Category: perhubungan laut

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia, yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026). Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan diikuti Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait. Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. “Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut,” kata Faisal. Faisal menilai, penugasan kepada PT PEMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis business to business. Di sisi lain, Pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, seperti tarif, jadwal pelayaran dan prioritas muatan. “Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” kata Faisal. Faisal mengatakan, saat ini pihaknya menunggu PT PEMA untuk menyampaikan proposal kepada Pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026. Selanjutnya, pada 2-3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PEMA. “Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal. Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan program prioritas gubernur sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung. “Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi, kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan-imigrasi-karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan. []

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST, MT meminta pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh diperketat sebagai langkah pencegahan dini, menyusul sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 500.11/984 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Imbauan Keselamatan Pelayaran pada Angkutan Penyeberangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Aceh menjaga keselamatan pelayanan penyeberangan yang selama ini melayani masyarakat pada lintasan Ulee Lheue–Balohan, Ulee Lheue – Pulo Aceh, Calang – Sinabang, Meulaboh–Sinabang, Labuhan Haji–Sinabang, Singkil – Sinabang serta Singkil–Pulau Banyak dan sekitarnya. Hingga saat ini seluruh lintasan tersebut beroperasi normal dan dalam kondisi terkendali. Dalam surat tersebut, T. Faisal meminta seluruh pihak terkait mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar peristiwa kecelakaan serupa tidak terulang, khususnya dalam pelayanan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh. “Kita perlu mengambil langkah-langkah antisipatif agar peristiwa serupa tidak terulang, khususnya di wilayah Aceh,” kata T. Faisal seperti dikutip dari surat imbauan tersebut. Salah satu poin yang ditekankan adalah memastikan seluruh kapal penyeberangan yang beroperasi dalam kondisi laik laut. Pemeriksaan berkala terhadap seluruh komponen kapal juga diminta dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap memenuhi aspek keselamatan. Untuk penumpang, Dishub Aceh meminta agar tiket yang digunakan sesuai dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi warga negara asing. Seluruh penumpang juga harus tercatat dalam manifest dan jumlahnya tidak boleh melebihi kapasitas muatan kapal yang telah ditetapkan. Kesesuaian data tiket dan identitas ini penting agar setiap penumpang dapat teridentifikasi dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat. Aspek muatan juga menjadi perhatian. Kapal penyeberangan diminta tidak memuat kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan/atau membawa barang-barang berbahaya tanpa izin serta tanpa memenuhi prosedur keselamatan yang sesuai. Untuk mengantisipasi kejadian man overboard atau penumpang terjatuh ke laut, kapal harus dipastikan memiliki pagar pengaman dalam kondisi kokoh. Edukasi keselamatan kepada seluruh penumpang juga perlu dilakukan, disertai perhatian terhadap penerangan saat pelayaran malam hari dan pengawasan ketat oleh awak kapal. Kondisi cuaca sebelum keberangkatan juga harus menjadi perhatian. Dishub Aceh meminta pihak terkait memperhatikan laporan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jika terdapat peringatan cuaca buruk, gelombang tinggi, angin kencang, atau kondisi laut yang membahayakan keselamatan penumpang dan kapal, keberangkatan diminta ditunda atau dibatalkan. T. Faisal menegaskan bahwa penundaan keberangkatan akibat cuaca bukanlah bentuk pengurangan pelayanan, melainkan keputusan yang diambil semata-mata demi keselamatan. “Kami mohon pengertian masyarakat apabila sewaktu-waktu jadwal ditunda karena cuaca. Lebih baik menunggu beberapa jam daripada mengambil risiko yang tidak perlu,” ujarnya. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan diminta diterapkan secara ketat pada seluruh tahapan operasional, baik di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan. Dishub Aceh juga mengajak masyarakat turut berperan menjaga keselamatan pelayaran, antara lain dengan membeli tiket secara mandiri melalui kanal resmi, mencantumkan data diri yang benar, mengikuti arahan petugas dan awak kapal, serta tidak memaksakan diri naik apabila kapal telah mencapai kapasitas. Masyarakat juga diimbau menyampaikan laporan kepada petugas pelabuhan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi membahayakan keselamatan. Imbauan keselamatan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Aceh, yakni KSOP Kelas IV Malahayati, KSOP Kelas IV Sabang, UPP Kelas III Calang, UPP Kelas III Tapaktuan, UPP Kelas III Singkil, UPP Kelas III Sinabang, BPTD Kelas II Aceh, UPTD PPP Wilayah I dan Wilayah II Dishub Aceh, BPKS Sabang, serta General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh dan Cabang Singkil. T. Faisal menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi dan operator yang selama ini menjaga kelancaran pelayanan penyeberangan di Aceh, dan berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat. “Keselamatan adalah pelayanan yang paling mendasar. Setiap penumpang yang naik ke kapal kita adalah keluarga bagi seseorang, dan tugas kita bersama adalah memastikan mereka tiba dengan selamat,” pungkasnya.

anda Aceh – Jumlah penumpang angkutan udara dan laut di Aceh meningkat pada Juni 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat, kenaikan terjadi pada penumpang penerbangan domestik melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) serta penumpang angkutan laut di seluruh wilayah Aceh. Penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Juni 2026 mencapai 22.502 orang. Jumlah tersebut meningkat 31,03 persen dibandingkan Mei 2026 dan naik 6,16 persen dibandingkan Juni 2025. Kenaikan juga tercatat pada angkutan laut. BPS mencatat jumlah penumpang yang naik melalui pelabuhan di seluruh Aceh mencapai 116.406 orang pada Juni 2026. Angka ini meningkat 32,58 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 16,82 persen dibandingkan Juni 2025. Data tersebut merupakan bagian dari perkembangan ekonomi dan sosial Aceh yang dirilis BPS Provinsi Aceh pada 3 Agustus 2026. Dalam rilisnya, BPS menyajikan sejumlah indikator, termasuk perkembangan transportasi, perdagangan luar negeri dan pariwisata Aceh. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi pada seluruh layanan angkutan udara. Jumlah penumpang penerbangan internasional yang berangkat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Juni 2026 tercatat 8.783 orang, turun 29,99 persen dibandingkan Mei 2026 dan turun 25,38 persen dibandingkan Juni 2025. Pelabuhan Aceh dan Pergerakan Ekspor Dari sektor angkutan barang, data BPS juga mencatat aktivitas ekspor komoditas asal Aceh melalui pelabuhan di Aceh. Pada Juni 2026, ekspor komoditas asal Aceh yang dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Aceh mencapai US$64,31 juta, atau 75,39 persen dari total ekspor Aceh. “Ekspor komoditas asal Aceh yang dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Provinsi Aceh tercatat sebesar US$64,31 juta. Sisanya diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain, dengan nilai terbesar melalui Provinsi Sumatera Utara sebesar US$20,87 juta,” demikian seperti dikutip dari rilis resmi BPS Aceh, Selasa 11/08. Secara keseluruhan, nilai ekspor Aceh pada Juni 2026 mencapai US$85,31 juta, sedangkan impor tercatat US$26,04 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan Aceh pada periode tersebut mengalami surplus sebesar US$59,27 juta. Nilai ekspor Aceh juga meningkat cukup tinggi, yakni 61,31 persen dibandingkan Mei 2026. Komoditas yang paling banyak diekspor adalah batubara dengan nilai US$52,10 juta, atau 61,08 persen dari total ekspor. India menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$47,83 juta, disusul Tiongkok sebesar US$14,29 juta dan Amerika Serikat sebesar US$12,33 juta. []

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi meraih penghargaan Transportasi Indonesia Award 2026 atas komitmennya menghadirkan transportasi publik yang inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat. Penghargaan yang diinisiasi oleh Transportasi Media Indonesia ini diserahkan di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 30 Juli 2026. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan langkah nyata Pemerintah Aceh dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi publik dengan mudah, aman, dan mandiri. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal yang mewakili Gubernur Aceh menyampaikan rasa terima kasih kepada Transportasi Media Indonesia atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan cerminan dari kerja keras bersama Pemerintah Aceh, di bawah nahkoda Gubernur Aceh, dalam menghadirkan layanan transportasi yang inklusif dan bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat. “Penghargaan ini dedikasikan untuk seluruh masyarakat Aceh. Pembangunan transportasi publik yang mudah diakses adalah fokus utama Pemerintah Aceh demi mewujudkan layanan yang layak, aman, dan nyaman,” ujar Teuku Faisal usai menerima penghargaan tersebut. Pemerintah Aceh sesuai arahan Gubernur terus memprioritaskan penyediaan layanan gratis angkutan massal Trans Kutaraja guna mendukung mobilitas harian masyarakat perkotaan. Keberadaan transportasi publik ini merupakan langkah nyata dalam mendorong efisiensi dan mengurangi beban ekonomi masyarakat Aceh. Di samping layanan Trans Kutaraja, program mudik gratis Pemerintah Aceh juga menjadi tanda komitmen Gubernur Aceh terhadap kemudahan transportasi bagi masyarakat khususnya di musim mudik lebaran. Program mudik gratis telah berjalan selama 2 tahun berturut-turut dan berdampak signifikan bagi kemudahan masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung menjelang hari raya. Transportasi Indonesia Award 2026 diselenggarakan oleh Transportasi Media Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada regulator, pelaku industri, perusahaan, hingga tokoh yang dinilai memberikan dedikasi, inovasi, dan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan sektor transportasi, infrastruktur, serta rantai pasok nasional. Transportasi Media Indonesia menilai bahwa komitmen Pemerintah Aceh menjadi percontohan nasional dalam hal penyediaan layanan transportasi publik yang inklusif dan aksesibilitas universal, di mana layanan transportasi dirancang agar tidak mendiskriminasi pengguna berdasarkan keterbatasan fisik, usia, maupun kondisi ekonomi dan sosial. Dewan Pakar Transportasi Media Indonesia, Djoko Setijawarno, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara independen, objektif, dan melalui kajian yang komprehensif oleh tim redaksi Transportasi Media Indonesia. “Pemilihan para penerima penghargaan didasarkan pada prestasi, rekam jejak, dan karya yang telah ditorehkan. Seluruhnya diteliti serta dianalisis oleh tim Transportasi Media sehingga penghargaan ini benar-benar diberikan kepada tokoh maupun perusahaan yang layak mendapat apresiasi,” ujar Djoko. Menurutnya, penghargaan ini tidak sekadar menjadi bentuk pengakuan atas berbagai pencapaian, tetapi juga diharapkan mampu mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat daya saing sektor transportasi Indonesia. “Provinsi Aceh menjadi role model dalam memberikan layanan angkutan massal gratis bagi masyarakat. Hal ini tentu sangat membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat bawah, karena bisa menghemat biaya perjalanan harian mereka,” ungkap Djoko. Selain itu, dirinya berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh stakeholder maupun ekosistem transportasi untuk terus menghadirkan terobosan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar sektor transportasi nasional semakin maju, modern, aman, dan berkelanjutan.

Bagi banyak orang, India terasa jauh. Tapi tidak bagi Aceh. Kepulauan Andaman & Nicobar — wilayah India di tengah Samudra Hindia — justru berada lebih dekat ke Sabang dibanding ke daratan India sendiri. Titik paling selatan Nicobar bahkan hanya berjarak sekitar 150 kilometer dari ujung Aceh. Langkah ini bukan sekadar gagasan daerah, dan bukan pula wacana baru. Rintisannya telah berjalan hampir satu dekade. Pada 2018, Presiden Joko Widodo dan PM Modi menandatangani Visi Bersama Kerja Sama Maritim di Indo-Pasifik yang mengamanatkan penguatan konektivitas antara Kepulauan Andaman & Nicobar dengan provinsi-provinsi di Sumatra, termasuk Aceh. Dari kesepakatan itu lahir Joint Task Force konektivitas Aceh–Andaman, yang pertemuan pertamanya digelar di Banda Aceh pada 2019 dan pertemuan keduanya di Port Blair, India, pada 2022. Pertemuan terbaru antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi menjadi kelanjutan dari proses panjang tersebut. Dalam kunjungan kenegaraan Modi ke Jakarta pada 7 Juli 2026, keduanya menegaskan kembali komitmen mengembangkan Pelabuhan Sabang sebagai penghubung strategis Indonesia–India, sekaligus mendorong konektivitas antara Aceh dan Kepulauan Andaman & Nicobar. Di hadapan DPR RI, Modi menggambarkan hamparan kerja sama itu membentang “Dari Sabang sampai Nicobar”, dan mengingatkan bahwa pantai kedua negara hanya terpisah sekitar 150 kilometer. Komitmen yang telah menguat inilah yang kini digarap di tingkat teknis oleh Pemerintah Aceh. Melalui Dinas Perhubungan Aceh, digelar rapat koordinasi lintas sektor pada Selasa (21/7/2026) untuk mempercepat pembukaan jalur pelayaran langsung Aceh–Andaman & Nicobar. Salah satu agenda rakor adalah menyiapkan pertemuan ketiga Joint Task Force — kelanjutan langsung dari dua pertemuan sebelumnya. Jika terwujud, Aceh berpotensi menjadi pintu gerbang perdagangan Indonesia menuju India melalui laut, menerjemahkan kesepakatan yang telah dirintis sejak 2018 menjadi pelayaran yang nyata. “Kita berharap pelayaran ini bisa terlaksana dalam waktu yang tidak lama,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, yang memimpin langsung rapat tersebut. Jalur ini membuka peluang produk unggulan Aceh menyeberang langsung ke pasar baru, sekaligus menghidupkan peran pelabuhan-pelabuhan Aceh — seperti Sabang dan Malahayati — sebagai simpul perdagangan internasional. Sebaliknya, komoditas dari Andaman & Nicobar juga berpeluang masuk ke Aceh. Arus barang dua arah ini bisa menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di sektor pelabuhan, logistik, dan perdagangan. Agar jalur ini benar-benar aman dan legal, ada tiga pekerjaan rumah yang tengah dimatangkan. Pertama, kapalnya harus siap dan aman — armada yang digunakan wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran internasional. Kedua, barang yang dikirim harus sesuai aturan, sehingga produk dari kedua wilayah perlu lolos ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS). Ketiga, kesiapan pelabuhan Aceh — termasuk Sabang dan Malahayati — untuk melayani lalu lintas kargo laut, sekaligus dimatangkannya persiapan pertemuan lanjutan tim gabungan (Joint Task Force) Aceh–Andaman. Salah satu jalan yang tengah diupayakan Dishub Aceh adalah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar menerbitkan aturan khusus perdagangan lintas negara (barter trade) antara Indonesia dan India — mirip aturan yang dulu pernah diterbitkan untuk pelayaran Indonesia–Malaysia. “Kita akan coba usulkan ke Kemenhub RI agar kegiatan pelayaran Aceh–Andaman & Nicobar bisa terealisasi,” kata Teuku Faisal. Ia menegaskan, keselamatan tetap menjadi syarat utama dalam setiap pelayaran antarnegara. Rapat ini melibatkan banyak pihak — mulai dari otoritas pelabuhan, bea cukai, imigrasi, hingga karantina — untuk memastikan semua aspek siap sebelum kapal pertama benar-benar berlayar.

BANDA ACEH – Memasuki hari terakhir masa libur sekolah, aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Minggu (12/07) terpantau masih sangat padat. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi yang memadati area parkir pelabuhan menjelang keberangkatan kapal terakhir menuju Sabang. Berdasarkan pantauan di lapangan, arus penyeberangan hari ini didominasi oleh warga Kota Sabang yang kembali ke daerah asal setelah menghabiskan masa liburan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Menanggapi lonjakan penumpang tersebut, pihak pengelola pelabuhan memastikan bahwa operasional penyeberangan tetap berjalan lancar dan terkendali. Seluruh jadwal pelayaran tetap dipatuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh operator kapal. Guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di area pelabuhan, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama unsur terkait lainnya terus bersiaga. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan serta memandu alur penumpang, baik di area terminal maupun di dermaga, untuk memastikan proses embarkasi berlangsung dengan aman dan nyaman hingga keberangkatan kapal terakhir. Pihak pelabuhan kembali mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar senantiasa memperhatikan jadwal keberangkatan kapal masing-masing. Masyarakat diharapkan untuk tiba di pelabuhan lebih awal guna menghindari antrean panjang serta mematuhi segala arahan petugas di lapangan. Kepatuhan terhadap prosedur dan arahan petugas sangat penting demi mewujudkan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.

Banda Aceh – Adif Fata Amrullah, siswa SMA Negeri 1 Kota Sabang, berhasil meraih Juara pertama Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2026. Atas prestasi tersebut, Adif bersama pemenang kedua dari kegiatan tersebut akan mewakili Aceh pada ajang serupa tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Pemenang diumumkan dalam acara penutupan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Aceh yang digelar Dinas Perhubungan Aceh di Banda Aceh, Kamis (9/7), setelah para peserta mengikuti rangkaian seleksi dan pembekalan selama empat hari. Kegiatan yang mengusung tema “Inovasi, Teknologi, dan Etika Transportasi sebagai Manifestasi Keselamatan Jalan di Era Digital” tersebut menjadi wadah untuk melahirkan generasi muda yang peduli, inovatif, dan berkomitmen membangun budaya keselamatan berlalu lintas di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, ST., MT., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik melalui berbagai inovasi dan gagasan di bidang keselamatan transportasi. “Adik-adik kita membuktikan bahwa di era digital, generasi muda bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan menghadirkan solusi bagi keselamatan di jalan raya. Inovasi, teknologi, dan komitmen yang mereka miliki akan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Teuku Faisal. Teuku Faisal juga mengapresiasi dukungan Dinas Perhubungan kabupaten/kota yang telah mengirimkan delegasi terbaiknya pada kompetisi tersebut. Tahun ini, sebanyak 21 pelajar dari 17 kabupaten/kota mengikuti seleksi tingkat provinsi. Ia berharap pada tahun mendatang seluruh kabupaten/kota di Aceh dapat mengirimkan duta terbaiknya sehingga semakin banyak generasi muda yang memperoleh manfaat dari kegiatan itu. Menurut Teuku Faisal, pemilihan pelajar pelopor bukan sekadar kompetisi untuk menentukan juara, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi bagi putra-putri terbaik Aceh yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas. “Mulai hari ini kalian bukan hanya peserta, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga besar Dinas Perhubungan Aceh. Banyak alumni Pelajar Pelopor yang terus berkontribusi di tengah masyarakat. Karena itu, tularkan ilmu, pengalaman, dan semangat keselamatan kepada teman-teman di sekolah maupun lingkungan sekitar,” ujar Faisal. Faisal berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang terus mengampanyekan budaya keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan sekolah maupun melalui media sosial, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zero Accident di Aceh. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Diana Devi, mengatakan proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh dewan juri terhadap seluruh peserta, meliputi karya tulis ilmiah, kemampuan presentasi, kepemimpinan, serta inovasi di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Selama empat hari di Banda Aceh, para peserta memperoleh pembekalan dari berbagai narasumber, meliputi materi psikologi, kepemimpinan, keselamatan berlalu lintas, etika transportasi, kunjungan lapangan, pengalaman menggunakan layanan transportasi publik Trans Koetaradja, serta penguatan kemampuan komunikasi dan presentasi. “Mereka merupakan pelajar terbaik dari daerah masing-masing. Seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan yang sangat baik. Juara I akan mewakili Aceh pada Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang,” ujar Devi. Dewan juri yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, dan PT Jasa Raharja melakukan penilaian berdasarkan karya tulis ilmiah yang diajukan peserta, kemampuan presentasi, serta inovasi teknologi yang ditawarkan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, ditetapkan tiga pemenang utama, yakni Adif Fata Amrullah dari SMA Negeri 1 Kota Sabang sebagai Juara I, Izzaty Hilma dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh sebagai Juara II, serta M. Farras Hilmi dari SMA Negeri 1 Kabupaten Bireuen sebagai Juara III. Selain kategori utama, panitia juga menetapkan sejumlah penghargaan khusus, yaitu: – Pembina Terbaik: Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil. – Best Content Video: Cut Alisa Zahara, SMA Negeri 1 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. – Kategori Sosial Budaya Terbaik: Syifaa Althafunnisa, MAN Insan Cendekia Kabupaten Aceh Timur. – Kategori Teknologi Terbaik: Muhammad Fadhlan, SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Seluruh pemenang menerima sertifikat penghargaan dan beasiswa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Acara penutupan turut dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Kepala PT Jasa Raharja Wilayah Aceh, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh, para Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota, mitra kerja Dinas Perhubungan Aceh, serta pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari PT Jasa Raharja, PT Capella Dinamik Nusantara, PT Aceh Global Transport, dan PT Pembangunan Aceh (PEMA)

Banda Aceh, 5 Juli 2026 – Setiap perjalanan memiliki cerita. Bagi KMP Aceh Hebat 2, perjalanan itu kini memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh pascainsiden di ruang mesin yang terjadi beberapa waktu lalu, kapal tersebut resmi dinyatakan laik laut dan siap kembali menghubungkan Banda Aceh dan Sabang. Pada Sabtu (4/7), KMP Aceh Hebat 2 menjalani pemeriksaan kelaiklautan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Marine Inspector KSOP Malahayati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran dan siap kembali beroperasi mulai Minggu (5/7). General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan pengoperasian kembali kapal merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. “Kembalinya KMP Aceh Hebat 2 merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Bagi kami, keselamatan tidak bisa ditawar. Kapal baru kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan laik laut, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan penyeberangan dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Andri. Sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, pada Sabtu (4/7) ASDP bersama seluruh unsur yang terlibat juga menggelar doa bersama untuk keselamatan penumpang, awak kapal, serta kelancaran operasional KMP Aceh Hebat 2. Tentunya, momentum tersebut menjadi simbol harapan agar kapal dapat kembali menjalankan perannya sebagai penghubung utama Banda Aceh–Sabang dengan pelayanan yang selamat, nyaman, dan andal. Sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat, KMP Aceh Hebat 2 akan kembali beroperasi mulai Minggu, 5 Juli 2026, dengan keberangkatan perdana pukul 08.00 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Balohan, Sabang. Sebelumnya, insiden di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 menjadi perhatian publik. Sejak awal kejadian, ASDP bergerak cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menangani para korban, memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan melalui penyesuaian operasional armada, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengesampingkan standar keselamatan. Kepercayaan Publik Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan bahwa pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. “Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan ASDP. KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan kelaiklautan dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan oleh otoritas yang berwenang. Kami berharap kehadiran kembali kapal ini semakin memperkuat konektivitas Banda Aceh–Sabang, mendukung mobilitas masyarakat, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Windy. ASDP berharap beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 dapat semakin memperlancar konektivitas antara Banda Aceh dan Sabang yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap layanan publik harus selalu dibangun di atas fondasi keselamatan, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yakni Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS) sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan sinergi lintas kementerian serta dukungan skema pembiayaan kreatif. “Baru saja kami menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Ini merupakan salah satu program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujar Menko AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026). Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi salah satu fokus utama yang saat ini sedang dirumuskan secara komprehensif lintas kementerian dan lembaga. “Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, melainkan juga untuk angkutan barang. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan dan produktivitas daerah meningkat,” jelasnya. Menko AHY juga menekankan pengembangan kereta api memiliki dampak positif terhadap lingkungan. “Kontribusi emisi dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen, dibandingkan transportasi darat berbasis jalan yang mencapai sekitar 89 persen. Artinya, pengembangan kereta juga sejalan dengan upaya kita mengurangi emisi karbon,” ungkapnya. Namun demikian, ia mengakui selama ini pengembangan perkeretaapian masih menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan investasi. “Terjadi underinvestment jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Ini bukan berarti jalan tidak penting, tetapi kita perlu menyeimbangkan kembali agar pengembangan kereta juga bisa lebih optimal,” katanya. Saat ini, lanjut Menko AHY, jaringan rel kereta api masih didominasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih memerlukan pengembangan signifikan. “Sumatra sudah memiliki jaringan, tetapi belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta. Ini menjadi perhatian utama kita ke depan,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah tengah menghitung kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta api secara bertahap dalam jangka menengah hingga panjang. “Kita perkirakan kebutuhan pengembangan mencapai sekitar 14.000 kilometer. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Perlu tahapan yang jelas, termasuk menentukan prioritas atau quick wins,” jelasnya. Menko AHY menambahkan, skema pembiayaan juga menjadi aspek penting yang sedang dibahas secara serius. “Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” katanya. Salah satu proyek yang tengah dikaji sebagai langkah awal adalah pengembangan jalur di Sumatra bagian utara. “Kita melihat ada potensi untuk ruas Banda Aceh hingga Besitang sebagai salah satu prioritas awal, tentu masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah kelembagaan untuk memperkuat perencanaan dan implementasi. “Kita berencana membentuk semacam komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, agar pengembangannya lebih terarah dan terintegrasi,” pungkas Menko AHY. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Menko AHY didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan. Berita ini telah diterbitkan sebelumnya di kemenkoinfra.go.id dengan judul “Percepat Pengembangan Kereta Trans Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Menko AHY Tekankan Sinergi dan Pembiayaan Kreatif” Anda dapat membaca artikel asli melalui tautan ini.

Dorong E-Ticketing dan Benahi Layanan Penyeberangan di Lintas Barat Selatan Jakarta – Pemerintah Aceh menandatangani keberlanjutan kerja sama pengelolaan kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse di Jakarta, Selasa (7/04). Kerja sama ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk mendorong peningkatan kualitas layanan penyeberangan, termasuk penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) secara menyeluruh, khususnya pada lintas barat selatan Aceh. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan pelayanan yang lebih modern, tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjawab berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu. “Kami mendorong penerapan e-ticketing secara menyeluruh, terutama di lintas barat selatan. Ini penting agar pelayanan lebih tertib, transparan, dan mampu mengurangi antrean penumpang di pelabuhan,” ujar Asisten II Sekda Aceh, T. Robby Irza. Ia menjelaskan, dorongan tersebut juga menjadi respons atas berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu, di mana terjadi antrean panjang dan penumpukan penumpang akibat sistem penjualan tiket yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada lintasan menuju Simeulue yang mengalami lonjakan penumpang cukup signifikan. Dengan penerapan e-ticketing, diharapkan proses pelayanan penumpang menjadi lebih efisien, mengurangi antrean di pelabuhan, serta memberikan kepastian jadwal keberangkatan bagi masyarakat. Gubernur Aceh yang diwakili Robby Irza menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar kontrak administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, khususnya bagi daerah kepulauan dan kawasan terluar yang menjadi prioritas pembangunan Aceh. Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, konektivitas menjadi salah satu fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Konektivitas bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut akses ekonomi, pelayanan publik, dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Robby. Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Aceh telah memiliki sejumlah armada penyeberangan yang dioperasikan untuk mendukung mobilitas masyarakat, di antaranya KMP Aceh Hebat 1 pada lintasan Calang-Sinabang serta KMP Aceh Hebat 2 pada lintasan Ulee Lheue-Balohan Sabang dan KMP Aceh Hebat 3 yang melayani rute Singkil-Pulau Banyak. Lebih lanjut, Robby menekankan bahwa pengelolaan aset daerah, termasuk kapal penyeberangan, harus dilakukan secara profesional dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan publik yang optimal, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami ingin agar aset yang dimiliki Pemerintah Aceh dapat dikelola secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Robby. Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal, baik di sektor darat maupun di atas kapal. “Kerja sama ini harus memberi dampak luas, tidak hanya pada layanan transportasi, tetapi juga pada pembukaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran KMP Aceh Hebat 1 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di wilayah kepulauan. “Transportasi penyeberangan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat kepulauan. Dengan layanan yang baik dan terjadwal, aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan sektor pariwisata bisa tumbuh,” kata Kadishub. Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian pola operasional kapal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada periode lonjakan penumpang seperti akhir pekan dan musim libur. “Simeulue ini salah satu destinasi wisata unggulan. Saat akhir pekan biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang. Kami minta pola operasi kapal bisa menyesuaikan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujar Faisal. Faisal berharap operasional KMP Aceh Hebat 1 ke depan semakin optimal dalam melayani mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat selatan Aceh, khususnya Simeulue dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Theodore Natalianto Lasse, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi laut bagi masyarakat. “Pelayanan transportasi merupakan kebutuhan masyarakat dalam menghubungkan berbagai wilayah. ASDP hadir dan akan terus berupaya meningkatkan layanan yang ada,” ujar Rio. Rio menegaskan, pihaknya akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami akan terus menjaga kepercayaan ini, memberikan layanan terbaik, serta merawat kapal dengan baik. Dalam kurun waktu perjanjian ini, kami berharap dapat memenuhi bahkan melebihi ekspektasi dari Pemerintah Aceh dan masyarakat,” katanya. Rio juga mengharapkan dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan agar layanan penyeberangan ke depan dapat terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Aceh. Ia turut berpesan kepada seluruh kru kapal agar menjaga aset milik Pemerintah Aceh tersebut dengan baik serta menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. “Kami minta seluruh kru kapal menjaga dengan baik aset Pemerintah Aceh ini agar selalu dalam kondisi prima, serta memberikan pelayanan yang baik dan memastikan perawatan kapal sesuai standar,” ujar Rio. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano; Direktur SDM & Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ardhie Ekapaty; Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Nana Sutisna; General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil, Rachmadian Adha; Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, M. Hidayatullah; Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh T. Rizki Fadhil; serta Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh Muhammad Alqadri. []