Tag: Bencana Banjir Aceh

Aceh Besar – Forum Lalu Lintas Aceh menggelar operasi gabungan penertiban angkutan penumpang ilegal di kawasan Leupung, Aceh Besar, Jumat (22/5/2026) malam. Operasi tersebut juga menyasar angkutan penumpang umum berpelat hitam yang marak beroperasi di jalur Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan (Barsela). Kegiatan penertiban itu melibatkan unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Pomdam Iskandar Muda, Jasa Raharja, dan Organda Aceh. Hadir langsung dalam kegiatan itu Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan puluhan kendaraan di jalan. Mobil pribadi yang dicurigai membawa penumpang secara illegal diarahkan masuk ke area masjid Leupung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain penindakan kepada angkutan, petugas juga memberikan edukasi kepada penumpang terkait risiko menggunakan angkutan ilegal, terutama apabila terjadi kecelakaan di jalan karena kendaraan tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai angkutan umum. Kabid Angkutan Jalan Dishub Aceh, Amarullah, mengatakan operasi gabungan tersebut difokuskan pada penertiban angkutan penumpang berpelat hitam, seperti mobil Innova dan kendaraan pribadi lain yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. “Target kita angkutan umum plat hitam dan angkutan illegal. Saat ini sangat banyak bergerak di Kota Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan Aceh. Penindakan dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” kata Amarullah di sela kegiatan. Menurut dia, operasi tersebut bertujuan memberi peringatan kepada pelaku usaha transportasi agar mematuhi aturan demi keselamatan penumpang dan terciptanya ketertiban usaha angkutan umum. Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen penertiban angkutan ilegal dalam rapat Forum Lalu Lintas yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh pada 4 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyebut langkah tersebut diambil sebagai respon atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. “Banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin, bahkan menggunakan pelat hitam. Mereka tidak memiliki asuransi dan tidak memenuhi standar keselamatan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran pemerintah di jalan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan akibat penggunaan angkutan ilegal yang kini beroperasi secara terbuka. “Kita ingin memastikan negara hadir untuk melindungi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, pelanggaran seperti ini harus diminimalkan,” kata Faisal.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yakni Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS) sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan sinergi lintas kementerian serta dukungan skema pembiayaan kreatif. “Baru saja kami menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Ini merupakan salah satu program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujar Menko AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026). Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi salah satu fokus utama yang saat ini sedang dirumuskan secara komprehensif lintas kementerian dan lembaga. “Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, melainkan juga untuk angkutan barang. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan dan produktivitas daerah meningkat,” jelasnya. Menko AHY juga menekankan pengembangan kereta api memiliki dampak positif terhadap lingkungan. “Kontribusi emisi dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen, dibandingkan transportasi darat berbasis jalan yang mencapai sekitar 89 persen. Artinya, pengembangan kereta juga sejalan dengan upaya kita mengurangi emisi karbon,” ungkapnya. Namun demikian, ia mengakui selama ini pengembangan perkeretaapian masih menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan investasi. “Terjadi underinvestment jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Ini bukan berarti jalan tidak penting, tetapi kita perlu menyeimbangkan kembali agar pengembangan kereta juga bisa lebih optimal,” katanya. Saat ini, lanjut Menko AHY, jaringan rel kereta api masih didominasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih memerlukan pengembangan signifikan. “Sumatra sudah memiliki jaringan, tetapi belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta. Ini menjadi perhatian utama kita ke depan,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah tengah menghitung kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta api secara bertahap dalam jangka menengah hingga panjang. “Kita perkirakan kebutuhan pengembangan mencapai sekitar 14.000 kilometer. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Perlu tahapan yang jelas, termasuk menentukan prioritas atau quick wins,” jelasnya. Menko AHY menambahkan, skema pembiayaan juga menjadi aspek penting yang sedang dibahas secara serius. “Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” katanya. Salah satu proyek yang tengah dikaji sebagai langkah awal adalah pengembangan jalur di Sumatra bagian utara. “Kita melihat ada potensi untuk ruas Banda Aceh hingga Besitang sebagai salah satu prioritas awal, tentu masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah kelembagaan untuk memperkuat perencanaan dan implementasi. “Kita berencana membentuk semacam komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, agar pengembangannya lebih terarah dan terintegrasi,” pungkas Menko AHY. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan. Berita ini telah diterbitkan sebelumnya di kemenkoinfra.go.id dengan judul “Percepat Pengembangan Kereta Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Menko AHY Tekankan Sinergi dan Pembiayaan Kreatif” Anda dapat membaca artikel asli melalui tautan ini.

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengingatkan seluruh jajaran agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga integritas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran dalam menjalankan tugas pelayanan transportasi. Pesan itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh, yang berlangsung di Aula Multimoda Kantor Dishub Aceh, Jumat (30/1/2026). Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat struktural itu sebagai tindak lanjut dari penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Pemerintah Aceh secara serentak oleh gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Kamis 29/01, kemarin. Sebanyak 60 pegawai PPPK paruh waktu menerima SK pada kesempatan itu. Mereka bertugas di kantor induk Dishub Aceh di Banda Aceh, sejumlah UPTD terminal dan pelabuhan di berbagai wilayah Aceh, serta pada layanan transportasi massal Trans Koetaradja. Penyerahan SK dilakukan oleh masing-masing kepala bidang kepada pegawai di bawah koordinasi bidangnya. Dalam arahannya, T. Faisal menegaskan bahwa insan perhubungan merupakan garda terdepan pelayanan publik karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. “Kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai kita sewenang-wenang. Kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi, karena pelayanan transportasi tidak hanya melibatkan Dishub Aceh, tetapi juga balai pengelola transportasi serta dinas perhubungan kabupaten dan kota. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mencegah tindakan yang dapat merugikan pribadi maupun institusi. Faisal menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran berat oleh pegawai, seperti penyalahgunaan narkoba maupun judi online yang juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Ia menyebut upaya memperbaiki citra sektor perhubungan harus dimulai dari integritas pribadi setiap pegawai. Hal yang sama, lanjutnya, berlaku dalam proses perizinan. Ia menekankan seluruh proses harus berjalan sesuai aturan tanpa kompromi jika persyaratan tidak lengkap. “Terkait perizinan, tidak ada negosiasi kalau persyaratan kurang. Semua harus diproses sesuai ketentuan,” ujar T. Faisal. Kadishub turut mengingatkan larangan keras terhadap praktik pungutan liar di lapangan. Menurut Faisal, wibawa institusi sangat bergantung pada perilaku petugas. Berbagai pembenahan fasilitas dan sistem layanan yang telah dilakukan disebutnya sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Terminal Bireuen menjadi salah satu contoh perubahan, dari yang sebelumnya terkesan kurang tertata, kini menjadi lebih tertib dan nyaman. Pembenahan serupa juga dilakukan di Pelabuhan Ulee Lheue, baik dari sisi fasilitas maupun manajemen personel, sehingga dinilai semakin ramah dan terbuka bagi masyarakat. Upaya peningkatan layanan, kata T. Faisal, juga terus dilakukan di terminal-terminal lain, pelabuhan, serta pada layanan Trans Koetaradja sebagai wajah transportasi publik di ibu kota provinsi Aceh. Faisal menekankan bahwa meski jam kerja formal berakhir pada sore hari, pelayanan perhubungan pada dasarnya berlangsung 24 jam penuh. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial. “Komplain masyarakat harus segera kita tindak lanjuti. Semua keluhan harus kita kawal,” ujarnya. Kadishub menambahkan, tantangan kerja di sektor perhubungan tidak ringan, terutama saat hari libur ketika mobilitas masyarakat meningkat. Namun demikian, ia menilai tren pelayanan Dishub Aceh terus menunjukkan perbaikan, termasuk dalam keterbukaan informasi publik yang telah mendapat pengakuan hingga ke tingkat nasional. Di akhir sambutannya, Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dishub Aceh serta permohonan maaf karena belum dapat secara rutin mengunjungi seluruh fasilitas perhubungan di kabupaten dan kota di seluruh Aceh mengingat banyaknya tugas rutin dan rentang jarak yang cukup jauh. Meski begitu, ia memastikan jajaran di kantor induk Dishub di Banda Aceh terus berupaya memberikan dukungan terbaik bagi seluruh pegawai Dishub Aceh di berbagai daerah. Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas  

Jakarta – Ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan imbauan keselamatan bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi darat. Peringatan ini ditujukan kepada masyarakat pelaku perjalanan, operator sarana transportasi, kepala Balai Transportasi Darat, serta pengelola terminal dan pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Langkah antisipatif ini dikeluarkan menyusul potensi badai, hujan lebat, angin kencang, banjir, hingga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir Januari 2026 dan berisiko mengganggu mobilitas serta keselamatan perjalanan. Dirjen Perhubungan Darat menegaskan pentingnya kewaspadaan sejak sebelum perjalanan dimulai. Masyarakat diminta aktif memantau informasi prakiraan cuaca dari BMKG serta mempertimbangkan rute perjalanan, khususnya yang melewati daerah rawan bencana. Selain itu, kondisi kendaraan juga menjadi perhatian utama. Setiap kendaraan yang akan beroperasi diimbau dalam kondisi prima dengan memastikan fungsi rem, lampu, wiper, serta perlengkapan keselamatan lainnya bekerja dengan baik demi meminimalkan risiko di jalan. Kewaspadaan juga harus ditunjukkan saat berkendara di tengah cuaca buruk. “Pada saat berkendara saat terjadi hujan ekstrem agar mengurangi kecepatan berkendara, menggunakan sabuk keselamatan, menyalakan lampu kendaraan dan menghindari parkir di bawah pohon,” demikian salah satu poin imbauan yang disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, 24/2/2026. Imbauan ini dinilai krusial untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang licin. Bagi operator angkutan umum, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas mutlak. Mereka diminta mengikuti arahan otoritas setempat dan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Cuaca ekstrem berpotensi menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan operasional demi alasan keselamatan. Di sisi lain, peran petugas transportasi di lapangan juga diperkuat. Kepala balai, pengelola terminal, dan pelabuhan penyeberangan diminta aktif memantau perkembangan cuaca serta menyampaikan informasi yang cepat, jelas, dan akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut penting agar calon penumpang dapat mengambil keputusan perjalanan dengan lebih bijak. Imbauan Dirjen Perhubungan Darat ini, dikeluarkan seiring meningkatnya kejadian cuaca ekstrem di berbagai daerah. Hujan deras dan banjir dilaporkan merendam ribuan rumah di Tangerang, Banten, hingga memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara itu, longsor di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan sejumlah warga harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Bireuen – Kementerian Pekerjaan Umum resmi memulai pembangunan jembatan permanen Krueng Tingkeum Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, yang ditandai dengan kegiatan groundbreaking pada Rabu 21/1/2026. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Kegiatan groundbreaking tersebut dirangkai dengan Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Bencana Banjir se-Aceh yang dilaksanakan secara daring dan dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Jembatan permanen Krueng Tingkeum Kuta Blang direncanakan dibangun menjadi dua jalur atau jembatan kembar guna meningkatkan kapasitas serta keselamatan lalu lintas pada ruas jalan nasional Banda Aceh-Medan. Pembangunan jembatan ini ditargetkan rampung dalam waktu maksimal delapan bulan. Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan bahwa terdapat 16 titik jembatan putus di seluruh Aceh akibat bencana banjir dan longsor akhir November tahun lalu. Pembangunan jembatan permanen akan diprioritaskan pada jembatan nasional yang berfungsi sebagai penghubung antarprovinsi, sementara jembatan provinsi dan kabupaten akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan TNI. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menyampaikan bahwa pembangunan jembatan permanen Jembatan Krueng Tingkeum memiliki arti strategis bagi kelancaran transportasi dan pemulihan aktivitas masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut merupakan salah satu simpul penting transportasi di lintasan nasional yang menopang mobilitas dan perekonomian wilayah Aceh. “Jembatan Krueng Tingkeum merupakan salah satu simpul penting transportasi di lintasan nasional. Pembangunan jembatan permanen ini diharapkan dapat mengembalikan konektivitas secara normal sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur perhubungan di Aceh,” ujar T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 22/01. Sementara pembangunan jembatan permanen berlangsung, pemerintah masih memberlakukan pembatasan operasional kendaraan di jembatan bailey Krueng Tingkeum. Jembatan darurat tersebut hanya diperbolehkan dilintasi kendaraan angkutan barang dengan berat maksimal 30 ton dan tinggi maksimal empat meter. Pembatasan dilakukan untuk menjaga umur pemakaian jembatan bailey yang telah mengalami tiga kali kerusakan sejak dioperasikan pada 27 Desember 2025 akibat kendaraan bermuatan melebihi kapasitas. Ketentuan pembatasan tonase tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Tonase Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen yang melibatkan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh pada Senin (19/1/2026). Kadishub Aceh menilai keberadaan jembatan bailey pada ruas jalan nasional ini sangat krusial untuk menjaga kelancaran konektivitas dan distribusi barang di wilayah utara dan timur Aceh hingga jembatan permanen selesai dibangun. Oleh karena itu, sejak 18 Januari 2026 pemerintah melakukan pembatasan kendaraan barang guna mencegah kerusakan jembatan terulang kembali serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Dalam rangka pengawasan tonase kendaraan, Dishub Aceh juga berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh untuk penyediaan timbangan kendaraan portable di kedua sisi jembatan. Selain itu, kendaraan barang dari Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang. Kendaraan yang melebihi ketentuan akan diminta putar balik atau melangsir muatan. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Jembatan bailey Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen hanya boleh dilintasi oleh kendaraan angkutan barang dengan beban maksimal 30 ton dan tinggi maksimal 4 meter. Pembatasan dilakukan untuk menjaga umur pemakaian karena jembatan bailey Krueng Tingkeum tersebut telah mengalami tiga kali kerusakan sejak dioperasikan perdana pada tanggal 27 Desember 2025. Kerusakan lantai jembatan terjadi akibat beban kendaraan yang melintas melebihi tonase yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Tonase Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen yang diikuti oleh sejumlah stakeholder yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh pada Senin, 19 Januari 2026. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahwa keberadaan jembatan darurat di jalan nasional ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran konektivitas serta distribusi barang di sepanjang wilayah utara dan timur Aceh. “Jalan ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan perekonomian untuk daerah Aceh, maka operasional jembatan ini perlu kita jaga bersama agar dapat berfungsi sampai jembatan permanen selesai dibangun,” kata Teuku Faisal pada Rakor yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh. Oleh karena itu, sejak tanggal 18 Januari 2026 Pemerintah melakukan pembatasan terhadap kendaraan barang yang melintas di jembatan bailey Kuta Blang Bireuen untuk mencegah kerusakan jembatan terulang kembali. “Di samping mencegah kerusakan jembatan, kita juga memperhatikan faktor keselamatan bagi pengguna jalan lainnya agar bisa melintas dengan aman,” sebut Teuku Faisal. Berdasarkan informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, pembangunan jembatan baru yang permanen akan dilakukan bersisian dengan jembatan eksisting. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu 6-8 bulan dan akan dilakukan peletakan batu pertama dalam waktu beberapa hari kedepan sebagai tanda dimulainya pembangunan. Selanjutnya, jika jembatan baru telah selesai dibangun, maka jembatan eksisting akan diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali secara normal. Kadishub Aceh juga meminta kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI untuk menyediakan timbangan kendaraan portable di kedua sisi jembatan untuk memastikan truk yang menaiki jembatan tidak melebihi tonase yang diizinkan. Pada pertemuan itu sejumlah pihak menyarankan supaya truk yang berangkat dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dilakukan penimbangan di UPPKB Seumadam Aceh Tamiang yang dikelola oleh BPTD Kelas II Aceh. Bila melebihi tonase, kendaraan diarahkan untuk putar balik kembali ke daerah asal atau melangsir muatannya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Aceh Tofan Muis menyebutkan bahwa pihaknya akan mulai melakukan filterisasi terhadap beban muatan kendaraan barang dari wilayah Sumut di UPPKB Seumadam (jembatan timbang). Pihaknya juga akan mengeluarkan Surat Keterangan bagi kendaraan barang di bawah 30 ton sebagai filter pertama. BPTD Kelas II Aceh juga sedang mengupayakan adanya timbangan portable di kedua sisi jembatan sebagai filter akhir sebelum truk melintasi jembatan. “Kita sedang koordinasi dengan Kemenhub untuk mendapatkan peralatan timbangan yang siap digunakan. Untuk memastikan beban kendaraan tidak melewati 30 Ton, maka kendaraan dengan 3 sumbu tidak diperkenankan lewat jembatan darurat,” sebut Tofan Muis. Kadishub Aceh mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi terkait pembatasan kendaraan barang di jembatan bailey Krueng Tingkeum. “Sosialisasi kebijakan ini penting agar para pengusaha termasuk pengemudi truk mengetahui sehingga muatan mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan tentunya untuk menghindari konflik di lapangan antara para awak truk dengan personil yang bertugas. Ini semua kita lakukan untuk kepentingan yang lebih luas,” tutur Teuku Faisal. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Organda Aceh Ermansyah menyebutkan bahwa pihaknya mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bersama stakeholder Forum LLAJ Aceh. Pihak Organda Aceh juga akan ikut mensosialisasikan ketentuan mengenai pembatasan kendaraan barang di jembatan bailey Kuta Blang ke seluruh anggota Organda Aceh. Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

​Aksi kemanusiaan relawan Dishub Aceh pada hari kedua masih difokuskan pada pembersihan sarana pendidikan SMP Negeri 1 Karang Baru Aceh Tamiang, Minggu, 4 Januari 2026. Kegiatan pembersihan difokuskan pada ruang-ruang kelas yang masih berlumpur dan dilanjutkan dengan penyiraman air bersih pada ruang yang sudah bersih dari lumpur. Selain itu, relawan juga membersihkan parit dari lumpur dan sampah yang menumpuk agar aliran air menjadi lancar, sehingga air tidak lagi tersumbat apabila hujan turun di kemudian hari. “Fokus kita pada hari kedua ini adalah pembersihan ruangan kelas yang masih berlumpur serta area di luar gedung seperti taman dan selokan supaya air tidak lagi tergenang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memantau jalannya pembersihan. Teuku Faisal berharap para pelajar dapat kembali bersekolah dengan nyaman dan menikmati fasilitas sekolah yang bersih meskipun kondisinya belum normal seperti biasa. Kadishub Aceh itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada stakeholder terkait, seperti Dinas Perkim Aceh, BPBD Aceh Tamiang, dan Damkar Aceh Tamiang, atas dukungan peralatan serta air bersih selama aksi kemanusiaan ini berlangsung. Dukungan air bersih berfungsi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum dan pembersihan tahap akhir pada ruang-ruang kelas. “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semangat juang seluruh relawan Dishub Aceh yang sudah bahu-membahu secara sukarela datang dan membersihkan sarana pendidikan di Aceh Tamiang,” ungkapnya. Selain aksi kemanusiaan di SMP Negeri 1 Karang Baru, Dishub Aceh juga menyerahkan bantuan berupa 80 paket perlengkapan sekolah bagi pelajar TK Negeri Pembina Kota Kuala Simpang. Bantuan yang diserahkan oleh Sekdishub Aceh tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dishub Aceh dengan PT Sakti Inti Makmur (Express Bahari) melalui penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility). “Semoga bantuan ini dapat memotivasi anak-anak kita untuk lebih semangat bersekolah dan menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik,” pesan Teuku Faisal kepada para pelajar melalui Sekdishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Dinas Perhubungan Aceh mengirimkan 136 relawan tahap kedua yang akan ditugaskan untuk membersihkan fasilitas pendidikan TK Aksara di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh. “Sekolah tersebut harus segera kita bersihkan karena proses belajar mengajar akan dimulai pada tanggal 5 Januari 2026,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam apel pelepasan relawan di halaman Kantor Dishub Aceh, Jumat, 2 Januari 2026. Teuku Faisal menyampaikan rasa terima kasih kepada ASN Dishub Aceh yang secara suka rela menjadi relawan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana. “Tolong jaga kekompakan, saling memperhatikan selama berada di sana. Kalau ada yang merasa kurang sehat, mohon disampaikan kepada koordinator masing-masing tim,” sebutnya. Kadishub Aceh juga mengingatkan kepada seluruh relawan untuk menjaga perilaku dan sikap selama berada di sana. “Kita akan bertemu dengan masyarakat yang baru saja mengalami musibah, jadi jaga sikap dan perilaku. Kita memohon kepada Allah SWT agar terus berada dalam lindungan-Nya sampai aksi kemanusiaan ini selesai,” tutur Teuku Faisal Para relawan diberangkatkan menggunakan 3 unit bus, dan 1 unit Hiace untuk relawan perempuan. Sedangkan peralatan kerja diangkut menggunakan 4 unit mobil milik Dishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Pemerintah Aceh terus berupaya agar akses jalan di wilayah terdampak bencana bisa segera tersambung supaya denyut nadi perekonomian serta aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat meninjau kondisi jembatan putus di Desa Berawang Gajah Kecamatan Ketol, Aceh Tengah pada Rabu, 31 Desember 2025. Jembatan yang menghubungkan Desa Berawang Gajah dan Desa Burlah tersebut putus akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu. Saat ini, penyeberangan orang dan barang termasuk bantuan logistik harus menggunakan tali seling baja yang dioperasikan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Penyeberangan menggunakan tali seling baja ini berisiko tinggi dan mengancam keselamatan warga yang melintas. Oleh karena itu, dalam Rakor bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI tempo hari lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta agar pembangunan jembatan dapat diselesaikan secepatnya. “Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan dan berisiko khususnya bagi lansia dan anak-anak. Terlebih dengan kendala putusnya jembatan seperti ini harga sembako jadi mahal yang membuat biaya hidup masyarakat korban bencana semakin meningkat,” ujar Teuku Faisal. Lebih lanjut Faisal mengungkapkan bahwa pihaknya akan bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan stakholder terkait agar penyeberangan masyarakat di wilayah ini dapat segera dipulihkan. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat Desa Burlah yang diterima langsung oleh Kepala Dusun (Kadus) Bukhari. Bukhari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Aceh atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan tersebut sangat meringankan beban mereka untuk berbelanja sembako. Ia juga berharap akses jembatan putus bisa segera diperbaiki agar masyarakat bisa beraktivitas dengan normal. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bener Meriah guna memantau kondisi infrastruktur transportasi dan akses jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini, Rabu, 31 Desember 2025. Teuku Faisal didampingi Kepala Dinas Perhubungan Bener Meriah Abdul Kadir meninjau kondisi jalan yang terkena longsor salah satunya di jalan pacuan kuda. Keduanya mendiskusikan titik pemasangan rambu lalu lintas di beberapa jalur alternatif maupun jalur baru yang telah berfungsi untuk dilalui oleh masyarakat. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada jalur alternatif maupun baru ditujukan supaya pengguna jalan bisa berkendara dengan aman dan selamat. Kadiahub Aceh berharap pada titik-titik rawan agar dilengkapi dengan rambu maupun penunjuk arah yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sehingga potensi kecelakaan dapat dihindari. Setelah melakukan peninjauan, Kadishub Aceh menyerahkan 7 unit water barrier untuk ditempatkan pada titik rawan yang terdampak longsor. Serta menyerahkan 15 unit mantel hujan dan 6 unit stick lamp untuk digunakan oleh petugas yang berjaga. Pada hari yang sama, Teuku Faisal meneruskan kunjungannya ke Bandara Rembele untuk melihat aktivitas distribusi logistik dan penerbangan umum di bandara tersebut. “Bandara Rembele berperan penting sebagai pusat distribusi logistik dan evakuasi masyarakat di wilayah tengah karena jalur darat terputus akibat bencana,” kata Teuku Faisal. Sementara itu, Kepala UPBU Rembele Sofyan Rasad menyampaikan bahwa selama masa tanggap darurat penerbangan di Bandara Rembele mencapai 64 penerbangan dalam sehari, mulai dari pesawat berbadan kecil hingga besar seperti Boeing 737-300. Softan menambahkan, penerbangan reguler yang dilayani oleh Maskapai Wings Air dan Susi Air juga menunjukkan tingkat keterisian yang cukup tinggi yaitu mencapai 85 persen. “Susi Air juga beberapa kali melakukan extra flight karena demandnya sedang tinggi,” sebutnya. Kadishub Aceh berharap maskapai yang sudah masuk ke Bandara Rembele, termasuk penerbangan cargo, bisa terus dilanjutkan tahun depan karena dari sisi demand cukup banyak, dan kapasitas runway cukup untuk melayani pesawat sekelas Boeing 737-300. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue