Tag: #dishub_aceh

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh mengkaji tiga lokasi alternatif untuk rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Pulo Breuh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kajian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas masyarakat kepulauan melalui penyediaan infrastruktur transportasi laut yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Ketiga lokasi yang dikaji berada di Lapeng, Rinon, dan Ujong Peuneung, Gampong Meulingge. Penentuan lokasi belum dilakukan karena masing-masing alternatif masih perlu ditelaah berdasarkan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, keselamatan, dan kelayakan operasional. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengatakan pembangunan pelabuhan penyeberangan diperlukan untuk memperbaiki konektivitas masyarakat Pulo Breuh yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi laut. “Pulo Aceh ini sebenarnya dekat, tetapi terasa jauh karena aksesnya. Kita ingin pembangunan pelabuhan ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Faisal dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulo Breuh di Banda Aceh, Senin (19/10). Menurut Faisal, penentuan lokasi pelabuhan harus melalui kajian yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi teknis perairan, gelombang dan angin, keberadaan terumbu karang, sedimentasi, hingga akses jalan menuju lokasi. Pertimbangan tersebut diperlukan agar lokasi yang nantinya dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan memungkinkan pelabuhan beroperasi secara efektif serta berkelanjutan. “Kita berharap semua pihak memberikan masukan. Jangan sampai lokasi sudah ditetapkan, tetapi kemudian ada persoalan yang membuat pelabuhan tidak efektif. Kita ingin dokumen perencanaannya matang dan pembangunan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Pulo Breuh,” ujarnya. FGD yang melibatkan akademisi, tenaga ahli, konsultan, tokoh masyarakat Pulo Aceh, dan pemangku kepentingan terkait tersebut menjadi forum untuk menghimpun masukan sebelum penetapan lokasi. Hasil pembahasan diharapkan dapat memperkaya studi kelayakan sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang komprehensif. Sementara itu, Muhajir, Team Leader konsultan PT Hidroteknik Andalan, memaparkan hasil awal survei terhadap ketiga lokasi alternatif. Survei yang dilakukan pada 13–15 September 2026 menemukan keberadaan lamun di lokasi Lapeng, sedangkan di Ujong Peuneung dan Rinon tidak ditemukan lamun. Survei bawah laut juga menemukan terumbu karang dengan tingkat tutupan yang relatif rendah di ketiga lokasi. Meski demikian, keberadaan terumbu karang beserta komunitas ikan yang berasosiasi dengannya tetap perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan untuk memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Selain kondisi lingkungan, kajian turut menilai akses jalan menuju lokasi pelabuhan, termasuk keterhubungannya dengan pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kondisi jalan serta kemungkinan jalur alternatif juga menjadi bagian dari penilaian untuk memastikan lokasi pelabuhan dapat dijangkau dan mendukung mobilitas masyarakat. Pelabuhan yang direncanakan diharapkan dapat melayani kapal jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro), yang memungkinkan kendaraan dan barang diangkut melalui jalur penyeberangan. Karena itu, kesesuaian lokasi dengan karakteristik kapal, kebutuhan pelayanan, dan kondisi perairan menjadi aspek penting dalam studi kelayakan. Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus pakar rekayasa pantai (coastal engineering), Prof. Syamsidik, mengingatkan bahwa penentuan lokasi tidak hanya harus didasarkan pada kelayakan teknis, tetapi juga perlu memperhitungkan risiko yang dapat memengaruhi keselamatan dan keberlanjutan operasional pelabuhan. Syamsidik menilai ketiga lokasi yang dikaji memiliki sejumlah karakteristik yang serupa. Oleh karena itu, perbedaan dan keunggulan masing-masing lokasi perlu dianalisis lebih lanjut oleh konsultan dengan mempertimbangkan kondisi perairan, kebutuhan pelayanan, risiko bencana, serta kelayakan operasional dalam jangka panjang. Menurutnya, studi juga perlu memperhitungkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan perkiraan jumlah calon pengguna jasa. Data tersebut diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan kapasitas pelayanan agar pelabuhan yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Aspek teknis lainnya yang perlu dikaji meliputi jenis kapal yang akan dilayani, jalur pelayaran, kedalaman perairan, serta kebutuhan pengerukan. Kondisi dasar laut, termasuk kemungkinan adanya batuan keras, juga perlu diketahui karena dapat memengaruhi metode pengerukan dan biaya pembangunan. “Kedalaman kolam pelabuhan serta ukuran kolam putar kapal harus dihitung secara cermat agar kapal dapat berlayar, bersandar, dan bermanuver dengan aman,” kata Syamsidik. Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi perairan berpotensi menimbulkan kendala operasional dan meningkatkan biaya pemeliharaan setelah pelabuhan dibangun. Kebutuhan pengerukan dan pemeliharaan, ketersediaan air baku, serta kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan wilayah di tingkat kabupaten dan provinsi juga perlu diperhitungkan. Faisal menambahkan, pembangunan pelabuhan merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat kepulauan dan wilayah terluar. Pulo Breuh memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata yang perlu didukung konektivitas memadai. Ketersediaan pelabuhan penyeberangan yang sesuai diharapkan dapat memperlancar mobilitas penumpang dan barang, memperkuat distribusi logistik, serta mendukung kelancaran pasokan kebutuhan pokok. Konektivitas yang lebih baik juga diharapkan dapat membantu pengembangan potensi wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Faisal menegaskan bahwa hasil studi kelayakan akan menjadi dasar pertimbangan sebelum pembangunan memasuki tahap perencanaan teknis lebih terperinci, sekaligus mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran. “Harapannya, melalui perencanaan yang baik dan sinergi semua pihak, pembangunan ini bisa segera diwujudkan,” kata Faisal. Melalui kajian yang komprehensif, penentuan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Pulo Breuh diharapkan dapat dilakukan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keselamatan pelayaran, kondisi lingkungan, serta keberlanjutan operasional. Dengan demikian, rencana pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Pulo Aceh. Sementara itu, Keuchik Meulingge, M. Dahlan, berharap pembangunan pelabuhan penyeberangan tersebut dapat segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar mobilitas penduduk, penumpang, dan distribusi barang. Menurut Dahlan, kondisi angin musiman turut memengaruhi aktivitas penyeberangan di Pulo Aceh. Saat angin timur, kapal mengalami kesulitan berlabuh di tiga lokasi yang sedang dikaji. Sebaliknya, saat angin barat, kapal dapat mengalami kesulitan merapat di Pelabuhan Penyeberangan Lamteng. Ia berharap kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi dan merancang fasilitas pelabuhan agar sesuai dengan karakteristik perairan setempat. “Harapan kami pelabuhan ini bisa segera dibangun karena sangat membantu masyarakat. Pertimbangannya harus matang, terutama terkait kondisi angin dan perairan, supaya pelabuhan yang dibangun nantinya benar-benar bisa digunakan dan memudahkan mobilitas masyarakat,” ujar Dahlan. Ia juga berharap proses kajian dan perencanaan tetap berjalan dengan baik sehingga berbagai pertimbangan teknis dapat menghasilkan pilihan terbaik tanpa menghambat upaya peningkatan konektivitas masyarakat Pulo Aceh. []  

Lhokseumawe, 9 Oktober 2026 – Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Sindu Rahayu, bersama Dinas Perhubungan Aceh melakukan peninjauan lapangan di Pelabuhan Krueng Geukueh. Kegiatan ini didahului dengan rapat koordinasi di Kantor PT Pelindo Multi Terminal Lhokseumawe. Peninjauan ini bertujuan melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan dalam rangka percepatan realisasi pelayaran langsung angkutan penyeberangan kapal Ro-Ro (roll on-roll off) rute Krueng Geukueh (Aceh) – Penang (Malaysia). Rapat dihadiri Atase Perhubungan Sindu Rahayu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, Staf Khusus Gubernur Aceh Amni bin Ahmad Marzuki serta jajaran pemangku kepentingan lintas sektor. Unsur yang hadir meliputi instansi CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Syahbandar), unit kerja Kementerian Perhubungan, PT Pembangunan Aceh (PEMA), PT Pelindo Multi Terminal, serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Dalam kesempatan tersebut, Sindu menyampaikan bahwa KBRI menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif Pemerintah Aceh. Isu konektivitas antarnegara merupakan salah satu program prioritas utama (top priority) bagi Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, sehingga sejalan dengan program Gubernur Aceh Muzakir Manaf. “Kami prinsipnya menyambut baik semua inisiatif konektivitas, pembukaan rute Indonesia dan Malaysia, begitu juga sebaliknya. Namun, di dalam pelaksanaannya tentunya harus mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait, tidak hanya isu transportasi, tetapi terkait dengan hal-hal lain seperti kepabeanan, imigrasi, kemudian perdagangan,” ujar Sindu. Atase Perhubungan itu turut mengapresiasi semangat dan langkah awal yang telah ditunjukkan Pemerintah Aceh. “Khususnya terkait dengan Ro-Ro ini, saya pertama mengapresiasi semangatnya teman-teman di Aceh, khususnya Kadishub Aceh yang semangat sekali untuk bisa merealisasikan pembukaan rute Ro-Ro dari Krueng Geukueh ke Penang. Langkah-langkah yang perlu disiapkan, baik di sisi Indonesia maupun Pemerintah Aceh sendiri, juga sudah dilakukan. Saya rasa itu good start,” ungkapnya. Ia menggarisbawahi sejumlah hal strategis yang harus diperhatikan dalam pembukaan rute penyeberangan antarnegara ini, di antaranya keberlanjutan program (sustainability). “Kita tentu tidak ingin setelah semua sarana dan prasarana dibangun, programnya berhenti setelah sekali berlayar,” tegas Sindu. Selanjutnya, diperlukan keterlibatan pemangku kebijakan lintas sektor. Mengingat kapal Ro-Ro mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan, dibutuhkan aturan turunan yang disepakati bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Sindu menyatakan bahwa perjanjian bilateral tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan. Hasil pembahasan dalam rapat perlu dituangkan dalam satu dokumen dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat diterapkan di kedua negara, kemudian diajukan. Sindu juga menginformasikan bahwa selain rute Aceh–Penang, terdapat dua rute Ro-Ro lain yang sedang dibahas antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Melaka–Dumai dan Johor–Batam. S ementara itu, Teuku Faisal menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur secara langsung di Pelabuhan Krueng Geukueh. “Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi kehadiran Atase Perhubungan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan ini merupakan satu langkah maju bagi upaya Pemerintah Aceh untuk mendorong terbukanya konektivitas langsung dengan menggunakan Ro-Ro Krueng Geukueh–Penang. Tadi kita sama-sama sudah mendengar ada evaluasi-evaluasi, ada saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan. Dan ini menjadi PR bagi kita untuk kita persiapkan lebih matang,” ujar Teuku Faisal. Kadishub Aceh juga menambahkan bahwa KBRI Kuala Lumpur merupakan ujung tombak diplomasi Indonesia di Malaysia. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mengharapkan dukungan yang lebih kuat (powerful) dalam forum-forum diplomasi bilateral Indonesia–Malaysia. “Kami atas nama Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI di Kuala Lumpur yang telah bekerja keras mendukung visi dan misi Gubernur Aceh. Kami mohon dukungan terus dari Pak Menteri Perhubungan dan Pak Dubes, sehingga kita bisa segera merealisasikan pelayaran Ro-Ro Aceh ke Penang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata di Aceh,” tutup Teuku Faisal.    

Banda Aceh – Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 ruas Padang Tiji-Seulimeum akan ditutup sementara mulai 9 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga 11 September 2026 pukul 07.00 WIB. Penutupan sementara pengoperasian fungsional tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO), guna mendukung proses pengujian terhadap ruas tol tersebut. Penutupan sementara tersebut berdasarkan persetujuan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum yang disampaikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui surat tertanggal 7 September 2026. Dalam surat tersebut, Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati meminta PT Hutama Karya melakukan penutupan sementara pengoperasian fungsional ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 selama pelaksanaan ULFO. “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) pada tanggal 9-10 September 2026, PT Hutama Karya (Persero) agar melakukan penutupan sementara pengoperasian fungsional guna mendukung kelancaran pelaksanaan ULFO tersebut,” demikian bunyi surat Kepala BPJT. BPJT juga meminta PT Hutama Karya melakukan sosialisasi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan, kepolisian serta instansi terkait lainnya selama masa penutupan. Setelah pelaksanaan ULFO berakhir, pengoperasian fungsional ruas tersebut dapat dilanjutkan kembali dengan mengedepankan prinsip keselamatan pengguna jalan serta pengawasan dari pihak kepolisian setempat. ULFO sendiri dijadwalkan berlangsung melalui peninjauan lapangan pada 9 September 2026 dan dilanjutkan pada 10 September 2026 apabila masih diperlukan. Agenda tersebut juga mencakup penyusunan draf berita acara. Sebelumnya, PT Hutama Karya menyampaikan bahwa ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum telah beroperasi secara fungsional sejak 24 Desember 2025. Pengoperasian tersebut berlangsung bersamaan dengan sejumlah pekerjaan konstruksi yang masih berjalan. Penutupan sementara ini menjadi bagian dari tahapan ULFO sebelum pengoperasian fungsional ruas tol tersebut dilanjutkan kembali dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan. []  

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST, MT meminta pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh diperketat sebagai langkah pencegahan dini, menyusul sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 500.11/984 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Imbauan Keselamatan Pelayaran pada Angkutan Penyeberangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Aceh menjaga keselamatan pelayanan penyeberangan yang selama ini melayani masyarakat pada lintasan Ulee Lheue–Balohan, Ulee Lheue – Pulo Aceh, Calang – Sinabang, Meulaboh–Sinabang, Labuhan Haji–Sinabang, Singkil – Sinabang serta Singkil–Pulau Banyak dan sekitarnya. Hingga saat ini seluruh lintasan tersebut beroperasi normal dan dalam kondisi terkendali. Dalam surat tersebut, T. Faisal meminta seluruh pihak terkait mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar peristiwa kecelakaan serupa tidak terulang, khususnya dalam pelayanan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh. “Kita perlu mengambil langkah-langkah antisipatif agar peristiwa serupa tidak terulang, khususnya di wilayah Aceh,” kata T. Faisal seperti dikutip dari surat imbauan tersebut. Salah satu poin yang ditekankan adalah memastikan seluruh kapal penyeberangan yang beroperasi dalam kondisi laik laut. Pemeriksaan berkala terhadap seluruh komponen kapal juga diminta dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap memenuhi aspek keselamatan. Untuk penumpang, Dishub Aceh meminta agar tiket yang digunakan sesuai dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi warga negara asing. Seluruh penumpang juga harus tercatat dalam manifest dan jumlahnya tidak boleh melebihi kapasitas muatan kapal yang telah ditetapkan. Kesesuaian data tiket dan identitas ini penting agar setiap penumpang dapat teridentifikasi dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat. Aspek muatan juga menjadi perhatian. Kapal penyeberangan diminta tidak memuat kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan/atau membawa barang-barang berbahaya tanpa izin serta tanpa memenuhi prosedur keselamatan yang sesuai. Untuk mengantisipasi kejadian man overboard atau penumpang terjatuh ke laut, kapal harus dipastikan memiliki pagar pengaman dalam kondisi kokoh. Edukasi keselamatan kepada seluruh penumpang juga perlu dilakukan, disertai perhatian terhadap penerangan saat pelayaran malam hari dan pengawasan ketat oleh awak kapal. Kondisi cuaca sebelum keberangkatan juga harus menjadi perhatian. Dishub Aceh meminta pihak terkait memperhatikan laporan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jika terdapat peringatan cuaca buruk, gelombang tinggi, angin kencang, atau kondisi laut yang membahayakan keselamatan penumpang dan kapal, keberangkatan diminta ditunda atau dibatalkan. T. Faisal menegaskan bahwa penundaan keberangkatan akibat cuaca bukanlah bentuk pengurangan pelayanan, melainkan keputusan yang diambil semata-mata demi keselamatan. “Kami mohon pengertian masyarakat apabila sewaktu-waktu jadwal ditunda karena cuaca. Lebih baik menunggu beberapa jam daripada mengambil risiko yang tidak perlu,” ujarnya. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan diminta diterapkan secara ketat pada seluruh tahapan operasional, baik di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan. Dishub Aceh juga mengajak masyarakat turut berperan menjaga keselamatan pelayaran, antara lain dengan membeli tiket secara mandiri melalui kanal resmi, mencantumkan data diri yang benar, mengikuti arahan petugas dan awak kapal, serta tidak memaksakan diri naik apabila kapal telah mencapai kapasitas. Masyarakat juga diimbau menyampaikan laporan kepada petugas pelabuhan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi membahayakan keselamatan. Imbauan keselamatan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Aceh, yakni KSOP Kelas IV Malahayati, KSOP Kelas IV Sabang, UPP Kelas III Calang, UPP Kelas III Tapaktuan, UPP Kelas III Singkil, UPP Kelas III Sinabang, BPTD Kelas II Aceh, UPTD PPP Wilayah I dan Wilayah II Dishub Aceh, BPKS Sabang, serta General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh dan Cabang Singkil. T. Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi dan operator yang selama ini menjaga kelancaran pelayanan penyeberangan di Aceh, dan berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat. “Keselamatan adalah pelayanan yang paling mendasar. Setiap penumpang yang naik ke kapal kita adalah keluarga bagi seseorang, dan tugas kita bersama adalah memastikan mereka tiba dengan selamat,” pungkasnya.

Banda Aceh – Di balik penghargaan bergengsi yang diraih di atas panggung, sering kali tersimpan kisah perjuangan yang tak banyak diketahui orang. Predikat sebagai Pelajar Pelopor tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari proses panjang yang penuh pengorbanan—termasuk waktu istirahat, tenaga, bahkan air mata yang jarang terlihat oleh siapa pun. Adif Fata Amrullah adalah satu dari sekian pelajar yang membuktikan hal itu. Di balik inovasinya yang kini diakui sebagai karya unggulan dalam ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tersimpan cerita tentang perjuangan panjang yang dihabiskan sendirian, jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan. Waktu persiapan yang dimilikinya sangat terbatas. Ia harus membagi fokus antara menyelesaikan ujian sekolah dan merampungkan proyek inovasi yang akan dilombakan. Tidak jarang ia baru pulang larut malam, sebab jam pulang sekolah yang biasa tidak cukup untuk menuntaskan setiap tahap pengerjaan alatnya. Bahkan, sebagian besar proses perakitan justru baru benar-benar ia kebut setelah pelaksanaan ujian sekolah selesai. Waktu yang tersisa kian sempit, belum lagi program yang sering mengalami gangguan (error). Namun, ia memilih terus melanjutkan perjuangan meski rasa lelah kerap membuatnya nyaris menyerah. “Waktu itu jujur berat kali, soalnya ada ujian sekolah dan harus persiapan lomba. Pulangnya sering malam karena harus lanjut ngerjain alat. Tapi saya pikir, kalau bukan sekarang, kapan lagi,” ujar Adif Fata Amrullah saat ditemui setelah terpilih menjadi juara satu dalam Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2026. Semangat itu tidak muncul begitu saja. Titik balik datang ketika ia melihat tayangan FYP TikTok tentang dosen FMIPA UI yang menjelaskan bahayanya gas karbon monoksida di dalam kendaraan roda empat, yang dapat terhirup melalui sistem pendingin udara (AC) mobil. Penjelasan tersebut membuka matanya bahwa ancaman di balik hal yang tampak sepele itu nyata dan bisa berakibat fatal. Motivasinya semakin kuat setelah mengetahui adanya kasus nyata seseorang yang meninggal dunia akibat keracunan gas dari AC mobil. Fakta itu menjadi dorongan besar baginya untuk menciptakan sebuah inovasi yang mampu mendeteksi potensi bahaya tersebut lebih awal, demi mencegah kejadian serupa terulang. Dari sanalah lahir inovasi “kabin buat”, hasil dari malam-malam panjang tanpa kenal lelah. Proyek ini bukan sekadar untuk mengejar nilai atau penghargaan, melainkan wujud kepedulian nyata terhadap keselamatan orang lain. Perjuangan Adif Fata Amrullah tidak berdiri sendiri. Di ajang yang sama, ada Izzaty Hilma, Muhammad Farras Hilmi, Syifa Althafunnisa, Muhammad Fadhlan, dan Cut Alisa Zahira. Mereka adalah pelajar-pelajar lain yang turut berjuang menghadirkan inovasi demi menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib. Mereka sama-sama menempuh proses panjang, dengan tantangan dan pengorbanannya masing-masing, sebelum akhirnya diakui sebagai bagian dari generasi pelopor keselamatan berkendara. Gelar pelopor pada akhirnya bukan hanya soal seberapa canggih alat yang diciptakan, melainkan tentang keteguhan hati untuk terus melangkah meski waktu sempit dan tenaga menipis. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan—dan di dalam kendaraan sekalipun—adalah tanggung jawab bersama yang layak terus diperjuangkan.

Banda Aceh, 5 Juli 2026 – Setiap perjalanan memiliki cerita. Bagi KMP Aceh Hebat 2, perjalanan itu kini memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh pascainsiden di ruang mesin yang terjadi beberapa waktu lalu, kapal tersebut resmi dinyatakan laik laut dan siap kembali menghubungkan Banda Aceh dan Sabang. Pada Sabtu (4/7), KMP Aceh Hebat 2 menjalani pemeriksaan kelaiklautan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Marine Inspector KSOP Malahayati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran dan siap kembali beroperasi mulai Minggu (5/7). General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan pengoperasian kembali kapal merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. “Kembalinya KMP Aceh Hebat 2 merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Bagi kami, keselamatan tidak bisa ditawar. Kapal baru kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan laik laut, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan penyeberangan dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Andri. Sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, pada Sabtu (4/7) ASDP bersama seluruh unsur yang terlibat juga menggelar doa bersama untuk keselamatan penumpang, awak kapal, serta kelancaran operasional KMP Aceh Hebat 2. Tentunya, momentum tersebut menjadi simbol harapan agar kapal dapat kembali menjalankan perannya sebagai penghubung utama Banda Aceh–Sabang dengan pelayanan yang selamat, nyaman, dan andal. Sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat, KMP Aceh Hebat 2 akan kembali beroperasi mulai Minggu, 5 Juli 2026, dengan keberangkatan perdana pukul 08.00 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Balohan, Sabang. Sebelumnya, insiden di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 menjadi perhatian publik. Sejak awal kejadian, ASDP bergerak cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menangani para korban, memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan melalui penyesuaian operasional armada, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengesampingkan standar keselamatan. Kepercayaan Publik Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan bahwa pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. “Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan ASDP. KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan kelaiklautan dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan oleh otoritas yang berwenang. Kami berharap kehadiran kembali kapal ini semakin memperkuat konektivitas Banda Aceh–Sabang, mendukung mobilitas masyarakat, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Windy. ASDP berharap beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 dapat semakin memperlancar konektivitas antara Banda Aceh dan Sabang yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap layanan publik harus selalu dibangun di atas fondasi keselamatan, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Banda Aceh – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengajak seluruh pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat di Aceh untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Aceh. Menurut Murthalamuddin, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah pembinaan generasi muda agar memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap keselamatan berlalu lintas. “Kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga wadah untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam berlalu lintas. Melalui kegiatan ini, para pelajar akan belajar memahami pentingnya budaya tertib berlalu lintas sebagai upaya bersama untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya,” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Jumat, 5/6/2026. Kadisdik berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan pelajar-pelajar berprestasi yang dapat menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. “Kami berharap Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 2026 dapat melahirkan pelajar-pelajar berprestasi yang mampu menjadi teladan, menginspirasi lingkungan sekitarnya, serta menjadi agen perubahan dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, dan berkeselamatan di Aceh. Mari tunjukkan ide, kreativitas, dan kepedulian adik-adik semua. Jadilah Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2026,” ujar Murthalamuddin. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Diana Devi, mengatakan program Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan membangun budaya keselamatan berlalulintas di jalan raya sejak usia sekolah. Menurut Diana, pelajar memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. “Keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Melalui program ini, kami ingin melahirkan generasi muda yang mampu menjadi pelopor dan penggerak budaya keselamatan di lingkungan masing-masing,” kata Diana. Selain melalui program Pelajar Pelopor, Dinas Perhubungan Aceh juga terus memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng Capella Honda untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang keselamatan berkendara kepada pelajar di berbagai sekolah. Dishub Aceh juga akan memperluas kolaborasi seperti dengan PT Jasa Raharja guna meningkatkan jangkauan edukasi keselamatan transportasi kepada masyarakat. Diana menuturkan bahwa upaya membangun budaya keselamatan harus dilakukan sejak usia dini. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, Dishub Aceh secara rutin melaksanakan kegiatan edukasi keselamatan lalu lintas hingga ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Kami meyakini bahwa kesadaran berlalulintas harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak usia dini justru lebih mudah menerima kebiasaan baik sehingga nilai-nilai keselamatan dapat tertanam lebih kuat,” ujarnya. Ia menambahkan, pendidikan keselamatan lalu lintas tidak cukup diberikan saat seseorang mulai mengendarai kendaraan, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembentukan karakter sejak usia anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Diana, Aceh juga mencatat prestasi membanggakan pada ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas tingkat nasional. Aceh secara konsisten meraih peringkat pertama pada kategori sosial budaya. “Pada kategori teknologi kami masih sedikit sulit bersaing karena membutuhkan dukungan inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih kuat,” katanya. Karena itu, pihaknya berharap semakin banyak pelajar Aceh yang mampu menghadirkan karya inovatif, baik berupa karya tulis ilmiah, alat peraga, maupun prototipe yang mendukung keselamatan transportasi. Pendaftaran Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 2026 Aceh telah dibuka sejak 1 Mei dan akan berlangsung hingga 14 Juni 2026. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya. Program tersebut terbuka bagi siswa SMA, SMK, dan MA sederajat di seluruh Aceh yang memiliki minat terhadap isu keselamatan transportasi serta ingin berkontribusi dalam menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Peserta diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, seperti kartu pelajar, surat keterangan aktif dari sekolah, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, peserta juga harus menyusun karya tulis ilmiah atau menghasilkan inovasi berupa alat peraga maupun prototipe yang berkaitan dengan keselamatan transportasi. Proses seleksi terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari verifikasi berkas, penilaian tingkat provinsi hingga seleksi tingkat nasional. Penilaian didominasi aspek teknis sebesar 85 persen yang meliputi kualitas karya, kreativitas, inovasi, dan kemampuan presentasi peserta, sedangkan 15 persen lainnya berasal dari aspek administrasi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Aceh pada ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas tingkat nasional.

Banda Aceh – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membahas rencana pembukaan lintasan angkutan penyeberangan ferry/ro-ro jarak jauh rute Jakarta – Banda Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT, mengatakan rencana pembukaan jalur pelayaran langsung tersebut sebagai upaya memperkuat konektivitas serta efisiensi distribusi logistik ke Aceh. “Ini peluang bagi pelaku usaha di Aceh. Kehadiran kapal ro-ro tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga penumpang, termasuk kontainer yang berada di atas kendaraan,” ujar Faisal saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, Jumat (24/4/2026). Menurut Faisal, rencana pelayaran langsung Jakarta ke Aceh sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh membuka konektivitas melalui laut seluas-luasnya ke berbagai wilayah mengingat beban jalan raya yang semakin berat. Pengoperasian jalur laut ini juga berpotensi menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). “Dengan adanya alternatif jalur laut, beban angkutan jalan bisa berkurang. Ini juga menjadi solusi saat terjadi bencana, seperti putusnya jalan dan jembatan yang selama ini kerap mengganggu distribusi logistik,” kata Faisal Faisal menambahkan, faktor geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga BBM juga menjadi pertimbangan penting dalam mendorong efisiensi transportasi melalui jalur laut. Faisal mengatakan, dengan tarif bersaing, ia optimis rencana pengoperasian lintasan long distance ferry ini akan banyak diminati pelaku usaha. Ia menegaskan, Pemerintah Aceh siap memfasilitasi dari sisi regulasi dan dukungan kebijakan agar rencana ini dapat terealisasi. Sementara itu, Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Theresia Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengembangkan bisnis angkutan penyeberangan berbasis kebutuhan pasar, khususnya sektor logistik. ASDP, kata Theresia, saat ini mengoperasikan 218 kapal, baik untuk lintasan komersial maupun perintis. “Kami ingin memastikan konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan lintasan jarak jauh seperti Jakarta – Banda Aceh,” ujarnya. Theresia menjelaskan, potensi jalur Jakarta – Banda Aceh cukup besar mengingat kebutuhan logistik Banda Aceh masih didominasi pasokan dari luar daerah terutama pulau Jawa. “Melalui konsep ro-ro trucking, pengiriman bisa lebih cepat, hanya 3,5 hari dan meminimalisir kerusakan barang. Ini menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha,” kata Theresia. Theresia menambahkan, berbagai jenis komoditas dapat diangkut melalui kapal ro-ro, mulai dari produk perikanan, kendaraan, hingga kebutuhan industri lainnya. Namun demikian, kepastian volume muatan menjadi faktor penting dalam penentuan tarif agar tetap kompetitif. Ketua Organda Aceh, Ramli, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menilai tingginya biaya transportasi darat dari Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab mahalnya harga barang di Aceh. “Kalau lewat darat bisa sampai seminggu dengan berbagai risiko. Kalau ada jalur laut langsung, tentu ini sangat membantu dan bisa menekan inflasi,” ujar dia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Aceh Bidang Vokasi dan Sertifikasi, T. Jailani Yacob, turut menyatakan dukungan terhadap rencana pembukaan lintasan tersebut. Kadin menilai kehadiran jalur pelayaran langsung Jakarta – Aceh akan membuka peluang baru bagi dunia usaha, terutama dalam menekan biaya distribusi, memperlancar arus barang, serta meningkatkan daya saing produk daerah. Kadin juga mendorong adanya kepastian kebijakan dan dukungan lintas sektor agar rencana ini dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Hal senada disampaikan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh, Zulfandi. Ia mengatakan selama ini seluruh rantai logistik masih terpusat di Belawan, Medan, dengan biaya yang cukup tinggi. Biaya pengiriman dari Banda Aceh ke Jakarta melalui jalur darat berkisar Rp.2.000 hingga 2.500 per kilogram. Namun melalui laut, biaya pengiriman terpangkas jauh, hanya sekitar Rp.500 rupiah per kilogram. Zulfandi berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan jaminan dan dukungan kebijakan agar ASDP dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa terganggu persaingan tarif yang tidak sehat. “Harus ada komitmen bersama agar jalur ini benar-benar berjalan,” katanya. Dari sektor peternakan, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, Dayat, menyebutkan kebutuhan pakan ternak yang selama ini dipasok BPTU-HPT, berasal dari Jawa Timur dan membutuhkan waktu pengiriman hingga 14 hari. Kehadiran kapal ro-ro diharapkan dapat mempercepat distribusi serta menekan biaya logistik. “Kami mengirim sekitar 1.100 ton pakan per tahun. Jika biaya lebih efisien, tentunya kami sangat terbantu.,” ujarnya. FGD tersebut turut dihadiri Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry Persero, GM PT ASDP Cabang Banda Aceh, GM PT ASDP Cabang Singkil, Ketua Organda Aceh, Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Aceh, Kabid Pelayaran pada Dishub Aceh, Wakil Ketua Kadin Aceh, Perwakilan Bulog, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, perwakilan Asosiasi Dunia Usaha dan Sektor Logistik di Aceh. []

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal ST, MT menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta menindak tegas angkutan tidak resmi menyusul meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang. Penegasan tersebut juga diperkuat melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada DPD Organda Aceh terkait peringatan kepatuhan perizinan, standar pelayanan, serta kesiapan pengemudi angkutan umum. Teuku Faisal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan menggunakan angkutan ilegal dan lebih selektif dalam memilih moda transportasi. “Jangan ambil risiko dengan angkutan ilegal. Tidak ada jaminan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi bagi penumpang,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/04). Menurut Faisal, maraknya kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum menjadi persoalan serius karena beroperasi di luar sistem. Selain tidak memiliki izin trayek, kendaraan tersebut juga tidak melalui pengawasan keselamatan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai langkah konkret, Dishub Aceh akan menggencarkan razia terpadu bersama pihak terkait seperti Ditlantas Polda Aceh, Organda dan Jasa Raharja serta memastikan penindakan berjalan tegas tanpa kompromi. “Kalau melanggar, akan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi, termasuk pencabutan izin,” tegasnya. Di sisi lain, melalui surat tersebut, Dishub Aceh secara khusus meminta seluruh perusahaan angkutan umum, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu ditegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional memiliki izin lengkap dan masih berlaku, termasuk izin trayek, uji berkala (KIR), serta kartu pengawasan. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki SIM sesuai ketentuan serta terdata secara resmi. Dishub Aceh juga mengingatkan agar perusahaan memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari kelaikan teknis kendaraan, keselamatan penumpang, kenyamanan, hingga kepatuhan terhadap kapasitas angkut. Tak hanya itu, kesiapan pengemudi turut menjadi perhatian, di mana perusahaan diminta memastikan kondisi kesehatan pengemudi, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, serta mematuhi jam kerja dan waktu istirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. Pemeriksaan kendaraan secara rutin (ramp check) sebelum operasional juga diwajibkan untuk memastikan seluruh armada dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi optimal. S ementara itu, Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, menyampaikan bahwa meningkatnya angkutan ilegal di Aceh telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan angkutan resmi dan memicu persaingan tidak sehat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antar pengemudi, terutama dalam memperebutkan penumpang di kawasan terminal. “Jumlah kendaraan lebih banyak dari penumpang. Ini yang memicu persaingan tidak sehat bahkan konflik di lapangan,” kata Ramli. Menurutnya, keberadaan angkutan ilegal juga menyulitkan pembinaan terhadap angkutan resmi, serta menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha yang taat aturan belum sepenuhnya terlindungi. Dari sisi keselamatan, Ramli menegaskan bahwa penumpang angkutan ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan serta tidak berada dalam sistem pengawasan keselamatan. “Penumpang angkutan ilegal tidak dijamin. Tidak ada pengawasan seperti angkutan resmi, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Organda Aceh terus mendorong penguatan sinergi dengan Dishub dan BPTD melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan ramp check, serta pelatihan dan penyuluhan keselamatan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Ramli menambahkan, Organda juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket melalui loket resmi maupun sistem online guna menciptakan transparansi dan kepastian tarif. “Jangan beli tiket di calo.”