Category: Kegiatan

Banda Aceh – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membahas rencana pembukaan lintasan angkutan penyeberangan ferry/ro-ro jarak jauh rute Jakarta – Banda Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT, mengatakan rencana pembukaan jalur pelayaran langsung tersebut sebagai upaya memperkuat konektivitas serta efisiensi distribusi logistik ke Aceh. “Ini peluang bagi pelaku usaha di Aceh. Kehadiran kapal ro-ro tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga penumpang, termasuk kontainer yang berada di atas kendaraan,” ujar Faisal saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, Jumat (24/4/2026). Menurut Faisal, rencana pelayaran langsung Jakarta ke Aceh sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh membuka konektivitas melalui laut seluas-luasnya ke berbagai wilayah mengingat beban jalan raya yang semakin berat. Pengoperasian jalur laut ini juga berpotensi menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). “Dengan adanya alternatif jalur laut, beban angkutan jalan bisa berkurang. Ini juga menjadi solusi saat terjadi bencana, seperti putusnya jalan dan jembatan yang selama ini kerap mengganggu distribusi logistik,” kata Faisal Faisal menambahkan, faktor geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga BBM juga menjadi pertimbangan penting dalam mendorong efisiensi transportasi melalui jalur laut. Faisal mengatakan, dengan tarif bersaing, ia optimis rencana pengoperasian lintasan long distance ferry ini akan banyak diminati pelaku usaha. Ia menegaskan, Pemerintah Aceh siap memfasilitasi dari sisi regulasi dan dukungan kebijakan agar rencana ini dapat terealisasi. Sementara itu, Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Theresia Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengembangkan bisnis angkutan penyeberangan berbasis kebutuhan pasar, khususnya sektor logistik. ASDP, kata Theresia, saat ini mengoperasikan 218 kapal, baik untuk lintasan komersial maupun perintis. “Kami ingin memastikan konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan lintasan jarak jauh seperti Jakarta – Banda Aceh,” ujarnya. Theresia menjelaskan, potensi jalur Jakarta – Banda Aceh cukup besar mengingat kebutuhan logistik Banda Aceh masih didominasi pasokan dari luar daerah terutama pulau Jawa. “Melalui konsep ro-ro trucking, pengiriman bisa lebih cepat, hanya 3,5 hari dan meminimalisir kerusakan barang. Ini menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha,” kata Theresia. Theresia menambahkan, berbagai jenis komoditas dapat diangkut melalui kapal ro-ro, mulai dari produk perikanan, kendaraan, hingga kebutuhan industri lainnya. Namun demikian, kepastian volume muatan menjadi faktor penting dalam penentuan tarif agar tetap kompetitif. Ketua Organda Aceh, Ramli, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menilai tingginya biaya transportasi darat dari Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab mahalnya harga barang di Aceh. “Kalau lewat darat bisa sampai seminggu dengan berbagai risiko. Kalau ada jalur laut langsung, tentu ini sangat membantu dan bisa menekan inflasi,” ujar dia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Aceh Bidang Vokasi dan Sertifikasi, T. Jailani Yacob, turut menyatakan dukungan terhadap rencana pembukaan lintasan tersebut. Kadin menilai kehadiran jalur pelayaran langsung Jakarta – Aceh akan membuka peluang baru bagi dunia usaha, terutama dalam menekan biaya distribusi, memperlancar arus barang, serta meningkatkan daya saing produk daerah. Kadin juga mendorong adanya kepastian kebijakan dan dukungan lintas sektor agar rencana ini dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Hal senada disampaikan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh, Zulfandi. Ia mengatakan selama ini seluruh rantai logistik masih terpusat di Belawan, Medan, dengan biaya yang cukup tinggi. Biaya pengiriman dari Banda Aceh ke Jakarta melalui jalur darat berkisar Rp.2.000 hingga 2.500 per kilogram. Namun melalui laut, biaya pengiriman terpangkas jauh, hanya sekitar Rp.500 rupiah per kilogram. Zulfandi berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan jaminan dan dukungan kebijakan agar ASDP dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa terganggu persaingan tarif yang tidak sehat. “Harus ada komitmen bersama agar jalur ini benar-benar berjalan,” katanya. Dari sektor peternakan, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, Dayat, menyebutkan kebutuhan pakan ternak yang selama ini dipasok BPTU-HPT, berasal dari Jawa Timur dan membutuhkan waktu pengiriman hingga 14 hari. Kehadiran kapal ro-ro diharapkan dapat mempercepat distribusi serta menekan biaya logistik. “Kami mengirim sekitar 1.100 ton pakan per tahun. Jika biaya lebih efisien, tentunya kami sangat terbantu.,” ujarnya. FGD tersebut turut dihadiri Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry Persero, GM PT ASDP Cabang Banda Aceh, GM PT ASDP Cabang Singkil, Ketua Organda Aceh, Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Aceh, Kabid Pelayaran pada Dishub Aceh, Wakil Ketua Kadin Aceh, Perwakilan Bulog, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, perwakilan Asosiasi Dunia Usaha dan Sektor Logistik di Aceh. []

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan PT Capella Dinamik Nusantara menggelar seminar edukasi keselamatan berkendara (Safety Riding) bertajuk Zen On Wheel di Aula Multimoda Dishub Aceh, Selasa, 23 April 2026. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa sosok perempuan modern, atau “Kartini Masa Kini”, tidak hanya berperan aktif dalam pembangunan, tetapi juga harus menjadi pelopor keselamatan bagi diri sendiri dan keluarga saat berada di jalan raya. Seminar edukasi “Zen On Wheel” mengedepankan sisi psikologis dan ketenangan dalam berkendara. Peserta diajak untuk memahami bahwa keamanan dimulai dari pikiran yang tenang (zen) dan kontrol emosi yang stabil, terutama saat menghadapi kemacetan atau situasi provokatif di jalan raya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Diana Devi menyebutkan bahwa, dalam konteks keselamatan lalu lintas, perempuan memiliki peran strategis sebagai pelopor disiplin dan kepedulian terhadap keselamatan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. “Bagi wanita masa kini, jalan raya tidak hanya sebagai ruang aktualisasi diri, namun ia juga menyimpan risiko yang tinggi jika tidak dibarengi dengan pemahaman teknis yang mumpuni,” ujar Diana Devi. Bila mengacu data Korlantas Polri, ada 144.605 kejadian kecelakaan pada tahun 2024 dengan 77 persen kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Sedangkan pada rentang usia, 53 persen korban kecelakaan lalu lintas berusia pada rentang 19 hingga 39 tahun. Mayoritas kecelakaan disebabkan oleh kurangnya literasi teknis dan defensive driving oleh pengendara. Melalui kegiatan ini, Diana Devi berharap peserta dapat menjadi “Kartini Jalan Raya” yang mandiri, cerdas, tangguh, dan pelopor keselamatan berlalu lintas bagi diri sendiri dan keluarga. Kabid Lalin Dishub Aceh itu juga menyampaikan apresiasi kepada PT Capella Dinamik Nusantara atas kolaborasi penyelenggaraan seminar edukasi safety riding dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya para perempuan. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Kantor Cabang Capella Honda Banda Aceh, M Ashri menyebutkan bahwa seminar safety ridinh ini merupakan bentuk tanggung jawab PT Astra Honda Motor kepada masyarakat selaku pengguna kendaraan. Ashri menegaskan bahwa kampanye safety riding kepada masyarakat merupakan prioritas utama Honda, dan sosialisasi itu rutin diselenggarakan bersama berbagai stakeholder seperti seminar safety riding hari ini di Dishub Aceh. Pihak Capella Honda Banda Aceh memberikan materi komprehensif yang disampaikan oleh para narasumber yang sangat kompeten, di antaranya Ipda Devi Ristra Infanisya dari Polresta Banda Aceh, Novara Dita selaku Instruktur Safety Riding Honda, dan Ners Rosdiana yang merupakan praktisi wanita yang berbasis di Aceh. Acara ini juga diikuti oleh peserta dari beragam instansi dan komunitas seperti Polresta Banda Aceh, PT Jasa Raharja Aceh, Komunitas Motor Binaan Honda, Capella Honda, Komunitas Wanita Ojol Banda Aceh, pengurus Dharma Wanita Dishub Aceh, serta ASN Dishub Aceh.

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal ST, MT menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta menindak tegas angkutan tidak resmi menyusul meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang. Penegasan tersebut juga diperkuat melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada DPD Organda Aceh terkait peringatan kepatuhan perizinan, standar pelayanan, serta kesiapan pengemudi angkutan umum. Teuku Faisal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan menggunakan angkutan ilegal dan lebih selektif dalam memilih moda transportasi. “Jangan ambil risiko dengan angkutan ilegal. Tidak ada jaminan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi bagi penumpang,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/04). Menurut Faisal, maraknya kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum menjadi persoalan serius karena beroperasi di luar sistem. Selain tidak memiliki izin trayek, kendaraan tersebut juga tidak melalui pengawasan keselamatan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai langkah konkret, Dishub Aceh akan menggencarkan razia terpadu bersama pihak terkait seperti Ditlantas Polda Aceh, Organda dan Jasa Raharja serta memastikan penindakan berjalan tegas tanpa kompromi. “Kalau melanggar, akan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi, termasuk pencabutan izin,” tegasnya. Di sisi lain, melalui surat tersebut, Dishub Aceh secara khusus meminta seluruh perusahaan angkutan umum, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu ditegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional memiliki izin lengkap dan masih berlaku, termasuk izin trayek, uji berkala (KIR), serta kartu pengawasan. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki SIM sesuai ketentuan serta terdata secara resmi. Dishub Aceh juga mengingatkan agar perusahaan memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari kelaikan teknis kendaraan, keselamatan penumpang, kenyamanan, hingga kepatuhan terhadap kapasitas angkut. Tak hanya itu, kesiapan pengemudi turut menjadi perhatian, di mana perusahaan diminta memastikan kondisi kesehatan pengemudi, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, serta mematuhi jam kerja dan waktu istirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. Pemeriksaan kendaraan secara rutin (ramp check) sebelum operasional juga diwajibkan untuk memastikan seluruh armada dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi optimal. S ementara itu, Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, menyampaikan bahwa meningkatnya angkutan ilegal di Aceh telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan angkutan resmi dan memicu persaingan tidak sehat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antar pengemudi, terutama dalam memperebutkan penumpang di kawasan terminal. “Jumlah kendaraan lebih banyak dari penumpang. Ini yang memicu persaingan tidak sehat bahkan konflik di lapangan,” kata Ramli. Menurutnya, keberadaan angkutan ilegal juga menyulitkan pembinaan terhadap angkutan resmi, serta menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha yang taat aturan belum sepenuhnya terlindungi. Dari sisi keselamatan, Ramli menegaskan bahwa penumpang angkutan ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan serta tidak berada dalam sistem pengawasan keselamatan. “Penumpang angkutan ilegal tidak dijamin. Tidak ada pengawasan seperti angkutan resmi, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Organda Aceh terus mendorong penguatan sinergi dengan Dishub dan BPTD melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan ramp check, serta pelatihan dan penyuluhan keselamatan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Ramli menambahkan, Organda juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket melalui loket resmi maupun sistem online guna menciptakan transparansi dan kepastian tarif. “Jangan beli tiket di calo.”

Dorong E-Ticketing dan Benahi Layanan Penyeberangan di Lintas Barat Selatan Jakarta – Pemerintah Aceh menandatangani keberlanjutan kerja sama pengelolaan kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse di Jakarta, Selasa (7/04). Kerja sama ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk mendorong peningkatan kualitas layanan penyeberangan, termasuk penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) secara menyeluruh, khususnya pada lintas barat selatan Aceh. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan pelayanan yang lebih modern, tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjawab berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu. “Kami mendorong penerapan e-ticketing secara menyeluruh, terutama di lintas barat selatan. Ini penting agar pelayanan lebih tertib, transparan, dan mampu mengurangi antrean penumpang di pelabuhan,” ujar Asisten II Sekda Aceh, T. Robby Irza. Ia menjelaskan, dorongan tersebut juga menjadi respons atas berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu, di mana terjadi antrean panjang dan penumpukan penumpang akibat sistem penjualan tiket yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada lintasan menuju Simeulue yang mengalami lonjakan penumpang cukup signifikan. Dengan penerapan e-ticketing, diharapkan proses pelayanan penumpang menjadi lebih efisien, mengurangi antrean di pelabuhan, serta memberikan kepastian jadwal keberangkatan bagi masyarakat. Gubernur Aceh yang diwakili Robby Irza menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar kontrak administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, khususnya bagi daerah kepulauan dan kawasan terluar yang menjadi prioritas pembangunan Aceh. Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, konektivitas menjadi salah satu fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Konektivitas bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut akses ekonomi, pelayanan publik, dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Robby. Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Aceh telah memiliki sejumlah armada penyeberangan yang dioperasikan untuk mendukung mobilitas masyarakat, di antaranya KMP Aceh Hebat 1 pada lintasan Calang-Sinabang serta KMP Aceh Hebat 2 pada lintasan Ulee Lheue-Balohan Sabang dan KMP Aceh Hebat 3 yang melayani rute Singkil-Pulau Banyak. Lebih lanjut, Robby menekankan bahwa pengelolaan aset daerah, termasuk kapal penyeberangan, harus dilakukan secara profesional dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan publik yang optimal, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami ingin agar aset yang dimiliki Pemerintah Aceh dapat dikelola secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Robby. Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal, baik di sektor darat maupun di atas kapal. “Kerja sama ini harus memberi dampak luas, tidak hanya pada layanan transportasi, tetapi juga pada pembukaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran KMP Aceh Hebat 1 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di wilayah kepulauan. “Transportasi penyeberangan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat kepulauan. Dengan layanan yang baik dan terjadwal, aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan sektor pariwisata bisa tumbuh,” kata Kadishub. Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian pola operasional kapal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada periode lonjakan penumpang seperti akhir pekan dan musim libur. “Simeulue ini salah satu destinasi wisata unggulan. Saat akhir pekan biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang. Kami minta pola operasi kapal bisa menyesuaikan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujar Faisal. Faisal berharap operasional KMP Aceh Hebat 1 ke depan semakin optimal dalam melayani mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat selatan Aceh, khususnya Simeulue dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Theodore Natalianto Lasse, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi laut bagi masyarakat. “Pelayanan transportasi merupakan kebutuhan masyarakat dalam menghubungkan berbagai wilayah. ASDP hadir dan akan terus berupaya meningkatkan layanan yang ada,” ujar Rio. Rio menegaskan, pihaknya akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami akan terus menjaga kepercayaan ini, memberikan layanan terbaik, serta merawat kapal dengan baik. Dalam kurun waktu perjanjian ini, kami berharap dapat memenuhi bahkan melebihi ekspektasi dari Pemerintah Aceh dan masyarakat,” katanya. Rio juga mengharapkan dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan agar layanan penyeberangan ke depan dapat terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Aceh. Ia turut berpesan kepada seluruh kru kapal agar menjaga aset milik Pemerintah Aceh tersebut dengan baik serta menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. “Kami minta seluruh kru kapal menjaga dengan baik aset Pemerintah Aceh ini agar selalu dalam kondisi prima, serta memberikan pelayanan yang baik dan memastikan perawatan kapal sesuai standar,” ujar Rio. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano; Direktur SDM & Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ardhie Ekapaty; Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Nana Sutisna; General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil, Rachmadian Adha; Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, M. Hidayatullah; Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh T. Rizki Fadhil; serta Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh Muhammad Alqadri. []

Banda Aceh – Kepolisian Daerah Aceh mengapresiasi pelaksanaan program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan pada momentum lebaran Idul Fitri tahun 2026. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik. “Apresiasi kami kepada Pemerintah Aceh, khususnya Dishub Aceh, yang telah menyelenggarakan mudik gratis. Program ini sangat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas,” ujar Deden saat konferensi pers bersama terkait angkutan Lebaran Idul Fitri 2026 yang digelar di Banda Aceh, Senin (30/3). Kegiatan itu turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Jasa Raharja Kanwil Aceh, Kepala BPTD Aceh, Kepala BPJN Aceh, GM ASDP Banda Aceh, serta GM Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda. Menurut Deden, tanpa adanya program Gratis tersebut, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik, yang berpotensi meningkatkan volume kendaraan di jalan dan memicu kemacetan. Deden menjelaskan, program mudik gratis pemerintah Aceh telah merangkum pergerakan masyarakat dalam satu moda transportasi massal, sehingga jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Seluruh armada bus atau angkutan umum lain yang digunakan telah melalui proses pemeriksaan kelayakan, termasuk kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi. “Pengemudi bus telah menjalani tes urin dan dinyatakan sehat. Mereka juga diimbau untuk beristirahat apabila merasa mengantuk demi menjaga keselamatan penumpang,” kata Deden. Sebelumnya, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf melepas rombongan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh dari Depo Trans Koetaradja, Banda Aceh, Minggu, pertengahan Maret lalu. Program yang diselenggarakan melalui Dinas Perhubungan Aceh itu digelar untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau. Gubernur menjelaskan, Pemerintah Aceh menghadirkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya perjalanan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi daerah dengan menjaga kelancaran distribusi dan mobilitas masyarakat selama periode libur Idul Fitri. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal mengatakan program mudik gratis merupakan upaya Pemerintah Aceh menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat selama periode mudik dengan dukungan 17 perusahaan dari unsur BUMN, BUMD, perbankan, dan swasta di Aceh. Faisal menyebutkan, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 3.328 orang melalui sistem pendaftaran daring, sementara kuota yang tersedia untuk angkutan darat Pemerintah Aceh sebanyak 2.070 orang. Untuk melayani pemudik tersebut, Dinas Perhubungan Aceh menyiapkan 122 unit kendaraan yang terdiri dari 27 unit bus besar dan 95 unit Hiace dengan 18 rute tujuan ke berbagai kabupaten/kota di Aceh, terutama wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi. Selain layanan dari Pemerintah Aceh, program mudik gratis tahun ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan BUMN melalui layanan angkutan darat dengan kuota sekitar 709 orang. Sementara untuk wilayah kepulauan, disediakan layanan mudik gratis melalui angkutan laut dengan delapan rute pelayaran menggunakan kapal ro-ro dan kapal cepat dengan total kapasitas 3.642 penumpang. Faisal mengatakan seluruh armada yang digunakan dalam program tersebut telah melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check guna memastikan kendaraan yang beroperasi selama masa mudik benar-benar layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, para pengemudi juga telah diperiksa kondisi kesehatannya, termasuk melalui tes urin. []

Banda Aceh – Arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2026 di Aceh mencatat lonjakan tinggi. Pergerakan kendaraan di ruas Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) tercatat mencapai 201.670 kendaraan selama periode angkutan lebaran. Lonjakan ini dipicu oleh beroperasinya akses tol hingga Padang Tiji yang semakin mempermudah konektivitas masyarakat menuju Banda Aceh. Akses yang lebih cepat dan efisien tersebut mendorong meningkatnya arus kunjungan, baik untuk keperluan mudik maupun wisata ke berbagai daerah di Aceh. Berdasarkan data PT. Hutama Karya sebagai operator tol, puncak pergerakan kendaraan terjadi pada 24 Maret 2026 dengan total 18.058 kendaraan melintas dalam satu hari. Sementara itu, Gerbang Tol Padang Tiji tercatat sebagai titik tersibuk dengan total 87.780 kendaraan selama periode lebaran. Secara keseluruhan, lalu lintas tol meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST.MT., mengatakan tingginya pergerakan kendaraan ini mencerminkan mobilitas masyarakat yang sangat dinamis, terutama dengan dukungan infrastruktur jalan tol yang semakin memadai. “Pergerakan kendaraan pada masa mudik dan arus balik lebaran tahun ini sangat tinggi. Kehadiran tol sangat membantu distribusi perjalanan masyarakat sehingga arus lalu lintas dapat terurai dengan lebih baik,” ujar Faisal dalam konferensi pers bersama Dirlantas Polda Aceh, Kepala Jasa Raharja Kanwil Aceh, Kepala BPTD Aceh, Kepala BPJN Aceh, GM ASDP Banda Aceh, serta GM Angkasa Pura Bandara SIM, di Banda Aceh, Senin (30/3). Selain kendaraan pribadi, mobilitas masyarakat juga terlihat tinggi pada seluruh moda transportasi. Pada angkutan darat, total pergerakan penumpang tercatat mencapai 107.648 orang atau meningkat 15,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak pergerakan terjadi pada 17 Maret 2026 dengan jumlah 9.285 penumpang. Pergerakan ini dilayani melalui terminal tipe A, yaitu Terminal Batoh, Lhokseumawe, Paya Ilang, Langsa, dan Meulaboh, serta terminal tipe B di antaranya Sigli, Aceh Tamiang, Calang, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bireuen, dan Terminal L300 Lueng Bata. Sementara itu, pada angkutan laut tercatat sebanyak 65.703 penumpang. Puncak pergerakan terjadi pada 28 Maret 2026 dengan 7.414 penumpang. Pergerakan penumpang laut dilayani melalui pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, Balohan, Lamteng, Calang, Labuhan Haji, Sinabang, Singkil, dan Pulau Banyak, dengan lintasan utama seperti Ulee Lheue-Balohan, Calang-Sinabang, serta Singkil-Pulau Banyak. Untuk angkutan udara, total pergerakan penumpang tercatat sebanyak 40.887 orang atau meningkat 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus terjadi pada 14 Maret 2026 dengan 3.071 penumpang. Pergerakan ini dilayani melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Malikussaleh, Rembele, Cut Nyak Dhien, dan Lasikin, serta didukung bandara perintis. “Ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat selama lebaran tidak hanya didominasi kendaraan pribadi, tetapi juga didukung oleh angkutan umum di semua moda yang tetap tinggi,” kata Faisal. Menurutnya, angka pergerakan tersebut masih berpotensi lebih besar jika diakumulasikan dengan pengguna kendaraan pribadi di seluruh ruas jalan. “Jika dihitung secara keseluruhan, termasuk kendaraan pribadi di jalan tol maupun ruas lainnya, maka jumlah orang yang melakukan perjalanan dipastikan jauh lebih besar dari data angkutan umum yang tercatat,” ujar Faisal. Kadishub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan angkutan lebaran tahun ini, di antaranya kepolisian, Jasa Raharja, Balai Pengelola Transportasi Darat Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, ASDP, serta Angkasa Pura. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga arus mudik dan arus balik lebaran di Aceh dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Faisal. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas, terutama di titik-titik rawan kepadatan. Menurutnya, kawasan Kuta Blang Bireuen, menjadi salah satu fokus utama sejak awal arus mudik. Di lokasi tersebut dilakukan penguatan personel serta rekayasa lalu lintas mengingat adanya perbaikan jembatan dan tingginya volume kendaraan. “Sejak arus mudik, Kuta Blang menjadi perhatian karena volume kendaraan cukup tinggi, bahkan lebih besar dari arah Banda Aceh menuju Medan. Saat arus balik, personel kami masih tetap standby di lokasi untuk memastikan kelancaran lalu lintas,” ujarnya. Deden juga menyebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas selama periode angkutan lebaran tahun ini mengalami penurunan signifikan di mana tahun lalu terdapat 73 kasus kecelakaan lalu lintas dan menjadi 47 kasus pada tahun ini. Namun demikian, tingkat fatalitas korban justru mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 20 orang meninggal dunia tahun ini, dibandingkan 15 orang pada tahun sebelumnya. “Beberapa faktor penyebab di antaranya kehilangan kendali saat berkendara, tidak menggunakan helm, serta berkendara dengan kecepatan tinggi,” kata Deden. Deden menambahkan, sejumlah daerah yang menjadi titik rawan kecelakaan antara lain Banda Aceh, Aceh Jaya, dan Aceh Timur. Bahkan, di Aceh Tenggara yang sebelumnya tidak terdeteksi sebagai titik rawan, tercatat dua korban meninggal dunia. Pihak kepolisian, kata dia, akan terus menyiagakan personel di titik-titik rawan hingga arus balik benar-benar selesai dan kondisi lalu lintas kembali normal. []

Subulussalam – Meningkatnya arus lalu lintas di jalur pantai barat Aceh pascabencana hidronetrologi 2025 lalu mendorong Pemerintah Aceh mengambil langkah cepat terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., bersama Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, turun langsung meninjau kawasan Kedabuhan, Desa Jontor, Kota Subulussalam, Rabu 4/3. Lokasi tersebut dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan, khususnya bagi angkutan barang yang melintas dari arah Aceh maupun dari Medan, Sumatera Utara. Dalam beberapa waktu terakhir, kecelakaan di kawasan itu dilaporkan cukup sering terjadi dan telah menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Kadishub Aceh T. Faisal menegaskan, peningkatan volume kendaraan berat di jalur pantai barat dan selatan Aceh harus diantisipasi dengan langkah penanganan yang terukur. “Pasca terganggunya lintas timur, arus kendaraan terutama angkutan barang memang meningkat signifikan di jalur ini. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan titik rawan ini tanpa penanganan. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas,” ujar Faisal didampingi Sekretaris Dishub, di sela-sela peninjauan. Ia menyebutkan, Dishub Aceh akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait untuk memperkuat aspek keselamatan, termasuk kemungkinan penambahan rambu peringatan, pengaturan lalu lintas, serta evaluasi teknis lainnya. Sementara itu, Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin menyambut baik perhatian Pemerintah Aceh terhadap kondisi lalu lintas di wilayahnya. Menurutnya, penanganan titik rawan kecelakaan menjadi kebutuhan mendesak mengingat kawasan tersebut merupakan jalur vital distribusi barang dan mobilitas masyarakat. []

Arahan Gubernur untuk mengurangi beban masyarakat. Pemerintah Aceh kembali menghadirkan program mudik gratis sebagai bentuk perhatian dan pelayanan kepada masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447H bersama keluarga di kampung halaman. Program ini diharapkan dapat membantu warga mengurangi beban biaya perjalanan serta memastikan mereka dapat berlebaran dengan tenang dan aman. Program mudik gratis tahun ini menyediakan sebanyak 25 rute perjalanan yang menghubungkan berbagai daerah di Aceh. Rute tersebut terdiri dari 18 jalur darat yang dilayani oleh bus dan Hiace, serta 7 jalur laut dan penyeberangan. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa pelaksanaan program mudik gratis ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai upaya mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, khususnya pasca terjadinya bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat. Kadishub Aceh juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan mudik gratis, diantaranya melakukan inspeksi keselamatan terhadap armada angkutan umum guna memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman dan lancar. “Personil Dishub Aceh bersama pihak Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kemenhub dan Jasa Raharja terus melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap kendaraan angkutan umum AKDP untuk memastikan angkutan lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman dan selamat,” sebut Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan bahwa pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada Minggu ke-4 bulan Februari secara online. Sedangkan pelaksanaan mudik gratis dijadwalkan pada Minggu ke-3 bulan Maret sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Adapun jadwal, rute dan mekanisme pendaftaran dapat dipantau melalui kanal resmi media sosial Dinas Perhubungan Aceh.    

Banda Aceh – Sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan usia remaja, Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Capella Honda menggelar penyuluhan keselamatan berkendara bagi pelajar SMA Negeri 2 Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula sekolah, Senin, 9/02/2026. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh, Renny Anggeraeni Robin, menjelaskan bahwa pelajar merupakan salah satu kelompok dengan tingkat risiko kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, edukasi keselamatan berkendara perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak usia sekolah. “Usia adik-adik pelajar ini tingkat kecelakaannya relatif tinggi, apalagi secara emosional masih labil. Karena itu, edukasi keselamatan harus diberikan sejak dini. Kami juga mengingatkan, jika sudah memiliki KTP, jangan lupa untuk mengurus SIM sebelum berkendara,” ujar Renny. Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan berlalu lintas bertajuk safe riding go to school yang bertujuan membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Data dari Polda Aceh, angka kecelakaan sepeda motor pada tahun 2025 tercatat 3.068 kasus. Penyuluhan tersebut diikuti oleh puluhan siswa dengan materi seputar etika berlalu lintas, pentingnya keselamatan berkendara, serta pemahaman risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan usia remaja. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktik langsung di lapangan agar siswa dapat memahami penerapan keselamatan berkendara secara nyata. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Banda Aceh, Iqbal, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi keselamatan berlalu lintas sangat penting diberikan kepada pelajar di tengah tingginya mobilitas dan rasa ingin tahu remaja. “Anak-anak remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sering kali belum sepenuhnya menyadari pentingnya keselamatan. Tidak jarang kita lihat balap liar dan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh usia sekolah. Kami berharap materi yang disampaikan hari ini dapat dipraktikkan dengan baik oleh siswa-siswi SMA Negeri 2,” ujar Iqbal. Sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan pelajar, Capella Honda turut menyerahkan cendera mata kepada pihak sekolah berupa helm keselamatan yang dapat digunakan oleh siswa. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Capella Honda, Faisal, sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan berkendara bagi generasi muda. Perwakilan Capella Honda, Reza, menyampaikan bahwa saat ini banyak anak usia muda yang sudah menggunakan sepeda motor dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, edukasi keselamatan menjadi hal penting agar pelajar lebih siap dan memahami risiko saat berkendara di jalan raya. “Kami bersama Dinas Perhubungan Aceh ingin berbagi informasi dan pengetahuan kepada adik-adik SMA Negeri 2 Banda Aceh agar lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” ujar Reza. Dalam kegiatan tersebut, Instruktur safety riding PT Capella Honda, Iskandar, turut menyampaikan materi edukasi kepada para siswa. Ia berharap melalui kegiatan ini, para pelajar setidaknya dapat memahami peraturan dan tata tertib berlalu lintas serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengingatkan seluruh jajaran agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga integritas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran dalam menjalankan tugas pelayanan transportasi. Pesan itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh, yang berlangsung di Aula Multimoda Kantor Dishub Aceh, Jumat (30/1/2026). Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat struktural itu sebagai tindak lanjut dari penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Pemerintah Aceh secara serentak oleh gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Kamis 29/01, kemarin. Sebanyak 60 pegawai PPPK paruh waktu menerima SK pada kesempatan itu. Mereka bertugas di kantor induk Dishub Aceh di Banda Aceh, sejumlah UPTD terminal dan pelabuhan di berbagai wilayah Aceh, serta pada layanan transportasi massal Trans Koetaradja. Penyerahan SK dilakukan oleh masing-masing kepala bidang kepada pegawai di bawah koordinasi bidangnya. Dalam arahannya, T. Faisal menegaskan bahwa insan perhubungan merupakan garda terdepan pelayanan publik karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. “Kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai kita sewenang-wenang. Kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi, karena pelayanan transportasi tidak hanya melibatkan Dishub Aceh, tetapi juga balai pengelola transportasi serta dinas perhubungan kabupaten dan kota. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mencegah tindakan yang dapat merugikan pribadi maupun institusi. Faisal menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran berat oleh pegawai, seperti penyalahgunaan narkoba maupun judi online yang juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Ia menyebut upaya memperbaiki citra sektor perhubungan harus dimulai dari integritas pribadi setiap pegawai. Hal yang sama, lanjutnya, berlaku dalam proses perizinan. Ia menekankan seluruh proses harus berjalan sesuai aturan tanpa kompromi jika persyaratan tidak lengkap. “Terkait perizinan, tidak ada negosiasi kalau persyaratan kurang. Semua harus diproses sesuai ketentuan,” ujar T. Faisal. Kadishub turut mengingatkan larangan keras terhadap praktik pungutan liar di lapangan. Menurut Faisal, wibawa institusi sangat bergantung pada perilaku petugas. Berbagai pembenahan fasilitas dan sistem layanan yang telah dilakukan disebutnya sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Terminal Bireuen menjadi salah satu contoh perubahan, dari yang sebelumnya terkesan kurang tertata, kini menjadi lebih tertib dan nyaman. Pembenahan serupa juga dilakukan di Pelabuhan Ulee Lheue, baik dari sisi fasilitas maupun manajemen personel, sehingga dinilai semakin ramah dan terbuka bagi masyarakat. Upaya peningkatan layanan, kata T. Faisal, juga terus dilakukan di terminal-terminal lain, pelabuhan, serta pada layanan Trans Koetaradja sebagai wajah transportasi publik di ibu kota provinsi Aceh. Faisal menekankan bahwa meski jam kerja formal berakhir pada sore hari, pelayanan perhubungan pada dasarnya berlangsung 24 jam penuh. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial. “Komplain masyarakat harus segera kita tindak lanjuti. Semua keluhan harus kita kawal,” ujarnya. Kadishub menambahkan, tantangan kerja di sektor perhubungan tidak ringan, terutama saat hari libur ketika mobilitas masyarakat meningkat. Namun demikian, ia menilai tren pelayanan Dishub Aceh terus menunjukkan perbaikan, termasuk dalam keterbukaan informasi publik yang telah mendapat pengakuan hingga ke tingkat nasional. Di akhir sambutannya, Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dishub Aceh serta permohonan maaf karena belum dapat secara rutin mengunjungi seluruh fasilitas perhubungan di kabupaten dan kota di seluruh Aceh mengingat banyaknya tugas rutin dan rentang jarak yang cukup jauh. Meski begitu, ia memastikan jajaran di kantor induk Dishub di Banda Aceh terus berupaya memberikan dukungan terbaik bagi seluruh pegawai Dishub Aceh di berbagai daerah. Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas