Author: PPID Perhubungan

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas Pemerintah, khususnya di sektor transprotasi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan telah menyerahkan 1 unit Bus kepada  masyarakat melalui mekanisme Hibah, bus ini dianggarkan melalui sumber dana Migas Aceh APBA Tahun Anggaran 2018. Bus berkapasitas 20 seat pabrikasi HINO ini diserahkan kepada Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Gampong Keulile Simpang Raya Kecamatan Nibong Aceh Utara pada hari Jumat (28/12) di Kantor Dinas Perhubungan Aceh dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT kepada Pimpinan yayasan A. Hadi, MA. Proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima turut disaksikan oleh Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT yang didampingi oleh Assisten II Setda Aceh dr. Taqwallah. Hibah yang  diserahkan kepada Yayasan panti asuhan ini bertujuan agar menjadi solusi dalam upaya membantu mobilisasi para anak-anak panti asuhan dan dapat melancarkan aktivitas transportasi bagi anak-anak yatim piatu. Output dari pengadaan Bus ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, nyaman, berkesalamatan dan terjangkau. Dalam sambutannya Plt. Gubernur Aceh mengatakan “Pemerintah Aceh harus mampu menjadi ice breaker, mencairkan kebekuan interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat”. Penyerahan bus ini juga merupakan bagian dari 15 Program Unggulan Pemerintah Aceh sebagaiman tertuang dalamn RPJMA 2018-2022, salah satunya Aceh Seumeugot  yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat dengan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah Aceh menyediakan sejumlah aggaran dalam dalam rangka mendukung kegiatan sosial, salah satu perhatian yaitu kinerja Yayasan sosial yang selama ini banyak memberi perhatian kepada anak yatim dan miskin. “Saat ini banyak  peralatan kantor yang sudah apkir dan sudah digudangkan, dengan sedikit anggaran untuk rehab, barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang membutuhkan melalui salah satu mekanisme yaitu hibah” sambung Nova. Dalam kesempatan ini, Plt Gubernur beserta rombongan juga melakukan penempelan stiker Trans Koetaradja pada salah satu dari 10 Bus bantuan Kementerian Perhubungan melalui APBN Tahun Anggaran 2018 yang tiba di Banda Aceh pada 15 Desember 2018. Bus bantuan ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan Trans Koetaradja pada Koridor 3 dan 5 yang selama ini hanya dilayani oleh 5 unit bus. Rombongan juga menyempatkan melihat aplikasi untuk memantau posisi bus Trans Koetardja dengan mobile NVR yang telah terpasang pada 3 unit bus pada koridor 1. Aplikasi ini dapat memberikan informasi jadwal kedatangan bus pada setiap halte, sehingga diharapkan pelayanan akan angkutan massal ini menjadi lebih baik kepada masyarakat Aceh. Dinas Perhubungan Aceh tetap terus berusaha optimal dalam memperbaiki sistem pelayanan demi kenyamanan penumpang dan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.(QQ)

Pemerintah telah menetapkan tahun 2019 untuk menjadikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas. Melalui program ini, diharapkan akan menghasilkan SDM yang kompeten, profesional, beretika, berintegritas dan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka workshop Penyusunan Grand Design Pengembangan SDM Transportasi Nasional Tahun 2019 – 2045 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Jakarta, Rabu (19/12). Pada kegiatan yang mengambil tema “Menciptakan Link and Match Antara kebutuhan dan Penyediaan SDM Transportasi serta Strategi Pemenuhannya”, Menhub mengatakan, jika berbicara tentang pengembangan SDM, maka tidak akan terlepas dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 260 juta jiwa dan usia produktif yang cukup besar, menjadi suatu daya saing tersendiri bagi bangsa Indonesia. “Banyak lembaga yang memprediksi Indonesia akan menduduki posisi lima besar dunia. Ini karena bonus demografi, kekayaan alam, dan mempunyai potensi SDM yang mumpuni yang kita miliki. Namun hal Ini jangan hanya sekedar menjadi proyeksi, kita harus kawal agar kita bisa menuju ke arah itu,”pesan Menhub. Menhub menambahkan bahwa pihaknya akan membuat peningkatan kualitas bagi pendidikan-pendidikan baik bahkan secara intensif dan sistematis, lembaga-lembaga Pendidikan yang berada di bawah Kemenhub akan dijadikan tidak eksklusif tetapi inklusif, sehingga masyarakat luas turut merasakan manfaatnya. “Mengenai lembaga pendidikan yang inklusif, sudah kita lakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan pada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dan ini tentunya harus ditindaklanjuti,” sebut Menhub. Kemudian yang penting juga disebutkan Menhub, harus ada keterkaitan (link and match) antara industri dengan pendidikan, dan juga antara regulator dengan pendidikan. Menurut Menhub hal tersebut perlu dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, Menhub meminta asosiasi dan operator transportasi memberikan suatu masukan agar arah dari peningkatan SDM yang dilakukan ini sesuai, sehingga pada saat dilakukan pendidikan, mereka itu tidak saja mendapatkan pengetahuan tetapi juga terbukanya lapangan kerja. “Marilah kita bekerja sama untuk membagi apa-apa yang kita pikirkan dalam suatu konsep berpikir sehingga link and match antara pasar dan penyedia SDM ini menjadi efektif dan efisien,” ucap Menhub. Menhub juga meminta manusia yang dididik nantinya juga harus memiliki etika dan anti terhadap korupsi. Hal ini menjadi penting karena menurutnya tidak ada gunanya memiliki SDM yang berkompetensi namun ternyata tidak beretika. Sumber : http://www.dephub.go.id/post/read/menhub–pengembangan-sdm-transportasi-kunci-tingkatkan-daya-saing-bangsa

Trans Koetaradja selalu memberikan  pembenahan dalam melayani bagi penggunanya dengan menghadirkan layanan call center untuk para pelanggannya. “Call center ini  hadir untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memperoleh informasi yang diinginkan mengenai operasional Trans-K,” ungkap Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja T. Robby disela-sela acara penandatanganan MOU kerjasama antara Dinas Perhubungan Aceh dengan Telkomsel, Jum’at (30/11/2018) pagi yang bertempat di Kantor Dishub aceh. MOU tersebut ditandatangani oleh Manager Branch Aceh PT. Telekomunikasi Seluler Bapak Denny Hermanto  dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Junaidi, ST, MT. Dalam menyediakan fasilitas dan insfrastruktur untuk pelanggan, Trans-K melakukan pengembangan melaui pola KPBU kerjasama Pemerintah dan badan usaha. Dalam hal ini dengan bentuk kerjasama penyediaan stiker pengaduan keluhan pengguna Trans-K yang akan ditempatkan di setiap bus Trans-K. Penyediaan stiker ini dilakukan oleh Telkomsel dengan hak penyedia akan ditempatkan branch logo dan nama Telkomsel di dalam stiker tersebut. Ini merupakan bentuk kerjasama yang mempunyai manfaat terutama dari sisi Trans-K sendiri dengan tersedianya nomor pengaduan. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan  Aceh dan Tekomsel Aceh adalah dengan penempelan stiker sebanyak 100 lembar yang akan ditempatkan di bagian dalam bus dengan ukuran 20 x 50 cm. Dalam stiker  itu akan disampaikan informasi berupa nomor keluhan bagi pengguna Trans-K, sedangkan stiker yang ditempatkan di bagian belakang bus dengan ukuran 60 x 60 cm sebanyak 50 lembar. Selain penyediaan stiker, Telkomsel juga memberikan dalam bentuk penyediaan nomor keluhan bagi pengguna bus Trans-K. Hal-hal seperti ini akan terus dikembangkan oleh Trans-K karena untuk penyediaan fasilitas pendukung, terbuka untuk kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan Trans-K. “Semoga nantinya akan ada kerjasama lagi yang saling mengisi untuk kepentingan bersama dan saling membantu untuk tujuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh dan diharapkan adanya aplikasi yang bisa mengetahui perjalanan bus Trans-K” ungkap Junaidi, ST, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Nomor pengaduan keluhan pengguna melalui call center  dikelola oleh UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dengan nomor 08116712349 akan melayani sejumlah kebutuhan warga Aceh akan informasi seputar bus dengan julukan Trans-K. (DW)  

Pertanyaan di atas merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering dilontarkan masyarakat, baik masyarakat Aceh maupun pendatang/wisatawan dari luar Aceh yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM). Bandara SIM merupakan gerbang masuk pengunjung  domestik maupun mancanegara via jalur udara ke Ibukota Provinsi Aceh. Bandara ini berada di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, nyaris 10 kilometer jaraknya dengan perbatasan Kota Banda Aceh. Jarak yang dekat ini bukan berarti dilalui oleh banyak pilihan moda transportasi. Semakin banyak pilihan moda transportasi tentunya akan melahirkan beragam tarif atau harga transportasi yang ditawarkan. Sejak Trans Koetaradja beroperasi di Koridor 2B rute Mesjid raya – Blang Bintang dan sampai dengan sekarang bus ini hanya melintasi bundaran luar bandara saja yang jaraknya 200 meter dari pintu gerbang masuk area bandara, sedangkan letak halte yang dibangun berada di sekitar bundaran Tugu Do’a Musafir (Sp. LANUD) atau kurang lebih 20 menit jika berjalan kaki dari area kedatangan penumpang. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan jarak yang lumayan jauh untuk jalan kaki. Menanggapi banyaknya masukan dari masyarakat, maka Dishub Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja menindaklanjuti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan Trans Koetaradja dengan mengusahakan agar BRT tersebut dapat masuk ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Untuk itu Dishub Aceh bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II segera menindaklanjuti permintaan dari masyarakat untuk mengintegrasikan antar moda transportasi udara (pesawat terbang) dengan transportasi darat (bus) bahkan sampai ke moda laut (pelabuhan). Dari hasil rapat yang dihadiri oleh pihak PT. Angkasa Pura II pada tanggal 31 Oktober lalu yang bertempat di Dishub Aceh menuai hasil yang sangat baik dengan disetujuinya permintaan Dishub Aceh agar Trans Koetaradja bisa masuk ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Bank Aceh Syariah selaku BUMD yang ada di Aceh bersedia untuk membangun halte Trans Koetaradja melalui program CSR dan telah sepakat untuk menandatangani MOU pembangunan halte di dalam area Bandara SIM antara Pemerintah Aceh – Bank Aceh Syariah – PT. Angkasa Pura II. Semoga harapan masyarakat agar Trans Koetaradja masuk ke area Bandara SIM akan segera terwujud dalam waktu dekat ini. Selama ini transportasi Trans Koetaradja sudah terkoneksi ke hampir seluruh wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, bahkan sampai di simpul-simpul yang berbatasan dengan Kabupaten sekitar dan juga terhubung dengan pelabuhan dan terminal yang ada di Banda Aceh. Dengan adanya rute ini, maka pengguna jasa bandara sudah selayaknya dapat memanfaatkan transportasi publik yang sudah pemerintah siapkan. (DW)

Pengembangan angkutan umum perkotaan Trans Koetaradja saat ini sudah cukup menggembirakan, terutama dalam peningkatan pelayanan bagi pengguna Trans Koetaradja. Hari ini, sabtu (24/11) Trans Koetaradja mengadakan Talkshow live di jalanan (on the street) dari terminal Keudah ke Darussalam pulang pergi dalam bus TransK dalam rangka sosialisasi pelayanan TransK berbayar dalam program talking on the street DJATI FM yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Aceh. Talk show yang di mulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dengan narasumber Bapak Junaidi, ST, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Drs. Abdurrahman Ahmad dari anggota DPRA Komisi IV, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Dr. Irin Caisarina, ST, MSc, Kepala UPTD Angkutan Massal T. Robby Irza, S.Sit, MT, dan Bapak M Zubir, S.SiT, M.Si dari Dishub Kota Banda Aceh erta dihadiri oleh pelanggan dan pengguna TransK. Acara talkshow berlangsung live dan kontinyu dari awal hingga akhir dalam durasi 60 menit. Opening yang dilakukan didalam bus TransK dipandu oleh host dan co. host yang berkualitas dengan mensosialisasikan palayanan TransK. Disela-sela perjalan bus TransK dilakukan tanya jawab antar narasumber tentang TransK. Saat jeda diselingi dengan pemutaran hasil interview vox pop dan jingle radio station dan iklan layanan Dishub Aceh. Dan pada sesi terakhir dilontarkan quiz yang membuat penumpang pada TransK semakin bersemangat. Diharapkan dengan diadakannya talkshow seperti ini dapat menambah wawasan bagi pengguna TransK, terutama saat berbayar dilakukan nantinya. (DW)

Transportasi atau perangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan. Kondisi transportasi jalan di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Aceh ditemukan beberapa permasalahan, seperti kesemrautan, kemacetan, parkir yang tidak teratur, penggunaan kendaraan pribadi yang dominan dan tidak disiplinnya masyarakat pengguna jalan untuk mematuhi ketentuan dan peraturan lalu lintas, sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak penyebab dari kecelakaan lalulintas itu sendiri terutama faktor manusia (pengendara, penumumpang dan pejalan kaki), faktor kendaraan (tidak laik jalan, over loaading dll), faktor jalan (Geometrik, licin, berlubang/rusak) dan faktor alam/cuaca (kabut, hujan lebat dan bencana alam). Salah satu faktor utama dari penyebab kecelakaan lalu lintas itu sendiri adalah manusia. Mengingat masih rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, maka perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan berupa sosalisasi dan publikasi peraturan dan ketentuan di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Untuk itu Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Pekan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Jalan dengan tujuan agar dapat membina dan menambah wawasan kepada generasi muda tentang pentingnya keselamatan jiwa di jalan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatkan daya guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam Keselamatan Lalu lintas untuk jangka pendek, menengah dan panjang, membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengaplikasikan kebijakan keselamatan transportasi yang sudah ada atau baru akan di buat. Sasaran dari kegiatan ini terutama ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah Pertama siswa Sekolah Menengah Atas, Mahasiswa dan masyarakat umum sebagai pengguna Jalan. Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2018 ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain pembagian bunga, stiker, poster dan brosur, sosialiasi menggunakan T – Banner , Baliho dan Spanduk serta Lomba Design Poster Kreatif Tentang Lalu Lintas Waktu dan kegiatan akan dilaksanakan di Banda Aceh mulai dari bulan Oktober – Nopember 2018 dan acara puncak yang akan digelar pada tanggal 25 November 2018 bertempat di Aceh Car Free Day, Jalan Daud Beureuh Banda Aceh. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Lalu lintas ini adalah Terpublikasinya program-program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas melalui Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tentang program Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, meningkatnya pengetahuan masyarakat akan peran serta pemerintah terhadap penanganan permasalahan transportasi, adanya persamaan persepsi tentang permasalahan dan penanganan transportasi dan harmonisasi dan koordinasi penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tiap instansi yang berwenang. (DW)

Mencermati perkembangan kebutuhan terhadap angkutan penyeberangan yang semakin hari semakin meningkat, diperlukan adanya upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana serta mengelola pelabuhan penyeberangan, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkannya. Salah satu kendala saat ini adalah belum tertibnya pendataaan maupun pengelolaan aset-aset di pelabuhan penyeberangan Aceh. Untuk itu Dinas Perhubungan Aceh mengajak para stakeholder terkait untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Angkutan Penyeberangan se-Aceh dengan tema “Terwujudnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Handal Melalui Tertibnya Pengelolaan Aset”  yang berlangsung di Sinabang mulai tanggal 28 s/d 29 Oktober 2018. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rakornis ini diharapkan para peserta dapat memahami konsep pelayanan pelabuhan penyeberangan dalam mendukung konektifitas transportasi perairan Aceh, serta memberikan arahan dan gambaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan penyeberangan secara tertib aset. Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati  Simeulue Erly Hasyim  didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT turut dihadiri dari berbagai unsur, diantaranya para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para Kepala UPT Kementerian Perhubungan di Aceh yang bertujuan agar tercapainya kesepakatan dalam hal pengelolaan pelabuhan penyeberangan melalui manajemen aset yang tepat. Bertindak narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat dari Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan fokus bahasan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan serta untuk memberikan gambaran pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga memberikan pemahaman tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah. Dalam pembahasannya Junaidi  menyampaikan bahwa sebagian besar rencana induk pelabuhan penyeberangan sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh, tinggal 1 pelabuhan penyeberangan lagi di Pulau Banyak Singkil yang masih  dalam proses studi penyusunan rencana induk melalui APBA tahun 2018. “Hal ini juga sebagai langkah awal dalam menentukan pola pengelolaan operasional dan pengembangan infrastruktur angkutan penyeberangan sesuai rencana induk masing-masing pelabuhan” ungkap Junaidi Hasil dari rakornis menyepakati bahwa agar tercapainya ketertiban aset dalam mendukung peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menginventaris data kepemilikan aset di masing-masing pelabuhan penyeberangan.  (MA)  

DISHUB ACEH AJAK PELAJAR UNTUK MEMBUDAYAKAN TERTIB BERLALU LINTAS DI JALAN   Dalam rangka pelaksanaan rangkaian Pekan Keselamatan Jalan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh mengadakan sosialisasi keselamatan Berlalu Lintas dijalan yang bertempat di SMA 1 Peukan Bada dan SMP 1 Peukan Bada dari tanggal 17 s/d 18 Oktober 2018. Kegiatan ini melibatkan Dishub Aceh, PT. Jasa Raharja dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini agar para pelajar mengerti tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas di jalan. Sosialisasi Pekan Keselamatan Jalan ini mengangkat tema “Aceh hebat, Bersama kita bisa, selamatkan anak bangsa dari kecelakaan lalu lintas jalan”. Ini merupakan agenda rutin tiap tahun yang bertujuan menggugah kesadaran masyarakat, terutama para pelajar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Dikarenakan saat ini masih banyak para pelajar yang sering ugal-ugalan dijalan dan tidak lengkap sesuai standar berkendara. Kasus kecelakaan di jalan raya sampai saat ini masih di dominasi pada usia pelajar. Selain kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang berlokasi di Simpang Jambo Tape dan Simpang Lima dengan membagikan beberapa brosur dan leaflet tentang tata cara berlalu lintas. Kegiatan ini juga sebagai media untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan jalan sebagai kebutuhan dan membudayakan kepatuhan terhadap batas kecepatan, sebagaimana diatur dalam PM 111 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan. “Saya mengharapkan setelah kegiatan sosialisasi Dan Pekan Keselamatan Jalan ini, nantinya budaya tertib lalu lintas bisa menjadi adaptif pada keseharian masyarakat” ungkap Kepala Bidang LLAJ, Nizarli. (DW)

Dalam rangka membina pengusaha angkutan umum di Aceh, Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum Aceh pada tanggal 15 Oktober 2018 hingga 17 Oktober 2018 mendatang, dihadiri oleh 30 peserta dari 103 seluruh perusahaan pengusaha angkutan umum di Aceh. Acara ini diselenggaran dengan 4 tujuan, pertama agar pengusaha angkutan umum mampu meningkatkan pengetahunnya terhadap regulasi perizinan dan standar pelayanan minimal, kedua untuk meningkatkan pengetahuan pengusaha angkutan umum tentang indikator pelayanan angkutan umum predikat bintang 5, ketiga meningkatkan pengetahuan sistem menejemen keselamatan (SMK) angkutan umum, asuransi angkutan, pengujian kendaraan bermotor serta prosedur regestrasi dan identifikasi kendaraan di kepolisian, dan keempat meningkatkan pengetahuan tentang teknologi sarana angkutan,  oleh sebab itu turut diundang pihak ATPM yang berdomisili di Banda Aceh untuk mempresentasikan produknya. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa tren peran angkutan umum berbasis jalan setiap tahun menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2002 peran angkutan jalan masih mencapai 52 %, tahun 2010 peran angkutan jalan menurun menjadi 20 % dan kini tahun 2018 peran angkutan jalan hanya berkisar 16 %. Menurunnya kinerja ini menyebabkan angkutan jalan menjadi tidak handal serta berbiaya besar dibanding moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, pengusaha angkutan jalan harus berani untuk melakukan perubahan yang signifikan, berkaitan dengan LEVEL OF SERVICE, SECURITY DAN SAFETY. Kegiatan pembinaan yang dibuka Oleh Nizarli, S.SiT, MT mewakili Kepala Dinas Perhubungan Aceh mengambil tema “Melalui Kegiatan Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum, Kita Wujudkan Pelayanan Angkutan Umum Terbaik Untuk Aceh Hebat”. Pada kegiatan ini Dinas Perhubungan Aceh memberikan 2 penghargaan kepada pengusaha angkutan umum yang telah mempelopori perubahan terhadap pelayanan angkutan umum di Aceh : Penghargaan pertama diberikan sebagai pelopor perubahan angkutan umum AKDP tahun 2018, yaitu PT. TARADITA UTAMA PRIMA, perusahaan AKDP ini berdiri sejak tahun 2014 dengan menggunakan 5 unit armada Toyota hi-ace yang dilengkapi dengan interior yang nyaman, full ac, cctv, seragam awak kendaraan serta pemesanan tiket menggunakan komputerisasi. hal tersebut berdampak pada peremajaan armada pada perusahaan lain yang sebelumnya menggunakan armada non-ac. Penghargaan kedua diberikan sebagai pelopor perubahan angkutan umum TAKSI tahun 2018, yaitu PT. MAHARA TRANSPORTASI GROUP (MTG) perusahaan taksi ini berdiri sejak tahun 2016 dengan menggunakan 5 unit armada campuran yaitu APV, Avanza dan Mobilio. Pasca musibah gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004, angkutan taksi di Aceh pasif, selama periode 2004 – 2015 banyak investor lokal dan nasional yang survey dan berencana mengoperasikan angkutan taksi di Aceh, namun semuanya tidak tertarik. Mulai tahun 2016 investor lokal dengan bendera TAKSI MTG masuk dan beroperasi sesuai Standar Pelayanan Minimal, dilengkapi argometer, mahkota taksi, identitas driver dan seragam awak kendaraan. Sekarang taksi MTG telah berkembang dengan 11 unit armada taksi. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : Keynote Speaker dari Direktur Angkutan dan Multi Moda Kemenhub, dengan Topik Perkembangan Angkutan Umum dan Klasifikasi Bintang 5 Perusahaan Angkutan Umum. Narasumber  dari  Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi  (KNKT)  dengan  Topik  Sistem  Manajemen Keselamatan Angkutan Jalan. Narasumber dari BPTD Wilayah 1 Aceh dengan Topik Pengawasan Angkutan Orang dan Barang. Narasumber dari Dirlantas Polda Aceh dengan Topik Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Narasumber dari DPP ORGANDA dengan Topik Peran Asosiasi dalam Perkembangan Usaha Angkutan Jalan. Narasumber  dari  Dinas  Perhubungan  Kota  Banda  Aceh  dengan  Topik  Prosedur  Pengujian  Kendaraan Bermotor Narasumber dari PT.Jasa Raharja Cabang Banda Aceh dengan Topik Pendaftaran dan Klaim Asuransi Angkutan Umum. Narasumber dari Dinas Perhubungan Aceh dengan Topik Perizinan dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Jalan. Narasumber dari ATPM HINO, TOYOTA, ISUZU dan MITSUBISHI dengan Topik Display ProdukTerbaru yang berkaitan dengan Tekhnologi Sarana Angkutan Jalan Terselenggaranya acara pembinaan pengusaha angkutan umum ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi pengusaha angkutan umum di Aceh untuk belajar, bertanya dan berkonsultasi terkait permasalahan yang mereka hadapi langsung dengan narasumber berkopempeten. Diharapkan juga pengusaha angkutan umum di Aceh mampu mengembangkan usahanya dan mengembangkan kekreatifitas serta inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan angkutan umum di Aceh kepada masyarakat agar dapat berkembang ke level tertinggi yaitu bintang 5. (GN)

Perencanaan pembangunan prasarana transportasi sangat dominan dipengaruhi oleh kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki regulasi yang berbeda secara pemanfaatan ruang yang semestinya juga mendapat perhatian penting dalam perencanaan prasarana transportasi. Terdapatnya prasarana transportasi seperti bandar udara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan memberi aspek pertimbangan tambahan bagi pengembangan bandar udara. Sudut pandang yang berbeda dari perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam melihat keberadaan bandar udara akan memberi pemahaman yang komprehensif dalam peningkatan peran. Salah satu pengembangan Banda Udara adalah proses pengiriman dan penerimaan muatan udara dengan memanfaatkan fungsi terminal kargo, kebutuhan luas area sisi darat dan sisi udara terminal kargo yang dapat dihitung dengan menggunakan pedoman fasilitas terminal kargo. Berdasarkan prediksi hasil perikanan pada tahun 2025 diperoleh potensi ekspor perikanan Aceh, maka volume rencana kargo yang digunakan adalah proyeksi pada kondisi optimis sejumlah 35.632,8 ton/tahun. Penggunaan kondisi optimis dengan pertimbangan bahwa potensi yang sangat besar pada kegiatan perikanan dan tersedianya rencana induk pengembangan, potensi yang paling besar adalah memperhatikan kondisi alam dengan mengembangkan kegiatan perikanan budidaya. Kegiatan Perikanan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kelebihan untuk dapat dijadikan kegiatan unggulan (leading sector) atau basis bagi peningkatan ekonomi suatu wilayah. Karakteristik unggulan kegiatan perikanan antara lain menyerap sumber daya manusia, penghasil devisa, mampu meningkatkan pertumbuhan investasi serta penyerapan modal, bersifat forward and backward linkages atas potensi yang ada. Halangan yang bersifat fisik diantara proses ekpor dan impor sedapat mungkin dihindari, dengan menggunakan peta tata ruang Kota Sabang dan informasi fasilitas yang tersedia di Bandar Udara Maimun Saleh Sabang dilakukan pembuatan data geospasial bandar udara untuk menentukan titik koordinat pada citra satelit sehingga dapat ditentukan tata letak arah pengembangan terminal kargo. Bangunan terminal kargo bandar udara sebagai fasilitas yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang (kargo) udara untuk memproses pengiriman dan peneriaan muatan udara baik domestik maupun internasional yang bertujuan untuk kelancaran proses kargo serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan, secara umum keamanan yang berkaitan dengan kargo meliputi tiga daerah pengamanan yaitu lahan parkir dan apron di terminal kargo, terminal kargo dan kargo. Agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan maka perhitungan kebutuhan lahan harus mengikuti koefisien volume kargo dan kedalaman standar. Standar teknis yang dipergunakan untk terminal kargo bandar udara memperhitungkan faktor kompabilitas, fleksibelitas, ekspansibilitas dan aksesibilitas, serta pertimbangan terhadap Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Standar ini juga mengacu pada dasar-dasar perencanaan kargo yang meliputi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, konsep tata ruang serta sistem operasi. Upaya sinergisitas tata ruang daratan dengan tata ruang laut dilakukan dengan menganalisis regulasi dan kebijakan dalam bidang penataan ruang, transportasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis ini diarahkan untuk mengevaluasi keterpaduan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya  analisis LQ  yang merupakan perbandingan relatif antara kemampuan satu kegiatan pada wilayah yang diselidiki dengan kemampuan kegiatan yang sama pada wilayah yang lebih luas. LQ digunakan untuk menghitung potensi komoditas unggulan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam pada kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai wilayah basis atau non basis. Potensi internal yang dimiliki suatu wilayah dapat ditentukan dari kondisi basic activities dan non-basic activities.   Sumber : http://nediali.blogspot.com/2017/