Tag: perhubungan

Geliat perkembangan transportasi di Aceh semakin tinggi, salah satu bukti yang dapat dilihat di Kota Banda Aceh yaitu adanya transportasi Bus Rapid Transit (BRT) yang biasa disebut oleh masyarakat Aceh Bus Transkoetaradja. Rute Trans koetaradja sendiri terbagi beberapa koridor yang melayani seluruh wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk meningkatkan pelayanan Trasnportasi Umum di Aceh, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perum DAMRI Kota Banda Aceh mengoperasionalkan Trans Koetaradja  koridor 3 dan koridor 5 yang masing-masing melayani trayek Pasar Aceh-Mata le pada koridor 3 dan rute Pasar Aceh Aceh-Ulee Kareng-Blang Bintang pada koridor 5. Armada yang di siapkan untuk koridor 3 sebanyak  4 Bus medium dan pada koridor 5 sebanyak 3 bus besar dan 1 bus medium. Untuk kemudahan masyarakat mengakses pelayanan koridor baru ini, Pemerintah telah menyiapkan sarana16  halte tetap dan 8 unit halte portable pada koridor 3; dan 18  halte tetap serta 5 halte portable pada koridor 5. Pelayanan koridor 3 dan  koridor 5 sendiri dapat dinikmati oleh masyarakat pada hari ini Rabu tanggal 11 Juli tahun 2018.  Pelayanan Bus Transkoetaradja mulai beroperasi pada pukul 06.30 WIB s.d pukul 21.00 WIB dengan frekwensi setiap 10-20 menit. Untuk sistem pelayanan sendiri masih sama dengan koridor lain (koridor 1 dan 2), yaitu masyarakat dapat menggunakan transportasi Bus Transkoetaradja melalui halte yang telah disediakan dengan jam pelayanan yang telah dijadwalkan. Pada tahun 2018 masyarakat Aceh masih dapat menikmati pelayanan Bus Transkoetaradja secara gratis pada seluruh koridor. Tentunya setiap kekurangan dan ketidakpuasan dari masyarakat Aceh terhadap pelayanan angkutan massal perkotaaan ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh tetap terus berusaha maksimal memperbaiki sistem pelayanan demi kenyamanan penumpang. Selain sebagai pelayanan transportasi umum, Bus Transkoetaradja juga diharapkan dapat mendukung Event-event penting yang dilaksana di Aceh, salah satunya event Muzhakarah Ulama Sufi Internasional, Pekan Kebudayaan Aceh Tahun 2018 dan beberapa event penting lainnya. Dengan adanya operasionalnya koridor baru ini, diharapkan dapat lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi umum yang aman dan nyaman. (S8)

Hasil Pemantauan angkutan Lebaran 2018 (1439 H) di Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan mulai H -7 sampai dengan H +7 yaitu mulai tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 23 Juni 2018,  untuk sektor Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan jumlah armada yang digunakan selama angkutan lebaran mencapai 3.876 unit dari 133 perusahaan angkutan dengan jumlah pemudik Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 48.852 penumpang dan  Pemudik Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebesar 32.503 penumpang. Peningkatan arus mudik lalu lintas angkutan jalan terjadi pada H-5 dengan lonjakan penumpang yang naik dan turun sebanyak 6.849 penumpang dan pada H-2 kembali terjadi lonjakan penumpang sebanyak 7.177 penumpang. Sedangkan pada arus balik terjadi lonjakan penumpang pada H+4 sebanyak 6.354 penumpang. Selama Angkutan Lebaran 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas sekitar 54 kejadian, dengan jumlah korban jiwa 26 orang, sekitar 84 % merupakan angkutan pribadi khususnya roda dua, penyebab utama kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh human error. Untuk sektor pelayaran, berdasarkan hasil pemantauan jumlah penumpang pada 7 lintasan penyeberangan mencapai 58.350 penumpang, 8.531 roda dua dan 3.481 roda empat keatas. Lintasan yang paling dominan adalah Ulee Lheue – Balohan yang melayani 51.366 penumpang (88,03%) dengan  menyiagakan 6 Kapal Ro-Ro, 3 Kapal Cepat dan 1 Kapal Coaster. Angkutan laut perintis mengambil peran positif dalam angkutan lebaran 2018 dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 110 (coaster) telah mengangkut 702 penumpang dan 132 ton barang. Keberadaan angkutan perintis ini sangat membantu para pemudik dengan tujuan Kabupaten Simeulue. Akibat cuaca buruk yang terjadi pada H+2 dan beberapa hari selanjutnya menyebabkan harus ditunda beberapa jadwal pelayaran. Akibat penundaan ini, kondisi paling krusial terjadi pada lintasan penyeberangan Barat – Selatan dengan tujuan Simeulue karena waktu tempuh yang panjang (lebih dari 10 jam), sehingga pihak Syahbandar maupun ASDP setiap saat harus mencermati kondisi cuaca dengan dukungan dari BMKG. Pemantauan angkutan lebaran di sektor penerbangan dipantau pada 4 bandar udara yang melayani penerbangan komersil yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh Besar), Bandara Rembele (Bener Meriah), Bandara Cut Nyak Dhien (Nagan Raya) dan Bandara Lasikin (Sinabang). Selama angkutan lebaran, jumlah penumpang yang menggunakan angkutan udara adalah 57.523 orang, dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 533 kali. Jumlah penumpang terbanyak terdapat pada bandara Sultan Iskandar Muda sebesar 45.665 Penumpang untuk penerbangan domestik dan 8.243 Penumpang untuk penerbangan internasional. Di tahun 2018 ini Penggunaan angkutan udara mengalami peningkatan sekitar ± 4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan penumpang berangkat yang cukup tinggi ini terjadi dikarenakan karena kemampuan pengguna jasa angkutan udara cukup tinggi, meskipun harga tiket pesawat relatif mahal dan adanya pergeseran/pengalihan pengguna jasa moda transportasi lain (darat, laut dan penyeberangan) ke transportasi udara. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi Ali, ST, MT mengatakan “Pelayanan angkutan lebaran Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, ketersediaan sarana dan infrastruktur pendukung membutuhkan upaya peningkatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengutamakan keselamatan transportasi. Koordinasi lintas sektor dalam pelayanan angkutan lebaran telah terlaksana dengan baik namun hal ini perlu lebih ditingkatkan dalam hal menurunkan angka kecelakaan. Alangkah baiknya koordinasi dapat dilakukan sepanjang tahun”. Terkait hasil-hasil yang sudah diraih oleh sektor perhubungan ini, diharapkan pada tahun-tahun mendatang angkutan Lebaran bisa lebih baik dengan meningkatkan pelayanan transportasi di seluruh Aceh dengan tetap berkoordinasi dengan stakeholder. (DW)

Pada H-6 arus mudik lebaran 2018, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, ST, MT meninjau langsung pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran 2018, Sabtu (09/06) di Terminal Tipe A Batoh Banda Aceh. Peninjauan ini dilakukan untuk mengecek kesiagaan personil dan perlengkapan pendukungnya guna memastikan optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kelancaran arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1439 H Tahun 2018. Dalam kesempatan tersebut Kadishub Aceh berkesempatan menempelkan stiker pada kaca depan angkutan umum yang telah dinyatakan lulus dan laik jalan. “Bagi angkutan umum yang telah lulus pemeriksaan administrasi dan teknis laik jalan, akan ditempel stiker resmi Angkutan Lebaran Aceh Tahun 2018” ujar Junaidi, ST, MT disela-sela kegiatan pemeriksaan oleh Tim Penguji Kendaraan Bermotor. Setelah kunjungan di posko terpadu angkutan lebaran Terminal Batoh, rombongan yang terdiri  dari unsur Dishub Aceh,  BPTD Aceh, Polda Aceh, PT. Jasa Raharja Banda Aceh dan  BNN Aceh melanjutkan kunjungannya ke Terminal Saree Aceh Besar untuk melakukan serangkaian rampcheck dan tes urine terhadap supir angkutan umum di terminal tersebut. Setibanya di Saree rombongan langsung bergabung dengan Polres Aceh Besar, Dishub Aceh Besar dan Damkar Aceh Besar serta melakukan apel bersama yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Heru Suprihasto, SH. Dalam apel terpadu tersebut Kapolres menyampaikan bahwa pemeriksaaan yang dilakukan bersifat preventif untuk mencegah human error yang disebabkan oleh Pengemudi AKAP dan AKDP. “Bagi supir yang terbukti positif menggunakan obat terlarang, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, dan perusahaan angkutan harus menunjuk supir pengganti” kata AKPB Heru S. Pemeriksaan urine dilakukan terhadap pengemudi bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) baik pengemudi utama maupun cadangan. Jika terdapat supir yang ditemukan positif mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif, maka akan dilakukan assessment. Terminal Saree dipilih sebagai tempat untuk kegiatan ini, karena selain memiliki areal yang relatif luas dan cocok untuk menjadi tempat peristirahatan sementara bagi para pemudik yang kelelahan. (DW)

Setelah tidak beroperasi beberapa waktu, KMP Teluk Sinabang yang kini telah selesai melaksanakan docking tahun 2018 siap beroperasi kembali. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil bahwa pelaksanaan docking kapal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. KMP Teluk Sinabang direncanakan bertolak dari lokasi docking di Belawan (2/6) dengan tujuan Sinabang pukul 09.30 WIB dan perkiraan tiba di Sinabang pada tanggal 03 Juni 2018 pukul 14.00 WIB dan selanjutnya kapal akan memasuki lintasan dan melayani penumpang kembali pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi ST,MT mengatakan dengan kembali beroperasionalnya KMP Teluk Sinabang ini, diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan penumpang dan menperlancar distribusi bahan pokok terutama saat arus mudik lebaran nantinya (DW)

Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 110 resmi beroperasi pada lintasan perintis di Aceh menggantikan kapal lama KM. Sumber Cahaya XI. Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Junaidi, ST. MT meresmikan pelepasan perdana kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 110 dengan ukuran 1200 GT di Dermaga Pelabuhan Calang, Aceh Jaya, Senin, (28/05). Kapal baru dengan jenis coaster ini tiba pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 dari galangan pembangunan kapal di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Hadir dalam acara peresmian kapal tersebut, Wakil Bupati Aceh Jaya, unsur Forkopimda, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Calang serta kepala unit penyelenggara pelabuhan Pelabuhan-pelabuhan singgah se-Aceh. Gubernur Aceh dalam sambutan yang disampaikan oleh Kadishub Aceh menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Perhubungan yang telah mendukung program angkutan laut perintis di Aceh sehingga penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan yang belum berkembang di Aceh berjalan lebih optimal. Selanjutnya, seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan angkutan laut menjadi dorongan bagi Pemerintah Aceh untuk mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar jalur transportasi laut trayek R-2 bisa menggunakan kapal yang lebih memadai. Usulan tersebut segera direspon oleh Kementerian Perhubungan dengan mendatangkan kapal KM Sabuk Nusantara 110 yang pangkalan operasaionalnya berada di Pelabuhan Calang. KM. Sabuk Nusantara 110 memiliki kapasitas angkut penumpang 400 orang dan barang sebanyak 50 ton serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti kamar penumpang, cafe, musholla, tempat wudhu, toilet dan crane untuk mengangkut barang/kargo. Kehadiran kapal baru ini untuk menggantikan kapal kargo/barang KM. Sumber Cahaya XI yang saat ini kondisinya sudah kurang layak untuk dioperasikan pada lintasan tersebut. Keberadaan kapal perintis yang operasionalnya disubsidi melalui anggaran APBN ini merupakan salah satu upaya untuk membuka aksesibilitas transportasi laut dari daratan ke wilayah kepulauan, dan dari wilayah yang lebih maju ke wilayah yang belum berkembang guna merangsang pertumbuhan ekonomi dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Program angkutan laut perintis di Aceh Tahun 2018 memiliki dua trayek yaitu trayek R-1 yang berpangkalan di Meulaboh dan R-2 yang berpangkalan di Calang. Trayek R-2 ini melayani rute Pelabuhan Calang – Sabang – Malahayati – Sabang – Lhokseumawe – Sabang – Calang – Sinabang – Tapak Tuan – Sinabang – Calang. Kehadiran program angkutan laut perintis di Aceh diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh. (DW)

Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) meluncurkan tiga sistem aplikasi online sekaligus, Minggu (4/3/2018). “Mereka adalah Sistem Perizinan Online dan Multimoda (SPIONAM), e-Ticketing dan e-Tilang,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi dalam laporannya di acara launching, Minggu. Acara launching digelar di Jalan Imam Bonjol, Jakarta disela-sela Car Free Day (CFD). Peresmian tiga sisten aplikasi onkine dilakukan dengan penekanan tombol sirine  oleh Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri PANRB Asman Abnur, perwakilan Polri serta Sekjen Kemhub Sugihardjo dan Direksi BUMN. “Peningkatan pelayanan ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. Sendi-sendi bisnis akan berkembang dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi kita jadi lebih baik,” ujar Menhub. Adapun sistem pelayanan aplikasi SPIONAM yang meliputi perijinan : Adapun sistem pelayanan aplikasi SPIONAM yang meliputi perijinan : Ijin Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Ijin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, meliputi pelayanan : – Ijin Penyelenggaraan Angkutan AKAP; – Ijin Penyelenggaraan Angkutan ALBN. 4. Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, meliputi pelayanan : – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk keperluan Pariwisata, Angkutan Charter dan Angkutan Sewa Umum; dan – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi, Angkutan Antar Jemput, Angkutan Permukiman; Angkutan Karyawan, Angkutan Sewa Khusus yang wilayahnya melebihi 1 (satu) Provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bogor (Jabodetabek); 5. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus, meliputi pelayanan : – Ijin penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun; – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat. Sedangkan untuk aplikasi E-Tilang yaitu aplikasi berbasis sistem Android yang akan mempermudah masyarakat dalam mengurus pelanggaran tilang tanpa perlu pergi ke pengadilan untuk mengikuti sidang dengan melakukan pembayaran di bank atau m-banking.   “Dengan sistem digital melalui E-tilang ini memberikan kemudahan, memberi kondisi yang governance. Dengan kondisi ini kita akan mendapatkan level of service yang bagus,” kata Menhub. Kemenhub juga bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam implementasi E-Tilang Perhubungan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank BRI dengan Kemenhub tentang penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di lingkungan Kemenhub. Selain itu pada saat bersamaan, Kemenhub juga meluncurkan aplikasi E-Ticketing yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bidang transportasi darat terhadap berbagai kemudahan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi darat dalam memperoleh tiket perjalanan. Saat ini penumpang angkutan darat dapat memperoleh tiket dengan mudah dengan aplikasi E-Ticketing melalui beberapa mitra diantaranya Bank Mandiri, DPP Organda (DOKU, Alfamart, bosbis.com). Pada acara tersebut dihadiri oleh Menhub dan Menpan RB tampak duduk berdampingan sambil berbincang-berbincang.  Tampak juga Waka Dishub Sigit Wijatmoko di acara. Sementara itu, Kapolri Tito Karniavan yang tercatat dalam undangan belum tampak hadir dalam acara tersebut.(S9) http://www.dephub.go.id/post/read/tingkatkan-pelayanan,-kemenhub-luncurkan-3-sistem-aplikasi-online https://www.gridoto.com/read/01230244/nah-sudah-diresmikan-menteri-loh-ya-kalau-di-pritt-bayar-pakai-e-tilang?page=all#!%2F

Seperti kita ketahui peningkatan jumlah penduduk yang terjadi mempengaruhi peningkatan perjalanan yang berpengaruh pada kebutuhan transportasi. Peningkatan perjalanan dan kebutuhan transportasi tentunya berdampak pada meningkatnya potensi permasalahan transportasi salah satunya kecelakaan. Berdasarkan data Dirlantas Polda Aceh selama 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2013 – 2016, dengan jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2013 sebanyak 672 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 854 jiwa. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kecelakaan menjadi 1948 kasus dibanding pada 2016 sebanyak 3006 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 734 jiwa. Terjadinya penurunan jumlah kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan di Aceh merupakan suatu hasil dari upaya penegakan peraturan lalu lintas oleh Kepolisian dan sosialisasi kepada masyarakat serta peningkatan prasarana jalan oleh Dinas Perhubungan dan PU Aceh (S9).

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada penambahan jumlah kebutuhan dan aktifitas masyarakat yang sinergi dengan meningkatnya kebutuhan transportasu guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan aktifitas dan kebutuhan transportasi tentunya berakibat meningkatnya potensi kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi akibat tingginya mobilisasi, kurangnya prasarana pendukung, tingkat keselamatan sarana dan pemahaman masyarakat potensi dari tingginya tingkat lalu lintas. Berdasarkan sumber dari Profesor.Ir. Leksmono Suryo Putranto,MT,Ph.D ; jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas menduduki 4 teratas di Indonesia hal ini jika dibandingkan dengan jumlah kematian akibat persalinan dan bencana alam. Jumlah kematian ibu akibat persalinan sebesar 18% (4.912 jiwa) dari kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 25.895 jiwa. Data ini dapat kita bandingkan berdasarkan Laporan Kesehatan Persalinan Kementrian Kesehatan 2012 – 2016, Laporan Laka lantas 5 tahunan Korlantas dan situs website dengan alamat krisis.kemenkes.go.id.(S9)

Kegiatan yang dihadiri perwakilan seluruh Kabupaten/Kota menjalin kerja sama dengan kampus STTD ini dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Drs. Zulkarnain, M.Si, Senin (26/02/2018). Peserta yang hadir adalah Kepala Dinas Perhubungan dan BKD dari Kabupaten/Kota. Kepala STTD Suharto selaku ketua panitia menyebutkan, acara sosialisasi dan koordinasi antara STTD dengan Pemda untuk menjalin silaturahmi dan koordinasi untuk kerja sama diklat yang makin baik. Dalam acara ini, disampaikan ketentuan pola pembibitan di STTD Bekasi. Apa saja syarat-syarat, ketentuan dan hal lain yang harus dipenuhi termasuk manfaat pola pembibitan di STTD. Sampai berita ini diturunkan ada sekitar 50 orang perwakilan dari daerah hadir mengikuti sosialisasi pola pembibitan di STTD ini. Ketua STTD Suharto mengatakan bahwa STTD  sekarang akan berubah nama menjadi Politeknik Transportasi Darat pada bulan Juli 2018 ini, serta akan ada program S1 dan S2, serta 5 program Diploma. “Ke depan diharapkan makin banyak peserta dari Pemda yang ikut program pembibitan,” ujarnya. “STTD akan membuka informasi terkait program pembibitan ini secara luas ke masyarakat. Semua bisa mengikuti program tentunya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. STTD siap mendidik dan menyiapkan mereka menjadi ahli transportasi darat yang profesional dan siap bekerja di lapangan,” tegasnya. Jika selama ini ada kekurangan atau kelemahan dalam pola kerja sama pembibitannya di STTD, akan terus diperbaiki. “Oleh karena itu saran, masukan perbaikan ke depan sangat dibutuhkan oleh pihak STTD”. (DW)

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berserta rombongan yang didampingi oleh Assisten II Setda Aceh, dr. Taqwallah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh  serta Walikota Banda Aceh, melakukan Kunjungan Kerja ke Terminal Type A Batoh yang disambut oleh Kepala UPT Terminal Type A Batoh Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), kegiatan yang  bersumber dari dana APBN 2018 pada Rabu (14/02) Pagi. Setelah bersilaturahmi dengan jajaran pengelola terminal, Wagub juga menyampaikan beberapa hal terhadap kondisi dan harapan Pemerintah Aceh terhadap operasional Terminal Type A Batoh yang sejak akhir Tahun 2016 telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Pusat (P3D). “Kami usul untuk terminal ini diredesign terkait tampilan bangunan gedung terminal (fasade), sirkulasi dan area parkir agar dibuat lebih modern namun bernuansa islami dan harus dilengkapi dengan fasilitas untuk difable” ujar Nova. Dengan adanya peningkatan prasarana tersebut dinilainya dapat memberikan fasilitas yang terbaik untuk pelayanan publik. Dalam Kunjungan ini, Wakil Gubernur beserta rombongan meninjau sejumlah fasilitas terminal, mulai dari loket, ruang tunggu penumpang, hingga fasilitas publik seperti toilet. Disela-sela beliau berkeliling meninjau fasilitas publik tersebut, beliau juga berinteraksi dengan Pemilik Loket, kantin dan penumpang. “Jangan ada pungli (pungutan liar) tetapi bila ada punggal (pungutan legal) itu diperbolehkan” kata Nova sambil tersenyum. Beliau juga berharap Pemerintah Pusat harus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah serta mengusulkan untuk penetapan nama terminal dengan menggunakan nama pahlawan seperti Bandara SIM. Dengan adanya fasilitas publik yang baik, diharapkan bisa mendukung pelayanan yang baik pula terutama  bagi masyarakat yang menggunakan jasa perhubungan. (DW)