Dishub

Daya Saing Pelabuhan Jadi Perhatian, Kadishub Aceh Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Banda Aceh – Sekitar 23,7 persen volume perdagangan laut dunia melintasi Selat Malaka. Letak geografis ini menempatkan Aceh di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat peran pelabuhan Aceh dalam jaringan perdagangan dan logistik regional. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, ST., MT., mengatakan pengembangan pelabuhan di Aceh masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan muatan, konektivitas, infrastruktur, hingga koordinasi antarlembaga. Pembangunan fisik, menurutnya, harus diikuti aktivitas ekonomi dan sistem logistik yang terintegrasi. “Pelabuhan Aceh tidak kekurangan lokasi. Yang masih kurang adalah muatan, integrasi, dan kepastian kewenangan,” kata Faisal dalam Sharing Session bertema “Strategi Pengembangan Pelabuhan Aceh: Infrastruktur, Regulasi, dan Kolaborasi Terpadu” yang digelar secara daring oleh BPSDM Aceh, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan tersebut juga menghadirkan Prof. Muhammad Subhan, Senior Scholar bidang Maritime Logistics and Port Competitiveness dari King Abdulaziz University, Jeddah, Arab Saudi. Dalam paparannya, Faisal menyebut Aceh memiliki 19 pelabuhan yang terdiri atas 11 pelabuhan laut dan delapan pelabuhan penyeberangan. Seluruhnya beroperasi dan dikelola enam lembaga, di antaranya Dishub Aceh dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kementerian Perhubungan masing-masing enam pelabuhan, dan PT Pelindo Multi Terminal tiga pelabuhan, serta BPKS Sabang. Faisal mengidentifikasi lima persoalan utama pengembangan pelabuhan Aceh. Pertama, basis muatan masih terbatas. Ekspor bertumpu pada komoditas curah, sedangkan arus peti kemas lebih banyak didominasi barang masuk. Kedua, muatan tersebar di banyak pelabuhan karena setiap daerah pesisir cenderung ingin memiliki pelabuhan ekspor sendiri. Kondisi ini membuat volume barang di masing-masing pelabuhan sulit mencapai skala ekonomi untuk mendukung layanan pelayaran reguler. Ketiga, infrastruktur masih memiliki keterbatasan, antara lain alur pelayaran Kuala Langsa, lahan di Krueng Geukueh, akses menuju Calang, penerapan standar keamanan ISPS Code di kawasan barat-selatan, serta kondisi gelombang Samudra Hindia. Keempat, konektivitas darat menuju pelabuhan masih rentan. Banjir November 2025, misalnya, sempat memutus jalan nasional dan mengisolasi Aceh Tengah, Gayo Lues, serta Bener Meriah. Kelima, pengelolaan pelabuhan melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan berbeda sehingga membutuhkan koordinasi lebih kuat. Faisal juga menyoroti belum operasionalnya ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Di tengah persoalan tersebut, data BPS justru menunjukkan peningkatan porsi ekspor melalui pelabuhan di dalam provinsi di Aceh. Pada 2016, porsinya tercatat 40,8 persen, kemudian meningkat menjadi 52,9 persen pada 2017 dan 55,3 persen pada 2018. Angka tersebut mencapai 74,9 persen pada 2021, 79,6 persen pada 2022, 75,1 persen pada 2023, dan 69,6 persen pada 2024. Pada 2025, porsinya mencapai 82,9 persen, tertinggi dalam periode 2016-2025. Sementara data sementara Januari-Agustus 2026 menunjukkan angka 80,8 persen. Dengan demikian, porsi ekspor melalui pelabuhan Aceh meningkat 42,1 poin persentase dalam sembilan tahun. Sebaliknya, porsi ekspor melalui pelabuhan di luar Aceh turun dari 59,2 persen pada 2016 menjadi 17,1 persen pada 2025. Namun, komoditas ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa jenis barang. Batu bara menyumbang 66,3 persen, CPO 12,3 persen, pupuk 11 persen, serta kopi dan rempah-rempah 3,9 persen. Keempat kelompok komoditas tersebut mencakup 93,6 persen dari komposisi ekspor yang dipaparkan. Karena itu, konsolidasi muatan CPO, kopi, hasil perikanan, dan produk KEK Arun menjadi salah satu strategi untuk memperkuat aktivitas pelabuhan. Untuk memperluas jaringan perdagangan, Dishub Aceh merencanakan sejumlah rute pelayaran internasional dan domestik. Jalur internasional yang dipaparkan antara lain kapal Ro-Ro dari Krueng Geukueh menuju Penang, Malaysia, sejauh sekitar 200 mil laut, serta rute Malahayati atau Sabang menuju Kepulauan Andaman dan Nikobar di India melalui Campbell Bay hingga Port Blair. Sementara untuk jalur domestik, direncanakan layanan Long Distance Ferry dari Malahayati menuju Tanjung Priok, Jakarta, dengan jarak sekitar 1.000 mil laut. “Untuk jalur domestik, direncanakan juga akan ada layanan Long Distance Ferry dari Pelabuhan Malahayati menuju Tanjung Priok, Jakarta, dengan jarak sekitar 1.000 mil laut,” kata Faisal. Dishub Aceh juga mengusulkan layanan Short Sea Shipping yang menghubungkan Calang, Malahayati, Lhokseumawe, hingga Belawan. Total lintasannya sekitar 346 mil laut atau 641 kilometer, terdiri atas Calang–Malahayati 91 mil laut, Malahayati–Lhokseumawe 99 mil laut, dan Lhokseumawe–Belawan 156 mil laut. Rute kapal Ro-Ro tersebut diharapkan menjadi alternatif angkutan barang, mengurangi beban jalan raya, dan menekan risiko kecelakaan. Faisal menambahkan, pelabuhan perlu terhubung dengan kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi. Jalur kereta api Aceh juga diharapkan dapat terkoneksi dengan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang. Ia mencontohkan Singapura yang mengintegrasikan kawasan industri dan komersial dengan pelabuhan melalui tata kelola satu pintu. Menurut Faisal, pemerintah tidak harus menangani seluruh operasional pelabuhan, tetapi perlu membuka ruang bagi tenaga profesional dan operator berpengalaman. Dalam jangka pendek, strategi Dishub Aceh diarahkan pada konsolidasi muatan, pengembangan rute Ro-Ro regional, pemberian insentif, kepastian jadwal kapal, dan pembangunan dry port di wilayah tengah. Untuk jangka menengah, Sabang, Malahayati, dan Krueng Geukueh diarahkan menjadi titik layanan pendukung kapal, seperti pengisian bahan bakar, penyediaan air bersih dan perbekalan, fasilitas logistik, serta pergantian awak kapal. “Pelabuhan-pelabuhan nantinya diharapkan dapat menjadi jalur alternatif ketika terjadi gangguan pada rute pelayaran regional,” ujar Faisal. Sementara itu Profesor Muhammad Subhan, menilai posisi geografis dan kedalaman perairan belum cukup untuk menjadikan pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Daya saing juga ditentukan oleh biaya logistik, efisiensi pelayanan, ketersediaan muatan, dan kepastian jadwal kapal. Dalam paparannya, Subhan menggunakan data UNCTAD yang menunjukkan sekitar 23,7 persen volume perdagangan laut dunia melintasi Selat Malaka pada 2023. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz sebesar 11,1 persen dan Terusan Suez sekitar 10 persen. Ia juga memaparkan kedalaman perairan sejumlah pelabuhan Aceh. Sabang memiliki kedalaman 12-30 meter, Lhokseumawe 10 meter, Malahayati sembilan meter, Kuala Langsa tujuh meter, dan Meulaboh enam meter. Meski memiliki kedalaman alami yang unggul, aktivitas peti kemas di Sabang masih mendekati nol. Menurut Subhan, hal itu menunjukkan keunggulan infrastruktur belum otomatis menghasilkan aktivitas perdagangan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan pengusaha menggunakan pelabuhan Aceh apabila biaya pengirimannya lebih mahal dibandingkan melalui pelabuhan lain, seperti Belawan. “Pelaku usaha tentu akan memilih jalur yang lebih efisien dari sisi biaya dan pelayanan,” kata Subhan. Untuk menghindari persaingan antarpelabuhan, Subhan menawarkan pembagian fungsi berdasarkan keunggulan masing-masing. Sabang diarahkan menjadi pelabuhan transshipment internasional atau tempat pemindahan muatan antarkapal. Lhokseumawe diproyeksikan sebagai pusat ekspor-impor, sedangkan Malahayati dan Meulaboh menjadi pelabuhan pengumpul untuk wilayah masing-masing. Subhan juga mengusulkan pola kemitraan pemerintah dan swasta atau public-private partnership (PPP). Pemerintah dapat membangun infrastruktur dasar seperti pemecah gelombang, pengerukan, dan jalan

CATATAN DARI SINGAPURA: PELAJARAN TRANSPORTASI PUBLIK UNTUK ACEH

Di awal Agustus 2026 ini, saya berkesempatan mengikuti diklat Urban Planning and Sustainability – Singapore Cooperation Programme (UPS-SCP). Sebagai seorang ASN di dinas yang mengurus urusan transportasi di Aceh, pikiran saya tak bisa lepas dari satu pertanyaan mendasar: Kenapa naik transportasi umum di Singapura terasa begitu mudah dan menyenangkan? Ini memang bukan kunjungan pertama saya ke Negeri Singa. Tapi kali ini, kacamata yang saya pakai berbeda. Saya sengaja mengamati langsung urat nadi transportasi publik kota ini—yang sering disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sebagai wajah dari sebuah negara maju, transportasi di Singapura itu cepat, rapi, dan yang terpenting: saling terhubung. Di sini, kereta Mass Rapid Transit (MRT) dan bus bukan rival yang berebut penumpang, melainkan sahabat karib dalam satu ekosistem terpadu, melayani kota. Bayangkan, begitu Anda turun dari stasiun MRT, halte bus sering kali hanya berjarak beberapa langkah saja, lengkap dengan fasilitas parkir sepeda. Land Transport Authority (LTA)—otoritas transportasi darat Singapura—menyebut konsep ini sebagai seamless transport (perpindahan tanpa hambatan). Baik itu pindah antar-jalur MRT maupun lanjut menyambung perjalanan dengan bus, semuanya terasa mulus. Mari kita bedah satu per satu, dimulai dari sang primadona: MRT. Mulai beroperasi sejak 1987, jaringan rel Singapura terus menggurita. Data terbaru menunjukkan bahwa jalurnya kini membentang sepanjang 242,5 km khusus untuk MRT, dan sanggup memindahkan sekitar 3,49 juta orang setiap harinya. Kenyamanan MRT ini bukan sekadar karena gerbongnya yang adem dan kinclong, tapi berkat frekuensinya yang rapat. Saat jam sibuk (peak hours), kereta datang setiap 2–3 menit sekali. Sementara di luar jam sibuk, Anda hanya perlu menunggu sekitar 5 menit. Saya buktikan sendiri: selama wara-wiri naik MRT di sini, saya nyaris tidak pernah berdiri lebih dari tiga menit di peron. Sistem navigasinya pun sangat memanjakan. Penunjuk arah di stasiun dan informasi di dalam kereta dirancang sedemikian jelas. Jangankan warga lokal, wisatawan yang baru pertama kali mendarat di Singapura pun dijamin tak akan tersasar. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah stiker-stiker kecil berisi pesan kesadaran sosial di dalam kereta. Alih-alih kaku, pesannya terasa humanis, seperti “Tawarkan kursi Anda bagi yang lebih membutuhkan” atau “Bersikaplah ramah kepada petugas yang terus memastikan perjalanan kita lancar.” Tapi, jangan salah sangka, di balik pesan lembut itu, aturan mainnya sangat tegas. Merokok di stasiun atau kereta? Siap-siap didenda 1.000 Dolar Singapura (SGD). Ketahuan makan atau minum (bahkan sekadar minum air putih)? Melayang SGD 500. Apalagi kalau nekat membawa barang mudah terbakar, dendanya mencapai SGD 5.000!. Kalau dirupiahkan (anggap saja kurs Rp14.000), Anda bisa kehilangan belasan hingga puluhan juta rupiah. Aturan ini ditegakkan tanpa pandang bulu lewat petugas dan pantauan CCTV di setiap sudut. Tak heran jika MRT mereka selalu bersih dan bebas bau. Selanjutnya, kita beralih ke layanan bus. Bagian ini sangat relevan karena Aceh juga sedang mengembangkan layanan Trans Kutaraja. Niatnya tentu bukan untuk membandingkan apple-to-apple, melainkan memetik praktik baik dari mereka. Sama halnya dengan MRT, naik bus di Singapura itu super gampang. Di setiap halte, rute dan jadwal bus terpampang nyata. Waktu tunggu busnya memang sedikit lebih lama dibanding MRT—sekitar 7–10 menit saat jam sibuk dan 9–13 menit di luarnya. Menariknya, berbeda dengan Trans Jakarta yang punya jalur eksklusif (dedicated lanes), bus di Singapura kebanyakan berbagi jalan dengan kendaraan lain. LTA hanya memberikan penanda marka garis kuning di lajur paling kiri jalan arteri sebagai jalur prioritas. Pendekatan ini sangat cerdas karena menghemat penggunaan lahan jalan raya yang terbatas, namun pergerakan bus tetap lancar. Lucunya, banyak pendatang lebih memilih berdesakan di MRT ketimbang naik bus. Padahal, bus di sini sangat nyaman dan justru lebih dekat ke tempat-tempat strategis. Halte-halte bus sering kali langsung menurunkan penumpang tepat di depan Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Merlion Park atau Marina Barrage. Artinya, kita tak perlu membuang energi berjalan terlalu jauh dari stasiun. Cara naiknya juga unik. Saat bus tujuan Anda mendekat, Anda wajib melambaikan tangan sebagai isyarat. Kalau diam saja, bus bisa bablas karena sopir mengira tak ada penumpang yang mau naik. Setelah bus berhenti, masuklah dari pintu depan dan lakukan tap-in kartu. Saat turun, gunakan pintu belakang dan jangan lupa tap-out dengan kartu yang sama. Kalau sampai lupa, siap-siap saldo Anda dipotong sebesar tarif rute terjauh (tarif maksimal) untuk trayek tersebut. Sistem pembayarannya sangat modern. Tarif dihitung berdasarkan jarak, dan selain memakai kartu angkutan umum (EZ-Link, NETS FlashPay), Anda bisa langsung menempelkan kartu kredit/debit berlogo Mastercard dan Visa dari bank mana pun! Untuk bernavigasi dengan bus pun sangat mudah karena suasananya tenang, ada layar indikator halte di bagian depan, dan jadwalnya terintegrasi real-time di aplikasi resmi seperti MyTransport.SG atau Citymapper. Namun, armada yang bagus saja tak cukup. Pemerintah Singapura paham betul cara “merayu” warganya agar mau berjalan kaki menuju transportasi umum. Pembangunan berorientasi pada manusia (people-centric) di sini bukan sekadar janji manis. Salah satu yang sukses membuat saya iri: fasilitas pejalan kakinya sangat memanjakan! Lewat program resmi LTA bernama Walk2Ride, Pemerintah gencar membangun jaringan jalur pejalan kaki beratap (kanopi) agar pejalan kaki terlindung dari cuaca. Targetnya tidak main-main: memayungi trotoar dalam radius 400 meter dari stasiun MRT, dan 200 meter dari terminal bus atau stasiun LRT. Sejak diluncurkan pada 2013, kini sudah lebih dari 200 km jalur pejalan kaki beratap yang terbangun. Tak hanya itu, trotoarnya pun sangat inklusif. Permukaannya landai dan minim tangga. Jika ada perbedaan elevasi, selalu disiapkan ramp (bidang miring) atau lift. Bagi lansia atau pengguna kursi roda, desain yang terkesan sepele ini adalah sebuah “kemerdekaan” mobilitas. Meski wujud fisiknya memukau, “dapur” perencanaannya-lah yang paling membuat saya termenung. Dalam sesi diklat bersama Dr. Orlando Woods (Singapore Management University Urban Institute), saya belajar tentang pilar utama tata kota mereka: Integrated Planning (perencanaan terintegrasi), yang memandang kota sebagai satu organisme hidup yang saling terkait. Mau membangun kawasan perumahan baru? Rencana tata jalan, rute bus, dan stasiun keretanya sudah dirancang bersamaan dengan desain perumahan tersebut. Jadi, tidak ada cerita izin perumahan keluar duluan, perumahan dihuni, warga mengeluh macet, baru pemerintah kelabakan memikirkan rute angkutan. Pelajaran soal kesabaran merawat visi juga saya dapatkan dari Dr. Amy Khor, mantan Senior Minister of State untuk Transportasi Singapura. Kebijakan yang berdampak besar itu butuh waktu. Ia mencontohkan Marina Barrage—idenya sudah dicetuskan

Jembatan Enang-Enang Bener Meriah Kembali Beroperasi dengan Sistem Buka-Tutup, Angkutan Barang Dilarang Melintas

Banda Aceh – Akses transportasi vital yang menghubungkan kawasan tengah Aceh kini mulai kembali normal. Jembatan Enang-Enang yang berlokasi di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, resmi difungsikan kembali dengan menerapkan sistem buka-tutup per Minggu (18/7/2026). Jembatan ini sempat lumpuh total selama hampir tujuh bulan setelah rusak parah akibat diterjang banjir pada akhir Desember 2025 lalu. Demi menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas, untuk sementara waktu jembatan ini hanya diizinkan untuk dilintasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan umum. Sementara itu, kendaraan angkutan barang masih dilarang keras untuk melintas demi mengantisipasi beban berlebih. Sejumlah alat berat juga disiagakan secara penuh di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi cepat jika terjadi kendala teknis atau gangguan cuaca. Kembalinya operasional jembatan ini tidak lepas dari aksi nyata dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Warga saling bergandengan tangan memperbaiki jembatan secara swadaya agar konektivitas antarwilayah dapat segera pulih. Kehadiran kembali jembatan ini berhasil memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat secara signifikan, setelah selama beberapa bulan terakhir terpaksa harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh. Kabar baiknya, pemerintah dipastikan akan segera membangun kembali Jembatan Enang-Enang secara permanen. Kepastian tersebut mengemuka setelah Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau langsung kondisi jembatan di lapangan beberapa waktu lalu. Ke depan, jembatan ini diproyeksikan tidak hanya sekadar menjadi infrastruktur penghubung antardaerah, melainkan juga akan dikembangkan menjadi salah satu ikon wisata baru yang ikonik di kawasan tengah Aceh. Dinas Perhubungan Aceh mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melintas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, berhati-hati, serta wajib mematuhi sistem buka-tutup dan arahan dari para petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Masyarakat juga dapat terus memantau perkembangan informasi publik dan layanan transportasi resmi melalui laman Informasi Publik – Dishub – Dinas Perhubungan Aceh.

Jalur Kereta Banda Aceh-Besitang Jadi Prioritas Awal Pengembangan Rel Sumatera

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Tekan Angka Kecelakaan, Dishub Aceh dan Capella Honda Edukasi Keselamatan Berkendara bagi Pelajar SMAN 2

Banda Aceh – Sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan usia remaja, Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Capella Honda menggelar penyuluhan keselamatan berkendara bagi pelajar SMA Negeri 2 Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula sekolah, Senin, 9/02/2026. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh, Renny Anggeraeni Robin, menjelaskan bahwa pelajar merupakan salah satu kelompok dengan tingkat risiko kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, edukasi keselamatan berkendara perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak usia sekolah. “Usia adik-adik pelajar ini tingkat kecelakaannya relatif tinggi, apalagi secara emosional masih labil. Karena itu, edukasi keselamatan harus diberikan sejak dini. Kami juga mengingatkan, jika sudah memiliki KTP, jangan lupa untuk mengurus SIM sebelum berkendara,” ujar Renny. Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan berlalu lintas bertajuk safe riding go to school yang bertujuan membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Data dari Polda Aceh, angka kecelakaan sepeda motor pada tahun 2025 tercatat 3.068 kasus. Penyuluhan tersebut diikuti oleh puluhan siswa dengan materi seputar etika berlalu lintas, pentingnya keselamatan berkendara, serta pemahaman risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan usia remaja. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktik langsung di lapangan agar siswa dapat memahami penerapan keselamatan berkendara secara nyata. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Banda Aceh, Iqbal, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi keselamatan berlalu lintas sangat penting diberikan kepada pelajar di tengah tingginya mobilitas dan rasa ingin tahu remaja. “Anak-anak remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sering kali belum sepenuhnya menyadari pentingnya keselamatan. Tidak jarang kita lihat balap liar dan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh usia sekolah. Kami berharap materi yang disampaikan hari ini dapat dipraktikkan dengan baik oleh siswa-siswi SMA Negeri 2,” ujar Iqbal. Sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan pelajar, Capella Honda turut menyerahkan cendera mata kepada pihak sekolah berupa helm keselamatan yang dapat digunakan oleh siswa. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Capella Honda, Faisal, sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan berkendara bagi generasi muda. Perwakilan Capella Honda, Reza, menyampaikan bahwa saat ini banyak anak usia muda yang sudah menggunakan sepeda motor dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, edukasi keselamatan menjadi hal penting agar pelajar lebih siap dan memahami risiko saat berkendara di jalan raya. “Kami bersama Dinas Perhubungan Aceh ingin berbagi informasi dan pengetahuan kepada adik-adik SMA Negeri 2 Banda Aceh agar lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” ujar Reza. Dalam kegiatan tersebut, Instruktur safety riding PT Capella Honda, Iskandar, turut menyampaikan materi edukasi kepada para siswa. Ia berharap melalui kegiatan ini, para pelajar setidaknya dapat memahami peraturan dan tata tertib berlalu lintas serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.