Category: Berita

Ketersediaan layanan transportasi udara yang memadai mampu mendongkrak berbagai sektor kegiatan di daerah, baik pembangunan, pariwisata, bisnis, ataupun urusan kepemerintahan. Transportasi udara juga menjadi urat nadi perekonomian karena dapat mempermudah aksesibilitas sehingga kunjungan orang atau distribusi barang bisa berjalan dengan lancar. Di wilayah tengah Aceh, Bandara Rembele Bener Meriah menjadi salah satu pintu gerbang bagi pelaku perjalanan via udara. Bandara ini melayani penerbangan rutin setiap hari dengan rute Rembele – Kualanamu. Di masa pandemi sekalipun, bandara ini masih beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pengguna jasa penerbangan. Namun, selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) aktivitas penerbangan komersial di bandara ini berhenti sementara. Pengembangan Bandara Rembele perlu dipacu guna mendukung tumbuhnya perekonomian di wilayah tersebut. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bener Meriah, Dailami kepada Aceh TRANSit, menyebutkan bahwa Bandara Rembele telah mempunyai masterplan pengembangan bandara yang disahkan oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi pada 4 Juni 2021 yang lalu. “Ini sebuah keberuntungan bagi Aceh dan khususnya masyarakat Bener Meriah, kita sangat mendukung pengembangan Bandara Rembele”, ungkapnya. Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele, Faisal, S.T., M.T., menyebutkan, peran Bandara Rembele cukup strategis bagi kemudahan aksesibilitas wilayah tengah Aceh. Hal ini dikarenakan lokasi bandara terletak pada posisi sentris yang menghubungkan seluruh wilayah Aceh. Secara geografis, Bandara Rembele berada di tengah-tengah Provinsi Aceh. Sebagaimana diketahui bentang jalur darat Banda Aceh ke batas perbatasan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara sepanjang 611 kilometer, dan bentang Aceh Utara ke pantai barat Meulaboh sepanjang kurang lebih 250 kilometer. “Benar-benar daerah ini bisa dikatakan sebagai simpul tengahnya ke berbagai jalur. Disisi lain, bandara ini juga berperan sebagai bandar udara mitigasi bencana di provinsi Aceh,” ungkap Faisal lebih lanjut. Faisal menambahkan, melalui masterplan yang telah disahkan, Bandara Rembele diproyeksikan menjadi bandara yang representatif bagi kemudahan aksesibilitas transportasi udara di wilayah tengah Aceh. Selain itu, diharapkan pula dapat mendukung Pemerintah daerah dalam menunjang perekonomian dan kepariwisataan. Salah satu pengembangan yang akan dilakukan adalah perpanjangan runway dari 2.250 x 30 meter menjadi 2.800 meter dan lebar 45 meter. Perpanjangan runway ini menurut Faisal untuk optimalisasi aksesibilitas transportasi udara sehingga ke depan mampu didarati oleh pesawat berbadan besar sekelas Boeing 737-800 dan sejenisnya. Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang membangun terminal kargo untuk mendukung pengiriman barang atau produk hasil alam dataran tinggi Gayo Aceh. Pengiriman barang hasil perkebunan dengan kargo udara dianggap lebih mudah dan cepat. Apalagi komoditi alam yang ada di daerah ini merupakan produk ekspor seperti Kopi Gayo, Pisang Cavendish ,dan palawija lainnya. “Harapan saya dengan adanya terminal kargo ini diharapkan segera dapat didukung stakeholder terkait seperti kehadiran Kantor Bea dan Cukai dan Karantina”, pungkasnya. Sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Tahun 2016 lalu, Bandara Rembele rutin melayani  pendaratan pesawat ATR72 yang berkapasitas 72 penumpang. Secara teknis, dengan panjang runway mencapai 2.250 meter bandara ini mampu menampung pesawat terkritis (critical aircraft) dengan bobot mencapai 141.000 pounds, yaitu sekelas Boeing 737 classic atau C-130 Hercules. Oleh karena itu, pendaratan pesawat tipe C-130 Hercules pada Senin, 25 Juli 2021 yang lalu merupakan sejarah baru bagi bandara ini karena telah berhasil dilakukan proving flight oleh pesawat Hercules Long Body dari Skadron Udara 31. Seperti diketahui, pendaratan pesawat Hercules tipe C-130 di bandara ini untuk mendukung pemberangkatan 400-an pasukan Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 114/Satria Musara ke Papua. (*)

53 kantong darah berhasil terkumpul dari ASN Dinas Perhubungan Aceh pada kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Depo Trans Koetaradja, Senin, 2 Agustus 2021. Segenap pegawai Dinas Perhubungan Aceh tampak bersemangat mengikuti aksi kemanusiaan ini. Dengan harapan, darah yang terkumpulkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Drs. Bukhari, MM., staf Ahli Gubernur Aceh, bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto turut hadir menyaksikan kegiatan yang diikuti oleh 119 pegawai Dishub Aceh ini. Donor darah telah menjadi agenda rutin Pemerintah Aceh dalam rangka memenuhi ketersediaan stok darah di PMI. Seperti diketahui, stok darah selama pandemi menurun cukup signifikan akibat kekhawatiran masyarakat terpapar virus corona saat melakukan donor darah. (AM)

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh merupakan satu-satunya akses penyeberangan menuju Sabang. Melalui pelabuhan ini pula ribuan orang setiap harinya hilir mudik dengan berbagai tujuan. Tingginya angka kunjungan orang di pelabuhan ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kebersihan di area pelabuhan. Sehingga pengguna jasa merasa nyaman saat berada di pelabuhan. Guna mencapai hal tersebut, tiga operator kapal penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Dishub Aceh berupa perlengkapan kebersihan untuk dimanfaatkan di pelabuhan, Senin (26/07/2021). Selain itu, bantuan ini juga menyahuti instruksi Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada saat meninjau pelabuhan beberapa waktu lalu. Sekdishub Aceh, T. Faisal, saat menerima bantuan CSR tersebut secara simbolis, mengapresiasi atas kepedulian operator kapal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan penumpang di pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta akan memberikan dampak yang begitu positif bagi pelayanan transportasi. Ditemui Tim Aceh TRANSit saat penyerahan CSR, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Syamsuddin menyebutkan, bantuan tersebut merupakan bagian dari partisipasi ASDP untuk menghadirkan kebersihan di Pelabuhan Ulee Lheue. “Kebersihan pelabuhan menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satu bentuk tanggung jawab kami adalah berupa bantuan beberapa peralatan kebersihan untuk pelabuhan,” ujarnya. Pada saat yang sama, Husin Bakri, selaku Kepala Operasional PT. Putra Maju Global Indonesia (MV. Putri Anggreni) mengungkapkan, pihaknya siap berkolaborasi untuk menciptakan pelabuhan yang nyaman dan bersih bagi masyarakat. Beberapa fasilitas kebersihan yang diberikan oleh operator kapal di antaranya, tong sampah 15 unit, kipas angin 2 unit, dan tangga alumunium 1 unit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, tong sampah double 3 unit, tong sampah stainless steel 4 unit dari PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur (Express Bahari), tong sampah 4 unit dari PT. Putra Maju Global Indonesia (MV. Putri Anggreni). Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Pada akhirnya, pelabuhan yang bersih juga akan menghadirkan kenyamanan bagi bersama. (AM)

Nur Laibah, ibu delapan orang anak ini merupakan salah satu juru parkir yang ada di pasar Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Profesi ini sudah ia lakoni sejak 10 tahun lalu. Setiap hari, ibu yang lebih akrab disapa “Kak Nur Parkir” ini berangkat dari rumahnya di Gampong Banda Alam sejak pukul 09.30 pagi. Ia menjalani pekerjaan ini hanya hingga pukul 17.00 sore. Setelahnya, ia menghabiskan waktu di rumah. Ceritanya, meski menjadi juru parkir, ia tetap menjalani tugasnya sebagai ibu bagi anak-anak. Bahkan, berkat perjuangannya sebagai seorang ibu, kini anak-anaknya sebagian sudah bekerja dan menikah. Saat ini, hanya anak terakhir yang masih menuntut ilmu pada salah satu dayah di Lhok Nibong. Kak Nur juga bercerita bahwa di antara jukir perempuan di pasar Idi Rayeuk ada yang dulunya merupakan korban konflik. Mereka berterima kasih diberi kesempatan untuk bekerja sebagai juru parkir di sini. Hal senada juga disampaikan oleh Kadishub Aceh Timur, Zulkifli yang ditemui Tim Aceh TRANSit secara terpisah. Ia menjelaskan, di antara jukir perempuan tersebut ada janda dan korban konflik yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Pemberdayaan perempuan sebagai jukir sudah dilakukan Dishub Aceh Timur sejak tahun 2014. “Alasannya karena perempuan lebih tahan banting, ulet dalam bekerja, lalu pelayanannya juga lebih humanis,” sebutnya. Saat ini terdapat dua kawasan di Aceh Timur yang juru parkirnya didominasi oleh perempuan, yaitu Pasar Peureulak sebanyak 17 orang dan Pasar Idi Rayeuk sebanyak 16 orang. Profesi jukir memang lazimnya dilakoni oleh kaum lelaki. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi kaum perempuan untuk ikut berperan agar tatanan lalu lintas kota menjadi lebih teratur. (AM)

Tepatnya pukul 17.00 WIB sebanyak 257 penumpang KMP. Teluk Singkil berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji menuju Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Sabtu (17/07/2021). Kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry ini juga membawa kendaraan golongan II sebanyak 24 unit, golongan IV penumpang sebanyak 8 unit, golongan IV barang sebanyak 5 unit, dan kendaraan golongan V sebanyak 5 unit. Meskipun tidak semua penumpang yang telah tiba di pelabuhan dapat menaiki kapal ini, pada Senin besok, pukul 17.00 WIB kapal akan kembali berlayar dari Labuhan Haji menuju Sinabang. Diimbau kepada setiap pengguna jasa penyeberangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Informasi yang diperoleh dari petugas ASDP Cabang Singkil, KMP. Teluk Singkil tiba dengan selamat di Sinabang pada Minggu pagi (18/07/2021) pukul 05.30 WIB.

Hingga hari ke-12 penerapan PPKM Mikro di Aceh, petugas gabungan dari berbagai instansi kabupaten/kota di wilayah perbatasan Aceh masih gencar melakukan penyekatan, Sabtu, 17 Juli 2021. Penyekatan ini menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Aceh. Pada posko penyekatan di perbatasan Aceh Tamiang misalnya, petugas memeriksa dokumen perjalanan yang disyaratkan selama masa penerapan PPKM mikro di Aceh. Selain itu, petugas juga intens melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat yang melintas di wilayah ini. Diketahui, saat ini beberapa dokumen persyaratan untuk memasuki wilayah yang sedang menerapkan PPKM mikro di antaranya, menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil Rapid Test Antigen yang berlaku 1×24 jam, serta hasil RT-PCR yang berlaku 2×24 jam. Posko yang berlokasi di UPPKB Jembatan Timbang Seumadam ini juga menyediakan layanan vaksinasi bagi pelintas yang belum divaksin. Layanan ini tersedia setiap hari sejak pagi hingga siang hari guna mempermudah masyarakat sehingga perjalanan mereka tidak terganggu. Berdasarkan amatan Tim Aceh TRANSit di posko penyekatan Aceh Tamiang, petugas juga memeriksa jumlah penumpang yang menaiki angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Selama penerapan PPKM mikro, jumlah penumpang angkutan umum dibatasi hanya 50 persen dari total kapasitas kendaraan. (AM)

Pergerakan orang di Terminal Tipe B Aceh Barat Daya (Abdya) pada H-4 Lebaran Idul Adha masih terlihat normal, Jumat, 16 Juli 2021. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh penerapan PPKM Mikro yang masih berjalan di Aceh. Hal itu disampaikan Koordinator Terminal Tipe B Abdya, Khairunnas saat ditemui di ruangannya, Sabtu pagi (17/07/2021). Dikatakannya, semalam tercatat sebanyak 21 minibus berangkat dari terminal Blang Pidie ini. “Keberangkatan penumpang sebanyak 135 orang dengan tujuan Banda Aceh. Namun, kedatangannya hanya 5 orang penumpang dari Singkil”, sebutnya. Sementara itu, pada pagi hari hingga pukul 10.00 WIB keberangkatan penumpang dari Abdya sebanyak 10 minibus yang membawa 35 penumpang. Untuk kedatangan tercatat sebanyak 30 penumpang. Berdasarkan data dari petugas terminal, mayoritas keberangkatan dari Blang Pidie menuju Banda Aceh. Selain itu lintas trayek lainnya dengan tujuan Meulaboh, Tapaktuan, Takengon, Lhokseumawe, hingga Medan. (MR)

Menjelang lebaran Idul Adha 1442 H, terlihat kepadatan penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Calang menuju Pelabuhan Sinabang, Jumat (16/07/2021). Informasi yang dihimpun dari operator kapal ASDP Ferry Indonesia Cabang Singkil yang bertugas di pelabuhan ini, sebanyak 320 penumpang memakai jasa KMP. Aceh Hebat 1 menuju Simeulue. Sementara itu, untuk kendaraan golongan II (sepeda motor) sebanyak 95 unit, golongan IV (mobil) sebanyak 16 unit, dan kendaraan golongan V (truk) sebanyak 18 unit. Selama pemberlakuan PPKM Mikro, penumpang tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Di hari yang sama, aktivitas berbeda terpantau di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh tampak sepi penumpang baik orang hingga kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya docking tahunan KMP. Teluk Sinabang sejak pertengahan bulan lalu. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon Meulaboh, Romi Masri yang ditemui Tim Aceh TRANSit menyebut telah menginformasikan jauh-jauh hari adanya docking kapal. “Untuk itu kita mengarahkan penumpang agar menyeberang ke Simeulue melalui Pelabuhan Calang maupun Pelabuhan Labuhan Haji,” sebutnya. Romi menambahkan, saat KMP. Teluk Sinabang docking pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat antrian kendaraan logistik. Mereka terpaksa menunggu kapal tersebut selesai docking untuk bisa mengantarkan pasokan logistik ke Simeulue. Masa tunggu ini mengakibatkan terhambatnya distribusi logistik ke wilayah kepulauan. (MR)

Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Aceh, masyarakat yang ingin menyeberang ke Sabang melalui Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh wajib menunjukkan sertifikat/kartu vaksin atau hasil Rapid Test Antigen (1×24 jam) bagi yang belum melakukan vaksin. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu vaksin dan hasil test antigen, bisa melakukan rapid test antigen di posko PPKM Satgas Covid19 yang ada di pelabuhan. Satgas juga menyediakan layanan rapid test antigen gratis bagi 50 calon penumpang setiap harinya. Kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan Aceh, Polda Aceh, Polres Kota Banda Aceh, Satgas Covid19 Banda Aceh, dan operator angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue, Selasa, 13 Juli 2021. Rapat hari ini juga meminta kepada operator kapal untuk melakukan sosialisasi ke publik terkait aturan teknis di pelabuhan penyeberangan. Selain itu, petugas loket di pelabuhan wajib meminta kepada calon penumpang untuk menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil rapid test antigen sebagai syarat sebelum membeli tiket. (AM)

Perkembangan teknologi informasi saat ini didominasi oleh media digital yang mengharuskan pelayanan kebutuhan informasi serba cepat dan tepat guna untuk meningkatkan mutu publikasi pemerintah, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah selenggarakan evaluasi kinerja publikasi di aula Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 12 Juli 2021. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh sekretaris dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) ini fokus pada peningkatan publikasi melalui website SKPA. Dalam arahannya, Sekda Aceh, Taqwallah menjelaskan bahwa publikasi kinerja pemerintah di era teknologi menjadi prioritas. “Publikasi saat ini telah menjadi sebuah keharusan untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” sebutnya. Sekda Aceh secara khusus juga menginstruksikan kepada setiap SKPA yang hadir supaya segera mengaktifkan Content Management System (CMS) pada laman resmi supaya kinerja publikasi pemerintah semakin baik. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf menyampaikan bahwa, CMS ini akan memudahkan penyebaran informasi, “Penggunaan Aceh CMS akan memudahkan penyebaran informasi satu pintu ke semua website SKPA, Pemerintah Kab/Kota, dan 6.497 Gampong (gampong.id) sesuai dengan semangat Qanun Nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT),” ujarnya. Dishub Aceh memaparkan tentang pengalaman membangun sistem publikasi dan informasi. Dalam kesempatan itu, Kadishub Aceh, Junaidi menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan dalam publikasi masih memiliki banyak kekurangan, walaupun sudah dipersiapkan dalam waktu yang lama tetapi efektivitasnya masih perlu terus ditingkatkan. Memperhatikan perkembangan informasi yang dilakukan berbagai kalangan dengan konten menyudutkan kinerja Pemerintahan, maka perlu melakukan langkah-langkah perbaikan metode penyampaian informasi yang lebih akurat dan terukur. “Agar dapat menjangkau publik yang lebih luas, pengelolaan media sosial juga harus mengikuti kegemaran generasi milenial, pesan-pesan harus disampaikan dengan ringkas dan mudah dipahami,” paparnya. Agar penyampaian kepada masyarakat dapat disampaikan secara terpadu, saat ini Biro Humas dan Protokol Setda Aceh telah menyediakan Media Centre, Kepala Biro Humpro, M. Iswanto menyampaikan “Apabila ada kendala dalam penyampaian informasi, SKPA dapat berkoordinasi dengan Media Centre agar memperoleh solusi jika ada informasi yang salah beredar di masyarakat”.Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, penyampaian informasi publik ini perlu direncanakan dengan baik. Kualitas informasi sangat terkait dengan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan pendukung lainnya seperti kebijakan, teknologi, peralatan dan kebutuhan lainnya. (HDA)