Tag: acehhebat

Di hadapan sekitar 20 siswa berkebutuhan khusus SLB YPAC Banda Aceh sebuah gambar muncul di layar telepon genggam. Bukan tulisan panjang, melainkan simbol sederhana yang harus mereka tebak. Beberapa siswa memperhatikan layar gadget dengan serius. Ada yang saling melirik ke arah temannya, ada pula yang langsung mengangkat tangan. Tak lama kemudian, jawaban disampaikan. Begitu dinyatakan benar, seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan dan tawa. Wajah-wajah yang semula tampak serius berubah ceria. Suasana seperti itu terus berulang sepanjang kegiatan. Tidak ada kesan bahwa mereka sedang mengikuti sosialisasi. Yang terlihat justru anak-anak yang menikmati sebuah permainan, padahal tanpa disadari mereka sedang belajar mengenal keselamatan berlalu lintas. Hari itu, Rabu di penghujung Juli 2026, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menggelar sosialisasi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026 di SLB YPAC Banda Aceh. Kegiatan dipandu oleh Kepala Seksi Keselamatan LLAJ Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Renny Anggeraeni Robin, bersama jajaran staf Bidang LLAJ. Mereka tidak datang membawa buku tebal atau memutar video panjang tentang kecelakaan lalu lintas. Sebagai gantinya, mereka memperkenalkan Traffic Lite Z Gema Lantas, sebuah gim edukatif yang dikembangkan Izzati Hilma, Siswi SMA Modal Bangsa Aceh Besar, Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026 yang akan mewakili Aceh pada ajang tingkat nasional di Jakarta. Di hadapan para siswa, Izzati menjelaskan tentang Traffic Lite Z Gema Lantas. Sebuah prototipe berbasis web yang menggabungkan materi edukasi keselamatan berlalu lintas, kuis interaktif, dan mini gim. Platform tersebut dirancang agar pembelajaran menjadi lebih menarik, mudah dipahami, sekaligus dapat diakses oleh seluruh kalangan pelajar. Traffic Lite Z menyediakan tiga mode penggunaan. Mode umum berisi materi pembelajaran, kuis, serta sepuluh mini gim edukatif yang dapat dimainkan seluruh siswa. Mode tunarungu menghadirkan materi yang sama, namun dilengkapi subtitle dan teks instruksi sehingga mudah diikuti peserta didik dengan hambatan pendengaran. Sementara mode tunadaksa menyediakan lima mini gim yang disesuaikan dengan konsep aksesibilitas sekaligus menumbuhkan empati terhadap pengguna jalan yang memiliki keterbatasan fisik. Seluruh fitur dapat diakses melalui tautan maupun pemindaian kode QR sehingga peserta langsung dapat mencoba pengalaman belajar yang lebih modern, menyenangkan, dan inklusif. Melalui telepon genggam, para siswa memindai kode QR sebelum masuk ke dalam gim. Mereka diajak mengenali rambu-rambu lalu lintas, memahami penyebab pelanggaran, hingga memilih perilaku yang benar ketika berada di jalan. Semua materi dikemas dalam bentuk permainan sehingga lebih mudah dipahami. Menurut Izzati, inovasi tersebut dikembangkan agar pelajar tidak sekadar menghafal rambu-rambu, tetapi memahami maknanya melalui pengalaman bermain. “Saya ingin teman-teman belajar keselamatan berlalu lintas dengan cara yang lebih menyenangkan. Melalui gim ini mereka bisa belajar sambil bermain sehingga materi lebih mudah dipahami dan diingat. Saya juga berharap media ini dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak sekolah, termasuk sekolah luar biasa, agar semakin banyak pelajar yang memiliki kesadaran untuk tertib dan selamat di jalan,” ujar Izzati. Menurut Renny Anggeraeni Robin, pendekatan seperti ini dipilih agar edukasi keselamatan lalu lintas tidak terasa membosankan. “Izzati akan mewakili Aceh pada ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat nasional di Jakarta. Kami berharap inovasi ini dapat memberikan hasil terbaik sekaligus menjadi media edukasi yang bisa dimanfaatkan lebih luas,” ujar Renny. Belajar Melalui Simbol Di SLB YPAC Banda Aceh, permainan sederhana itu mampu menghidupkan suasana kelas. Salah satu sesi yang paling menarik perhatian adalah ketika Izzati mengajak para siswa menebak rute Bus Trans Koetaradja melalui simbol-simbol yang ditampilkan di layar. Hampir seluruh peserta menjawab secara bersamaan. Setiap jawaban yang benar selalu disambut tepuk tangan dan sorak kegembiraan. Guru Konseling sekaligus salah seorang wali kelas SLB YPAC Banda Aceh, Nurul Rahmi, mengatakan pendekatan seperti itu jauh lebih mudah diterima oleh anak-anak berkebutuhan khusus. “Anak-anak berkebutuhan khusus ini berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Saat kita mengarahkan mereka, belum tentu mereka langsung merespons sesuai yang kita harapkan. Karena itu kami harus lebih sabar mendampingi mereka. Ada yang sudah duduk di bangku SMA, tetapi perkembangan emosinya masih seperti anak usia dini,” kata Nurul Rahmi. Melalui permainan, lanjut Nurul, anak-anak tidak merasa sedang belajar. Mereka menikmati setiap tantangan yang muncul di layar, padahal pada saat yang sama mereka sedang mengenal rambu-rambu lalu lintas dan memahami pentingnya keselamatan di jalan. Perjalanan sosialisasi berlanjut ke SLB-B YPAC Kampung Keramat Banda Aceh, sekolah tempat anak-anak tunarungu menempuh pendidikan. Setiap penjelasan yang disampaikan Izzati diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat oleh Muspita, guru Biologi yang mendampingi kegiatan. Pada sesi ice breaking, simbol-simbol rute Bus Trans Koetaradja ditampilkan di layar. Ketika simbol bergambar mata dan air muncul, para siswa langsung menjawab melalui bahasa isyarat. Muspita tersenyum sambil membenarkan jawaban mereka, disambut tepuk tangan yang kembali memenuhi ruangan. Bagi anak-anak tunarungu itu, simbol-simbol menjadi bahasa yang paling mudah dipahami. Mereka tampak cepat mengenali berbagai rambu lalu lintas yang muncul dalam permainan. Meski tanpa suara lantang, senyum di wajah mereka memperlihatkan rasa bangga setiap kali berhasil menjawab tantangan. Inovasi yang Ramah untuk Semua Rangkaian sosialisasi berlanjut ke SLB Bukesra Banda Aceh, Kamis (30/7/2026). Antusiasme siswa juga tidak kalah tinggi. Begitu gambar-gambar rambu lalu lintas ditampilkan melalui layar proyektor, mereka serentak mengangkat tangan dan berlomba menjadi yang pertama menjawab. Kepala SLB Bukesra Banda Aceh, Taufik Sulaiman, mengapresiasi langkah Dishub Aceh yang menghadirkan media pembelajaran berbasis teknologi yang ramah disabilitas. “Terima kasih telah membawa misi tentang pentingnya berlalu lintas yang baik sehingga anak-anak kami memiliki pemahaman tentang keselamatan di jalan raya. Kami mengapresiasi Dinas Perhubungan Aceh dan Duta Pelajar Pelopor yang telah berkenan berbagi edukasi kepada siswa kami,” ujarnya. Menurut Taufik, hampir semua anak tidak pernah lepas dari aktivitas di jalan raya sehingga pendidikan keselamatan perlu dikenalkan sejak dini melalui media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. “Ini merupakan inovasi yang luar biasa. Media berbasis teknologi seperti ini dapat diakses oleh anak-anak kami, baik tunarungu, tunadaksa maupun penyandang disabilitas lainnya. Gim ini menjadi pembelajaran berlalu lintas yang aman dan nyaman. Kami mendoakan semoga Izzati memperoleh hasil terbaik pada ajang nasional nanti. Apa yang kami peroleh hari ini akan kami terapkan di sekolah,” kata Taufik. Belajar Sambil Bermain Sehari sebelumnya, Selasa (28/7/2026), Traffic Lite Z Gema Lantas lebih dulu diperkenalkan kepada pelajar SD, SMP, dan SMA Metodis Banda Aceh. Di hadapan para

Terminal Tipe B Aceh Tamiang yang rusak akibat banjir bandang akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Yang terpenting, selama pembangunan berlangsung, seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sekadar mengingatkan, banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025 lalu sempat melumpuhkan terminal secara total. Derasnya arus air menjebol tembok keliling terminal sehingga air bercampur lumpur masuk tak terkendali dan merendam seluruh area, dengan ketinggian air hampir mencapai plafon bangunan. Setelah air surut, endapan lumpur tebal menutupi kantor, loket, dan fasilitas pendukung lainnya, sementara aliran listrik dan air bersih terputus selama berhari-hari. Kini, pemulihan terminal memasuki babak baru. Pembangunan kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, Satgas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan kerja ke lokasi terminal bersama Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka monitoring, sekaligus meninjau langsung kondisi terminal dan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan. Ketua Satgas DPRA, Muhammad Rizky, SE, hadir bersama para anggota Satgas, yakni Nora Idah Nita, Muhammad Yusuf Pang Ucok, dan Muhammad Zakiruddin. Ia menegaskan pihaknya akan mengawal proyek ini hingga tuntas. “Kami akan terus berkoordinasi dan mengawasi secara intensif bersama Dinas Perhubungan Aceh agar pembangunan Terminal Aceh Tamiang selesai sesuai target. Harapannya, masyarakat segera menikmati terminal yang lebih representatif dan nyaman,” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa Terminal Aceh Tamiang termasuk terminal dengan aktivitas tertinggi di Aceh. Perannya bukan hanya melayani perjalanan warga sehari-hari, tetapi juga menjadi tumpuan saat keadaan darurat. “Saat bencana hidrometeorologi yang lalu, terminal ini menjadi posko terpadu sekaligus titik kumpul masyarakat. Karena itu, pembangunan kembali terminal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapsiagaan ke depan,” kata Teuku Faisal. Ia menegaskan, Dishub Aceh akan melakukan percepatan pembangunan yang ditargetkan rampung pada Desember 2026, agar terminal segera dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Teuku Faisal juga mengajak masyarakat untuk turut serta memantau dan mengawal jalannya pembangunan, sebagai wujud kebersamaan dalam menghadirkan terminal yang lebih baik bagi semua. Selama pembangunan berlangsung, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tidak akan terhenti. Seluruh loket akan direlokasi sementara ke bagian depan terminal agar operasional tetap lancar. “Loket-loket pelayanan kami pindahkan sementara ke bagian depan terminal. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu,” tutupnya. Setelah rampung, terminal baru diharapkan hadir lebih modern, aman, dan nyaman, sehingga semakin meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat Aceh Tamiang dan sekitarnya.

Bagi banyak orang, India terasa jauh. Tapi tidak bagi Aceh. Kepulauan Andaman & Nicobar — wilayah India di tengah Samudra Hindia — justru berada lebih dekat ke Sabang dibanding ke daratan India sendiri. Titik paling selatan Nicobar bahkan hanya berjarak sekitar 150 kilometer dari ujung Aceh. Langkah ini bukan sekadar gagasan daerah, dan bukan pula wacana baru. Rintisannya telah berjalan hampir satu dekade. Pada 2018, Presiden Joko Widodo dan PM Modi menandatangani Visi Bersama Kerja Sama Maritim di Indo-Pasifik yang mengamanatkan penguatan konektivitas antara Kepulauan Andaman & Nicobar dengan provinsi-provinsi di Sumatra, termasuk Aceh. Dari kesepakatan itu lahir Joint Task Force konektivitas Aceh–Andaman, yang pertemuan pertamanya digelar di Banda Aceh pada 2019 dan pertemuan keduanya di Port Blair, India, pada 2022. Pertemuan terbaru antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi menjadi kelanjutan dari proses panjang tersebut. Dalam kunjungan kenegaraan Modi ke Jakarta pada 7 Juli 2026, keduanya menegaskan kembali komitmen mengembangkan Pelabuhan Sabang sebagai penghubung strategis Indonesia–India, sekaligus mendorong konektivitas antara Aceh dan Kepulauan Andaman & Nicobar. Di hadapan DPR RI, Modi menggambarkan hamparan kerja sama itu membentang “Dari Sabang sampai Nicobar”, dan mengingatkan bahwa pantai kedua negara hanya terpisah sekitar 150 kilometer. Komitmen yang telah menguat inilah yang kini digarap di tingkat teknis oleh Pemerintah Aceh. Melalui Dinas Perhubungan Aceh, digelar rapat koordinasi lintas sektor pada Selasa (21/7/2026) untuk mempercepat pembukaan jalur pelayaran langsung Aceh–Andaman & Nicobar. Salah satu agenda rakor adalah menyiapkan pertemuan ketiga Joint Task Force — kelanjutan langsung dari dua pertemuan sebelumnya. Jika terwujud, Aceh berpotensi menjadi pintu gerbang perdagangan Indonesia menuju India melalui laut, menerjemahkan kesepakatan yang telah dirintis sejak 2018 menjadi pelayaran yang nyata. “Kita berharap pelayaran ini bisa terlaksana dalam waktu yang tidak lama,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, yang memimpin langsung rapat tersebut. Jalur ini membuka peluang produk unggulan Aceh menyeberang langsung ke pasar baru, sekaligus menghidupkan peran pelabuhan-pelabuhan Aceh — seperti Sabang dan Malahayati — sebagai simpul perdagangan internasional. Sebaliknya, komoditas dari Andaman & Nicobar juga berpeluang masuk ke Aceh. Arus barang dua arah ini bisa menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di sektor pelabuhan, logistik, dan perdagangan. Agar jalur ini benar-benar aman dan legal, ada tiga pekerjaan rumah yang tengah dimatangkan. Pertama, kapalnya harus siap dan aman — armada yang digunakan wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran internasional. Kedua, barang yang dikirim harus sesuai aturan, sehingga produk dari kedua wilayah perlu lolos ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS). Ketiga, kesiapan pelabuhan Aceh — termasuk Sabang dan Malahayati — untuk melayani lalu lintas kargo laut, sekaligus dimatangkannya persiapan pertemuan lanjutan tim gabungan (Joint Task Force) Aceh–Andaman. Salah satu jalan yang tengah diupayakan Dishub Aceh adalah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar menerbitkan aturan khusus perdagangan lintas negara (barter trade) antara Indonesia dan India — mirip aturan yang dulu pernah diterbitkan untuk pelayaran Indonesia–Malaysia. “Kita akan coba usulkan ke Kemenhub RI agar kegiatan pelayaran Aceh–Andaman & Nicobar bisa terealisasi,” kata Teuku Faisal. Ia menegaskan, keselamatan tetap menjadi syarat utama dalam setiap pelayaran antarnegara. Rapat ini melibatkan banyak pihak — mulai dari otoritas pelabuhan, bea cukai, imigrasi, hingga karantina — untuk memastikan semua aspek siap sebelum kapal pertama benar-benar berlayar.

BANDA ACEH – Memasuki hari terakhir masa libur sekolah, aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Minggu (12/07) terpantau masih sangat padat. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi yang memadati area parkir pelabuhan menjelang keberangkatan kapal terakhir menuju Sabang. Berdasarkan pantauan di lapangan, arus penyeberangan hari ini didominasi oleh warga Kota Sabang yang kembali ke daerah asal setelah menghabiskan masa liburan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Menanggapi lonjakan penumpang tersebut, pihak pengelola pelabuhan memastikan bahwa operasional penyeberangan tetap berjalan lancar dan terkendali. Seluruh jadwal pelayaran tetap dipatuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh operator kapal. Guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di area pelabuhan, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama unsur terkait lainnya terus bersiaga. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan serta memandu alur penumpang, baik di area terminal maupun di dermaga, untuk memastikan proses embarkasi berlangsung dengan aman dan nyaman hingga keberangkatan kapal terakhir. Pihak pelabuhan kembali mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar senantiasa memperhatikan jadwal keberangkatan kapal masing-masing. Masyarakat diharapkan untuk tiba di pelabuhan lebih awal guna menghindari antrean panjang serta mematuhi segala arahan petugas di lapangan. Kepatuhan terhadap prosedur dan arahan petugas sangat penting demi mewujudkan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.

Banda Aceh, 5 Juli 2026 – Setiap perjalanan memiliki cerita. Bagi KMP Aceh Hebat 2, perjalanan itu kini memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh pascainsiden di ruang mesin yang terjadi beberapa waktu lalu, kapal tersebut resmi dinyatakan laik laut dan siap kembali menghubungkan Banda Aceh dan Sabang. Pada Sabtu (4/7), KMP Aceh Hebat 2 menjalani pemeriksaan kelaiklautan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Marine Inspector KSOP Malahayati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran dan siap kembali beroperasi mulai Minggu (5/7). General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan pengoperasian kembali kapal merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. “Kembalinya KMP Aceh Hebat 2 merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Bagi kami, keselamatan tidak bisa ditawar. Kapal baru kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan laik laut, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan penyeberangan dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Andri. Sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, pada Sabtu (4/7) ASDP bersama seluruh unsur yang terlibat juga menggelar doa bersama untuk keselamatan penumpang, awak kapal, serta kelancaran operasional KMP Aceh Hebat 2. Tentunya, momentum tersebut menjadi simbol harapan agar kapal dapat kembali menjalankan perannya sebagai penghubung utama Banda Aceh–Sabang dengan pelayanan yang selamat, nyaman, dan andal. Sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat, KMP Aceh Hebat 2 akan kembali beroperasi mulai Minggu, 5 Juli 2026, dengan keberangkatan perdana pukul 08.00 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Balohan, Sabang. Sebelumnya, insiden di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 menjadi perhatian publik. Sejak awal kejadian, ASDP bergerak cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menangani para korban, memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan melalui penyesuaian operasional armada, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengesampingkan standar keselamatan. Kepercayaan Publik Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan bahwa pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. “Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan ASDP. KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan kelaiklautan dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan oleh otoritas yang berwenang. Kami berharap kehadiran kembali kapal ini semakin memperkuat konektivitas Banda Aceh–Sabang, mendukung mobilitas masyarakat, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Windy. ASDP berharap beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 dapat semakin memperlancar konektivitas antara Banda Aceh dan Sabang yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap layanan publik harus selalu dibangun di atas fondasi keselamatan, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Banda Aceh – Pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra akan diawali dengan pembangunan jalur yang menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatera Utara. Proyek ini menjadi prioritas pertama dalam rencana besar penyambungan jalur kereta dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan konektivitas rel kereta yang terintegrasi di Sumatera. Menurut Bobby, saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah sehingga konektivitas antardaerah belum berjalan optimal. Jalur yang ada baru melayani beberapa segmen, seperti Bandar Lampung-Palembang, Bandar Lampung-Lubuk Linggau, serta jaringan yang terbatas di wilayah Medan dan Padang. “Prioritas awal pengembangan adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6). Bobby menjelaskan, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang memiliki panjang sekitar 478 kilometer. Saat ini KAI tengah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek. Penyambungan jalur tersebut dinilai strategis karena akan membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatera sekaligus menjadi langkah awal menuju jaringan kereta api yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar atau sekitar Rp358 triliun hingga Rp448 triliun.

Aceh Besar – Forum Lalu Lintas Aceh menggelar operasi gabungan penertiban angkutan penumpang ilegal di kawasan Leupung, Aceh Besar, Jumat (22/5/2026) malam. Operasi tersebut juga menyasar angkutan penumpang umum berpelat hitam yang marak beroperasi di jalur Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan (Barsela). Kegiatan penertiban itu melibatkan unsur Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Pomdam Iskandar Muda, Jasa Raharja, dan Organda Aceh. Hadir langsung dalam kegiatan itu Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan puluhan kendaraan di jalan. Mobil pribadi yang dicurigai membawa penumpang secara illegal diarahkan masuk ke area masjid Leupung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain penindakan kepada angkutan, petugas juga memberikan edukasi kepada penumpang terkait risiko menggunakan angkutan ilegal, terutama apabila terjadi kecelakaan di jalan karena kendaraan tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai angkutan umum. Kabid Angkutan Jalan Dishub Aceh, Amarullah, mengatakan operasi gabungan tersebut difokuskan pada penertiban angkutan penumpang berpelat hitam, seperti mobil Innova dan kendaraan pribadi lain yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. “Target kita angkutan umum plat hitam dan angkutan illegal. Saat ini sangat banyak bergerak di Kota Banda Aceh hingga wilayah Barat Selatan Aceh. Penindakan dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” kata Amarullah di sela kegiatan. Menurut dia, operasi tersebut bertujuan memberi peringatan kepada pelaku usaha transportasi agar mematuhi aturan demi keselamatan penumpang dan terciptanya ketertiban usaha angkutan umum. Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen penertiban angkutan ilegal dalam rapat Forum Lalu Lintas yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh pada 4 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyebut langkah tersebut diambil sebagai respon atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. “Banyak angkutan umum yang tidak memiliki izin, bahkan menggunakan pelat hitam. Mereka tidak memiliki asuransi dan tidak memenuhi standar keselamatan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran pemerintah di jalan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan akibat penggunaan angkutan ilegal yang kini beroperasi secara terbuka. “Kita ingin memastikan negara hadir untuk melindungi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, pelanggaran seperti ini harus diminimalkan,” kata Faisal.

Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar maskapai Arab Saudi memperoleh izin khusus untuk singgah sekaligus mengangkut penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) Aceh Besar. Skema tersebut dikenal sebagai technical stop with traffic rights, yang memungkinkan maskapai asing singgah sekaligus membawa jamaah umrah asal Aceh menuju Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan langsung Gubernur Aceh melalui surat resmi kepada Presiden RI tertanggal 29 April 2026 terkait dukungan kebijakan akselerasi penerbangan umrah dari Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan kebijakan itu sangat penting untuk membuka peluang penerbangan umrah langsung yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat Aceh. “Bapak Gubernur meminta dukungan agar maskapai Arab Saudi dapat memperoleh izin technical stop with traffic rights di Bandara BTJ,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 14 Mei 2026. Menurut Faisal, melalui diskusi intensif dengan GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda, skema tersebut dibutuhkan karena selama ini jamaah umrah Aceh masih menghadapi tingginya biaya perjalanan akibat keterbatasan penerbangan langsung dari Aceh. “Selama ini jamaah banyak menggunakan rute transit melalui Kuala Lumpur. Selain membuat perjalanan lebih panjang, kondisi ini juga menyebabkan biaya tiket lebih mahal.” T. Faisal menjelaskan, izin technical stop with traffic rights memungkinkan maskapai Arab Saudi singgah di BTJ sekaligus mengangkut penumpang dari Aceh menuju Arab Saudi. Faisal menyebutkan, langkah itu menjadi solusi penting di tengah keterbatasan armada badan lebar maskapai nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan penerbangan reguler langsung dengan harga kompetitif. Pemerintah Aceh menilai kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan biaya umrah yang lebih terjangkau, tetapi juga dapat mengurangi kebocoran devisa negara akibat dominasi transit luar negeri. “Potensi jamaah umrah Aceh mencapai sekitar 32 ribu orang per tahun. Kalau penerbangan langsung bisa dibuka dari BTJ, manfaat ekonominya juga besar bagi Aceh dan Indonesia,” ujar T. Faisal. “Harapan Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Aceh, tentu penerbangan langsung umrah dari BTJ benar-benar bisa terwujud sehingga masyarakat Aceh mendapatkan akses perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau,” ujar Faisal lagi. Selain dukungan izin penerbangan, Pemerintah Aceh juga meminta dukungan pemerintah pusat agar harga avtur di Bandara Sultan Iskandar Muda dapat lebih kompetitif. T. Faisal menjelaskan, harga avtur menjadi salah satu komponen utama dalam operasional penerbangan yang sangat mempengaruhi perhitungan maskapai untuk membuka rute baru. “Bapak Gubernur juga meminta dukungan kepada Bapak Presiden agar harga avtur di BTJ bisa lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan minat maskapai membuka penerbangan langsung dari Aceh,” kata Faisal. Menurutnya, apabila biaya operasional maskapai dapat ditekan, maka peluang hadirnya penerbangan langsung umrah dari BTJ akan semakin besar dan berdampak langsung bagi masyarakat. []

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus menggratiskan moda transportasi umum Trans Koetaradja bagi masyarakat Aceh sebagai upaya membantu menekan biaya transportasi harian sekaligus mendorong penggunaan angkutan umum yang aman dan nyaman. Penegasan tersebut disampaikan M. Nasir pada Tasyakur 1 Dekade Pelayanan Trans Koetaradja yang digelar Dinas Perhubungan Aceh di Depo Trans Koetaradja Komplek Terminal Tipe A Batoh, Rabu (13/5). “Saya akan sampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, dan pimpinan DPRA agar layanan ini bisa tetap gratis. Kita berharap layanan ini bukan hanya bertahan 10 tahun, tetapi bisa sampai 20 tahun dan seterusnya tetap menjadi layanan transportasi utama masyarakat Aceh,” kata M. Nasir. Menurutnya, keberadaan transportasi publik gratis tersebut sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya hidup, khususnya pengeluaran transportasi harian. Ia menyebut masyarakat perkotaan dapat menghabiskan sekitar 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. “Kalau masyarakat konsisten menggunakan Trans Koetaradja, pengeluaran transportasi bisa ditekan dan anggarannya dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Ini kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya. M. Nasir turut mengapresiasi Dinas Perhubungan Aceh yang dinilainya berhasil menghadirkan inovasi pada transportasi publik hingga mendapat perhatian nasional, termasuk saat pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. “Kepala Dinas Perhubungan ini salah satu yang paling inovatif. Mampu membuat sistem transportasi yang mendapatkan apresiasi dari seluruh provinsi saat PON. Teruslah berinovasi membangun transportasi Aceh menuju yang terbaik,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, mengatakan perjalanan 10 tahun Trans Koetaradja bukan sekadar hitungan waktu, melainkan bentuk komitmen Pemerintah Aceh menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat. “Sepuluh tahun perjalanan ini bukan sekadar tentang waktu, tetapi tentang komitmen pemerintah Aceh, dedikasi, dan upaya bersama dalam menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, modern, dan berkelanjutan,” kata Faisal. Ia menegaskan, layanan gratis Trans Koetaradja yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh menjadi bukti keberpihakan Pemerintah Aceh dalam membantu mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi sehari-hari. “Tidak ada satu provinsi pun yang menggratiskan layanan transportasi seperti ini selama 10 tahun penuh. Dengan gratisnya layanan Trans Koetaradja, masyarakat memiliki opsi mobilitas yang terjangkau,” ujar Kadishub. Faisal menyebutkan sejak diluncutkan pada 2 Mei 2016 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Trans Koetaradja telah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. “Trans Koetaradja telah menjadi saksi ribuan perjalanan. Mengantar anak-anak ke sekolah, pekerja mencari nafkah, para ibu berbelanja, hingga generasi muda meraih cita-cita. Trans Koetaradja bukan hanya alat transportasi, tetapi juga jembatan menuju masa depan,” kata Faisal. Selama 10 tahun beroperasi, layanan Trans Koetaradja tercatat telah melayani lebih dari 10 juta penumpang yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk meningkatkan pelayanan, Trans Koetaradja kini juga telah meluncurkan inovasi baru berupa layanan Q-Raja dan Kartu Raja. Q-Raja merupakan sistem check in menggunakan QR code, sementara Kartu Raja disiapkan bagi penumpang yang belum terbiasa menggunakan smartphone. Rangkaian kegiatan juga diisi tausiah agama oleh Ustadz H. Masrul Aidi Lc., MA, pimpinan Pondok Pesantren Babul Maghfirah Aceh Besar. Dalam tausiahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga pelayanan publik sebagai bagian dari ibadah dan dakwah. “Dalam Islam, ibadah tertinggi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yakinlah perjalanan yang aman dan menyenangkan itu juga bernilai ibadah,” ujar Ustadz Masrul Aidi. Acara tersebut turut dihadiri anggota DPRA Fraksi PKB Munawar, Asisten Ombudsman Aceh Aulia, perwakilan Dirlantas Polda Aceh Erwin, Kepala Inspektorat Aceh Abdullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Dekan Fakultas Teknik USK, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Satpol PP Banda Aceh dan Aceh Besar, Kasat Lantas Polresta Banda Aceh dan Aceh Besar, Kepala Balai Transportasi Darat Aceh, Ketua Organda Aceh H. Ramli, Ketua Jasa Raharja Aceh, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Direktur Amanah, Kepala UPTD Trans Koetaradja, serta seluruh pejabat Dishub Aceh. []

Rencana pengembangan perkeretaapian Aceh ke depan perlu dikaji ulang secara komprehensif agar pembangunannya dapat dipercepat dan segera bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Perkeretaapian di Wilayah Aceh bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan pada Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Perwakilan Bappeda Aceh serta sejumlah pejabat struktural Dishub Aceh. Melalui rakor tersebut, Teuku Faisal ingin mengetahui kondisi sarana dan prasarana kereta api Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh beberapa waktu yang lalu. Di samping itu, progres rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas perkeretaapian serta rencana pengembangan jaringan kereta api Aceh di masa yang akan datang menjadi topik pembahasan yang cukup serius. “Kita mendorong Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kereta api Aceh agar segera bermanfaat mendukung mobilitas barang dan orang di Aceh. Apalagi kereta api merupakan moda yang paling efisien,” sebut Teuku Faisal. Selain itu, Teuku Faisal juga menyoroti pentingnya dilakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap jaringan kereta api Aceh karena dinamika di lapangan yang cukup tinggi baik akibat penyesuaian tata ruang wilayah, pembangunan, maupun dampak akibat bencana. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat merencanakan memprioritaskan pembangunan jaringan kereta api Aceh-Sumatera Utara (Aceh-Besitang) sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur dan menurunkan biaya logistik. Proyek ini merupakan bagian dari percepatan pengembangan Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) guna memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Oleh sebab itu, kata Teuku Faisal, Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh siap mendukung agar rencana pembangunan ke depan sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas nasional dan menekan biaya logistik. . Pada kesempatan yang sama, Kepala BTP Kelas I Medan Jimmy Michael Gultom menyambut baik usulan Kadishub Aceh terkait penataan ulang rencana pembangunan kereta api Aceh. Jimmy menilai dukungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan jaringan kereta api sangat dibutuhkan. . Berdasarkan paparan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, terdapat 65 titik lokasi yang terdampak bencana pada fasilitas prasarana kereta api Aceh lintas Lhokseumawe (Muara Satu) – Bireuen (Kuta Blang). Kondisi ini menyebabkan angkutan kereta api perintis Aceh yang dioperasikan oleh PT KAI terhenti.