Tag: dinas perhubungan

Di awal tahun 2019 ini Dinas Perhubungan Aceh kembali mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang diadakan oleh Bidang LLAJ Dishub Aceh kali ini (Senin, 18/3) adalah Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Angkutan Provinsi Aceh dengan Tema Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum di Banda Aceh. Ketua Panitia, Ilham Akbar, S.SiT dalam laporannya mengatakan acara ini bertujuan untuk menghimpun permasalahan pelayanan angkutan umum di Provinsi Aceh baik dari Operator Angkutan, Aparatur Pemerintah, masyarakat, Lembaga Non-Pemerintah pemerhati dan pengawas pelayanan angkutan umum. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan diskusi secara bersama-sama untuk mendapatkan gambaran solusi pemecahan permasalahan pada masa yang akan datang. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dijadwalkan pelaksanaannya selama setengah hari, dimulai pada jam 9.00 WIB pagi hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 dan berakhir pada jam 14.00 WIB di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh. Peserta yang mengikuti FGD sebanyak 60 Peserta yang berasal dari Pengusaha Angkutan, Aparatur Pemerintah, Mahasiswa, Akademisi dan Komunitas Aceh Bus Lover. Ada 3 topik yang dibahas dalam FGD ini yaitu tentang; Perkembangan Bisnis Transportasi dan Peningkatan Pelayanan Kepada Konsumen (disampaikan oleh Pemerhati Transportasi Nasional, Dr. Ir. Haris Muhammadun, A.TD, MM, IPM), Profil Aplikasi dan Peluang Kerjasama Penjualan Tiket Angkutan Umum Aceh Secara Online dengan Konten Lokal (disampaikan oleh Ketua Koperasi Tunas Baru Abadi – Roda 360), dan Kebijakan dan Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Dunia Bisnis Transportasi (disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh). Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili Sekretaris Dishub Aceh, Teuku Faisal, ST. MT dalam sambutannya mengatakan bahwa Dishub Aceh harus dapat mengadopsi perkembangan teknologi saat ini untuk bidang transportasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat. Perkembangan teknologi digital seperti financial technology, internet of things, e-commerce dan lainnya harus dapat diadopsi dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan transportasi di Provinsi Aceh. Sesuai dengan keinginan Pemerintah Pusat yang telah meresmikan Roadmap Strategi Indonesia menghadapi Era Revolusi 4.0 yang mana seluruh aktifitas industrinya menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terkait dengan sektor transportasi perlu merapatkan barisan untuk menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Aktifitas transportasi dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang serba cepat dan canggih. T. Faisal juga menambahkan bahwa Focus Group Discussion ini dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk check and balance terhadap pembangunan transportasi di Aceh. “Kami berharap FGD pada hari ini dapat menjadi wadah yang tepat bagi para pihak terkait untuk bersama-sama bertemu, berdiskusi dan bertukar informasi guna membahas permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diperlukan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan transportasi,” ujar T. Faisal diakhir sambutannya. (AM)

Pada minggu kedua bulan Maret, Pemerintah Aceh bersama 5 SKPA terkait diantaranya Dinas Perhubungan Aceh melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Singkil. Menurut Perpres Nomor : 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Kabupaten Aceh Singkil termasuk ke dalam salah satu daerah tertinggal. Terdapat 9 dari 12 Kecamatan di Aceh Singkil yang dikategorikan sebagai Kecamatan tertinggal. Sembilan Kecamatan yang di dalamnya terdapat 58 Desa tertinggal, masing-masing yakni Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil Utara, dan Kecamatan Simpang Kanan. Kemudian Kecamatan Danau Paris, Suro, Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu. Plt. Gubernur Aceh H. Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, Asisten II Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, ST, MT dan beberapa Kepala SKPA lainnya meninjau langsung beberapa lokasi di Aceh Singkil, Rabu (6/03). Kunjungan Plt. Gubernur Aceh diawali dengan meninjau kondisi Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sarok Singkil, dilanjutkan ke Pulau Tuangku dengan menempuh perjalanan + 1 jam menggunakan speedboat. Setelah meninjau dan melakukan ramah tamah dengan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Barat, Plt. Gubernur bersama rombongan menuju Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak. Plt. Gubernur Aceh pada sambutannya menyampaikan saat ini pembangunan sarana konektivitas menjadi kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Banyak. Persepsi sebagai tempat yang jauh dari ibu kota kabupaten dapat dihilangkan dengan hadirnya pembangunan sarana konektivitas. “Pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk pembangunan di Aceh Singkil, kami meminta jajaran Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan perubahan bagi Aceh Singkil di sisa masa kepemimpinan saat ini” ujar Nova dihadapan Forkopimcam dan masyarakat Pulau Banyak, Aceh Singkil . Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh telah menyiapkan Program Prioritas Konektivitas Antar Wilayah untuk mengatasi beberapa permasalahan pokok masyarakat Aceh Singkil, khususnya di Pulau Banyak. Pada Tahun anggaran 2019, Dishub Aceh telah menganggarkan Multi Years Contract pengadaaan kapal Ro-Ro (Roll On-Roll Off) kapasitas 600GT utk penyeberangan orang serta kendaraan dan barang untuk Singkil-Pulau Banyak. Junaidi mengatakan Dishub Aceh juga telah menganggarkan sejumlah dana untuk rehab talud pengaman dan menambah panjang gangway di Pelabuhan Penyeberangan Singkil. “Untuk Pelabuhan Pulau Banyak akan dilakukan penanganan darurat pada fasilitas sandar kapal seperti mooring dolphin serta catwalk” imbuh Junaidi. Selain itu, penyeberangan lintas Singkil-Pulau Banyak-Nias yang menempuh jarak jauh dan cenderung sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca sehingga menutup kemungkinan untuk berlayar di malam hari, Dishub Aceh mengadakan pembangunan SBNP (Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran) untuk memudahkan nahkoda dalam memandu kapal dengan aman, nyaman, dan selamat. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah kepulauan, perlu peningkatan di moda transportasi darat, laut maupun udara, maka tentu saja Dishub Aceh tidak dapat melakukannya sendiri perlu dukungan dari SKPA terkait dan berbagai elemen masyarakat serta sektor swasta sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakatkat melalui transportasi yang berkeadilan. (RM/AM)

Kabupaten Simelue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki kondisi geografis kepualauan yang terdiri dari 41 pulau besar dan kecil dengan Pulau Simeulue sebagai pulau terbesarnya. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Simeulue merupakan salah satu wilayah wisata bahari dan ekologi dalam kawasan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Aceh. Keindahan wisata bahari Simeulue tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, tapi saat ini juga sudah menjadi tujuan bagi wisatawan asing. Potensi Simeulue yang juga menjadi primadona adalah potensi kelautan dan perikanan. Kekayaan laut seperti lobster, ikan kerapu, masih menjadi sumber daya unggulan yang menjadikan Simeulue terkenal di nasional maupun mancanegara, disamping potensi sumber daya alam lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Simeulue ini, pengelolaan dan pemanfaatannya harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Sebagai daerah kepulauan, transportasi laut maupun penyeberangan berkembang seiring dengan kebudayaan maritime di wilayah ini. Pelabuhan rakyat merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat di sekitar. Melalui pelabuhan rakyat, fungsi pelabuhan juga diharapkan mampu meningkatkan efesiensi aktifitas perekonomian, antara lain bagi kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat. Lamerem adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue yang pada awalnya telah dibangun dermaga tambat serdehana yang beraktifitas untuk melayani kapal-kapal rakyat di jalur pelayaran dalam wilayah Kabupaten Simelue. Namun dengan semakin berkembangnya fungsi dermaga sebagai salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat disekitar, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya peningkatan infrastruktur dermaga, diantaranya talud/tebing dermaga, pengerukan kolam, pelebaran kolam dermaga, pengecoran jalan, dan pemasangan bolder. Peresmian Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue dilaksanakan pada Sabtu (5/01) oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT di pulau Sinabang, yang turut dihadiri oleh Asisten II Aceh dr. Taqwallah, Bupati Simeulue Erly Hasyim, Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT,  Forkompimda di lingkungan Kabupaten Simeulue. Peningkatan infarstruktur ini diharapkan mampu meingkatkan perekonomian Kabupaten Simeulue dengan peningkatan kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat dengan pembentukan pengelolaan pelabuhan rakyat yang teroganisir dan mengedepankan unsur masyarakat sebagai pengelola. Bapak Plt Guberbur Aceh juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa Pelabuhan ini dikatakan sebagai dermaga rakyat karena sistem pengolahan akan diserahkan kepada masyarakat Desa Lamerem dan sekitarnya, serta kedepannya nanti masyarakat desa dapat menyusun sistem pengolahan yang bijaksana agar aktivitas ekonomi local semakin berkembang serta mudah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana pelabuhan ini. Sehingga kedepan investor dapat melirik daerah ini untuk melakukan investasi yang berkembang sehingga mampu memperkuat pertumbuhan masyarakat Kabupaten Simeulue. Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT dalam laporannya menjelaskan “pembangunan Dermaga Rakyat Lamerem Aceh yang menggunakan dana Otsus Kabupaten/Kota Tahun 2018, meliputi docking seluas 30X10 meter yang mampu menampung 10 perahu nelayan dalam waktu bersamaan, selain itu dermaga juga diperluas, diperdalam, pembuatan talud, serta membangun tempat sandaran perahu”. Pembangunan Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan semangat baru bagi warga desa Lamerem dalam melaksanakan aktifitas pelayaran yang menjadi rutinitas sehari-hari, sebagai dampak lanjutan diharapkan aktifitas perekonomian rakyat akan semakin berdenyut, yang pada akhirnya memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.(S9)

Mencermati perkembangan kebutuhan terhadap angkutan penyeberangan yang semakin hari semakin meningkat, diperlukan adanya upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana serta mengelola pelabuhan penyeberangan, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkannya. Salah satu kendala saat ini adalah belum tertibnya pendataaan maupun pengelolaan aset-aset di pelabuhan penyeberangan Aceh. Untuk itu Dinas Perhubungan Aceh mengajak para stakeholder terkait untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Angkutan Penyeberangan se-Aceh dengan tema “Terwujudnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Handal Melalui Tertibnya Pengelolaan Aset”  yang berlangsung di Sinabang mulai tanggal 28 s/d 29 Oktober 2018. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rakornis ini diharapkan para peserta dapat memahami konsep pelayanan pelabuhan penyeberangan dalam mendukung konektifitas transportasi perairan Aceh, serta memberikan arahan dan gambaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan penyeberangan secara tertib aset. Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati  Simeulue Erly Hasyim  didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT turut dihadiri dari berbagai unsur, diantaranya para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para Kepala UPT Kementerian Perhubungan di Aceh yang bertujuan agar tercapainya kesepakatan dalam hal pengelolaan pelabuhan penyeberangan melalui manajemen aset yang tepat. Bertindak narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat dari Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan fokus bahasan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan serta untuk memberikan gambaran pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga memberikan pemahaman tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah. Dalam pembahasannya Junaidi  menyampaikan bahwa sebagian besar rencana induk pelabuhan penyeberangan sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh, tinggal 1 pelabuhan penyeberangan lagi di Pulau Banyak Singkil yang masih  dalam proses studi penyusunan rencana induk melalui APBA tahun 2018. “Hal ini juga sebagai langkah awal dalam menentukan pola pengelolaan operasional dan pengembangan infrastruktur angkutan penyeberangan sesuai rencana induk masing-masing pelabuhan” ungkap Junaidi Hasil dari rakornis menyepakati bahwa agar tercapainya ketertiban aset dalam mendukung peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menginventaris data kepemilikan aset di masing-masing pelabuhan penyeberangan.  (MA)  

Aceh – Dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menciptakan kenyamanan bagi para pengguna angkutan umum di Aceh, Dinas Perhubungan Aceh bersama Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar, POM Kodam Iskandar Muda, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Ditlantas Polda Aceh melakukan razia penertiban angkutan umum di  Terminal  Lintasan Jalan Nasional pada Kabupaten Aceh Besar baik lintas Timur  maupun Lintas Barat mulai tanggal 09   s/d  12  Oktober 2018. Dalam razia penertiban angkutan umum ini pemeriksaan yang dilakukan yakni meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknik  kendaraan bermotor, serta kelaikan jalan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, M. Hanung mengatakan, masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelaikan jalan dalam berkendara agar terpenuhi keselamatan dalam berlalu lintas. Dari razia yang saat ini masih berlangsung, diketahui telah terdapat 73 kendaraan yang tidak mematuhi peraturan sehingga petugas melakukan tilang dan mengambil STNK, SIM atau administrasi  lainnya  sebagai barang bukti untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jantho. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nizarli, juga mengatakan bahwa ini merupakan tindakan preventif dari pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya untuk angkutan umum dan darat dengan harapan secara pribadi tingkat pelanggaran teknis, maupun administrasi dapat diturunkan sehingga juga dapat menurunkan angka kecelakaan. (HS)

Setelah meninjau terminal Batoh (11/06) malam, Wakil Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT melanjutkan kunjungannya ke Pelabuhan Ulee Lheue pada Selasa pagi (12/06), rombongan yang didampingi Kadishub Aceh Junaidi, ST, MT, unsur PT. Jasa Raharja dan KSOP Malahayati memulai lawatannya dari meninjau posko pengobatan gratis yang disiapkan PT. Jasa Raharja bekerja sama dengan Polri di lobi pelabuhan. Selanjutnya rombongan meninjau kapal cepat Express Cantika 89 dan berdiskusi langsung dengan para penumpang yang akan menyeberang ke Sabang mengenai kenyamanan dan keamanan serta pelayanan kapal. Setelah meninjau kapal cepat, rombongan bergerak menuju kapal penyeberangan KMP Tanjung Burang, berdiskusi dengan masyarakat di atas kapal. Pada kesempatan ini juga, Kadishub Aceh memberikan penjelasan kepada Wagub Aceh tentang kesiapan angkutan penyeberangan. “Ada 7 lintasan penyeberangan di Aceh yang siap untuk mendukung kelancaran angkutan lebaran tahun 2018” kata Junaidi. Wagub merespon baik dan menyatakan bahwa koordinasi antar stakeholder angkutan penyeberangan sudah berjalan dengan baik, namun perlu dingat bahwa penumpang yang hendak ke Sabang, bukan hanya para pemudik, namun juga didominasi oleh wisatawan dalam maupun luar daerah, maka perlu diantisipasi lonjakan pasca lebaran. (QQ)

Desain baru website dishub provinsi Aceh.