Category: Kegiatan

Dishub Aceh – ASN Dishub Aceh berhasil menyumbang 89 kantong darah pada kegiatan Donor Darah tahap pertama tahun 2025. Kegiatan donor darah tahap 1 ini berlangsung selama 2 hari, yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada hari Minggu (16/2) dan Kantor Induk Dinas Perhubungan Aceh pada hari Rabu, 19 Februari 2025. Partisipasi ASN Dishub Aceh dalam kegiatan sosial ini cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat ada 177 ASN yang mendaftar untuk mendonorkan darahnya. Namun, 88 di antaranya gagal menyumbang darah mereka karena alasan kesehatan. Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil mengucapkan terima kasih kepada pendonor yang sangat antusias bersedia mendonorkan darahnya demi kemanusian. “Semoga Darah yang kita donorkan dapat bermanfaat bagi sesama. “ Ujar T. Rizki. Data lanjutan mengenai kegiatan donor darah di Dishub Aceh ini dapat diperoleh melalui aplikasi SiKotakBiru, juga bisa diakses di website Dishub Aceh, sehingga pemantauan kegiatan donor darah bisa dilakukan secara real. (AB)

Banda Aceh, Selasa (14/7), Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh bersama awak bus Trans Koetaradja mengikuti kegiatan donor darah di kantor Dishub Aceh. Asisten III Sekda Aceh, Drs. Bukhari, MM, didampingi pejabat Biro Isra Sekda Aceh, memantau langsung pelaksanaan donor darah. Dalam kegiatan ini Dishub Aceh menargetkan 30 kantong darah terkumpul sebagaimana sesuai dengan arahan dari Sekda Aceh. Kadishub Aceh, Junaidi juga ikut memantau kegiatan ini dan menyampaikan hari ini (14/7) Dishub Aceh dapat melebihi target sebanyak 47 kantong darah. Dari 78 ASN yang mendaftar pada donor darah tahap kedua ini, 47 orang berhasil mendonor dan 31 orang gagal karena alasan kesehatan. Diberitakan sebelumnya, sejak pandemi Covid-19, persediaan darah di PMI kian menipis akibat masyarakat khawatir terpapar wabah saat mendonorkan darahnya. Menyikapi kebutuhan suplai darah di PMI dan himbauan Plt Gubernur Aceh, pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh melakukan donor darah yang dihelat di lobi utama Kantor Dishub Aceh, Jumat (12/06). Dari 179 pendonor hanya 81 orang yang berhasil melakukan donor darah, selebihnya tidak berhasil mendonor dengan alasan kesehatan. Selain pejabat struktural, PNS, dan tenaga kontrak, sopir dan pramugara Trans Koetaradja juga begitu antusias mendonorkan darahnya. Diharapkan kegiatan ini mampu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Donor darah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan memperhatikan kebersihan tangan dan melalui seleksi donor yg ketat dan menjaga jarak satu dengan yg lainnya. Dari dua donor darah ini, Dishub Aceh menyumbang 128 kantong darah yang sangat berguna di masa-masa pandemic Covid-19. Kegiatan donor darah juga rutin dilakukan di Dishub Aceh, terkhusus dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) setiap tahunnya. (AM)

Digital kini telah menjadi kebutuhan sekaligus kekuatan dalam menyajikan informasi yang kredibel. Penyajian informasi dan publikasi menjadi salah satu kiat agar kinerja pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait kebijakan dan program-program pemerintah yang telah dilaksanakan. Untuk menghasilkan kualitas publikasi yang baik dan bermutu, Dishub Aceh selenggarakan coaching clinic sekaligus silaturrahmi bersama Wiratmadinata (Staf khusus Gubernur Aceh) dan Risman Rachman (Penasehat khusus Gubernur Aceh) di Aula Dishub Aceh, Banda Aceh, Selasa, 30 Juni 2020. Wiratmadinata berbagi pengetahuan dan pengalamannya serta pendekatan penggunaan jaringan telekomunikasi yang bersifat konstruktif pada ranah komunikasi publik dan kehumasan. Pada kesempatan yang sama, Wira juga mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Aceh untuk ikut berpartisipasi dalam mempublikasikan kebijakan dan program-program Pemerintah Aceh khususnya pada instansi masing-masing. “Jika semua ASN bersatu padu dalam menyajikan informasi yang bersifat transparan dan jelas, sungguh ini akan menjadi sebuah bumerang yang baik dalam memajukan Aceh, cukup lima puluh persen saja, ini akan menjadi gebrakan yang brilian,” ujarnya penuh semangat di tengah diskusi ini. Jubir yang telah malang melintang di dunia jurnalistik ini juga menyampaikan pentingnya meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi kerja Pemerintah Aceh di tengah serbuan informasi yang berlimpah, termasuk serbuan hoax. “Sekarang jamannya tsunami informasi, semua tersaji luas dengan akses yang begitu mudah, seluruh aktifitas setiap menitnya tercatat secara algoritma di mesin pencari, apalagi yang membuat kita tidak mempergunakannya dengan tepat?,” lanjutnya lagi dengan mata berbinar penuh antusias. Risman Rachman, yang turut berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam coaching clinic, menyampaikan bahwa publikasi yang berkualitas adalah publikasi yang mampu menarik perhatian pembaca. “Orang yang membuat konten dikalahkan oleh orang yang membuat perhatian, perhatian adalah kekuatan, konten adalah kunci,” sebutnya. Sebelum coaching, keduanya menyempatkan diri untuk mengunjungi Innovation Center Room (ICR) yang berada di lantai 2 kantor Dishub Aceh. ICR merupakan ruang dimana ASN Dishub Aceh melahirkan inovasi baru dan menjadi dapur produksi setiap publikasi.

Banda Aceh – Corona menjadi isu utama dunia saat ini. Keresahan dan kepanikan menyeruak di kalangan masyarakat. Ironisnya, sebuah video parodi pun bisa saja dianggap sebuah berita yang kian menakutkan dan berdampak pada penyebaran isu penuh dramatis. “Virus ini muncul bukan untuk dipanikkan apalagi gabut, akan tetapi pola hidup kita perlu berubah dengan standar kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Pola ini bukan hanya wejangan sebatas angin lalu dan tak perlu dihirau,” mungkin kata ini terdengar sadis, tapi tidak kali ini. Seberapa lama lagi kita dapat menganggap ini lelucon? Seiiring dengan merebaknya kasus Covid-19 yang terus melonjak tajam dan di balik aksi tanggap darurat di belahan dunia lainnya kian mengambil opsi akhir penanganan (lockdown –red), Dinas Perhubungan Aceh juga terus melakukan pencegahan secara optimal dengan pengawasan ketat dalam pelayanan transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali selaku Ketua Komite Fasilitas (FAL) Aceh juga menyarankan pihak bandara terus memantau ketat dan mengoptimalkan fasilitas dalam menangani pencegahan Covid-19. Arus penumpang dan kargo juga terus dipantau agar tidak terjadinya kecolongan di pintu gerbang masuk ke Aceh. “Kita juga bertanggungjawab menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Aceh dari titik awal yang berpotensi besar sebagai tempat menyebarnya virus corona,” ujarnya. Internal Dishub Aceh sendiri mulai dari diberlakukan absensi manual dan pengecekan suhu tubuh ASN Dishub Aceh sebagai langkah kecil hingga penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas transportasi umum seperti areal terminal penumpang dan kargo Bandara Sultan Iskandar Muda, armada bus di Terminal Tipe A Batoh, Kapal KMP. BRR, KMP. Tanjung Burang, dan KMP. Papuyu. Tentunya langkah ini tidak serta merta dapat membumihanguskan Covid-19, namun perhatian dan kesadaran seluruh kalangan sangatlah diperlukan. Plt. Gubernur Aceh dalam rapat Forkopimda pada selasa malam (17/03) juga memberi instruksi tegas agar melakukan pengawasan ketat dan penertiban aktivitas yang berlangsung di keramaian seperti nongkrong di café atau warung kopi, taman, tempat wisata, pasar dan tempat keramaian lainnya. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Perangkat Dishub Aceh yang dikoordinir langsung oleh Kadishub Aceh, Junaidi Ali membahas aksi yang harus dilakukan dalam memberi pelayanan transportasi bagi masyarakat dan kesiagaan mencegah wabah virus corona. “Jika ada hal yang tidak urgent, maka petugas perlu menghindari keramaian sementara ini, kesiagaan juga perlu terus ditingkatkan. Pantau terus kondisi terminal dan SDM agar tetap sehat,” ujar Junaidi saat melakukan teleconference bersama koordinator terminal Tipe B yang berada di daerah masing-masing. Jika Pemerintah saja yang bergerak dalam membekuk Covid-19 sungguhlah itu akan menjadi sebuah hal sedikit mustahil. Namun, jika kesadaran ini kita jadikan tameng bersama untuk menghadang Covid-19 maka dengan penuh kewibawaan kita cegah ia meyebar di Tanoh Rencong ini. Dan juga satu hal yang perlu kita lakukan bersama, tidak terindikasi dengan berita hoaks yang menyebar dan kepanikan hanya akan membawa kita pada langkah dan tindak lanjut yang keliru. (MS)

Pemerintah Aceh berhasil menempati peringkat ketujuh secara nasional sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2019 turun sebanyak 9 ribu orang atau 0.31% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019. Data tersebut bersumber dari rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada 15 Januari 2020 lalu. Penurunan angka kemiskinan ini tidak membuat Pemerintah Aceh berpuas diri. Ada berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus dikejar agar angka kemiskinan terus menurun, salah satunya adalah membangun sinergitas antar sektor agar angka kemiskinan dapat turun secara lebih masif. Untuk mencapai hal tersebut, Kepala Bappeda Aceh Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si., dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Safuadi, ST., M.Sc., PhD., berdiskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., untuk membicarakan kontribusi dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Aceh melalui sektor perhubungan, di Ruang Inovation Centre Dishub Aceh, Selasa, 25 Februari 2020. Integrasi program lintas sektor perlu diwujudkan agar pembangunan di Aceh menuju ke arah yang tepat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh pun akan bermuara pada integrasi program-program tersebut sehingga proses pembangunan tidak lagi berjalan secara parsial. Dalam kesempatan tersebut, Helvizar menyampaikan bahwa program pemerintah dalam pembangunan daerah harus menjadi stimulus yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ada dua hal yang perlu dipastikan dalam pembangunan daerah sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Pertama program tersebut dapat mengurangi beban masyarakat miskin. Kedua, program tersebut dapat membuat masyarakat berdaya secara ekonomi,” ujarnya. Apabila kedua hal tersebut terpenuhi maka kesejahteraan akan meningkat dan perekonomian masyarakat pun akan tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan daerah. Pada kesempatan yang sama, Safuadi menilai ada beberapa program yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai jalan pintas/shortcut dalam mengentaskan kemiskinan. Diantaranya adalah dengan memanfaatkan komoditi lokal Aceh untuk ekspor langsung ke luar negeri. Saat ini komoditi lokal Aceh diekspor melalui Pelabuhan Belawan, sehingga Provinsi Sumatera Utara secara tidak langsung tercatat sebagai “district of origin” ekspor dan berhak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Aceh punya begitu banyak komoditi lokal yang tidak ada di daerah lain. Bila Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan ini maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah, tentu perlu kolaborasi terintegrasi, terstruktur dan terukur dari semua pihak” ungkapnya. Selain itu, ekspor langsung dari Aceh akan menguntungkan para petani. Mata rantai distribusi logistik menjadi sedikit sehingga nilai jual petani akan tinggi. “Maka butuh sentuhan sektor perhubungan agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor tersebut dapat berjalan,” ujar Safuadi. Menanggapi hal tersebut, Kadishub Aceh mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 yang lalu Dinas Perhubungan Aceh telah menyelesaikan 2 kajian yang mendukung kegiatan ekspor tersebut. Pertama adalah study kelayakan pengembangan Bandara Maimun Saleh Sabang sebagai terminal kargo perikanan. Dan kedua adalah study kelayakan lintasan internasional Kuala Langsa – Penang. “Tindak lanjut dari kajian tersebut diperlukan “duduk bersama” untuk menghasilkan program lanjutan yang terintegrasi,” harap Junaidi. (AM)

Uji coba (Sea Trial) sandar kapal KMP. Teluk Sinabang di dermaga Pelabuhan Laut Calang berjalan lancar tanpa ada kendala, Minggu, 09 Februari 2020. Uji coba inidilakukan sebagai tindak lanjut ditetapkannya rute Sinabang – Calang sebagai lintasan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2020 oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Kadishub Aceh melalui Kasi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Husaini, SE, M.M.Tr., mengatakan, Pemerintah Aceh sudah 3 tahun mengusulkan Lintasan Penyeberangan Perintis Sinabang – Calang. “Alhamdulillah tahun ini dapat terealisasi,” ujarnya. Husaini melanjutkan, perlu dilakukan koordinasi antara PT. ASDP Cabang Singkil dengan UPP Pelabuhan Calang terkait jadwal kapal angkutan laut perintis (R2) Sabuk Nusantara 110 dengan operator PT. Pelangi Tungal Ika dan kapal berjenis tongkang yang selama ini sandar di Dermaga Pelabuhan Calang. Terkait hasil uji coba secara teknis, Nahkoda KMP. Teluk Sinabang, Capt. Eko Medianto menilai, dari sisi geografis dermaga pelabuhan Calang sangat potensial karena terdapat beberapa pulau di dekat pelabuhan yang menjadi break water alami yang melindungi kapal agar aman saat olah gerak, sandar, bongkar dan muat. “Dengan kedalaman pasang surut 4 meter, cukup untuk KMP. Teluk Sinabang yang memiliki draft kapal 2,5 m. Lalu daya ketahanan rampdoor KMP. Teluk Sinabang saat ini < 25 ton,” tambahnya. Kepala UPP Calang Azwana Amru Harahap yang hadir saat uji coba menambahkan, kekuatan rampdoor kapal perlu dilihat agar dapat disesuaikan dengan barang atau kendaraan yang akan dimuat. “Bila rampdoor kapal tahan, tidak masalah apabila akan dilakukan pemuatan untuk golongan IX karena kekuatan dermaga juga layak,” ujarnya. GM. PT. ASDP Cabang Singkil Rudi Mahmudi mengatakan berdasarkan dari uji coba (sea trial) sandar di pelabuhan calang maka dapat disimpulkan kapal akan beroperasi untuk melayani masyarakat dari dan ke Simulue dalam waktu dekat. “Pihak PT. ASDP Cabang Singkil akan mensosialisasi pembukaan lintasan baru Calang – Sinabang dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Penerbangan selenggarakan Rapat Pembahasan terkait operasional Angkutan Udara Perintis Korwil Sinabang Tahun 2020 di Aula Dishub Aceh, Kamis, 23 Januari 2020. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memastikan operasional angkutan udara perintis di Aceh dapat segera berjalan, sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Bidang Penerbangan, Muhammad Dahlan, ST., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Korwil Sinabang Tahun 2020, Bona Simamora, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Korwil Sinabang, para Kepala Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) di Aceh, perwakilan PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, serta perwakilan Susi Air selaku operator angkutan udara perintis Tahun 2020. Dalam sambutannya Kabid Penerbangan Dishub Aceh menyampaikan harapannya agar operasional angkutan udara perintis tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. “Penerbangan harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ungkap Dahlan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketidaksesuaian jadwal penerbangan menjadi salah satu faktor turunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan udara perintis. Pada kesempatan yang sama, KPA Angkutan Udara Perintis Korwil Sinabang memastikan operasional angkutan udara perintis tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan segera. “Kita targetkan penerbangan perintis dapat dimulai paling cepat pada minggu keempat bulan Januari, sekitar tanggal 27 Januari. Paling lambat tanggal 3 Februari sudah beroperasi,” ujar Bona. Perwakilan Susi Air selaku operator, Indah mengatakan, proses pemesanan tiket penerbangan perintis melalui online dapat dilakukan hanya pada dua bandara yaitu Bandara Internasional SIM Blang Bintang dan Bandara Internasional Kualanamu. “Selain kedua bandara tersebut, masyarakat dapat memesan dengan cara menghubungi agen penjualan tiket Susi Air yang ada di daerah-daerah yang dilayani penerbangan perintis”, jelas Indah. (AM)

Dinas Perhubungan Aceh berikan penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada sejumlah Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di ruang rapat Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 20 Januari 2020. Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi, Kabupaten/Kota yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Beberapa daerah yang mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha di antaranya; Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Langsa. Selain menerima sertifikat atas partisipasi dalam mengikuti kegiatan ini, daerah tersebut juga menerima perlengkapan lapangan seperti water barrier, rambu hand stop, rompi lapangan, pin keselamatan, poster keselamatan lalu lintas, dan lain-lain. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang LLAJ Dishub Aceh, M. Hanung Kuncoro, S.SiT dalam sambutannya menyampaikan, Dishub Aceh mengapresiasi Kabupaten/Kota yang telah mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019. “Manfaat yang didapat oleh daerah sekurang-kurangnya adalah system transportasi dan fasilitas publik tertata dengan baik. Apalagi Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam merealisasikan kegiatan ini,” ujar Hanung. (MG)

Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang (BPKS), Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan pertemuan membahas rencana pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang. Pertemuan ini dilakukan di Aula Rapat Dinas Perhubungan Aceh, Banda Aceh tanggal 16 Januari 2020. Di dalam pertemuan ini juga membahas rencana kerjasama dalam pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang, pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan oleh BPKS yang diharapkan segera selesai pembangunannya. Setiap kegiatan perlu sebuah istilah “Cet Langet – bermimpi setinggi-tingginya -red”, yang berarti sebuah perencanaan ke depan yang dikonsepkan untuk target pencapaian yang harus diimplementasikan dan bersifat mutlak. Di dalam sebuah perencanaan tidak hanya menyebutkan tujuan dan target secara gamblang, namun kemungkinan hambatan atau deviasi pencapaian juga terprediksi saat proses pelaksanaan. Maka suatu perencanaan sangat diperlukan untuk manajemen program sebagai panduan pengambilan sikap dalam upaya pencapaian target yang diharapkan. Idealnya dari sebuah program pembangunan jaringan transportasi Aceh juga mengharuskan sebuah masterplan sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan kedepannya dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan pembiayaan. Begitu pula, arah pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan transportasi sedini mungkin, Dishub Aceh melakukan studi 2015 untuk menyusun Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP) Balohan Kota Sabang. Hasil studi yang ditetapkan dalam RIP Balohan Kota Sabang menyebutkan bahwa jumlah penumpang pada tahun eksisting – Tahun 2015 –red mencapai 258.697 orang dan diprediksi pertumbuhan di Tahun 2035 mencapai 514.397 orang. Persentase pertumbuhan ini mencapai 50,29 persen khusus untuk penumpang Kapal Ferry Ro-Ro. Ini merupakan bom waktu apabila tidak tertangani pada saat ini. RIP ini direncanakan dalam rentang masa 2016 – 2035 yang berisi tentang jangka waktu perencanaan, rencana tapak dan rencana detail teknis, proyeksi arus pertumbuhan dan rencana kebutuhan penumpang dan/atau barang, perkiraan dampak penting dan penanganan dampak, dan hal terkait lainnya. Dalam mewujudkan target yang telah direncanakan dalam RIP maka perlu diupayakan dengan platform kolaborasi untuk “mempersiapkan infrastruktur lebih awal untuk kebutuhan pertumbuhan masa depan”. Dalam perjalanan yang berliku dan menanjak, dimulai dengan konsultasi Kementerian dan koordinasi Bappenas serta syarat investasi yang harus dipenuhi hingga pada akhirnya BPKS bersedia melakukan investasi. Namun hal ini tidak surut dari kendala dan rintangan dari kesulitan menganggarkan program kegiatan, persoalan lahan yang belum dikuasai dan aspek lainnya yang tak kalah menantang. Pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang dimulai pada Tahun 2018 dan kondisi pembangunan sekarang sudah mencapai 80 % dari alokasi anggaran yang disediakan. Hal ini juga merupakan suatu prestasi yang perlu diaksarakan dalam sebuah goresan pena yang menjadi pelajaran ke depan bagi kita. “Biasanya hampir semua rencana induk terlambat”, hari ini pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang 15 tahun lebih cepat dari upaya “Cet Langet” pada Tahun 2015 lalu, artinya berdasarkan RIP, Pelabuhan Penyeberangan Balohan dijadwalkan penyelesesaian infrastrukturnya di Tahun 2035. Kebiasaan selama ini, kita terfokus pada satu arah angin dalam mempercepat pembangunan. Padahal, ada arah angin lain yang membawa lebih banyak keuntungan layaknya kolaborasi. Suatu ulasan mungkin perlu dipatenkan bahwa “dengan kolaborasi, percepatan bukan hal mustahil atau cet langet”. Jadi, saat ini revisi mesti dilakukan untuk mengakomodir percepatan dengan pelaksanaan ini menggunakan pendekatan demand follow supply. Dengan segala keterbatasan, kolaborasi yang sudah dilakukan perlu dijadikan model dalam penyediaan infrastruktur transportasi Aceh di masa yang akan datang. Walikota Sabang, Nazaruddin dalam sambutannya menyampaikan agar dapat segera memperoleh kesepakatan tentang format pengelolaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk standar operasional dan prosedur yang diperlukan untuk pelayanan yang lebih baik. (MS)

Dinas Perhubungan Aceh selenggarakan Acara Puncak Pekan Keselamatan Jalan Aceh Tahun 2019 di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Minggu, 1 Desember 2019. Rangkaian kegiatan dalam rangka Pekan Keselamatan telah dimulai sejak 25 November 2019. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., dalam sambutannya menyampaikan, dari sekian banyak korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh anak muda, pelajar dan mahasiswa. “Maka Pekan Keselamatan Jalan Aceh ini adalah salah satu upaya Dinas Perhubungan agar terjalin sinergisitas dari semua pihak dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” ungkap Junaidi. Acara ini mengajak para pengguna kendaraan agar lebih memperhatikan peralatan pendukung keselamatan dalam berkendara, serta membangkitkan kesadaran keselamatan dalam berkendara sejak dini yaitu salah satunya dengan menggandeng pelajar pelopor sebagai duta pemerintah. “Pemilihan Pelajar Pelopor merupakan upaya Dishub Aceh agar bisa menjadi wakil pemerintah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas di jalan raya,” terang Junaidi. Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh terbesar nomor dua di Indonesia dengan rata-rata jumlah orang meninggal setiap jam sekitar tiga sampai empat orang. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan Aceh sebagai kegiatan rutin merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Aceh untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengendara tentang pentingnya keselamatan berkendara. Pada kegiatan puncak juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Keselamatan Berlalu Lintas antara Dinas Perhubungan Aceh dengan sejumlah sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kerjasama ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelajar sekolah akan keselamatan berlalu lintas. Pekan Keselamatan Jalan Aceh Tahun 2019 memiliki sejumlah rangkaian kegiatan yang telah diadakan beberapa hari sebelumnya yaitu; lomba vlog, lomba mural & graffiti, safety riding, donor darah, senam jantung sehat, music performance, dan deklarasi keselamatan lalu lintas dan anti narkoba. (MG)   Simak videonya di bawah ini :