Category: General

Terminal Tipe B Aceh Tamiang yang rusak akibat banjir bandang akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Yang terpenting, selama pembangunan berlangsung, seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sekadar mengingatkan, banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025 lalu sempat melumpuhkan terminal secara total. Derasnya arus air menjebol tembok keliling terminal sehingga air bercampur lumpur masuk tak terkendali dan merendam seluruh area, dengan ketinggian air hampir mencapai plafon bangunan. Setelah air surut, endapan lumpur tebal menutupi kantor, loket, dan fasilitas pendukung lainnya, sementara aliran listrik dan air bersih terputus selama berhari-hari. Kini, pemulihan terminal memasuki babak baru. Pembangunan kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, Satgas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan kerja ke lokasi terminal bersama Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka monitoring, sekaligus meninjau langsung kondisi terminal dan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan. Ketua Satgas DPRA, Muhammad Rizky, SE, hadir bersama para anggota Satgas, yakni Nora Idah Nita, Muhammad Yusuf Pang Ucok, dan Muhammad Zakiruddin. Ia menegaskan pihaknya akan mengawal proyek ini hingga tuntas. “Kami akan terus berkoordinasi dan mengawasi secara intensif bersama Dinas Perhubungan Aceh agar pembangunan Terminal Aceh Tamiang selesai sesuai target. Harapannya, masyarakat segera menikmati terminal yang lebih representatif dan nyaman,” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa Terminal Aceh Tamiang termasuk terminal dengan aktivitas tertinggi di Aceh. Perannya bukan hanya melayani perjalanan warga sehari-hari, tetapi juga menjadi tumpuan saat keadaan darurat. “Saat bencana hidrometeorologi yang lalu, terminal ini menjadi posko terpadu sekaligus titik kumpul masyarakat. Karena itu, pembangunan kembali terminal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapsiagaan ke depan,” kata Teuku Faisal. Ia menegaskan, Dishub Aceh akan melakukan percepatan pembangunan yang ditargetkan rampung pada Desember 2026, agar terminal segera dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Teuku Faisal juga mengajak masyarakat untuk turut serta memantau dan mengawal jalannya pembangunan, sebagai wujud kebersamaan dalam menghadirkan terminal yang lebih baik bagi semua. Selama pembangunan berlangsung, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tidak akan terhenti. Seluruh loket akan direlokasi sementara ke bagian depan terminal agar operasional tetap lancar. “Loket-loket pelayanan kami pindahkan sementara ke bagian depan terminal. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu,” tutupnya. Setelah rampung, terminal baru diharapkan hadir lebih modern, aman, dan nyaman, sehingga semakin meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat Aceh Tamiang dan sekitarnya.

Banda Aceh – Akses transportasi vital yang menghubungkan kawasan tengah Aceh kini mulai kembali normal. Jembatan Enang-Enang yang berlokasi di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, resmi difungsikan kembali dengan menerapkan sistem buka-tutup per Minggu (18/7/2026). Jembatan ini sempat lumpuh total selama hampir tujuh bulan setelah rusak parah akibat diterjang banjir pada akhir Desember 2025 lalu. Demi menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas, untuk sementara waktu jembatan ini hanya diizinkan untuk dilintasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan umum. Sementara itu, kendaraan angkutan barang masih dilarang keras untuk melintas demi mengantisipasi beban berlebih. Sejumlah alat berat juga disiagakan secara penuh di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi cepat jika terjadi kendala teknis atau gangguan cuaca. Kembalinya operasional jembatan ini tidak lepas dari aksi nyata dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Warga saling bergandengan tangan memperbaiki jembatan secara swadaya agar konektivitas antarwilayah dapat segera pulih. Kehadiran kembali jembatan ini berhasil memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat secara signifikan, setelah selama beberapa bulan terakhir terpaksa harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh. Kabar baiknya, pemerintah dipastikan akan segera membangun kembali Jembatan Enang-Enang secara permanen. Kepastian tersebut mengemuka setelah Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau langsung kondisi jembatan di lapangan beberapa waktu lalu. Ke depan, jembatan ini diproyeksikan tidak hanya sekadar menjadi infrastruktur penghubung antardaerah, melainkan juga akan dikembangkan menjadi salah satu ikon wisata baru yang ikonik di kawasan tengah Aceh. Dinas Perhubungan Aceh mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melintas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, berhati-hati, serta wajib mematuhi sistem buka-tutup dan arahan dari para petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Masyarakat juga dapat terus memantau perkembangan informasi publik dan layanan transportasi resmi melalui laman Informasi Publik – Dishub – Dinas Perhubungan Aceh.

Bagi banyak orang, India terasa jauh. Tapi tidak bagi Aceh. Kepulauan Andaman & Nicobar — wilayah India di tengah Samudra Hindia — justru berada lebih dekat ke Sabang dibanding ke daratan India sendiri. Titik paling selatan Nicobar bahkan hanya berjarak sekitar 150 kilometer dari ujung Aceh. Langkah ini bukan sekadar gagasan daerah, dan bukan pula wacana baru. Rintisannya telah berjalan hampir satu dekade. Pada 2018, Presiden Joko Widodo dan PM Modi menandatangani Visi Bersama Kerja Sama Maritim di Indo-Pasifik yang mengamanatkan penguatan konektivitas antara Kepulauan Andaman & Nicobar dengan provinsi-provinsi di Sumatra, termasuk Aceh. Dari kesepakatan itu lahir Joint Task Force konektivitas Aceh–Andaman, yang pertemuan pertamanya digelar di Banda Aceh pada 2019 dan pertemuan keduanya di Port Blair, India, pada 2022. Pertemuan terbaru antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi menjadi kelanjutan dari proses panjang tersebut. Dalam kunjungan kenegaraan Modi ke Jakarta pada 7 Juli 2026, keduanya menegaskan kembali komitmen mengembangkan Pelabuhan Sabang sebagai penghubung strategis Indonesia–India, sekaligus mendorong konektivitas antara Aceh dan Kepulauan Andaman & Nicobar. Di hadapan DPR RI, Modi menggambarkan hamparan kerja sama itu membentang “Dari Sabang sampai Nicobar”, dan mengingatkan bahwa pantai kedua negara hanya terpisah sekitar 150 kilometer. Komitmen yang telah menguat inilah yang kini digarap di tingkat teknis oleh Pemerintah Aceh. Melalui Dinas Perhubungan Aceh, digelar rapat koordinasi lintas sektor pada Selasa (21/7/2026) untuk mempercepat pembukaan jalur pelayaran langsung Aceh–Andaman & Nicobar. Salah satu agenda rakor adalah menyiapkan pertemuan ketiga Joint Task Force — kelanjutan langsung dari dua pertemuan sebelumnya. Jika terwujud, Aceh berpotensi menjadi pintu gerbang perdagangan Indonesia menuju India melalui laut, menerjemahkan kesepakatan yang telah dirintis sejak 2018 menjadi pelayaran yang nyata. “Kita berharap pelayaran ini bisa terlaksana dalam waktu yang tidak lama,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, yang memimpin langsung rapat tersebut. Jalur ini membuka peluang produk unggulan Aceh menyeberang langsung ke pasar baru, sekaligus menghidupkan peran pelabuhan-pelabuhan Aceh — seperti Sabang dan Malahayati — sebagai simpul perdagangan internasional. Sebaliknya, komoditas dari Andaman & Nicobar juga berpeluang masuk ke Aceh. Arus barang dua arah ini bisa menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di sektor pelabuhan, logistik, dan perdagangan. Agar jalur ini benar-benar aman dan legal, ada tiga pekerjaan rumah yang tengah dimatangkan. Pertama, kapalnya harus siap dan aman — armada yang digunakan wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran internasional. Kedua, barang yang dikirim harus sesuai aturan, sehingga produk dari kedua wilayah perlu lolos ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS). Ketiga, kesiapan pelabuhan Aceh — termasuk Sabang dan Malahayati — untuk melayani lalu lintas kargo laut, sekaligus dimatangkannya persiapan pertemuan lanjutan tim gabungan (Joint Task Force) Aceh–Andaman. Salah satu jalan yang tengah diupayakan Dishub Aceh adalah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar menerbitkan aturan khusus perdagangan lintas negara (barter trade) antara Indonesia dan India — mirip aturan yang dulu pernah diterbitkan untuk pelayaran Indonesia–Malaysia. “Kita akan coba usulkan ke Kemenhub RI agar kegiatan pelayaran Aceh–Andaman & Nicobar bisa terealisasi,” kata Teuku Faisal. Ia menegaskan, keselamatan tetap menjadi syarat utama dalam setiap pelayaran antarnegara. Rapat ini melibatkan banyak pihak — mulai dari otoritas pelabuhan, bea cukai, imigrasi, hingga karantina — untuk memastikan semua aspek siap sebelum kapal pertama benar-benar berlayar.

BANDA ACEH – Suasana pagi di Kota Banda Aceh pada Senin (13/7) terasa lebih hidup dan sibuk dari hari biasanya. Ruas-ruas jalan utama dipadati oleh arus kendaraan, menandai antusiasme para orang tua yang mengantar buah hati mereka menuju sekolah untuk memulai tahun ajaran baru. Di tengah peningkatan kepadatan lalu lintas tersebut, moda transportasi massal Bus Trans Koetaradja tetap setia melayani mobilitas masyarakat. Layanan ini menjadi pilihan utama bagi warga yang ingin menempuh perjalanan dengan nyaman di tengah dinamika lalu lintas pagi hari. Momen hari pertama sekolah ini menciptakan pemandangan yang hangat di sepanjang jalan-jalan kota: orang tua dan anak yang berbagi waktu dalam perjalanan menuju sekolah, berpadu dengan denyut aktivitas warga yang tetap berjalan seperti biasa. Momen ini sekaligus menjadi cerminan bagaimana aspek keluarga dan mobilitas kota dapat berjalan beriringan dengan tertib. Dukungan Fleksibilitas bagi ASN Pemerintah Aceh, melalui arahan Gubernur Aceh yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Aceh, sebelumnya telah menetapkan kebijakan mengenai fleksibilitas waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki anak di jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan ketahanan keluarga. Dengan adanya kelonggaran waktu kerja, para orang tua diharapkan dapat mendampingi putra-putrinya di hari-hari penting pendidikan mereka tanpa harus mengesampingkan produktivitas kerja. Dinas Perhubungan bersama unsur terkait terus berkomitmen untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan sekolah maupun pusat keramaian tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan rutinitas hari pertama sekolah dengan aman, nyaman, dan penuh kesan.

BANDA ACEH – Memasuki hari terakhir masa libur sekolah, aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Minggu (12/07) terpantau masih sangat padat. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi yang memadati area parkir pelabuhan menjelang keberangkatan kapal terakhir menuju Sabang. Berdasarkan pantauan di lapangan, arus penyeberangan hari ini didominasi oleh warga Kota Sabang yang kembali ke daerah asal setelah menghabiskan masa liburan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Menanggapi lonjakan penumpang tersebut, pihak pengelola pelabuhan memastikan bahwa operasional penyeberangan tetap berjalan lancar dan terkendali. Seluruh jadwal pelayaran tetap dipatuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh operator kapal. Guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di area pelabuhan, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama unsur terkait lainnya terus bersiaga. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan serta memandu alur penumpang, baik di area terminal maupun di dermaga, untuk memastikan proses embarkasi berlangsung dengan aman dan nyaman hingga keberangkatan kapal terakhir. Pihak pelabuhan kembali mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar senantiasa memperhatikan jadwal keberangkatan kapal masing-masing. Masyarakat diharapkan untuk tiba di pelabuhan lebih awal guna menghindari antrean panjang serta mematuhi segala arahan petugas di lapangan. Kepatuhan terhadap prosedur dan arahan petugas sangat penting demi mewujudkan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.

Banda Aceh – Di balik penghargaan bergengsi yang diraih di atas panggung, sering kali tersimpan kisah perjuangan yang tak banyak diketahui orang. Predikat sebagai Pelajar Pelopor tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari proses panjang yang penuh pengorbanan—termasuk waktu istirahat, tenaga, bahkan air mata yang jarang terlihat oleh siapa pun. Adif Fata Amrullah adalah satu dari sekian pelajar yang membuktikan hal itu. Di balik inovasinya yang kini diakui sebagai karya unggulan dalam ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tersimpan cerita tentang perjuangan panjang yang dihabiskan sendirian, jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan. Waktu persiapan yang dimilikinya sangat terbatas. Ia harus membagi fokus antara menyelesaikan ujian sekolah dan merampungkan proyek inovasi yang akan dilombakan. Tidak jarang ia baru pulang larut malam, sebab jam pulang sekolah yang biasa tidak cukup untuk menuntaskan setiap tahap pengerjaan alatnya. Bahkan, sebagian besar proses perakitan justru baru benar-benar ia kebut setelah pelaksanaan ujian sekolah selesai. Waktu yang tersisa kian sempit, belum lagi program yang sering mengalami gangguan (error). Namun, ia memilih terus melanjutkan perjuangan meski rasa lelah kerap membuatnya nyaris menyerah. “Waktu itu jujur berat kali, soalnya ada ujian sekolah dan harus persiapan lomba. Pulangnya sering malam karena harus lanjut ngerjain alat. Tapi saya pikir, kalau bukan sekarang, kapan lagi,” ujar Adif Fata Amrullah saat ditemui setelah terpilih menjadi juara satu dalam Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2026. Semangat itu tidak muncul begitu saja. Titik balik datang ketika ia melihat tayangan FYP TikTok tentang dosen FMIPA UI yang menjelaskan bahayanya gas karbon monoksida di dalam kendaraan roda empat, yang dapat terhirup melalui sistem pendingin udara (AC) mobil. Penjelasan tersebut membuka matanya bahwa ancaman di balik hal yang tampak sepele itu nyata dan bisa berakibat fatal. Motivasinya semakin kuat setelah mengetahui adanya kasus nyata seseorang yang meninggal dunia akibat keracunan gas dari AC mobil. Fakta itu menjadi dorongan besar baginya untuk menciptakan sebuah inovasi yang mampu mendeteksi potensi bahaya tersebut lebih awal, demi mencegah kejadian serupa terulang. Dari sanalah lahir inovasi “kabin buat”, hasil dari malam-malam panjang tanpa kenal lelah. Proyek ini bukan sekadar untuk mengejar nilai atau penghargaan, melainkan wujud kepedulian nyata terhadap keselamatan orang lain. Perjuangan Adif Fata Amrullah tidak berdiri sendiri. Di ajang yang sama, ada Izzaty Hilma, Muhammad Farras Hilmi, Syifa Althafunnisa, Muhammad Fadhlan, dan Cut Alisa Zahira. Mereka adalah pelajar-pelajar lain yang turut berjuang menghadirkan inovasi demi menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib. Mereka sama-sama menempuh proses panjang, dengan tantangan dan pengorbanannya masing-masing, sebelum akhirnya diakui sebagai bagian dari generasi pelopor keselamatan berkendara. Gelar pelopor pada akhirnya bukan hanya soal seberapa canggih alat yang diciptakan, melainkan tentang keteguhan hati untuk terus melangkah meski waktu sempit dan tenaga menipis. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan—dan di dalam kendaraan sekalipun—adalah tanggung jawab bersama yang layak terus diperjuangkan.

Banda Aceh, 5 Juli 2026 – Setiap perjalanan memiliki cerita. Bagi KMP Aceh Hebat 2, perjalanan itu kini memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh pascainsiden di ruang mesin yang terjadi beberapa waktu lalu, kapal tersebut resmi dinyatakan laik laut dan siap kembali menghubungkan Banda Aceh dan Sabang. Pada Sabtu (4/7), KMP Aceh Hebat 2 menjalani pemeriksaan kelaiklautan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Marine Inspector KSOP Malahayati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran dan siap kembali beroperasi mulai Minggu (5/7). General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan pengoperasian kembali kapal merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. “Kembalinya KMP Aceh Hebat 2 merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Bagi kami, keselamatan tidak bisa ditawar. Kapal baru kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan laik laut, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan penyeberangan dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Andri. Sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, pada Sabtu (4/7) ASDP bersama seluruh unsur yang terlibat juga menggelar doa bersama untuk keselamatan penumpang, awak kapal, serta kelancaran operasional KMP Aceh Hebat 2. Tentunya, momentum tersebut menjadi simbol harapan agar kapal dapat kembali menjalankan perannya sebagai penghubung utama Banda Aceh–Sabang dengan pelayanan yang selamat, nyaman, dan andal. Sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat, KMP Aceh Hebat 2 akan kembali beroperasi mulai Minggu, 5 Juli 2026, dengan keberangkatan perdana pukul 08.00 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Balohan, Sabang. Sebelumnya, insiden di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 menjadi perhatian publik. Sejak awal kejadian, ASDP bergerak cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menangani para korban, memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan melalui penyesuaian operasional armada, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengesampingkan standar keselamatan. Kepercayaan Publik Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan bahwa pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. “Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan ASDP. KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan kelaiklautan dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan oleh otoritas yang berwenang. Kami berharap kehadiran kembali kapal ini semakin memperkuat konektivitas Banda Aceh–Sabang, mendukung mobilitas masyarakat, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Windy. ASDP berharap beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 dapat semakin memperlancar konektivitas antara Banda Aceh dan Sabang yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap layanan publik harus selalu dibangun di atas fondasi keselamatan, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar kembali melayani penerbangan umrah yang terbang langsung (direct flight) menuju Arab Saudi. Langkah ini menjadi angin segar sekaligus kemudahan luar biasa bagi masyarakat Aceh yang ingin menunaikan ibadah umrah tanpa harus melakukan transit di kota lain. “Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh selalu ada sehingga memudahkan masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menghadiri pelepasan penerbangan umrah perdana di Bandara SIM, Senin, 29 Juni 2026. Teuku Faisal menambahkan, atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terkait penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh cukup tinggi sehingga dirinya mewakili Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya maskapai Garuda Indonesia dan travel umrah, yang telah merealisasikan penerbangan langsung ini. “Kita berharap penerbangan ini terus berlanjut ke depannya sehingga menjadi kelanjutan dari program Center of Umroh yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh, dimana nantinya Bandara SIM ditargetkan sebagai pusat penerbangan umrah maupun haji dari Indonesia,” ungkap Kadishub Aceh. Penerbangan umrah perdana hari ini dilepas langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Syariat Aceh, Marzuki di ruang tunggu internasional Bandara SIM. Turut dihadiri pula oleh seluruh stakeholder yang berada di Bandara SIM. Penerbangan ini mengangkut sebanyak 395 jemaah menggunakan pesawat jenis Boeing 777-330ER milik Garuda Indonesia. Ke depan, maskapai pelat merah tersebut akan melayani penerbangan umrah dari Bandara SIM seminggu sekali.  

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Aceh Besar – Forum Lalu Lintas Aceh menggelar operasi gabungan penertiban angkutan penumpang ilegal di kawasan Leupung, Aceh Besar, Jumat (22/5/2026) malam. Operasi tersebut juga menyasar angkutan penumpang umum berpelat hitam yang marak beroperasi di jalur Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan (Barsela). Kegiatan penertiban itu melibatkan unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Pomdam Iskandar Muda, Jasa Raharja, dan Organda Aceh. Hadir langsung dalam kegiatan itu Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan puluhan kendaraan di jalan. Mobil pribadi yang dicurigai membawa penumpang secara illegal diarahkan masuk ke area masjid Leupung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain penindakan kepada angkutan, petugas juga memberikan edukasi kepada penumpang terkait risiko menggunakan angkutan ilegal, terutama apabila terjadi kecelakaan di jalan karena kendaraan tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai angkutan umum. Kabid Angkutan Jalan Dishub Aceh, Amarullah, mengatakan operasi gabungan tersebut difokuskan pada penertiban angkutan penumpang berpelat hitam, seperti mobil Innova dan kendaraan pribadi lain yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. “Target kita angkutan umum plat hitam dan angkutan illegal. Saat ini sangat banyak bergerak di Kota Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan Aceh. Penindakan dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” kata Amarullah di sela kegiatan. Menurut dia, operasi tersebut bertujuan memberi peringatan kepada pelaku usaha transportasi agar mematuhi aturan demi keselamatan penumpang dan terciptanya ketertiban usaha angkutan umum. Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen penertiban angkutan ilegal dalam rapat Forum Lalu Lintas yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh pada 4 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyebut langkah tersebut diambil sebagai respon atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. “Banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin, bahkan menggunakan pelat hitam. Mereka tidak memiliki asuransi dan tidak memenuhi standar keselamatan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran pemerintah di jalan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan akibat penggunaan angkutan ilegal yang kini beroperasi secara terbuka. “Kita ingin memastikan negara hadir untuk melindungi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, pelanggaran seperti ini harus diminimalkan,” kata Faisal.