkatan fasilitas tersebut, Terminal Tipe B Aceh Tamiang diharapkan kembali berfungsi optimal sebagai simpul transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antara Aceh dan Sumatera Utara.    

Dinas Perhubungan Aceh berkolaborasi dengan PT Capella Dinamik Nusantara, Ditlantas Polda Aceh, dan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Sosialisasi Safety Riding bagi mahasiswa di Balee Keurukon, FT USK Banda Aceh, Kamis (24/9/2026). Mengusung tema unik “Secangkir Kopi Sejuta Mimpi”, kegiatan edukatif ini digelar sebagai langkah konkret membangun budaya dan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan generasi muda – kelompok usia produktif yang menjadi penentu masa depan bangsa. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Aceh, Diana Devi, menegaskan bahwa keselamatan berkendara merupakan fondasi utama bagi para mahasiswa dalam menjaga diri serta menggapai cita-cita mereka. “Tema ‘Secangkir Kopi Sejuta Mimpi’ membawa pesan mendalam bahwa setiap mahasiswa memiliki impian besar yang harus diperjuangkan hingga tuntas. Perjalanan menuju cita-cita tersebut jangan sampai terhenti di jalan raya hanya akibat kelalaian saat berkendara,” ujar Diana. Diana menjelaskan, pemahaman safety riding tidak sebatas pada keterampilan teknis mengendalikan kendaraan, melainkan pembentukan sikap, etika, dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan. “Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga bagaimana kita menjaga diri sendiri dan menghargai keselamatan orang lain. Berkendaralah dengan bijak, patuhi aturan, gunakan perlengkapan keselamatan, dan jadilah pelopor keselamatan lalu lintas. Karena mimpi yang besar membutuhkan perjalanan panjang yang aman,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Diana turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Dekan FT USK, Ditlantas Polda Aceh, PT Capella Dinamik Nusantara, serta seluruh pihak yang telah bersinergi mendukung acara ini. Ia berharap mahasiswa FT USK dapat menjadi agen perubahan (agent of change) sekaligus pelopor keselamatan lalu lintas di kampus maupun masyarakat. Kegiatan yang diikuti secara antusias oleh puluhan mahasiswa ini menghadirkan edukasi berkendara aman, simulasi teknik berkendara, hingga diskusi etika berlalu lintas. Sejumlah narasumber kompeten hadir membekali para peserta, di antaranya Kasi Cegah Tindak Subditkamsel Ditlantas Polda Aceh Kompol Elputri, S.E., Safety Riding Instructor PT Capella Dinamik Nusantara Reza Novendri, serta Ketua DPD Aski Aceh & Barista Kopikar Zulfikar.  

Banda Aceh – Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 ruas Padang Tiji-Seulimeum akan ditutup sementara mulai 9 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga 11 September 2026 pukul 07.00 WIB. Penutupan sementara pengoperasian fungsional tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO), guna mendukung proses pengujian terhadap ruas tol tersebut. Penutupan sementara tersebut berdasarkan persetujuan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui surat tertanggal 7 September 2026. Dalam surat tersebut, Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati meminta PT Hutama Karya melakukan penutupan sementara pengoperasian fungsional ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 selama pelaksanaan ULFO. “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) pada tanggal 9-10 September 2026, PT Hutama Karya (Persero) agar melakukan penutupan sementara pengoperasian fungsional guna mendukung kelancaran pelaksanaan ULFO tersebut,” demikian bunyi surat Kepala BPJT. BPJT juga meminta PT Hutama Karya melakukan sosialisasi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan, kepolisian serta instansi terkait lainnya selama masa penutupan. Setelah pelaksanaan ULFO berakhir, pengoperasian fungsional ruas tersebut dapat dilanjutkan kembali dengan mengedepankan prinsip keselamatan pengguna jalan serta pengawasan dari pihak kepolisian setempat. ULFO sendiri dijadwalkan berlangsung melalui peninjauan lapangan pada 9 September 2026 dan dilanjutkan pada 10 September 2026 apabila masih diperlukan. Agenda tersebut juga mencakup penyusunan draf berita acara. Sebelumnya, PT Hutama Karya menyampaikan bahwa ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum telah beroperasi secara fungsional sejak 24 Desember 2025. Pengoperasian tersebut berlangsung bersamaan dengan sejumlah pekerjaan konstruksi yang masih berjalan. Penutupan sementara ini menjadi bagian dari tahapan ULFO sebelum pengoperasian fungsional ruas tol tersebut dilanjutkan kembali dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan. []  

Dinas Perhubungan Aceh mengonfirmasi bahwa kapal KMP Aceh Hebat 1 dijadwalkan kembali beroperasi melayani lintasan Sinabang–Calang (PP) mulai Senin, 14 September 2026. Informasi tersebut sesuai dengan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calang pada 21 Agustus 2026 yang menyebutkan bahwa dermaga pelengsengan untuk kapal Ro-Ro (Roll on – Roll off) dapat digunakan kembali untuk aktivitas sandar kapal Aceh Hebat 1 mulai 14 September 2026. Sebelumnya, armada kebanggaan masyarakat Aceh itu berhenti beroperasi selama satu bulan lebih. Penghentian sementara tersebut dilakukan akibat adanya pengerjaan perbaikan lantai dermaga Ro-Ro di Pelabuhan Laut Calang yang dikelola oleh Kantor UPP Kelas III Calang di bawah Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. “Selama proses pengerjaan berlangsung otomatis kapal Aceh Hebat 1 tidak dapat bersandar karena ada aktivitas pekerjaan. Untuk memastikan pekerjaan perbaikan bisa selesai tepat waktu, kami selalu berkoordinasi dengan pihak otoritas pelabuhan,” ungkap Teuku Faisal, Kepala Dinas Perhubungan Aceh pada Senin, 7 September 2026. Selama masa perbaikan dermaga berlangsung, Teuku Faisal menyebutkan bahwa pergerakan masyarakat maupun barang dari Pulau Simeulue menuju daratan Aceh dan sebaliknya dilakukan melalui sejumlah lintasan penyeberangan lainnya, seperti Kuala Bubon, Labuhan Haji, dan Singkil. Teuku Faisal menambahkan, angkutan penyeberangan menjadi moda transportasi utama yang menjamin konektivitas bagi masyarakat Simeulue. Di samping memudahkan perjalanan, kelancaran transportasi ini juga untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan tanpa hambatan guna mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan barang. “Oleh sebab itu, kita terus mendorong PT ASDP Cabang Singkil selaku operator penyeberangan agar dapat mengoptimalkan lintasan lainnya sampai kapal Aceh Hebat 1 kembali beroperasi melayani lintasan Sinabang – Calang,” ungkap Teuku Faisal. Pada kesempatan terpisah, GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, Arlan Ramadhan menyampaikan bahwa KMP Aceh Hebat 1 siap beroperasi melayani lintasan Sinabang – Calang pada 14 September 2026. “Insya Allah KMP Aceh Hebat 1 siap beroperasi kembali melayani lintasan Sinabang – Calang, begitu perbaikan dermaga rampung,” sebut Arlan. Kepastian mengenai kesiapan dermaga Pelabuhan Calang dikonfirmasi oleh Azwana Amru Harahap, selaku Investigator Keselamatan Pelayaran Kantor UPP Kelas III Calang, kepada Dishub Aceh pada Selasa (8/9). “Pekerjaan perbaikan dermaga saat ini sudah selesai, tinggal menunggu proses pengerasan semen sesuai standar konstruksi. Tanggal 14 September sudah bisa digunakan,” ujarnya. Dengan selesainya perbaikan dermaga, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Calang diharapkan kembali lancar guna mendukung mobilitas masyarakat dan kendaraan, serta distribusi barang ke Pulau Simeulue.  

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia, yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026). Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan diikuti Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait. Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. “Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut,” kata Faisal. Faisal menilai, penugasan kepada PT PEMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis business to business. Di sisi lain, Pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, seperti tarif, jadwal pelayaran dan prioritas muatan. “Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” kata Faisal. Faisal mengatakan, saat ini pihaknya menunggu PT PEMA untuk menyampaikan proposal kepada Pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026. Selanjutnya, pada 2-3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PEMA. “Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal. Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan program prioritas gubernur sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung. “Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi, kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan-imigrasi-karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan. []

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST, MT meminta pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh diperketat sebagai langkah pencegahan dini, menyusul sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 500.11/984 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Imbauan Keselamatan Pelayaran pada Angkutan Penyeberangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Aceh menjaga keselamatan pelayanan penyeberangan yang selama ini melayani masyarakat pada lintasan Ulee Lheue–Balohan, Ulee Lheue – Pulo Aceh, Calang – Sinabang, Meulaboh–Sinabang, Labuhan Haji–Sinabang, Singkil – Sinabang serta Singkil–Pulau Banyak dan sekitarnya. Hingga saat ini seluruh lintasan tersebut beroperasi normal dan dalam kondisi terkendali. Dalam surat tersebut, T. Faisal meminta seluruh pihak terkait mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar peristiwa kecelakaan serupa tidak terulang, khususnya dalam pelayanan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh. “Kita perlu mengambil langkah-langkah antisipatif agar peristiwa serupa tidak terulang, khususnya di wilayah Aceh,” kata T. Faisal seperti dikutip dari surat imbauan tersebut. Salah satu poin yang ditekankan adalah memastikan seluruh kapal penyeberangan yang beroperasi dalam kondisi laik laut. Pemeriksaan berkala terhadap seluruh komponen kapal juga diminta dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap memenuhi aspek keselamatan. Untuk penumpang, Dishub Aceh meminta agar tiket yang digunakan sesuai dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi warga negara asing. Seluruh penumpang juga harus tercatat dalam manifest dan jumlahnya tidak boleh melebihi kapasitas muatan kapal yang telah ditetapkan. Kesesuaian data tiket dan identitas ini penting agar setiap penumpang dapat teridentifikasi dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat. Aspek muatan juga menjadi perhatian. Kapal penyeberangan diminta tidak memuat kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan/atau membawa barang-barang berbahaya tanpa izin serta tanpa memenuhi prosedur keselamatan yang sesuai. Untuk mengantisipasi kejadian man overboard atau penumpang terjatuh ke laut, kapal harus dipastikan memiliki pagar pengaman dalam kondisi kokoh. Edukasi keselamatan kepada seluruh penumpang juga perlu dilakukan, disertai perhatian terhadap penerangan saat pelayaran malam hari dan pengawasan ketat oleh awak kapal. Kondisi cuaca sebelum keberangkatan juga harus menjadi perhatian. Dishub Aceh meminta pihak terkait memperhatikan laporan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jika terdapat peringatan cuaca buruk, gelombang tinggi, angin kencang, atau kondisi laut yang membahayakan keselamatan penumpang dan kapal, keberangkatan diminta ditunda atau dibatalkan. T. Faisal menegaskan bahwa penundaan keberangkatan akibat cuaca bukanlah bentuk pengurangan pelayanan, melainkan keputusan yang diambil semata-mata demi keselamatan. “Kami mohon pengertian masyarakat apabila sewaktu-waktu jadwal ditunda karena cuaca. Lebih baik menunggu beberapa jam daripada mengambil risiko yang tidak perlu,” ujarnya. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan diminta diterapkan secara ketat pada seluruh tahapan operasional, baik di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan. Dishub Aceh juga mengajak masyarakat turut berperan menjaga keselamatan pelayaran, antara lain dengan membeli tiket secara mandiri melalui kanal resmi, mencantumkan data diri yang benar, mengikuti arahan petugas dan awak kapal, serta tidak memaksakan diri naik apabila kapal telah mencapai kapasitas. Masyarakat juga diimbau menyampaikan laporan kepada petugas pelabuhan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi membahayakan keselamatan. Imbauan keselamatan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Aceh, yakni KSOP Kelas IV Malahayati, KSOP Kelas IV Sabang, UPP Kelas III Calang, UPP Kelas III Tapaktuan, UPP Kelas III Singkil, UPP Kelas III Sinabang, BPTD Kelas II Aceh, UPTD PPP Wilayah I dan Wilayah II Dishub Aceh, BPKS Sabang, serta General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh dan Cabang Singkil. T. Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi dan operator yang selama ini menjaga kelancaran pelayanan penyeberangan di Aceh, dan berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat. “Keselamatan adalah pelayanan yang paling mendasar. Setiap penumpang yang naik ke kapal kita adalah keluarga bagi seseorang, dan tugas kita bersama adalah memastikan mereka tiba dengan selamat,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terhadap regulasi perizinan dan operasional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Sosialisasi dan Koordinasi Perusahaan Angkutan AKDP di Portola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Kamis, 20 Agustus 2026. Teuku Faisal mengingatkan bahwa kepatuhan regulasi bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan pilar utama dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen antara Pemerintah, perusahaan angkutan, dan seluruh pihak terkait. Kita berharap setiap perusahaan AKDP bisa semakin tertib secara administrasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” ungkapnya. Guna menjamin keselamatan penumpang angkutan AKDP, Dishub Aceh bersama pemangku kepentingan seperti Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kelas II Aceh, DPMPTSP Aceh, DPD Organda Aceh, dan PT Jasa Raharja Aceh secara konsisten terus melakukan inspeksi angkutan umum. Inspeksi ini mencakup pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan jalan, baik secara teknis maupun administrasi, guna memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menekan potensi kecelakaan. Menyikapi rendahnya angka perusahaan yang tertib secara administrasi, Teuku Faisal mengingatkan perusahaan yang tidak patuh bisa dikenakan sanksi administrasi hingga dipertimbangkan untuk pencabutan izin penyelenggaraan yang mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum AKDP Aceh. Di akhir sambutannya, Teuku Faisal berharap forum koordinasi ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, tetapi memicu tindak lanjut nyata di lapangan dari seluruh pihak. “Mari kita bersama-sama membangun budaya keselamatan dan memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum di Aceh,” tutupnya. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh DPMPTSP Aceh, Ditlantas Polda Aceh, dan Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Provinsi Aceh.

anda Aceh – Jumlah penumpang angkutan udara dan laut di Aceh meningkat pada Juni 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat, kenaikan terjadi pada penumpang penerbangan domestik melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) serta penumpang angkutan laut di seluruh wilayah Aceh. Penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Juni 2026 mencapai 22.502 orang. Jumlah tersebut meningkat 31,03 persen dibandingkan Mei 2026 dan naik 6,16 persen dibandingkan Juni 2025. Kenaikan juga tercatat pada angkutan laut. BPS mencatat jumlah penumpang yang naik melalui pelabuhan di seluruh Aceh mencapai 116.406 orang pada Juni 2026. Angka ini meningkat 32,58 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 16,82 persen dibandingkan Juni 2025. Data tersebut merupakan bagian dari perkembangan ekonomi dan sosial Aceh yang dirilis BPS Provinsi Aceh pada 3 Agustus 2026. Dalam rilisnya, BPS menyajikan sejumlah indikator, termasuk perkembangan transportasi, perdagangan luar negeri dan pariwisata Aceh. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi pada seluruh layanan angkutan udara. Jumlah penumpang penerbangan internasional yang berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Juni 2026 tercatat 8.783 orang, turun 29,99 persen dibandingkan Mei 2026 dan turun 25,38 persen dibandingkan Juni 2025. Pelabuhan Aceh dan Pergerakan Ekspor Dari sektor angkutan barang, data BPS juga mencatat aktivitas ekspor komoditas asal Aceh melalui pelabuhan di Aceh. Pada Juni 2026, ekspor komoditas asal Aceh yang dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Aceh mencapai US$64,31 juta, atau 75,39 persen dari total ekspor Aceh. “Ekspor komoditas asal Aceh yang dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Provinsi Aceh tercatat sebesar US$64,31 juta. Sisanya diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain, dengan nilai terbesar melalui Provinsi Sumatera Utara sebesar US$20,87 juta,” demikian seperti dikutip dari rilis resmi BPS Aceh, Selasa 11/08. Secara keseluruhan, nilai ekspor Aceh pada Juni 2026 mencapai US$85,31 juta, sedangkan impor tercatat US$26,04 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan Aceh pada periode tersebut mengalami surplus sebesar US$59,27 juta. Nilai ekspor Aceh juga meningkat cukup tinggi, yakni 61,31 persen dibandingkan Mei 2026. Komoditas yang paling banyak diekspor adalah batubara dengan nilai US$52,10 juta, atau 61,08 persen dari total ekspor. India menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$47,83 juta, disusul Tiongkok sebesar US$14,29 juta dan Amerika Serikat sebesar US$12,33 juta. []