Tag: #perhubunganaceh

BANDA ACEH – Suasana pagi di Kota Banda Aceh pada Senin (13/7) terasa lebih hidup dan sibuk dari hari biasanya. Ruas-ruas jalan utama dipadati oleh arus kendaraan, menandai antusiasme para orang tua yang mengantar buah hati mereka menuju sekolah untuk memulai tahun ajaran baru. Di tengah peningkatan kepadatan lalu lintas tersebut, moda transportasi massal Bus Trans Koetaradja tetap setia melayani mobilitas masyarakat. Layanan ini menjadi pilihan utama bagi warga yang ingin menempuh perjalanan dengan nyaman di tengah dinamika lalu lintas pagi hari. Momen hari pertama sekolah ini menciptakan pemandangan yang hangat di sepanjang jalan-jalan kota: orang tua dan anak yang berbagi waktu dalam perjalanan menuju sekolah, berpadu dengan denyut aktivitas warga yang tetap berjalan seperti biasa. Momen ini sekaligus menjadi cerminan bagaimana aspek keluarga dan mobilitas kota dapat berjalan beriringan dengan tertib. Dukungan Fleksibilitas bagi ASN Pemerintah Aceh, melalui arahan Gubernur Aceh yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Aceh, sebelumnya telah menetapkan kebijakan mengenai fleksibilitas waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki anak di jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan ketahanan keluarga. Dengan adanya kelonggaran waktu kerja, para orang tua diharapkan dapat mendampingi putra-putrinya di hari-hari penting pendidikan mereka tanpa harus mengesampingkan produktivitas kerja. Dinas Perhubungan bersama unsur terkait terus berkomitmen untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan sekolah maupun pusat keramaian tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan rutinitas hari pertama sekolah dengan aman, nyaman, dan penuh kesan.

Banda Aceh – Di balik penghargaan bergengsi yang diraih di atas panggung, sering kali tersimpan kisah perjuangan yang tak banyak diketahui orang. Predikat sebagai Pelajar Pelopor tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari proses panjang yang penuh pengorbanan—termasuk waktu istirahat, tenaga, bahkan air mata yang jarang terlihat oleh siapa pun. Adif Fata Amrullah adalah satu dari sekian pelajar yang membuktikan hal itu. Di balik inovasinya yang kini diakui sebagai karya unggulan dalam ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tersimpan cerita tentang perjuangan panjang yang dihabiskan sendirian, jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan. Waktu persiapan yang dimilikinya sangat terbatas. Ia harus membagi fokus antara menyelesaikan ujian sekolah dan merampungkan proyek inovasi yang akan dilombakan. Tidak jarang ia baru pulang larut malam, sebab jam pulang sekolah yang biasa tidak cukup untuk menuntaskan setiap tahap pengerjaan alatnya. Bahkan, sebagian besar proses perakitan justru baru benar-benar ia kebut setelah pelaksanaan ujian sekolah selesai. Waktu yang tersisa kian sempit, belum lagi program yang sering mengalami gangguan (error). Namun, ia memilih terus melanjutkan perjuangan meski rasa lelah kerap membuatnya nyaris menyerah. “Waktu itu jujur berat kali, soalnya ada ujian sekolah dan harus persiapan lomba. Pulangnya sering malam karena harus lanjut ngerjain alat. Tapi saya pikir, kalau bukan sekarang, kapan lagi,” ujar Adif Fata Amrullah saat ditemui setelah terpilih menjadi juara satu dalam Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2026. Semangat itu tidak muncul begitu saja. Titik balik datang ketika ia melihat tayangan FYP TikTok tentang dosen FMIPA UI yang menjelaskan bahayanya gas karbon monoksida di dalam kendaraan roda empat, yang dapat terhirup melalui sistem pendingin udara (AC) mobil. Penjelasan tersebut membuka matanya bahwa ancaman di balik hal yang tampak sepele itu nyata dan bisa berakibat fatal. Motivasinya semakin kuat setelah mengetahui adanya kasus nyata seseorang yang meninggal dunia akibat keracunan gas dari AC mobil. Fakta itu menjadi dorongan besar baginya untuk menciptakan sebuah inovasi yang mampu mendeteksi potensi bahaya tersebut lebih awal, demi mencegah kejadian serupa terulang. Dari sanalah lahir inovasi “kabin buat”, hasil dari malam-malam panjang tanpa kenal lelah. Proyek ini bukan sekadar untuk mengejar nilai atau penghargaan, melainkan wujud kepedulian nyata terhadap keselamatan orang lain. Perjuangan Adif Fata Amrullah tidak berdiri sendiri. Di ajang yang sama, ada Izzaty Hilma, Muhammad Farras Hilmi, Syifa Althafunnisa, Muhammad Fadhlan, dan Cut Alisa Zahira. Mereka adalah pelajar-pelajar lain yang turut berjuang menghadirkan inovasi demi menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib. Mereka sama-sama menempuh proses panjang, dengan tantangan dan pengorbanannya masing-masing, sebelum akhirnya diakui sebagai bagian dari generasi pelopor keselamatan berkendara. Gelar pelopor pada akhirnya bukan hanya soal seberapa canggih alat yang diciptakan, melainkan tentang keteguhan hati untuk terus melangkah meski waktu sempit dan tenaga menipis. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan—dan di dalam kendaraan sekalipun—adalah tanggung jawab bersama yang layak terus diperjuangkan.

Banda Aceh – Adif Fata Amrullah, siswa SMA Negeri 1 Kota Sabang, berhasil meraih Juara pertama Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2026. Atas prestasi tersebut, Adif bersama pemenang kedua dari kegiatan tersebut akan mewakili Aceh pada ajang serupa tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Pemenang diumumkan dalam acara penutupan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Aceh yang digelar Dinas Perhubungan Aceh di Banda Aceh, Kamis (9/7), setelah para peserta mengikuti rangkaian seleksi dan pembekalan selama empat hari. Kegiatan yang mengusung tema “Inovasi, Teknologi, dan Etika Transportasi sebagai Manifestasi Keselamatan Jalan di Era Digital” tersebut menjadi wadah untuk melahirkan generasi muda yang peduli, inovatif, dan berkomitmen membangun budaya keselamatan berlalu lintas di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, ST., MT., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik melalui berbagai inovasi dan gagasan di bidang keselamatan transportasi. “Adik-adik kita membuktikan bahwa di era digital, generasi muda bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan menghadirkan solusi bagi keselamatan di jalan raya. Inovasi, teknologi, dan komitmen yang mereka miliki akan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Teuku Faisal. Teuku Faisal juga mengapresiasi dukungan Dinas Perhubungan kabupaten/kota yang telah mengirimkan delegasi terbaiknya pada kompetisi tersebut. Tahun ini, sebanyak 21 pelajar dari 17 kabupaten/kota mengikuti seleksi tingkat provinsi. Ia berharap pada tahun mendatang seluruh kabupaten/kota di Aceh dapat mengirimkan duta terbaiknya sehingga semakin banyak generasi muda yang memperoleh manfaat dari kegiatan itu. Menurut Teuku Faisal, pemilihan pelajar pelopor bukan sekadar kompetisi untuk menentukan juara, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi bagi putra-putri terbaik Aceh yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas. “Mulai hari ini kalian bukan hanya peserta, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga besar Dinas Perhubungan Aceh. Banyak alumni Pelajar Pelopor yang terus berkontribusi di tengah masyarakat. Karena itu, tularkan ilmu, pengalaman, dan semangat keselamatan kepada teman-teman di sekolah maupun lingkungan sekitar,” ujar Faisal. Faisal berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang terus mengampanyekan budaya keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan sekolah maupun melalui media sosial, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zero Accident di Aceh. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Diana Devi, mengatakan proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh dewan juri terhadap seluruh peserta, meliputi karya tulis ilmiah, kemampuan presentasi, kepemimpinan, serta inovasi di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Selama empat hari di Banda Aceh, para peserta memperoleh pembekalan dari berbagai narasumber, meliputi materi psikologi, kepemimpinan, keselamatan berlalu lintas, etika transportasi, kunjungan lapangan, pengalaman menggunakan layanan transportasi publik Trans Koetaradja, serta penguatan kemampuan komunikasi dan presentasi. “Mereka merupakan pelajar terbaik dari daerah masing-masing. Seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan yang sangat baik. Juara I akan mewakili Aceh pada Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang,” ujar Devi. Dewan juri yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, dan PT Jasa Raharja melakukan penilaian berdasarkan karya tulis ilmiah yang diajukan peserta, kemampuan presentasi, serta inovasi teknologi yang ditawarkan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, ditetapkan tiga pemenang utama, yakni Adif Fata Amrullah dari SMA Negeri 1 Kota Sabang sebagai Juara I, Izzaty Hilma dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh sebagai Juara II, serta M. Farras Hilmi dari SMA Negeri 1 Kabupaten Bireuen sebagai Juara III. Selain kategori utama, panitia juga menetapkan sejumlah penghargaan khusus, yaitu: – Pembina Terbaik: Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil. – Best Content Video: Cut Alisa Zahara, SMA Negeri 1 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. – Kategori Sosial Budaya Terbaik: Syifaa Althafunnisa, MAN Insan Cendekia Kabupaten Aceh Timur. – Kategori Teknologi Terbaik: Muhammad Fadhlan, SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Seluruh pemenang menerima sertifikat penghargaan dan beasiswa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Acara penutupan turut dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Kepala PT Jasa Raharja Wilayah Aceh, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh, para Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota, mitra kerja Dinas Perhubungan Aceh, serta pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari PT Jasa Raharja, PT Capella Dinamik Nusantara, PT Aceh Global Transport, dan PT Pembangunan Aceh (PEMA)

Banda Aceh, 5 Juli 2026 – Setiap perjalanan memiliki cerita. Bagi KMP Aceh Hebat 2, perjalanan itu kini memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh pascainsiden di ruang mesin yang terjadi beberapa waktu lalu, kapal tersebut resmi dinyatakan laik laut dan siap kembali menghubungkan Banda Aceh dan Sabang. Pada Sabtu (4/7), KMP Aceh Hebat 2 menjalani pemeriksaan kelaiklautan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Marine Inspector KSOP Malahayati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran dan siap kembali beroperasi mulai Minggu (5/7). General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan pengoperasian kembali kapal merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. “Kembalinya KMP Aceh Hebat 2 merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Bagi kami, keselamatan tidak bisa ditawar. Kapal baru kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan laik laut, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan penyeberangan dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Andri. Sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, pada Sabtu (4/7) ASDP bersama seluruh unsur yang terlibat juga menggelar doa bersama untuk keselamatan penumpang, awak kapal, serta kelancaran operasional KMP Aceh Hebat 2. Tentunya, momentum tersebut menjadi simbol harapan agar kapal dapat kembali menjalankan perannya sebagai penghubung utama Banda Aceh–Sabang dengan pelayanan yang selamat, nyaman, dan andal. Sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat, KMP Aceh Hebat 2 akan kembali beroperasi mulai Minggu, 5 Juli 2026, dengan keberangkatan perdana pukul 08.00 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Balohan, Sabang. Sebelumnya, insiden di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 menjadi perhatian publik. Sejak awal kejadian, ASDP bergerak cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menangani para korban, memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan melalui penyesuaian operasional armada, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengesampingkan standar keselamatan. Kepercayaan Publik Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan bahwa pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. “Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan ASDP. KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan kelaiklautan dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan oleh otoritas yang berwenang. Kami berharap kehadiran kembali kapal ini semakin memperkuat konektivitas Banda Aceh–Sabang, mendukung mobilitas masyarakat, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Windy. ASDP berharap beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 dapat semakin memperlancar konektivitas antara Banda Aceh dan Sabang yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap layanan publik harus selalu dibangun di atas fondasi keselamatan, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar kembali melayani penerbangan umrah yang terbang langsung (direct flight) menuju Arab Saudi. Langkah ini menjadi angin segar sekaligus kemudahan luar biasa bagi masyarakat Aceh yang ingin menunaikan ibadah umrah tanpa harus melakukan transit di kota lain. “Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh selalu ada sehingga memudahkan masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menghadiri pelepasan penerbangan umrah perdana di Bandara SIM, Senin, 29 Juni 2026. Teuku Faisal menambahkan, atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terkait penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh cukup tinggi sehingga dirinya mewakili Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya maskapai Garuda Indonesia dan travel umrah, yang telah merealisasikan penerbangan langsung ini. “Kita berharap penerbangan ini terus berlanjut ke depannya sehingga menjadi kelanjutan dari program Center of Umroh yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh, dimana nantinya Bandara SIM ditargetkan sebagai pusat penerbangan umrah maupun haji dari Indonesia,” ungkap Kadishub Aceh. Penerbangan umrah perdana hari ini dilepas langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Syariat Aceh, Marzuki di ruang tunggu internasional Bandara SIM. Turut dihadiri pula oleh seluruh stakeholder yang berada di Bandara SIM. Penerbangan ini mengangkut sebanyak 395 jemaah menggunakan pesawat jenis Boeing 777-330ER milik Garuda Indonesia. Ke depan, maskapai pelat merah tersebut akan melayani penerbangan umrah dari Bandara SIM seminggu sekali.  

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Aceh Besar – Forum Lalu Lintas Aceh menggelar operasi gabungan penertiban angkutan penumpang ilegal di kawasan Leupung, Aceh Besar, Jumat (22/5/2026) malam. Operasi tersebut juga menyasar angkutan penumpang umum berpelat hitam yang marak beroperasi di jalur Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan (Barsela). Kegiatan penertiban itu melibatkan unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Pomdam Iskandar Muda, Jasa Raharja, dan Organda Aceh. Hadir langsung dalam kegiatan itu Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan puluhan kendaraan di jalan. Mobil pribadi yang dicurigai membawa penumpang secara illegal diarahkan masuk ke area masjid Leupung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain penindakan kepada angkutan, petugas juga memberikan edukasi kepada penumpang terkait risiko menggunakan angkutan ilegal, terutama apabila terjadi kecelakaan di jalan karena kendaraan tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai angkutan umum. Kabid Angkutan Jalan Dishub Aceh, Amarullah, mengatakan operasi gabungan tersebut difokuskan pada penertiban angkutan penumpang berpelat hitam, seperti mobil Innova dan kendaraan pribadi lain yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. “Target kita angkutan umum plat hitam dan angkutan illegal. Saat ini sangat banyak bergerak di Kota Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan Aceh. Penindakan dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” kata Amarullah di sela kegiatan. Menurut dia, operasi tersebut bertujuan memberi peringatan kepada pelaku usaha transportasi agar mematuhi aturan demi keselamatan penumpang dan terciptanya ketertiban usaha angkutan umum. Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen penertiban angkutan ilegal dalam rapat Forum Lalu Lintas yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh pada 4 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyebut langkah tersebut diambil sebagai respon atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. “Banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin, bahkan menggunakan pelat hitam. Mereka tidak memiliki asuransi dan tidak memenuhi standar keselamatan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran pemerintah di jalan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan akibat penggunaan angkutan ilegal yang kini beroperasi secara terbuka. “Kita ingin memastikan negara hadir untuk melindungi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, pelanggaran seperti ini harus diminimalkan,” kata Faisal.

Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar maskapai Arab Saudi memperoleh izin khusus untuk singgah sekaligus mengangkut penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) Aceh Besar. Skema tersebut dikenal sebagai technical stop with traffic rights, yang memungkinkan maskapai asing singgah sekaligus membawa jamaah umrah asal Aceh menuju Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan langsung Gubernur Aceh melalui surat resmi kepada Presiden RI tertanggal 29 April 2026 terkait dukungan kebijakan akselerasi penerbangan umrah dari Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan kebijakan itu sangat penting untuk membuka peluang penerbangan umrah langsung yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat Aceh. “Bapak Gubernur meminta dukungan agar maskapai Arab Saudi dapat memperoleh izin technical stop with traffic rights di Bandara BTJ,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 14 Mei 2026. Menurut Faisal, melalui diskusi intensif dengan GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda, skema tersebut dibutuhkan karena selama ini jamaah umrah Aceh masih menghadapi tingginya biaya perjalanan akibat keterbatasan penerbangan langsung dari Aceh. “Selama ini jamaah banyak menggunakan rute transit melalui Kuala Lumpur. Selain membuat perjalanan lebih panjang, kondisi ini juga menyebabkan biaya tiket lebih mahal.” T. Faisal menjelaskan, izin technical stop with traffic rights memungkinkan maskapai Arab Saudi singgah di BTJ sekaligus mengangkut penumpang dari Aceh menuju Arab Saudi. Faisal menyebutkan, langkah itu menjadi solusi penting di tengah keterbatasan armada badan lebar maskapai nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan penerbangan reguler langsung dengan harga kompetitif. Pemerintah Aceh menilai kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan biaya umrah yang lebih terjangkau, tetapi juga dapat mengurangi kebocoran devisa negara akibat dominasi transit luar negeri. “Potensi jamaah umrah Aceh mencapai sekitar 32 ribu orang per tahun. Kalau penerbangan langsung bisa dibuka dari BTJ, manfaat ekonominya juga besar bagi Aceh dan Indonesia,” ujar T. Faisal. “Harapan Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Aceh, tentu penerbangan langsung umrah dari BTJ benar-benar bisa terwujud sehingga masyarakat Aceh mendapatkan akses perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau,” ujar Faisal lagi. Selain dukungan izin penerbangan, Pemerintah Aceh juga meminta dukungan pemerintah pusat agar harga avtur di Bandara Sultan Iskandar Muda dapat lebih kompetitif. T. Faisal menjelaskan, harga avtur menjadi salah satu komponen utama dalam operasional penerbangan yang sangat mempengaruhi perhitungan maskapai untuk membuka rute baru. “Bapak Gubernur juga meminta dukungan kepada Bapak Presiden agar harga avtur di BTJ bisa lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan minat maskapai membuka penerbangan langsung dari Aceh,” kata Faisal. Menurutnya, apabila biaya operasional maskapai dapat ditekan, maka peluang hadirnya penerbangan langsung umrah dari BTJ akan semakin besar dan berdampak langsung bagi masyarakat. []

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yakni Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS) sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan sinergi lintas kementerian serta dukungan skema pembiayaan kreatif. “Baru saja kami menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Ini merupakan salah satu program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujar Menko AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026). Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi salah satu fokus utama yang saat ini sedang dirumuskan secara komprehensif lintas kementerian dan lembaga. “Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, melainkan juga untuk angkutan barang. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan dan produktivitas daerah meningkat,” jelasnya. Menko AHY juga menekankan pengembangan kereta api memiliki dampak positif terhadap lingkungan. “Kontribusi emisi dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen, dibandingkan transportasi darat berbasis jalan yang mencapai sekitar 89 persen. Artinya, pengembangan kereta juga sejalan dengan upaya kita mengurangi emisi karbon,” ungkapnya. Namun demikian, ia mengakui selama ini pengembangan perkeretaapian masih menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan investasi. “Terjadi underinvestment jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Ini bukan berarti jalan tidak penting, tetapi kita perlu menyeimbangkan kembali agar pengembangan kereta juga bisa lebih optimal,” katanya. Saat ini, lanjut Menko AHY, jaringan rel kereta api masih didominasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih memerlukan pengembangan signifikan. “Sumatra sudah memiliki jaringan, tetapi belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta. Ini menjadi perhatian utama kita ke depan,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah tengah menghitung kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta api secara bertahap dalam jangka menengah hingga panjang. “Kita perkirakan kebutuhan pengembangan mencapai sekitar 14.000 kilometer. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Perlu tahapan yang jelas, termasuk menentukan prioritas atau quick wins,” jelasnya. Menko AHY menambahkan, skema pembiayaan juga menjadi aspek penting yang sedang dibahas secara serius. “Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” katanya. Salah satu proyek yang tengah dikaji sebagai langkah awal adalah pengembangan jalur di Sumatra bagian utara. “Kita melihat ada potensi untuk ruas Banda Aceh hingga Besitang sebagai salah satu prioritas awal, tentu masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah kelembagaan untuk memperkuat perencanaan dan implementasi. “Kita berencana membentuk semacam komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, agar pengembangannya lebih terarah dan terintegrasi,” pungkas Menko AHY. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan. Berita ini telah diterbitkan sebelumnya di kemenkoinfra.go.id dengan judul “Percepat Pengembangan Kereta Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Menko AHY Tekankan Sinergi dan Pembiayaan Kreatif” Anda dapat membaca artikel asli melalui tautan ini.

Lonjakan kecelakaan usia produktif menuntut integrasi pendidikan keselamatan sejak sekolah dasar. Seperti di mancanegara, ini adalah investasi jangka panjang demi menyelamatkan masa depan bangsa. Pendidikan keselamatan lalu lintas di mancanegara umumnya tidak hanya berfokus pada pengenalan rambu, tetapi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan pembentukan karakter sejak usia dini. Pendekatannya sering kali menggabungkan aspek psikologi, infrastruktur yang mendukung pembelajaran, serta penegakan hukum yang ketat. Belanda: Lisensi Bersepeda (Verkeersexamen) Belanda merupakan salah satu negara terbaik dalam integrasi transportasi. Anak-anak di sana tidak hanya belajar teori, tetapi harus mengikuti Ujian Lalu Lintas Nasional. • Praktik langsung, di tingkat sekolah dasar, siswa wajib mengikuti ujian praktik bersepeda di jalan raya yang diawasi oleh polisi dan sukarelawan. • Infrastruktur edukatif, banyak kota memiliki taman lalu lintas (traffic gardens), anak-anak bisa berlatih dalam simulasi kota kecil yang aman. Jepang: Budaya Mandiri dan Omoiyari Jepang menekankan pada kemandirian dan etika berkendara yang disebut Omoiyari (empati/tenggang rasa). • Berjalan kaki ke sekolah, sejak usia 6 tahun, anak-anak dilatih berjalan kaki ke sekolah secara berkelompok tanpa pendampingan orang tua. Ini secara tidak langsung mengajarkan mereka cara menyeberang dan memahami ritme lalu lintas. • Pelatihan lansia, mengingat populasi lansia yang tinggi, Jepang memiliki program edukasi khusus dan pembaruan lisensi yang ketat bagi pengemudi lanjut usia untuk menekan angka kecelakaan. Swedia: Visi Zero (Vision Zero) Swedia adalah pelopor konsep Vision Zero, yang menyatakan bahwa tidak ada jumlah kematian yang dapat diterima di jalan raya. • Tanggung jawab system, pendidikan di Swedia menekankan bahwa manusia bisa melakukan kesalahan (human error), sehingga edukasi dibarengi dengan desain infrastruktur yang “memaafkan” kesalahan tersebut (seperti pembatas jalan yang fleksibel dan zona 30 km/jam). • Kurikulum berkelanjutan, pendidikan keselamatan jalan adalah bagian dari materi wajib yang diajarkan secara spiral (berulang dengan tingkat kesulitan meningkat) dari TK hingga SMA. Jerman: Edukasi Lalu Lintas (Verkehrserziehung) Jerman memiliki sistem yang sangat terstruktur dalam mendidik calon pengemudi maupun pejalan kaki. • Sekolah mengemudi yang ketat, untuk mendapatkan SIM, warga Jerman harus melewati kursus teori dan praktik yang sangat mendalam, termasuk latihan di jalur Autobahn dan berkendara malam hari. • Polisi Masuk Sekolah, polisi lalu lintas secara rutin datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi dan memandu simulasi bersepeda bagi siswa kelas 4 SD. Pentingnya pengintegrasian pendidikan keselamatan lalu lintas ke dalam kurikulum di Indonesia bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kecelakaan yang didominasi oleh usia produktif. Alasan fundamental mengapa kurikulum ini menjadi sangat krusial di Indonesia. Pertama, membangun budaya keselamatan sejak dini. Perubahan perilaku tidak bisa terjadi secara instan melalui penilangan di jalan raya saja. Dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, etika berlalu lintas dipandang sebagai bagian dari norma sosial dan karakter bangsa, bukan sekadar ketakutan pada denda. Anak-anak yang teredukasi dengan baik sering kali menjadi “pengingat” bagi orang tua mereka saat berkendara, yang secara tidak langsung memperluas jangkauan edukasi ke lingkup keluarga. Kedua, menekan angka fatalitas usia produktif. Berdasarkan data Korlantas Polri, sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas berada pada rentang usia remaja hingga dewasa muda. Banyak siswa SMP dan SMA di Indonesia yang sudah mengendarai sepeda motor sebelum memiliki SIM karena kebutuhan mobilitas. Kurikulum keselamatan memberikan pemahaman mengenai risiko teknis dan hukum yang selama ini sering diabaikan. Selain itu, untuk melindungi usia produktif dari kecelakaan berarti melindungi potensi ekonomi dan masa depan bangsa. Ketiga, memahami etika di ruang publik. Jalan raya adalah ruang publik yang paling demokratis sekaligus paling berbahaya. Kurikulum ini mengajarkan tentang hierarki pengguna jalan, yakni memberikan pemahaman bahwa pejalan kaki dan pesepeda memiliki prioritas utama dibandingkan kendaraan bermotor. Disampin itu membentuk toleransi dan empati. Dengan mengurangi budaya arogan atau “adu cepat” di jalan yang sering menjadi pemicu kecelakaan maupun konflik sosial (road rage). Keempat, standarisasi pengetahuan secara nasional. Selama ini, pengetahuan lalu lintas di Indonesia sering kali bersifat fragmentaris (potongan-potongan informasi). Kurikulum memastikan setiap anak, baik di kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan standar informasi yang sama mengenai arti rambu, cara menyeberang yang benar, dan penggunaan alat keselamatan (helm SNI dan sabuk pengaman). Seiring berkembangnya infrastruktur seperti jalan tol dan kendaraan listrik, kurikulum membantu masyarakat beradaptasi dengan aturan-aturan baru yang lebih kompleks. Implementasi di Indonesia Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan keselamatan jalan di Indonesia idealnya tidak hanya berhenti pada teori di buku teks, tetapi juga melibatkan dengan memasukkan materi lalu lintas ke dalam soal-soal matematika (misalnya menghitung jarak pengereman) atau fisika (tentang momentum dan gaya gesek). Pemanfaatan fasilitas praktik agar siswa dapat merasakan simulasi berkendara yang aman tanpa risiko nyata. Diperlukan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian untuk memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kondisi lapangan. Tanpa kurikulum yang kuat, upaya perbaikan infrastruktur jalan yang masif di Indonesia tidak akan memberikan dampak maksimal, karena faktor manusia (human error) tetap menjadi penyebab utama kecelakaan. Sudah saatnya kita memandang pendidikan keselamatan lalu lintas bukan sebagai beban kurikulum tambahan, melainkan sebagai investasi nyawa bagi generasi masa depan. Melalui edukasi yang terstruktur, kita tidak hanya mencetak pengguna jalan yang cerdas, tetapi juga warga negara yang memiliki empati dan rasa tanggung jawab tinggi di ruang publik.