Dishub

Mukeurawati dan Trans Kutaraja, Teman Setia Mencari Nafkah

Setiap pagi, Mukeurawati berjalan kaki sejauh beberapa kilometer dari rumahnya menuju halte terdekat. Dengan membawa hasil kebun dan sayuran dagangan, ia kemudian menaiki Bus Trans Kutaraja untuk menuju Pasar Peunayong, tempat ia mencari nafkah sehari-hari. Hampir setiap hari, Trans Kutaraja menjadi transportasi utama yang mengantarkannya ke pasar. Beragam jenis sayuran pernah ia jual, mulai dari daun kangkung, daun ubi, hingga daun genjer seperti yang dibawanya hari ini. Mukeurawati bercerita, daun genjer yang dijualnya kali ini diperoleh secara cuma-cuma dari salah seorang pemilik sawah di desanya. Dengan senyum penuh harap, ia berharap dagangannya kembali laris seperti hari sebelumnya. “Uro nyoe lon mee on genjer, baroe alhamdulillah on kangkong lon diborong le pak-pak polisi, semoga uroenyo lagot mandum beuh,” ujarnya. Yang berarti, “Hari ini saya membawa daun genjer. Kemarin alhamdulillah daun kangkung saya diborong bapak-bapak polisi. Semoga hari ini laku semua.” Bagi para awak Trans Kutaraja, sosok Mukeurawati sudah sangat familiar. Hampir setiap hari ia menjadi penumpang setia. Selama perjalanan, ia kerap berbagi cerita tentang kehidupannya maupun tentang orang-orang baik yang pernah membantunya. Trans Kutaraja bukan sekadar sarana transportasi bagi Mukeurawati. Bus ini telah menjadi bagian penting dari perjuangannya mencari nafkah. Bahkan, ketika layanan bus tidak beroperasi, ia memilih membatalkan perjalanannya ke pasar karena tidak memiliki alternatif transportasi lain yang terjangkau. Di balik kesederhanaannya, Mukeurawati adalah potret semangat dan ketekunan masyarakat yang terus berjuang demi kehidupan yang lebih baik, dengan Trans Kutaraja yang setia menemani setiap langkah perjalanannya.

Jalur Kereta Banda Aceh-Besitang Jadi Prioritas Awal Pengembangan Rel Sumatera

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Kadisdik Aceh Ajak Pelajar SMA Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Banda Aceh – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengajak seluruh pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat di Aceh untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Aceh. Menurut Murthalamuddin, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah pembinaan generasi muda agar memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap keselamatan berlalu lintas. “Kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga wadah untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam berlalu lintas. Melalui kegiatan ini, para pelajar akan belajar memahami pentingnya budaya tertib berlalu lintas sebagai upaya bersama untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya,” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Jumat, 5/6/2026. Kadisdik berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan pelajar-pelajar berprestasi yang dapat menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. “Kami berharap Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 2026 dapat melahirkan pelajar-pelajar berprestasi yang mampu menjadi teladan, menginspirasi lingkungan sekitarnya, serta menjadi agen perubahan dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, dan berkeselamatan di Aceh. Mari tunjukkan ide, kreativitas, dan kepedulian adik-adik semua. Jadilah Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2026,” ujar Murthalamuddin. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Diana Devi, mengatakan program Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan membangun budaya keselamatan berlalulintas di jalan raya sejak usia sekolah. Menurut Diana, pelajar memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. “Keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Melalui program ini, kami ingin melahirkan generasi muda yang mampu menjadi pelopor dan penggerak budaya keselamatan di lingkungan masing-masing,” kata Diana. Selain melalui program Pelajar Pelopor, Dinas Perhubungan Aceh juga terus memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng Capella Honda untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang keselamatan berkendara kepada pelajar di berbagai sekolah. Dishub Aceh juga akan memperluas kolaborasi seperti dengan PT Jasa Raharja guna meningkatkan jangkauan edukasi keselamatan transportasi kepada masyarakat. Diana menuturkan bahwa upaya membangun budaya keselamatan harus dilakukan sejak usia dini. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, Dishub Aceh secara rutin melaksanakan kegiatan edukasi keselamatan lalu lintas hingga ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Kami meyakini bahwa kesadaran berlalulintas harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak usia dini justru lebih mudah menerima kebiasaan baik sehingga nilai-nilai keselamatan dapat tertanam lebih kuat,” ujarnya. Ia menambahkan, pendidikan keselamatan lalu lintas tidak cukup diberikan saat seseorang mulai mengendarai kendaraan, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembentukan karakter sejak usia anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Diana, Aceh juga mencatat prestasi membanggakan pada ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas tingkat nasional. Aceh secara konsisten meraih peringkat pertama pada kategori sosial budaya. “Pada kategori teknologi kami masih sedikit sulit bersaing karena membutuhkan dukungan inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih kuat,” katanya. Karena itu, pihaknya berharap semakin banyak pelajar Aceh yang mampu menghadirkan karya inovatif, baik berupa karya tulis ilmiah, alat peraga, maupun prototipe yang mendukung keselamatan transportasi. Pendaftaran Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 2026 Aceh telah dibuka sejak 1 Mei dan akan berlangsung hingga 14 Juni 2026. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya. Program tersebut terbuka bagi siswa SMA, SMK, dan MA sederajat di seluruh Aceh yang memiliki minat terhadap isu keselamatan transportasi serta ingin berkontribusi dalam menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Peserta diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, seperti kartu pelajar, surat keterangan aktif dari sekolah, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, peserta juga harus menyusun karya tulis ilmiah atau menghasilkan inovasi berupa alat peraga maupun prototipe yang berkaitan dengan keselamatan transportasi. Proses seleksi terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari verifikasi berkas, penilaian tingkat provinsi hingga seleksi tingkat nasional. Penilaian didominasi aspek teknis sebesar 85 persen yang meliputi kualitas karya, kreativitas, inovasi, dan kemampuan presentasi peserta, sedangkan 15 persen lainnya berasal dari aspek administrasi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Aceh pada ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas tingkat nasional.

Satu Dekade Transkoetaradja Dirayakan di Car Free Day Banda Aceh

Banda Aceh – Suasana kawasan Car Free Day Banda Aceh, Minggu (17/5), tampak lebih semarak dari biasanya. Perayaan satu dekade Transkoetaradja dipadati masyarakat yang mengikuti berbagai kegiatan interaktif, hiburan, hingga berbagi pengalaman sebagai pengguna setia transportasi publik tersebut. Kegiatan yang dipusatkan di area Car Free Day itu turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal beserta jajaran pejabat Dinas Perhubungan Aceh. Kehadiran mereka menyatu dengan masyarakat dalam perayaan 10 tahun perjalanan Transkoetaradja yang selama ini menjadi bagian dari mobilitas warga. Beragam agenda turut memeriahkan kegiatan, mulai dari hiburan, interaksi bersama masyarakat, hingga penyerahan hadiah bagi para pemenang kegiatan yang telah digelar sebelumnya. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Sabtu melalui agenda Creative Trip to Amanah. Kegiatan diawali dengan keberangkatan peserta dan panitia menuju lokasi Amanah, dilanjutkan pengarahan singkat serta tur edukatif yang memperkenalkan berbagai booth ekonomi kreatif, UMKM, inovasi, dan pengembangan keterampilan. Peserta tidak hanya mengikuti tur, tetapi juga berkesempatan berinteraksi langsung, mengikuti sesi berbagi pengalaman, menikmati makan siang bersama, hingga sesi foto sebelum kembali ke Banda Aceh. Puncak perayaan berlangsung pada Minggu di kawasan Car Free Day Banda Aceh. Beragam kegiatan interaktif dan hiburan digelar sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan Transkoetaradja sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat dan para pengguna layanan. Salah satu momen menarik datang dari Alyskha Umairah Thahirah, pemenang Stamp Rally Transkoetaradja. Ia berbagi pengalamannya saat mengajak temannya asal Medan berkeliling Banda Aceh menggunakan Transkoetaradja selama satu hari penuh. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri karena perjalanan terasa menyenangkan dan penuh energi. Dalam kesempatan itu, hadiah kepada para pemenang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Cerita pengalaman pengguna juga disampaikan Putri Ramazani yang mengaku telah menggunakan Transkoetaradja sejak 2016. “Kalau bisa gratis terus. Ke mana-mana dijangkau Transkoetaradja,” ujarnya. Sementara itu, Lisa Hamzah, salah satu influencer sekaligus pengguna Transkoetaradja, menilai kehadiran layanan transportasi tersebut memiliki kontribusi besar dalam mendukung sektor pariwisata di Aceh. Ia mencontohkan salah satu rute seperti Trans Mediwana yang melintasi sejumlah titik dan landmark di Banda Aceh. “Saya senang hadir bukan hanya sebagai transportasi umum, tetapi juga mendukung sektor pariwisata di Aceh,” kata Lisa. Ia berharap ke depan jumlah armada dapat ditambah, terminal diperbanyak, serta tersedia halte yang mendukung fasilitas parkir kendaraan maupun sepeda. “Kalau fasilitas semakin lengkap, tentu akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan Transkoetaradja.” Hal serupa disampaikan Kiki Nadia yang mulai menggunakan Transkoetaradja sejak 2018 saat menempuh pendidikan di Banda Aceh. Menurutnya, layanan tersebut menjadi solusi mobilitas masyarakat dan tetap menjadi pilihan hingga kini, bahkan setelah dirinya mulai bekerja. “Masih setia sampai sekarang karena sangat membantu. Harapannya ke depan jangkauan Transkoetaradja bisa sampai ke pelosok,” kata Kiki. Baca Berita Lainnya: Gubernur Mualem Minta Dukungan Presiden Izinkan Maskapai Arab Saudi Angkut Jamaah Langsung dari Aceh Satu Dekade Trans Koetaradja, Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Pertahankan Layanan Gratis Kadishub Aceh Usul Kaji Ulang Masterplan Kereta Api Aceh Pasca Bencana Hidrometerologi

Tinjau Layanan Haji di Gedung VIP Bandara SIM, Kadishub Aceh Pastikan Angkutan Haji 2026 Berjalan Lancar

Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) merupakan fasilitas terbaik yang telah disiapkan oleh Pemerintah Aceh untuk melayani perjalanan para tamu Allah ke Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat meninjau aktivitas pelayanan terhadap jemaah calon haji Aceh di Gedung VIP Bandara SIM, Aceh Besar, pada Sabtu malam, 16 Mei 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Kadishub Aceh ingin memastikan seluruh proses pelayanan di Gedung VIP berjalan dengan optimal dan tanpa hambatan demi menyukseskan penyelenggaraan angkutan haji tahun 2026. Teuku Faisal mengatakan bahwa Pemerintah Aceh secara khusus menyediakan dan memfasilitasi penggunaan Gedung VIP Bandara SIM untuk memudahkan proses embarkasi para jemaah calon haji sebelum memasuki pesawat. Sebagaimana diketahui, fasilitas tersebut merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang selama ini difungsikan untuk menyambut kedatangan pejabat negara maupun tamu-tamu besar. Pada tahun-tahun sebelumnya, tambah Teuku Faisal, jemaah calon haji harus menaiki anak tangga sebelum memasuki pesawat. Bagi sebagian jemaah tahapan ini sangat menyulitkan, terutama jemaah lansia dan yang membutuhkan bantuan kursi roda. “Alhamdulillah, dengan adanya fasilitas Gedung VIP seperti eskalator dan lift, jemaah dapat memasuki pesawat dengan mudah dan nyaman karena langsung terkoneksi dengan garbarata,” ungkapnya. Kebijakan baru ini, lanjut Teuku Faisal, terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap efisiensi waktu dan kenyamanan jemaah. Berdasarkan pantauan di lapangan, pemanfaatan Gedung VIP ini berhasil memangkas waktu tunggu serta sangat efektif dalam memudahkan pergerakan jemaah. Koordinasi dengan komunitas bandara serta panitia penyelenggaraan haji embarkasi Aceh sejauh ini berjalan cukup baik. “Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder alhamdulillah berjalan baik guna memastikan semua lini pelayanan bekerja dengan standar terbaik. Sinergi dan koordinasi yang kuat merupakan kunci utama untuk kesuksesan pelayanan bagi para jemaah kita selama proses keberangkatan,” ujar Kadishub Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan Gedung VIP Bandara SIM bukan hanya sekadar untuk melayani penyelenggaraan haji. Ke depan, fasilitas ini juga diproyeksikan bisa melayani perjalanan umrah masyarakat Aceh maupun provinsi lainnya di Indonesia. “Kita berharap Bandara SIM ini bisa menjadi pusat penerbangan umrah. Jadi tidak hanya dari Aceh, juga dari provinsi lain, bahkan dari negara lain sebelum ke Mekkah ke Serambi Mekkah dulu,” ungkapnya di sela-sela memantau aktivitas pelayanan embarkasi jemaah calon haji Aceh. Pada kesempatan yang sama, Salmawati atau kerab disapa Bunda Salma, selaku anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan yang ramah dan nyaman bagi jemaah calon haji di Gedung VIP Bandara SIM. “Alhamdulillah selama 3 kali kunjungan saya ke sini pelayanan bagi jemaah sangat ramah dan memadai. Kita berharap pelayanan seperti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” sebutnya. Bunda Salma juga menyoroti terkait pemanfaatan Gedung VIP untuk melayani penerbangan umrah masyarakat Aceh ke Tanah Suci. Ke depan, pihaknya bersama Pemerintah Aceh akan mengupayakan fasilitas milik Aceh ini dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan perjalanan masyarakat Aceh, baik untuk perjalanan umrah maupun haji. Apresiasi terhadap kebijakan pemanfaatan Gedung VIP bagi jemaah calon haji Aceh juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Arijal. Dirinya menyebutkan bahwa tahun ini perpindahan jemaah dari bus ke dalam kabin pesawat menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pelayanan jemaah luar biasa. Biasanya mereka naik tangga, dan kita khawatir dengan keselamatan jemaah. Makanya, dengan adanya fasilitas Gedung VIP yang langsung tersambung dengan garbarata tentu sangat membantu para jemaah,” tuturnya. Sebanyak 393 jemaah yang tergabung dalam kloter 11 berasal dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Pidie. Pesawat Garuda Indonesia dengan kode terbang GIA-2111 lepas landas dari Bandara SIM pada pukul 22.20 WIB menuju Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah Saudi Arabia. Baca Berita Lainnya: Gubernur Mualem Minta Dukungan Presiden Izinkan Maskapai Arab Saudi Angkut Jamaah Langsung dari Aceh Satu Dekade Trans Koetaradja, Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Pertahankan Layanan Gratis Kadishub Aceh Usul Kaji Ulang Masterplan Kereta Api Aceh Pasca Bencana Hidrometerologi

Semangat Kartini di Jalan Raya: Dishub Aceh dan Honda Bekali Perempuan Edukasi Safety Riding “Zen On Wheel”

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan PT Capella Dinamik Nusantara menggelar seminar edukasi keselamatan berkendara (Safety Riding) bertajuk Zen On Wheel di Aula Multimoda Dishub Aceh, Selasa, 23 April 2026. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa sosok perempuan modern, atau “Kartini Masa Kini”, tidak hanya berperan aktif dalam pembangunan, tetapi juga harus menjadi pelopor keselamatan bagi diri sendiri dan keluarga saat berada di jalan raya. Seminar edukasi “Zen On Wheel” mengedepankan sisi psikologis dan ketenangan dalam berkendara. Peserta diajak untuk memahami bahwa keamanan dimulai dari pikiran yang tenang (zen) dan kontrol emosi yang stabil, terutama saat menghadapi kemacetan atau situasi provokatif di jalan raya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Diana Devi menyebutkan bahwa, dalam konteks keselamatan lalu lintas, perempuan memiliki peran strategis sebagai pelopor disiplin dan kepedulian terhadap keselamatan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. “Bagi wanita masa kini, jalan raya tidak hanya sebagai ruang aktualisasi diri, namun ia juga menyimpan risiko yang tinggi jika tidak dibarengi dengan pemahaman teknis yang mumpuni,” ujar Diana Devi. Bila mengacu data Korlantas Polri, ada 144.605 kejadian kecelakaan pada tahun 2024 dengan 77 persen kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Sedangkan pada rentang usia, 53 persen korban kecelakaan lalu lintas berusia pada rentang 19 hingga 39 tahun. Mayoritas kecelakaan disebabkan oleh kurangnya literasi teknis dan defensive driving oleh pengendara. Melalui kegiatan ini, Diana Devi berharap peserta dapat menjadi “Kartini Jalan Raya” yang mandiri, cerdas, tangguh, dan pelopor keselamatan berlalu lintas bagi diri sendiri dan keluarga. Kabid Lalin Dishub Aceh itu juga menyampaikan apresiasi kepada PT Capella Dinamik Nusantara atas kolaborasi penyelenggaraan seminar edukasi safety riding dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya para perempuan. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Kantor Cabang Capella Honda Banda Aceh, M Ashri menyebutkan bahwa seminar safety ridinh ini merupakan bentuk tanggung jawab PT Astra Honda Motor kepada masyarakat selaku pengguna kendaraan. Ashri menegaskan bahwa kampanye safety riding kepada masyarakat merupakan prioritas utama Honda, dan sosialisasi itu rutin diselenggarakan bersama berbagai stakeholder seperti seminar safety riding hari ini di Dishub Aceh. Pihak Capella Honda Banda Aceh memberikan materi komprehensif yang disampaikan oleh para narasumber yang sangat kompeten, di antaranya Ipda Devi Ristra Infanisya dari Polresta Banda Aceh, Novara Dita selaku Instruktur Safety Riding Honda, dan Ners Rosdiana yang merupakan praktisi wanita yang berbasis di Aceh. Acara ini juga diikuti oleh peserta dari beragam instansi dan komunitas seperti Polresta Banda Aceh, PT Jasa Raharja Aceh, Komunitas Motor Binaan Honda, Capella Honda, Komunitas Wanita Ojol Banda Aceh, pengurus Dharma Wanita Dishub Aceh, serta ASN Dishub Aceh.

Dishub Aceh Siap Tindak Tegas Angkutan Ilegal, Perketat Pengawasan Perusahaan dan Pengemudi

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal ST, MT menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta menindak tegas angkutan tidak resmi menyusul meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang. Penegasan tersebut juga diperkuat melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada DPD Organda Aceh terkait peringatan kepatuhan perizinan, standar pelayanan, serta kesiapan pengemudi angkutan umum. Teuku Faisal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan menggunakan angkutan ilegal dan lebih selektif dalam memilih moda transportasi. “Jangan ambil risiko dengan angkutan ilegal. Tidak ada jaminan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi bagi penumpang,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/04). Menurut Faisal, maraknya kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum menjadi persoalan serius karena beroperasi di luar sistem. Selain tidak memiliki izin trayek, kendaraan tersebut juga tidak melalui pengawasan keselamatan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai langkah konkret, Dishub Aceh akan menggencarkan razia terpadu bersama pihak terkait seperti Ditlantas Polda Aceh, Organda dan Jasa Raharja serta memastikan penindakan berjalan tegas tanpa kompromi. “Kalau melanggar, akan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi, termasuk pencabutan izin,” tegasnya. Di sisi lain, melalui surat tersebut, Dishub Aceh secara khusus meminta seluruh perusahaan angkutan umum, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu ditegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional memiliki izin lengkap dan masih berlaku, termasuk izin trayek, uji berkala (KIR), serta kartu pengawasan. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki SIM sesuai ketentuan serta terdata secara resmi. Dishub Aceh juga mengingatkan agar perusahaan memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari kelaikan teknis kendaraan, keselamatan penumpang, kenyamanan, hingga kepatuhan terhadap kapasitas angkut. Tak hanya itu, kesiapan pengemudi turut menjadi perhatian, di mana perusahaan diminta memastikan kondisi kesehatan pengemudi, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, serta mematuhi jam kerja dan waktu istirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. Pemeriksaan kendaraan secara rutin (ramp check) sebelum operasional juga diwajibkan untuk memastikan seluruh armada dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi optimal. S ementara itu, Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, menyampaikan bahwa meningkatnya angkutan ilegal di Aceh telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan angkutan resmi dan memicu persaingan tidak sehat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antar pengemudi, terutama dalam memperebutkan penumpang di kawasan terminal. “Jumlah kendaraan lebih banyak dari penumpang. Ini yang memicu persaingan tidak sehat bahkan konflik di lapangan,” kata Ramli. Menurutnya, keberadaan angkutan ilegal juga menyulitkan pembinaan terhadap angkutan resmi, serta menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha yang taat aturan belum sepenuhnya terlindungi. Dari sisi keselamatan, Ramli menegaskan bahwa penumpang angkutan ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan serta tidak berada dalam sistem pengawasan keselamatan. “Penumpang angkutan ilegal tidak dijamin. Tidak ada pengawasan seperti angkutan resmi, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Organda Aceh terus mendorong penguatan sinergi dengan Dishub dan BPTD melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan ramp check, serta pelatihan dan penyuluhan keselamatan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Ramli menambahkan, Organda juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket melalui loket resmi maupun sistem online guna menciptakan transparansi dan kepastian tarif. “Jangan beli tiket di calo.”

Pemerintah Aceh Kembali Gelar Mudik Gratis Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447H

Arahan Gubernur untuk mengurangi beban masyarakat. Pemerintah Aceh kembali menghadirkan program mudik gratis sebagai bentuk perhatian dan pelayanan kepada masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447H bersama keluarga di kampung halaman. Program ini diharapkan dapat membantu warga mengurangi beban biaya perjalanan serta memastikan mereka dapat berlebaran dengan tenang dan aman. Program mudik gratis tahun ini menyediakan sebanyak 25 rute perjalanan yang menghubungkan berbagai daerah di Aceh. Rute tersebut terdiri dari 18 jalur darat yang dilayani oleh bus dan Hiace, serta 7 jalur laut dan penyeberangan. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa pelaksanaan program mudik gratis ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai upaya mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, khususnya pasca terjadinya bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat. Kadishub Aceh juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan mudik gratis, diantaranya melakukan inspeksi keselamatan terhadap armada angkutan umum guna memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman dan lancar. “Personil Dishub Aceh bersama pihak Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kemenhub dan Jasa Raharja terus melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap kendaraan angkutan umum AKDP untuk memastikan angkutan lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman dan selamat,” sebut Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan bahwa pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada Minggu ke-4 bulan Februari secara online. Sedangkan pelaksanaan mudik gratis dijadwalkan pada Minggu ke-3 bulan Maret sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Adapun jadwal, rute dan mekanisme pendaftaran dapat dipantau melalui kanal resmi media sosial Dinas Perhubungan Aceh.    

Terima SK PPPK, Pegawai Dishub Aceh Diminta Jaga Integritas dan Responsif Layani Masyarakat

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengingatkan seluruh jajaran agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga integritas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran dalam menjalankan tugas pelayanan transportasi. Pesan itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh, yang berlangsung di Aula Multimoda Kantor Dishub Aceh, Jumat (30/1/2026). Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat struktural itu sebagai tindak lanjut dari penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Pemerintah Aceh secara serentak oleh gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Kamis 29/01, kemarin. Sebanyak 60 pegawai PPPK paruh waktu menerima SK pada kesempatan itu. Mereka bertugas di kantor induk Dishub Aceh di Banda Aceh, sejumlah UPTD terminal dan pelabuhan di berbagai wilayah Aceh, serta pada layanan transportasi massal Trans Koetaradja. Penyerahan SK dilakukan oleh masing-masing kepala bidang kepada pegawai di bawah koordinasi bidangnya. Dalam arahannya, T. Faisal menegaskan bahwa insan perhubungan merupakan garda terdepan pelayanan publik karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. “Kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai kita sewenang-wenang. Kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi, karena pelayanan transportasi tidak hanya melibatkan Dishub Aceh, tetapi juga balai pengelola transportasi serta dinas perhubungan kabupaten dan kota. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mencegah tindakan yang dapat merugikan pribadi maupun institusi. Faisal menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran berat oleh pegawai, seperti penyalahgunaan narkoba maupun judi online yang juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Ia menyebut upaya memperbaiki citra sektor perhubungan harus dimulai dari integritas pribadi setiap pegawai. Hal yang sama, lanjutnya, berlaku dalam proses perizinan. Ia menekankan seluruh proses harus berjalan sesuai aturan tanpa kompromi jika persyaratan tidak lengkap. “Terkait perizinan, tidak ada negosiasi kalau persyaratan kurang. Semua harus diproses sesuai ketentuan,” ujar T. Faisal. Kadishub turut mengingatkan larangan keras terhadap praktik pungutan liar di lapangan. Menurut Faisal, wibawa institusi sangat bergantung pada perilaku petugas. Berbagai pembenahan fasilitas dan sistem layanan yang telah dilakukan disebutnya sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Terminal Bireuen menjadi salah satu contoh perubahan, dari yang sebelumnya terkesan kurang tertata, kini menjadi lebih tertib dan nyaman. Pembenahan serupa juga dilakukan di Pelabuhan Ulee Lheue, baik dari sisi fasilitas maupun manajemen personel, sehingga dinilai semakin ramah dan terbuka bagi masyarakat. Upaya peningkatan layanan, kata T. Faisal, juga terus dilakukan di terminal-terminal lain, pelabuhan, serta pada layanan Trans Koetaradja sebagai wajah transportasi publik di ibu kota provinsi Aceh. Faisal menekankan bahwa meski jam kerja formal berakhir pada sore hari, pelayanan perhubungan pada dasarnya berlangsung 24 jam penuh. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial. “Komplain masyarakat harus segera kita tindak lanjuti. Semua keluhan harus kita kawal,” ujarnya. Kadishub menambahkan, tantangan kerja di sektor perhubungan tidak ringan, terutama saat hari libur ketika mobilitas masyarakat meningkat. Namun demikian, ia menilai tren pelayanan Dishub Aceh terus menunjukkan perbaikan, termasuk dalam keterbukaan informasi publik yang telah mendapat pengakuan hingga ke tingkat nasional. Di akhir sambutannya, Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dishub Aceh serta permohonan maaf karena belum dapat secara rutin mengunjungi seluruh fasilitas perhubungan di kabupaten dan kota di seluruh Aceh mengingat banyaknya tugas rutin dan rentang jarak yang cukup jauh. Meski begitu, ia memastikan jajaran di kantor induk Dishub di Banda Aceh terus berupaya memberikan dukungan terbaik bagi seluruh pegawai Dishub Aceh di berbagai daerah. Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas  

Raih Predikat Informatif dari KIA, Dishub Aceh Komit Terus Berinovasi

Dinas Perhubungan Aceh berhasil meraih predikat Informatif (Terbaik Kedua) Kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan nilai 97.9 dalam Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang diselenggarkan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) pada tahun 2025. “Kami sangat bersyukur kembali mendapat predikat informatif tahun ini. Tentunya Dishub Aceh akan terus berinovasi dan meningkatkan budaya kerja ASN agar semakin baik lagi kedepannya” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menerima kunjungan Ketua KIA Junaidi di ruang kerjanya pada Rabu, 7 Januari 2026. Teuku Faisal turut mengapresiasi kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kepatuhan keterbukaan informasi publik pada lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah di Aceh yang dilakukan oleh KIA. Menurut Teuku Faisal, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai amanah undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan informasi merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Belajar dari pengalaman di masa darurat bencana kali ini, informasi dari lembaga pemerintah sangat penting karena itulah yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga informasinya pun harus akurat dan transparan,” ungkap Kadishub Aceh saat menceritakan upaya stakeholder perhubungan dalam mengupdate informasi terkait akses jalan yang bisa dilalui. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman bencana Aceh, inovasi serta strategi dalam penyebaran informasi ke publik di masa darurat perlu kolaborasi yang kuat dari semua pihak sehingga informasi yang disebar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Junaidi menyebutkan bahwa salah satu tujuan dilakukan penilaian keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan kepatuhan lembaga publik terhadap pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi. Makanya, saat ini KIA mulai mendorong stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana di Aceh untuk lebih aktif mengupdate informasi terkait penanganan bencana yang telah dilakukan. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue