Dishub

ASDP Buka Peluang Pelayaran Langsung Jakarta ke Aceh

Banda Aceh – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membahas rencana pembukaan lintasan angkutan penyeberangan ferry/ro-ro jarak jauh rute Jakarta – Banda Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT, mengatakan rencana pembukaan jalur pelayaran langsung tersebut sebagai upaya memperkuat konektivitas serta efisiensi distribusi logistik ke Aceh. “Ini peluang bagi pelaku usaha di Aceh. Kehadiran kapal ro-ro tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga penumpang, termasuk kontainer yang berada di atas kendaraan,” ujar Faisal saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, Jumat (24/4/2026). Menurut Faisal, rencana pelayaran langsung Jakarta ke Aceh sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh membuka konektivitas melalui laut seluas-luasnya ke berbagai wilayah mengingat beban jalan raya yang semakin berat. Pengoperasian jalur laut ini juga berpotensi menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). “Dengan adanya alternatif jalur laut, beban angkutan jalan bisa berkurang. Ini juga menjadi solusi saat terjadi bencana, seperti putusnya jalan dan jembatan yang selama ini kerap mengganggu distribusi logistik,” kata Faisal Faisal menambahkan, faktor geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga BBM juga menjadi pertimbangan penting dalam mendorong efisiensi transportasi melalui jalur laut. Faisal mengatakan, dengan tarif bersaing, ia optimis rencana pengoperasian lintasan long distance ferry ini akan banyak diminati pelaku usaha. Ia menegaskan, Pemerintah Aceh siap memfasilitasi dari sisi regulasi dan dukungan kebijakan agar rencana ini dapat terealisasi. Sementara itu, Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Theresia Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengembangkan bisnis angkutan penyeberangan berbasis kebutuhan pasar, khususnya sektor logistik. ASDP, kata Theresia, saat ini mengoperasikan 218 kapal, baik untuk lintasan komersial maupun perintis. “Kami ingin memastikan konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan lintasan jarak jauh seperti Jakarta – Banda Aceh,” ujarnya. Theresia menjelaskan, potensi jalur Jakarta – Banda Aceh cukup besar mengingat kebutuhan logistik Banda Aceh masih didominasi pasokan dari luar daerah terutama pulau Jawa. “Melalui konsep ro-ro trucking, pengiriman bisa lebih cepat, hanya 3,5 hari dan meminimalisir kerusakan barang. Ini menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha,” kata Theresia. Theresia menambahkan, berbagai jenis komoditas dapat diangkut melalui kapal ro-ro, mulai dari produk perikanan, kendaraan, hingga kebutuhan industri lainnya. Namun demikian, kepastian volume muatan menjadi faktor penting dalam penentuan tarif agar tetap kompetitif. Ketua Organda Aceh, Ramli, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menilai tingginya biaya transportasi darat dari Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab mahalnya harga barang di Aceh. “Kalau lewat darat bisa sampai seminggu dengan berbagai risiko. Kalau ada jalur laut langsung, tentu ini sangat membantu dan bisa menekan inflasi,” ujar dia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Aceh Bidang Vokasi dan Sertifikasi, T. Jailani Yacob, turut menyatakan dukungan terhadap rencana pembukaan lintasan tersebut. Kadin menilai kehadiran jalur pelayaran langsung Jakarta – Aceh akan membuka peluang baru bagi dunia usaha, terutama dalam menekan biaya distribusi, memperlancar arus barang, serta meningkatkan daya saing produk daerah. Kadin juga mendorong adanya kepastian kebijakan dan dukungan lintas sektor agar rencana ini dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Hal senada disampaikan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh, Zulfandi. Ia mengatakan selama ini seluruh rantai logistik masih terpusat di Belawan, Medan, dengan biaya yang cukup tinggi. Biaya pengiriman dari Banda Aceh ke Jakarta melalui jalur darat berkisar Rp.2.000 hingga 2.500 per kilogram. Namun melalui laut, biaya pengiriman terpangkas jauh, hanya sekitar Rp.500 rupiah per kilogram. Zulfandi berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan jaminan dan dukungan kebijakan agar ASDP dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa terganggu persaingan tarif yang tidak sehat. “Harus ada komitmen bersama agar jalur ini benar-benar berjalan,” katanya. Dari sektor peternakan, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, Dayat, menyebutkan kebutuhan pakan ternak yang selama ini dipasok BPTU-HPT, berasal dari Jawa Timur dan membutuhkan waktu pengiriman hingga 14 hari. Kehadiran kapal ro-ro diharapkan dapat mempercepat distribusi serta menekan biaya logistik. “Kami mengirim sekitar 1.100 ton pakan per tahun. Jika biaya lebih efisien, tentunya kami sangat terbantu.,” ujarnya. FGD tersebut turut dihadiri Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry Persero, GM PT ASDP Cabang Banda Aceh, GM PT ASDP Cabang Singkil, Ketua Organda Aceh, Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Aceh, Kabid Pelayaran pada Dishub Aceh, Wakil Ketua Kadin Aceh, Perwakilan Bulog, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, perwakilan Asosiasi Dunia Usaha dan Sektor Logistik di Aceh. []

Dishub Aceh Siap Tindak Tegas Angkutan Ilegal, Perketat Pengawasan Perusahaan dan Pengemudi

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal ST, MT menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta menindak tegas angkutan tidak resmi menyusul meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang. Penegasan tersebut juga diperkuat melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada DPD Organda Aceh terkait peringatan kepatuhan perizinan, standar pelayanan, serta kesiapan pengemudi angkutan umum. Teuku Faisal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan menggunakan angkutan ilegal dan lebih selektif dalam memilih moda transportasi. “Jangan ambil risiko dengan angkutan ilegal. Tidak ada jaminan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi bagi penumpang,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/04). Menurut Faisal, maraknya kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum menjadi persoalan serius karena beroperasi di luar sistem. Selain tidak memiliki izin trayek, kendaraan tersebut juga tidak melalui pengawasan keselamatan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai langkah konkret, Dishub Aceh akan menggencarkan razia terpadu bersama pihak terkait seperti Ditlantas Polda Aceh, Organda dan Jasa Raharja serta memastikan penindakan berjalan tegas tanpa kompromi. “Kalau melanggar, akan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi, termasuk pencabutan izin,” tegasnya. Di sisi lain, melalui surat tersebut, Dishub Aceh secara khusus meminta seluruh perusahaan angkutan umum, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu ditegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional memiliki izin lengkap dan masih berlaku, termasuk izin trayek, uji berkala (KIR), serta kartu pengawasan. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki SIM sesuai ketentuan serta terdata secara resmi. Dishub Aceh juga mengingatkan agar perusahaan memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari kelaikan teknis kendaraan, keselamatan penumpang, kenyamanan, hingga kepatuhan terhadap kapasitas angkut. Tak hanya itu, kesiapan pengemudi turut menjadi perhatian, di mana perusahaan diminta memastikan kondisi kesehatan pengemudi, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, serta mematuhi jam kerja dan waktu istirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. Pemeriksaan kendaraan secara rutin (ramp check) sebelum operasional juga diwajibkan untuk memastikan seluruh armada dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi optimal. S ementara itu, Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, menyampaikan bahwa meningkatnya angkutan ilegal di Aceh telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan angkutan resmi dan memicu persaingan tidak sehat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antar pengemudi, terutama dalam memperebutkan penumpang di kawasan terminal. “Jumlah kendaraan lebih banyak dari penumpang. Ini yang memicu persaingan tidak sehat bahkan konflik di lapangan,” kata Ramli. Menurutnya, keberadaan angkutan ilegal juga menyulitkan pembinaan terhadap angkutan resmi, serta menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha yang taat aturan belum sepenuhnya terlindungi. Dari sisi keselamatan, Ramli menegaskan bahwa penumpang angkutan ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan serta tidak berada dalam sistem pengawasan keselamatan. “Penumpang angkutan ilegal tidak dijamin. Tidak ada pengawasan seperti angkutan resmi, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Organda Aceh terus mendorong penguatan sinergi dengan Dishub dan BPTD melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan ramp check, serta pelatihan dan penyuluhan keselamatan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Ramli menambahkan, Organda juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket melalui loket resmi maupun sistem online guna menciptakan transparansi dan kepastian tarif. “Jangan beli tiket di calo.”

Kadishub Aceh: Penumpukan di Simeulue Akibat Penumpang Terfokus ke Calang

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa penumpukan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Simeulue saat arus balik lebaran disebabkan oleh tingginya konsentrasi masyarakat yang memilih tujuan penyeberangan ke Calang Aceh Jaya. Faisal menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat beberapa alternatif lintasan penyeberangan dari Simeulue menuju daratan, tidak hanya ke Calang, tetapi juga ke Singkil dan Labuhan Haji. “Sebenarnya ada kapal yang juga melayani rute ke Singkil dan Labuhan Haji. Namun, sebagian besar penumpang memilih berangkat ke Calang, sehingga terjadi penumpukan ke satu tujuan,” ujar Kadishub di Banda Aceh, Senin 30/03. Ia menjelaskan, pada lintasan lain seperti ke Labuhan Haji dan Singkil, kapasitas angkutan masih tersedia, bahkan terdapat kapal yang belum terisi penuh. Selain faktor pilihan rute, penumpukan juga dipengaruhi oleh tingginya pergerakan masyarakat yang memilih kembali pada hari-hari terakhir masa libur lebaran. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak memaksakan berangkat pada hari terakhir liburan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan antrean,” katanya. Namun demikian, kata Faisal kondisi tersebut tetap akan menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan bersama operator kapal yaitu ASDP. Kepada masyarakat ia mengimbau ke depannya dapat lebih merencanakan perjalanan dan memanfaatkan lintasan penyeberangan lain yang tersedia. “Ini menjadi pelajaran bersama agar tidak terjadi penumpukan di hari terakhir, karena masih ada lintasan lain yang bisa menjadi pilihan,” ujar Faisal. []

Polda Apresiasi Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh

Banda Aceh – Kepolisian Daerah Aceh mengapresiasi pelaksanaan program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan pada momentum lebaran Idul Fitri tahun 2026. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik. “Apresiasi kami kepada Pemerintah Aceh, khususnya Dishub Aceh, yang telah menyelenggarakan mudik gratis. Program ini sangat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas,” ujar Deden saat konferensi pers bersama terkait angkutan Lebaran Idul Fitri 2026 yang digelar di Banda Aceh, Senin (30/3). Kegiatan itu turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Jasa Raharja Kanwil Aceh, Kepala BPTD Aceh, Kepala BPJN Aceh, GM ASDP Banda Aceh, serta GM Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda. Menurut Deden, tanpa adanya program Gratis tersebut, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik, yang berpotensi meningkatkan volume kendaraan di jalan dan memicu kemacetan. Deden menjelaskan, program mudik gratis pemerintah Aceh telah merangkum pergerakan masyarakat dalam satu moda transportasi massal, sehingga jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Seluruh armada bus atau angkutan umum lain yang digunakan telah melalui proses pemeriksaan kelayakan, termasuk kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi. “Pengemudi bus telah menjalani tes urin dan dinyatakan sehat. Mereka juga diimbau untuk beristirahat apabila merasa mengantuk demi menjaga keselamatan penumpang,” kata Deden. Sebelumnya, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf melepas rombongan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh dari Depo Trans Koetaradja, Banda Aceh, Minggu, pertengahan Maret lalu. Program yang diselenggarakan melalui Dinas Perhubungan Aceh itu digelar untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau. Gubernur menjelaskan, Pemerintah Aceh menghadirkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya perjalanan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi daerah dengan menjaga kelancaran distribusi dan mobilitas masyarakat selama periode libur Idul Fitri. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal mengatakan program mudik gratis merupakan upaya Pemerintah Aceh menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat selama periode mudik dengan dukungan 17 perusahaan dari unsur BUMN, BUMD, perbankan, dan swasta di Aceh. Faisal menyebutkan, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 3.328 orang melalui sistem pendaftaran daring, sementara kuota yang tersedia untuk angkutan darat Pemerintah Aceh sebanyak 2.070 orang. Untuk melayani pemudik tersebut, Dinas Perhubungan Aceh menyiapkan 122 unit kendaraan yang terdiri dari 27 unit bus besar dan 95 unit Hiace dengan 18 rute tujuan ke berbagai kabupaten/kota di Aceh, terutama wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi. Selain layanan dari Pemerintah Aceh, program mudik gratis tahun ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan BUMN melalui layanan angkutan darat dengan kuota sekitar 709 orang. Sementara untuk wilayah kepulauan, disediakan layanan mudik gratis melalui angkutan laut dengan delapan rute pelayaran menggunakan kapal ro-ro dan kapal cepat dengan total kapasitas 3.642 penumpang. Faisal mengatakan seluruh armada yang digunakan dalam program tersebut telah melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check guna memastikan kendaraan yang beroperasi selama masa mudik benar-benar layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, para pengemudi juga telah diperiksa kondisi kesehatannya, termasuk melalui tes urin. []

Lonjakan Arus Lebaran 2026 di Aceh, Tol Sibanceh Tembus 201 Ribu Kendaraan

Banda Aceh – Arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2026 di Aceh mencatat lonjakan tinggi. Pergerakan kendaraan di ruas Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) tercatat mencapai 201.670 kendaraan selama periode angkutan lebaran. Lonjakan ini dipicu oleh beroperasinya akses tol hingga Padang Tiji yang semakin mempermudah konektivitas masyarakat menuju Banda Aceh. Akses yang lebih cepat dan efisien tersebut mendorong meningkatnya arus kunjungan, baik untuk keperluan mudik maupun wisata ke berbagai daerah di Aceh. Berdasarkan data PT. Hutama Karya sebagai operator tol, puncak pergerakan kendaraan terjadi pada 24 Maret 2026 dengan total 18.058 kendaraan melintas dalam satu hari. Sementara itu, Gerbang Tol Padang Tiji tercatat sebagai titik tersibuk dengan total 87.780 kendaraan selama periode lebaran. Secara keseluruhan, lalu lintas tol meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST.MT., mengatakan tingginya pergerakan kendaraan ini mencerminkan mobilitas masyarakat yang sangat dinamis, terutama dengan dukungan infrastruktur jalan tol yang semakin memadai. “Pergerakan kendaraan pada masa mudik dan arus balik lebaran tahun ini sangat tinggi. Kehadiran tol sangat membantu distribusi perjalanan masyarakat sehingga arus lalu lintas dapat terurai dengan lebih baik,” ujar Faisal dalam konferensi pers bersama Dirlantas Polda Aceh, Kepala Jasa Raharja Kanwil Aceh, Kepala BPTD Aceh, Kepala BPJN Aceh, GM ASDP Banda Aceh, serta GM Angkasa Pura Bandara SIM, di Banda Aceh, Senin (30/3). Selain kendaraan pribadi, mobilitas masyarakat juga terlihat tinggi pada seluruh moda transportasi. Pada angkutan darat, total pergerakan penumpang tercatat mencapai 107.648 orang atau meningkat 15,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak pergerakan terjadi pada 17 Maret 2026 dengan jumlah 9.285 penumpang. Pergerakan ini dilayani melalui terminal tipe A, yaitu Terminal Batoh, Lhokseumawe, Paya Ilang, Langsa, dan Meulaboh, serta terminal tipe B di antaranya Sigli, Aceh Tamiang, Calang, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bireuen, dan Terminal L300 Lueng Bata. Sementara itu, pada angkutan laut tercatat sebanyak 65.703 penumpang. Puncak pergerakan terjadi pada 28 Maret 2026 dengan 7.414 penumpang. Pergerakan penumpang laut dilayani melalui pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, Balohan, Lamteng, Calang, Labuhan Haji, Sinabang, Singkil, dan Pulau Banyak, dengan lintasan utama seperti Ulee Lheue-Balohan, Calang-Sinabang, serta Singkil-Pulau Banyak. Untuk angkutan udara, total pergerakan penumpang tercatat sebanyak 40.887 orang atau meningkat 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus terjadi pada 14 Maret 2026 dengan 3.071 penumpang. Pergerakan ini dilayani melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Malikussaleh, Rembele, Cut Nyak Dhien, dan Lasikin, serta didukung bandara perintis. “Ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat selama lebaran tidak hanya didominasi kendaraan pribadi, tetapi juga didukung oleh angkutan umum di semua moda yang tetap tinggi,” kata Faisal. Menurutnya, angka pergerakan tersebut masih berpotensi lebih besar jika diakumulasikan dengan pengguna kendaraan pribadi di seluruh ruas jalan. “Jika dihitung secara keseluruhan, termasuk kendaraan pribadi di jalan tol maupun ruas lainnya, maka jumlah orang yang melakukan perjalanan dipastikan jauh lebih besar dari data angkutan umum yang tercatat,” ujar Faisal. Kadishub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan angkutan lebaran tahun ini, di antaranya kepolisian, Jasa Raharja, Balai Pengelola Transportasi Darat Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, ASDP, serta Angkasa Pura. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga arus mudik dan arus balik lebaran di Aceh dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Faisal. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas, terutama di titik-titik rawan kepadatan. Menurutnya, kawasan Kuta Blang Bireuen, menjadi salah satu fokus utama sejak awal arus mudik. Di lokasi tersebut dilakukan penguatan personel serta rekayasa lalu lintas mengingat adanya perbaikan jembatan dan tingginya volume kendaraan. “Sejak arus mudik, Kuta Blang menjadi perhatian karena volume kendaraan cukup tinggi, bahkan lebih besar dari arah Banda Aceh menuju Medan. Saat arus balik, personel kami masih tetap standby di lokasi untuk memastikan kelancaran lalu lintas,” ujarnya. Deden juga menyebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas selama periode angkutan lebaran tahun ini mengalami penurunan signifikan di mana tahun lalu terdapat 73 kasus kecelakaan lalu lintas dan menjadi 47 kasus pada tahun ini. Namun demikian, tingkat fatalitas korban justru mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 20 orang meninggal dunia tahun ini, dibandingkan 15 orang pada tahun sebelumnya. “Beberapa faktor penyebab di antaranya kehilangan kendali saat berkendara, tidak menggunakan helm, serta berkendara dengan kecepatan tinggi,” kata Deden. Deden menambahkan, sejumlah daerah yang menjadi titik rawan kecelakaan antara lain Banda Aceh, Aceh Jaya, dan Aceh Timur. Bahkan, di Aceh Tenggara yang sebelumnya tidak terdeteksi sebagai titik rawan, tercatat dua korban meninggal dunia. Pihak kepolisian, kata dia, akan terus menyiagakan personel di titik-titik rawan hingga arus balik benar-benar selesai dan kondisi lalu lintas kembali normal. []

Pendaftaran Mudik Gratis Pemerintah Aceh Dibuka 3 Maret, Masyarakat Diminta Persiapkan Diri

Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengajak masyarakat yang berencana mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini untuk mulai mempersiapkan diri dan melengkapi seluruh persyaratan, seiring akan dibukanya pendaftaran Program Mudik Gratis Tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengatakan pendaftaran program mudik gratis akan dibuka pada 3 Maret 2026 dan dilakukan secara online melalui website www.seulamat.dishubaceh.com. “Kami mengajak masyarakat yang hendak memanfaatkan program mudik gratis agar segera menyiapkan dokumen yang diperlukan dan terus memantau informasi resmi dari Pemerintah Aceh. Cara mendaftarnya cukup mudah,” ujar T. Faisal di Banda Aceh, Jumat, 27/02. Kadishub menjelaskan, bahwa sesuai arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, program mudik gratis tahun ini diadakan sebagai upaya Pemerintah Aceh dalam menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya paska bencana hidrometeorologi. Adapun rute yang disiapkan meliputi Banda Aceh menuju Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, serta Medan. Bagi yang telah mendaftar, registrasi ulang dijadwalkan pada 8 Maret 2026, sedangkan keberangkatan direncanakan pada tanggal 15, 16, dan 17 Maret 2026 melalui Depo Trans Koetaradja Banda Aceh. Adapun persyaratan pendaftaran, calon peserta wajib menyiapkan KTP bagi peserta dewasa serta KIA atau Kartu Keluarga bagi anak-anak. Setiap peserta hanya dapat mendaftar pada satu rute, dan setiap pendaftar dapat mendaftarkan maksimal enam anggota keluarga atau kerabat. Tiket akan diterbitkan atas nama pendaftar dan anggota yang didaftarkan, serta akan dilakukan pengecekan oleh petugas saat keberangkatan. Pemerintah Aceh melarang keras praktik jual beli tiket dan akan memberikan sanksi berupa pemblokiran dari program mudik gratis bagi peserta yang membatalkan keberangkatan tanpa konfirmasi. []

‎Wagub Aceh Hadiri Peresmian Pesawat Simulasi di Asrama Haji

‎Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri peresmian pesawat simulasi dan Gedung A2 Grand Misfalah yang dibangun melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025 di Asrama Haji Kelas I Aceh, Minggu (15/2/2026). ‎ ‎Peresmian dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Direktur Utama Citilink, anggota DPR RI, unsur Forkopimda, kepala SKPA terkait, serta jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. ‎ ‎Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah RI serta Garuda Indonesia atas dukungan dalam peningkatan fasilitas pelayanan haji di Aceh. Ia menegaskan, kehadiran pesawat simulasi dan Gedung A2 merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi calon jamaah haji. ‎ ‎“Pesawat ini merupakan wahana manasik pertama di Indonesia yang menggunakan badan pesawat asli, sehingga memberikan pengalaman nyata bagi jamaah dalam memahami proses penerbangan dan prosedur keselamatan,” ujar Fadhlullah. ‎ ‎Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan teknis dan mental jamaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara itu, Gedung A2 Grand Misfalah diharapkan memperkuat kapasitas pemondokan dengan standar layanan yang lebih baik dan nyaman. ‎ ‎Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengaitkan kehadiran pesawat simulasi dengan sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan kembali peran penting Aceh pada masa Agresi Militer Belanda tahun 1947 dan 1948, ketika wilayah ini menjadi salah satu daerah yang tidak berhasil diduduki. ‎ ‎Fadhlullah turut menyinggung kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948, saat menyerukan penggalangan dana untuk pembelian pesawat guna mendukung perjuangan Republik yang tengah diblokade. Seruan tersebut disambut antusias para saudagar yang tergabung dalam GASIDA bersama masyarakat Aceh, hingga berhasil mengumpulkan dana sebesar 120.000 dolar Malaya dan emas seberat 20 kilogram. ‎ ‎Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli pesawat Dakota DC-3 yang menjadi cikal bakal Indonesian Airways, yang selanjutnya berkembang menjadi Garuda Indonesia. Pesawat itu dikenal dengan nama Seulawah RI 001 dan menjadi simbol solidaritas rakyat Aceh bagi kelangsungan Republik. ‎ ‎“Semua ini adalah bukti dan kenyataan betapa rakyat Aceh mencintai republik ini,” kata Fadhlullah. ‎ ‎Selain itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan  terkait kondisi transportasi udara dari dan ke Aceh. Ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya harga tiket penerbangan rute Aceh–Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut cukup ironis karena biaya perjalanan dari Aceh ke Jakarta melalui Kuala Lumpur justru lebih murah dibandingkan penerbangan langsung. ‎ ‎Ia meminta pihak maskapai untuk mempertimbangkan kondisi tersebut dan menyesuaikan kembali harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat. ‎ ‎Selain itu, Fadhlullah berharap Garuda Indonesia dapat kembali mengoperasikan rute Banda Aceh–Medan. Menurutnya, keberadaan rute tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara, sekaligus menunjang aktivitas perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di kawasan tersebut. ‎ ‎Fadhlullah juga mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jamaah umrah rute Aceh–Arab Saudi, mengingat jumlah jamaah umrah asal Aceh mencapai lebih dari 30 ribu orang setiap tahunnya. ‎ ‎“Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap dapat dilakukan penyesuaian sehingga harga tiket dan hal terkait lainnya yang selama ini memberatkan dapat teratasi,” kata Wagub. ‎ ‎Pada momen tersebut, Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Karena itu, setiap kebijakan kementerian di tingkat pusat diharapkan tetap mengedepankan kekhususan Aceh. ‎ ‎Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan pelayanan di berbagai sektor di Aceh, termasuk pelayanan haji, umrah, serta transportasi udara. ‎ ‎“Komitmen Presiden terkait haji dan umrah, khusus untuk Aceh, luar biasa,” katanya.  

Pemerintah Aceh Kembali Gelar Mudik Gratis Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447H

Arahan Gubernur untuk mengurangi beban masyarakat. Pemerintah Aceh kembali menghadirkan program mudik gratis sebagai bentuk perhatian dan pelayanan kepada masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447H bersama keluarga di kampung halaman. Program ini diharapkan dapat membantu warga mengurangi beban biaya perjalanan serta memastikan mereka dapat berlebaran dengan tenang dan aman. Program mudik gratis tahun ini menyediakan sebanyak 25 rute perjalanan yang menghubungkan berbagai daerah di Aceh. Rute tersebut terdiri dari 18 jalur darat yang dilayani oleh bus dan Hiace, serta 7 jalur laut dan penyeberangan. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa pelaksanaan program mudik gratis ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai upaya mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, khususnya pasca terjadinya bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat. Kadishub Aceh juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan mudik gratis, diantaranya melakukan inspeksi keselamatan terhadap armada angkutan umum guna memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman dan lancar. “Personil Dishub Aceh bersama pihak Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kemenhub dan Jasa Raharja terus melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap kendaraan angkutan umum AKDP untuk memastikan angkutan lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman dan selamat,” sebut Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan bahwa pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada Minggu ke-4 bulan Februari secara online. Sedangkan pelaksanaan mudik gratis dijadwalkan pada Minggu ke-3 bulan Maret sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Adapun jadwal, rute dan mekanisme pendaftaran dapat dipantau melalui kanal resmi media sosial Dinas Perhubungan Aceh.    

Tekan Angka Kecelakaan, Dishub Aceh dan Capella Honda Edukasi Keselamatan Berkendara bagi Pelajar SMAN 2

Banda Aceh – Sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan usia remaja, Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Capella Honda menggelar penyuluhan keselamatan berkendara bagi pelajar SMA Negeri 2 Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula sekolah, Senin, 9/02/2026. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh, Renny Anggeraeni Robin, menjelaskan bahwa pelajar merupakan salah satu kelompok dengan tingkat risiko kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, edukasi keselamatan berkendara perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak usia sekolah. “Usia adik-adik pelajar ini tingkat kecelakaannya relatif tinggi, apalagi secara emosional masih labil. Karena itu, edukasi keselamatan harus diberikan sejak dini. Kami juga mengingatkan, jika sudah memiliki KTP, jangan lupa untuk mengurus SIM sebelum berkendara,” ujar Renny. Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan berlalu lintas bertajuk safe riding go to school yang bertujuan membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Data dari Polda Aceh, angka kecelakaan sepeda motor pada tahun 2025 tercatat 3.068 kasus. Penyuluhan tersebut diikuti oleh puluhan siswa dengan materi seputar etika berlalu lintas, pentingnya keselamatan berkendara, serta pemahaman risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan usia remaja. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktik langsung di lapangan agar siswa dapat memahami penerapan keselamatan berkendara secara nyata. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Banda Aceh, Iqbal, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi keselamatan berlalu lintas sangat penting diberikan kepada pelajar di tengah tingginya mobilitas dan rasa ingin tahu remaja. “Anak-anak remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sering kali belum sepenuhnya menyadari pentingnya keselamatan. Tidak jarang kita lihat balap liar dan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh usia sekolah. Kami berharap materi yang disampaikan hari ini dapat dipraktikkan dengan baik oleh siswa-siswi SMA Negeri 2,” ujar Iqbal. Sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan pelajar, Capella Honda turut menyerahkan cendera mata kepada pihak sekolah berupa helm keselamatan yang dapat digunakan oleh siswa. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Capella Honda, Faisal, sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan berkendara bagi generasi muda. Perwakilan Capella Honda, Reza, menyampaikan bahwa saat ini banyak anak usia muda yang sudah menggunakan sepeda motor dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, edukasi keselamatan menjadi hal penting agar pelajar lebih siap dan memahami risiko saat berkendara di jalan raya. “Kami bersama Dinas Perhubungan Aceh ingin berbagi informasi dan pengetahuan kepada adik-adik SMA Negeri 2 Banda Aceh agar lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” ujar Reza. Dalam kegiatan tersebut, Instruktur safety riding PT Capella Honda, Iskandar, turut menyampaikan materi edukasi kepada para siswa. Ia berharap melalui kegiatan ini, para pelajar setidaknya dapat memahami peraturan dan tata tertib berlalu lintas serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Kemenhub Wanti-wanti Dampak Cuaca Ekstrem, Perjalanan Darat Diminta Lebih Hati-hati

Jakarta – Ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan imbauan keselamatan bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi darat. Peringatan ini ditujukan kepada masyarakat pelaku perjalanan, operator sarana transportasi, kepala Balai Transportasi Darat, serta pengelola terminal dan pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Langkah antisipatif ini dikeluarkan menyusul potensi badai, hujan lebat, angin kencang, banjir, hingga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir Januari 2026 dan berisiko mengganggu mobilitas serta keselamatan perjalanan. Dirjen Perhubungan Darat menegaskan pentingnya kewaspadaan sejak sebelum perjalanan dimulai. Masyarakat diminta aktif memantau informasi prakiraan cuaca dari BMKG serta mempertimbangkan rute perjalanan, khususnya yang melewati daerah rawan bencana. Selain itu, kondisi kendaraan juga menjadi perhatian utama. Setiap kendaraan yang akan beroperasi diimbau dalam kondisi prima dengan memastikan fungsi rem, lampu, wiper, serta perlengkapan keselamatan lainnya bekerja dengan baik demi meminimalkan risiko di jalan. Kewaspadaan juga harus ditunjukkan saat berkendara di tengah cuaca buruk. “Pada saat berkendara saat terjadi hujan ekstrem agar mengurangi kecepatan berkendara, menggunakan sabuk keselamatan, menyalakan lampu kendaraan dan menghindari parkir di bawah pohon,” demikian salah satu poin imbauan yang disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, 24/2/2026. Imbauan ini dinilai krusial untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang licin. Bagi operator angkutan umum, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas mutlak. Mereka diminta mengikuti arahan otoritas setempat dan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Cuaca ekstrem berpotensi menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan operasional demi alasan keselamatan. Di sisi lain, peran petugas transportasi di lapangan juga diperkuat. Kepala balai, pengelola terminal, dan pelabuhan penyeberangan diminta aktif memantau perkembangan cuaca serta menyampaikan informasi yang cepat, jelas, dan akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut penting agar calon penumpang dapat mengambil keputusan perjalanan dengan lebih bijak. Imbauan Dirjen Perhubungan Darat ini, dikeluarkan seiring meningkatnya kejadian cuaca ekstrem di berbagai daerah. Hujan deras dan banjir dilaporkan merendam ribuan rumah di Tangerang, Banten, hingga memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara itu, longsor di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan sejumlah warga harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas