Tag: #dishub_aceh

Dishub Aceh – ASN Dishub Aceh berhasil menyumbang 89 kantong darah pada kegiatan Donor Darah tahap pertama tahun 2025. Kegiatan donor darah tahap 1 ini berlangsung selama 2 hari, yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada hari Minggu (16/2) dan Kantor Induk Dinas Perhubungan Aceh pada hari Rabu, 19 Februari 2025. Partisipasi ASN Dishub Aceh dalam kegiatan sosial ini cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat ada 177 ASN yang mendaftar untuk mendonorkan darahnya. Namun, 88 di antaranya gagal menyumbang darah mereka karena alasan kesehatan. Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil mengucapkan terima kasih kepada pendonor yang sangat antusias bersedia mendonorkan darahnya demi kemanusian. “Semoga Darah yang kita donorkan dapat bermanfaat bagi sesama. “ Ujar T. Rizki. Data lanjutan mengenai kegiatan donor darah di Dishub Aceh ini dapat diperoleh melalui aplikasi SiKotakBiru, juga bisa diakses di website Dishub Aceh, sehingga pemantauan kegiatan donor darah bisa dilakukan secara real. (AB)

Water barrier berfungsi menjaga keselamatan dan kelancaran dalam arus lalu lintas. Alat pembatas jalan ini terbuat dari bahan material plastik Polyethylene yang berisikan air sebagai pemberat. Bertempat dijalan raya, water barier memiliki kegunaan sebagai pemisah antara lajur cepat dan lambat di jalan tol, mencegah kendaraan masuk ke jalur yang salah, dan meminimalisir risiko kecelakaan, melindungi pekerja yang sedang melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan dari bahaya kendaraan yang melintas, mengatur alur lalu lintas, misalnya saat terjadi kemacetan atau perbaikan jalan, kemudian dalam kasus kecelakaan, dapat membantu meredam benturan dan meminimalisir kerusakan kendaraan. Water barier yang dipindahkan secara sembarangan dapat berdampak bahaya bagi pengguna jalan, tanpa pembatas lajur yang jelas, kendaraan berpotensi masuk ke jalur yang salah, hal ini dapat mengakibatkan tabrakan dengan kendaraan lain yang melaju berlawanan arah, atau bahkan menabrak pekerja yang sedang melakukan perbaikan jalan. Tanpa kehadiran water barrier pengaturan alur lalu lintas menjadi lebih sulit, saat terjadi kemacetan atau perbaikan jalan pengaturan arus lalu lintas akan lebih rumit dan berpotensi menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Dalam kasus kecelakaan tanpa water barrier, benturan antar kendaraan berpotensi menyebabkan kerusakan kendaraan yang lebih parah dan meningkatkan risiko cedera bagi penumpang, begitu juga dengan bahaya bagi pekerja yang sedang melakukan perbaikan jalan akan lebih rentan terhadap bahaya kendaraan yang melintas tanpa adanya pembatas. Keberadaan water barrier disadari memberi maanfaat yang sangat besar sebagai pembatas jalan dan memberikan ruang aman dan meningkatkan keselamatan bagi pekerja di jalan raya.   Penulis : Wildia Ulfita Ladayani* *(Mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry)

BANDA ACEH – Jumlah wisatawan yang memilih berlibur di Sabang pada masa libur panjang 24 – 29 Januari 2025 mengalami lonjakan signifikan. Tercatat ada sebanyak 28.863 pergerakan orang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue selama periode tersebut. Lonjakan penumpang yang menyeberang ke Pulau Weh itu mulai terjadi pada hari Sabtu (25/1) yang mencapai 2.622 orang, dan mulai melandai turun pada hari Selasa (28/1) dengan jumlah wisatawan yang berangkat sebanyak 1.881 orang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh promosi pariwisata yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah serta berbagai festival dan acara yang menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, kemudahan akses transportasi serta keindahan alam Pulau Weh menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan untuk menghabiskan liburan di sana. Di sisi lain, pihak otoritas pelabuhan telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah jadwal keberangkatan kapal dan meningkatkan fasilitas pelayanan di pelabuhan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Sabang.(MR)

REDELONG – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP), Dinas Perhubungan Aceh mengadakan rapat evaluasi pelayanan dan operasional di Terminal Tipe B yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh, Bener Meriah, Jumat, 13 Desember 2024. Rapat yang diselenggarakan di Terminal Tipe B Bener Meriah ini langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, bersama Sekretaris Dinas Teuku Rizki Fadhil. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Koordinator Terminal Tipe B yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Aceh. Pada pertemuan ini, Teuku Faisal mengevaluasi sekaligus mendengar aspirasi dan masukan dari sejumlah Koordinator Terminal Tipe B terkait permasalahan maupun kendala yang dihadapi di tempat masing-masing, mulai dari operasional harian, fasilitas, kebersihan, hingga keamanan. Kadishub Aceh menyampaikan juga bahwa kegiatan seperti ini bisa diteruskan pada tahun-tahun mendatang guna mencari solusi bersama terkait kendala-kendala yang dihadapi. “Saya berterima kasih telah diagendakan acara seperti ini, supaya pelayanan Terminal Tipe B semakin meningkat dan bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” sebutnya. Dirinya berharap setelah evaluasi tahunan ini akan adanya perbaikan-perbaikan dan target pelayanan terminal yang dicapai sehingga bisa berdampak langsung bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Dishub Aceh Erizal menyebutkan, dalam sistem transportasi, terminal menjadi pusat konektivitas suatu wilayah. Di samping itu, terminal juga menjadi pusat informasi terkait jadwal keberangkatan angkutan umum yang beroperasi di Aceh. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan Terminal Tipe B perlu memastikan tercapainya sejumlah target kinerja atau pelayanan, seperti pendataan kendaraan yang masuk/keluar terminal dengan akurat, pelaksanaan inspeksi keselamatan (rampcheck) yang rutin, adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak kendaraan, adanya kepastian jadwal keberangkatan angkutan, serta hilangnya praktik calo di area terminal. “Target pelayanan ini harus dicapai agar Terminal Tipe B beroperasi dengan optimal serta peran dan fungsinya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan umum,” tutur Erizal.(AB)

BANDA ACEH – Puncak pergerakan arus mudik masyarakat pada periode libur akhir tahun 2024 dan tahun baru 2025 diprediksi akan terjadi pada 24 Desember 2024 mendatang. Namun, lonjakan dimulai lebih awal bertepatan dengan libur sekolah pada 20 Desember 2024. Sedangkan arus balik, diperkirakan akan mencapai puncak pada tanggal 1-2 Januari 2025. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat memimpin Rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Aula Multimoda Dishub Aceh, Selasa, 10 Desember 2024. “Hasil survei yang telah kami lakukan, alasan responden libur Nataru 2024/2025 didominasi untuk liburan/wisata sebesar 60,43 persen. Kedua, didominasi untuk mengunjungi orang tua/keluarga sebesar 33,86 persen,” paparnya. Analisa tersebut kata Teuku Faisal berdasarkan hasil survei Dishub Aceh yang dilakukan sejak tanggal 26 November hingga 9 Desember 2024 yang lalu. Teuku Faisal menjelaskan bahwa sektor transportasi di Aceh sudah siap menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat pada masa libur tahun ini. Mulai moda transportasi darat, laut, maupun udara. Di samping itu, Kadishub Aceh juga menyoroti sejumlah isu utama yang kerap terjadi pada masa libur Nataru, seperti titik-titik rawan kemacetan, bencana alam, hingga lokasi rawan kecelakaan. Selain itu, pengawasan terhadap kendaraan ODOL (over dimension over loading) dan kelaikan armada angkutan umum juga patut menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Iqbal Alqudusy, mengatakan kecelakaan lalu lintas di Aceh perlu menjadi perhatian serius. Angka kematian akibat kecelakaan masih cukup tinggi di Aceh. Karenanya kita terus berupaya untuk mengantisipasi agar kecelakaan tidak lagi terjadi (zero accident). Dan perlu kolaborasi dari semua pihak untuk menekan angka fatalitas kecelakan. “Selama periode Januari-November 2024 tercatat sebanyak 3.124 kejadian kecelakaan lalu lintas. Di mana, 606 orang meninggal dunia, jenis kendaraan terlibat kecelakaan didominasi oleh sepeda motor sebanyak 4.137 kendaraan”, ujarnya. Iqbal mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dalam berkendara, khususnya pada objek-objek wisata yang menjadi sasaran saat liburan. Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi BMKG SIM Blang Bintang Aceh Besar, Anang Heriyanto menyampaikan bahwa potensi curah hujan pada umumnya berada di kategori tinggi hampir seluruh wilayah Aceh pada Desember 2024 yang berpotensi banjir di beberapa daerah. Dalam rapat koordinasi ini, turut dihadiri pemangku kepentingan, Jasa Raharja, Organda, BPJN, BPTD Kelas II Aceh, BMKG, Basarnas, Angkasa Pura, ASDP Indonesia Ferry, Pertamina, Hutama Karya, Dinas PUPR Aceh, Dinkes Aceh, Dinas ESDM Aceh, dan Dinas Perindag Aceh.(AP/MR)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh kembali membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan bergengsi sebagai lembaga publik terinformatif kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili Plh. Sekretaris Daerah Aceh Zulkifli kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa, 19 November 2024. Saat membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh, Zulkifli menyebutkan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan setiap tahunnya guna mendorong setiap badan publik agar semakin terbuka dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Semangat implementasi keterbukaan informasi ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang berkenaan dengan pelayanan publik. “Penghargaan seperti ini rutin dilaksanakan oleh KIA untuk mendorong semangat keterbukaan menjadi budaya yang melekat di setiap lembaga publik di Aceh,” sebut Zulkifli. Dengan demikian, tambahnya, lembaga publik semakin memahami betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan sehingga potensi penyelewengan dapat dipersempit. Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Syawaluddin menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam negara hukum yang demokratis. “Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk mengetahui sebuah rencana, program, proses hingga latar belakang dari kebijakan-kebijakan publik yang mempengaruhi kepentingan publik,” ungkap Syawaluddin. Syawaluddin menilai kesadaran badan publik di Indonesia terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi semakin meningkat. Sebagai badan publik, setiap kita tidak hanya menyediakan serta menyajikan informasi di media sosial. “Akan tetapi harus berani melakukan interaksi dan mendengar partisipasi serta respon dari masyarakat. Dari situlah, kepercayaan publik itu akan tumbuh,” pesannya. Selepas menerima penghargaan, Teuku Faisal pada kesempatan itu menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh jajaran di Dinas Perhubungan Aceh atas komitmen dan dedikasi tinggi terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ditunjukkan selama ini. “Alhamdulillah, Dishub Aceh kembali meraih nilai tertinggi dan mampu mempertahankan penghargaan yang sudah dicapai pada tahun lalu. Tentu ini tidak mudah,” ungkapnya. Kadishub Aceh juga menekankan bahwa esensi dari keterbukaan informasi publik ini adalah bagaimana Dishub Aceh selaku badan publik mampu menyediakan kemudahan akses terhadap informasi bagi masyarakat sekaligus menerapkan budaya keterbukaan bagi seluruh ASN. “Transparansi terhadap kinerja, program, serta kebijakan-kebijakan yang kita lakukan harusnya diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga prinsip check and balance bisa terjadi dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan” jelas Teuku Faisal. Sementara itu, Ketua Informasi Aceh Arman Fauzi dalam laporannya menyebutkan, Komisi Informasi Aceh diberi mandat untuk memantau setiap perkembangan, perubahan, dan dinamika yang terjadi di setiap daerah terkait penerapan keterbukaan informasi publik. Jumlah badan publik di Aceh yang memperoleh klasifikasi “Informatif” kian meningkat. Peningkatan ini, sambung Arman, tidak terlepas dari dukungan, kerjasama, dan inovasi semua pihak. Dirinya berharap Aceh ke depan bisa menjadi provinsi yang dikenal lebih transparan serta literasi yang semakin meningkat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Sekda atas dukungan yang telah diberikan selama ini,” ungkap Arman yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Informasi Aceh pada tahun ini. Pencapaian status klasifikasi “Informatif” merupakan penghargaan tertinggi bagi sebuah badan publik yang menyelenggarakan layanan informasi publik. Pada kategori SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, Dinas Perhubungan Aceh memperoleh nilai tertinggi yaitu 98,7 poin. Disusul oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh pada posisi kedua dengan 98,6 poin, dan Dinas Peternakan Aceh pada posisi ketiga dengan 98,6 poin.(AB)

Usai subuh, pria berkumis dan berjenggot tipis itu sudah memakai baju kerjanya yang bercampur hitam dan biru muda. Sepeda motornya ia panaskan terlebih dahulu. Sejurus kemudian, ia pun mantap melaju ke Halte BPKP. Dari halte yang terletak dekat pangglong kayu di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh itu, Maulidin memulai harinya sebagai cleaning service Halte Bus Trans Koetaradja. Ia adalah salah satu petugas kebersihan yang mulai bekerja sejak Maret 2024 hingga saat ini. “Waktu awal bekerja, saya sempat sakit. Karena banyak yang harus dibersihkan dari halte,” sebutnya di depan Halte SD 56 2, Lamglumpang, Kota Banda Aceh. Hingga saat ini, Maulidin bersyukur masih dapat bekerja dengan maksimal setiap harinya, di hari-hari Bus Trans Koetaradja aktif beroperasi. “Alhamdulillah, penghasilan yang saya terima dari pekerjaan ini sangat membantu saya dan keluarga.” Lelaki yang kini menetap di Gampong Lamreung Meunasah Bak Trieng, Aceh Besar itu mulai bekerja dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 13.00 WIB dengan membersihkan sebanyak 11 halte dari Halte BPKP hingga Halte Bung Cala 1 Blang Bintang, Aceh Besar. “Biasanya selesai bersihin tiga halte, baru saya sarapan pagi sambil menikmati kopi Ulee Kareng dekat-dekat sini. Kalau sekarang, perutnya masih kosong Bang, hahaha,” sebutnya sambil tertawa renyah. Lelaki berkacamata itu sudah bekerja selama delapan bulan, ia membersihkan keseluruhan halte dari menyapu, mengepel lantai, mengelap, mencabut rumput yang tumbuh liar, dan lainnya. Maulidin terkadang tidak habis pikir dengan ulah beberapa warga yang tidak menjaga kebersihan halte. Padahal sudah disediakan tong sampah di halte, namun masih ada yang tidak buang sampah pada tempatnya. “Pernah ada yang buang sampah rumah tangga, empat kantong plastik. Ditaruh di kursi tunggu halte. Ada marbot masjid yang lapor saya, lalu di hari lain kedapatan, maka kita tegur baik-baik.” Di halte berwarna biru muda, oranye, dan hijau muda yang mulai beroperasi tahun 2016 itu berbagai polah warga ia temui. Bahkan ada yang berhari-hari dengan sengaja membuang dahaknya di lantai halte. “Itu meluber ke lantai Bang, belum ketemu orangnya. Kalau ketemu, mau kita kasih teguran agar menjaga fasilitas publik ini.” Di hari yang lain, Maulidin pun pernah menemukan halte yang dicat pilok. Ia pun harus membersihkannya.“Beberapa warga kita masih kurang sadar akan kebersihan halte. Untuk itu, saya berharap baik warga maupun pengguna Trans Koetaradja, mari sama-sama kita jaga kebersihan halte,” pungkas Maulidin. Usai membersihkan halte itu, Maulidin menyeberang jalan sambil menenteng sapu lidi, alat pel, dan ember menuju sepeda motornya. Ia pun masih bersemangat. Rakan Moda mungkin pernah ingat, tahun lalu sebuah video sekumpulan remaja merusak lampu halte Trans Koetaradja terekam CCTV. Videonya sudah ditonton satu juta lebih di instagram @dishub_aceh. Akun ini juga pernah membagikan juga orang-orang yang dengan sengaja menurunkan sepeda motor di halte. Perilaku-perilaku yang disampaikan Maulidin dan lainnya, tentu menganggu ketertiban dan kebersihan halte. Padahal kenyamanan halte adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang.(MR)

BANDA ACEH – Yusria Darma dipercaya untuk memimpin kepengurusan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Aceh periode 2024-2027. Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik USK itu dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) MTI Pusat, Haris Muhammadun, bertempat di Hermes Hotel, Senin, 11 November 2024. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-08/KU-MTI/XI/2024 tentang Penetapan Pengurus MTI Wilayah Aceh. Yusria menyampaikan, MTI adalah organisasi profesi yang terhimpun dari birokrasi maupun praktisi yang bergerak untuk memajukan transportasi di Indonesia. “Organisasi ini dibentuk untuk memajukan pembangunan transportasi di Indonesia” ungkapnya. Sementara itu, Sekjend MTI Pusat, Haris Muhammadun mengatakan MTI merupakan organisasi yang concern terhadap isu-isu transportasi. “Dimana pemikiran dan gagasan terkait perkembangan transportasi sangat dibutuhkan disini,” ujarnya. Haris menjelaskan bahwa MTI sendiri telah berkiprah sejak tahun 1985 dan menjadi wadah untuk mengabdi memajukan transportasi di negeri ini. “Selamat kepada pengurus yang dilantik, saya yakin dapat berkiprah untuk perkembangan transportasi Aceh yang lebih baik lagi,” tutupnya. Selain pelantikan pengurus MTI Wilayah Aceh, pada saat yang sama juga dilaksanakan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (IKAALL-STTD) Aceh Periode 2023 – 2027. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal mengharapkan pengurus MTI Aceh dan IKAALL Aceh yang baru dikukuhkan hendaknya memberikan kritikan dan masukan yang konstruktif serta positif untuk pengembangan transportasi Aceh ke depan. “Harapan itu kami sampaikan karena, menurut data kecelakaan lalu lintas dari Ditlantas Polda Aceh, kematian akibat lalu lintas di Aceh masih tergolong tinggi per hari 2 orang,” kata Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan, dirinya hari ini sangat senang dan gembira karena Pengurus MTI Aceh Periode 2024 – 2027 telah dilantik oleh Sekjen MTI Pusat, Dr Ir Haris Muhammadun dan Pengurus IKAAL Periode 2023 – 2027 sudah dikukuhkan oleh Ketua DPP IKAALL, Dr Ir Haris Muhammadun.(AP/AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh dinobatkan sebagai Juara Harapan II Pengelolaan Arsip Dinamis pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di Gedung Perpustakaan Wilayah Aceh, Selasa, 5 November 2024. Penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA itu diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Aceh. Dalam sambutannya, Safrizal menekankan pentingnya literasi dalam memajukan bangsa, terutama bagi Aceh. “Tidak ada bangsa yang maju di dunia dengan literasi rendah. Bangsa yang maju berada di atas yang lain karena lebih dulu melek huruf dan memiliki angka literasi yang tinggi,” ujarnya. Data menunjukkan bahwa angka literasi Indonesia saat ini berada pada angka 69,42, menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara yang diukur, sedangkan Aceh memiliki indeks literasi 66,23. Hal ini, menurut Safrizal, menuntut perhatian dan usaha keras Bunda Literasi serta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.   Pj Gubernur Aceh juga menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi digital. Ia mengusulkan agar perpustakaan digital dan tutorial digital lebih diperkenalkan di pelosok Aceh. “Guru-guru harus mendapatkan pembaruan pengetahuan secara berkala agar bisa disampaikan kepada murid-muridnya. Kita ada di era digital, ini kesempatan untuk mengatasi hambatan akses literasi,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, Safrizal juga menyerahkan penghargaan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Beberapa penghargaan meliputi kategori Capaian Apresiasi SKPA Terbaik dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Aceh tahun 2024. Penghargaan lain diberikan untuk implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kepada tiga kabupaten/kota terbaik yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Besar, dan Kota Langsa. Selain penyerahan penghargaan terhadap pengelolaan arsip dinamis terbaik, Safrizal juga mengukuhkan Safriati sebagai Bunda Literasi Aceh serta meresmikan Ruang Teater Library di Mall Baca Aceh atau Gedung Perpustakaan Wilayah Aceh.(AB)

[vc_row kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top”][vc_column][vc_column_text css=””] JANTHO – Animo dan antusias masyarakat Aceh untuk berangkat umrah sangat besar. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memfasilitasi kerinduan masyarakat tersebut agar bisa berangkat ke tanah suci dengan baik dan nyaman. Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA saat meresmikan Launching Penerbangan Umrah Perdana dengan Maskapai Citilink Indonesia di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Jumat, 1 November 2024. Safrizal menekankan kepada seluruh stakeholder yang terlibat untuk memastikan penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh ke Jeddah bisa berjalan secara reguler hingga tahun-tahun yang akan datang. “Untuk itu dibutuhkan kerjasama seluruh pihak, mulai dari travel agent, maskapai, pihak bandara, serta Pemerintah agar penerbangan langsung dari Aceh ke tanah suci bisa berkelanjutan,” ungkapnya.     Pj Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen Maskapai Citilink Indonesia yang telah melayani keberangkatan umrah jemaah Aceh langsung dari Bandara SIM Aceh Besar. Pada kesempatan yang sama, Vice President Commercial Citilink Indonesia Emir Bustamam menyampaikan bahwa penerbangan umrah direct Banda Aceh – Jeddah ini akan berlangsung 2 – 3 kali dalam sebulan menggunakan pesawat Airbus A330. “Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan melayani penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh ke Jeddah menggunakan pesawat Airbus A330 dengan jumlah penumpang sebanyak 363 jemaah,” ungkap Emir. Emir juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada stakeholder bandara dan Pemerintah Aceh sehingga penerbangan umrah perdana ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal yang turut hadir mendampingi Pj Gubernur Aceh menyebutkan, penerbangan umrah dari Banda Aceh sangat membantu dan memudahkan masyarakat Aceh. Selain biaya yang dikeluarkan lebih minim, jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan juga cukup singkat dibanding daerah lainnya. Di samping itu, Teuku Faisal juga berharap para travel agent dan maskapai bisa terus bekerjasama dengan baik agar penerbangan direct Banda Aceh – Jeddah bisa terus berlanjut sesuai arahan dari Pj Gubernur Aceh.(AB)   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]