Category: perhubungan laut

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan agar layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal dan lebih efisien dari sisi anggaran dan tepat guna, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN. Hal ini disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertema Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada, yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8). “Saat ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan efisiensi,” ujar Menhub. Selain itu, Menhub juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal perintis pun perlu dilakukan secara menyeluruh untuk, memastikan pengelolaan angkutan laut sesuai dengan aturan. Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. “Perlu dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal. Sehingga diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ujarnya. Antoni berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan. Selain itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis dengan baik. Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal perintis di daerah dengan memperhatikan occupancy dan produksi baik penumpang maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai uoaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam angkutan perintis. Salah satunya adalah dengaan e-katalog. “Sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kami telah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia angkutan laut perintis, dimana akan diterapkan proses pemilihan melalui e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah, transparan dan lebih efektif,” jelas Hendri. Sejak diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan, baik dari segi kapasitas daya angkut kapal, maupun jumlah muatan yang dilayani. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota. Angkutan laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut. (*) Sumber: Kemenhub

LHOKSEUMAWE – Aktivitas ekspor mulai bergeliat dari Pelabuhan Laut Krueng Geukueh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, pada Selasa 1 Agustus 2023 menyaksikan secara langsung proses muat cangkang sawit dengan volume 10.000 ton ke kapal MV. Sun Brave yang berbendera Singapore. Kapal dengan panjang 127 meter dan bobot 9.976 GT itu akan membawa produk ekspor cangkang sawit asal Aceh ke Jepang. Kedatangan, Kepala Dinas Perhubungan (Aceh), Teuku Faisal beserta rombongan disambut Branch Manager Pelindo Multi Terminal Cabang Lhokseumawe, Joni Hutama. Sebut Joni, secara fasilitas pelabuhan mereka siap melayani aktivitas ekspor baik ke Asia maupun Eropa. “Ini adalah kapal kelima yang mampu memuat 10.000 ribu ton. Aktivitas ekspor di sini semakin optimal,” katanya. Dilanjutkannya, untuk kegiatan ekspor, pelabuhan ini dapat disandari dua kapal yang memiliki panjang sekitar 150 meter pada saat yang bersamaan. Untuk saat ini, 38 hektar lahan pelabuhan juga telah digunakan untuk mendukung kegiatan ekspor. Menurut Joni, dengan adanya aktivitas rutin ekspor akan memberi dampak positif terserapnya tenaga kerja lokal dan meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain cangkang sawit, dalam tahun ini dan tahun sebelumnya, Pelabuhan Krueng Geukueh juga melayani ekspor CPO dan komoditas unggulan Aceh ke berbagai negara. Seperti diketahui, Pelabuhan Krueng Geukueh termasuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Salah satu manfaat kehadiran KEK ini adalah adanya keringanan pajak bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor dari sini. Salah satu eksportir dari PT Biomas Andalan Indonesia, Piter Halim yang turut hadir mengatakan ekspor cangkang sawit ini diterima dari Perusahaan Kepala Sawit (PKS) dari Bireuen, Meulaboh, Nagan Raya, dan sekitarnya. “Hal yang paling mendukung adalah pelabuhan ini lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan pelabuhan diluar Aceh yg terlalu padat,” sebut Piter. Ditambahkannya, dalam tahun ini target ekspornya mencapai 120 ribu ton cangkang sawit dari Aceh sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa Pemerintah Aceh mengapresiasi Pelindo dan pihak eksportir yang telah melakukan aktivitas ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh. Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan guna peningkatan aktivitas ekspor depannya. “Tentunya efek aktivitas ini menyeluruh, membuka lapangan kerja, dan sangat positif. Kita harapkan pelabuhan lainnya di Aceh juga dapat bergerak aktif”, kata Faisal.(MR)

Aceh sebagai salah satu dari sekian banyak kota di pesisir Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata alam berupa pantai yang mulai diketahui oleh banyak orang. Namun yang belum diketahui juga lebih banyak. Sebut saja pantai di daerah Seurapong dan Lamteng, di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh telah menyediakan KMP. Papuyu sebagai sarana bagi masyarakat melintasi Lamteng dan Seurapong. Fasilitas keselamatan, life jacket, liferaft, ringbuoy, sirine, dan alat navigasi lainnya jelas telah tersedia didalamnya. Dengan frekuensi pelayaran antara empat sampai dengan enam kali dalam seminggu dan tarif angkutan tiga puluh dua ribu rupiah untuk setiap orangnya tentu cukup terjangkau. Namun dengan baiknya sarana yang telah disediakan, mengapa okupansi rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong Belum Maksimal? Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya pergerakan masyarakat ke wilayah Lamteng dan Seurapong. Kurangnya pergerakan artinya kurang pula tingkat okupansi dari moda transportasi yang telah disediakan. Okupansi atau tingkat keterisian dari suatu moda transportasi dipengaruhi oleh banyak hal. Kenyamanan dan keamanan pada sarana yang disediakan, tarif, ketepatan waktu serta jenis ragam moda transportasi yang ditawarkan. Tidak hanya dari moda saja, keindahan lokasi yang dituju dan sarana dan prasarana di lokasi tujuan juga menjadi hal utama mendongkrak tingkat okupansi moda transportasi. Untuk sarana pemerintah telah berupaya semampunya, hanya saja pelayaran tidak dapat dilakukan dua kali dalam sehari seperti halnya pelayaran rute Ulee Lheue-Balohan yang bahkan bisa dilakukan berulang kali dalam sehari. Tentu ada ‘udang dibalik bakwan’, ada sebab dan alasannya. Terumbu karang pada lokasi masuk kapal menuju dermaga Lamteng dan Seurapong menjadi sebabnya. Jalur masuk kapal menjadi terbatas menyebabkan manuver kapal sulit dan rentan bertabrakan dengan banyaknya karang yang ada di sekitarnya. Belum lagi kondisi angin, cuaca, pasang surut air laut yang sangat mempengaruhi kemampuan kapal untuk berlayar. Nah ketika tabrakan terjadi baling-baling kapal dapat rusak. Jangan sampai karena ‘nila setitik rusak susu sebelanga’. Demi memaksakan dilakukan pelayaran mampu merusak aset sarana yang telah disediakan pemerintah. Dari pihak masyarakat sampai hari ini juga masih belum menganggap isu keamanan dalam pelayaran menjadi poin penting. Banyak masyarakat yang masih menggunakan kapal tradisional milik nelayan untuk melakukan pelayaran. Pariwisata menjadi sebab lainnya. Apakah jika mampu dilakukan pelayaran berulang akan ada keinginan masyarakat untuk bertandang? Bagaimana dengan kesiapan destinasi wisata Lamteng dan Seurapong? Bagaimana pula dengan kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang pada daerah setempat?Tentu perlu pembenahan, peningkatan kualitas sarana prasarana yang mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan pergerakan. Berpola dengan melakukan pergerakan tidak hanya sekali namun berulang kali. Banyak dukungan yang dapat dilakukan pemerintah setempat. Penyediaan listrik dan air bersih yang memadai tentu sangat mendasar. Begitu pula jaringan internet yang masih sangat terbatas, padahal jelas kondisi saat ini, internet telah berubah menjadi kebutuhan vital layaknya listrik, air dan makanan. Terlebih jika yang menjadi target adalah kalangan milenial dan generasi Z. Milenial, Gen Z dan teknologi dapat disebut sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain. Dukungan lainnya dapat pula dengan memperkenalkan destinasi wisata setempat. Dengan berbasis media daring semua kalangan kini dapat memperoleh informasi tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Penggunakan latar pemandangan objek wisata setempat dan kata-kata persuasif, tentu mampu mendatangkan wisatawan untuk membuktikan sendiri keindahan yang terdapat pada foto yang ditampilkan. Terlepas dari segala keterbatasan yang timbul, memang okupansi dari pelayaran rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong tidak sebaik rute Ulee Lheue-Balohan atau rute lintasan Singkil. Namun dari pergerakan 10 tahun terakhir jelas peningkatannya. Pada tahun 2013 jumlah penumpang Ulee Lheue – Lamteng sebanyak 330 orang, tahun 2017 total penumpang meningkat menjadi 2.936 orang dan di tahun 2022 yang lalu mencapai 5.142 orang dengan rata-rata tingkat okupansi mencapai 20% setiap bulannya. Semoga tingkat okupansi ke depannya semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dukungan dan keterlibatan dari semua pihak.(Rahmi C. Nazir) Bacaan Aceh TRANSit lainnya dapat di baca di:https://dishub.acehprov.go.id/aceh-transit-press/

BALI – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Penjaga Pantai Filipina (Philippines Coast Guard) dan Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard) menandatangani dokumen latihan bersama penanggulangan pencemaran minyak di laut yang dikenal dengan sebutan Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Bacolod, Filipina. Penandatanganan dokumen dimaksud dilakukan di Bali, Rabu (26/7) oleh Direktur KPLP, Rivolindo mewakili Indonesia, Ketua Delegasi dari Philippine Coast Guard, Vice Admiral Robert Patrimonio mewakili Filipina dan Ketua Delegasi dari Japan Coast Guard, Capt. Sase Koichi yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) terpilih, Arsenio Antonio Dominguez Velasco. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, atas nama Pemerintah Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Philippine Coast Guard dan Japan Coast Guard atas kerja sama yang telah terjalin baik selama bertahun-tahun sejak tahun 1986 dan juga atas kerja keras yang memungkinkan terselenggaranya Regional Marpolex. Regional Marpolex juga merupakan bukti kepedulian Indonesia dengan berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab untuk menjaga dan mendukung perlindungan lingkungan laut. “Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, laut adalah kehidupan kita, laut adalah nafas kita, laut sangat penting bagi kita, bagi rakyat kita. Melindungi lingkungan laut kita tidak hanya bermanfaat bagi bangsa, tetapi juga masyarakat global,” kata Budi Karya. Apresiasi juga disampaikan Menhub kepada Japan Coast Guard atas keterlibatannya dalam latihan dan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan laut di perairan Sulu dan perairan Sulawesi, khususnya terkait penanggulangan pencemaran minyak dan aktif mengikuti setiap latihan regional yang dilakukan antara Indonesia, Filipina dan Jepang. Latihan Penanggulangan Pencemaran Laut Regional didasarkan pada rencana jaringan tanggapan tumpahan minyak Sulu- Sulawesi pada tahun 1981 dengan tujuan utama untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan cepat tanggap tumpahan minyak Republik Filipina, Republik Indonesia khususnya selama tumpahan minyak besar yang terjadi di dekat atau di sepanjang garis pantai Filipina atau Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa tumpahan minyak yang tidak hanya memakan korban kerusakan lingkungan dan kerugian finansial tetapi juga nyawa manusia. “Dan dari banyak pengalaman itu, kami belajar bahwa kunci keberhasilan operasi tanggap tumpahan minyak adalah koordinasi dan kerja sama,” ujar Arif. Oleh karena itu, Indonesia berharap kerjasama antara tiga negara ini akan semakin kuat di masa mendatang, karena mengemban tugas untuk memastikan lingkungan laut tetap terjaga dan menjadi warisan kita untuk generasi selanjutnya. Sebagai informasi, Kedatangan Mr. Arsenio ke Indonesia merupakan kunjungan perdananya ke Indonesia sejak ia terpilih sebagai Sekjen IMO periode 2024 s.d. 2028 pada Sidang IMO Council ke 129 di London, Inggris. Selain itu, Sekjen IMO menjadi pembicara dalam Workshop IMO Review on The Regional Cooperation in Implementation of IMO Instrument on Marine Environmental Protection di hari yang sama dengan kegiatan penandatanganan Dokumen Latihan Regional Marpolex yang dilanjutkan dengan kegiatan Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation in ASEAN Perspective oleh Global Initiative For Southeast Asia (GISEA). Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada Organisasi Maritim Internasional di bidang pelayaran (IMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.Menhub menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan. “Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal,” ujar Menhub pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (25/7). Lebih lanjut Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. “Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono. (*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Pelayaran angkutan penyeberangan lintas Sinabang – Calang akan segera dioperasikan kembali. Hal ini sesuai dengan surat Kepala Dinas Perhubungan Aceh tanggal 26 Juli 2023 yang ditujukan kepada General Manager PT. ASDP Cabang Singkil selaku operator kapal penyeberangan. Pengoperasian lintasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Perhubungan RI melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat bahwa Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh memiliki kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal penyeberangan yang akan bertolak dari Pelabuhan Calang. Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah menyurati Menteri Perhubungan RI untuk menetapkan kewenaangan penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Calang sehingga aktivitas penyeberangan lintas Calang – Sinabang yang sementara ini dialihkan melalui Pelabuhan Kuala Bubon dapat berjalan normal kembali. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga barang di Kepulauan Simeulue sangat tergantung kepada kelancaran transportasi laut dan penyeberangan.

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh bagikan 200 lembar kartu pembayaran non tunai (cashless) kepada pengunjung dan pengguna jasa Pelabuban Penyeberangan Ulee Lheue, Kamis, 20 Juli 2023. Pembagian kartu pembayaran elektronik ini merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Aceh mempercepat digitalisasi pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue, khususnya pada layanan pembayaran retribusi. Sebagai mana diketahui, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dilalui ratusan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pelabuhan ini sangat potensial untuk dijadikan pilot project digitalisasi pembayaran. Hal ini juga seiring dengan upaya Dinas Perhubungan Aceh mereformasi wajah pelabuhan agar lebih ramah, transparan, akuntabel, bebas pungli, dan lebih beradab. Pembagian kartu non tunai hari ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bank Syariah Indonesia, serta Bank Aceh Syariah. Dishub Aceh sangat mengapresiasi atas dukungan seluruh stakeholder perbankan di Aceh tersebut sehingga proses transformasi pelayanan ini berjalan dengan baik. Dishub Aceh akan terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Penerapan pembayaran secara non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue akan diberlakukan secara penuh mulai 1 September 2023 mendatang. Bagi pengguna jasa maupun pengunjung pelabuhan diimbau agar memiliki kartu non tunai ketika hendak menggunakan jasa pelabuhan.(AM)

BANDA ACEH – Operasional angkutan penyeberangan pada lintasan Calang – Sinabang yang dilayani oleh KMP Aceh Hebat 1 berhenti sementara menunggu prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) angkutan penyeberangan di Pelabuhan Calang oleh Kemenhub RI. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyebutkan, penghentian aktivitas penyeberangan ini sehubungan dengan surat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Aceh Nomor AP.106/1/5/BPTD-ACEH/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal pemberhentian penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang, karena Pelabuhan Laut Calang tidak termasuk wilayah kerja dan kewenangan BPTD Kelas II Provinsi Aceh. “Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kemenhub, BPTD Kelas II Provinsi Aceh tidak berwenang lagi menerbitkan SPB pada kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang,” kata Teuku Faisal. Sementara itu guna menyikapi hal tersebut, Kadishub Aceh telah bersurat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub RI agar segera ada solusi penerbitan SPB di Pelabuhan Laut Calang karena yang berwenang menerbitkan persetujuan berlayar adalah Kementerian Perhubungan. “Kita sudah bersurat ke Kemenhub, dan sedang dibahas tentang mekanisme penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang,” kata Teuku Faisal. Untuk menjaga kelancaran angkutan penyeberangan ke Sinabang, tambah Teuku Faisal, Dishub Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil sedang mengkaji alternatif kemungkinan untuk mengalihkan rute sementara kapal KMP Aceh Hebat 1 melalui Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh sampai ada ketetapan prosedur penerbitan SPB di Pelabuhan Laut Calang. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil mengoptimalkan lintasan penyeberangan Sinabang – Labuhan Haji yang dilayani oleh KMP Teluk Sinabang setiap Senin dan Rabu. Kapal ini juga melayani lintasan Sinabang – Meulaboh setiap hari Sabtu. Uji coba sandar kapal KMP Aceh Hebat 1 di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon telah dilaksanakan pada hari Sabtu (8/7) dan Minggu (9/7) yang lalu dengan melibatkan pihak BPTD Kelas II Provinsi Aceh, Tim teknis Dishub Aceh, dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil. Uji coba ini perlu dilakukan karena setiap pelabuhan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kondisi alur pelayaran, pasang surut, tinggi gelombang, kedalaman kolam pelabuhan, dan lain-lain untuk memastikan keselamatan pelayaran. Sejak Maret 2021 KMP Aceh Hebat 1 melayani lintasan Calang – Sinabang dan sangat diminati oleh masyarakat karena letaknya yang dekat dengan ibukota provinsi Aceh. Pelabuhan Calang adalah pelabuhan laut kargo yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Calang UPT Kemenhub, dan juga memiliki fasilitas untuk sandar kapal penyeberangan sehingga dapat disandari oleh kapal jenis Ro-Ro (Roll On – Roll Off).(AM)

BANDA ACEH – Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Banda Aceh, Fitriana menyerahkan 200 lembar kartu e-money kepada Dinas Perhubungan Aceh untuk dibagikan ke pengguna jasa transportasi dan pengunjung Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Penyerahan kartu pembayaran non tunai tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat menyambut kunjungan silaturrahmi manajemen BSI Banda Aceh di ruang kerjanya, Jumat, 7 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Fitriana menyebutkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk pada fasilitas pelayanan transportasi. Penyerahan kartu e-money bagi pengguna jasa pelabuhan, kata Fitriana, merupakan wujud dukungan BSI terhadap upaya Dishub Aceh meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue. Sementara itu, Teuku Faisal menyampaikan terima kasih atas kontribusi BSI sebagai salah satu bank pelat merah dalam mendukung kampanye cashless society di Pelabuhan Ulee Lheue. “Ini juga menjadi upaya kita mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada sektor pelayanan transportasi di Aceh,” ungkapnya. Dishuh Aceh, kata Teuku Faisal, terus berupaya melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Melalui penyerahan bantuan CSR ini, ia berharap masyarakat semakin mudah melakukan transaksi retribusi saat menggunakan jasa Pelabuhan Ulee Lheue.(AM)

BANDA ACEH – Sebanyak 14.742 orang menggunakan jasa angkutan penyeberangan di lintasan Banda Aceh – Sabang sejak tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2023, atau mulai hari pertama cuti bersama lebaran Idul Adha 1444 H. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 7.681 orang menyeberang ke Sabang selama periode yang sama. Angka tersebut berdasar data manifes penyeberangan orang yang tercatat di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue hingga hari ini, Minggu, 2 Juli 2023. Mayoritas pengguna jasa merupakan wisatawan yang hendak berlibur ke pulau paling barat Indonesia itu selama masa liburan Idul Adha 1444 H. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Ismayadi menyebutkan bahwa lonjakan wisatawan mulai terjadi sejak hari pertama lebaran meski kapal hanya beroperasi 1 kali (trip pelayaran), baik kapal ferry roro maupun kapal cepat. “Hari pertama didominasi wisatawan dari luar Aceh, namun sejak hari kedua lebaran wisatawan lokal juga sudah mulai ramai yang menyeberang ke Sabang,” ungkap Ismayadi. Selain lonjakan penumpang, menurut data yang diperoleh, jumlah kendaraan yang diangkut ke Sabang juga mengalami peningkatan cukup drastis. Kendaraan roda 4 tercatat sebanyak 489 unit, sedangkan roda 2 mencapai 1.470 unit. Tingginya animo masyarakat untuk berwisata ke Sabang, tambah Ismayadi, terlihat juga dari penambahan trip penyeberangan sejak Sabtu (1/7) kemarin hingga hari ini (2/7). “Hari Sabtu dan Minggu ada 5 trip penyeberangan dari dan ke Sabang,” sebutnya.(AM)