Category: perhubungan udara

Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar maskapai Arab Saudi memperoleh izin khusus untuk singgah sekaligus mengangkut penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) Aceh Besar. Skema tersebut dikenal sebagai technical stop with traffic rights, yang memungkinkan maskapai asing singgah sekaligus membawa jamaah umrah asal Aceh menuju Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan langsung Gubernur Aceh melalui surat resmi kepada Presiden RI tertanggal 29 April 2026 terkait dukungan kebijakan akselerasi penerbangan umrah dari Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan kebijakan itu sangat penting untuk membuka peluang penerbangan umrah langsung yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat Aceh. “Bapak Gubernur meminta dukungan agar maskapai Arab Saudi dapat memperoleh izin technical stop with traffic rights di Bandara BTJ,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 14 Mei 2026. Menurut Faisal, melalui diskusi intensif dengan GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda, skema tersebut dibutuhkan karena selama ini jamaah umrah Aceh masih menghadapi tingginya biaya perjalanan akibat keterbatasan penerbangan langsung dari Aceh. “Selama ini jamaah banyak menggunakan rute transit melalui Kuala Lumpur. Selain membuat perjalanan lebih panjang, kondisi ini juga menyebabkan biaya tiket lebih mahal.” T. Faisal menjelaskan, izin technical stop with traffic rights memungkinkan maskapai Arab Saudi singgah di BTJ sekaligus mengangkut penumpang dari Aceh menuju Arab Saudi. Faisal menyebutkan, langkah itu menjadi solusi penting di tengah keterbatasan armada badan lebar maskapai nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan penerbangan reguler langsung dengan harga kompetitif. Pemerintah Aceh menilai kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan biaya umrah yang lebih terjangkau, tetapi juga dapat mengurangi kebocoran devisa negara akibat dominasi transit luar negeri. “Potensi jamaah umrah Aceh mencapai sekitar 32 ribu orang per tahun. Kalau penerbangan langsung bisa dibuka dari BTJ, manfaat ekonominya juga besar bagi Aceh dan Indonesia,” ujar T. Faisal. “Harapan Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Aceh, tentu penerbangan langsung umrah dari BTJ benar-benar bisa terwujud sehingga masyarakat Aceh mendapatkan akses perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau,” ujar Faisal lagi. Selain dukungan izin penerbangan, Pemerintah Aceh juga meminta dukungan pemerintah pusat agar harga avtur di Bandara Sultan Iskandar Muda dapat lebih kompetitif. T. Faisal menjelaskan, harga avtur menjadi salah satu komponen utama dalam operasional penerbangan yang sangat mempengaruhi perhitungan maskapai untuk membuka rute baru. “Bapak Gubernur juga meminta dukungan kepada Bapak Presiden agar harga avtur di BTJ bisa lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan minat maskapai membuka penerbangan langsung dari Aceh,” kata Faisal. Menurutnya, apabila biaya operasional maskapai dapat ditekan, maka peluang hadirnya penerbangan langsung umrah dari BTJ akan semakin besar dan berdampak langsung bagi masyarakat. []

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yakni Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS) sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan sinergi lintas kementerian serta dukungan skema pembiayaan kreatif. “Baru saja kami menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Ini merupakan salah satu program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujar Menko AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026). Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi salah satu fokus utama yang saat ini sedang dirumuskan secara komprehensif lintas kementerian dan lembaga. “Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, melainkan juga untuk angkutan barang. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan dan produktivitas daerah meningkat,” jelasnya. Menko AHY juga menekankan pengembangan kereta api memiliki dampak positif terhadap lingkungan. “Kontribusi emisi dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen, dibandingkan transportasi darat berbasis jalan yang mencapai sekitar 89 persen. Artinya, pengembangan kereta juga sejalan dengan upaya kita mengurangi emisi karbon,” ungkapnya. Namun demikian, ia mengakui selama ini pengembangan perkeretaapian masih menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan investasi. “Terjadi underinvestment jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Ini bukan berarti jalan tidak penting, tetapi kita perlu menyeimbangkan kembali agar pengembangan kereta juga bisa lebih optimal,” katanya. Saat ini, lanjut Menko AHY, jaringan rel kereta api masih didominasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih memerlukan pengembangan signifikan. “Sumatra sudah memiliki jaringan, tetapi belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta. Ini menjadi perhatian utama kita ke depan,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah tengah menghitung kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta api secara bertahap dalam jangka menengah hingga panjang. “Kita perkirakan kebutuhan pengembangan mencapai sekitar 14.000 kilometer. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Perlu tahapan yang jelas, termasuk menentukan prioritas atau quick wins,” jelasnya. Menko AHY menambahkan, skema pembiayaan juga menjadi aspek penting yang sedang dibahas secara serius. “Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” katanya. Salah satu proyek yang tengah dikaji sebagai langkah awal adalah pengembangan jalur di Sumatra bagian utara. “Kita melihat ada potensi untuk ruas Banda Aceh hingga Besitang sebagai salah satu prioritas awal, tentu masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah kelembagaan untuk memperkuat perencanaan dan implementasi. “Kita berencana membentuk semacam komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, agar pengembangannya lebih terarah dan terintegrasi,” pungkas Menko AHY. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan. Berita ini telah diterbitkan sebelumnya di kemenkoinfra.go.id dengan judul “Percepat Pengembangan Kereta Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Menko AHY Tekankan Sinergi dan Pembiayaan Kreatif” Anda dapat membaca artikel asli melalui tautan ini.

‎Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri peresmian pesawat simulasi dan Gedung A2 Grand Misfalah yang dibangun melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025 di Asrama Haji Kelas I Aceh, Minggu (15/2/2026). ‎ ‎Peresmian dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Direktur Utama Citilink, anggota DPR RI, unsur Forkopimda, kepala SKPA terkait, serta jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. ‎ ‎Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah RI serta Garuda Indonesia atas dukungan dalam peningkatan fasilitas pelayanan haji di Aceh. Ia menegaskan, kehadiran pesawat simulasi dan Gedung A2 merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi calon jamaah haji. ‎ ‎“Pesawat ini merupakan wahana manasik pertama di Indonesia yang menggunakan badan pesawat asli, sehingga memberikan pengalaman nyata bagi jamaah dalam memahami proses penerbangan dan prosedur keselamatan,” ujar Fadhlullah. ‎ ‎Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan teknis dan mental jamaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara itu, Gedung A2 Grand Misfalah diharapkan memperkuat kapasitas pemondokan dengan standar layanan yang lebih baik dan nyaman. ‎ ‎Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengaitkan kehadiran pesawat simulasi dengan sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan kembali peran penting Aceh pada masa Agresi Militer Belanda tahun 1947 dan 1948, ketika wilayah ini menjadi salah satu daerah yang tidak berhasil diduduki. ‎ ‎Fadhlullah turut menyinggung kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948, saat menyerukan penggalangan dana untuk pembelian pesawat guna mendukung perjuangan Republik yang tengah diblokade. Seruan tersebut disambut antusias para saudagar yang tergabung dalam GASIDA bersama masyarakat Aceh, hingga berhasil mengumpulkan dana sebesar 120.000 dolar Malaya dan emas seberat 20 kilogram. ‎ ‎Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli pesawat Dakota DC-3 yang menjadi cikal bakal Indonesian Airways, yang selanjutnya berkembang menjadi Garuda Indonesia. Pesawat itu dikenal dengan nama Seulawah RI 001 dan menjadi simbol solidaritas rakyat Aceh bagi kelangsungan Republik. ‎ ‎“Semua ini adalah bukti dan kenyataan betapa rakyat Aceh mencintai republik ini,” kata Fadhlullah. ‎ ‎Selain itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan  terkait kondisi transportasi udara dari dan ke Aceh. Ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya harga tiket penerbangan rute Aceh–Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut cukup ironis karena biaya perjalanan dari Aceh ke Jakarta melalui Kuala Lumpur justru lebih murah dibandingkan penerbangan langsung. ‎ ‎Ia meminta pihak maskapai untuk mempertimbangkan kondisi tersebut dan menyesuaikan kembali harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat. ‎ ‎Selain itu, Fadhlullah berharap Garuda Indonesia dapat kembali mengoperasikan rute Banda Aceh–Medan. Menurutnya, keberadaan rute tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara, sekaligus menunjang aktivitas perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di kawasan tersebut. ‎ ‎Fadhlullah juga mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jamaah umrah rute Aceh–Arab Saudi, mengingat jumlah jamaah umrah asal Aceh mencapai lebih dari 30 ribu orang setiap tahunnya. ‎ ‎“Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap dapat dilakukan penyesuaian sehingga harga tiket dan hal terkait lainnya yang selama ini memberatkan dapat teratasi,” kata Wagub. ‎ ‎Pada momen tersebut, Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Karena itu, setiap kebijakan kementerian di tingkat pusat diharapkan tetap mengedepankan kekhususan Aceh. ‎ ‎Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan pelayanan di berbagai sektor di Aceh, termasuk pelayanan haji, umrah, serta transportasi udara. ‎ ‎“Komitmen Presiden terkait haji dan umrah, khusus untuk Aceh, luar biasa,” katanya.  

Arahan Gubernur untuk mengurangi beban masyarakat. Pemerintah Aceh kembali menghadirkan program mudik gratis sebagai bentuk perhatian dan pelayanan kepada masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447H bersama keluarga di kampung halaman. Program ini diharapkan dapat membantu warga mengurangi beban biaya perjalanan serta memastikan mereka dapat berlebaran dengan tenang dan aman. Program mudik gratis tahun ini menyediakan sebanyak 25 rute perjalanan yang menghubungkan berbagai daerah di Aceh. Rute tersebut terdiri dari 18 jalur darat yang dilayani oleh bus dan Hiace, serta 7 jalur laut dan penyeberangan. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa pelaksanaan program mudik gratis ini merupakan arahan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai upaya mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, khususnya pasca terjadinya bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat. Kadishub Aceh juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan mudik gratis, diantaranya melakukan inspeksi keselamatan terhadap armada angkutan umum guna memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman dan lancar. “Personil Dishub Aceh bersama pihak Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kemenhub dan Jasa Raharja terus melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap kendaraan angkutan umum AKDP untuk memastikan angkutan lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman dan selamat,” sebut Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan bahwa pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada Minggu ke-4 bulan Februari secara online. Sedangkan pelaksanaan mudik gratis dijadwalkan pada Minggu ke-3 bulan Maret sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Adapun jadwal, rute dan mekanisme pendaftaran dapat dipantau melalui kanal resmi media sosial Dinas Perhubungan Aceh.    

Jakarta – Ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan imbauan keselamatan bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi darat. Peringatan ini ditujukan kepada masyarakat pelaku perjalanan, operator sarana transportasi, kepala Balai Transportasi Darat, serta pengelola terminal dan pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Langkah antisipatif ini dikeluarkan menyusul potensi badai, hujan lebat, angin kencang, banjir, hingga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir Januari 2026 dan berisiko mengganggu mobilitas serta keselamatan perjalanan. Dirjen Perhubungan Darat menegaskan pentingnya kewaspadaan sejak sebelum perjalanan dimulai. Masyarakat diminta aktif memantau informasi prakiraan cuaca dari BMKG serta mempertimbangkan rute perjalanan, khususnya yang melewati daerah rawan bencana. Selain itu, kondisi kendaraan juga menjadi perhatian utama. Setiap kendaraan yang akan beroperasi diimbau dalam kondisi prima dengan memastikan fungsi rem, lampu, wiper, serta perlengkapan keselamatan lainnya bekerja dengan baik demi meminimalkan risiko di jalan. Kewaspadaan juga harus ditunjukkan saat berkendara di tengah cuaca buruk. “Pada saat berkendara saat terjadi hujan ekstrem agar mengurangi kecepatan berkendara, menggunakan sabuk keselamatan, menyalakan lampu kendaraan dan menghindari parkir di bawah pohon,” demikian salah satu poin imbauan yang disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, 24/2/2026. Imbauan ini dinilai krusial untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang licin. Bagi operator angkutan umum, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas mutlak. Mereka diminta mengikuti arahan otoritas setempat dan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Cuaca ekstrem berpotensi menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan operasional demi alasan keselamatan. Di sisi lain, peran petugas transportasi di lapangan juga diperkuat. Kepala balai, pengelola terminal, dan pelabuhan penyeberangan diminta aktif memantau perkembangan cuaca serta menyampaikan informasi yang cepat, jelas, dan akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut penting agar calon penumpang dapat mengambil keputusan perjalanan dengan lebih bijak. Imbauan Dirjen Perhubungan Darat ini, dikeluarkan seiring meningkatnya kejadian cuaca ekstrem di berbagai daerah. Hujan deras dan banjir dilaporkan merendam ribuan rumah di Tangerang, Banten, hingga memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara itu, longsor di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan sejumlah warga harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Dinas Perhubungan Aceh berhasil meraih predikat Informatif (Terbaik Kedua) Kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan nilai 97.9 dalam Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang diselenggarkan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) pada tahun 2025. “Kami sangat bersyukur kembali mendapat predikat informatif tahun ini. Tentunya Dishub Aceh akan terus berinovasi dan meningkatkan budaya kerja ASN agar semakin baik lagi kedepannya” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menerima kunjungan Ketua KIA Junaidi di ruang kerjanya pada Rabu, 7 Januari 2026. Teuku Faisal turut mengapresiasi kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kepatuhan keterbukaan informasi publik pada lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah di Aceh yang dilakukan oleh KIA. Menurut Teuku Faisal, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai amanah undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan informasi merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Belajar dari pengalaman di masa darurat bencana kali ini, informasi dari lembaga pemerintah sangat penting karena itulah yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga informasinya pun harus akurat dan transparan,” ungkap Kadishub Aceh saat menceritakan upaya stakeholder perhubungan dalam mengupdate informasi terkait akses jalan yang bisa dilalui. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman bencana Aceh, inovasi serta strategi dalam penyebaran informasi ke publik di masa darurat perlu kolaborasi yang kuat dari semua pihak sehingga informasi yang disebar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Junaidi menyebutkan bahwa salah satu tujuan dilakukan penilaian keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan kepatuhan lembaga publik terhadap pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi. Makanya, saat ini KIA mulai mendorong stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana di Aceh untuk lebih aktif mengupdate informasi terkait penanganan bencana yang telah dilakukan. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

​Aksi kemanusiaan relawan Dishub Aceh pada hari kedua masih difokuskan pada pembersihan sarana pendidikan SMP Negeri 1 Karang Baru Aceh Tamiang, Minggu, 4 Januari 2026. Kegiatan pembersihan difokuskan pada ruang-ruang kelas yang masih berlumpur dan dilanjutkan dengan penyiraman air bersih pada ruang yang sudah bersih dari lumpur. Selain itu, relawan juga membersihkan parit dari lumpur dan sampah yang menumpuk agar aliran air menjadi lancar, sehingga air tidak lagi tersumbat apabila hujan turun di kemudian hari. “Fokus kita pada hari kedua ini adalah pembersihan ruangan kelas yang masih berlumpur serta area di luar gedung seperti taman dan selokan supaya air tidak lagi tergenang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memantau jalannya pembersihan. Teuku Faisal berharap para pelajar dapat kembali bersekolah dengan nyaman dan menikmati fasilitas sekolah yang bersih meskipun kondisinya belum normal seperti biasa. Kadishub Aceh itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada stakeholder terkait, seperti Dinas Perkim Aceh, BPBD Aceh Tamiang, dan Damkar Aceh Tamiang, atas dukungan peralatan serta air bersih selama aksi kemanusiaan ini berlangsung. Dukungan air bersih berfungsi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum dan pembersihan tahap akhir pada ruang-ruang kelas. “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semangat juang seluruh relawan Dishub Aceh yang sudah bahu-membahu secara sukarela datang dan membersihkan sarana pendidikan di Aceh Tamiang,” ungkapnya. Selain aksi kemanusiaan di SMP Negeri 1 Karang Baru, Dishub Aceh juga menyerahkan bantuan berupa 80 paket perlengkapan sekolah bagi pelajar TK Negeri Pembina Kota Kuala Simpang. Bantuan yang diserahkan oleh Sekdishub Aceh tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dishub Aceh dengan PT Sakti Inti Makmur (Express Bahari) melalui penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility). “Semoga bantuan ini dapat memotivasi anak-anak kita untuk lebih semangat bersekolah dan menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik,” pesan Teuku Faisal kepada para pelajar melalui Sekdishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Dinas Perhubungan Aceh mengirimkan 136 relawan tahap kedua yang akan ditugaskan untuk membersihkan fasilitas pendidikan TK Aksara di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh. “Sekolah tersebut harus segera kita bersihkan karena proses belajar mengajar akan dimulai pada tanggal 5 Januari 2026,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam apel pelepasan relawan di halaman Kantor Dishub Aceh, Jumat, 2 Januari 2026. Teuku Faisal menyampaikan rasa terima kasih kepada ASN Dishub Aceh yang secara suka rela menjadi relawan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana. “Tolong jaga kekompakan, saling memperhatikan selama berada di sana. Kalau ada yang merasa kurang sehat, mohon disampaikan kepada koordinator masing-masing tim,” sebutnya. Kadishub Aceh juga mengingatkan kepada seluruh relawan untuk menjaga perilaku dan sikap selama berada di sana. “Kita akan bertemu dengan masyarakat yang baru saja mengalami musibah, jadi jaga sikap dan perilaku. Kita memohon kepada Allah SWT agar terus berada dalam lindungan-Nya sampai aksi kemanusiaan ini selesai,” tutur Teuku Faisal Para relawan diberangkatkan menggunakan 3 unit bus, dan 1 unit Hiace untuk relawan perempuan. Sedangkan peralatan kerja diangkut menggunakan 4 unit mobil milik Dishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bener Meriah guna memantau kondisi infrastruktur transportasi dan akses jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini, Rabu, 31 Desember 2025. Teuku Faisal didampingi Kepala Dinas Perhubungan Bener Meriah Abdul Kadir meninjau kondisi jalan yang terkena longsor salah satunya di jalan pacuan kuda. Keduanya mendiskusikan titik pemasangan rambu lalu lintas di beberapa jalur alternatif maupun jalur baru yang telah berfungsi untuk dilalui oleh masyarakat. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada jalur alternatif maupun baru ditujukan supaya pengguna jalan bisa berkendara dengan aman dan selamat. Kadiahub Aceh berharap pada titik-titik rawan agar dilengkapi dengan rambu maupun penunjuk arah yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sehingga potensi kecelakaan dapat dihindari. Setelah melakukan peninjauan, Kadishub Aceh menyerahkan 7 unit water barrier untuk ditempatkan pada titik rawan yang terdampak longsor. Serta menyerahkan 15 unit mantel hujan dan 6 unit stick lamp untuk digunakan oleh petugas yang berjaga. Pada hari yang sama, Teuku Faisal meneruskan kunjungannya ke Bandara Rembele untuk melihat aktivitas distribusi logistik dan penerbangan umum di bandara tersebut. “Bandara Rembele berperan penting sebagai pusat distribusi logistik dan evakuasi masyarakat di wilayah tengah karena jalur darat terputus akibat bencana,” kata Teuku Faisal. Sementara itu, Kepala UPBU Rembele Sofyan Rasad menyampaikan bahwa selama masa tanggap darurat penerbangan di Bandara Rembele mencapai 64 penerbangan dalam sehari, mulai dari pesawat berbadan kecil hingga besar seperti Boeing 737-300. Softan menambahkan, penerbangan reguler yang dilayani oleh Maskapai Wings Air dan Susi Air juga menunjukkan tingkat keterisian yang cukup tinggi yaitu mencapai 85 persen. “Susi Air juga beberapa kali melakukan extra flight karena demandnya sedang tinggi,” sebutnya. Kadishub Aceh berharap maskapai yang sudah masuk ke Bandara Rembele, termasuk penerbangan cargo, bisa terus dilanjutkan tahun depan karena dari sisi demand cukup banyak, dan kapasitas runway cukup untuk melayani pesawat sekelas Boeing 737-300. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Aceh Tamiang – Pegawai Dinas Perhubungan Aceh bersama personel Terminal Tipe B Aceh Tamiang bahu-membahu melaksanakan aksi pembersihan terminal, Sabtu (27/12/2026). Kegiatan ini dilakukan satu bulan setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kawasan di Aceh, termasuk Aceh Tamiang. Aksi pembersihan tersebut difokuskan pada pengangkatan endapan lumpur dan sisa material banjir yang menumpuk di area terminal dan perkantoran. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Amarullah. Amarullah menjelaskan bahwa pembersihan dilakukan untuk memastikan fasilitas terminal, khususnya ruang pelayanan dan perkantoran, kembali bersih, higienis, dan layak digunakan. Endapan lumpur yang menutupi area terminal diketahui mencapai sekitar satu meter, bahkan di beberapa titik lebih dari satu meter, sehingga menyebabkan terminal lumpuh total pascabanjir. “Terminal Tipe B Aceh Tamiang sempat tidak dapat difungsikan sama sekali akibat banjir. Lumpur menutup hampir seluruh area, termasuk kantor dan fasilitas pendukung lainnya, dan sebagian besar fasilitas mengalami kerusakan,” ujar Amarullah. Ia menyebutkan, kegiatan pembersihan ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, sebagai upaya percepatan pemulihan layanan transportasi darat di wilayah terdampak bencana. Dishub Aceh kata Amarullah berharap dengan dimulainya pembersihan ini, proses pemulihan terminal dapat berjalan lebih cepat sehingga operasional angkutan umum kembali normal dan masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi dengan aman dan nyaman. “Kami berharap transportasi darat, khususnya layanan angkutan umum di Terminal Tipe B Aceh Tamiang, dapat segera pulih dan kembali melayani masyarakat seperti sebelum bencana,” katanya. Sementara itu, pada hari Minggu (28/12) kemarin, sebanyak 40 ASN Dishub Aceh juga ikut serta bersama 3.000 ASN Pemerintah Aceh lainnyaa menjadi relawan ke berbagai daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. “Penugasan ASN ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di masa sulit. Pemerintah hadir, bekerja, dan peduli,” ujar Sekda Aceh M. Nasir usai pelepasan. Para ASN tersebut dikerahkan tidak hanya untuk membantu pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga memastikan layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan, mulai dari kebersihan lingkungan, akses fasilitas umum, hingga dukungan pelayanan kesehatan dan sosial bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor sejak akhir November lalu. Ribuan relawan ASN dijadwalkan bertugas selama dua hari, pada 29-30 Desember 2025. Selain kegiatan gotong royong membersihkan fasilitas umum dan rumah ibadah dari lumpur dan material sisa banjir, para relawan juga berperan membantu koordinasi layanan kesehatan, pendampingan warga rentan, serta penguatan layanan sosial di lapangan. []