Category: perhubungan laut

Kementerian Perhubungan terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia dengan memanfaatkan pembiayaan kreatif non APBN. Penggunaan skema ini akan mengurangi ketergantungan terhadap APBN, yang menjadi tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur transportasi di Indonesia. ntuk menggenjot porsi pembiayaan kreatif non APBN yang lebih besar, Kemenhub membentuk unit kerja baru yaitu Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). PPIT akan menjadi simpul pembiayaan infrastruktur transportasi, dengan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti misalnya: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), pinjam pakai, sewa, ketupi, Badan Layanan Umum (BLU), dan lain sebagainya. “Sebelumnya, proses penentuan skema pembiayaan proyek infrastruktur ada di masing-masing Direktorat Jenderal baik di Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sehingga prosesnya kurang cepat. Kehadiran unit kerja PPIT akan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan skema pembiayaan proyek-proyek tersebut, sehingga diharapkan akan mempercepat realisasi pembangunannya,” ujar Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kemenhub Siti Maimunah, di Jakarta, Jumat (11/8). Tidak hanya itu, kehadiran PPIT diharapkan dapat mengintegrasikan pembangunan infrastruktur transportasi. Misalnya, ketika membangun bandara, tidak hanya memikirkan membangun bandara tetapi juga memikirkan akses dan integrasi antarmodanya seperti akses jalan, jalur kereta api dan penyediaan moda transportasi lainnya. Ia menjelaskan, tugas PPIT diantaranya yaitu mulai dari menentukan skema pembiayaan yang pas untuk suatu proyek infrastruktur, sampai kepada memasarkannya kepada calon investor swasta nasional maupun asing, dan BUMN/BUMD. “Kami akan melakukan penjajakan atau market sounding untuk meyakinkan para calon investor mau berinvestasi dengan skema pembiayaan yang ditentukan. Setelah investor tertarik mau berinvestasi dan melalui sejumlah tahapan kesepakatan. Selanjutnya, untuk tahap konstruksinya akan dikembalikan ke masing-masing Direktorat Jenderal terkait,” ujarnya. Ia mengungkapkan, sejumlah penjajakan telah dilakukan, salah satunya yaitu untuk proyek pengembangan Bandara Singkawang. “Bandara ini awal dibangunnya menggunakan APBN. Selanjutnya untuk pengembangan bandaranya akan kami tawarkan ke swasta. Kami sedang melakukan penjajakan dan meyakinkan para investor untuk mau berinvestasi. Kami jelaskan detail bagaimana return ratenya, dan lain sebagainya hingga mereka yakin,” tuturnya. Lebih lanjut, Siti menegaskan, skema pembiayaan kreatif ini bukan berarti menjual aset negara kepada pihak asing. Tetapi memberikan kesempatan kepada pihak swasta yang lebih memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan suatu aset, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. “Istilahnya disewakan dengan jangka waktu tertentu. Lahannya dipakai oleh pihak swasta untuk membangun infrastruktur transportasi yang dapat dinikmati layanannya oleh masyarakat banyak. Setelah uang swasta kembali, maka asetnya akan kembali ke negara,” tuturnya. Dengan ikut berpartisipasinya pihak non pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi, diharapkan akan meningkatkan produktivitas/pengelolaan aset negara di sektor transportasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan infrastruktur transportasi, yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Ia menambahkan, untuk melaksanakan skema pembiayaan kreatif memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon investor. Salah satunya yaitu, perusahaan asing yang berminat berinvestasi harus memiliki kantor cabang di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia. PPIT dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Unit Kerja PPIT yang mulai didirikan pada September 2022 ini dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II.a dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenhub melalui PPIT terus berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah Kementerian Lembaga seperti: Kemenkeu, Bappenas, kemenko perekonomian, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan unsur terkait lainnya. Kemenhub terus melakukan eksplorasi untuk mencari bentuk atau skema pembiayaan kreatif yang paling efektif dan efisien. Salah satu contoh yaitu pembangunan kereta api Makassar –Parepare yang pembangunannya menggunakan blended financing dengan berbagai skema mulai dari APBN, SBSN, KPBU, dan lain sebagainya.(*) Sumber: Kemenhub

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku. Diantara belasan ribu pulau tersebut, hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Berada diantara dua samudera dan dua benua menjadikan wilayah perairan sebagai salah satu urat nadi perekenomian Indonesia.  Simeulue, berada di Samudera Hindia, terpisah 150 kilometer jauhnya dari tepi pantai barat Pulau Sumatera menjadikan akses utama ke daratan utama hanyalah melalui moda transportasi udara dan laut melalui penerbangan dan pelayaran perintis. Yang terakhir disebut benar-benar menjadi sarana transportasi krusial untuk arus barang dan penumpang ke wilayah Simeulue. Penyelenggaraan angkutan pelayaran perintis sendiri berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara, adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan di perairan karena belum memberikan manfaat secara komersial. Hadirnya pelayaran perintis utamanya untuk memberi pelayanan mobilitas penduduk kepulauan dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok pada daerah yang terpencil, terdepan, terluar dan terisolir. Adalah KMP Aceh Hebat 1 yang kemudian menjadi andalan untuk berlayar di lintasan perintis Calang-Sinabang dengan jarak tempuh pelayaran sejauh 175 mil. KMP Aceh Hebat 1 melakukan pelayaran perdananya pada 9 Maret 2021 pada pukul 17.30 WIB, setelah melalui proses panjang hingga penerbitan keputusan Kementerian Perhubungan RI tentang penetapan operator angkutan penyeberangan perintis yang dibiayai melalui APBN. Tentunya, pelayaran perdana hari ini tidak luput dari campur tangan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang telah melakukan penilaian terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada kapal yang dibuktikan dengan terbitnya Safety Manajement Certificate (SMC) yang merupakan prasyarat terakhir sebelum kapal dapat beroperasi. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 2 poin e bahwa Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis ditentukan berdasarkan kriteria faktor muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh per seratus) per tahun. Pada September 2022, berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berdasarkan Hasil Evaluasi lintas Perintis tahun 2022, load factor penumpang kapal angkutan penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 lintasan Calang-Sinabang adalah sebesar 81,70% dan load factor kendaraan sebesar 66,08%, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria keperintisan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang perubahan kedua PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil evaluasi KMP Aceh Hebat 1 lintasan Calang-Sinabang tidak dapat diberikan subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis untuk bulan Oktober s.d Desember 2022 dikarenakan load factor demand pada lintasan tersebut di atas 60%. Dengan telah berubahnya status lintasan penyeberangan Calang-Sinabang dari lintasan perintis menjadi lintasan komersil berdasarkan data fakta di lapangan, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan pemberian subsidi pada lintasan penyeberangan tersebut. Lantas bagaimana efeknya pada masyarakat yang menggantungkan rezeki melalui jalannya lalu lintas di jalur ini? Di periode awal penghapusan subsidi pada lintasan penyeberangan Calang-Sinabang, hal yang pertama terasa tentu saja kenaikan tarif pada pelayaran lintasan ini. Suara-suara keberatan masyarakat bermunculan di media sosial. Bisa jadi, ini juga dikarenakan naiknya tarif berimbas langsung pada kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari yang terpaksa ikut-ikutan beradaptasi. Namun, menilik dari data penumpang KMP Aceh Hebat 1, load factor penumpang sepanjang triwulan pertama 2023 rata-rata mencapai angka 80% dengan jumlah penumpang tertinggi pada bulan Januari. Dari data, sepertinya faktor “kebutuhan” menang telak dibanding faktor “kemahalan”. Masyarakat amat membutuhkan jasa pelayaran lintasan Calang-Sinabang sehingga meskipun tarif jasanya naik, masyarakat tetap menggunakan jasa pelayaran KMP Aceh Hebat 1. Selain itu, boleh jadi faktor belum adanya pilihan lain yang available juga turut andil. Menurut Al Qadri, Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Aceh, alternatif yang dapat dilakukan Pemerintah Aceh adalah mengusulkan lintasan penyeberangan perintis baru, dengan pertimbangan Pulau Simeulue sebagai salah satu daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) sehingga tetap harus ada lintasan perintis untuk memberikan pilihan kepada masyarakat yang tidak mampu. Lintas penyeberangan baru yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh untuk menjadi lintas penyeberangan perintis adalah lintas penyeberangan Pulau Banyak–Sinabang dengan jarak 70 mil laut.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

BANDA ACEH – Sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh sebagai penanggung jawab pengelola Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh berkolaborasi dengan lintas sektor terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada prasarana perhubungan. Hal ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal saat menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Aceh, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, dan PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur (SIM), di ruang tunggu Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Rabu, 16 Agustus 2023. Secara lebih rinci, bantuan CSR yang diberikan Bank Aceh berupa 10 unit tong sampah interior, enam buah papan informasi, dan empat buah standing banner. Sementara itu, ASDP Banda Aceh menyerahkan 11 unit tong sampah serta melakukan penanaman 300 batang pohon di area pelabuhan dalam rangka menyemarakkan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. PT Pelayaran SIM juga menyerahkan 24 unit tong sampah dan peralatan pendukung pengelolaan sampah di Pelabuhan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk konkret kerja sama dalam meningkatkan pelayanan perhubungan. Faisal dalam amanatnya menyebutkan, berbagai pembenahan terus dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bahkan Pelabuhan ini telah direncakanan menjadi proyek percontohan bagi pelabuhan lain di Aceh sehingga sangat perlu dilakukan berbagai pembenahan. “Adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup di pelabuhan dapat memberikan tanggung jawab sosial secara kolektif. Kami berterima kasih dan mengapresiasi bantuan CSR ini,” sebut Faisal. Dilanjutkan Faisal, Dishub Aceh berkomitmen menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dapat tertata dengan baik dari segala lini. Salah satu yang krusial adalah pengelolaan sampah di sarana pelabuhan. Untuk itu, beberapa waktu lalu Dishub Aceh telah melakukan penandantangan kerja sama dengan Bank Sampah USK. Kehadiran Bank Sampah USK ini guna melakukan edukasi penanganan sampah di prasarana perhubungan. Melalui kerja sama ini harapannya stakeholder terkait dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan salah satunya menjaga kebersihan sekaligus mengelola sampah termasuk pemilahan sampah. “Selama ini banyak kunjungan wisatawan ke Sabang melalui pelabuhan ini. Sehingga kebersihan di Pelabuhan Ulee Lheue menjadi representatif Aceh di mata masyarakat luar,” sebut Faisal. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Aceh, Ali Mughayatsyah mengatakan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga menilai saat ini Pelabuhan Ulee Lheue telah menjadi pelabuhan berkelas. “Ini langkah yang sangat baik untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali. General Manajer, PT. ASDP Banda Aceh, Agus Djoko Triyanto mengapresiasi atas berbagai upaya menjadikan pelabuhan ini lebih teratur dan termaksimalkan dengan baik. “Penanaman pohon yang kita lakukan hari ini upaya kami merawat lingkungan juga menjadikan pelauhan ini lebih hijau dan asri,” ungkapnya. Hadirnya program CSR ini, maka akan tercipta sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat di Pelabuhan Penyeberangan Ulee lheue khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya.(MR)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan syahbandar perikanan berperan penting untuk menjaga keselamatan pelayaran, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi illegal fisihing. “Untuk itu para syahbandar perikanan dituntut memiliki pengetahuan terkait peraturan-peraturan dalam dan luar negeri,” ujar Menhub saat mengukuhkan 27 orang syahbandar perikanan di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (11/8). Ke-27 syahbandar perikanan tersebut telah melalui proses pendidikan dan pengujian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Menhub menekankan agar para Syahbandar bekerja sepenuh hati dan menjaga integritas menjalani tujuan mulia untuk memastikan keselamatan kapal perikanan. “Saya memahami tugas syahbandar yang tidak ringan, terutama di tempat tertentu yang sering terjadi pencurian ikan. Hal Ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat, karena Syahbandar harus bertanggung jawab keluar masuknya kapal serta persetujuan berlayar bagi kapal perikanan,”ujar Menhub. Lebih lanjut Menhub mengapresiasi sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan seluruh pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas di lapangan dalam pengawasan keselamatan pelayaran. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya bersinergi dengan Kemenhub untuk mengawal program prioritas penangkapan ikan terukur, yang menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan ekonomi biru. Ia meminta agar syahbandar di pelabuhan perikanan siap mengawal 24 jam pelaksanaan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) perikanan pascaproduksi. “Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkonsolidasi internal, dan dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan dapat ditingkatkan secara signifikan,” ungkap Menteri Trenggono pada pengukuhan syahbandar di pelabuhan perikanan tersebut. Sebagi informasi, syahbandar perikanan yang telah melalui pendidikan dan dikukuhkan di setiap tahunnya yaitu 48 orang (2011), 51 orang (2013), 33 orang (2016), 34 orang (2021). Turut hadir dalam kegiatan ini Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi.(*) Sumber: Kemenhub

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue merupakan gerbang utama yang dilalui pemudik dari dan menuju Sabang. Data pergerakan penumpang dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue – Sabang pada saat musim mudik lebaran tahun 2023 mencapai 28.257 penumpang dan Sabang – Pelabuhan Ulee Lheue mencapai 28.142. Selain aktivitas dari dan menuju Sabang, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga melayani aktivitas pelayaran dari dan menuju Pulo Aceh. Padatnya jumlah penumpang pada musim mudik 2023 membuat Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dipadati bukan hanya penumpang saja namun juga para pengantar-jemput penumpang, belum lagi ditambah dengan beberapa orang yang datang hanya sekedar duduk untuk berwisata dan berisitirahat sejenak di pinggir pelabuhan. Kenaikan jumlah orang yang berlalu-lalang pada musim mudik lebaran tahun 2023 di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue mendorong Dinas Perhubungan Aceh melakukan penambahan personil dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, personil tambahan yang dikerahkan pada peak season tersebut salah satunya adalah relawan yang berasal dari Pramuka. Kedatangan relawan pramuka ini merupakan kali ke dua setelah pertama kalinya mereka membantu aktivitas pelayanan musim mudik di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada tahun 2022. Amirul Ahsyani, salah satu relawan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada musim mudik lebaran tahun 2023 ini diamanahi sebagai Komandan Tim (Dantim) Pramuka Peduli Kwarcab Banda Aceh. Mahasiswa Politeknik Aceh jurusan Teknologi Informasi ini, sudah aktif di organisasi kepramukaan semenjak duduk di bangku kelas 2 SMA, tepatnya pada tahun 2017. Kecintaannya terhadap pramuka tumbuh karena motivasinya yang ingin menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan, mendapatkan pengalaman yang banyak, melatih kedisiplinan, dan dapat melakukan misi kemanusiaan melalui Pramuka Peduli. Kegiatan kepramukaan yang diikuti Amirul bukan hanya di Aceh saja namun juga kegiatan skala nasional salah satunya pada kegiatan Pramuka yang diadakan di Bangka Belitung dan mendapatkan medali tanda ikut serta kegiatan (tiska). Sosok Dantim Pramuka Peduli Kwarcab Banda Aceh ini juga pernah mendapatkan penghargaan berupa penghargaan Bintang Tahunan yang diselenggarakan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) yang didapatkan karena jerih payah dan kepeduliannya dalam misi kemanusiaan, ia mendapatkan sertifikat dan medali penghargaan pada tahun 2023 setelah mengikuti kegiatan siaga lebaran tahun 2022.  “Saya ingin membantu masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup”, jawaban yang diungkapkan Amirul ketika ditanya motivasi yang mendasarinya menjadi relawan dan misi kemanusiaan lainnya. Ia juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman selama menjadi relawan pada musim mudik lebaran tahun 2023 di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Amirul mengungkapkan keseruan selama menjadi relawan di antaranya adalah dapat membantu orang banyak, bisa melakukan yang terbaik bagi masyarakat, berkenalan dan membangun relasi dengan berbagai pihak terlebih Dinas Perhubungan Aceh. Amirul mengaku malah enggan pulang sebelum kegiatan selesai, ”Pokoknya anti pulang kerumah kak hahaha, udah seru kegiatannya jadi gak pulang-pulang” ujar Amirul dengan ceria mengenang betapa serunya pengalamannya selama menjadi relawan. Amirul mengaku aktivitas relawan yang ia lakukan tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Di tahun 2022, tugasnya menjadi relawan lebih kepada misi kemanusiaan seperti membantu orang tua yang kesusahan dalam berjalan, mengangkat pengguna kursi roda, membantu disabilitas, orang yang sakit dan orang yang membutuhkan bantuan. Tahun ini kegiatan relawan, khususnya relawan laki-laki lebih fokus kepada menjaga kemanan dan penertiban kendaraan terutama kendaraan roda empat. Sedangkan relawan perempuan tahun ini fokus kepada membantu misi kemanusian. Selama menjadi relawan, Amirul menuturkan hal yang tidak bisa dilupakan adalah pada saat relawan meminta izin pulang ke daerah masing-masing kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam aktivitas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue seperti Dinas Perhubungan Aceh, ASDP, awak kapal, dan seluruh anggota yang bertugas bersama-sama siang dan malam dalam mendukung kelancaran mudik lebaran 2023. Amirul merasa saat menjadi relawan banyak dibimbing dan dibantu oleh keluarga besar Dinas Perhubungan Aceh. Ketika ditanya mengenai harapannya kedepan terkait dengan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh secara umum, Amirul menjawab, “Semoga kedepannya Pemerintah Aceh dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Aceh terutama organisasi-organisasi seperti Pramuka. Untuk masyarakat, jadilah masyarakat yg cerdas dan kreatif”.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

Hampir beberapa pantai yang ada di Aceh terutama pantai-pantai di Aceh Besar bisa ditemukan habitat penyu Belimbing.  Terutama pantai pantai yang ada di pesisir pulau Aceh. Penyu Belimbing adalah sejenis penyu raksasa dan satu-satunya jenis dari suku Dermochelyidae yang masih hidup. Penyu ini merupakan penyu terbesar di dunia dan merupakan reptil keempat terbesar di dunia setelah tiga jenis buaya. Penyu belimbing dikenal oleh beberapa masyarakat dengan sebutan penyu raksasa, kantong atau mabo. Nama umumnya dalam bahasa inggris adalah leatherback sea turtle. Penyu jenis ini bisa mudah diidentifikasi dari karapaksnya yang berbentuk seperti garis-garis pada buah belimbing. Karapaks ini tidak ditutupi oleh tulang, tetapi hanya ditutupi oleh kulit dan daging berminyak. Bentuk kepala dari penyu belimbing kecil, bulat dan tanpa adanya sisik-sisik seperti halnya penyu yang lain. Mempunyai paruh yang lemah, tetapi berbentuk tajam, tidak punya permukaan penghancur atau pelumat makanan. Bentuk tubuh penyu jantan dewasa lebih pipih dibandingkan dengan penyu betina, plastron mempunyai cekungan ke dalam, pinggul menyempit dan corseletnya tidak sedalam pada penyu betina. Warna karapas penyu dewasa kehitam-hitaman atau coklat tua. Di bagian atas dengan bercak-bercak putih dan putih dengan bercak hitam di bagian bawah. Berat penyu ini dapat mencapai 700 kg dengan panjang dari ujung ekor sampai moncongnya bisa mencapai lebih dari 305 cm. Penyu ini bergerak sangat lambat di daratan kering, tetapi ketika berenang merupakan reptil tercepat di dunia dengan kecepatan mencapai 35 km perjam. Makanan utama hewan ini adalah ubur-ubur. Penyu belimbing selalu bermigrasi dari pantai satu ke pantai yang lain untuk mencari sarang. Masa migrasi hewan ini antara 2 – 3 tahun dengan istirahat antara 9 – 10 hari. Jumlah sarang yang dibuat setiap musim mencapai 6 sarang. Telur yang dihasilkan antara 80 – 100 butir. Dalam perjalanan hidupnya, hanya sedikit anak penyu yang bisa bertahan sampai dewasa karena banyaknya bahaya di laut bagi bayi penyu yang baru menetas. Penyu ini sekarang menjadi sangat langka. Di Indonesia, penyu ini merupakan hewan yang dilindungi atau tidak boleh diburu sejak tahun 1987 berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/Um/5/1978. Sebagai satwa langka dan dilindungi. Sejumlah perangkat desa di Pulo Aceh sepakat membangun fasilitas Taman  Konservasi dan Ekowisata Penyu Belimbing di Pantai Pasie Weung, Pulo Breueh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

Pulau Siumat merupakan salah satu pulau terluar yang berada di bawah kewenangan administrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue. Secara geografis, pulau ini berlokasi di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Bila ingin bepergian ke pulau Simeulue, masyarakat Pulau Siumat harus menyeberang dengan menyewa perahu motor. Penyeberangan yang menempuh waktu sekitar 2 jam itu bergerak dari Pulau Siumat, dan bersandar di dermaga pelabuhan lama. Akan tetapi, layanan angkutan laut ke Pulau Siumat belum beroperasi secara maksimal karena jadwal operasional kapal tidak pasti. Sehingga menyusahkan masyarakat yang hendak menggunakan jasa angkutan kapal perahu motor tersebut. Barulah pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Simeulue menerima bantuan kapal kayu dari Pemerintah Pusat yang diberi nama kapal KM Banawa Nusantara 26. Kapal kayu yang menghubungkan antar pulau itu berbobot 35 GT (Gross Tonage) dan mampu mengangkut sebanyak 30 penumpang sekali berlayar. Selain itu, kapal bermesin tunggal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Simeulue itu juga diawaki oleh 3 ABK (anak buah kapal). Semenjak beroperasinya KM Banawa Nusantara 26, masyarakat Pulau Siumat bisa memanfaatkan layanan kapal kayu tersebut secara maksimal. Seperti para petani yang memasarkan hasil alam dan kebun mereka ke pusat ibukota Sinabang, atau bagi para nelayan dengan hasil perikanan mereka. Operasional kapal ini penting karena Pulau Siumat memiliki potensi alam di bidang pertanian serta perkebunan. Komoditi terbesar yang dihasilkan pulau ini adalah cengkeh, kakao, kopi dan juga karet. Di samping itu, sektor kelautan juga menjadi salah satu andalan bagi penduduk Pulau Siumat sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar penduduk Pulau Siumat berprofesi sebagai nelayan dan ada pula yang merangkap menjadi petani. Di samping memudahkan perjalanan masyarakat Pulau Siumat, KM Banawa Nusantara 26 juga sering digunakan oleh masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit di Sinabang. Pemanfaatan kapal kayu ini untuk berobat ke Sinabang berlangsung setidaknya hingga sebelum adanya kapal ambulans laut pada 23 September 2022. Pada tanggal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue meresmikan operasional speed boat yang difungsikan sebagai ambulans laut bagi masyarakat Pulau Siumat. Fungsi KM Banawa Nusantara 26 tidak hanya untuk masyarakat Pulau Siumat saja, keberadaan kapal ini juga bisa mengundang wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau terluar di Simeulue tersebut. Kearifan penduduk lokal terhadap wisatawan yang datang juga menjadi nilai tambah bagi kemajuan sektor pariwisata. Pulau Siumat menyimpan banyak sekali potensi wisata seperti pantai-pantai cantik di sejumlah sudut pulau. Pantai Pulau Siumat memberi pesona tersendiri yang jarang ditemukan di pulau lain, seperti hamparan pasir putih, alam bawah laut, dan lautan nan biru. Pantai-pantai di Pulau Siumat sebagian besarnya didominasi oleh pantai karang yang menakjubkan. Di samping itu, di beberapa juga ada tebing-tebing karang yang menjulang tinggi. Di Pulau Siumat sering dijumpai ombak yang cukup tinggi karena pulau ini berada paling depan dan terluar di antara pulau-pulau kecil lainnya di Simeulue. Namun, di sejumlah tempat masih ada pantai dengan ombak cukup tenang, yaitu di wilayah selatan yang dekat dengan pemukiman warga. Para wisatawan baik lokal maupun mancanegara tentu bisa menjadi target dari berjuta potensi wisata bahari yang tersimpan di Pulau Siumat bila potensi pariwisata bisa dikelola dengan baik. Semoga dengan adanya KM Banawa Nusantara 26 ini menjadi pendongkrak, tidak hanya perekonomian masyarakat setempat, akan tetapi juga bagi kunjungan pariwisata di surga tersembunyi di Pulau Siumat tersebut.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

BANDA ACEH – Mengenakan rompi bertuliskan Road Safety Ranger Z, 22 peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan se-Aceh diajak lebih dekat mengenal transportasi di ibukota provinsi Aceh. Salah satunya mereka berkunjung ke DEPO (Pusat Kendali) Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja, Selasa, 8 Agustus 2023. Di hadapan generasi muda ini, Kepala UPTD Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja, Muhammad Hanung Kuncoro menyebutkan sejak kehadirannya di tahun 2016, bus Trans Koetaradja terus bertranformasi signifikan baik dari segi pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bus. “Saat ini masih ada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya ataupun berjualan di depan halte Trans Koetaradja. Padahal, sebelum memasuki halte telah kami tempatkan rambu-rambu lalu lintas. Kondisi seperti inilah yang sangat perlu kita edukasikan kepada adek-adek demi terciptanya kenyamanan bersama,” sebut Hanung. Seperti diketahui, baik di halte dan di dalam bus Trans Koetaradja telah ada petunjuk keselamatan berlalu lintas. Adanya pegangan bagi penumpang berdiri, kursi khusus bagi lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui diberi fasilitas prioritas serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Lanjut Hanung, dari tahun 2016 hingga sekarang, bus Trans Koetaradja masih gratis yang melayani dari pagi hingga sore hari untuk warga ibukota dan sekitarnya. Layanan terbaru seperti Trans Meudiwana, Trans Campus semakin diminati, bahkan bus ini sudah terkoneksi antar moda dari Bandara SIM bisa langsung menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Usai mendapatkan informasi dari Depo Trans Koetaradja, pelajar pelopor diajak berkunjung ke Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue guna melihat aktivitas pelabuhan baik dari fasilitas maupun jasa kepelabuhanan. Selama di sini, Penanggung Jawab Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Muhammad Ismail Ramdhani mengatakan baik kapal Ro-Ro maupun kapal cepat setiap akan berangkat diutamakan keselamatan selama berlayar. “Untuk adek-adek ketahui, setiap kapal yang akan berangkat dikeluarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) terlebih dulu oleh Syahbandar Pelabuhan, barulah kemudian kapal dapat berlayar. Keselamatan dalam pelayaran adalah hal yang utama,” sebut Ismail. Dilanjutkannya, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sejak dikelola Dishub Aceh juga terus berbenah dari sisi darat. Perbaikan berbagai prasana dan sarana terus dilakukan demi meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Selama berada di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue maupun Depo Trans Kutaraja, peserta pelajar pelopor juga sangat antusias berdiskusi langsung dengan petugas Dishub Aceh. Pada, Rabu, 9 Agustus 2023, dijadwalkan masing-masing pelajar pelopor mempresentasikan prototipe keselamatan lalu lintas angkutan jalan di hadapan tim penguji.(MR)

TANGERANG (26/07) – Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat khususnya Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam aspek keselamatan dan keamanan pelayaran seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Menurut Amirulloh, dengan terbitnya PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Ditjen Hubdat kini memiliki wewenang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesyahbandaran yang digelar oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ditjen Hubdat di Tangerang, Banten pada Rabu (26/07). “Selain melalui diklat kompetensi, Ditjen Hubdat juga menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan wawasan para pegawai dalam melaksanakan tugas operasional dan pengawasan serta menjalankan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan, salah satunya adalah Bimtek Kesyahbandaran yang kita laksanakan ini,” jelas Amirulloh. Ia berharap para peserta Bimtek Kesyahbandaran nantinya dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang syahbandar. “Para peserta yang merupakan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat diharapkan dapat melaksanakan tugas seorang syahbandar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pelayaran. Sedangkan bagi para peserta lainnya diharapkan dapat mengerti dan membantu pelaksanaan tugas-tugas syahbandar pada wilayah kerjanya masing-masing,” terang Amirulloh. Ia menjabarkan bahwa syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan peraturan-peraturan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban, dan lalu lintas kapal di pelabuhan sesuai tertulis dalam pasal 1 ayat 56 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Plt. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Bambang Siswoyo dalam laporan yang disampaikannya pada acara tersebut menyampaikan bahwa Bimtek Kesyahbandaran mempunyai fungsi utama untuk meningkatkan kompetensi aparatur Perhubungan dan memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi syahbandar di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. “Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari BPTD seluruh Indonesia dan KSOPP Danau Toba yang berlangsung selama 3 hari ke depan dimulai pada hari ini sampai dengan Jumat (28/07),” urai Bambang. Adapun Bimtek Kesyahbandaran ini diisi dengan 8 materi pelajaran yakni sebagai berikut: Pemateri yang diundang dalam bimtek ini antara lain dari Direktorat Polair Baharkam Polri, Mahkamah Pelayaran, Biro Keuangan Kemenhub, Direktorat KPLP Ditjen Hubla, serta dari internal Direktorat TSDP Ditjen Hubdat. (*) Sumber: Dirjen Hubdat Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (2/8), bertemu dengan 33 delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan transportasi. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Mission Trip to Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh EU-ABC. Delegasi EU-ABC terdiri dari 33 perwakilan beberapa perusahaan Uni Eropa yang dipimpin oleh Executive Director of EU ASEAN Business Council, Chris Humprey. “Kami membahas sejumlah hal di sektor perhubungan mulai dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan isu lainnya di sektor perhubungan,” ujar Menhub. Menhub menyampaikan, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para mitra untuk berinvestasi dalam proyek konstruksi maupun pengoperasian infrastruktur transportasi di bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api melalui skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif seperti KPBU. Adapun beberapa peluang investasi pada infrastruktur pembangunan dan pengembangan sektor transportasi diantaranya pengembangan kereta logistik di Sumatera; sinkronisasi akses jalur kereta api menuju pelabuhan di Pulau Jawa (Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok); peluang peningkatan efisiensi infrastruktur transportasi di beberapa pelabuhan dengan perusahaan swasta seperti Maersk . “Kami juga membuka peluang kerja sama untuk perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dan pengembangan transportasi massal perkotaan di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Bali,” ucap Menhub. Sebagai informasi, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) merupakan perwakilan utama sektor bisnis Uni Eropa di Kawasan ASEAN, yang didirikan untuk membantu mempromosikan perdagangan dan investasi antar Kawasan Eropa dan ASEAN. Anggota EU-ABC terdiri dari 9 (sembilan) Kamar Dagang Eropa, dan Perusahaan Multinasional Eropa utama (MNC) di seluruh sektor mulai dari keuangan, jasa, kesehatan, logistik, energi, dan lain-lain. EU-ABC bekerja di berbagai sektor dan industri untuk membantu meningkatkan kondisi investasi dan perdagangan bisnis Eropa dan ASEAN melalui kerjasama di seluruh kawasan ASEAN dan Uni Eropa, serta berperan sebagai sebuah wadah untuk berbagi informasi dan gagasan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Angkutan Jalan Suharto. (*) Sumber: Kemenhub