Tag: Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi meraih penghargaan Transportasi Indonesia Award 2026 atas komitmennya menghadirkan transportasi publik yang inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat. Penghargaan yang diinisiasi oleh Transportasi Media Indonesia ini diserahkan di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 30 Juli 2026. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan langkah nyata Pemerintah Aceh dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi publik dengan mudah, aman, dan mandiri. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal yang mewakili Gubernur Aceh menyampaikan rasa terima kasih kepada Transportasi Media Indonesia atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan cerminan dari kerja keras bersama Pemerintah Aceh, di bawah nahkoda Gubernur Aceh, dalam menghadirkan layanan transportasi yang inklusif dan bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat. “Penghargaan ini dedikasikan untuk seluruh masyarakat Aceh. Pembangunan transportasi publik yang mudah diakses adalah fokus utama Pemerintah Aceh demi mewujudkan layanan yang layak, aman, dan nyaman,” ujar Teuku Faisal usai menerima penghargaan tersebut. Pemerintah Aceh sesuai arahan Gubernur terus memprioritaskan penyediaan layanan gratis angkutan massal Trans Kutaraja guna mendukung mobilitas harian masyarakat perkotaan. Keberadaan transportasi publik ini merupakan langkah nyata dalam mendorong efisiensi dan mengurangi beban ekonomi masyarakat Aceh. Di samping layanan Trans Kutaraja, program mudik gratis Pemerintah Aceh juga menjadi tanda komitmen Gubernur Aceh terhadap kemudahan transportasi bagi masyarakat khususnya di musim mudik lebaran. Program mudik gratis telah berjalan selama 2 tahun berturut-turut dan berdampak signifikan bagi kemudahan masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung menjelang hari raya. Transportasi Indonesia Award 2026 diselenggarakan oleh Transportasi Media Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada regulator, pelaku industri, perusahaan, hingga tokoh yang dinilai memberikan dedikasi, inovasi, dan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan sektor transportasi, infrastruktur, serta rantai pasok nasional. Transportasi Media Indonesia menilai bahwa komitmen Pemerintah Aceh menjadi percontohan nasional dalam hal penyediaan layanan transportasi publik yang inklusif dan aksesibilitas universal, di mana layanan transportasi dirancang agar tidak mendiskriminasi pengguna berdasarkan keterbatasan fisik, usia, maupun kondisi ekonomi dan sosial. Dewan Pakar Transportasi Media Indonesia, Djoko Setijawarno, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara independen, objektif, dan melalui kajian yang komprehensif oleh tim redaksi Transportasi Media Indonesia. “Pemilihan para penerima penghargaan didasarkan pada prestasi, rekam jejak, dan karya yang telah ditorehkan. Seluruhnya diteliti serta dianalisis oleh tim Transportasi Media sehingga penghargaan ini benar-benar diberikan kepada tokoh maupun perusahaan yang layak mendapat apresiasi,” ujar Djoko. Menurutnya, penghargaan ini tidak sekadar menjadi bentuk pengakuan atas berbagai pencapaian, tetapi juga diharapkan mampu mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat daya saing sektor transportasi Indonesia. “Provinsi Aceh menjadi role model dalam memberikan layanan angkutan massal gratis bagi masyarakat. Hal ini tentu sangat membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat bawah, karena bisa menghemat biaya perjalanan harian mereka,” ungkap Djoko. Selain itu, dirinya berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh stakeholder maupun ekosistem transportasi untuk terus menghadirkan terobosan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar sektor transportasi nasional semakin maju, modern, aman, dan berkelanjutan.

Terminal Tipe B Aceh Tamiang yang rusak akibat banjir bandang akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Yang terpenting, selama pembangunan berlangsung, seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sekadar mengingatkan, banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025 lalu sempat melumpuhkan terminal secara total. Derasnya arus air menjebol tembok keliling terminal sehingga air bercampur lumpur masuk tak terkendali dan merendam seluruh area, dengan ketinggian air hampir mencapai plafon bangunan. Setelah air surut, endapan lumpur tebal menutupi kantor, loket, dan fasilitas pendukung lainnya, sementara aliran listrik dan air bersih terputus selama berhari-hari. Kini, pemulihan terminal memasuki babak baru. Pembangunan kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, Satgas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan kerja ke lokasi terminal bersama Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka monitoring, sekaligus meninjau langsung kondisi terminal dan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan. Ketua Satgas DPRA, Muhammad Rizky, SE, hadir bersama para anggota Satgas, yakni Nora Idah Nita, Muhammad Yusuf Pang Ucok, dan Muhammad Zakiruddin. Ia menegaskan pihaknya akan mengawal proyek ini hingga tuntas. “Kami akan terus berkoordinasi dan mengawasi secara intensif bersama Dinas Perhubungan Aceh agar pembangunan Terminal Aceh Tamiang selesai sesuai target. Harapannya, masyarakat segera menikmati terminal yang lebih representatif dan nyaman,” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa Terminal Aceh Tamiang termasuk terminal dengan aktivitas tertinggi di Aceh. Perannya bukan hanya melayani perjalanan warga sehari-hari, tetapi juga menjadi tumpuan saat keadaan darurat. “Saat bencana hidrometeorologi yang lalu, terminal ini menjadi posko terpadu sekaligus titik kumpul masyarakat. Karena itu, pembangunan kembali terminal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapsiagaan ke depan,” kata Teuku Faisal. Ia menegaskan, Dishub Aceh akan melakukan percepatan pembangunan yang ditargetkan rampung pada Desember 2026, agar terminal segera dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Teuku Faisal juga mengajak masyarakat untuk turut serta memantau dan mengawal jalannya pembangunan, sebagai wujud kebersamaan dalam menghadirkan terminal yang lebih baik bagi semua. Selama pembangunan berlangsung, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tidak akan terhenti. Seluruh loket akan direlokasi sementara ke bagian depan terminal agar operasional tetap lancar. “Loket-loket pelayanan kami pindahkan sementara ke bagian depan terminal. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu,” tutupnya. Setelah rampung, terminal baru diharapkan hadir lebih modern, aman, dan nyaman, sehingga semakin meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat Aceh Tamiang dan sekitarnya.

Bagi banyak orang, India terasa jauh. Tapi tidak bagi Aceh. Kepulauan Andaman & Nicobar — wilayah India di tengah Samudra Hindia — justru berada lebih dekat ke Sabang dibanding ke daratan India sendiri. Titik paling selatan Nicobar bahkan hanya berjarak sekitar 150 kilometer dari ujung Aceh. Langkah ini bukan sekadar gagasan daerah, dan bukan pula wacana baru. Rintisannya telah berjalan hampir satu dekade. Pada 2018, Presiden Joko Widodo dan PM Modi menandatangani Visi Bersama Kerja Sama Maritim di Indo-Pasifik yang mengamanatkan penguatan konektivitas antara Kepulauan Andaman & Nicobar dengan provinsi-provinsi di Sumatra, termasuk Aceh. Dari kesepakatan itu lahir Joint Task Force konektivitas Aceh–Andaman, yang pertemuan pertamanya digelar di Banda Aceh pada 2019 dan pertemuan keduanya di Port Blair, India, pada 2022. Pertemuan terbaru antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi menjadi kelanjutan dari proses panjang tersebut. Dalam kunjungan kenegaraan Modi ke Jakarta pada 7 Juli 2026, keduanya menegaskan kembali komitmen mengembangkan Pelabuhan Sabang sebagai penghubung strategis Indonesia–India, sekaligus mendorong konektivitas antara Aceh dan Kepulauan Andaman & Nicobar. Di hadapan DPR RI, Modi menggambarkan hamparan kerja sama itu membentang “Dari Sabang sampai Nicobar”, dan mengingatkan bahwa pantai kedua negara hanya terpisah sekitar 150 kilometer. Komitmen yang telah menguat inilah yang kini digarap di tingkat teknis oleh Pemerintah Aceh. Melalui Dinas Perhubungan Aceh, digelar rapat koordinasi lintas sektor pada Selasa (21/7/2026) untuk mempercepat pembukaan jalur pelayaran langsung Aceh–Andaman & Nicobar. Salah satu agenda rakor adalah menyiapkan pertemuan ketiga Joint Task Force — kelanjutan langsung dari dua pertemuan sebelumnya. Jika terwujud, Aceh berpotensi menjadi pintu gerbang perdagangan Indonesia menuju India melalui laut, menerjemahkan kesepakatan yang telah dirintis sejak 2018 menjadi pelayaran yang nyata. “Kita berharap pelayaran ini bisa terlaksana dalam waktu yang tidak lama,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, yang memimpin langsung rapat tersebut. Jalur ini membuka peluang produk unggulan Aceh menyeberang langsung ke pasar baru, sekaligus menghidupkan peran pelabuhan-pelabuhan Aceh — seperti Sabang dan Malahayati — sebagai simpul perdagangan internasional. Sebaliknya, komoditas dari Andaman & Nicobar juga berpeluang masuk ke Aceh. Arus barang dua arah ini bisa menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di sektor pelabuhan, logistik, dan perdagangan. Agar jalur ini benar-benar aman dan legal, ada tiga pekerjaan rumah yang tengah dimatangkan. Pertama, kapalnya harus siap dan aman — armada yang digunakan wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran internasional. Kedua, barang yang dikirim harus sesuai aturan, sehingga produk dari kedua wilayah perlu lolos ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS). Ketiga, kesiapan pelabuhan Aceh — termasuk Sabang dan Malahayati — untuk melayani lalu lintas kargo laut, sekaligus dimatangkannya persiapan pertemuan lanjutan tim gabungan (Joint Task Force) Aceh–Andaman. Salah satu jalan yang tengah diupayakan Dishub Aceh adalah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar menerbitkan aturan khusus perdagangan lintas negara (barter trade) antara Indonesia dan India — mirip aturan yang dulu pernah diterbitkan untuk pelayaran Indonesia–Malaysia. “Kita akan coba usulkan ke Kemenhub RI agar kegiatan pelayaran Aceh–Andaman & Nicobar bisa terealisasi,” kata Teuku Faisal. Ia menegaskan, keselamatan tetap menjadi syarat utama dalam setiap pelayaran antarnegara. Rapat ini melibatkan banyak pihak — mulai dari otoritas pelabuhan, bea cukai, imigrasi, hingga karantina — untuk memastikan semua aspek siap sebelum kapal pertama benar-benar berlayar.

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026). Selain Muhammad Nasir, pada kesempatan yang sama juga dilantik seluruh jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh. Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. “Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” kata Nasir. Ia mengatakan Pemerintah Aceh meyakini kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil. Menurut Nasir, semangat tersebut harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh. “Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan,” ujar Nasir. Sementara itu, Ketua Umum DP KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan ASN merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri. “Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara,” kata Prof. Zudan. Ia menambahkan, sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN sehingga perannya sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan. “Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Prof. Zudan. Prof. Zudan juga memaparkan empat program utama KORPRI yang menjadi fokus organisasi ke depan. Empat program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN. Ia menegaskan seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. “Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutup Prof. Zudan.

BANDA ACEH – Suasana pagi di Kota Banda Aceh pada Senin (13/7) terasa lebih hidup dan sibuk dari hari biasanya. Ruas-ruas jalan utama dipadati oleh arus kendaraan, menandai antusiasme para orang tua yang mengantar buah hati mereka menuju sekolah untuk memulai tahun ajaran baru. Di tengah peningkatan kepadatan lalu lintas tersebut, moda transportasi massal Bus Trans Koetaradja tetap setia melayani mobilitas masyarakat. Layanan ini menjadi pilihan utama bagi warga yang ingin menempuh perjalanan dengan nyaman di tengah dinamika lalu lintas pagi hari. Momen hari pertama sekolah ini menciptakan pemandangan yang hangat di sepanjang jalan-jalan kota: orang tua dan anak yang berbagi waktu dalam perjalanan menuju sekolah, berpadu dengan denyut aktivitas warga yang tetap berjalan seperti biasa. Momen ini sekaligus menjadi cerminan bagaimana aspek keluarga dan mobilitas kota dapat berjalan beriringan dengan tertib. Dukungan Fleksibilitas bagi ASN Pemerintah Aceh, melalui arahan Gubernur Aceh yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Aceh, sebelumnya telah menetapkan kebijakan mengenai fleksibilitas waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki anak di jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan ketahanan keluarga. Dengan adanya kelonggaran waktu kerja, para orang tua diharapkan dapat mendampingi putra-putrinya di hari-hari penting pendidikan mereka tanpa harus mengesampingkan produktivitas kerja. Dinas Perhubungan bersama unsur terkait terus berkomitmen untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan sekolah maupun pusat keramaian tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan rutinitas hari pertama sekolah dengan aman, nyaman, dan penuh kesan.

BANDA ACEH – Memasuki hari terakhir masa libur sekolah, aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Minggu (12/07) terpantau masih sangat padat. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi yang memadati area parkir pelabuhan menjelang keberangkatan kapal terakhir menuju Sabang. Berdasarkan pantauan di lapangan, arus penyeberangan hari ini didominasi oleh warga Kota Sabang yang kembali ke daerah asal setelah menghabiskan masa liburan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Menanggapi lonjakan penumpang tersebut, pihak pengelola pelabuhan memastikan bahwa operasional penyeberangan tetap berjalan lancar dan terkendali. Seluruh jadwal pelayaran tetap dipatuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh operator kapal. Guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di area pelabuhan, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama unsur terkait lainnya terus bersiaga. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan serta memandu alur penumpang, baik di area terminal maupun di dermaga, untuk memastikan proses embarkasi berlangsung dengan aman dan nyaman hingga keberangkatan kapal terakhir. Pihak pelabuhan kembali mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar senantiasa memperhatikan jadwal keberangkatan kapal masing-masing. Masyarakat diharapkan untuk tiba di pelabuhan lebih awal guna menghindari antrean panjang serta mematuhi segala arahan petugas di lapangan. Kepatuhan terhadap prosedur dan arahan petugas sangat penting demi mewujudkan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.

Banda Aceh – Di balik penghargaan bergengsi yang diraih di atas panggung, sering kali tersimpan kisah perjuangan yang tak banyak diketahui orang. Predikat sebagai Pelajar Pelopor tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari proses panjang yang penuh pengorbanan—termasuk waktu istirahat, tenaga, bahkan air mata yang jarang terlihat oleh siapa pun. Adif Fata Amrullah adalah satu dari sekian pelajar yang membuktikan hal itu. Di balik inovasinya yang kini diakui sebagai karya unggulan dalam ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tersimpan cerita tentang perjuangan panjang yang dihabiskan sendirian, jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan. Waktu persiapan yang dimilikinya sangat terbatas. Ia harus membagi fokus antara menyelesaikan ujian sekolah dan merampungkan proyek inovasi yang akan dilombakan. Tidak jarang ia baru pulang larut malam, sebab jam pulang sekolah yang biasa tidak cukup untuk menuntaskan setiap tahap pengerjaan alatnya. Bahkan, sebagian besar proses perakitan justru baru benar-benar ia kebut setelah pelaksanaan ujian sekolah selesai. Waktu yang tersisa kian sempit, belum lagi program yang sering mengalami gangguan (error). Namun, ia memilih terus melanjutkan perjuangan meski rasa lelah kerap membuatnya nyaris menyerah. “Waktu itu jujur berat kali, soalnya ada ujian sekolah dan harus persiapan lomba. Pulangnya sering malam karena harus lanjut ngerjain alat. Tapi saya pikir, kalau bukan sekarang, kapan lagi,” ujar Adif Fata Amrullah saat ditemui setelah terpilih menjadi juara satu dalam Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2026. Semangat itu tidak muncul begitu saja. Titik balik datang ketika ia melihat tayangan FYP TikTok tentang dosen FMIPA UI yang menjelaskan bahayanya gas karbon monoksida di dalam kendaraan roda empat, yang dapat terhirup melalui sistem pendingin udara (AC) mobil. Penjelasan tersebut membuka matanya bahwa ancaman di balik hal yang tampak sepele itu nyata dan bisa berakibat fatal. Motivasinya semakin kuat setelah mengetahui adanya kasus nyata seseorang yang meninggal dunia akibat keracunan gas dari AC mobil. Fakta itu menjadi dorongan besar baginya untuk menciptakan sebuah inovasi yang mampu mendeteksi potensi bahaya tersebut lebih awal, demi mencegah kejadian serupa terulang. Dari sanalah lahir inovasi “kabin buat”, hasil dari malam-malam panjang tanpa kenal lelah. Proyek ini bukan sekadar untuk mengejar nilai atau penghargaan, melainkan wujud kepedulian nyata terhadap keselamatan orang lain. Perjuangan Adif Fata Amrullah tidak berdiri sendiri. Di ajang yang sama, ada Izzaty Hilma, Muhammad Farras Hilmi, Syifa Althafunnisa, Muhammad Fadhlan, dan Cut Alisa Zahira. Mereka adalah pelajar-pelajar lain yang turut berjuang menghadirkan inovasi demi menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib. Mereka sama-sama menempuh proses panjang, dengan tantangan dan pengorbanannya masing-masing, sebelum akhirnya diakui sebagai bagian dari generasi pelopor keselamatan berkendara. Gelar pelopor pada akhirnya bukan hanya soal seberapa canggih alat yang diciptakan, melainkan tentang keteguhan hati untuk terus melangkah meski waktu sempit dan tenaga menipis. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan—dan di dalam kendaraan sekalipun—adalah tanggung jawab bersama yang layak terus diperjuangkan.

Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar kembali melayani penerbangan umrah yang terbang langsung (direct flight) menuju Arab Saudi. Langkah ini menjadi angin segar sekaligus kemudahan luar biasa bagi masyarakat Aceh yang ingin menunaikan ibadah umrah tanpa harus melakukan transit di kota lain. “Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh selalu ada sehingga memudahkan masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menghadiri pelepasan penerbangan umrah perdana di Bandara SIM, Senin, 29 Juni 2026. Teuku Faisal menambahkan, atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terkait penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh cukup tinggi sehingga dirinya mewakili Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya maskapai Garuda Indonesia dan travel umrah, yang telah merealisasikan penerbangan langsung ini. “Kita berharap penerbangan ini terus berlanjut ke depannya sehingga menjadi kelanjutan dari program Center of Umroh yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh, dimana nantinya Bandara SIM ditargetkan sebagai pusat penerbangan umrah maupun haji dari Indonesia,” ungkap Kadishub Aceh. Penerbangan umrah perdana hari ini dilepas langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Syariat Aceh, Marzuki di ruang tunggu internasional Bandara SIM. Turut dihadiri pula oleh seluruh stakeholder yang berada di Bandara SIM. Penerbangan ini mengangkut sebanyak 395 jemaah menggunakan pesawat jenis Boeing 777-330ER milik Garuda Indonesia. Ke depan, maskapai pelat merah tersebut akan melayani penerbangan umrah dari Bandara SIM seminggu sekali.  

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Banda Aceh – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengajak seluruh pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat di Aceh untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Aceh. Menurut Murthalamuddin, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah pembinaan generasi muda agar memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap keselamatan berlalu lintas. “Kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga wadah untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam berlalu lintas. Melalui kegiatan ini, para pelajar akan belajar memahami pentingnya budaya tertib berlalu lintas sebagai upaya bersama untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya,” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Jumat, 5/6/2026. Kadisdik berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan pelajar-pelajar berprestasi yang dapat menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. “Kami berharap Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 2026 dapat melahirkan pelajar-pelajar berprestasi yang mampu menjadi teladan, menginspirasi lingkungan sekitarnya, serta menjadi agen perubahan dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, dan berkeselamatan di Aceh. Mari tunjukkan ide, kreativitas, dan kepedulian adik-adik semua. Jadilah Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2026,” ujar Murthalamuddin. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Diana Devi, mengatakan program Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan membangun budaya keselamatan berlalulintas di jalan raya sejak usia sekolah. Menurut Diana, pelajar memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. “Keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Melalui program ini, kami ingin melahirkan generasi muda yang mampu menjadi pelopor dan penggerak budaya keselamatan di lingkungan masing-masing,” kata Diana. Selain melalui program Pelajar Pelopor, Dinas Perhubungan Aceh juga terus memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng Capella Honda untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang keselamatan berkendara kepada pelajar di berbagai sekolah. Dishub Aceh juga akan memperluas kolaborasi seperti dengan PT Jasa Raharja guna meningkatkan jangkauan edukasi keselamatan transportasi kepada masyarakat. Diana menuturkan bahwa upaya membangun budaya keselamatan harus dilakukan sejak usia dini. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, Dishub Aceh secara rutin melaksanakan kegiatan edukasi keselamatan lalu lintas hingga ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Kami meyakini bahwa kesadaran berlalulintas harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak usia dini justru lebih mudah menerima kebiasaan baik sehingga nilai-nilai keselamatan dapat tertanam lebih kuat,” ujarnya. Ia menambahkan, pendidikan keselamatan lalu lintas tidak cukup diberikan saat seseorang mulai mengendarai kendaraan, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembentukan karakter sejak usia anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Diana, Aceh juga mencatat prestasi membanggakan pada ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas tingkat nasional. Aceh secara konsisten meraih peringkat pertama pada kategori sosial budaya. “Pada kategori teknologi kami masih sedikit sulit bersaing karena membutuhkan dukungan inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih kuat,” katanya. Karena itu, pihaknya berharap semakin banyak pelajar Aceh yang mampu menghadirkan karya inovatif, baik berupa karya tulis ilmiah, alat peraga, maupun prototipe yang mendukung keselamatan transportasi. Pendaftaran Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 2026 Aceh telah dibuka sejak 1 Mei dan akan berlangsung hingga 14 Juni 2026. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya. Program tersebut terbuka bagi siswa SMA, SMK, dan MA sederajat di seluruh Aceh yang memiliki minat terhadap isu keselamatan transportasi serta ingin berkontribusi dalam menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Peserta diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, seperti kartu pelajar, surat keterangan aktif dari sekolah, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, peserta juga harus menyusun karya tulis ilmiah atau menghasilkan inovasi berupa alat peraga maupun prototipe yang berkaitan dengan keselamatan transportasi. Proses seleksi terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari verifikasi berkas, penilaian tingkat provinsi hingga seleksi tingkat nasional. Penilaian didominasi aspek teknis sebesar 85 persen yang meliputi kualitas karya, kreativitas, inovasi, dan kemampuan presentasi peserta, sedangkan 15 persen lainnya berasal dari aspek administrasi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Aceh pada ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas tingkat nasional.