Category: Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Menilik sejarah Garuda Indonesia ke belakang, perusahaan ini tak bisa dilepaskan dari awal lahirnya republik ini. Pasang surut dialami Garuda sejak berdiri di era Presiden Soekarno. Seperti diberitakan Harian Kompas, 23 Oktober 2009, sejarah Garuda Indonesia bermula dari usaha Soekarno agar republik yang masih berusia seumur jagung ini bisa memiliki armada pesawat udara. Pada 16 Juni 1948, Presiden Soekarno berpidato di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), meminta rakyat menyumbang untuk republik yang masih rentan karena kekosongan kas negara. Dengan bantuan dan pengaruh dari Tengku Muhammad Daud Beureueh, dalam waktu tidak begitu lama terkumpul emas sebanyak 20 kilogram. Semangat rakyat Aceh menyumbang dana ke republik tersebut tak lepas dari euforia berakhirnya penjajahan Belanda. Sumbangan banyak berasal dari para saudagar kaya Aceh. Rakyat kecil pun banyak berkontribusi menyumbang emas yang disimpannya secara sukarela. Aceh sendiri merupakan salah satu daerah pertama bekas Hindia Belanda yang langsung menyatakan mendukung dan bergabung dengan Indonesia. Daud Beureueh juga berharap, dengan bergabung dengan republik, Aceh nantinya bisa menjadi provinsi dengan otonomi khusus. Dengan uang sumbangan dari rakyat Aceh, pemerintah Soekarno lewat Wieweko, seorang perwira AURI, membeli dari Singapura sebuah pesawat C-47 Dakota yang kemudian dioperasikan Angkatan Udara sebagai alat transportasi bagi pejabat negara. Sebagai tanda terima kasih kepada rakyat Aceh, pesawat itu diberi nama Seulawah (Gunung Emas), sebuah nama gunung di Aceh. Tugas pertamanya membawa Hatta dalam kunjungan kerja ke Sumatera (Yogyakarta- Jambi-Payakumbuh-Kutaraja-Payakumbuh-Yogya). Awal Desember 1948, pesawat harus mendapat servis dan penambahan kapasitas tangki bahan bakar sehingga diterbangkan ke Calcutta. Perawatan ini diperkirakan akan memakan waktu tiga pekan. Namun, tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, diserang dan dikuasai tentara Belanda yang melakukan agresi militer kedua.Pesawat itu tidak mungkin kembali ke Tanah Air. Hubungan antara awak pesawat dan pemerintah pusat di Yogyakarta terputus. Untuk membiayai hidup para personel dan perawatan pesawat, dibentuklah perusahaan penerbangan Indonesia Airways yang diawaki personel AURI. Dengan seizin Duta Besar Indonesia untuk India Dr Sudarsono, pesawat itu dengan awaknya disewakan kepada Pemerintah Myanmar. Tanggal 26 Januari 1949 pesawat itu berangkat dari Calcutta ke Rangon, Myanmar. Hasil penyewaan pesawat itu digunakan untuk membeli sebuah pesawat dan menyewa satu pesawat lainnya dari Hongkong. Selama 19 bulan Indonesian Airways bertugas di luar negeri sebelum akhirnya dilikuidasi pada Agustus 1950. Pesawat tersebut dan awaknya kemudian ditugaskan dalam Dinas Angkutan Udara Militer yang menghubungkan antarpangkalan udara di Indonesia. Patungan Indonesia-Belanda Selain itu, yang banyak luput dari pemahaman sejarah, yakni andil pemerintah Belanda. Dalam hal ini kaitannya dengan kesepakatan pasca pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Garuda Indonesian Airways, cikal bakal Garuda Indonesia, berasal dari perusahaan patungan Indonesia-Belanda yang dibentuk bersamaan dengan pengakuan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Perusahaan baru yang dibentuk usai kesepakatan KMB ini meneruskan operasional yang sudah dijalankan pesawat Dakota dari sumbangan rakyat Aceh sebelumnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian KMB, maka Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), termasuk maskapai KLM-IIB (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij- Inter-Insulair Bedrijf). KLM-IIB merupakan anak perusahaan KLM setelah mengambil alih maskapai swasta K.N.I.L.M (Koninklijke Nederlandshindische Luchtvaart Maatschappij) yang sudah eksis sejak 1928 di area Hindia Belanda. Sehari setelah peresmian pembentukan usaha patungan Indonesia-Belanda, 28 Desember 1949, pesawat Garuda Indonesian Airways digunakan untuk terbang perdana mengangkut Presiden Soekarno dan keluarga dari Maguwo, Yogyakarta, ke Bandar Udara Kemayoran, Jakarta. Pesawat itu menggunakan logo Garuda dan pada ekornya dicat bendera Merah Putih. Soekarno bersama Guntur, Megawati, dan istrinya yang sedang hamil, Fatmawati, menjadi penumpang penerbangan perdana Garuda. Setahun kemudian, di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, and 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Meskipun sudah terbang sebelumnya, akta pendirian perusahaan ini dibuat tanggal 31 Maret 1950 dan tanggal 24 Maret 1954 perusahaan ini dinasionalisasikan, sehingga tak ada lagi kepemilikan Belanda di Garuda Indonesia hingga saat ini. Sehari setelah peresmian pembentukan usaha patungan Indonesia-Belanda, 28 Desember 1949, pesawat Garuda Indonesian Airways digunakan untuk terbang perdana mengangkut Presiden Soekarno dan keluarga dari Maguwo, Yogyakarta, ke Bandar Udara Kemayoran, Jakarta. Pesawat itu menggunakan logo Garuda Indonesia dan pada ekornya dicat bendera Merah Putih. Soekarno bersama Guntur, Megawati, dan istrinya yang sedang hamil, Fatmawati, menjadi penumpang penerbangan perdana Garuda. Setahun kemudian, di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, and 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Meskipun sudah terbang sebelumnya, akta pendirian perusahaan ini dibuat tanggal 31 Maret 1950 dan tanggal 24 Maret 1954 perusahaan ini dinasionalisasikan, sehingga tak ada lagi kepemilikan Belanda di Garuda Indonesia hingga saat ini.(*) Sumber: Kompas.com

Informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh selama ini cukup banyak membantu berbagai kegiatan masyarakat di Aceh. Penyediaan informasi cuaca secara berkala membantu para nelayan dan pelaut di Aceh menentukan waktu yang tepat untuk melaut. Hal yang sama juga berlaku untuk penerbangan. Bahkan kebutuhan akan informasi cuaca bagi penerbangan sangat vital karena sangat erat kaitannya dengan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kadishub Aceh, Junaidi, saat membacakan sambutan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada pembukaan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan (SLMP) yang diselenggarakan oleh BMKG Aceh Minggu, 27 Juni 2021. Gagasan penyelenggaraan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan ini sangat tepat. “Tujuannya, agar stakeholder penerbangan paham dalam membaca dan menelaah informasi cuaca, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kegiatan penerbangan,” sebut Junaidi. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG, Edison Kurniawan, saat membuka kegiatan ini menyampaikan, kondisi meteorologi berpengaruh pada tiga hal utama dalam penerbangan, yaitu keselamatan, keteraturan, dan efisiensi. “Untuk meningkatkan keselamatan dan mempertahankan integritas jadwal penerbangan, maskapai penerbangan sangat bergantung pada informasi cuaca yang akurat,” ujar Edison. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh ini turut dihadiri oleh anggota Komisi V DPR-RI, H. Irmawan menyebutkan, informasi cuaca yang akurat sangat berguna bagi stakeholder pengguna informasi meteorologi penerbangan. Untuk itu, ia mengharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan dengan seksama dan serius sehingga dapat berguna bagi masyarakat pengguna layanan transportasi udara nantinya. SLMP ini diikuti oleh 51 peserta dari sejumlah stakeholder di Aceh, di antaranya, Unit Penyelenggara Penerbangan, maskapai penerbangan, Basarnas Aceh, TNI/Polri, PT. Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda, dan awak media. (AM)

Rakan Moda, seiring masa pemakaian yang sudah lama, ban motor tentu akan mengalami keausan. Kondisi ini akan menyebabkan berkendara tidak nyaman, bahkan sering kali menyebabkan kecelakaan. Mimin berbagi tips, nih supaya ban motor Rakan tidak cepat “gundul”. Setiap ban motor memiliki indikasi Tread Wear Indicator (TWI) sebagai tanda batas keausan ban yang disarankan untuk tetap dipakai. Ban yang baik tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan saat berkendara. Jangan lupa cek kondisi ban sebelum berkendara, ya! Pertama : Rutin membembersihkan Ban Tips ini dilakukan secara rutin agar menjauhkan kotoran yang menempel di ban. Rakan moda harus ingat , kotoran debu atau pasir yang menempel di ban bisa menyebabkan ban mudah bocor atau pecah. Dan saat membersihkan ban, gunakanlah sebaiknya sikat dengan membasahi ban terlebih dahulu dengan air sabun Kedua : Muatan pada motor jangan berlebihan Dalam mengannggkut muatan sebaiknya rakan moda sesuiakan dengan kapasitas kendaraan. Karena dengan mengangkut muatan melebihi kapasitas bisa menyebab kan ban cepat gundul dan bisa juga mudah pecah atau retak. Ini tentunya sangat membahayakan keselamatan rakan saat berkendara motor Ketiga : Rutin cek tekanan angin ban Memeriksa tekanan angin ban secara rutin sangat penting supaya kita bisa mengetahui kondisi ban kempes atau tidak. Jika kondisi ban kempes ban akan mudah bocor,cepat gundul bahkan sampai bisa retak. Ramoda juga harus ingat jangan memberi tekanan angin terlalu tinggi, itu juga bisa beresiko ban menjadi pecah atau meledak Keempat Nah siapa nih yang sering parkir di bawah terik? Sebaiknya memarkirkan motor di tempat yang teduh agar tidak terjadi pemuaian udara akibat terkena panas Diolah dari berbagai sumber Cek Postingan di Instagram Dishub Aceh 

Sama halnya dengan tahun lalu, pada tahun 2021 ini, peringatan Hari Pelaut Sedunia khususnya di Indonesia masih dilakukan dalam suasana pandemi Covid-19. Namun kondisi tersebut tak menyurutkan semangat para pelaut untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi logistik dapat menjangkau seluruh dunia. Pelaut memainkan peranan vital dalam dunia pelayaran saat ini dan masa depan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pelaut Sedunia Tahun 2021 yang dicanangkan oleh IMO, yakni Seafarers: At the Core of Shipping’s future”. Demikian dikatakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo di Jakarta pada Jumat (25/6). “Sebagai salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C, setiap tanggal 25 Juni Indonesia ikut merayakan Hari Pelaut Sedunia atau Day of The Seafarers sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas kontribusi para pelaut dari seluruh dunia pada perdagangan global dan perekonomian dunia,” ujar Dirjen Agus. Menurut Dirjen Agus, sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pelaut terbesar di dunia, sudah sepatutnya kita menghargai dan menghormati jasa para pelaut dalam mendukung perekonomian dunia khususnya para pelaut Indonesia. “Tahun ini Pemerintah telah melaksanakan beberapa program khusus untuk pelaut di masa Pandemi Covid-19, di antaranya program vaksinasi bagi pelaut, juga memfasilitasi proses pergantian awak kapal (crew change) dan repatriasi pemulangan pelaut,” jelasnya. Adapun program vaksinasi nasional bagi para pekerja transportasi termasuk untuk pelaut, menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. “Terkait dengan program vaksinasi gratis untuk para pelaut tersebut, kami mengusung tagline #IndonesianHeroes atau singkatan dari Indonesian Healthy and Ready Onboard Seafares yang memiliki arti mengedepankan kesehatan para pelaut terutama di masa Pandemi Covid-19 ini. Selanjutnya, sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap pelaut, Pemerintah juga turut memediasi pemberian santunan pelaut yang meninggal serta menfasilitasi pengiriman pelaut melalui perusahaan pemegang SIUPPAK, dimana saat ini proses pengajuan SIUPPAK sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi SEHATI (Sistem Elektronik Hubla TerIntegrasi). Di forum internasional seperti dalam pertemuan antar negara ASEAN, lanjut Dirjen Agus, Indonesia sepakat bahwa pelaut adalah pekerja kunci yang memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian sebuah negara. “Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan juga merekomendasikan negara anggota ASEAN untuk mendukung dan memfasilitasi pergantian awak kapal dan pemulangan pelaut serta pentingnya memasukkan pelaut dalam program vaksinasi nasional,” pungkasnya. Sebagai informasi, Hari Pelaut Sedunia pertama kali diperkenalkan pada Amandemen Manila bulan Juni 2010 yang mengadopsi revisi besar terhadap Konvensi STCW dan Kode terkait, di mana Konferensi Diplomatik sepakat bahwa kontribusi yang dibuat oleh para Pelaut untuk perdagangan internasional harus diakui dan diperingati setiap tahunnya dengan sebutan “Hari Pelaut Sedunia.” Adapun tanggal 25 Juni yang dipilih sebagai Hari Pelaut Sedunia adalah hari di mana Amandemen tersebut secara resmi diadopsi, dan untuk pertama kalinya diperingati pada tahun 2011. Selamat Hari Pelaut Sedunia 2021. Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub RI

Acara diskusi publik yang mengusung tema “Kapal Aceh Hebat : Sejarah Baru Armada Laut Aceh”  dimoderatori oleh Akmal Fahmi, Forum Mahasiswa Aceh Nusantara diselenggarakan di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi menyampaikan persentasi terkait proses perencanaan, penganggaran, pembangunan dan operasional KMP. Aceh Hebat di hadapan Forum Mahasiswa Aceh Nusantara (FORMA-NUS). Kecintaannya pada Aceh didedikasikan melalui pengabdiannya yang ia curahkan sepenuhnya kepada Tanoh Rencong dengan membangun KMP. Aceh Hebat sebagai warisan untuk generasi mendatang dalam meningkatkan kesejahteraan Aceh. “Masalahnya sekarang, saat antrian kendaraan kian menumpuk di pelabuhan menunggu hingga cuaca layak untuk berlayar, apa yang akan terjadi di kepulauan?” Tutur Junaidi melalui webinar yang dilakukan secara online dan offline. Tambahnya lagi, Misalnya saja, Tomat yang diangkut bakal jadi saus (istilahnya -red), masyarakat pulau harus mutar kepala untuk berhemat tomat, harga tomat melonjak tajam, jelas sudah rakyat harus bayar lebih, ujung-ujungnya masyarakat yang mulai bangkit perekonomiannya, kembali miskin, makanya kita perlu bangun kapal. Siapa lagi yang akan peduli sama kita, kalau bukan kita Rakyat Aceh sendiri. Almuniza Kamal, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh juga mengapresiasi diskusi ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengetahui fakta yang benar adanya dan tolok ukur Pemerintah dalam menentukan kebijakan. “Pertemuan hari ini dengan mahasiswa merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Kegiatan ini harus terus berlanjut,” ujarnya. Mahasiswa sebagai agent of change memang harus kritis terhadap pembangunan daerah. “Kita sebagai mahasiswa juga jangan telan bulat-bulat berita yang ada, jangan berbicara tanpa data, karena kita juga punya tugas untuk mengawal kebijakan Pemerintah dengan kritikan yang konstruktif, solutif dan tidak provokatif,” pungkas Husnul Jamil selaku Tokoh Muda Aceh yang hadir sebagai narasumber juga. Pada kesempatan tersebut juga, Rafli Kande, anggota DPR RI ikut berpartisipasi melalui daring dalam menyuarakan semangat pembangunan Aceh yang semakin hebat. “Mari kita buka cakrawala pikir kita agar tidak terpengaruh dengan berita yang belum jelas kebenarannya. Kita juga harus sering berdiskusi seperti ini bukan hanya tentang kapal Aceh Hebat, tapi program pemerintah lainnya juga,” tukasnya. Karena, generasi muda Aceh adalah bahtera yang akan membawa Aceh lebih baik dan semakin hebat. Juga, kemajuan Aceh dilihat dari pemudanya. Di akhir diskusi ini juga dilakukan pemutaran video yang mengilustrasikan dampak dari operasional KMP. Aceh Hebat dalam kurun waktu 100 harinya. Beroperasinya kapal milik Rakyat Aceh ini dilatarbelakangi oleh perjuangan dan proses yang panjang nan menguras energi dan emosi demi keberlangsungan distribusi logistik dan aktivitas transportasi lainnya ke wilayah kepulauan. T. Rajabuddin sebagai pelaku wisata mengatakan, KMP. Aceh Hebat 2 lebih cepat dari Tanjung Burang. Kalau bisa Aceh Hebat 2 tetap berlayar dari Ulee Lheue ke Balohan dan jangan pindah lagi, karena kami sangat membutuhkan kapal, kalau satu kapal nggak cukup, karena internasional saja sudah tahu Sabang ini. Faktor fasilitas dalam kapal juga mendukung kenyamanan masyarakat dalam berlayar, “Kapal ke Simeulue (KMP. Aceh Hebat 1 -red) luar biasa, tempat tidurnya sangat nyaman. Setiap penumpang dapat satu tempat tidur, jadi nggak berebut sama penumpang lain. Habis itu, pas waktu shalat, komandannnya langsung azan. Mari kita rawat kapal ini biar nggak macet pas berlayar,” ujar salah satu warga Simeulue yang naik KMP. Aceh Hebat 1. Begitu pun, distribusi fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang lebih terjaga dan safety dengan adanya KMP. Aceh Hebat 3. “Selama ini distribusi obat-obatan dan fasilitas kesehatan menggunakan boat masyarakat. Terkadang kendala cuaca, seperti tiba-tiba badai dan hujan di perjalanan, alat dan obat-obatan sering basah. Selama dengan kapal ini lebih aman apalagi kami sering koordinasi dengan ABK, sangat terbantu dengan kapal ini,” pungkas dr. Indah Puspita Putri, Kepala Puskesmas Pulau Banyak. Sarana yang telah ada ini adalah milik Rakyat Aceh, menjaga dan merawat kapal ini adalah tanggung jawab kita bersama, “Pihak ABK kapal dan Dishub tetap menjaga kebersihan di dalam kapal serta terus menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan juga,” Harap Tri Boihaqqi, salah satu guru di Simeulue. (MS)

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi menyambut kunjungan silaturrahmi Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Aceh, Budiono bersama Konsultan Basarnas RI dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di ruang kerjanya, Kamis, 17 Juni 2021. Kepala Basarnas Aceh, Budiono dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya bersama konsultan dari ITS bermaksud untuk memperoleh sejumlah informasi terkait kondisi eksisting dan rencana pengembangan kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. Data tersebut akan digunakan untuk perencanaan dan pembangunan kapal penyelamatan (Rescue) multi-purposes oleh Basarnas RI. Pada kesempatan yang sama, Gusma H. Putra, konsultan dari ITS menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian khusus terkait rencana pembangunan kapal yang nantinya akan ditempatkan di Banda Aceh. Gusma menambahkan, pembangunan kapal penyelamat multi-purpose ini difokuskan pada tiga lokasi di Indonesia, yaitu Aceh, Ambon, dan Kupang. Kadishub Aceh, Junaidi menyambut baik kunjungan silaturrahmi ini, sekaligus mendukung rencana pembangunan kapal Basarnas yang akan menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai homebase. Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan bahwa Aceh memiliki garis pantai yang sangat panjang, sehingga penambahan armada kapal Basarnas tentu sangat tepat. Tambahnya, perairan Aceh juga sering dilintasi oleh kapal kargo internasional melalui Selat Malaka hingga perairan samudera hindia. (AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mencegah terjadinya pemanasan global dengan melakukan tiga upaya pendekatan yakni melalui pencegahan (avoid), pergeseran (shift), dan peningkatan (improve). Ketiga upaya pendekatan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci dalam acara webinar “3rd Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition (IEECCE)” yang diselenggarakan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), Senin (14/6). Menhub menjelaskan, pendekatan pertama yaitu pencegahan (avoid), dilakukan melalui pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di wilayah perkotaan. Konsep ini akan menciptakan ekosistem transportasi massal transit yang terintegrasi, dan dapat menumbuhkan komunitas pejalan kaki dan pesepeda, sehingga mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk menjalani hidup lebih sehat. Selanjutnya pendekatan kedua yaitu pergeseran (shift). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan kapasitas dan kualitas layanan transporasi umum perkotaan. Misalnya dengan memberikan subsidi transportasi massal perkotaan melalui skema buy the services di sektor transportasi jalan. Adapun pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan peningkatan (improve). Pendekatan ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kinerja transportasi. Misalnya yaitu penggunaan kendaraan pribadi maupun angkutan massal berbahan bakar non fosil seperti: kendaraan listrik berbasis baterai, teknologi surya, dan bahan bakar nabati. “Pemanfaatan kendaraan listrik menjadi salah satu implementasi kebijakan upaya penurunan emisi yang telah menjadi kebijakan nasional. Kami sudah memulai dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas,” ucap Menhub. Sampai akhir April 2021, Kemenhub telah menggunakan 26 unit kendaraan listrik dan 43 unit lagi akan dipesan secara berkala untuk para pejabat di kantor pusat, dan jumlanya akan terus bertambah. Menhub berharap, langkah ini dapat diikuti oleh Kementerian dan Lembaga lainnya untuk turut berkontribusi mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. “Namun demikian, kami juga berharap kehadiran kendaran listrik ini dapat diikuti dengan pembangunan energi pembangkit listrik yang lebih bersih, sehingga tidak mengalihkan emisi dari transportasi ke sektor pembangkit listrik,” tutur Menhub. Selain sarana, Kemenhub juga sudah mulai membangun prasarana transportasi di simpul-simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan , stasiun dan terminal, yang dilengkapi panel surya, seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan tenaga surya, dan bangunan yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri di tahun 2030 dan telah menjadi Kebijakan Nasional. Banyak masalah yang muncul dari penggunaan energi, seperti emisi gas rumah kaca, hujan asam, perubahan iklim, dan ketergantungan bahan bakar fosil. Dimana saat ini, 80% produksi listrik dunia berasal dari bahan bakar fosil dan nuklir, dan hampir semua transportasi menggunakan bahan bakar minyak cair (bensin). Dewan Energi Dunia memproyeksikan permintaan energi primer akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050, karena populasi tumbuh menjadi 8-9 miliar dan negara-negara berkembang meningkatkan standar hidup. Sementara bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak terbarukan, sehingga ekonomi diprediksi akan terguncang jika bahan bakar fosil sudah habis. Transportasi termasuk salah satu sektor yang menghasilkan karbon dioksida yang sangat tinggi (CO2), yang menyebabkan gas rumah kaca dan akhirnya berkontribusi terhadap pemanasan global. Untuk itu, Kemenhub terus mendukung upaya efisiensi energi baik pada sarana maupun prasarana transportasi dengan memanfaatkan energi terbarukan (non fosil). Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Duta Besar Denmark Untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen dan Wakil Rektor ITB Bidang Riset dan Inovasi Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D. Sumber: Kemenhub RI

Jakarta – Pemerintah terus memacu kinerja dari program tol laut agar semakin efektif dan efisien dalam melayani distribusi logistik di wilyah Indonesia untuk menghilangkan adanya disparitas harga antar wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Webinar Optimalisasi Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tol Laut yang diselenggarakan Kemenerian Perhubungan, Kamis (10/6). Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub, Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras mengoptimalisasi pelayanan tol laut menjadi lebih baik dan efektif dari mulai tahun 2015 hingga sekarang. “Saat ini pemerintah sedang melakukan proses penyelesaian Nasional Logistics Ecosystem (NLE) untuk mengintegrasikan seluruh sistem agar tol laut ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sekarang ini ada pelabuhan yang sudah kita resmikan yaitu Batam, dan kita mau nanti ada delapan pelabuhan lagi harus selesai, jadi semua terintegrasi. Dan itu akan membawa efisiensi dan efektivitas dalam bekerja,” ucap Menko Luhut. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan terus mendorong Pemerintah Daerah khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP), untuk mengoptimalkan produk-produk unggulan di daerahnya dalam rangka mengoptimalkan muatan balik tol laut. “Jumlah muatan kapal program tol laut saat ini terus mengalami kenaikan. Tetapi dengan tambahan 30 trayek ini maka muatannya perlu dioptimalkan di masing-masing trayek, agar subsidi yang diberikan dapat lebih bermanfaat. Saya mendorong rekan-rekan di Pemda untuk dapat bekerja sama dengan para stakeholder dalam meningkatkan muatan balik. Sehingga kapal yang kembali ke pelabuhan pangkal, Surabaya atau Jakarta tidak dalam keadaan kosong,” kata Menhub. Menhub mengatakan, Kemenhub akan memberikan sejumlah stimulus kepada daerah yang berkomitmen mendukung optimalisasi muatan balik kapal tol laut. “Kami akan memberikan stimulus, misalnya: memberikan potongan 50 persen dari muatan berangkat. Karena optimalisasi muatan balik ini bukan hanya saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP),” ungkap Menhub. Menhub mengungkapkan, beberapa daerah, salah satunya yaitu Morotai, yang telah melakukan optimalisasi muatan balik kapal tol laut, sudah merasakan manfaatnya. Menhub meminta Bupati Morotai untuk berbagi pengalaman terkait upaya apa saja yang telah dilakukan untuk pemanfaatan tol laut, sehingga kepala daerah lain dapat mencontoh langkah langkah pemanfaatan kapal tol laut. Lebih lanjut Menhub mengatakan, Kemenhub secara aktif terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi muatan balik kapal tol laut. Hasilnya, telah ditemukan beberapa daerah memiliki banyak komoditi unggulan untuk pasokan logistik dan bahkan surplus hasil produksi pangan. Untuk itu, Kemenhub telah menambah rute baru tol laut di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Dari Merauke bisa mengangkut 20 kontainer berisi beras, dan 1 kontainer berisi kecap. Muatan ini akan didistribusikan ke seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian, muatan baliknya dapat mengangkut 11 kontainer yang dikirim kembali ke Merauke. Ini menunjukkan capaian program tol laut semakin baik,” ucap Menhub. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Sugeng Hariyono menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan masing-masing Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap potensi komoditas produk unggulan daerah masing-masing dalam upaya mendukung tol laut. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sudah ada beberapa pemerintah daerah lainnya yang melakukan kerjasama antar daerah dalam upaya mendukung logistik melalui tol laut. “Beberapa daerah telah melakukan kerjasama untuk mendukung logistik melalui tol laut dan menyediakan kebutuhan pangan logistik yang tidak dimiliki oleh daerahnya. Contohnya Kabupaten Blitar Jawa Timur dengan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten Kerom Provinsi Papua,” tuturnya. Sejak program tol laut diluncurkan pada tahun 2015, Kemenhub telah melakukan sejumlah upaya dan terobosan dalam rangka semakin mengoptimalkan program yang menjadi salah satu program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain menambah rute/trayek dan kapal, salah satu terobosan yang dilakukan adalah mengintegrasikan program tol laut dengan program jembatan udara sehingga tercipta konektivitas multimoda yang baik. Dengan begitu, muatan yang diangkut dengan kapal tol laut disambungkan dengan sisi darat menuju bandara, dan selanjutnya diterbangkan ke daerah pegunungan seperti di daerah Oksibil, Papua. Dengan adanya konektivitas yang baik tersebut, diharapkan harga barang di wilayah oksibil tidak terpaut jauh harganya dengan barang yang ada di wilayah lain di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Antoni Arif Priadi, Bupati Kabupaten Morotai Benny Laos serta Bupati Merauke Romanus Malaka. (*) Sumber: Kemenhub RI

Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO) menggelar Sidang 45th Facilitation Committee Meeting (FAL 45) secara virtual yang berlangsung pada tanggal 1 – 7 Juni 2021 dan dihadiri oleh perwakilan negara – negara anggota IMO serta organisasi internasional, termasuk Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia di bawah koordinasi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Dr. Eng. Lukijanto melakukan presentasi yang dipimpin Atase Perhubungan (Athub) untuk KBRI di London, Lollan Panjaitan. Adapun topik presentasi yang disampaikan yakni mengenai Sistem Operasi Maritim Indonesia di Pelabuhan khususnya terkait National Logistic Ecosystem (NLE) dan Inaportnet yang dipaparkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Yudhonur Setyaji P, juga terkait Marine Operating System (MOS) yang disampaikan oleh Tim Ahli Kemenkomarves, Adhi Santoso. Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang perkembangan sistem informasi di pelabuhan, ditayangkan video mengenai digitalisasi pelabuhan di Indonesia. Athub Lollan menyampaikan isu-isu yang dibahas dalam Sidang FAL ke-45 antara lain terkait fasilitasi lalu lintas maritim internasional dengan tujuan untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat dan kapal meninggalkan pelabuhan, termasuk aktifitas penumpang dan kargo di pelabuhan, juga terkait proses bisnis elektronik dan digitalisasi di pelabuhan. Ia menggarisbawahi keterlibatan Indonesia dalam sidang-sidang IMO merupakan salah satu cara untuk mempromosikan Indonesia terutama dalam rangka mendukung Pemerintah dalam merealisasikan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Keaktifan Indonesia dalam Sidang IMO juga dapat menjadi pertimbangan negara lain untuk memilih kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode tahun 2022-2023,” ujar Lollan. Sementara itu dalam paparannya, Yudho menjelaskan bahwa National Logistic Ecosystem (NLE) merupakan platform yang akan mengkolaborasikan aplikasi logistik secara end to end sehingga proses nasional logistik dapat menjadi lebih efisien. Ia juga memaparkan bagaimana alur distribusi barang dan alur Inaportnet yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Lebih lanjut Yudho menjelaskan, Inaportnet merupakan layanan sistem informasi elektronik berbasis internet yang terintegrasi dengan layanan operasional pelabuhan untuk melayani aktivitas kapal dan kargo di pelabuhan. Layanan Inaportnet ini juga telah terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW), Kementerian Keuangan dan asosiasi bisnis pelabuhan. “Indonesia telah mengembangkan sistem Inaportnet sejak tahun 2016 yang dimulai di empat pelabuhan utama, kemudian berkembang di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, hingga saat ini telah terintegrasi di 54 pelabuhan.” katanya. Selanjutnya dipaparkan juga terkait impelementasi Marine Operating System (MOS), untuk efisiensi waktu pelayanan tambat kapal serta tantangan yg dihadapi dan manfaatnya dalam mendukung percepatan digitalisasi logistik di Indonesia. Adapun Delegasi Indonesia di Sidang FAL 45 terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dan PT. Pelindo II (Persero). Sumber: Kemenhub RI

Dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan yang telah dicanangkan pada 4 Maret 2021, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Pemerintah Australia menyelenggarakan Workshop dan Kampanye Tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan (2021 Year of Security Culture (YOSC 2021)) yang dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang – Banten tanggal 3 dan 4 Juni 2021 dan di Kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar – Bali pada tanggal 8 dan 9 Juni 2021. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menginstruksikan kepada Stakeholder Penerbangan agar secara pro aktif dapat mempromosikan budaya keamanan penerbangan. “Pada tanggal 4 Maret 2021 Kami telah meluncurkan 2021 Year of Security Culture yang merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia khususnya untuk mewujudkan budaya keamanan penerbangan sipil. Budaya Keamanan Penerbangan merupakan hal yang fundamental yang perlu segera dibangun mengingat tren ancaman penerbangan saat ini semakin variatif dan terus meningkat. Selain itu, upaya untuk kembali memulai optimalisasi operasional penerbangan sipil setelah pandemi Covid-19 ini juga semakin memperkuat pentingnya menciptakan Budaya Keamanan Penerbangan”, jelas Dirjen Novie. “Dalam melaksanakan kampanye Budaya Keamanan Penerbangan, Indonesia melakukan kerja sama dengan pemerintah Australia yang memaparkan penerapan di lapangan serta berbagi pengalaman dalam implementasi budaya keamanan penerbangan. Kegiatan ini tentunya melibatkan Otoritas Bandar Udara di Indonesia, Pengelola Bandar Udara, Maskapai Penerbangan dan Stakeholder terkait lainnya secara pro aktif”, terangnya. Sementara itu, Direktur Keamanan Penerbangan, Elfi Amir disela – sela kegiatan kampanye mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong industri penerbangan berpikir dan bertindak dengan cara yang sadar akan pentingnya keamanan. “Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya keamanan penerbangan kepada semua pihak, baik pekerja di bandara maupun pengguna jasa penerbangan agar tercapai keseimbangan antara keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara. Selain itu untuk mempromosikan budaya keamanan penerbangan yang efektif dan berkelanjutan, sebagai nilai penting yang didukung oleh manajemen perusahaan bahwa keamanan penerbangan adalah tanggung jawab kita bersama”, tegas Elfi Amir. Lebih lanjut Elfi Amir menambahkan dalam implementasi budaya keamanan bisa dilakukan oleh industri penerbangan antara lain dengan cara : – Mengesahkan peraturan sebagai dasar pelaksanaan dan prosedur budaya keamanan penerbangan; – Menyebarkan informasi mengenai keamanan penerbangan seperti distribusi selebaran, poster dan iklan yang menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan yang spesifik; – Menyelenggarakan pameran/lokakarya untuk para personel termasuk manajemen untuk lebih memiliki kesadaran dan memahami pentingnya budaya keamanan; – Memberikan pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan, baik initial maupun recurrent untuk memberikan pemahaman serta pemantapan budaya keamanan penerbangan bagi para personel; – Pemanfaatan alat e-learning dan media digital yang memperkuat pesan budaya keamanan; – Pemanfaatan platform komunikasi internal seperti artikel intranet, buletin, brosur, dan video yang mempromosikan budaya keamanan yang positif; dan – Pengadaan sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan laporan dan pelapor serta penyediaan respon yang sesuai untuk laporan tersebut. “Membangun budaya keamanan penerbangan dan menciptakan kesadaran dari masing-masing personil di bandara, Otoritas Bandar Udara, Pengelola Bandara, Maskapai Penerbangan dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan sehingga semua pihak bisa tanggap dan segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan, yang akan mengakibatkan ancaman pada keamanan penerbangan,”. Direktur Elfi Amir mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas kelancaran kegiatan kampanye tersebut, “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Australia dalam usaha mengkampanyekan kesadaran akan keamanan penerbangan, semoga kerja sama kedua negara dapat terus berlanjut terutama dalam peningkatan Budaya Keamanan Penerbangan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan penuh dari PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II serta pihak terkait lainnya yang turut mendukung pelaksanaan kampanye di kedua lokasi ini,” kata Elfi Amir. Elfi berharap kampanye Tahun Budaya Keamanan Penerbangan dapat terus berlanjut. “Sesuai arahan Dirjen Perhubungan Udara, bahwa Kampanye Tahun 2021 sebagai Tahun Budaya Keamanan Penerbangan tidak berhenti sampai di Bandara Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi terus dilanjutkan pada seluruh bandara di Indonesia dengan melibatkan sinergi dari regulator dan operator penerbangan. Kampanye bisa dilaksanakan sesuai dengan skala regional maupun nasional dengan satu misi yaitu menanamkan budaya keamanan penerbangan sebagai tanggung jawab kita bersama, sehingga pesan tersebut tersampaikan dan dapat diterapkan dengan baik oleh para penyedia dan pengguna jasa penerbangan di Indonesia,” tutup Elfi Amir. Adapun kampanye di kedua lokasi dilaksanakan dengan memberikan pemahaman terkait unsur-unsur keamanan penerbangan dan memberikan materi kampanye yang menyasar kepada pekerja di bandara dan pengguna jasa penerbangan. Kegiatan turut dihadiri Minister Counsellor of Home Affairs, Commander Lesley Dalton, First Secretary (Transport) Aviation and Maritime Security Australian Embassy Jakarta, Ms. Julie Lewis dan masing – masing di kedua lokasi yaitu Kepala Kantor Otban Wilayah I, Mohammad Alwi dan Senior Manager of Airport Security PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno Hatta, Oka Setiawan di kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Perwakilan Kantor Otban Wilayah IV dan Vice President Aviation Security PT. Angkasa Pura I, Dony Subardono di kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.(NF/RAK) Sumber: Ditjen Hubud Kemenhub RI