Tag: Transportasi

Mengingat masa depan, kita semua pasti memiliki harapan. Dalam Bidang Transportasi, penerapan inovasi sistem keselamatan secara Real Time menjadi impian. Salah satu teknologi yang terbesit di pikiran adalah Pemasangan sensor di Jalan dan juga di kendaraan yang memungkinkan pemberian informasi penting tentang pola lalu lintas, bagaimana kondisi jalan, dan kinerja kendaraan. Data yang diterima membantu meningkatkan keselamatan kita di jalan raya. Selain itu, data ini memberikan gambaran komprehensif dan terkini mengenai situasi jalan raya, hal ini dapat membantu mengidentifikasi area berisiko dan lokasi rawan terjadi kecelakaan untuk mengambil tindakan proaktif. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa persimpangan tertentu mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi, Dinas Perhubungan dapat memasang perangkat pengatur lalu lintas tambahan atau memodifikasi tata letak jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan kedepan. Data yang dikumpulkan juga memberi manfaat luar biasa bagi produsen penghasil kendaraan dimana produsen dapat mengembangkan kendaraan yang lebih andal dan sistem keselamatan yang efektif untuk mencegah kecelakaan. Bagi pihak berwenang, data ini tidak hanya membantu meningkatkan keselamatan di jalan raya namun juga memandu proses pengambilan keputusan untuk perencanaan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik kedepannya. Secara keseluruhan, keselamatan jalan raya berbasis data merupakan komponen penting untuk segera dibicarakan, sistem ini diyakini  berkontribusi signifikan terhadap pengurangan tingkat kecelakaan dan peningkatan manajemen lalu lintas jalan raya. Pengembangan sistem ini juga menyahuti regulasi tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang menyatakan bahwa Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang  dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.*(AP)

Dari seluruh perjalanan, 20-40% dilakukan dengan bersepeda atau berjalan kaki, dengan persentase tertinggi di Belanda dan terendah di Finlandia. Perjalanan dengan berjalan kaki paling sering dilakukan di Inggris Raya, sedangkan perjalanan dengan sepeda paling sering dilakukan di Belanda, Denmark, dan Swedia [34] . Beberapa kelompok peserta lalu lintas lebih sering berjalan kaki atau bersepeda dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan ini juga tercermin dalam keterlibatannya dalam kecelakaan (lihat Karakteristik Kecelakaan ). Kelompok usia yang sangat mementingkan berjalan kaki adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang dewasa berusia 75 tahun ke atas. Sepeda paling sering digunakan oleh mereka yang berusia kurang dari 18 tahun [34] . Berjalan kaki sebagai moda transportasi Berjalan kaki sebagai alat transportasi biasa digunakan untuk perjalanan yang agak singkat. Artinya, sulit untuk menilai mobilitas pejalan kaki di tingkat negara, karena survei perjalanan nasional sering kali tidak mencatat perjalanan jarak pendek. Selain itu, perjalanan berjalan kaki yang sebagian besar dilakukan dengan transportasi umum biasanya tidak diperhitungkan. Saat ini, pentingnya berjalan kaki masih diremehkan [60] . Data survei dari tujuh negara Eropa menunjukkan bahwa 12-30% dari seluruh perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki (sebagai moda transportasi utama), angka tertinggi terjadi di Inggris [34] . Untuk perjalanan jarak pendek kurang dari 5 km, porsi berjalan kaki lebih tinggi, dengan maksimum 45% di Inggris Raya. Rata-rata lama perjalanan berjalan kaki bervariasi dari kurang dari 1 km (Inggris Raya) hingga 2,8 km (Finlandia). Namun perlu dicatat bahwa cakupan cakupan perjalanan jarak pendek mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain dalam survei perjalanan nasional. Hal ini akan mempengaruhi perbandingan rata-rata lama perjalanan dan porsi berjalan kaki. Di Inggris Raya, semua panjang perjalanan dimasukkan, sedangkan di Denmark perjalanan yang kurang dari 300 meter tidak termasuk dalam survei dan semua perjalanan antara 300 dan 1500 meter dicatat sejauh 1 km [34 ]. Berjalan kaki adalah cara bepergian yang digunakan terutama untuk dua tujuan: perjalanan singkat ke tujuan tertentu seperti toko ketika barang bawaan mungkin tidak terlalu banyak, dan perjalanan santai yang tujuan utamanya adalah berjalan kaki . Sekitar 15-30% dari seluruh kilometer perjalanan orang (rata-rata setiap hari) adalah untuk tujuan berbelanja. Perjalanan rekreasi di rumah mencakup sekitar 30-55% dari total kilometer orang, dengan Swiss di urutan teratas dan Finlandia di urutan terbawah [34] . Bersepeda sebagai moda transportasi Di sebagian besar negara, sebagian besar masyarakatnya memiliki sepeda (di Norwegia, misalnya, 70% orang dewasa memiliki sepeda, di Swiss, 69% rumah tangga memiliki sepeda). Jumlah sepeda per 1.000 penduduk berkisar antara 52 di Republik Ceko hingga 1.000 di Belanda. Yang sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya adalah cara penggunaan sepeda. Beberapa pengendara sepeda menggunakannya setiap hari, sebagai alat transportasi, sementara yang lain hanya menggunakannya sesekali [16] . Data survei dari tujuh negara Eropa menunjukkan bahwa 3-28% dari seluruh perjalanan dilakukan dengan bersepeda, angka tertinggi terjadi di Belanda [34] . Untuk perjalanan jarak pendek kurang dari 5 km, porsi bersepeda bervariasi dari 12% (Finlandia) hingga 39% (Belanda). Rata-rata panjang perjalanan bersepeda adalah sekitar 3 km di sebagian besar negara Eropa. Sepeda digunakan untuk perjalanan singkat ke toko-toko dan untuk tujuan rekreasi dimana wisata sepeda mungkin merupakan tujuannya sendiri. Namun bersepeda juga merupakan cara yang umum untuk bepergian ke tempat kerja [28] . Antara sekitar 30 dan 40% kilometer perjalanan dengan sepeda dilakukan dalam perjalanan pulang kerja. Perjalanan rekreasi di rumah mencakup sekitar 20-45% dari total kilometer orang, dengan jumlah terbanyak dilakukan di Swiss dan paling sedikit dilakukan di Finlandia [34] . Kelompok umur paling banyak terlibat dalam berjalan kaki dan bersepeda Beberapa kelompok peserta lalu lintas lebih sering berjalan kaki atau bersepeda dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan-perbedaan ini juga tercermin dalam keterlibatan mereka dalam kecelakaan . Kelompok usia yang sangat mementingkan berjalan kaki adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang dewasa berusia 75 tahun ke atas. Data dari Belanda menggambarkan hal ini. Orang yang berusia di atas 75 tahun melakukan sepertiga perjalanannya dengan berjalan kaki. Mereka lebih sering menggunakan mobil (38%), namun jauh lebih jarang dibandingkan orang dewasa muda berusia 25 hingga 74 tahun, yang menggunakan kendaraan ini selama lebih dari separuh perjalanan mereka. Sepeda kurang populer di kalangan lansia: mereka hanya menggunakan sepeda 17% dari seluruh perjalanan. Bersama dengan masyarakat berusia antara 25 dan 29 tahun, mereka paling sedikit menggunakan sepeda. Sepeda lebih penting dalam kategori usia termuda. Data dari Belanda (Tabel 1) menunjukkan bahwa anak-anak dalam kelompok usia 0 hingga 11 tahun bepergian dengan sepeda sesering mereka berjalan kaki (keduanya sebesar 29%). Hal yang sama juga terjadi pada dewasa muda berusia antara 18 dan 24 tahun. Selain berjalan kaki (20%) dan bersepeda (23%), angkutan umum (18%) merupakan moda transportasi yang umum digunakan. Bagi generasi muda di sekolah menengah (12 hingga 17 tahun), sepeda sejauh ini merupakan kendaraan yang paling penting: mereka menggunakan sepeda tidak kurang dari 52% dari seluruh perjalanan. Data dari negara-negara Eropa lainnya menunjukkan pola yang sama: anak-anak kecil dan orang dewasa yang lebih tua paling banyak berjalan kaki, sedangkan anak-anak yang lebih tua paling banyak bersepeda [34] [28] . & #160; 0-11 12-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-74 75+ Pejalan kaki 29% 18% 20% 19% 18% 17% 18% 25% 34% Sepeda 29% 52% 23% 17% 20% 23% 22% 24% 17% Sepeda motor bebek/mofa 0% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% Sepeda motor/skuter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Mobil penumpang 40% 17% 37% 56% 56% 55% 54% 46% 38% Bis 1% 5% 8% 2% 1% 1% 2% 2% 4% Trem/metro 0% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Kereta 0% 2% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 1% Lainnya 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 1 Pembagian modal berdasarkan kelompok umur di Belanda. Sumber: Wegman & Aarts 2005 Sumber: road-safety.transport.ec.europa.eu

Jakarta – Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci serta membuka Seminar dan Workshop bertema Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib, dan Efisien, Selasa (1/8). “Layanan transportasi yang andal semakin menjadi tuntutan di tengah persaingan global. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang,” ujar Menhub. Menhub menyebut, perlu upaya sungguh-sungguh dari segenap stakeholder terkait untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan kinerja angkutan barang di tanah air. Baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, infrastruktur (jalan, jembatan, terminal barang, dan pengaturan moda share), serta transporter (kepatuhan terhadap regulasi). “Permasalahan angkutan barang seperti Over Dimension Overload (ODOL), tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, kerugian ekonomi, efisiensi perjalanan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Perhubungan,” ucapnya. Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia yaitu masih didominasi melalui jalan atau darat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyatakan, moda share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, diikuti angkutan laut (12,16%), serta angkutan perkeretaapian (0,26%). Sisanya terbagi dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyeberangan. Dominasi ini menyebabkan sejumlah masalah diantaranya yakni: tingginya angka kecelakaan, kemacetan, ODOL, kerusakan infrastruktur jalan, serta polusi udara. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah menyiapkan sejumlah strategi penanganan permasalahan angkutan barang, diantaranya yaitu: mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) khususnya angkutan barang, mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan dalam transportasi barang, serta mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut. Kemudian, pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM V.2), peningkatan kualitas SDM angkutan barang berbahaya, peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor, serta menyusun spesifikasi teknis kendaraan barang yang efisien yaitu muatan besar, tidak merusak jalan, dan kecepatan memenuhi syarat minimum jalan tol. Selanjutnya, upaya lainnya yang dilakukan untuk penanganan angkutan barang ODOL, diantaranya yaitu: pengawasan dan penegakkan hukum ODOL melalui tilang, transfer muatan, normalisasi kendaraan, serta penindakan penyidikan. Kemudian, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta membangun kemitraan terkait peningkatan aspek keselamatan. Dalam seminar ini hadir sejumlah pembicara dari berbagai pihak yaitu: Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kemenkomarves, Jasa Raharja, KNKT, Perkumpulan Perusahaan Transportasi Barang (Truk) dan Logistik yang sadar akan keamanan dan keselamatan (Kamselindo), serta pengamat transportasi. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (2/8), bertemu dengan 33 delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan transportasi. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Mission Trip to Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh EU-ABC. Delegasi EU-ABC terdiri dari 33 perwakilan beberapa perusahaan Uni Eropa yang dipimpin oleh Executive Director of EU ASEAN Business Council, Chris Humprey. “Kami membahas sejumlah hal di sektor perhubungan mulai dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan isu lainnya di sektor perhubungan,” ujar Menhub. Menhub menyampaikan, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para mitra untuk berinvestasi dalam proyek konstruksi maupun pengoperasian infrastruktur transportasi di bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api melalui skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif seperti KPBU. Adapun beberapa peluang investasi pada infrastruktur pembangunan dan pengembangan sektor transportasi diantaranya pengembangan kereta logistik di Sumatera; sinkronisasi akses jalur kereta api menuju pelabuhan di Pulau Jawa (Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok); peluang peningkatan efisiensi infrastruktur transportasi di beberapa pelabuhan dengan perusahaan swasta seperti Maersk . “Kami juga membuka peluang kerja sama untuk perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dan pengembangan transportasi massal perkotaan di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Bali,” ucap Menhub. Sebagai informasi, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) merupakan perwakilan utama sektor bisnis Uni Eropa di Kawasan ASEAN, yang didirikan untuk membantu mempromosikan perdagangan dan investasi antar Kawasan Eropa dan ASEAN. Anggota EU-ABC terdiri dari 9 (sembilan) Kamar Dagang Eropa, dan Perusahaan Multinasional Eropa utama (MNC) di seluruh sektor mulai dari keuangan, jasa, kesehatan, logistik, energi, dan lain-lain. EU-ABC bekerja di berbagai sektor dan industri untuk membantu meningkatkan kondisi investasi dan perdagangan bisnis Eropa dan ASEAN melalui kerjasama di seluruh kawasan ASEAN dan Uni Eropa, serta berperan sebagai sebuah wadah untuk berbagi informasi dan gagasan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Angkutan Jalan Suharto. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan agar layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal dan lebih efisien dari sisi anggaran dan tepat guna, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN. Hal ini disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertema Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada, yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8). “Saat ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan efisiensi,” ujar Menhub. Selain itu, Menhub juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal perintis pun perlu dilakukan secara menyeluruh untuk, memastikan pengelolaan angkutan laut sesuai dengan aturan. Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. “Perlu dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal. Sehingga diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ujarnya. Antoni berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan. Selain itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis dengan baik. Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal perintis di daerah dengan memperhatikan occupancy dan produksi baik penumpang maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai uoaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam angkutan perintis. Salah satunya adalah dengaan e-katalog. “Sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kami telah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia angkutan laut perintis, dimana akan diterapkan proses pemilihan melalui e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah, transparan dan lebih efektif,” jelas Hendri. Sejak diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan, baik dari segi kapasitas daya angkut kapal, maupun jumlah muatan yang dilayani. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota. Angkutan laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem transportasi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat membuka kegiatan International Battery Summit 2023 yang diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) berkolaborasi dengan Asosasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Jakarta, Selasa (1/8). Menhub menyampaikan, sektor transportasi menjadi fokus dari program transisi penggunaan energi terbarukan, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, untuk mengendalikan permasalahan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK). “Penggunaan kendaraan listrik ini turut berperan dalam dekarbonisasi transportasi jalan yang menyumbang lebih dari 15% emisi energi global. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar karbon, dan meningkatkan kualitas udara,” ujar Menhub. Kementerian Perhubungan, lanjut Menhub, telah menetapkan sejumlah kebijakan dan peraturan untuk mendukung sistem transportasi berkelanjutan, termasuk percepatan penggunaan kendaraan listrik, seperti misalnya tentang aturan konversi kendaraan sepeda motor dan kendaraan lainnya, menerapkan biaya uji tipe yang lebih murah untuk kendaraan listrik, melibatkan pihak swasta, dan lain sebagainya. Menhub menegaskan, Indonesia berpotensi untuk memproduksi kendaraan listrik secara nasional, juga bersaing di industri kendaraan listrik global. Oleh karenanya, ia mendorong sinergi dan dan kolaborasi antar lembaga pemerintah, pelaku industri otomotif, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik. “Untuk itu, bagaimana kita mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik, termasuk produksi komponen penting seperti baterai, menjadi hal yang krusial,” lanjut Menhub. Lebih lanjut Menhub mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan semacam ini oleh berbagai pihak. “Dengan peran aktif semua pihak, akan semakin memperkuat komitmen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” tuturnya. Pada kegiatan IBS 2023 yang diselenggarakan pada 1-2 Agustus 2023, sejumlah Menteri hadir sebagai pembicara, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (*) Sumber: Kemenhub