Category: Sarana dan Prasarana

Lonjakan kecelakaan usia produktif menuntut integrasi pendidikan keselamatan sejak sekolah dasar. Seperti di mancanegara, ini adalah investasi jangka panjang demi menyelamatkan masa depan bangsa. Pendidikan keselamatan lalu lintas di mancanegara umumnya tidak hanya berfokus pada pengenalan rambu, tetapi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan pembentukan karakter sejak usia dini. Pendekatannya sering kali menggabungkan aspek psikologi, infrastruktur yang mendukung pembelajaran, serta penegakan hukum yang ketat. Belanda: Lisensi Bersepeda (Verkeersexamen) Belanda merupakan salah satu negara terbaik dalam integrasi transportasi. Anak-anak di sana tidak hanya belajar teori, tetapi harus mengikuti Ujian Lalu Lintas Nasional. • Praktik langsung, di tingkat sekolah dasar, siswa wajib mengikuti ujian praktik bersepeda di jalan raya yang diawasi oleh polisi dan sukarelawan. • Infrastruktur edukatif, banyak kota memiliki taman lalu lintas (traffic gardens), anak-anak bisa berlatih dalam simulasi kota kecil yang aman. Jepang: Budaya Mandiri dan Omoiyari Jepang menekankan pada kemandirian dan etika berkendara yang disebut Omoiyari (empati/tenggang rasa). • Berjalan kaki ke sekolah, sejak usia 6 tahun, anak-anak dilatih berjalan kaki ke sekolah secara berkelompok tanpa pendampingan orang tua. Ini secara tidak langsung mengajarkan mereka cara menyeberang dan memahami ritme lalu lintas. • Pelatihan lansia, mengingat populasi lansia yang tinggi, Jepang memiliki program edukasi khusus dan pembaruan lisensi yang ketat bagi pengemudi lanjut usia untuk menekan angka kecelakaan. Swedia: Visi Zero (Vision Zero) Swedia adalah pelopor konsep Vision Zero, yang menyatakan bahwa tidak ada jumlah kematian yang dapat diterima di jalan raya. • Tanggung jawab system, pendidikan di Swedia menekankan bahwa manusia bisa melakukan kesalahan (human error), sehingga edukasi dibarengi dengan desain infrastruktur yang “memaafkan” kesalahan tersebut (seperti pembatas jalan yang fleksibel dan zona 30 km/jam). • Kurikulum berkelanjutan, pendidikan keselamatan jalan adalah bagian dari materi wajib yang diajarkan secara spiral (berulang dengan tingkat kesulitan meningkat) dari TK hingga SMA. Jerman: Edukasi Lalu Lintas (Verkehrserziehung) Jerman memiliki sistem yang sangat terstruktur dalam mendidik calon pengemudi maupun pejalan kaki. • Sekolah mengemudi yang ketat, untuk mendapatkan SIM, warga Jerman harus melewati kursus teori dan praktik yang sangat mendalam, termasuk latihan di jalur Autobahn dan berkendara malam hari. • Polisi Masuk Sekolah, polisi lalu lintas secara rutin datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi dan memandu simulasi bersepeda bagi siswa kelas 4 SD. Pentingnya pengintegrasian pendidikan keselamatan lalu lintas ke dalam kurikulum di Indonesia bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kecelakaan yang didominasi oleh usia produktif. Alasan fundamental mengapa kurikulum ini menjadi sangat krusial di Indonesia. Pertama, membangun budaya keselamatan sejak dini. Perubahan perilaku tidak bisa terjadi secara instan melalui penilangan di jalan raya saja. Dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, etika berlalu lintas dipandang sebagai bagian dari norma sosial dan karakter bangsa, bukan sekadar ketakutan pada denda. Anak-anak yang teredukasi dengan baik sering kali menjadi “pengingat” bagi orang tua mereka saat berkendara, yang secara tidak langsung memperluas jangkauan edukasi ke lingkup keluarga. Kedua, menekan angka fatalitas usia produktif. Berdasarkan data Korlantas Polri, sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas berada pada rentang usia remaja hingga dewasa muda. Banyak siswa SMP dan SMA di Indonesia yang sudah mengendarai sepeda motor sebelum memiliki SIM karena kebutuhan mobilitas. Kurikulum keselamatan memberikan pemahaman mengenai risiko teknis dan hukum yang selama ini sering diabaikan. Selain itu, untuk melindungi usia produktif dari kecelakaan berarti melindungi potensi ekonomi dan masa depan bangsa. Ketiga, memahami etika di ruang publik. Jalan raya adalah ruang publik yang paling demokratis sekaligus paling berbahaya. Kurikulum ini mengajarkan tentang hierarki pengguna jalan, yakni memberikan pemahaman bahwa pejalan kaki dan pesepeda memiliki prioritas utama dibandingkan kendaraan bermotor. Disampin itu membentuk toleransi dan empati. Dengan mengurangi budaya arogan atau “adu cepat” di jalan yang sering menjadi pemicu kecelakaan maupun konflik sosial (road rage). Keempat, standarisasi pengetahuan secara nasional. Selama ini, pengetahuan lalu lintas di Indonesia sering kali bersifat fragmentaris (potongan-potongan informasi). Kurikulum memastikan setiap anak, baik di kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan standar informasi yang sama mengenai arti rambu, cara menyeberang yang benar, dan penggunaan alat keselamatan (helm SNI dan sabuk pengaman). Seiring berkembangnya infrastruktur seperti jalan tol dan kendaraan listrik, kurikulum membantu masyarakat beradaptasi dengan aturan-aturan baru yang lebih kompleks. Implementasi di Indonesia Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan keselamatan jalan di Indonesia idealnya tidak hanya berhenti pada teori di buku teks, tetapi juga melibatkan dengan memasukkan materi lalu lintas ke dalam soal-soal matematika (misalnya menghitung jarak pengereman) atau fisika (tentang momentum dan gaya gesek). Pemanfaatan fasilitas praktik agar siswa dapat merasakan simulasi berkendara yang aman tanpa risiko nyata. Diperlukan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian untuk memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kondisi lapangan. Tanpa kurikulum yang kuat, upaya perbaikan infrastruktur jalan yang masif di Indonesia tidak akan memberikan dampak maksimal, karena faktor manusia (human error) tetap menjadi penyebab utama kecelakaan. Sudah saatnya kita memandang pendidikan keselamatan lalu lintas bukan sebagai beban kurikulum tambahan, melainkan sebagai investasi nyawa bagi generasi masa depan. Melalui edukasi yang terstruktur, kita tidak hanya mencetak pengguna jalan yang cerdas, tetapi juga warga negara yang memiliki empati dan rasa tanggung jawab tinggi di ruang publik.

Dorong E-Ticketing dan Benahi Layanan Penyeberangan di Lintas Barat Selatan Jakarta – Pemerintah Aceh menandatangani keberlanjutan kerja sama pengelolaan kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse di Jakarta, Selasa (7/04). Kerja sama ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk mendorong peningkatan kualitas layanan penyeberangan, termasuk penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) secara menyeluruh, khususnya pada lintas barat selatan Aceh. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan pelayanan yang lebih modern, tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjawab berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu. “Kami mendorong penerapan e-ticketing secara menyeluruh, terutama di lintas barat selatan. Ini penting agar pelayanan lebih tertib, transparan, dan mampu mengurangi antrean penumpang di pelabuhan,” ujar Asisten II Sekda Aceh, T. Robby Irza. Ia menjelaskan, dorongan tersebut juga menjadi respons atas berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu, di mana terjadi antrean panjang dan penumpukan penumpang akibat sistem penjualan tiket yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada lintasan menuju Simeulue yang mengalami lonjakan penumpang cukup signifikan. Dengan penerapan e-ticketing, diharapkan proses pelayanan penumpang menjadi lebih efisien, mengurangi antrean di pelabuhan, serta memberikan kepastian jadwal keberangkatan bagi masyarakat. Gubernur Aceh yang diwakili Robby Irza menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar kontrak administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, khususnya bagi daerah kepulauan dan kawasan terluar yang menjadi prioritas pembangunan Aceh. Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, konektivitas menjadi salah satu fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Konektivitas bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut akses ekonomi, pelayanan publik, dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Robby. Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Aceh telah memiliki sejumlah armada penyeberangan yang dioperasikan untuk mendukung mobilitas masyarakat, di antaranya KMP Aceh Hebat 1 pada lintasan Calang-Sinabang serta KMP Aceh Hebat 2 pada lintasan Ulee Lheue-Balohan Sabang dan KMP Aceh Hebat 3 yang melayani rute Singkil-Pulau Banyak. Lebih lanjut, Robby menekankan bahwa pengelolaan aset daerah, termasuk kapal penyeberangan, harus dilakukan secara profesional dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan publik yang optimal, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami ingin agar aset yang dimiliki Pemerintah Aceh dapat dikelola secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Robby. Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal, baik di sektor darat maupun di atas kapal. “Kerja sama ini harus memberi dampak luas, tidak hanya pada layanan transportasi, tetapi juga pada pembukaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran KMP Aceh Hebat 1 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di wilayah kepulauan. “Transportasi penyeberangan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat kepulauan. Dengan layanan yang baik dan terjadwal, aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan sektor pariwisata bisa tumbuh,” kata Kadishub. Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian pola operasional kapal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada periode lonjakan penumpang seperti akhir pekan dan musim libur. “Simeulue ini salah satu destinasi wisata unggulan. Saat akhir pekan biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang. Kami minta pola operasi kapal bisa menyesuaikan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujar Faisal. Faisal berharap operasional KMP Aceh Hebat 1 ke depan semakin optimal dalam melayani mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat selatan Aceh, khususnya Simeulue dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Theodore Natalianto Lasse, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi laut bagi masyarakat. “Pelayanan transportasi merupakan kebutuhan masyarakat dalam menghubungkan berbagai wilayah. ASDP hadir dan akan terus berupaya meningkatkan layanan yang ada,” ujar Rio. Rio menegaskan, pihaknya akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami akan terus menjaga kepercayaan ini, memberikan layanan terbaik, serta merawat kapal dengan baik. Dalam kurun waktu perjanjian ini, kami berharap dapat memenuhi bahkan melebihi ekspektasi dari Pemerintah Aceh dan masyarakat,” katanya. Rio juga mengharapkan dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan agar layanan penyeberangan ke depan dapat terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Aceh. Ia turut berpesan kepada seluruh kru kapal agar menjaga aset milik Pemerintah Aceh tersebut dengan baik serta menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. “Kami minta seluruh kru kapal menjaga dengan baik aset Pemerintah Aceh ini agar selalu dalam kondisi prima, serta memberikan pelayanan yang baik dan memastikan perawatan kapal sesuai standar,” ujar Rio. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano; Direktur SDM & Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ardhie Ekapaty; Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Nana Sutisna; General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil, Rachmadian Adha; Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, M. Hidayatullah; Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh T. Rizki Fadhil; serta Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh Muhammad Alqadri. []

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa penumpukan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Simeulue saat arus balik lebaran disebabkan oleh tingginya konsentrasi masyarakat yang memilih tujuan penyeberangan ke Calang Aceh Jaya. Faisal menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat beberapa alternatif lintasan penyeberangan dari Simeulue menuju daratan, tidak hanya ke Calang, tetapi juga ke Singkil dan Labuhan Haji. “Sebenarnya ada kapal yang juga melayani rute ke Singkil dan Labuhan Haji. Namun, sebagian besar penumpang memilih berangkat ke Calang, sehingga terjadi penumpukan ke satu tujuan,” ujar Kadishub di Banda Aceh, Senin 30/03. Ia menjelaskan, pada lintasan lain seperti ke Labuhan Haji dan Singkil, kapasitas angkutan masih tersedia, bahkan terdapat kapal yang belum terisi penuh. Selain faktor pilihan rute, penumpukan juga dipengaruhi oleh tingginya pergerakan masyarakat yang memilih kembali pada hari-hari terakhir masa libur lebaran. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak memaksakan berangkat pada hari terakhir liburan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan antrean,” katanya. Namun demikian, kata Faisal kondisi tersebut tetap akan menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan bersama operator kapal yaitu ASDP. Kepada masyarakat ia mengimbau ke depannya dapat lebih merencanakan perjalanan dan memanfaatkan lintasan penyeberangan lain yang tersedia. “Ini menjadi pelajaran bersama agar tidak terjadi penumpukan di hari terakhir, karena masih ada lintasan lain yang bisa menjadi pilihan,” ujar Faisal. []

Jakarta – Ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan imbauan keselamatan bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi darat. Peringatan ini ditujukan kepada masyarakat pelaku perjalanan, operator sarana transportasi, kepala Balai Transportasi Darat, serta pengelola terminal dan pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Langkah antisipatif ini dikeluarkan menyusul potensi badai, hujan lebat, angin kencang, banjir, hingga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir Januari 2026 dan berisiko mengganggu mobilitas serta keselamatan perjalanan. Dirjen Perhubungan Darat menegaskan pentingnya kewaspadaan sejak sebelum perjalanan dimulai. Masyarakat diminta aktif memantau informasi prakiraan cuaca dari BMKG serta mempertimbangkan rute perjalanan, khususnya yang melewati daerah rawan bencana. Selain itu, kondisi kendaraan juga menjadi perhatian utama. Setiap kendaraan yang akan beroperasi diimbau dalam kondisi prima dengan memastikan fungsi rem, lampu, wiper, serta perlengkapan keselamatan lainnya bekerja dengan baik demi meminimalkan risiko di jalan. Kewaspadaan juga harus ditunjukkan saat berkendara di tengah cuaca buruk. “Pada saat berkendara saat terjadi hujan ekstrem agar mengurangi kecepatan berkendara, menggunakan sabuk keselamatan, menyalakan lampu kendaraan dan menghindari parkir di bawah pohon,” demikian salah satu poin imbauan yang disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, 24/2/2026. Imbauan ini dinilai krusial untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang licin. Bagi operator angkutan umum, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas mutlak. Mereka diminta mengikuti arahan otoritas setempat dan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Cuaca ekstrem berpotensi menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan operasional demi alasan keselamatan. Di sisi lain, peran petugas transportasi di lapangan juga diperkuat. Kepala balai, pengelola terminal, dan pelabuhan penyeberangan diminta aktif memantau perkembangan cuaca serta menyampaikan informasi yang cepat, jelas, dan akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut penting agar calon penumpang dapat mengambil keputusan perjalanan dengan lebih bijak. Imbauan Dirjen Perhubungan Darat ini, dikeluarkan seiring meningkatnya kejadian cuaca ekstrem di berbagai daerah. Hujan deras dan banjir dilaporkan merendam ribuan rumah di Tangerang, Banten, hingga memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara itu, longsor di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan sejumlah warga harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Bireuen – Kementerian Pekerjaan Umum resmi memulai pembangunan jembatan permanen Krueng Tingkeum Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, yang ditandai dengan kegiatan groundbreaking pada Rabu 21/1/2026. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Kegiatan groundbreaking tersebut dirangkai dengan Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Bencana Banjir se-Aceh yang dilaksanakan secara daring dan dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Jembatan permanen Krueng Tingkeum Kuta Blang direncanakan dibangun menjadi dua jalur atau jembatan kembar guna meningkatkan kapasitas serta keselamatan lalu lintas pada ruas jalan nasional Banda Aceh-Medan. Pembangunan jembatan ini ditargetkan rampung dalam waktu maksimal delapan bulan. Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan bahwa terdapat 16 titik jembatan putus di seluruh Aceh akibat bencana banjir dan longsor akhir November tahun lalu. Pembangunan jembatan permanen akan diprioritaskan pada jembatan nasional yang berfungsi sebagai penghubung antarprovinsi, sementara jembatan provinsi dan kabupaten akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan TNI. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menyampaikan bahwa pembangunan jembatan permanen Jembatan Krueng Tingkeum memiliki arti strategis bagi kelancaran transportasi dan pemulihan aktivitas masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut merupakan salah satu simpul penting transportasi di lintasan nasional yang menopang mobilitas dan perekonomian wilayah Aceh. “Jembatan Krueng Tingkeum merupakan salah satu simpul penting transportasi di lintasan nasional. Pembangunan jembatan permanen ini diharapkan dapat mengembalikan konektivitas secara normal sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur perhubungan di Aceh,” ujar T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 22/01. Sementara pembangunan jembatan permanen berlangsung, pemerintah masih memberlakukan pembatasan operasional kendaraan di jembatan bailey Krueng Tingkeum. Jembatan darurat tersebut hanya diperbolehkan dilintasi kendaraan angkutan barang dengan berat maksimal 30 ton dan tinggi maksimal empat meter. Pembatasan dilakukan untuk menjaga umur pemakaian jembatan bailey yang telah mengalami tiga kali kerusakan sejak dioperasikan pada 27 Desember 2025 akibat kendaraan bermuatan melebihi kapasitas. Ketentuan pembatasan tonase tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Tonase Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen yang melibatkan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh pada Senin (19/1/2026). Kadishub Aceh menilai keberadaan jembatan bailey pada ruas jalan nasional ini sangat krusial untuk menjaga kelancaran konektivitas dan distribusi barang di wilayah utara dan timur Aceh hingga jembatan permanen selesai dibangun. Oleh karena itu, sejak 18 Januari 2026 pemerintah melakukan pembatasan kendaraan barang guna mencegah kerusakan jembatan terulang kembali serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Dalam rangka pengawasan tonase kendaraan, Dishub Aceh juga berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh untuk penyediaan timbangan kendaraan portable di kedua sisi jembatan. Selain itu, kendaraan barang dari Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang. Kendaraan yang melebihi ketentuan akan diminta putar balik atau melangsir muatan. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

BANDA ACEH – Proses distribusi bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi di Aceh terus diintensifkan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, memantau langsung proses muat logistik bantuan ke dua kapal besar milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Senin sore (1/12/2025). Dua kapal yang diturunkan dalam misi kemanusiaan ini adalah KN SAR Purworejo 101 dan KN Antares milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI. Logistik Menuju Pesisir Timur Aceh Kepala Dishub Aceh, Teuku Faisal, memastikan semua logistik yang terkumpul dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat Kota Banda Aceh telah dimuat dengan aman. “Kami memastikan bantuan ini segera sampai ke tangan masyarakat terdampak. Logistik yang dibawa ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak di Banda Aceh,” ujar Teuku Faisal. Rencananya, dua kapal ini akan berlayar membawa beragam kebutuhan vital, seperti makanan, obat-obatan, tenda, pakaian, alat komunikasi, dan genset. Tujuan utama pengiriman ini adalah wilayah pesisir timur Aceh, dengan titik bongkar terpusat di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Dari sana, bantuan akan didistribusikan ke daerah-daerah terdampak di sekitarnya. Bantuan BNPB Tiba di Langsa Di lokasi berbeda, bantuan untuk korban bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia juga telah tiba melalui jalur laut. Kapal cepat Express Bahari 2F yang membawa logistik dari BNPB merapat di Pelabuhan Kuala Langsa pada pukul 15.40 WIB, Senin (1/12/2025). Bantuan ini segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Distribusi Awal di Aceh Timur Sebelumnya, tim gabungan juga telah berhasil mendistribusikan bantuan untuk Kabupaten Aceh Timur di Kuala Idi. Proses penyaluran di wilayah ini menggunakan kapal nelayan yang keamanannya diawasi ketat oleh personel gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Koprd Kepolisian Perairan dan Udara (Airud) wilayah Aceh Timur. Langkah ini menunjukkan sinergi kuat antara Pemerintah Aceh, Kemenhub, BNPB, dan aparat keamanan dalam penanganan darurat bencana di Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, menegaskan bahwa jalur laut menjadi salah satu tumpuan distribusi logistik dan mobilisasi bantuan dalam masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2025, khususnya untuk wilayah timur dan utara Aceh yang masih terputus akses darat. Arahan itu disampaikan dalam rapat evaluasi harian di Pos Komando bersama semua unsur terkait, Senin, 1 Desember 2025. Sekda meminta jajaran Dinas Perhubungan Aceh mengoptimalkan seluruh armada laut yang dapat digerakkan serta potensi dukungan dari pihak swasta. Ia menekankan pentingnya memastikan jalur laut tetap berfungsi sebagai koridor utama menuju Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Lhokseumawe. “Ada ribuan warga di wilayah tersebut sangat bergantung pada suplai logistik. Dan mungkin jalur laut harus kita maksimalkan,” ujar Sekda. Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan terbaru pergerakan kapal. Ia menyebut posisi kapal Express Bahari 2F yang telah mencapai Kuala Idi dan distribusi barang dijemput dengan boat nelayan mengingat kondisi dermaga yang dangkal. Kapal kemudian melanjutkan perjalanan dan bersandar di Kuala Langsa pada Senin sore hari ini. Dishub juga mencatat peningkatan signifikan jumlah warga dan relawan yang ingin bergerak menuju wilayah terdampak. “Kami akan terus maksimalkan kolaborasi dengan instansi/perusahaan pemilik kapal untuk misi kemanusiaan ini,” ujar Teuku Faisal. Sebagai informasi, KN Antares milik Disnav Sabang akan berlayar ke Aceh Utara malam ini untuk membawa bantuan yang dikumpulkan  relawan di Banda Aceh. Kapal tersebut dioperasikan melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, @teuku_fsl juga melaporkan bahwa kapal KN SAR Purworejo 101 milik Basarnas dijadwalkan berangkat Selasa (02/12) pagi menuju kawasan Aceh Utara hingga Langsa. Ia memastikan bahwa pola keberangkatan kapal terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan distribusi. Teuku Faisal juga melaporkan bahwa Dishub Aceh sedang menyiapkan penyesuaian rute kapal perintis ke jalur timur hingga Belawan. Langkah ini dirancang agar logistik dari Medan dapat ditarik melalui Belawan menuju Krueng Geukueh menggunakan pola distribusi laut. Rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan dan diperkirakan kapal akan mulai berjalan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, Dishub juga telah mengkoordinasikan truk logistik yang bergerak menuju wilayah terdampak di pantai barat dan selatan Aceh termasuk ke Singkil. “Untuk ke Singkil yang menjadi titik bongkar di Rimo,” ujar Kadishub. Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Fatchul Hadi menyampaikan bahwa koordinasi Dishub Aceh sangat membantu kelancaran pergerakan armada laut. BNPB juga mempertimbangkan pembukaan posko khusus di Pelabuhan Ulee Lheue untuk memusatkan informasi pengiriman logistik dan pergerakan penumpang yang setiap hari terus meningkat.

RakanModa, negara memiliki kewajiban untuk memberi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam menggunakan transportasi umum. Hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan transportasi umum adalah hak aksesibilitas dan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Nah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memenuhi hak-hak ini antara lain : Jadi Rakan, seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keamanan serta kenyamanan dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Ada yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya. (AP)

Kementerian Perhubungan telah merilis slogan (tagline) Angkutan Lebaran Tahun 2024 yakni “Mudik Ceria, Penuh Makna”. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan langsung slogan ini ke masyarakat melalui Jumpa Pers “Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2024” di Jakarta, Minggu (17/3). Menhub mengatakan melalui slogan ini diharapkan dapat tercapainya angkutan Lebaran yang selamat, aman, dan nyaman sehingga terwujud mudik yang ceria dan penuh cerita bermakna. “Sesuai dengan slogan angkutan Lebaran yang kami luncurkan tahun ini, yakni “Mudik Ceria, Penuh Makna”, dengan infrastruktur yang sudah terbangun serta adanya kerjasama antar kementerian/lembaga, maka diharapkan akan terbangun mudik yang selamat, aman, dan nyaman sehingga tercapai pula mudik yang ceria dan penuh makna,” ujar Menhub. Menhub mengatakan akan terus mengintensifkan koordinasi dengan seluruh stakeholder jelang angkutan Lebaran 2024. Koordinasi yang intensif ini dilakukan untuk mengantisipasi perkiraan lonjakan pergerakan masyarakat selama masa Lebaran yang berpotensi mencapai 193,6 juta orang. Menhub menekankan, prioritas utama dalam angkutan Lebaran adalah isu keselamatan. Untuk itu, Menhub menekankan pentingnya pemeriksaan atau inspeksi keselamatan kendaraan (ramp check) terhadap kendaraan yang akan beroperasi selama angkutan Lebaran. Selain dari Kemenhub, pihak Kepolisian juga akan menggelar ramp check di jalur darat. “Saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Kakorlantas, Kapolda dan seluruh Kapolres untuk melakukan ramp check. Bukan saja terhadap kendaraan yang beroperasi secara reguler, tetapi juga bus pariwisata jangan luput dari ramp check,” kata Menhub. Sejalan dengan itu, Menhub mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk perjalanan mudik jarak jauh. Pasalnya, resiko kecelakaan sepeda motor untuk jarak jauh sangatlah tinggi. Masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub, Kepolisian, BUMN atau perusahaan swasta baik di jalur darat, kereta api dan laut. Pada kegiatan ini juga dipaparkan Rencana Operasi (Renops) Angkutan Lebaran 2024 baik di subsektor Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara maupun Perkeretaapian. Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno memaparkan Rencana Operasi Angkutan Darat yang terdiri dari kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat, serta kebijakan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan. Dirjen Hendro juga memaparkan program mudik gratis yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui aplikasi Mitra Darat. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi memaparkan Renops Angkutan Laut yang berisi potensi angkutan laut Lebaran, kesiapan pelabuhan dan armada serta program mudik gratis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sementara, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi dalam paparan Renops Angkutan Udara menyebutkan potensi pergerakan penumpang pesawat, kesiapan armada pesawat dan tempat duduk, proyeksi rute dan bandara yang mengalami lonjakan penumpang. Lebih lanjut, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal menyampaikan dalam Renops Angkutan Kereta Api yaitu kesiapan penyelenggaran angkutan Lebaran sektor perkeretaapian, potensi pergerakan penumpang kereta api dan program angkutan motor gratis. Adapun, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan memaparkan manajemen dan rekayasa lalu lintas selama masa arus mudik dan balik Angkutan Lebaran 2024. Sedangkan, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan manyampaikan hasil survei potensi pergerakan masyarakat selama masa angkutan lebaran 2024. Sumber : https://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-luncurkan-slogan-angkutan-lebaran-2024

Barangkali masyarakat Aceh pernah bertanya-tanya, apa aja sih kewenangan Dinas Perhubungan Aceh mengenai pelabuhan penyeberangan yang ada di beberapa titik pelabuhan penyeberangan baik di wilayah Darat Aceh hingga ke wilayah Aceh Kepulauan. Nah, bagi Rakan Moda, ada 7 pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Dishub Aceh. Pelabuhan apa saja, ya?