Tag: acehhebat

Bagi banyak orang, India terasa jauh. Tapi tidak bagi Aceh. Kepulauan Andaman & Nicobar — wilayah India di tengah Samudra Hindia — justru berada lebih dekat ke Sabang dibanding ke daratan India sendiri. Titik paling selatan Nicobar bahkan hanya berjarak sekitar 150 kilometer dari ujung Aceh. Langkah ini bukan sekadar gagasan daerah, dan bukan pula wacana baru. Rintisannya telah berjalan hampir satu dekade. Pada 2018, Presiden Joko Widodo dan PM Modi menandatangani Visi Bersama Kerja Sama Maritim di Indo-Pasifik yang mengamanatkan penguatan konektivitas antara Kepulauan Andaman & Nicobar dengan provinsi-provinsi di Sumatra, termasuk Aceh. Dari kesepakatan itu lahir Joint Task Force konektivitas Aceh–Andaman, yang pertemuan pertamanya digelar di Banda Aceh pada 2019 dan pertemuan keduanya di Port Blair, India, pada 2022. Pertemuan terbaru antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi menjadi kelanjutan dari proses panjang tersebut. Dalam kunjungan kenegaraan Modi ke Jakarta pada 7 Juli 2026, keduanya menegaskan kembali komitmen mengembangkan Pelabuhan Sabang sebagai penghubung strategis Indonesia–India, sekaligus mendorong konektivitas antara Aceh dan Kepulauan Andaman & Nicobar. Di hadapan DPR RI, Modi menggambarkan hamparan kerja sama itu membentang “Dari Sabang sampai Nicobar”, dan mengingatkan bahwa pantai kedua negara hanya terpisah sekitar 150 kilometer. Komitmen yang telah menguat inilah yang kini digarap di tingkat teknis oleh Pemerintah Aceh. Melalui Dinas Perhubungan Aceh, digelar rapat koordinasi lintas sektor pada Selasa (21/7/2026) untuk mempercepat pembukaan jalur pelayaran langsung Aceh–Andaman & Nicobar. Salah satu agenda rakor adalah menyiapkan pertemuan ketiga Joint Task Force — kelanjutan langsung dari dua pertemuan sebelumnya. Jika terwujud, Aceh berpotensi menjadi pintu gerbang perdagangan Indonesia menuju India melalui laut, menerjemahkan kesepakatan yang telah dirintis sejak 2018 menjadi pelayaran yang nyata. “Kita berharap pelayaran ini bisa terlaksana dalam waktu yang tidak lama,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, yang memimpin langsung rapat tersebut. Jalur ini membuka peluang produk unggulan Aceh menyeberang langsung ke pasar baru, sekaligus menghidupkan peran pelabuhan-pelabuhan Aceh — seperti Sabang dan Malahayati — sebagai simpul perdagangan internasional. Sebaliknya, komoditas dari Andaman & Nicobar juga berpeluang masuk ke Aceh. Arus barang dua arah ini bisa menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di sektor pelabuhan, logistik, dan perdagangan. Agar jalur ini benar-benar aman dan legal, ada tiga pekerjaan rumah yang tengah dimatangkan. Pertama, kapalnya harus siap dan aman — armada yang digunakan wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran internasional. Kedua, barang yang dikirim harus sesuai aturan, sehingga produk dari kedua wilayah perlu lolos ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS). Ketiga, kesiapan pelabuhan Aceh — termasuk Sabang dan Malahayati — untuk melayani lalu lintas kargo laut, sekaligus dimatangkannya persiapan pertemuan lanjutan tim gabungan (Joint Task Force) Aceh–Andaman. Salah satu jalan yang tengah diupayakan Dishub Aceh adalah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar menerbitkan aturan khusus perdagangan lintas negara (barter trade) antara Indonesia dan India — mirip aturan yang dulu pernah diterbitkan untuk pelayaran Indonesia–Malaysia. “Kita akan coba usulkan ke Kemenhub RI agar kegiatan pelayaran Aceh–Andaman & Nicobar bisa terealisasi,” kata Teuku Faisal. Ia menegaskan, keselamatan tetap menjadi syarat utama dalam setiap pelayaran antarnegara. Rapat ini melibatkan banyak pihak — mulai dari otoritas pelabuhan, bea cukai, imigrasi, hingga karantina — untuk memastikan semua aspek siap sebelum kapal pertama benar-benar berlayar.

BANDA ACEH – Memasuki hari terakhir masa libur sekolah, aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Minggu (12/07) terpantau masih sangat padat. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi yang memadati area parkir pelabuhan menjelang keberangkatan kapal terakhir menuju Sabang. Berdasarkan pantauan di lapangan, arus penyeberangan hari ini didominasi oleh warga Kota Sabang yang kembali ke daerah asal setelah menghabiskan masa liburan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Menanggapi lonjakan penumpang tersebut, pihak pengelola pelabuhan memastikan bahwa operasional penyeberangan tetap berjalan lancar dan terkendali. Seluruh jadwal pelayaran tetap dipatuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh operator kapal. Guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di area pelabuhan, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama unsur terkait lainnya terus bersiaga. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan serta memandu alur penumpang, baik di area terminal maupun di dermaga, untuk memastikan proses embarkasi berlangsung dengan aman dan nyaman hingga keberangkatan kapal terakhir. Pihak pelabuhan kembali mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar senantiasa memperhatikan jadwal keberangkatan kapal masing-masing. Masyarakat diharapkan untuk tiba di pelabuhan lebih awal guna menghindari antrean panjang serta mematuhi segala arahan petugas di lapangan. Kepatuhan terhadap prosedur dan arahan petugas sangat penting demi mewujudkan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.

Banda Aceh, 5 Juli 2026 – Setiap perjalanan memiliki cerita. Bagi KMP Aceh Hebat 2, perjalanan itu kini memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh pascainsiden di ruang mesin yang terjadi beberapa waktu lalu, kapal tersebut resmi dinyatakan laik laut dan siap kembali menghubungkan Banda Aceh dan Sabang. Pada Sabtu (4/7), KMP Aceh Hebat 2 menjalani pemeriksaan kelaiklautan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Marine Inspector KSOP Malahayati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran dan siap kembali beroperasi mulai Minggu (5/7). General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan pengoperasian kembali kapal merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. “Kembalinya KMP Aceh Hebat 2 merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Bagi kami, keselamatan tidak bisa ditawar. Kapal baru kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan laik laut, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan penyeberangan dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Andri. Sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, pada Sabtu (4/7) ASDP bersama seluruh unsur yang terlibat juga menggelar doa bersama untuk keselamatan penumpang, awak kapal, serta kelancaran operasional KMP Aceh Hebat 2. Tentunya, momentum tersebut menjadi simbol harapan agar kapal dapat kembali menjalankan perannya sebagai penghubung utama Banda Aceh–Sabang dengan pelayanan yang selamat, nyaman, dan andal. Sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat, KMP Aceh Hebat 2 akan kembali beroperasi mulai Minggu, 5 Juli 2026, dengan keberangkatan perdana pukul 08.00 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Balohan, Sabang. Sebelumnya, insiden di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 menjadi perhatian publik. Sejak awal kejadian, ASDP bergerak cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menangani para korban, memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan melalui penyesuaian operasional armada, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengesampingkan standar keselamatan. Kepercayaan Publik Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan bahwa pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. “Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan ASDP. KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan kelaiklautan dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan oleh otoritas yang berwenang. Kami berharap kehadiran kembali kapal ini semakin memperkuat konektivitas Banda Aceh–Sabang, mendukung mobilitas masyarakat, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Windy. ASDP berharap beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 dapat semakin memperlancar konektivitas antara Banda Aceh dan Sabang yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap layanan publik harus selalu dibangun di atas fondasi keselamatan, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Aceh Besar – Forum Lalu Lintas Aceh menggelar operasi gabungan penertiban angkutan penumpang ilegal di kawasan Leupung, Aceh Besar, Jumat (22/5/2026) malam. Operasi tersebut juga menyasar angkutan penumpang umum berpelat hitam yang marak beroperasi di jalur Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan (Barsela). Kegiatan penertiban itu melibatkan unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Pomdam Iskandar Muda, Jasa Raharja, dan Organda Aceh. Hadir langsung dalam kegiatan itu Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan puluhan kendaraan di jalan. Mobil pribadi yang dicurigai membawa penumpang secara illegal diarahkan masuk ke area masjid Leupung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain penindakan kepada angkutan, petugas juga memberikan edukasi kepada penumpang terkait risiko menggunakan angkutan ilegal, terutama apabila terjadi kecelakaan di jalan karena kendaraan tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai angkutan umum. Kabid Angkutan Jalan Dishub Aceh, Amarullah, mengatakan operasi gabungan tersebut difokuskan pada penertiban angkutan penumpang berpelat hitam, seperti mobil Innova dan kendaraan pribadi lain yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. “Target kita angkutan umum plat hitam dan angkutan illegal. Saat ini sangat banyak bergerak di Kota Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan Aceh. Penindakan dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” kata Amarullah di sela kegiatan. Menurut dia, operasi tersebut bertujuan memberi peringatan kepada pelaku usaha transportasi agar mematuhi aturan demi keselamatan penumpang dan terciptanya ketertiban usaha angkutan umum. Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen penertiban angkutan ilegal dalam rapat Forum Lalu Lintas yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh pada 4 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyebut langkah tersebut diambil sebagai respon atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. “Banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin, bahkan menggunakan pelat hitam. Mereka tidak memiliki asuransi dan tidak memenuhi standar keselamatan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran pemerintah di jalan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan akibat penggunaan angkutan ilegal yang kini beroperasi secara terbuka. “Kita ingin memastikan negara hadir untuk melindungi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, pelanggaran seperti ini harus diminimalkan,” kata Faisal.

Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar maskapai Arab Saudi memperoleh izin khusus untuk singgah sekaligus mengangkut penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) Aceh Besar. Skema tersebut dikenal sebagai technical stop with traffic rights, yang memungkinkan maskapai asing singgah sekaligus membawa jamaah umrah asal Aceh menuju Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan langsung Gubernur Aceh melalui surat resmi kepada Presiden RI tertanggal 29 April 2026 terkait dukungan kebijakan akselerasi penerbangan umrah dari Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan kebijakan itu sangat penting untuk membuka peluang penerbangan umrah langsung yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat Aceh. “Bapak Gubernur meminta dukungan agar maskapai Arab Saudi dapat memperoleh izin technical stop with traffic rights di Bandara BTJ,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 14 Mei 2026. Menurut Faisal, melalui diskusi intensif dengan GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda, skema tersebut dibutuhkan karena selama ini jamaah umrah Aceh masih menghadapi tingginya biaya perjalanan akibat keterbatasan penerbangan langsung dari Aceh. “Selama ini jamaah banyak menggunakan rute transit melalui Kuala Lumpur. Selain membuat perjalanan lebih panjang, kondisi ini juga menyebabkan biaya tiket lebih mahal.” T. Faisal menjelaskan, izin technical stop with traffic rights memungkinkan maskapai Arab Saudi singgah di BTJ sekaligus mengangkut penumpang dari Aceh menuju Arab Saudi. Faisal menyebutkan, langkah itu menjadi solusi penting di tengah keterbatasan armada badan lebar maskapai nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan penerbangan reguler langsung dengan harga kompetitif. Pemerintah Aceh menilai kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan biaya umrah yang lebih terjangkau, tetapi juga dapat mengurangi kebocoran devisa negara akibat dominasi transit luar negeri. “Potensi jamaah umrah Aceh mencapai sekitar 32 ribu orang per tahun. Kalau penerbangan langsung bisa dibuka dari BTJ, manfaat ekonominya juga besar bagi Aceh dan Indonesia,” ujar T. Faisal. “Harapan Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Aceh, tentu penerbangan langsung umrah dari BTJ benar-benar bisa terwujud sehingga masyarakat Aceh mendapatkan akses perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau,” ujar Faisal lagi. Selain dukungan izin penerbangan, Pemerintah Aceh juga meminta dukungan pemerintah pusat agar harga avtur di Bandara Sultan Iskandar Muda dapat lebih kompetitif. T. Faisal menjelaskan, harga avtur menjadi salah satu komponen utama dalam operasional penerbangan yang sangat mempengaruhi perhitungan maskapai untuk membuka rute baru. “Bapak Gubernur juga meminta dukungan kepada Bapak Presiden agar harga avtur di BTJ bisa lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan minat maskapai membuka penerbangan langsung dari Aceh,” kata Faisal. Menurutnya, apabila biaya operasional maskapai dapat ditekan, maka peluang hadirnya penerbangan langsung umrah dari BTJ akan semakin besar dan berdampak langsung bagi masyarakat. []

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus menggratiskan moda transportasi umum Trans Koetaradja bagi masyarakat Aceh sebagai upaya membantu menekan biaya transportasi harian sekaligus mendorong penggunaan angkutan umum yang aman dan nyaman. Penegasan tersebut disampaikan M. Nasir pada Tasyakur 1 Dekade Pelayanan Trans Koetaradja yang digelar Dinas Perhubungan Aceh di Depo Trans Koetaradja Komplek Terminal Tipe A Batoh, Rabu (13/5). “Saya akan sampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, dan pimpinan DPRA agar layanan ini bisa tetap gratis. Kita berharap layanan ini bukan hanya bertahan 10 tahun, tetapi bisa sampai 20 tahun dan seterusnya tetap menjadi layanan transportasi utama masyarakat Aceh,” kata M. Nasir. Menurutnya, keberadaan transportasi publik gratis tersebut sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya hidup, khususnya pengeluaran transportasi harian. Ia menyebut masyarakat perkotaan dapat menghabiskan sekitar 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. “Kalau masyarakat konsisten menggunakan Trans Koetaradja, pengeluaran transportasi bisa ditekan dan anggarannya dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Ini kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya. M. Nasir turut mengapresiasi Dinas Perhubungan Aceh yang dinilainya berhasil menghadirkan inovasi pada transportasi publik hingga mendapat perhatian nasional, termasuk saat pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. “Kepala Dinas Perhubungan ini salah satu yang paling inovatif. Mampu membuat sistem transportasi yang mendapatkan apresiasi dari seluruh provinsi saat PON. Teruslah berinovasi membangun transportasi Aceh menuju yang terbaik,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, mengatakan perjalanan 10 tahun Trans Koetaradja bukan sekadar hitungan waktu, melainkan bentuk komitmen Pemerintah Aceh menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat. “Sepuluh tahun perjalanan ini bukan sekadar tentang waktu, tetapi tentang komitmen pemerintah Aceh, dedikasi, dan upaya bersama dalam menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan,” kata Faisal. Ia menegaskan, layanan gratis Trans Koetaradja yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh menjadi bukti keberpihakan Pemerintah Aceh dalam membantu mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi sehari-hari. “Tidak ada satu provinsi pun yang menggratiskan layanan transportasi seperti ini selama 10 tahun penuh. Dengan gratisnya layanan Trans Koetaradja, masyarakat memiliki opsi mobilitas yang terjangkau,” ujar Kadishub. Faisal menyebutkan sejak diluncutkan pada 2 Mei 2016 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Trans Koetaradja telah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. “Trans Koetaradja telah menjadi saksi ribuan perjalanan. Mengantar anak-anak ke sekolah, pekerja mencari nafkah, para ibu berbelanja, hingga generasi muda meraih cita-cita. Trans Koetaradja bukan hanya alat transportasi, tetapi juga jembatan menuju masa depan,” kata Faisal. Selama 10 tahun beroperasi, layanan Trans Koetaradja tercatat telah melayani lebih dari 10 juta penumpang yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk meningkatkan pelayanan, Trans Koetaradja kini juga telah meluncurkan inovasi baru berupa layanan Q-Raja dan Kartu Raja. Q-Raja merupakan sistem check in menggunakan QR code, sementara Kartu Raja disiapkan bagi penumpang yang belum terbiasa menggunakan smartphone. Rangkaian kegiatan juga diisi tausiah agama oleh Ustadz H. Masrul Aidi Lc., MA, pimpinan Pondok Pesantren Babul Maghfirah Aceh Besar. Dalam tausiahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga pelayanan publik sebagai bagian dari ibadah dan dakwah. “Dalam Islam, ibadah tertinggi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yakinlah perjalanan yang aman dan menyenangkan itu juga bernilai ibadah,” ujar Ustadz Masrul Aidi. Acara tersebut turut dihadiri anggota DPRA Fraksi PKB Munawar, Asisten Ombudsman Aceh Aulia, perwakilan Dirlantas Polda Aceh Erwin, Kepala Inspektorat Aceh Abdullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Dekan Fakultas Teknik USK, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Satpol PP Banda Aceh dan Aceh Besar, Kasat Lantas Polresta Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Balai Transportasi Darat Aceh, Ketua Organda Aceh H. Ramli, Ketua Jasa Raharja Aceh, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Direktur Amanah, Kepala UPTD Trans Koetaradja, serta seluruh pejabat Dishub Aceh. []

Rencana pengembangan perkeretaapian Aceh ke depan perlu dikaji ulang secara komprehensif agar pembangunannya dapat dipercepat dan segera bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Perkeretaapian di Wilayah Aceh bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan pada Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Perwakilan Bappeda Aceh serta sejumlah pejabat struktural Dishub Aceh. Melalui rakor tersebut, Teuku Faisal ingin mengetahui kondisi sarana dan prasarana kereta api Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh beberapa waktu yang lalu. Di samping itu, progres rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas perkeretaapian serta rencana pengembangan jaringan kereta api Aceh di masa yang akan datang menjadi topik pembahasan yang cukup serius. “Kita mendorong Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kereta api Aceh agar segera bermanfaat mendukung mobilitas barang dan orang di Aceh. Apalagi kereta api merupakan moda yang paling efisien,” sebut Teuku Faisal. Selain itu, Teuku Faisal juga menyoroti pentingnya dilakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap jaringan kereta api Aceh karena dinamika di lapangan yang cukup tinggi baik akibat penyesuaian tata ruang wilayah, pembangunan, maupun dampak akibat bencana. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat merencanakan memprioritaskan pembangunan jaringan kereta api Aceh-Sumatera Utara (Aceh-Besitang) sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur dan menurunkan biaya logistik. Proyek ini merupakan bagian dari percepatan pengembangan Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) guna memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Oleh sebab itu, kata Teuku Faisal, Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh siap mendukung agar rencana pembangunan ke depan sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas nasional dan menekan biaya logistik. . Pada kesempatan yang sama, Kepala BTP Kelas I Medan Jimmy Michael Gultom menyambut baik usulan Kadishub Aceh terkait penataan ulang rencana pembangunan kereta api Aceh. Jimmy menilai dukungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan jaringan kereta api sangat dibutuhkan. . Berdasarkan paparan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, terdapat 65 titik lokasi yang terdampak bencana pada fasilitas prasarana kereta api Aceh lintas Lhokseumawe (Muara Satu) – Bireuen (Kuta Blang). Kondisi ini menyebabkan angkutan kereta api perintis Aceh yang dioperasikan oleh PT KAI terhenti.

Lonjakan kecelakaan usia produktif menuntut integrasi pendidikan keselamatan sejak sekolah dasar. Seperti di mancanegara, ini adalah investasi jangka panjang demi menyelamatkan masa depan bangsa. Pendidikan keselamatan lalu lintas di mancanegara umumnya tidak hanya berfokus pada pengenalan rambu, tetapi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan pembentukan karakter sejak usia dini. Pendekatannya sering kali menggabungkan aspek psikologi, infrastruktur yang mendukung pembelajaran, serta penegakan hukum yang ketat. Belanda: Lisensi Bersepeda (Verkeersexamen) Belanda merupakan salah satu negara terbaik dalam integrasi transportasi. Anak-anak di sana tidak hanya belajar teori, tetapi harus mengikuti Ujian Lalu Lintas Nasional. • Praktik langsung, di tingkat sekolah dasar, siswa wajib mengikuti ujian praktik bersepeda di jalan raya yang diawasi oleh polisi dan sukarelawan. • Infrastruktur edukatif, banyak kota memiliki taman lalu lintas (traffic gardens), anak-anak bisa berlatih dalam simulasi kota kecil yang aman. Jepang: Budaya Mandiri dan Omoiyari Jepang menekankan pada kemandirian dan etika berkendara yang disebut Omoiyari (empati/tenggang rasa). • Berjalan kaki ke sekolah, sejak usia 6 tahun, anak-anak dilatih berjalan kaki ke sekolah secara berkelompok tanpa pendampingan orang tua. Ini secara tidak langsung mengajarkan mereka cara menyeberang dan memahami ritme lalu lintas. • Pelatihan lansia, mengingat populasi lansia yang tinggi, Jepang memiliki program edukasi khusus dan pembaruan lisensi yang ketat bagi pengemudi lanjut usia untuk menekan angka kecelakaan. Swedia: Visi Zero (Vision Zero) Swedia adalah pelopor konsep Vision Zero, yang menyatakan bahwa tidak ada jumlah kematian yang dapat diterima di jalan raya. • Tanggung jawab system, pendidikan di Swedia menekankan bahwa manusia bisa melakukan kesalahan (human error), sehingga edukasi dibarengi dengan desain infrastruktur yang “memaafkan” kesalahan tersebut (seperti pembatas jalan yang fleksibel dan zona 30 km/jam). • Kurikulum berkelanjutan, pendidikan keselamatan jalan adalah bagian dari materi wajib yang diajarkan secara spiral (berulang dengan tingkat kesulitan meningkat) dari TK hingga SMA. Jerman: Edukasi Lalu Lintas (Verkehrserziehung) Jerman memiliki sistem yang sangat terstruktur dalam mendidik calon pengemudi maupun pejalan kaki. • Sekolah mengemudi yang ketat, untuk mendapatkan SIM, warga Jerman harus melewati kursus teori dan praktik yang sangat mendalam, termasuk latihan di jalur Autobahn dan berkendara malam hari. • Polisi Masuk Sekolah, polisi lalu lintas secara rutin datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi dan memandu simulasi bersepeda bagi siswa kelas 4 SD. Pentingnya pengintegrasian pendidikan keselamatan lalu lintas ke dalam kurikulum di Indonesia bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kecelakaan yang didominasi oleh usia produktif. Alasan fundamental mengapa kurikulum ini menjadi sangat krusial di Indonesia. Pertama, membangun budaya keselamatan sejak dini. Perubahan perilaku tidak bisa terjadi secara instan melalui penilangan di jalan raya saja. Dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, etika berlalu lintas dipandang sebagai bagian dari norma sosial dan karakter bangsa, bukan sekadar ketakutan pada denda. Anak-anak yang teredukasi dengan baik sering kali menjadi “pengingat” bagi orang tua mereka saat berkendara, yang secara tidak langsung memperluas jangkauan edukasi ke lingkup keluarga. Kedua, menekan angka fatalitas usia produktif. Berdasarkan data Korlantas Polri, sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas berada pada rentang usia remaja hingga dewasa muda. Banyak siswa SMP dan SMA di Indonesia yang sudah mengendarai sepeda motor sebelum memiliki SIM karena kebutuhan mobilitas. Kurikulum keselamatan memberikan pemahaman mengenai risiko teknis dan hukum yang selama ini sering diabaikan. Selain itu, untuk melindungi usia produktif dari kecelakaan berarti melindungi potensi ekonomi dan masa depan bangsa. Ketiga, memahami etika di ruang publik. Jalan raya adalah ruang publik yang paling demokratis sekaligus paling berbahaya. Kurikulum ini mengajarkan tentang hierarki pengguna jalan, yakni memberikan pemahaman bahwa pejalan kaki dan pesepeda memiliki prioritas utama dibandingkan kendaraan bermotor. Disampin itu membentuk toleransi dan empati. Dengan mengurangi budaya arogan atau “adu cepat” di jalan yang sering menjadi pemicu kecelakaan maupun konflik sosial (road rage). Keempat, standarisasi pengetahuan secara nasional. Selama ini, pengetahuan lalu lintas di Indonesia sering kali bersifat fragmentaris (potongan-potongan informasi). Kurikulum memastikan setiap anak, baik di kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan standar informasi yang sama mengenai arti rambu, cara menyeberang yang benar, dan penggunaan alat keselamatan (helm SNI dan sabuk pengaman). Seiring berkembangnya infrastruktur seperti jalan tol dan kendaraan listrik, kurikulum membantu masyarakat beradaptasi dengan aturan-aturan baru yang lebih kompleks. Implementasi di Indonesia Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan keselamatan jalan di Indonesia idealnya tidak hanya berhenti pada teori di buku teks, tetapi juga melibatkan dengan memasukkan materi lalu lintas ke dalam soal-soal matematika (misalnya menghitung jarak pengereman) atau fisika (tentang momentum dan gaya gesek). Pemanfaatan fasilitas praktik agar siswa dapat merasakan simulasi berkendara yang aman tanpa risiko nyata. Diperlukan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian untuk memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kondisi lapangan. Tanpa kurikulum yang kuat, upaya perbaikan infrastruktur jalan yang masif di Indonesia tidak akan memberikan dampak maksimal, karena faktor manusia (human error) tetap menjadi penyebab utama kecelakaan. Sudah saatnya kita memandang pendidikan keselamatan lalu lintas bukan sebagai beban kurikulum tambahan, melainkan sebagai investasi nyawa bagi generasi masa depan. Melalui edukasi yang terstruktur, kita tidak hanya mencetak pengguna jalan yang cerdas, tetapi juga warga negara yang memiliki empati dan rasa tanggung jawab tinggi di ruang publik.

Dinas Perhubungan Aceh berhasil meraih predikat Informatif (Terbaik Kedua) Kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan nilai 97.9 dalam Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang diselenggarkan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) pada tahun 2025. “Kami sangat bersyukur kembali mendapat predikat informatif tahun ini. Tentunya Dishub Aceh akan terus berinovasi dan meningkatkan budaya kerja ASN agar semakin baik lagi kedepannya” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menerima kunjungan Ketua KIA Junaidi di ruang kerjanya pada Rabu, 7 Januari 2026. Teuku Faisal turut mengapresiasi kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kepatuhan keterbukaan informasi publik pada lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah di Aceh yang dilakukan oleh KIA. Menurut Teuku Faisal, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai amanah undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan informasi merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Belajar dari pengalaman di masa darurat bencana kali ini, informasi dari lembaga pemerintah sangat penting karena itulah yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga informasinya pun harus akurat dan transparan,” ungkap Kadishub Aceh saat menceritakan upaya stakeholder perhubungan dalam mengupdate informasi terkait akses jalan yang bisa dilalui. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman bencana Aceh, inovasi serta strategi dalam penyebaran informasi ke publik di masa darurat perlu kolaborasi yang kuat dari semua pihak sehingga informasi yang disebar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Junaidi menyebutkan bahwa salah satu tujuan dilakukan penilaian keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan kepatuhan lembaga publik terhadap pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi. Makanya, saat ini KIA mulai mendorong stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana di Aceh untuk lebih aktif mengupdate informasi terkait penanganan bencana yang telah dilakukan. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue