Category: Mudik

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus menggratiskan moda transportasi umum Trans Koetaradja bagi masyarakat Aceh sebagai upaya membantu menekan biaya transportasi harian sekaligus mendorong penggunaan angkutan umum yang aman dan nyaman. Penegasan tersebut disampaikan M. Nasir pada Tasyakur 1 Dekade Pelayanan Trans Koetaradja yang digelar Dinas Perhubungan Aceh di Depo Trans Koetaradja Komplek Terminal Tipe A Batoh, Rabu (13/5). “Saya akan sampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, dan pimpinan DPRA agar layanan ini bisa tetap gratis. Kita berharap layanan ini bukan hanya bertahan 10 tahun, tetapi bisa sampai 20 tahun dan seterusnya tetap menjadi layanan transportasi utama masyarakat Aceh,” kata M. Nasir. Menurutnya, keberadaan transportasi publik gratis tersebut sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya hidup, khususnya pengeluaran transportasi harian. Ia menyebut masyarakat perkotaan dapat menghabiskan sekitar 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. “Kalau masyarakat konsisten menggunakan Trans Koetaradja, pengeluaran transportasi bisa ditekan dan anggarannya dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Ini kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya. M. Nasir turut mengapresiasi Dinas Perhubungan Aceh yang dinilainya berhasil menghadirkan inovasi pada transportasi publik hingga mendapat perhatian nasional, termasuk saat pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. “Kepala Dinas Perhubungan ini salah satu yang paling inovatif. Mampu membuat sistem transportasi yang mendapatkan apresiasi dari seluruh provinsi saat PON. Teruslah berinovasi membangun transportasi Aceh menuju yang terbaik,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, mengatakan perjalanan 10 tahun Trans Koetaradja bukan sekadar hitungan waktu, melainkan bentuk komitmen Pemerintah Aceh menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat. “Sepuluh tahun perjalanan ini bukan sekadar tentang waktu, tetapi tentang komitmen pemerintah Aceh, dedikasi, dan upaya bersama dalam menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan,” kata Faisal. Ia menegaskan, layanan gratis Trans Koetaradja yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh menjadi bukti keberpihakan Pemerintah Aceh dalam membantu mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi sehari-hari. “Tidak ada satu provinsi pun yang menggratiskan layanan transportasi seperti ini selama 10 tahun penuh. Dengan gratisnya layanan Trans Koetaradja, masyarakat memiliki opsi mobilitas yang terjangkau,” ujar Kadishub. Faisal menyebutkan sejak diluncutkan pada 2 Mei 2016 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Trans Koetaradja telah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. “Trans Koetaradja telah menjadi saksi ribuan perjalanan. Mengantar anak-anak ke sekolah, pekerja mencari nafkah, para ibu berbelanja, hingga generasi muda meraih cita-cita. Trans Koetaradja bukan hanya alat transportasi, tetapi juga jembatan menuju masa depan,” kata Faisal. Selama 10 tahun beroperasi, layanan Trans Koetaradja tercatat telah melayani lebih dari 10 juta penumpang yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk meningkatkan pelayanan, Trans Koetaradja kini juga telah meluncurkan inovasi baru berupa layanan Q-Raja dan Kartu Raja. Q-Raja merupakan sistem check in menggunakan QR code, sementara Kartu Raja disiapkan bagi penumpang yang belum terbiasa menggunakan smartphone. Rangkaian kegiatan juga diisi tausiah agama oleh Ustadz H. Masrul Aidi Lc., MA, pimpinan Pondok Pesantren Babul Maghfirah Aceh Besar. Dalam tausiahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga pelayanan publik sebagai bagian dari ibadah dan dakwah. “Dalam Islam, ibadah tertinggi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yakinlah perjalanan yang aman dan menyenangkan itu juga bernilai ibadah,” ujar Ustadz Masrul Aidi. Acara tersebut turut dihadiri anggota DPRA Fraksi PKB Munawar, Asisten Ombudsman Aceh Aulia, perwakilan Dirlantas Polda Aceh Erwin, Kepala Inspektorat Aceh Abdullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Dekan Fakultas Teknik USK, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Satpol PP Banda Aceh dan Aceh Besar, Kasat Lantas Polresta Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Balai Transportasi Darat Aceh, Ketua Organda Aceh H. Ramli, Ketua Jasa Raharja Aceh, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Direktur Amanah, Kepala UPTD Trans Koetaradja, serta seluruh pejabat Dishub Aceh. []

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal ST, MT menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta menindak tegas angkutan tidak resmi menyusul meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang. Penegasan tersebut juga diperkuat melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada DPD Organda Aceh terkait peringatan kepatuhan perizinan, standar pelayanan, serta kesiapan pengemudi angkutan umum. Teuku Faisal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan menggunakan angkutan ilegal dan lebih selektif dalam memilih moda transportasi. “Jangan ambil risiko dengan angkutan ilegal. Tidak ada jaminan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi bagi penumpang,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/04). Menurut Faisal, maraknya kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum menjadi persoalan serius karena beroperasi di luar sistem. Selain tidak memiliki izin trayek, kendaraan tersebut juga tidak melalui pengawasan keselamatan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai langkah konkret, Dishub Aceh akan menggencarkan razia terpadu bersama pihak terkait seperti Ditlantas Polda Aceh, Organda dan Jasa Raharja serta memastikan penindakan berjalan tegas tanpa kompromi. “Kalau melanggar, akan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi, termasuk pencabutan izin,” tegasnya. Di sisi lain, melalui surat tersebut, Dishub Aceh secara khusus meminta seluruh perusahaan angkutan umum, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu ditegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional memiliki izin lengkap dan masih berlaku, termasuk izin trayek, uji berkala (KIR), serta kartu pengawasan. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki SIM sesuai ketentuan serta terdata secara resmi. Dishub Aceh juga mengingatkan agar perusahaan memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari kelaikan teknis kendaraan, keselamatan penumpang, kenyamanan, hingga kepatuhan terhadap kapasitas angkut. Tak hanya itu, kesiapan pengemudi turut menjadi perhatian, di mana perusahaan diminta memastikan kondisi kesehatan pengemudi, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, serta mematuhi jam kerja dan waktu istirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. Pemeriksaan kendaraan secara rutin (ramp check) sebelum operasional juga diwajibkan untuk memastikan seluruh armada dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi optimal. S ementara itu, Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, menyampaikan bahwa meningkatnya angkutan ilegal di Aceh telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan angkutan resmi dan memicu persaingan tidak sehat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antar pengemudi, terutama dalam memperebutkan penumpang di kawasan terminal. “Jumlah kendaraan lebih banyak dari penumpang. Ini yang memicu persaingan tidak sehat bahkan konflik di lapangan,” kata Ramli. Menurutnya, keberadaan angkutan ilegal juga menyulitkan pembinaan terhadap angkutan resmi, serta menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha yang taat aturan belum sepenuhnya terlindungi. Dari sisi keselamatan, Ramli menegaskan bahwa penumpang angkutan ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan serta tidak berada dalam sistem pengawasan keselamatan. “Penumpang angkutan ilegal tidak dijamin. Tidak ada pengawasan seperti angkutan resmi, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Organda Aceh terus mendorong penguatan sinergi dengan Dishub dan BPTD melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan ramp check, serta pelatihan dan penyuluhan keselamatan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Ramli menambahkan, Organda juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket melalui loket resmi maupun sistem online guna menciptakan transparansi dan kepastian tarif. “Jangan beli tiket di calo.”

Banda Aceh – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf melepas rombongan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh dari Depo Trans Koetaradja, Banda Aceh, Minggu, 15/03. Program yang diselenggarakan melalui Dinas Perhubungan Aceh itu digelar untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau. Hadir dalam kegiatan itu Kapolda Aceh, Sekda Aceh, Kabinda Aceh, anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh, Anggota DPR Aceh, Rektor USK, Wali Kota Banda Aceh, Kepala BNN Aceh, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh serta beberapa pejabat instansi vertikal lainnya. Pada kesempatan itu, Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, juga menyerahkan santunan kepada anak yatim. Mualem mengatakan, tradisi mudik merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk kembali berkumpul bersama keluarga serta mempererat silaturahmi setelah menjalani aktivitas sepanjang tahun. “Tradisi mudik merupakan momen yang sarat makna. Ia bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi serta menghadirkan kembali kehangatan kebersamaan di tengah keluarga,” kata Muzakir Manaf. Gubernur menjelaskan, Pemerintah Aceh menghadirkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya perjalanan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi daerah dengan menjaga kelancaran distribusi dan mobilitas masyarakat selama periode libur Idul Fitri. Tak lupa Mualem juga mengingatkan kepada pengemudi untuk berhati-hati saat berkendara dan mengutamakan keselamatan penumpang di perjalanan. “Jika lelah istirahat. Utamakan keselamatan di jalan. Keluarga menunggu di kampung halaman. Salam kami kepada keluarga di kampung halaman.” Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal mengatakan program mudik gratis merupakan upaya Pemerintah Aceh menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat selama periode mudik dengan dukungan 17 perusahaan dari unsur BUMN, BUMD, perbankan, dan swasta di Aceh. Menurut Faisal, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 3.328 orang melalui sistem pendaftaran daring di laman seulamat.dishubaceh.com, sementara kuota yang tersedia untuk angkutan darat Pemerintah Aceh sebanyak 2.070 orang. Untuk melayani pemudik tersebut, Dinas Perhubungan Aceh menyiapkan 122 unit kendaraan yang terdiri dari 27 unit bus besar dan 95 unit Hiace dengan 18 rute tujuan ke berbagai kabupaten/kota di Aceh, terutama wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi. Seluruh peserta mudik diberangkatkan secara bertahap dari Depo Trans Koetaradja pada 15 hingga 17 Maret 2026. Selain layanan dari Pemerintah Aceh, program mudik gratis tahun ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan BUMN melalui layanan angkutan darat dengan kuota sekitar 709 orang. Sementara untuk wilayah kepulauan, disediakan layanan mudik gratis melalui angkutan laut dengan delapan rute pelayaran menggunakan kapal ro-ro dan kapal cepat dengan total kapasitas 3.642 penumpang. “Dengan dukungan berbagai pihak tersebut, total kuota mudik gratis yang tersedia di Aceh tahun ini mencapai 6.421 orang,” kata Faisal. Ia menambahkan seluruh armada yang digunakan dalam program tersebut telah melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check guna memastikan kendaraan yang beroperasi selama masa mudik benar-benar layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, para pengemudi juga telah diperiksa kondisi kesehatannya, termasuk melalui tes urin. “Ramp check dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi selama masa mudik benar-benar layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Faisal. Salah seorang peserta mudik gratis, Putri, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Ia mengatakan mengetahui informasi mudik gratis dari media sosial Dinas Perhubungan Aceh setelah diberitahu oleh rekannya. Perempuan yang akan mudik ke Medan itu mengaku sudah sekitar satu tahun tidak pulang ke kampung halaman. Ia mengatakan hal yang paling dirindukannya dari rumah adalah suasana hangat kebersamaan bersama keluarga, terutama saat makan bersama. “Alhamdulillah senang sekali bisa ikut mudik gratis tahun ini. Tahun lalu saya tidak dapat kuota, tapi tahun ini akhirnya dapat,” ujarnya. Menurutnya, program mudik gratis sangat membantu masyarakat, terutama di tengah harga tiket perjalanan yang cukup mahal menjelang Lebaran. Ia berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan kuota dan rute yang lebih banyak agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. []

Aceh Selatan – Menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., melakukan pengecekan langsung kesiapan sarana dan prasarana transportasi di wilayah barat dan selatan Aceh, Selasa, 3/3. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dan personel siap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran. Sejumlah lokasi yang dikunjungi antara lain Terminal Tipe B Aceh Barat Daya, Terminal Tipe B Tapak Tuan, serta Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji. Dalam peninjauan itu, T. Faisal mengecek kondisi fasilitas terminal dan pelabuhan, kesiapan personel di lapangan, potensi pergerakan arus mudik, kelayakan ruang kerja petugas, hingga mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak di masing-masing lokasi. Kadishub menegaskan bahwa pengecekan lapangan penting dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, aman, dan nyaman. “Kita ingin memastikan seluruh terminal dan pelabuhan dalam kondisi siap, baik dari sisi fasilitas maupun personel. Mudik ini adalah momentum besar, sehingga pelayanan tidak boleh setengah-setengah,” ujar Faisal di sela-sela kunjungan. Menurutnya, kesiapan petugas menjadi kunci utama dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Selain itu, kebersihan dan kenyamanan fasilitas terminal serta pelabuhan juga menjadi perhatian khusus. T. Faisal juga meminta seluruh jajaran Dishub di wilayah barat dan selatan Aceh untuk meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan menjelang puncak arus mudik. Ia menambahkan, Dishub Aceh terus melakukan pemetaan terhadap potensi lonjakan penumpang, khususnya di terminal tipe B dan pelabuhan penyeberangan yang menjadi simpul transportasi utama di wilayah barat selatan. Menurutnya, pengawasan dan pembenahan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menyangkut manajemen pelayanan dan kedisiplinan personel. “Kita tidak ingin ada keluhan masyarakat terkait pelayanan. Prinsipnya sederhana, masyarakat harus dilayani dengan baik. Itu komitmen kita,” ujarnya.

‎Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri peresmian pesawat simulasi dan Gedung A2 Grand Misfalah yang dibangun melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025 di Asrama Haji Kelas I Aceh, Minggu (15/2/2026). ‎ ‎Peresmian dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Direktur Utama Citilink, anggota DPR RI, unsur Forkopimda, kepala SKPA terkait, serta jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. ‎ ‎Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah RI serta Garuda Indonesia atas dukungan dalam peningkatan fasilitas pelayanan haji di Aceh. Ia menegaskan, kehadiran pesawat simulasi dan Gedung A2 merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi calon jamaah haji. ‎ ‎“Pesawat ini merupakan wahana manasik pertama di Indonesia yang menggunakan badan pesawat asli, sehingga memberikan pengalaman nyata bagi jamaah dalam memahami proses penerbangan dan prosedur keselamatan,” ujar Fadhlullah. ‎ ‎Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan teknis dan mental jamaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara itu, Gedung A2 Grand Misfalah diharapkan memperkuat kapasitas pemondokan dengan standar layanan yang lebih baik dan nyaman. ‎ ‎Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengaitkan kehadiran pesawat simulasi dengan sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan kembali peran penting Aceh pada masa Agresi Militer Belanda tahun 1947 dan 1948, ketika wilayah ini menjadi salah satu daerah yang tidak berhasil diduduki. ‎ ‎Fadhlullah turut menyinggung kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948, saat menyerukan penggalangan dana untuk pembelian pesawat guna mendukung perjuangan Republik yang tengah diblokade. Seruan tersebut disambut antusias para saudagar yang tergabung dalam GASIDA bersama masyarakat Aceh, hingga berhasil mengumpulkan dana sebesar 120.000 dolar Malaya dan emas seberat 20 kilogram. ‎ ‎Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli pesawat Dakota DC-3 yang menjadi cikal bakal Indonesian Airways, yang selanjutnya berkembang menjadi Garuda Indonesia. Pesawat itu dikenal dengan nama Seulawah RI 001 dan menjadi simbol solidaritas rakyat Aceh bagi kelangsungan Republik. ‎ ‎“Semua ini adalah bukti dan kenyataan betapa rakyat Aceh mencintai republik ini,” kata Fadhlullah. ‎ ‎Selain itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan  terkait kondisi transportasi udara dari dan ke Aceh. Ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya harga tiket penerbangan rute Aceh–Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut cukup ironis karena biaya perjalanan dari Aceh ke Jakarta melalui Kuala Lumpur justru lebih murah dibandingkan penerbangan langsung. ‎ ‎Ia meminta pihak maskapai untuk mempertimbangkan kondisi tersebut dan menyesuaikan kembali harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat. ‎ ‎Selain itu, Fadhlullah berharap Garuda Indonesia dapat kembali mengoperasikan rute Banda Aceh–Medan. Menurutnya, keberadaan rute tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara, sekaligus menunjang aktivitas perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di kawasan tersebut. ‎ ‎Fadhlullah juga mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jamaah umrah rute Aceh–Arab Saudi, mengingat jumlah jamaah umrah asal Aceh mencapai lebih dari 30 ribu orang setiap tahunnya. ‎ ‎“Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap dapat dilakukan penyesuaian sehingga harga tiket dan hal terkait lainnya yang selama ini memberatkan dapat teratasi,” kata Wagub. ‎ ‎Pada momen tersebut, Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Karena itu, setiap kebijakan kementerian di tingkat pusat diharapkan tetap mengedepankan kekhususan Aceh. ‎ ‎Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan pelayanan di berbagai sektor di Aceh, termasuk pelayanan haji, umrah, serta transportasi udara. ‎ ‎“Komitmen Presiden terkait haji dan umrah, khusus untuk Aceh, luar biasa,” katanya.  

Arahan Gubernur untuk mengurangi beban masyarakat. Pemerintah Aceh kembali menghadirkan program mudik gratis sebagai bentuk perhatian dan pelayanan kepada masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447H bersama keluarga di kampung halaman. Program ini diharapkan dapat membantu warga mengurangi beban biaya perjalanan serta memastikan mereka dapat berlebaran dengan tenang dan aman. Program mudik gratis tahun ini menyediakan sebanyak 25 rute perjalanan yang menghubungkan berbagai daerah di Aceh. Rute tersebut terdiri dari 18 jalur darat yang dilayani oleh bus dan Hiace, serta 7 jalur laut dan penyeberangan. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa pelaksanaan program mudik gratis ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai upaya mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, khususnya pasca terjadinya bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat. Kadishub Aceh juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan mudik gratis, diantaranya melakukan inspeksi keselamatan terhadap armada angkutan umum guna memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman dan lancar. “Personil Dishub Aceh bersama pihak Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kemenhub dan Jasa Raharja terus melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap kendaraan angkutan umum AKDP untuk memastikan angkutan lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman dan selamat,” sebut Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan bahwa pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada Minggu ke-4 bulan Februari secara online. Sedangkan pelaksanaan mudik gratis dijadwalkan pada Minggu ke-3 bulan Maret sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Adapun jadwal, rute dan mekanisme pendaftaran dapat dipantau melalui kanal resmi media sosial Dinas Perhubungan Aceh.