Category: Berita

Banda Aceh – Suasana kawasan Car Free Day Banda Aceh, Minggu (17/5), tampak lebih semarak dari biasanya. Perayaan satu dekade Transkoetaradja dipadati masyarakat yang mengikuti berbagai kegiatan interaktif, hiburan, hingga berbagi pengalaman sebagai pengguna setia transportasi publik tersebut. Kegiatan yang dipusatkan di area Car Free Day itu turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal beserta jajaran pejabat Dinas Perhubungan Aceh. Kehadiran mereka menyatu dengan masyarakat dalam perayaan 10 tahun perjalanan Transkoetaradja yang selama ini menjadi bagian dari mobilitas warga. Beragam agenda turut memeriahkan kegiatan, mulai dari hiburan, interaksi bersama masyarakat, hingga penyerahan hadiah bagi para pemenang kegiatan yang telah digelar sebelumnya. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Sabtu melalui agenda Creative Trip to Amanah. Kegiatan diawali dengan keberangkatan peserta dan panitia menuju lokasi Amanah, dilanjutkan pengarahan singkat serta tur edukatif yang memperkenalkan berbagai booth ekonomi kreatif, UMKM, inovasi, dan pengembangan keterampilan. Peserta tidak hanya mengikuti tur, tetapi juga berkesempatan berinteraksi langsung, mengikuti sesi berbagi pengalaman, menikmati makan siang bersama, hingga sesi foto sebelum kembali ke Banda Aceh. Puncak perayaan berlangsung pada Minggu di kawasan Car Free Day Banda Aceh. Beragam kegiatan interaktif dan hiburan digelar sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan Transkoetaradja sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat dan para pengguna layanan. Salah satu momen menarik datang dari Alyskha Umairah Thahirah, pemenang Stamp Rally Transkoetaradja. Ia berbagi pengalamannya saat mengajak temannya asal Medan berkeliling Banda Aceh menggunakan Transkoetaradja selama satu hari penuh. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri karena perjalanan terasa menyenangkan dan penuh energi. Dalam kesempatan itu, hadiah kepada para pemenang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Cerita pengalaman pengguna juga disampaikan Putri Ramazani yang mengaku telah menggunakan Transkoetaradja sejak 2016. “Kalau bisa gratis terus. Ke mana-mana dijangkau Transkoetaradja,” ujarnya. Sementara itu, Lisa Hamzah, salah satu influencer sekaligus pengguna Transkoetaradja, menilai kehadiran layanan transportasi tersebut memiliki kontribusi besar dalam mendukung sektor pariwisata di Aceh. Ia mencontohkan salah satu rute seperti Trans Mediwana yang melintasi sejumlah titik dan landmark di Banda Aceh. “Saya senang hadir bukan hanya sebagai transportasi umum, tetapi juga mendukung sektor pariwisata di Aceh,” kata Lisa. Ia berharap ke depan jumlah armada dapat ditambah, terminal diperbanyak, serta tersedia halte yang mendukung fasilitas parkir kendaraan maupun sepeda. “Kalau fasilitas semakin lengkap, tentu akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan Transkoetaradja.” Hal serupa disampaikan Kiki Nadia yang mulai menggunakan Transkoetaradja sejak 2018 saat menempuh pendidikan di Banda Aceh. Menurutnya, layanan tersebut menjadi solusi mobilitas masyarakat dan tetap menjadi pilihan hingga kini, bahkan setelah dirinya mulai bekerja. “Masih setia sampai sekarang karena sangat membantu. Harapannya ke depan jangkauan Transkoetaradja bisa sampai ke pelosok,” kata Kiki. Baca Berita Lainnya: Gubernur Mualem Minta Dukungan Presiden Izinkan Maskapai Arab Saudi Angkut Jamaah Langsung dari Aceh Satu Dekade Trans Koetaradja, Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Pertahankan Layanan Gratis Kadishub Aceh Usul Kaji Ulang Masterplan Kereta Api Aceh Pasca Bencana Hidrometerologi

Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) merupakan fasilitas terbaik yang telah disiapkan oleh Pemerintah Aceh untuk melayani perjalanan para tamu Allah ke Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat meninjau aktivitas pelayanan terhadap jemaah calon haji Aceh di Gedung VIP Bandara SIM, Aceh Besar, pada Sabtu malam, 16 Mei 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Kadishub Aceh ingin memastikan seluruh proses pelayanan di Gedung VIP berjalan dengan optimal dan tanpa hambatan demi menyukseskan penyelenggaraan angkutan haji tahun 2026. Teuku Faisal mengatakan bahwa Pemerintah Aceh secara khusus menyediakan dan memfasilitasi penggunaan Gedung VIP Bandara SIM untuk memudahkan proses embarkasi para jemaah calon haji sebelum memasuki pesawat. Sebagaimana diketahui, fasilitas tersebut merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang selama ini difungsikan untuk menyambut kedatangan pejabat negara maupun tamu-tamu besar. Pada tahun-tahun sebelumnya, tambah Teuku Faisal, jemaah calon haji harus menaiki anak tangga sebelum memasuki pesawat. Bagi sebagian jemaah tahapan ini sangat menyulitkan, terutama jemaah lansia dan yang membutuhkan bantuan kursi roda. “Alhamdulillah, dengan adanya fasilitas Gedung VIP seperti eskalator dan lift, jemaah dapat memasuki pesawat dengan mudah dan nyaman karena langsung terkoneksi dengan garbarata,” ungkapnya. Kebijakan baru ini, lanjut Teuku Faisal, terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap efisiensi waktu dan kenyamanan jemaah. Berdasarkan pantauan di lapangan, pemanfaatan Gedung VIP ini berhasil memangkas waktu tunggu serta sangat efektif dalam memudahkan pergerakan jemaah. Koordinasi dengan komunitas bandara serta panitia penyelenggaraan haji embarkasi Aceh sejauh ini berjalan cukup baik. “Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder alhamdulillah berjalan baik guna memastikan semua lini pelayanan bekerja dengan standar terbaik. Sinergi dan koordinasi yang kuat merupakan kunci utama untuk kesuksesan pelayanan bagi para jemaah kita selama proses keberangkatan,” ujar Kadishub Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan Gedung VIP Bandara SIM bukan hanya sekadar untuk melayani penyelenggaraan haji. Ke depan, fasilitas ini juga diproyeksikan bisa melayani perjalanan umrah masyarakat Aceh maupun provinsi lainnya di Indonesia. “Kita berharap Bandara SIM ini bisa menjadi pusat penerbangan umrah. Jadi tidak hanya dari Aceh, juga dari provinsi lain, bahkan dari negara lain sebelum ke Mekkah ke Serambi Mekkah dulu,” ungkapnya di sela-sela memantau aktivitas pelayanan embarkasi jemaah calon haji Aceh. Pada kesempatan yang sama, Salmawati atau kerab disapa Bunda Salma, selaku anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan yang ramah dan nyaman bagi jemaah calon haji di Gedung VIP Bandara SIM. “Alhamdulillah selama 3 kali kunjungan saya ke sini pelayanan bagi jemaah sangat ramah dan memadai. Kita berharap pelayanan seperti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” sebutnya. Bunda Salma juga menyoroti terkait pemanfaatan Gedung VIP untuk melayani penerbangan umrah masyarakat Aceh ke Tanah Suci. Ke depan, pihaknya bersama Pemerintah Aceh akan mengupayakan fasilitas milik Aceh ini dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan perjalanan masyarakat Aceh, baik untuk perjalanan umrah maupun haji. Apresiasi terhadap kebijakan pemanfaatan Gedung VIP bagi jemaah calon haji Aceh juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Arijal. Dirinya menyebutkan bahwa tahun ini perpindahan jemaah dari bus ke dalam kabin pesawat menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pelayanan jemaah luar biasa. Biasanya mereka naik tangga, dan kita khawatir dengan keselamatan jemaah. Makanya, dengan adanya fasilitas Gedung VIP yang langsung tersambung dengan garbarata tentu sangat membantu para jemaah,” tuturnya. Sebanyak 393 jemaah yang tergabung dalam kloter 11 berasal dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Pidie. Pesawat Garuda Indonesia dengan kode terbang GIA-2111 lepas landas dari Bandara SIM pada pukul 22.20 WIB menuju Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah Saudi Arabia. Baca Berita Lainnya: Gubernur Mualem Minta Dukungan Presiden Izinkan Maskapai Arab Saudi Angkut Jamaah Langsung dari Aceh Satu Dekade Trans Koetaradja, Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Pertahankan Layanan Gratis Kadishub Aceh Usul Kaji Ulang Masterplan Kereta Api Aceh Pasca Bencana Hidrometerologi

Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar maskapai Arab Saudi memperoleh izin khusus untuk singgah sekaligus mengangkut penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) Aceh Besar. Skema tersebut dikenal sebagai technical stop with traffic rights, yang memungkinkan maskapai asing singgah sekaligus membawa jamaah umrah asal Aceh menuju Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan langsung Gubernur Aceh melalui surat resmi kepada Presiden RI tertanggal 29 April 2026 terkait dukungan kebijakan akselerasi penerbangan umrah dari Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan kebijakan itu sangat penting untuk membuka peluang penerbangan umrah langsung yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat Aceh. “Bapak Gubernur meminta dukungan agar maskapai Arab Saudi dapat memperoleh izin technical stop with traffic rights di Bandara BTJ,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 14 Mei 2026. Menurut Faisal, melalui diskusi intensif dengan GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda, skema tersebut dibutuhkan karena selama ini jamaah umrah Aceh masih menghadapi tingginya biaya perjalanan akibat keterbatasan penerbangan langsung dari Aceh. “Selama ini jamaah banyak menggunakan rute transit melalui Kuala Lumpur. Selain membuat perjalanan lebih panjang, kondisi ini juga menyebabkan biaya tiket lebih mahal.” T. Faisal menjelaskan, izin technical stop with traffic rights memungkinkan maskapai Arab Saudi singgah di BTJ sekaligus mengangkut penumpang dari Aceh menuju Arab Saudi. Faisal menyebutkan, langkah itu menjadi solusi penting di tengah keterbatasan armada badan lebar maskapai nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan penerbangan reguler langsung dengan harga kompetitif. Pemerintah Aceh menilai kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan biaya umrah yang lebih terjangkau, tetapi juga dapat mengurangi kebocoran devisa negara akibat dominasi transit luar negeri. “Potensi jamaah umrah Aceh mencapai sekitar 32 ribu orang per tahun. Kalau penerbangan langsung bisa dibuka dari BTJ, manfaat ekonominya juga besar bagi Aceh dan Indonesia,” ujar T. Faisal. “Harapan Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Aceh, tentu penerbangan langsung umrah dari BTJ benar-benar bisa terwujud sehingga masyarakat Aceh mendapatkan akses perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau,” ujar Faisal lagi. Selain dukungan izin penerbangan, Pemerintah Aceh juga meminta dukungan pemerintah pusat agar harga avtur di Bandara Sultan Iskandar Muda dapat lebih kompetitif. T. Faisal menjelaskan, harga avtur menjadi salah satu komponen utama dalam operasional penerbangan yang sangat mempengaruhi perhitungan maskapai untuk membuka rute baru. “Bapak Gubernur juga meminta dukungan kepada Bapak Presiden agar harga avtur di BTJ bisa lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan minat maskapai membuka penerbangan langsung dari Aceh,” kata Faisal. Menurutnya, apabila biaya operasional maskapai dapat ditekan, maka peluang hadirnya penerbangan langsung umrah dari BTJ akan semakin besar dan berdampak langsung bagi masyarakat. []

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus menggratiskan moda transportasi umum Trans Koetaradja bagi masyarakat Aceh sebagai upaya membantu menekan biaya transportasi harian sekaligus mendorong penggunaan angkutan umum yang aman dan nyaman. Penegasan tersebut disampaikan M. Nasir pada Tasyakur 1 Dekade Pelayanan Trans Koetaradja yang digelar Dinas Perhubungan Aceh di Depo Trans Koetaradja Komplek Terminal Tipe A Batoh, Rabu (13/5). “Saya akan sampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, dan pimpinan DPRA agar layanan ini bisa tetap gratis. Kita berharap layanan ini bukan hanya bertahan 10 tahun, tetapi bisa sampai 20 tahun dan seterusnya tetap menjadi layanan transportasi utama masyarakat Aceh,” kata M. Nasir. Menurutnya, keberadaan transportasi publik gratis tersebut sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya hidup, khususnya pengeluaran transportasi harian. Ia menyebut masyarakat perkotaan dapat menghabiskan sekitar 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. “Kalau masyarakat konsisten menggunakan Trans Koetaradja, pengeluaran transportasi bisa ditekan dan anggarannya dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Ini kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya. M. Nasir turut mengapresiasi Dinas Perhubungan Aceh yang dinilainya berhasil menghadirkan inovasi pada transportasi publik hingga mendapat perhatian nasional, termasuk saat pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. “Kepala Dinas Perhubungan ini salah satu yang paling inovatif. Mampu membuat sistem transportasi yang mendapatkan apresiasi dari seluruh provinsi saat PON. Teruslah berinovasi membangun transportasi Aceh menuju yang terbaik,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, mengatakan perjalanan 10 tahun Trans Koetaradja bukan sekadar hitungan waktu, melainkan bentuk komitmen Pemerintah Aceh menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat. “Sepuluh tahun perjalanan ini bukan sekadar tentang waktu, tetapi tentang komitmen pemerintah Aceh, dedikasi, dan upaya bersama dalam menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan,” kata Faisal. Ia menegaskan, layanan gratis Trans Koetaradja yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh menjadi bukti keberpihakan Pemerintah Aceh dalam membantu mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi sehari-hari. “Tidak ada satu provinsi pun yang menggratiskan layanan transportasi seperti ini selama 10 tahun penuh. Dengan gratisnya layanan Trans Koetaradja, masyarakat memiliki opsi mobilitas yang terjangkau,” ujar Kadishub. Faisal menyebutkan sejak diluncutkan pada 2 Mei 2016 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Trans Koetaradja telah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. “Trans Koetaradja telah menjadi saksi ribuan perjalanan. Mengantar anak-anak ke sekolah, pekerja mencari nafkah, para ibu berbelanja, hingga generasi muda meraih cita-cita. Trans Koetaradja bukan hanya alat transportasi, tetapi juga jembatan menuju masa depan,” kata Faisal. Selama 10 tahun beroperasi, layanan Trans Koetaradja tercatat telah melayani lebih dari 10 juta penumpang yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk meningkatkan pelayanan, Trans Koetaradja kini juga telah meluncurkan inovasi baru berupa layanan Q-Raja dan Kartu Raja. Q-Raja merupakan sistem check in menggunakan QR code, sementara Kartu Raja disiapkan bagi penumpang yang belum terbiasa menggunakan smartphone. Rangkaian kegiatan juga diisi tausiah agama oleh Ustadz H. Masrul Aidi Lc., MA, pimpinan Pondok Pesantren Babul Maghfirah Aceh Besar. Dalam tausiahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga pelayanan publik sebagai bagian dari ibadah dan dakwah. “Dalam Islam, ibadah tertinggi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yakinlah perjalanan yang aman dan menyenangkan itu juga bernilai ibadah,” ujar Ustadz Masrul Aidi. Acara tersebut turut dihadiri anggota DPRA Fraksi PKB Munawar, Asisten Ombudsman Aceh Aulia, perwakilan Dirlantas Polda Aceh Erwin, Kepala Inspektorat Aceh Abdullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Dekan Fakultas Teknik USK, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Satpol PP Banda Aceh dan Aceh Besar, Kasat Lantas Polresta Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Balai Transportasi Darat Aceh, Ketua Organda Aceh H. Ramli, Ketua Jasa Raharja Aceh, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Direktur Amanah, Kepala UPTD Trans Koetaradja, serta seluruh pejabat Dishub Aceh. []

Rencana pengembangan perkeretaapian Aceh ke depan perlu dikaji ulang secara komprehensif agar pembangunannya dapat dipercepat dan segera bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Perkeretaapian di Wilayah Aceh bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan pada Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Perwakilan Bappeda Aceh serta sejumlah pejabat struktural Dishub Aceh. Melalui rakor tersebut, Teuku Faisal ingin mengetahui kondisi sarana dan prasarana kereta api Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh beberapa waktu yang lalu. Di samping itu, progres rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas perkeretaapian serta rencana pengembangan jaringan kereta api Aceh di masa yang akan datang menjadi topik pembahasan yang cukup serius. “Kita mendorong Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kereta api Aceh agar segera bermanfaat mendukung mobilitas barang dan orang di Aceh. Apalagi kereta api merupakan moda yang paling efisien,” sebut Teuku Faisal. Selain itu, Teuku Faisal juga menyoroti pentingnya dilakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap jaringan kereta api Aceh karena dinamika di lapangan yang cukup tinggi baik akibat penyesuaian tata ruang wilayah, pembangunan, maupun dampak akibat bencana. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat merencanakan memprioritaskan pembangunan jaringan kereta api Aceh-Sumatera Utara (Aceh-Besitang) sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur dan menurunkan biaya logistik. Proyek ini merupakan bagian dari percepatan pengembangan Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) guna memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Oleh sebab itu, kata Teuku Faisal, Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh siap mendukung agar rencana pembangunan ke depan sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas nasional dan menekan biaya logistik. . Pada kesempatan yang sama, Kepala BTP Kelas I Medan Jimmy Michael Gultom menyambut baik usulan Kadishub Aceh terkait penataan ulang rencana pembangunan kereta api Aceh. Jimmy menilai dukungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan jaringan kereta api sangat dibutuhkan. . Berdasarkan paparan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, terdapat 65 titik lokasi yang terdampak bencana pada fasilitas prasarana kereta api Aceh lintas Lhokseumawe (Muara Satu) – Bireuen (Kuta Blang). Kondisi ini menyebabkan angkutan kereta api perintis Aceh yang dioperasikan oleh PT KAI terhenti.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yakni Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS) sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan sinergi lintas kementerian serta dukungan skema pembiayaan kreatif. “Baru saja kami menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Ini merupakan salah satu program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujar Menko AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026). Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi salah satu fokus utama yang saat ini sedang dirumuskan secara komprehensif lintas kementerian dan lembaga. “Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, melainkan juga untuk angkutan barang. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan dan produktivitas daerah meningkat,” jelasnya. Menko AHY juga menekankan pengembangan kereta api memiliki dampak positif terhadap lingkungan. “Kontribusi emisi dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen, dibandingkan transportasi darat berbasis jalan yang mencapai sekitar 89 persen. Artinya, pengembangan kereta juga sejalan dengan upaya kita mengurangi emisi karbon,” ungkapnya. Namun demikian, ia mengakui selama ini pengembangan perkeretaapian masih menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan investasi. “Terjadi underinvestment jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Ini bukan berarti jalan tidak penting, tetapi kita perlu menyeimbangkan kembali agar pengembangan kereta juga bisa lebih optimal,” katanya. Saat ini, lanjut Menko AHY, jaringan rel kereta api masih didominasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih memerlukan pengembangan signifikan. “Sumatra sudah memiliki jaringan, tetapi belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta. Ini menjadi perhatian utama kita ke depan,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah tengah menghitung kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta api secara bertahap dalam jangka menengah hingga panjang. “Kita perkirakan kebutuhan pengembangan mencapai sekitar 14.000 kilometer. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Perlu tahapan yang jelas, termasuk menentukan prioritas atau quick wins,” jelasnya. Menko AHY menambahkan, skema pembiayaan juga menjadi aspek penting yang sedang dibahas secara serius. “Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” katanya. Salah satu proyek yang tengah dikaji sebagai langkah awal adalah pengembangan jalur di Sumatra bagian utara. “Kita melihat ada potensi untuk ruas Banda Aceh hingga Besitang sebagai salah satu prioritas awal, tentu masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah kelembagaan untuk memperkuat perencanaan dan implementasi. “Kita berencana membentuk semacam komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, agar pengembangannya lebih terarah dan terintegrasi,” pungkas Menko AHY. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan. Berita ini telah diterbitkan sebelumnya di kemenkoinfra.go.id dengan judul “Percepat Pengembangan Kereta Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Menko AHY Tekankan Sinergi dan Pembiayaan Kreatif” Anda dapat membaca artikel asli melalui tautan ini.

Lonjakan kecelakaan usia produktif menuntut integrasi pendidikan keselamatan sejak sekolah dasar. Seperti di mancanegara, ini adalah investasi jangka panjang demi menyelamatkan masa depan bangsa. Pendidikan keselamatan lalu lintas di mancanegara umumnya tidak hanya berfokus pada pengenalan rambu, tetapi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan pembentukan karakter sejak usia dini. Pendekatannya sering kali menggabungkan aspek psikologi, infrastruktur yang mendukung pembelajaran, serta penegakan hukum yang ketat. Belanda: Lisensi Bersepeda (Verkeersexamen) Belanda merupakan salah satu negara terbaik dalam integrasi transportasi. Anak-anak di sana tidak hanya belajar teori, tetapi harus mengikuti Ujian Lalu Lintas Nasional. • Praktik langsung, di tingkat sekolah dasar, siswa wajib mengikuti ujian praktik bersepeda di jalan raya yang diawasi oleh polisi dan sukarelawan. • Infrastruktur edukatif, banyak kota memiliki taman lalu lintas (traffic gardens), anak-anak bisa berlatih dalam simulasi kota kecil yang aman. Jepang: Budaya Mandiri dan Omoiyari Jepang menekankan pada kemandirian dan etika berkendara yang disebut Omoiyari (empati/tenggang rasa). • Berjalan kaki ke sekolah, sejak usia 6 tahun, anak-anak dilatih berjalan kaki ke sekolah secara berkelompok tanpa pendampingan orang tua. Ini secara tidak langsung mengajarkan mereka cara menyeberang dan memahami ritme lalu lintas. • Pelatihan lansia, mengingat populasi lansia yang tinggi, Jepang memiliki program edukasi khusus dan pembaruan lisensi yang ketat bagi pengemudi lanjut usia untuk menekan angka kecelakaan. Swedia: Visi Zero (Vision Zero) Swedia adalah pelopor konsep Vision Zero, yang menyatakan bahwa tidak ada jumlah kematian yang dapat diterima di jalan raya. • Tanggung jawab system, pendidikan di Swedia menekankan bahwa manusia bisa melakukan kesalahan (human error), sehingga edukasi dibarengi dengan desain infrastruktur yang “memaafkan” kesalahan tersebut (seperti pembatas jalan yang fleksibel dan zona 30 km/jam). • Kurikulum berkelanjutan, pendidikan keselamatan jalan adalah bagian dari materi wajib yang diajarkan secara spiral (berulang dengan tingkat kesulitan meningkat) dari TK hingga SMA. Jerman: Edukasi Lalu Lintas (Verkehrserziehung) Jerman memiliki sistem yang sangat terstruktur dalam mendidik calon pengemudi maupun pejalan kaki. • Sekolah mengemudi yang ketat, untuk mendapatkan SIM, warga Jerman harus melewati kursus teori dan praktik yang sangat mendalam, termasuk latihan di jalur Autobahn dan berkendara malam hari. • Polisi Masuk Sekolah, polisi lalu lintas secara rutin datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi dan memandu simulasi bersepeda bagi siswa kelas 4 SD. Pentingnya pengintegrasian pendidikan keselamatan lalu lintas ke dalam kurikulum di Indonesia bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kecelakaan yang didominasi oleh usia produktif. Alasan fundamental mengapa kurikulum ini menjadi sangat krusial di Indonesia. Pertama, membangun budaya keselamatan sejak dini. Perubahan perilaku tidak bisa terjadi secara instan melalui penilangan di jalan raya saja. Dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, etika berlalu lintas dipandang sebagai bagian dari norma sosial dan karakter bangsa, bukan sekadar ketakutan pada denda. Anak-anak yang teredukasi dengan baik sering kali menjadi “pengingat” bagi orang tua mereka saat berkendara, yang secara tidak langsung memperluas jangkauan edukasi ke lingkup keluarga. Kedua, menekan angka fatalitas usia produktif. Berdasarkan data Korlantas Polri, sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas berada pada rentang usia remaja hingga dewasa muda. Banyak siswa SMP dan SMA di Indonesia yang sudah mengendarai sepeda motor sebelum memiliki SIM karena kebutuhan mobilitas. Kurikulum keselamatan memberikan pemahaman mengenai risiko teknis dan hukum yang selama ini sering diabaikan. Selain itu, untuk melindungi usia produktif dari kecelakaan berarti melindungi potensi ekonomi dan masa depan bangsa. Ketiga, memahami etika di ruang publik. Jalan raya adalah ruang publik yang paling demokratis sekaligus paling berbahaya. Kurikulum ini mengajarkan tentang hierarki pengguna jalan, yakni memberikan pemahaman bahwa pejalan kaki dan pesepeda memiliki prioritas utama dibandingkan kendaraan bermotor. Disampin itu membentuk toleransi dan empati. Dengan mengurangi budaya arogan atau “adu cepat” di jalan yang sering menjadi pemicu kecelakaan maupun konflik sosial (road rage). Keempat, standarisasi pengetahuan secara nasional. Selama ini, pengetahuan lalu lintas di Indonesia sering kali bersifat fragmentaris (potongan-potongan informasi). Kurikulum memastikan setiap anak, baik di kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan standar informasi yang sama mengenai arti rambu, cara menyeberang yang benar, dan penggunaan alat keselamatan (helm SNI dan sabuk pengaman). Seiring berkembangnya infrastruktur seperti jalan tol dan kendaraan listrik, kurikulum membantu masyarakat beradaptasi dengan aturan-aturan baru yang lebih kompleks. Implementasi di Indonesia Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan keselamatan jalan di Indonesia idealnya tidak hanya berhenti pada teori di buku teks, tetapi juga melibatkan dengan memasukkan materi lalu lintas ke dalam soal-soal matematika (misalnya menghitung jarak pengereman) atau fisika (tentang momentum dan gaya gesek). Pemanfaatan fasilitas praktik agar siswa dapat merasakan simulasi berkendara yang aman tanpa risiko nyata. Diperlukan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian untuk memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kondisi lapangan. Tanpa kurikulum yang kuat, upaya perbaikan infrastruktur jalan yang masif di Indonesia tidak akan memberikan dampak maksimal, karena faktor manusia (human error) tetap menjadi penyebab utama kecelakaan. Sudah saatnya kita memandang pendidikan keselamatan lalu lintas bukan sebagai beban kurikulum tambahan, melainkan sebagai investasi nyawa bagi generasi masa depan. Melalui edukasi yang terstruktur, kita tidak hanya mencetak pengguna jalan yang cerdas, tetapi juga warga negara yang memiliki empati dan rasa tanggung jawab tinggi di ruang publik.

Banda Aceh – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membahas rencana pembukaan lintasan angkutan penyeberangan ferry/ro-ro jarak jauh rute Jakarta – Banda Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT, mengatakan rencana pembukaan jalur pelayaran langsung tersebut sebagai upaya memperkuat konektivitas serta efisiensi distribusi logistik ke Aceh. “Ini peluang bagi pelaku usaha di Aceh. Kehadiran kapal ro-ro tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga penumpang, termasuk kontainer yang berada di atas kendaraan,” ujar Faisal saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, Jumat (24/4/2026). Menurut Faisal, rencana pelayaran langsung Jakarta ke Aceh sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh membuka konektivitas melalui laut seluas-luasnya ke berbagai wilayah mengingat beban jalan raya yang semakin berat. Pengoperasian jalur laut ini juga berpotensi menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). “Dengan adanya alternatif jalur laut, beban angkutan jalan bisa berkurang. Ini juga menjadi solusi saat terjadi bencana, seperti putusnya jalan dan jembatan yang selama ini kerap mengganggu distribusi logistik,” kata Faisal Faisal menambahkan, faktor geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga BBM juga menjadi pertimbangan penting dalam mendorong efisiensi transportasi melalui jalur laut. Faisal mengatakan, dengan tarif bersaing, ia optimis rencana pengoperasian lintasan long distance ferry ini akan banyak diminati pelaku usaha. Ia menegaskan, Pemerintah Aceh siap memfasilitasi dari sisi regulasi dan dukungan kebijakan agar rencana ini dapat terealisasi. Sementara itu, Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Theresia Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengembangkan bisnis angkutan penyeberangan berbasis kebutuhan pasar, khususnya sektor logistik. ASDP, kata Theresia, saat ini mengoperasikan 218 kapal, baik untuk lintasan komersial maupun perintis. “Kami ingin memastikan konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan lintasan jarak jauh seperti Jakarta – Banda Aceh,” ujarnya. Theresia menjelaskan, potensi jalur Jakarta – Banda Aceh cukup besar mengingat kebutuhan logistik Banda Aceh masih didominasi pasokan dari luar daerah terutama pulau Jawa. “Melalui konsep ro-ro trucking, pengiriman bisa lebih cepat, hanya 3,5 hari dan meminimalisir kerusakan barang. Ini menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha,” kata Theresia. Theresia menambahkan, berbagai jenis komoditas dapat diangkut melalui kapal ro-ro, mulai dari produk perikanan, kendaraan, hingga kebutuhan industri lainnya. Namun demikian, kepastian volume muatan menjadi faktor penting dalam penentuan tarif agar tetap kompetitif. Ketua Organda Aceh, Ramli, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menilai tingginya biaya transportasi darat dari Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab mahalnya harga barang di Aceh. “Kalau lewat darat bisa sampai seminggu dengan berbagai risiko. Kalau ada jalur laut langsung, tentu ini sangat membantu dan bisa menekan inflasi,” ujar dia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Aceh Bidang Vokasi dan Sertifikasi, T. Jailani Yacob, turut menyatakan dukungan terhadap rencana pembukaan lintasan tersebut. Kadin menilai kehadiran jalur pelayaran langsung Jakarta – Aceh akan membuka peluang baru bagi dunia usaha, terutama dalam menekan biaya distribusi, memperlancar arus barang, serta meningkatkan daya saing produk daerah. Kadin juga mendorong adanya kepastian kebijakan dan dukungan lintas sektor agar rencana ini dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Hal senada disampaikan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh, Zulfandi. Ia mengatakan selama ini seluruh rantai logistik masih terpusat di Belawan, Medan, dengan biaya yang cukup tinggi. Biaya pengiriman dari Banda Aceh ke Jakarta melalui jalur darat berkisar Rp.2.000 hingga 2.500 per kilogram. Namun melalui laut, biaya pengiriman terpangkas jauh, hanya sekitar Rp.500 rupiah per kilogram. Zulfandi berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan jaminan dan dukungan kebijakan agar ASDP dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa terganggu persaingan tarif yang tidak sehat. “Harus ada komitmen bersama agar jalur ini benar-benar berjalan,” katanya. Dari sektor peternakan, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, Dayat, menyebutkan kebutuhan pakan ternak yang selama ini dipasok BPTU-HPT, berasal dari Jawa Timur dan membutuhkan waktu pengiriman hingga 14 hari. Kehadiran kapal ro-ro diharapkan dapat mempercepat distribusi serta menekan biaya logistik. “Kami mengirim sekitar 1.100 ton pakan per tahun. Jika biaya lebih efisien, tentunya kami sangat terbantu.,” ujarnya. FGD tersebut turut dihadiri Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry Persero, GM PT ASDP Cabang Banda Aceh, GM PT ASDP Cabang Singkil, Ketua Organda Aceh, Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Aceh, Kabid Pelayaran pada Dishub Aceh, Wakil Ketua Kadin Aceh, Perwakilan Bulog, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, perwakilan Asosiasi Dunia Usaha dan Sektor Logistik di Aceh. []

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan PT Capella Dinamik Nusantara menggelar seminar edukasi keselamatan berkendara (Safety Riding) bertajuk Zen On Wheel di Aula Multimoda Dishub Aceh, Selasa, 23 April 2026. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa sosok perempuan modern, atau “Kartini Masa Kini”, tidak hanya berperan aktif dalam pembangunan, tetapi juga harus menjadi pelopor keselamatan bagi diri sendiri dan keluarga saat berada di jalan raya. Seminar edukasi “Zen On Wheel” mengedepankan sisi psikologis dan ketenangan dalam berkendara. Peserta diajak untuk memahami bahwa keamanan dimulai dari pikiran yang tenang (zen) dan kontrol emosi yang stabil, terutama saat menghadapi kemacetan atau situasi provokatif di jalan raya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Diana Devi menyebutkan bahwa, dalam konteks keselamatan lalu lintas, perempuan memiliki peran strategis sebagai pelopor disiplin dan kepedulian terhadap keselamatan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. “Bagi wanita masa kini, jalan raya tidak hanya sebagai ruang aktualisasi diri, namun ia juga menyimpan risiko yang tinggi jika tidak dibarengi dengan pemahaman teknis yang mumpuni,” ujar Diana Devi. Bila mengacu data Korlantas Polri, ada 144.605 kejadian kecelakaan pada tahun 2024 dengan 77 persen kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Sedangkan pada rentang usia, 53 persen korban kecelakaan lalu lintas berusia pada rentang 19 hingga 39 tahun. Mayoritas kecelakaan disebabkan oleh kurangnya literasi teknis dan defensive driving oleh pengendara. Melalui kegiatan ini, Diana Devi berharap peserta dapat menjadi “Kartini Jalan Raya” yang mandiri, cerdas, tangguh, dan pelopor keselamatan berlalu lintas bagi diri sendiri dan keluarga. Kabid Lalin Dishub Aceh itu juga menyampaikan apresiasi kepada PT Capella Dinamik Nusantara atas kolaborasi penyelenggaraan seminar edukasi safety riding dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya para perempuan. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Kantor Cabang Capella Honda Banda Aceh, M Ashri menyebutkan bahwa seminar safety ridinh ini merupakan bentuk tanggung jawab PT Astra Honda Motor kepada masyarakat selaku pengguna kendaraan. Ashri menegaskan bahwa kampanye safety riding kepada masyarakat merupakan prioritas utama Honda, dan sosialisasi itu rutin diselenggarakan bersama berbagai stakeholder seperti seminar safety riding hari ini di Dishub Aceh. Pihak Capella Honda Banda Aceh memberikan materi komprehensif yang disampaikan oleh para narasumber yang sangat kompeten, di antaranya Ipda Devi Ristra Infanisya dari Polresta Banda Aceh, Novara Dita selaku Instruktur Safety Riding Honda, dan Ners Rosdiana yang merupakan praktisi wanita yang berbasis di Aceh. Acara ini juga diikuti oleh peserta dari beragam instansi dan komunitas seperti Polresta Banda Aceh, PT Jasa Raharja Aceh, Komunitas Motor Binaan Honda, Capella Honda, Komunitas Wanita Ojol Banda Aceh, pengurus Dharma Wanita Dishub Aceh, serta ASN Dishub Aceh.

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal ST, MT menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta menindak tegas angkutan tidak resmi menyusul meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang. Penegasan tersebut juga diperkuat melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada DPD Organda Aceh terkait peringatan kepatuhan perizinan, standar pelayanan, serta kesiapan pengemudi angkutan umum. Teuku Faisal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan menggunakan angkutan ilegal dan lebih selektif dalam memilih moda transportasi. “Jangan ambil risiko dengan angkutan ilegal. Tidak ada jaminan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi bagi penumpang,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/04). Menurut Faisal, maraknya kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum menjadi persoalan serius karena beroperasi di luar sistem. Selain tidak memiliki izin trayek, kendaraan tersebut juga tidak melalui pengawasan keselamatan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai langkah konkret, Dishub Aceh akan menggencarkan razia terpadu bersama pihak terkait seperti Ditlantas Polda Aceh, Organda dan Jasa Raharja serta memastikan penindakan berjalan tegas tanpa kompromi. “Kalau melanggar, akan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi, termasuk pencabutan izin,” tegasnya. Di sisi lain, melalui surat tersebut, Dishub Aceh secara khusus meminta seluruh perusahaan angkutan umum, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu ditegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional memiliki izin lengkap dan masih berlaku, termasuk izin trayek, uji berkala (KIR), serta kartu pengawasan. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki SIM sesuai ketentuan serta terdata secara resmi. Dishub Aceh juga mengingatkan agar perusahaan memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari kelaikan teknis kendaraan, keselamatan penumpang, kenyamanan, hingga kepatuhan terhadap kapasitas angkut. Tak hanya itu, kesiapan pengemudi turut menjadi perhatian, di mana perusahaan diminta memastikan kondisi kesehatan pengemudi, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, serta mematuhi jam kerja dan waktu istirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. Pemeriksaan kendaraan secara rutin (ramp check) sebelum operasional juga diwajibkan untuk memastikan seluruh armada dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi optimal. S ementara itu, Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, menyampaikan bahwa meningkatnya angkutan ilegal di Aceh telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan angkutan resmi dan memicu persaingan tidak sehat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antar pengemudi, terutama dalam memperebutkan penumpang di kawasan terminal. “Jumlah kendaraan lebih banyak dari penumpang. Ini yang memicu persaingan tidak sehat bahkan konflik di lapangan,” kata Ramli. Menurutnya, keberadaan angkutan ilegal juga menyulitkan pembinaan terhadap angkutan resmi, serta menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha yang taat aturan belum sepenuhnya terlindungi. Dari sisi keselamatan, Ramli menegaskan bahwa penumpang angkutan ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan serta tidak berada dalam sistem pengawasan keselamatan. “Penumpang angkutan ilegal tidak dijamin. Tidak ada pengawasan seperti angkutan resmi, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Organda Aceh terus mendorong penguatan sinergi dengan Dishub dan BPTD melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan ramp check, serta pelatihan dan penyuluhan keselamatan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Ramli menambahkan, Organda juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket melalui loket resmi maupun sistem online guna menciptakan transparansi dan kepastian tarif. “Jangan beli tiket di calo.”