Category: Berita

53 kantong darah berhasil terkumpul dari ASN Dinas Perhubungan Aceh pada kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Depo Trans Koetaradja, Senin, 2 Agustus 2021. Segenap pegawai Dinas Perhubungan Aceh tampak bersemangat mengikuti aksi kemanusiaan ini. Dengan harapan, darah yang terkumpulkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Drs. Bukhari, MM., staf Ahli Gubernur Aceh, bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto turut hadir menyaksikan kegiatan yang diikuti oleh 119 pegawai Dishub Aceh ini. Donor darah telah menjadi agenda rutin Pemerintah Aceh dalam rangka memenuhi ketersediaan stok darah di PMI. Seperti diketahui, stok darah selama pandemi menurun cukup signifikan akibat kekhawatiran masyarakat terpapar virus corona saat melakukan donor darah. (AM)

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh merupakan satu-satunya akses penyeberangan menuju Sabang. Melalui pelabuhan ini pula ribuan orang setiap harinya hilir mudik dengan berbagai tujuan. Tingginya angka kunjungan orang di pelabuhan ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kebersihan di area pelabuhan. Sehingga pengguna jasa merasa nyaman saat berada di pelabuhan. Guna mencapai hal tersebut, tiga operator kapal penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Dishub Aceh berupa perlengkapan kebersihan untuk dimanfaatkan di pelabuhan, Senin (26/07/2021). Selain itu, bantuan ini juga menyahuti instruksi Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada saat meninjau pelabuhan beberapa waktu lalu. Sekdishub Aceh, T. Faisal, saat menerima bantuan CSR tersebut secara simbolis, mengapresiasi atas kepedulian operator kapal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan penumpang di pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta akan memberikan dampak yang begitu positif bagi pelayanan transportasi. Ditemui Tim Aceh TRANSit saat penyerahan CSR, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Syamsuddin menyebutkan, bantuan tersebut merupakan bagian dari partisipasi ASDP untuk menghadirkan kebersihan di Pelabuhan Ulee Lheue. “Kebersihan pelabuhan menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satu bentuk tanggung jawab kami adalah berupa bantuan beberapa peralatan kebersihan untuk pelabuhan,” ujarnya. Pada saat yang sama, Husin Bakri, selaku Kepala Operasional PT. Putra Maju Global Indonesia (MV. Putri Anggreni) mengungkapkan, pihaknya siap berkolaborasi untuk menciptakan pelabuhan yang nyaman dan bersih bagi masyarakat. Beberapa fasilitas kebersihan yang diberikan oleh operator kapal di antaranya, tong sampah 15 unit, kipas angin 2 unit, dan tangga alumunium 1 unit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, tong sampah double 3 unit, tong sampah stainless steel 4 unit dari PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur (Express Bahari), tong sampah 4 unit dari PT. Putra Maju Global Indonesia (MV. Putri Anggreni). Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Pada akhirnya, pelabuhan yang bersih juga akan menghadirkan kenyamanan bagi bersama. (AM)

Nur Laibah, ibu delapan orang anak ini merupakan salah satu juru parkir yang ada di pasar Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Profesi ini sudah ia lakoni sejak 10 tahun lalu. Setiap hari, ibu yang lebih akrab disapa “Kak Nur Parkir” ini berangkat dari rumahnya di Gampong Banda Alam sejak pukul 09.30 pagi. Ia menjalani pekerjaan ini hanya hingga pukul 17.00 sore. Setelahnya, ia menghabiskan waktu di rumah. Ceritanya, meski menjadi juru parkir, ia tetap menjalani tugasnya sebagai ibu bagi anak-anak. Bahkan, berkat perjuangannya sebagai seorang ibu, kini anak-anaknya sebagian sudah bekerja dan menikah. Saat ini, hanya anak terakhir yang masih menuntut ilmu pada salah satu dayah di Lhok Nibong. Kak Nur juga bercerita bahwa di antara jukir perempuan di pasar Idi Rayeuk ada yang dulunya merupakan korban konflik. Mereka berterima kasih diberi kesempatan untuk bekerja sebagai juru parkir di sini. Hal senada juga disampaikan oleh Kadishub Aceh Timur, Zulkifli yang ditemui Tim Aceh TRANSit secara terpisah. Ia menjelaskan, di antara jukir perempuan tersebut ada janda dan korban konflik yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Pemberdayaan perempuan sebagai jukir sudah dilakukan Dishub Aceh Timur sejak tahun 2014. “Alasannya karena perempuan lebih tahan banting, ulet dalam bekerja, lalu pelayanannya juga lebih humanis,” sebutnya. Saat ini terdapat dua kawasan di Aceh Timur yang juru parkirnya didominasi oleh perempuan, yaitu Pasar Peureulak sebanyak 17 orang dan Pasar Idi Rayeuk sebanyak 16 orang. Profesi jukir memang lazimnya dilakoni oleh kaum lelaki. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi kaum perempuan untuk ikut berperan agar tatanan lalu lintas kota menjadi lebih teratur. (AM)

Tepatnya pukul 17.00 WIB sebanyak 257 penumpang KMP. Teluk Singkil berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji menuju Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Sabtu (17/07/2021). Kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry ini juga membawa kendaraan golongan II sebanyak 24 unit, golongan IV penumpang sebanyak 8 unit, golongan IV barang sebanyak 5 unit, dan kendaraan golongan V sebanyak 5 unit. Meskipun tidak semua penumpang yang telah tiba di pelabuhan dapat menaiki kapal ini, pada Senin besok, pukul 17.00 WIB kapal akan kembali berlayar dari Labuhan Haji menuju Sinabang. Diimbau kepada setiap pengguna jasa penyeberangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Informasi yang diperoleh dari petugas ASDP Cabang Singkil, KMP. Teluk Singkil tiba dengan selamat di Sinabang pada Minggu pagi (18/07/2021) pukul 05.30 WIB.

Hingga hari ke-12 penerapan PPKM Mikro di Aceh, petugas gabungan dari berbagai instansi kabupaten/kota di wilayah perbatasan Aceh masih gencar melakukan penyekatan, Sabtu, 17 Juli 2021. Penyekatan ini menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Aceh. Pada posko penyekatan di perbatasan Aceh Tamiang misalnya, petugas memeriksa dokumen perjalanan yang disyaratkan selama masa penerapan PPKM mikro di Aceh. Selain itu, petugas juga intens melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat yang melintas di wilayah ini. Diketahui, saat ini beberapa dokumen persyaratan untuk memasuki wilayah yang sedang menerapkan PPKM mikro di antaranya, menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil Rapid Test Antigen yang berlaku 1×24 jam, serta hasil RT-PCR yang berlaku 2×24 jam. Posko yang berlokasi di UPPKB Jembatan Timbang Seumadam ini juga menyediakan layanan vaksinasi bagi pelintas yang belum divaksin. Layanan ini tersedia setiap hari sejak pagi hingga siang hari guna mempermudah masyarakat sehingga perjalanan mereka tidak terganggu. Berdasarkan amatan Tim Aceh TRANSit di posko penyekatan Aceh Tamiang, petugas juga memeriksa jumlah penumpang yang menaiki angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Selama penerapan PPKM mikro, jumlah penumpang angkutan umum dibatasi hanya 50 persen dari total kapasitas kendaraan. (AM)

Pergerakan orang di Terminal Tipe B Aceh Barat Daya (Abdya) pada H-4 Lebaran Idul Adha masih terlihat normal, Jumat, 16 Juli 2021. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh penerapan PPKM Mikro yang masih berjalan di Aceh. Hal itu disampaikan Koordinator Terminal Tipe B Abdya, Khairunnas saat ditemui di ruangannya, Sabtu pagi (17/07/2021). Dikatakannya, semalam tercatat sebanyak 21 minibus berangkat dari terminal Blang Pidie ini. “Keberangkatan penumpang sebanyak 135 orang dengan tujuan Banda Aceh. Namun, kedatangannya hanya 5 orang penumpang dari Singkil”, sebutnya. Sementara itu, pada pagi hari hingga pukul 10.00 WIB keberangkatan penumpang dari Abdya sebanyak 10 minibus yang membawa 35 penumpang. Untuk kedatangan tercatat sebanyak 30 penumpang. Berdasarkan data dari petugas terminal, mayoritas keberangkatan dari Blang Pidie menuju Banda Aceh. Selain itu lintas trayek lainnya dengan tujuan Meulaboh, Tapaktuan, Takengon, Lhokseumawe, hingga Medan. (MR)

Menjelang lebaran Idul Adha 1442 H, terlihat kepadatan penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Calang menuju Pelabuhan Sinabang, Jumat (16/07/2021). Informasi yang dihimpun dari operator kapal ASDP Ferry Indonesia Cabang Singkil yang bertugas di pelabuhan ini, sebanyak 320 penumpang memakai jasa KMP. Aceh Hebat 1 menuju Simeulue. Sementara itu, untuk kendaraan golongan II (sepeda motor) sebanyak 95 unit, golongan IV (mobil) sebanyak 16 unit, dan kendaraan golongan V (truk) sebanyak 18 unit. Selama pemberlakuan PPKM Mikro, penumpang tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Di hari yang sama, aktivitas berbeda terpantau di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh tampak sepi penumpang baik orang hingga kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya docking tahunan KMP. Teluk Sinabang sejak pertengahan bulan lalu. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon Meulaboh, Romi Masri yang ditemui Tim Aceh TRANSit menyebut telah menginformasikan jauh-jauh hari adanya docking kapal. “Untuk itu kita mengarahkan penumpang agar menyeberang ke Simeulue melalui Pelabuhan Calang maupun Pelabuhan Labuhan Haji,” sebutnya. Romi menambahkan, saat KMP. Teluk Sinabang docking pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat antrian kendaraan logistik. Mereka terpaksa menunggu kapal tersebut selesai docking untuk bisa mengantarkan pasokan logistik ke Simeulue. Masa tunggu ini mengakibatkan terhambatnya distribusi logistik ke wilayah kepulauan. (MR)

Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Aceh, masyarakat yang ingin menyeberang ke Sabang melalui Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh wajib menunjukkan sertifikat/kartu vaksin atau hasil Rapid Test Antigen (1×24 jam) bagi yang belum melakukan vaksin. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu vaksin dan hasil test antigen, bisa melakukan rapid test antigen di posko PPKM Satgas Covid19 yang ada di pelabuhan. Satgas juga menyediakan layanan rapid test antigen gratis bagi 50 calon penumpang setiap harinya. Kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan Aceh, Polda Aceh, Polres Kota Banda Aceh, Satgas Covid19 Banda Aceh, dan operator angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue, Selasa, 13 Juli 2021. Rapat hari ini juga meminta kepada operator kapal untuk melakukan sosialisasi ke publik terkait aturan teknis di pelabuhan penyeberangan. Selain itu, petugas loket di pelabuhan wajib meminta kepada calon penumpang untuk menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil rapid test antigen sebagai syarat sebelum membeli tiket. (AM)

Perkembangan teknologi informasi saat ini didominasi oleh media digital yang mengharuskan pelayanan kebutuhan informasi serba cepat dan tepat guna untuk meningkatkan mutu publikasi pemerintah, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah selenggarakan evaluasi kinerja publikasi di aula Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 12 Juli 2021. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh sekretaris dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ini fokus pada peningkatan publikasi melalui website SKPA. Dalam arahannya, Sekda Aceh, Taqwallah menjelaskan bahwa publikasi kinerja pemerintah di era teknologi menjadi prioritas. “Publikasi saat ini telah menjadi sebuah keharusan untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” sebutnya. Sekda Aceh secara khusus juga menginstruksikan kepada setiap SKPA yang hadir supaya segera mengaktifkan Content Management System (CMS) pada laman resmi supaya kinerja publikasi pemerintah semakin baik. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf menyampaikan bahwa, CMS ini akan memudahkan penyebaran informasi, “Penggunaan Aceh CMS akan memudahkan penyebaran informasi satu pintu ke semua website SKPA, Pemerintah Kab/Kota, dan 6.497 Gampong (gampong.id) sesuai dengan semangat Qanun Nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT),” ujarnya. Dishub Aceh memaparkan tentang pengalaman membangun sistem publikasi dan informasi. Dalam kesempatan itu, Kadishub Aceh, Junaidi menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan dalam publikasi masih memiliki banyak kekurangan, walaupun sudah dipersiapkan dalam waktu yang lama tetapi efektivitasnya masih perlu terus ditingkatkan. Memperhatikan perkembangan informasi yang dilakukan berbagai kalangan dengan konten menyudutkan kinerja Pemerintahan, maka perlu melakukan langkah-langkah perbaikan metode penyampaian informasi yang lebih akurat dan terukur. “Agar dapat menjangkau publik yang lebih luas, pengelolaan media sosial juga harus mengikuti kegemaran generasi milenial, pesan-pesan harus disampaikan dengan ringkas dan mudah dipahami,” paparnya. Agar penyampaian kepada masyarakat dapat disampaikan secara terpadu, saat ini Biro Humas dan Protokol Setda Aceh telah menyediakan Media Centre, Kepala Biro Humpro, M. Iswanto menyampaikan “Apabila ada kendala dalam penyampaian informasi, SKPA dapat berkoordinasi dengan Media Centre agar memperoleh solusi jika ada informasi yang salah beredar di masyarakat”.Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, penyampaian informasi publik ini perlu direncanakan dengan baik. Kualitas informasi sangat terkait dengan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan pendukung lainnya seperti kebijakan, teknologi, peralatan dan kebutuhan lainnya. (HDA)

Urgensi pembangunan kapal Aceh Hebat, salah satunya untuk menjawab persoalan yang dialami oleh masyarakat kepulauan. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Sofyan, pengamat transportasi Aceh, saat menjadi narasumber dalam talkshow 4 Tahun Program Aceh Hebat di aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Jumat, 9 Juli 2021. “Masyarakat harus tahu proporsinya, jika berbicara kapal kita harus tanya sama orang di pesisir, terutama di pulau terpencil dan terisolir. Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana. Itu perintah undang-undang,” sebutnya dalam talkshow tersebut. Prof. Sofyan juga menjelaskan proses pelaksanaan suatu project atau pembangunan oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa setiap project harus melalui kajian yang dilanjutkan dengan studi kelayakan. “Jika butuh baru dilakukan studi kelayakan, kalau layak baru dilakukan DED-nya. DED itu harus ada standarnya yang disebut spesifikasi, dan semua mengacu padanya,” jelasnya. Selain Prof. Sofyan, ada dua narasumber lainnya yang turut hadir guna menjawab berbagai polemik yang beredar di tengah masyarakat Aceh selama ini. Di antaranya, Kadishub Aceh, Junaidi dan Kadis PUPR, Mawardi. Pada kesempatan ini, Kadishub Aceh kembali mengutarakan sejumlah fakta dari isu yang berseliweran di media sosial dengan kebenaran yang semu. Junaidi menyampaikan, pembangunan kapal Aceh Hebat mengacu pada berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah kepulauan Aceh, seperti keterbatasan daya angkut kapal saat momen puncak yang mengakibatkan banyak penumpang tidak bisa berangkat, dan pengiriman barang yang terhambat sehingga menyebabkan kenaikan harga. “Karena masalah demikian, ekonomi di kepulauan akan terganggu, apalagi pelaku usaha yang memasok logistik, misalnya sayur akan busuk jika kendaraan harus antri berhari-hari di pelabuhan. Inilah masalah yang dihadapi masyarakat di lapangan,” jelas Junaidi. Zainal Arifin, saat memandu talkshow ini, juga ikut menceritakan pengalaman pahit akibat tidak tersedia kapal penyeberangan saat mengunjungi Pulau Banyak. “Saya juga pernah berpengalaman tertinggal di Pulau Banyak karena tidak ada kapal, ketika mau pulang harus sewa boat masyarakat,” ungkapnya di hadapan narasumber. Talkshow ini diselenggarakan secara luring maupun daring melalui zoom serta kanal Youtube dan Facebook Serambi Indonesia. (MS/AM)