Category: Informasi

Banda Aceh – Sekitar 23,7 persen volume perdagangan laut dunia melintasi Selat Malaka. Letak geografis ini menempatkan Aceh di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat peran pelabuhan Aceh dalam jaringan perdagangan dan logistik regional. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, ST., MT., mengatakan pengembangan pelabuhan di Aceh masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan muatan, konektivitas, infrastruktur, hingga koordinasi antarlembaga. Pembangunan fisik, menurutnya, harus diikuti aktivitas ekonomi dan sistem logistik yang terintegrasi. “Pelabuhan Aceh tidak kekurangan lokasi. Yang masih kurang adalah muatan, integrasi, dan kepastian kewenangan,” kata Faisal dalam Sharing Session bertema “Strategi Pengembangan Pelabuhan Aceh: Infrastruktur, Regulasi, dan Kolaborasi Terpadu” yang digelar secara daring oleh BPSDM Aceh, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan tersebut juga menghadirkan Prof. Muhammad Subhan, Senior Scholar bidang Maritime Logistics and Port Competitiveness dari King Abdulaziz University, Jeddah, Arab Saudi. Dalam paparannya, Faisal menyebut Aceh memiliki 19 pelabuhan yang terdiri atas 11 pelabuhan laut dan delapan pelabuhan penyeberangan. Seluruhnya beroperasi dan dikelola enam lembaga, di antaranya Dishub Aceh dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kementerian Perhubungan masing-masing enam pelabuhan, dan PT Pelindo Multi Terminal tiga pelabuhan, serta BPKS Sabang. Faisal mengidentifikasi lima persoalan utama pengembangan pelabuhan Aceh. Pertama, basis muatan masih terbatas. Ekspor bertumpu pada komoditas curah, sedangkan arus peti kemas lebih banyak didominasi barang masuk. Kedua, muatan tersebar di banyak pelabuhan karena setiap daerah pesisir cenderung ingin memiliki pelabuhan ekspor sendiri. Kondisi ini membuat volume barang di masing-masing pelabuhan sulit mencapai skala ekonomi untuk mendukung layanan pelayaran reguler. Ketiga, infrastruktur masih memiliki keterbatasan, antara lain alur pelayaran Kuala Langsa, lahan di Krueng Geukueh, akses menuju Calang, penerapan standar keamanan ISPS Code di kawasan barat-selatan, serta kondisi gelombang Samudra Hindia. Keempat, konektivitas darat menuju pelabuhan masih rentan. Banjir November 2025, misalnya, sempat memutus jalan nasional dan mengisolasi Aceh Tengah, Gayo Lues, serta Bener Meriah. Kelima, pengelolaan pelabuhan melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan berbeda sehingga membutuhkan koordinasi lebih kuat. Faisal juga menyoroti belum operasionalnya ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Di tengah persoalan tersebut, data BPS justru menunjukkan peningkatan porsi ekspor melalui pelabuhan di dalam provinsi di Aceh. Pada 2016, porsinya tercatat 40,8 persen, kemudian meningkat menjadi 52,9 persen pada 2017 dan 55,3 persen pada 2018. Angka tersebut mencapai 74,9 persen pada 2021, 79,6 persen pada 2022, 75,1 persen pada 2023, dan 69,6 persen pada 2024. Pada 2025, porsinya mencapai 82,9 persen, tertinggi dalam periode 2016-2025. Sementara data sementara Januari-Agustus 2026 menunjukkan angka 80,8 persen. Dengan demikian, porsi ekspor melalui pelabuhan Aceh meningkat 42,1 poin persentase dalam sembilan tahun. Sebaliknya, porsi ekspor melalui pelabuhan di luar Aceh turun dari 59,2 persen pada 2016 menjadi 17,1 persen pada 2025. Namun, komoditas ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa jenis barang. Batu bara menyumbang 66,3 persen, CPO 12,3 persen, pupuk 11 persen, serta kopi dan rempah-rempah 3,9 persen. Keempat kelompok komoditas tersebut mencakup 93,6 persen dari komposisi ekspor yang dipaparkan. Karena itu, konsolidasi muatan CPO, kopi, hasil perikanan, dan produk KEK Arun menjadi salah satu strategi untuk memperkuat aktivitas pelabuhan. Untuk memperluas jaringan perdagangan, Dishub Aceh merencanakan sejumlah rute pelayaran internasional dan domestik. Jalur internasional yang dipaparkan antara lain kapal Ro-Ro dari Krueng Geukueh menuju Penang, Malaysia, sejauh sekitar 200 mil laut, serta rute Malahayati atau Sabang menuju Kepulauan Andaman dan Nikobar di India melalui Campbell Bay hingga Port Blair. Sementara untuk jalur domestik, direncanakan layanan Long Distance Ferry dari Malahayati menuju Tanjung Priok, Jakarta, dengan jarak sekitar 1.000 mil laut. “Untuk jalur domestik, direncanakan juga akan ada layanan Long Distance Ferry dari Pelabuhan Malahayati menuju Tanjung Priok, Jakarta, dengan jarak sekitar 1.000 mil laut,” kata Faisal. Dishub Aceh juga mengusulkan layanan Short Sea Shipping yang menghubungkan Calang, Malahayati, Lhokseumawe, hingga Belawan. Total lintasannya sekitar 346 mil laut atau 641 kilometer, terdiri atas Calang–Malahayati 91 mil laut, Malahayati–Lhokseumawe 99 mil laut, dan Lhokseumawe–Belawan 156 mil laut. Rute kapal Ro-Ro tersebut diharapkan menjadi alternatif angkutan barang, mengurangi beban jalan raya, dan menekan risiko kecelakaan. Faisal menambahkan, pelabuhan perlu terhubung dengan kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi. Jalur kereta api Aceh juga diharapkan dapat terkoneksi dengan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang. Ia mencontohkan Singapura yang mengintegrasikan kawasan industri dan komersial dengan pelabuhan melalui tata kelola satu pintu. Menurut Faisal, pemerintah tidak harus menangani seluruh operasional pelabuhan, tetapi perlu membuka ruang bagi tenaga profesional dan operator berpengalaman. Dalam jangka pendek, strategi Dishub Aceh diarahkan pada konsolidasi muatan, pengembangan rute Ro-Ro regional, pemberian insentif, kepastian jadwal kapal, dan pembangunan dry port di wilayah tengah. Untuk jangka menengah, Sabang, Malahayati, dan Krueng Geukueh diarahkan menjadi titik layanan pendukung kapal, seperti pengisian bahan bakar, penyediaan air bersih dan perbekalan, fasilitas logistik, serta pergantian awak kapal. “Pelabuhan-pelabuhan nantinya diharapkan dapat menjadi jalur alternatif ketika terjadi gangguan pada rute pelayaran regional,” ujar Faisal. Sementara itu Profesor Muhammad Subhan, menilai posisi geografis dan kedalaman perairan belum cukup untuk menjadikan pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Daya saing juga ditentukan oleh biaya logistik, efisiensi pelayanan, ketersediaan muatan, dan kepastian jadwal kapal. Dalam paparannya, Subhan menggunakan data UNCTAD yang menunjukkan sekitar 23,7 persen volume perdagangan laut dunia melintasi Selat Malaka pada 2023. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz sebesar 11,1 persen dan Terusan Suez sekitar 10 persen. Ia juga memaparkan kedalaman perairan sejumlah pelabuhan Aceh. Sabang memiliki kedalaman 12-30 meter, Lhokseumawe 10 meter, Malahayati sembilan meter, Kuala Langsa tujuh meter, dan Meulaboh enam meter. Meski memiliki kedalaman alami yang unggul, aktivitas peti kemas di Sabang masih mendekati nol. Menurut Subhan, hal itu menunjukkan keunggulan infrastruktur belum otomatis menghasilkan aktivitas perdagangan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan pengusaha menggunakan pelabuhan Aceh apabila biaya pengirimannya lebih mahal dibandingkan melalui pelabuhan lain, seperti Belawan. “Pelaku usaha tentu akan memilih jalur yang lebih efisien dari sisi biaya dan pelayanan,” kata Subhan. Untuk menghindari persaingan antarpelabuhan, Subhan menawarkan pembagian fungsi berdasarkan keunggulan masing-masing. Sabang diarahkan menjadi pelabuhan transshipment internasional atau tempat pemindahan muatan antarkapal. Lhokseumawe diproyeksikan sebagai pusat ekspor-impor, sedangkan Malahayati dan Meulaboh menjadi pelabuhan pengumpul untuk wilayah masing-masing. Subhan juga mengusulkan pola kemitraan pemerintah dan swasta atau public-private partnership (PPP). Pemerintah dapat membangun infrastruktur dasar seperti pemecah gelombang, pengerukan, dan jalan

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh dan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda memperkuat koordinasi dalam penyampaian informasi cuaca kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan membantu masyarakat mengetahui kondisi cuaca sebelum bepergian dan mengantisipasi risiko perjalanan. Kadishub Aceh, T. Faisal, berharap koordinasi itu tidak hanya memperkuat hubungan antara Dishub Aceh dan BMKG, tetapi juga memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai hujan, potensi cuaca ekstrem, dan kualitas udara. “Dengan informasi yang lebih mudah dijangkau, masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan dan meningkatkan kewaspadaan ketika kondisi alam berpotensi mengganggu keselamatan,” kata Faisal saat menerima silaturahmi pimpinan BMKG di kantornya, Senin 19/10. Faisal mengatakan, informasi cuaca sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi. Kondisi cuaca yang buruk dapat memengaruhi perjalanan. Menurutnya, informasi terkait cuaca dari BMKG sangat penting menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang mengelola layanan transportasi maupun masyarakat yang akan melakukan perjalanan. “Perhubungan dan BMKG tidak dapat dipisahkan. Jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk perjalanan, informasi tersebut harus menjadi perhatian bersama,” ujar Faisal. Faisal juga menyatakan Dishub Aceh siap mendukung penyebarluasan informasi cuaca melalui media sosial instansi dishub. Dengan cara itu, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi sebelum melakukan perjalanan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda, Cucu Kusmayancu, menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia menyebut informasi yang disebarkan dapat mencakup prakiraan cuaca harian, kondisi kualitas udara, serta wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Menurut Cucu, media sosial dapat menjadi salah satu sarana untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan videotron milik pemerintah juga dapat dipertimbangkan agar informasi cuaca menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, Cucu juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai peningkatan hujan, terutama di daerah yang terdampak bencana seperti di Aceh Tamiang. Material sisa bencana yang belum dibersihkan dapat kembali terbawa aliran air hujan dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun akses transportasi. Menurutnya, puncak musim hujan di Aceh diperkirakan terjadi pada November. Wilayah barat Aceh perlu mewaspadai potensi hujan ekstrem, sedangkan hujan di wilayah tengah juga perlu diperhatikan karena aliran air dapat bergerak menuju kawasan pesisir mulai dari Kabupaten Pidie hingga ke Aceh Tamiang. “Kondisi ini penting menjadi perhatian, terutama di daerah yang masih melakukan pembersihan material pascabencana,” kata Cucu. Hujan lebat dapat meningkatkan risiko gangguan perjalanan apabila material kembali menutupi jalan. Selain hujan, Cucu juga menjelaskan perkembangan kabut asap yang sempat memasuki wilayah Aceh pada 14 Oktober. Pada 15 Oktober, kualitas udara tercatat sangat tidak baik, tetapi kondisi tersebut membaik dalam beberapa hari berikutnya. Ia menjelaskan, pergerakan asap dipengaruhi oleh keberadaan sumber kebakaran dan arah angin. Karena itu, meskipun kualitas udara saat ini membaik, kemungkinan asap kembali masuk ke Aceh tetap ada apabila api sumber kebakaran masih berlangsung dan arah angin kembali membawa asap ke wilayah ini. “Kita tentu berharap sumber kebakaran dapat berkurang sehingga kualitas udara terus membaik dan masyarakat tidak kembali terdampak asap,” kata Cucu. Ia juga mengingatkan bahwa asap dan kabut sama-sama dapat mengurangi jarak pandang, tetapi memiliki ciri berbeda. Asap umumnya berbau dan dapat membuat mata terasa perih, sedangkan kabut tidak berbau. Bagi pengguna jalan, jarak pandang yang menurun perlu diantisipasi dengan mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman antarkendaraan. Sementara itu, pengguna transportasi laut dan udara perlu memperhatikan informasi serta arahan dari petugas terkait. []  

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh, Ricky Suhadi, serta Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Munawar, meninjau kondisi lalu lintas di persimpangan Jembatan Cot Irie yang kerap mengalami kemacetan parah, Jumat (16/10/2026). Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Aceh yang digelar di Dinas Perhubungan Aceh beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Teuku Faisal mengatakan bahwa kemacetan di Simpang Jembatan Cot Irie menjadi perhatian Dishub Aceh dan saat ini tengah diupayakan penanganannya melalui sejumlah langkah konkret. Pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan survei volume kendaraan yang melintas sekaligus merumuskan solusi jangka pendek yang dapat segera diterapkan. “Kita sudah menurunkan tim survei untuk menghitung volume kendaraan yang melintas serta merumuskan berbagai solusi jangka pendek yang bisa dilakukan,” ujarnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengaturan lalu lintas oleh petugas untuk mengurangi konflik antarkendaraan. Pengaturan ini dilakukan dengan memberikan giliran kepada kendaraan dari masing-masing arah untuk melintas atau berbelok sesuai arahan petugas. Saat ini, pengaturan lalu lintas tersebut didukung oleh personel Dishub Aceh Besar dan Polsek Krueng Barona Jaya. Selain pengaturan lalu lintas, penataan dan penertiban Ruang Milik Jalan (Rumija) di sekitar Simpang Jembatan Cot Irie juga diperlukan agar fungsi jalan dapat berjalan optimal. Penataan tersebut mencakup penertiban bangunan yang mengganggu ruang jalan, penataan area parkir yang menggunakan bahu jalan, serta penanganan tiang listrik di sekitar persimpangan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. “Dishub Aceh juga akan memasang rambu pembatasan kendaraan, khususnya kendaraan barang, sesuai dengan ketentuan kelas jalan dengan batas yang diizinkan sebesar 8 ton,” ungkap Teuku Faisal. Dari sisi infrastruktur, Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR akan melakukan rekayasa fisik berupa pelebaran bagian jalan pada lengan persimpangan untuk meningkatkan kapasitas tampung kendaraan. Selain itu, pelebaran bagian jalan menuju persimpangan juga direncanakan guna memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi kendaraan saat berbelok. “Kita berupaya agar solusi jangka pendek ini dapat segera dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan terkait. Kemacetan dapat mengganggu mobilitas masyarakat, memperlambat aktivitas ekonomi, dan mengurangi kelancaran kegiatan usaha,” ujar Teuku Faisal di sela-sela peninjauan. Lebih lanjut, Kadishub Aceh menilai bahwa kemacetan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, mulai dari pemborosan waktu perjalanan hingga peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut turut membebani masyarakat dan menghambat kelancaran aktivitas sehari-hari. Mengenai solusi jangka panjang, Kadishub Aceh menyebutkan bahwa pihaknya bersama pemangku kebijakan yang tergabung dalam Forum LLAJ Aceh sedang melakukan kajian agar lalu lintas kendaraan di persimpangan Cot Irie bisa berjalan lancar. Melalui peninjauan bersama anggota Komisi IV DPRA tersebut, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat dalam mempercepat penanganan kemacetan, baik melalui langkah jangka pendek maupun perumusan solusi jangka panjang. Dengan demikian, kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar dapat semakin ditingkatkan    

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST. MT., meminta operator dan pemangku kepentingan sektor transportasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai memasuki wilayah Aceh dalam dua hari terakhir. Langkah antisipasi diperlukan untuk menjaga keselamatan perjalanan dan mengantisipasi potensi gangguan layanan transportasi. Faisal menegaskan bahwa keselamatan pengguna transportasi harus menjadi perhatian utama, terutama ketika kondisi kabut asap berpotensi mengurangi jarak pandang. “Kami mengimbau seluruh pelaku transportasi untuk meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Keselamatan harus tetap menjadi prioritas dalam setiap operasional transportasi,” ujar Faisal di Banda Aceh, Jumat 16/10. Faisal juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi lingkungan sebelum melakukan perjalanan dan mengikuti informasi resmi dari petugas maupun operator transportasi apabila terjadi perubahan layanan. Di sektor penerbangan, dampak kabut asap telah menyebabkan pembatalan penerbangan perintis rute Kualanamu-Rembele Bener Meriah dan sebaliknya, pada Kamis, 15/10 kemarin. Berdasarkan surat PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) tertanggal 15 Oktober 2026, penerbangan bernomor SI 7307 dan SI 7308 dibatalkan karena terdampak kabut asap. Sementara itu, operasional Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) pada Jumat, 16/10, dilaporkan masih terpantau normal, aman, dan lancar. Berdasarkan laporan General Manager Bandara SIM, Rahmat Adil Indrawan, jarak pandang pada pukul 05.00 UTC tercatat 3.500 meter berdasarkan data BMKG melalui QAM dan METAR. Hingga laporan tersebut disampaikan, belum terdapat dampak kabut asap terhadap operasional penerbangan di bandara tersebut. Pihak Bandara SIM juga telah melakukan briefing kesiapan operasional serta melanjutkan pemantauan cuaca dan koordinasi dengan BMKG, AirNav Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan jarak pandang. Selain penerbangan, pengguna transportasi darat juga perlu meningkatkan kewaspadaan. “Pengemudi kita harapkan mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, menggunakan lampu kendaraan sesuai kondisi, serta tidak memaksakan perjalanan apabila jarak pandang terbatas,” kata Faisal. Pada transportasi laut, operator dan petugas terkait diharapkan tetap memperhatikan informasi cuaca serta mengikuti prosedur keselamatan pelayaran apabila kondisi jarak pandang mengalami penurunan. Faisal menambahkan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan informasi kondisi cuaca dan potensi gangguan transportasi dapat disampaikan secara cepat kepada masyarakat. “Kami berharap masyarakat selalu mengikuti informasi resmi sebelum bepergian. Jika kondisi tidak memungkinkan, keselamatan harus diutamakan dan perjalanan tidak perlu dipaksakan,” ujar Faisal. []  

Lhokseumawe, 9 Oktober 2026 – Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Sindu Rahayu, bersama Dinas Perhubungan Aceh melakukan peninjauan lapangan di Pelabuhan Krueng Geukueh. Kegiatan ini didahului dengan rapat koordinasi di Kantor PT Pelindo Multi Terminal Lhokseumawe. Peninjauan ini bertujuan melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan dalam rangka percepatan realisasi pelayaran langsung angkutan penyeberangan kapal Ro-Ro (roll on-roll off) rute Krueng Geukueh (Aceh) – Penang (Malaysia). Rapat dihadiri Atase Perhubungan Sindu Rahayu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, Staf Khusus Gubernur Aceh Amni bin Ahmad Marzuki serta jajaran pemangku kepentingan lintas sektor. Unsur yang hadir meliputi instansi CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Syahbandar), unit kerja Kementerian Perhubungan, PT Pembangunan Aceh (PEMA), PT Pelindo Multi Terminal, serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Dalam kesempatan tersebut, Sindu menyampaikan bahwa KBRI menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif Pemerintah Aceh. Isu konektivitas antarnegara merupakan salah satu program prioritas utama (top priority) bagi Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, sehingga sejalan dengan program Gubernur Aceh Muzakir Manaf. “Kami prinsipnya menyambut baik semua inisiatif konektivitas, pembukaan rute Indonesia dan Malaysia, begitu juga sebaliknya. Namun, di dalam pelaksanaannya tentunya harus mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait, tidak hanya isu transportasi, tetapi terkait dengan hal-hal lain seperti kepabeanan, imigrasi, kemudian perdagangan,” ujar Sindu. Atase Perhubungan itu turut mengapresiasi semangat dan langkah awal yang telah ditunjukkan Pemerintah Aceh. “Khususnya terkait dengan Ro-Ro ini, saya pertama mengapresiasi semangatnya teman-teman di Aceh, khususnya Kadishub Aceh yang semangat sekali untuk bisa merealisasikan pembukaan rute Ro-Ro dari Krueng Geukueh ke Penang. Langkah-langkah yang perlu disiapkan, baik di sisi Indonesia maupun Pemerintah Aceh sendiri, juga sudah dilakukan. Saya rasa itu good start,” ungkapnya. Ia menggarisbawahi sejumlah hal strategis yang harus diperhatikan dalam pembukaan rute penyeberangan antarnegara ini, di antaranya keberlanjutan program (sustainability). “Kita tentu tidak ingin setelah semua sarana dan prasarana dibangun, programnya berhenti setelah sekali berlayar,” tegas Sindu. Selanjutnya, diperlukan keterlibatan pemangku kebijakan lintas sektor. Mengingat kapal Ro-Ro mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan, dibutuhkan aturan turunan yang disepakati bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Sindu menyatakan bahwa perjanjian bilateral tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan. Hasil pembahasan dalam rapat perlu dituangkan dalam satu dokumen dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat diterapkan di kedua negara, kemudian diajukan. Sindu juga menginformasikan bahwa selain rute Aceh–Penang, terdapat dua rute Ro-Ro lain yang sedang dibahas antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Melaka–Dumai dan Johor–Batam. S ementara itu, Teuku Faisal menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur secara langsung di Pelabuhan Krueng Geukueh. “Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi kehadiran Atase Perhubungan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan ini merupakan satu langkah maju bagi upaya Pemerintah Aceh untuk mendorong terbukanya konektivitas langsung dengan menggunakan Ro-Ro Krueng Geukueh–Penang. Tadi kita sama-sama sudah mendengar ada evaluasi-evaluasi, ada saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan. Dan ini menjadi PR bagi kita untuk kita persiapkan lebih matang,” ujar Teuku Faisal. Kadishub Aceh juga menambahkan bahwa KBRI Kuala Lumpur merupakan ujung tombak diplomasi Indonesia di Malaysia. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mengharapkan dukungan yang lebih kuat (powerful) dalam forum-forum diplomasi bilateral Indonesia–Malaysia. “Kami atas nama Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI di Kuala Lumpur yang telah bekerja keras mendukung visi dan misi Gubernur Aceh. Kami mohon dukungan terus dari Pak Menteri Perhubungan dan Pak Dubes, sehingga kita bisa segera merealisasikan pelayaran Ro-Ro Aceh ke Penang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata di Aceh,” tutup Teuku Faisal.    

Dinas Perhubungan Aceh berkolaborasi dengan PT Capella Dinamik Nusantara, Ditlantas Polda Aceh, dan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Sosialisasi Safety Riding bagi mahasiswa di Balee Keurukon, FT USK Banda Aceh, Kamis (24/9/2026). Mengusung tema unik “Secangkir Kopi Sejuta Mimpi”, kegiatan edukatif ini digelar sebagai langkah konkret membangun budaya dan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan generasi muda – kelompok usia produktif yang menjadi penentu masa depan bangsa. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Aceh, Diana Devi, menegaskan bahwa keselamatan berkendara merupakan fondasi utama bagi para mahasiswa dalam menjaga diri serta menggapai cita-cita mereka. “Tema ‘Secangkir Kopi Sejuta Mimpi’ membawa pesan mendalam bahwa setiap mahasiswa memiliki impian besar yang harus diperjuangkan hingga tuntas. Perjalanan menuju cita-cita tersebut jangan sampai terhenti di jalan raya hanya akibat kelalaian saat berkendara,” ujar Diana. Diana menjelaskan, pemahaman safety riding tidak sebatas pada keterampilan teknis mengendalikan kendaraan, melainkan pembentukan sikap, etika, dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan. “Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga bagaimana kita menjaga diri sendiri dan menghargai keselamatan orang lain. Berkendaralah dengan bijak, patuhi aturan, gunakan perlengkapan keselamatan, dan jadilah pelopor keselamatan lalu lintas. Karena mimpi yang besar membutuhkan perjalanan panjang yang aman,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Diana turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Dekan FT USK, Ditlantas Polda Aceh, PT Capella Dinamik Nusantara, serta seluruh pihak yang telah bersinergi mendukung acara ini. Ia berharap mahasiswa FT USK dapat menjadi agen perubahan (agent of change) sekaligus pelopor keselamatan lalu lintas di kampus maupun masyarakat. Kegiatan yang diikuti secara antusias oleh puluhan mahasiswa ini menghadirkan edukasi berkendara aman, simulasi teknik berkendara, hingga diskusi etika berlalu lintas. Sejumlah narasumber kompeten hadir membekali para peserta, di antaranya Kasi Cegah Tindak Subditkamsel Ditlantas Polda Aceh Kompol Elputri, S.E., Safety Riding Instructor PT Capella Dinamik Nusantara Reza Novendri, serta Ketua DPD Aski Aceh & Barista Kopikar Zulfikar.  

Banda Aceh – Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 ruas Padang Tiji-Seulimeum akan ditutup sementara mulai 9 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga 11 September 2026 pukul 07.00 WIB. Penutupan sementara pengoperasian fungsional tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO), guna mendukung proses pengujian terhadap ruas tol tersebut. Penutupan sementara tersebut berdasarkan persetujuan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui surat tertanggal 7 September 2026. Dalam surat tersebut, Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati meminta PT Hutama Karya melakukan penutupan sementara pengoperasian fungsional ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 selama pelaksanaan ULFO. “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) pada tanggal 9-10 September 2026, PT Hutama Karya (Persero) agar melakukan penutupan sementara pengoperasian fungsional guna mendukung kelancaran pelaksanaan ULFO tersebut,” demikian bunyi surat Kepala BPJT. BPJT juga meminta PT Hutama Karya melakukan sosialisasi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan, kepolisian serta instansi terkait lainnya selama masa penutupan. Setelah pelaksanaan ULFO berakhir, pengoperasian fungsional ruas tersebut dapat dilanjutkan kembali dengan mengedepankan prinsip keselamatan pengguna jalan serta pengawasan dari pihak kepolisian setempat. ULFO sendiri dijadwalkan berlangsung melalui peninjauan lapangan pada 9 September 2026 dan dilanjutkan pada 10 September 2026 apabila masih diperlukan. Agenda tersebut juga mencakup penyusunan draf berita acara. Sebelumnya, PT Hutama Karya menyampaikan bahwa ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum telah beroperasi secara fungsional sejak 24 Desember 2025. Pengoperasian tersebut berlangsung bersamaan dengan sejumlah pekerjaan konstruksi yang masih berjalan. Penutupan sementara ini menjadi bagian dari tahapan ULFO sebelum pengoperasian fungsional ruas tol tersebut dilanjutkan kembali dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan. []  

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia, yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026). Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan diikuti Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait. Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. “Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut,” kata Faisal. Faisal menilai, penugasan kepada PT PEMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis business to business. Di sisi lain, Pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, seperti tarif, jadwal pelayaran dan prioritas muatan. “Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” kata Faisal. Faisal mengatakan, saat ini pihaknya menunggu PT PEMA untuk menyampaikan proposal kepada Pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026. Selanjutnya, pada 2-3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PEMA. “Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal. Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan program prioritas gubernur sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung. “Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi, kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan-imigrasi-karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan. []

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST, MT meminta pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh diperketat sebagai langkah pencegahan dini, menyusul sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 500.11/984 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Imbauan Keselamatan Pelayaran pada Angkutan Penyeberangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Aceh menjaga keselamatan pelayanan penyeberangan yang selama ini melayani masyarakat pada lintasan Ulee Lheue–Balohan, Ulee Lheue – Pulo Aceh, Calang – Sinabang, Meulaboh–Sinabang, Labuhan Haji–Sinabang, Singkil – Sinabang serta Singkil–Pulau Banyak dan sekitarnya. Hingga saat ini seluruh lintasan tersebut beroperasi normal dan dalam kondisi terkendali. Dalam surat tersebut, T. Faisal meminta seluruh pihak terkait mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar peristiwa kecelakaan serupa tidak terulang, khususnya dalam pelayanan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh. “Kita perlu mengambil langkah-langkah antisipatif agar peristiwa serupa tidak terulang, khususnya di wilayah Aceh,” kata T. Faisal seperti dikutip dari surat imbauan tersebut. Salah satu poin yang ditekankan adalah memastikan seluruh kapal penyeberangan yang beroperasi dalam kondisi laik laut. Pemeriksaan berkala terhadap seluruh komponen kapal juga diminta dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap memenuhi aspek keselamatan. Untuk penumpang, Dishub Aceh meminta agar tiket yang digunakan sesuai dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi warga negara asing. Seluruh penumpang juga harus tercatat dalam manifest dan jumlahnya tidak boleh melebihi kapasitas muatan kapal yang telah ditetapkan. Kesesuaian data tiket dan identitas ini penting agar setiap penumpang dapat teridentifikasi dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat. Aspek muatan juga menjadi perhatian. Kapal penyeberangan diminta tidak memuat kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan/atau membawa barang-barang berbahaya tanpa izin serta tanpa memenuhi prosedur keselamatan yang sesuai. Untuk mengantisipasi kejadian man overboard atau penumpang terjatuh ke laut, kapal harus dipastikan memiliki pagar pengaman dalam kondisi kokoh. Edukasi keselamatan kepada seluruh penumpang juga perlu dilakukan, disertai perhatian terhadap penerangan saat pelayaran malam hari dan pengawasan ketat oleh awak kapal. Kondisi cuaca sebelum keberangkatan juga harus menjadi perhatian. Dishub Aceh meminta pihak terkait memperhatikan laporan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jika terdapat peringatan cuaca buruk, gelombang tinggi, angin kencang, atau kondisi laut yang membahayakan keselamatan penumpang dan kapal, keberangkatan diminta ditunda atau dibatalkan. T. Faisal menegaskan bahwa penundaan keberangkatan akibat cuaca bukanlah bentuk pengurangan pelayanan, melainkan keputusan yang diambil semata-mata demi keselamatan. “Kami mohon pengertian masyarakat apabila sewaktu-waktu jadwal ditunda karena cuaca. Lebih baik menunggu beberapa jam daripada mengambil risiko yang tidak perlu,” ujarnya. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan diminta diterapkan secara ketat pada seluruh tahapan operasional, baik di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan. Dishub Aceh juga mengajak masyarakat turut berperan menjaga keselamatan pelayaran, antara lain dengan membeli tiket secara mandiri melalui kanal resmi, mencantumkan data diri yang benar, mengikuti arahan petugas dan awak kapal, serta tidak memaksakan diri naik apabila kapal telah mencapai kapasitas. Masyarakat juga diimbau menyampaikan laporan kepada petugas pelabuhan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi membahayakan keselamatan. Imbauan keselamatan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Aceh, yakni KSOP Kelas IV Malahayati, KSOP Kelas IV Sabang, UPP Kelas III Calang, UPP Kelas III Tapaktuan, UPP Kelas III Singkil, UPP Kelas III Sinabang, BPTD Kelas II Aceh, UPTD PPP Wilayah I dan Wilayah II Dishub Aceh, BPKS Sabang, serta General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh dan Cabang Singkil. T. Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi dan operator yang selama ini menjaga kelancaran pelayanan penyeberangan di Aceh, dan berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat. “Keselamatan adalah pelayanan yang paling mendasar. Setiap penumpang yang naik ke kapal kita adalah keluarga bagi seseorang, dan tugas kita bersama adalah memastikan mereka tiba dengan selamat,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terhadap regulasi perizinan dan operasional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Sosialisasi dan Koordinasi Perusahaan Angkutan AKDP di Portola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Kamis, 20 Agustus 2026. Teuku Faisal mengingatkan bahwa kepatuhan regulasi bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan pilar utama dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen antara Pemerintah, perusahaan angkutan, dan seluruh pihak terkait. Kita berharap setiap perusahaan AKDP bisa semakin tertib secara administrasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” ungkapnya. Guna menjamin keselamatan penumpang angkutan AKDP, Dishub Aceh bersama pemangku kepentingan seperti Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kelas II Aceh, DPMPTSP Aceh, DPD Organda Aceh, dan PT Jasa Raharja Aceh secara konsisten terus melakukan inspeksi angkutan umum. Inspeksi ini mencakup pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan jalan, baik secara teknis maupun administrasi, guna memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menekan potensi kecelakaan. Menyikapi rendahnya angka perusahaan yang tertib secara administrasi, Teuku Faisal mengingatkan perusahaan yang tidak patuh bisa dikenakan sanksi administrasi hingga dipertimbangkan untuk pencabutan izin penyelenggaraan yang mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum AKDP Aceh. Di akhir sambutannya, Teuku Faisal berharap forum koordinasi ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, tetapi memicu tindak lanjut nyata di lapangan dari seluruh pihak. “Mari kita bersama-sama membangun budaya keselamatan dan memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum di Aceh,” tutupnya. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh DPMPTSP Aceh, Ditlantas Polda Aceh, dan Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Provinsi Aceh.