Category: perhubungan laut

BANDA ACEH – Antisipasi terhadap lonjakan jumlah penumpang dan kendaraan pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 ini perlu dipersiapkan secara matang supaya pelayanan angkutan penyeberangan bisa berjalan dengan optimal. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam rapat koordinasi teknis terkait kelancaran pelayanan transportasi penyeberangan selama Nataru 2025 di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Senin, 23 Desember 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Direktur PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, serta Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Teuku Faisal menyoroti sejumlah potensi permasalahan yang kerap terjadi, khususnya di masa peak season seperti saat ini, mulai dari antrian panjang kendaraan hingga penanganan reservasi tiket yang memudahkan pengguna jasa. “Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, strategi untuk mengelola pembelian tiket dan arus penumpang harus disiapkan dengan matang,” ujar Teuku Faisal. Pada kesempatan yang sama, Rudi B Hanafiah, GM PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, menjelaskan bahwa layanan pemesanan tiket kapal penyeberangan melalui aplikasi Ferizy atau tautan trip.ferizy.com sudah berjalan lancar. “Pemesanan tiket bisa dilakukan melalui website dan aplikasi di Playstore. Kami juga bekerja sama dengan adik-adik Pramuka untuk membantu masyarakat dalam pembelian tiket,” ungkapnya. Sementara itu, Direktur PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, Surya M. Noor, menyatakan bahwa kendala cuaca menjadi perhatian utama pihaknya saat ini. “Bila ada penumpang yang ingin membatalkan perjalanan karena cuaca buruk, uang tiket akan dikembalikan,” jelasnya. Selain membahas persiapan Nataru, pertemuan itu juga membahas Peringatan 2 Dekade Tsunami Aceh yang akan digelar pada 26 Desember 2024 di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Acara akan dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembunyian sirine dan mengheningkan cipta selama tiga menit untuk mengenang para korban tsunami.(AB)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal meninjau kesiapan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dalam rangka menyambut kunjungan wisatawan yang akan menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 di Sabang pada Jumat, 20 Desember 2024. Teuku Faisal ingin memastikan kesiapan personil maupun fasilitas yang ada di pelabuhan dalam kondisi baik sehingga pengguna jasa bisa terlayani dengan optimal. Mulai dari fasilitas di ruang tunggu, layanan informasi dan aduan “Ask Me”, sirkulasi kendaraan di gerbang pelabuhan, dermaga kapal, hingga loket tempat check-in penumpang yang sudah membeli tiket secara online. “Pelayanan di pelabuhan, baik personil dan fasilitasnya, perlu kita pastikan dalam kondisi prima supaya wisatawan bisa nyaman dan perjalanan liburan mereka berjalan dengan lancar, termasuk layanan bagi kelompok rentan dan prioritas,” ungkap Teuku Faisal. Kadishub Aceh juga meninjau Pos Pelayanan Terpadu Libur Nataru 2024/2025 yang ada di Pelabuhan Ulee Lheue. Posko terpadu ini nantinya akan menjadi tempat pemantauan kelancaran aktivitas transportasi selama Nataru 2025 berlangsung, yang akan ditempati oleh personil dari sejumlah stakeholder terkait seperti dari Kepolisian, TNI, Basarnas Aceh, RAPI, dan lainnya. Di samping mengecek fasilitas pelabuhan dan posko terpadu, Kadishub Aceh juga melihat kesiapan pusat kuliner (food court) yang ada di dalam area pelabuhan. “Segala fasilitas yang ada kita usahakan semaksimal mungkin dapat beroperasi dengan baik untuk kenyamanan wisatawan saat berada di pelabuhan,” tuturnya.(AB)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Sangat Inovatif dalam Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2024 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, pada Rabu, 18 Desember 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Aceh Zulkifli yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Aceh. Anugerah Inovasi Aceh tahun ini bertemakan melalui inovasi daerah kita wujudkan transformasi ekonomi, sosial, dan kewilayahan menuju pembangunan Aceh berkelanjutan. Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA dalam sambutannya menyebutkan bahwa penciptaan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tujuan akhirnya adalah mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat. “Jadikan inovasi sebagai oksigen dalam setiap tarikan nafas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,” tekan Safrizal. Kriteria inovasi yang baik kata Safrizal merupakan inovasi yang berkelanjutan (sustainable), konsisten, dipelihara dan diperbaharui setiap tahunnya. “Jadi bukan baru setahun dibuat lalu selesai,” ungkapnya. Sementara itu, Kadishub Aceh Teuku Faisal menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Dishub Aceh. “Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh ASN Dishub Aceh yang sudah berkontribusi dalam setiap inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh Dishub Aceh,” sebutnya. Dishub Aceh tentu akan terus berkomitmen melahirkan inovasi-inovasi yang unggul demi terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di sektor transportasi yang handal di Aceh. Selain itu, Kadishub Aceh terus mendorong agar inovasi dapat menjadi budaya kerja bagi setiap ASN Dishub Aceh. “Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pj Gubernur Aceh, di mana beliau terus mendorong supaya setiap SKPA melahirkan inovasi yang berkelanjutan dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Aceh,” pungkas Teuku Faisal. Penyelenggaraan inovasi daerah digelar setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang peraturan tentang Inovasi Daerah. Terdapat tiga ruang lingkup inovasi yang dinilai, yaitu terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.(AB)

BANDA ACEH – Puncak pergerakan arus mudik masyarakat pada periode libur akhir tahun 2024 dan tahun baru 2025 diprediksi akan terjadi pada 24 Desember 2024 mendatang. Namun, lonjakan dimulai lebih awal bertepatan dengan libur sekolah pada 20 Desember 2024. Sedangkan arus balik, diperkirakan akan mencapai puncak pada tanggal 1-2 Januari 2025. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat memimpin Rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Aula Multimoda Dishub Aceh, Selasa, 10 Desember 2024. “Hasil survei yang telah kami lakukan, alasan responden libur Nataru 2024/2025 didominasi untuk liburan/wisata sebesar 60,43 persen. Kedua, didominasi untuk mengunjungi orang tua/keluarga sebesar 33,86 persen,” paparnya. Analisa tersebut kata Teuku Faisal berdasarkan hasil survei Dishub Aceh yang dilakukan sejak tanggal 26 November hingga 9 Desember 2024 yang lalu. Teuku Faisal menjelaskan bahwa sektor transportasi di Aceh sudah siap menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat pada masa libur tahun ini. Mulai moda transportasi darat, laut, maupun udara. Di samping itu, Kadishub Aceh juga menyoroti sejumlah isu utama yang kerap terjadi pada masa libur Nataru, seperti titik-titik rawan kemacetan, bencana alam, hingga lokasi rawan kecelakaan. Selain itu, pengawasan terhadap kendaraan ODOL (over dimension over loading) dan kelaikan armada angkutan umum juga patut menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Iqbal Alqudusy, mengatakan kecelakaan lalu lintas di Aceh perlu menjadi perhatian serius. Angka kematian akibat kecelakaan masih cukup tinggi di Aceh. Karenanya kita terus berupaya untuk mengantisipasi agar kecelakaan tidak lagi terjadi (zero accident). Dan perlu kolaborasi dari semua pihak untuk menekan angka fatalitas kecelakan. “Selama periode Januari-November 2024 tercatat sebanyak 3.124 kejadian kecelakaan lalu lintas. Di mana, 606 orang meninggal dunia, jenis kendaraan terlibat kecelakaan didominasi oleh sepeda motor sebanyak 4.137 kendaraan”, ujarnya. Iqbal mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dalam berkendara, khususnya pada objek-objek wisata yang menjadi sasaran saat liburan. Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi BMKG SIM Blang Bintang Aceh Besar, Anang Heriyanto menyampaikan bahwa potensi curah hujan pada umumnya berada di kategori tinggi hampir seluruh wilayah Aceh pada Desember 2024 yang berpotensi banjir di beberapa daerah. Dalam rapat koordinasi ini, turut dihadiri pemangku kepentingan, Jasa Raharja, Organda, BPJN, BPTD Kelas II Aceh, BMKG, Basarnas, Angkasa Pura, ASDP Indonesia Ferry, Pertamina, Hutama Karya, Dinas PUPR Aceh, Dinkes Aceh, Dinas ESDM Aceh, dan Dinas Perindag Aceh.(AP/MR)

BANDA ACEH – Sektor transportasi memiliki andil yang cukup krusial dalam upaya mengendalikan inflasi. Kenaikan biaya transportasi akan berdampak pada seluruh aspek perekonomian, mulai dari sektor rumah tangga hingga industri. Disrupsi pergerakan orang dan barang juga dapat berakibat pada kenaikan harga barang yang berakibat pada kenaikan tingkat inflasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memberi sambutan dalam sesi diskusi (Sharing Session) guna membahas berbagai upaya pengendalian inflasi pada sektor transportasi di Aula Multimoda Dishub Aceh, Jumat, 6 Desember 2024. Dalam pertemuan itu, Teuku Faisal memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan guna mengendalikan inflasi di sektor transportasi, di antaranya memastikan arus barang dan jasa bisa berjalan lancar dan tidak terkendala. “Sektor transportasi mempunyai peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga komoditi di Aceh,” ucap Teuku Faisal. Kadishub Aceh menambahkan bahwa di Aceh juga terdapat anggaran subsidi bagi angkutan transportasi, subsidi angkutan meliputi semua moda transportasi di Aceh, baik angkutan darat, angkutan udara, serta angkutan laut dan penyeberangan. “Kita berharap kehadiran Pemerintah dengan pemberian subsidi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga inflasi di Aceh dapat kita tekan semaksimal mungkin,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ahmadriswan Nasution, selaku narasumber dalam diskusi ini, menyebutkan bahwa sektor transportasi berperan penting dalam pengendalian inflasi di daerah, terutama pada aspek kelancaran distribusi barang dan jasa. Berdasarkan data pengendalian inflasi Provinsi Aceh periode November 2024, kata Ahmadriswan, inflasi mengalir ke arah stabil dalam dua tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari peran sektor perhubungan dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Ahmadriswan berharap agar kondisi ini terus terjaga dengan cara membangun sinergitas antar instansi serta menghadirkan kajian-kajian terkini dari sektor transportasi yang berpengaruh terhadap kebijakan dan perekonomian Aceh ke depan.(AP)

BANDA ACEH – Penerapan sistem tiket online Ferizy untuk layanan penyeberangan mulai diberlakukan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, dan Pelabuhan Penyebarangan Balohan, Sabang, pada tanggal 27 November 2024. Sistem baru ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi para penumpang serta kendaraan logistik yang melintasi jalur laut tersebut. Meskipun sistem tiket online telah dimulai, penerapan ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari proses sosialisasi kepada masyarakat. Selama masa sosialisasi, bagi penumpang yang belum familiar atau tidak dapat menggunakan layanan tiket online, masih tersedia opsi pembelian tiket secara manual di loket ASDP 30 menit sebelum waktu keberangkatan. Penumpang yang memilih opsi manual dapat membayar dengan tunai sesuai tarif resmi yang berlaku. Selain itu, mitra perbankan yang membuka counter di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Balohan juga dapat membantu proses pembelian tiket online bagi penumpang yang membutuhkan. Sementara itu, untuk kendaraan logistik, seperti angkutan bahan pokok dan sayuran, tiket manual tetap dapat dibeli di loket ASDP selama sosialisasi implementasi tiket online. “Kami selaku operator memastikan tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyeberangan angkutan bahan pokok meskipun sistem tiket online sudah diterapkan. Apabila terdapat kendala, masyarakat dapat menghubungi call centre atau petugas kami di lapangan,” sebut General Manager PT ASDP Cabang Banda Aceh, Rudy B. Hanafiah, Senin, 02/12/2024. Sebagai informasi, keberadaan sistem tiket online Ferizy ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain kemudahan dalam pemesanan tiket, kepastian jadwal keberangkatan, pendataan manifest menjadi lebih akurat serta meningkatkan ketertiban di pelabuhan. “Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik percaloan dan mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang tengah digalakkan oleh pemerintah,” pungkas Rudy. Dengan adanya sistem tiket online Ferizy, diharapkan layanan ferry menjadi lebih transparan, efisien, dan aman bagi seluruh pengguna jasa transportasi kapal penyeberangan di lintasan Ulee Lheue-Balohan. Masyarakat diimbau untuk segera beradaptasi dengan sistem baru ini dan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan dalam perjalanan mereka.(MR)

BANDA ACEH – Tiket kapal penyeberangan pada lintasan Ulee Lheue – Balohan (PP) sudah bisa dipesan secara online mulai tanggal 27 November 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat melakukan konferensi pers bersama General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh Rudi B Hanafiah di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh pada Sabtu, 23 November 2024. “Masyarakat yang ingin menyeberang ke Sabang dari Pelabuhan Ulee Lheue atau sebaliknya, sudah bisa membeli tiket secara online pada laman www.trip.ferizy.com atau aplikasi mobile yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry,” ungkap Teuku Faisal. Digitalisasi layanan pembelian tiket di Pelabuhan Ulee Lheue ini guna menindaklanjuti arahan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota secara Elektronik. Di samping itu, penerapan tiket online bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan berwisata ke Sabang. Wisatawan bisa merencanakan perjalanan dengan lebih mudah karena tiket kapal bisa dibeli jauh-jauh hari. “Bagi traveler kepastian berangkat itu penting, jam berapa berangkat dan jam berapa sampai di tujuan. Banyak tamu yang datang ke pelabuhan, karena belum ada kepastian berangkat, akhirnya pulang balik. Permasalahan ini akan teratasi dengan adanya sistem tiket online,” sebut Teuku Faisal. Selain mempermudah pemesanan tiket, layanan daring ini dapat mencegah terjadinya antrian panjang kendaraan di area Pelabuhan Ulee Lheue. “Kita juga menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang sering kali terjadi di saat peak season,” sebut Teuku Faisal. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, wisatawan yang akan berlibur ke Sabang sering kali harus menunggu terlalu lama di Pelabuhan Ulee Lheue karena antrian kendaraan melonjak tajam pada setiap momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan libur lebaran. Kondisi di atas juga sering kali berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di dalam maupun di luar area Pelabuhan Ulee Lheue. Kemacetan lalu lintas yang terjadi menyebabkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan tidak berjalan dengan optimal. Transformasi layanan pembelian tiket kapal dari sistem manual ke online ini juga bertujuan untuk melindungi pengguna jasa, baik masyarakat maupun wisatawan, dari praktik percaloan. Praktik makelar tiket kapal tentu saja berdampak negatif terhadap pelayanan di pelabuhan seperti ketidaknyamanan penumpang karena memperoleh tiket kapal dengan harga yang melambung tinggi dari harga resmi. Dengan berlakunya pembelian tiket kapal ferry secara online, kini sistem pembelian tiket kapal di Pelabuhan Ulee Lheue dan Balohan seluruhnya menyediakan layanan secara daring, baik kapal ferry maupun kapal cepat. Kadishub menambahkan, bila penerapan sistem tiket online di Pelabuhan Ulee Lheue berjalan lancar, Dishub Aceh akan mendorong semua pelabuhan penyeberangan di Aceh untuk menerapkan sistem Ferizy ke depannya. “Kita ingin membuat pelabuhan ini full cashless, mulai dari pembayaran retribusi hingga transaksi pada gerai-gerai makanan maupun souvenir,” jelasnya. Hal itu, sebutnya, sejalan dengan target Dishub Aceh untuk merubah image pelabuhan yang dulunya dianggap kumuh, serta banyaknya aksi premanisme, percaloan menjadi lebih aman dan nyaman. “Kini pelabuhan bukan hanya sebagai tempat perlintasan, tapi ke depan harus menjadi objek wisata atau menjadi pilihan bagi anak-anak muda untuk beraktifitas. Lokasinya jg sangat indah disini” sebut Teuku Faisal. Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi manajemen PT ASDP Indonesi Ferry Banda Aceh atas atensi dan kerjasama yang baik sehingga terwujudnya digitalisasi pada layanan tiket kapal di lintasan penyeberangan Ulee Lheue – Balohan ini. Pada kesempatan yang sama, Rudi B Hanafiah menyampaikan bahwa, pada tahap awal, sasaran utama penerapan tiket online untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Sedangkan untuk tiket penumpang dan roda 2, masih dijual tiket secara manual. “Targetnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, kita sudah full online,” sebutnya. Dirinya mengharapkan dukungan semua pihak untuk sama-sama mensosialisasikan penerapan Ferizy di lintasan Ulee Lheue – Balohan. “Implementasi Ferizy merupakan bentuk komitmen PT ASDP Indonesia Ferry dalam menyediakan layanan transportasi penyeberangan yang modern dan efisien,” tutur Rudi. Sebagai informasi, pemesanan tiket kapal sudah bisa dilakukan H-7 keberangkatan. Sedangkan batas waktu pemesanan 1 jam sebelum kapal berangkat. Penumpang yang sudah membeli tiket, dipersilahkan masuk pelabuhan 3 jam sebelum waktu keberangkatan. Sementara batas waktu check-in 30 menit sebelum keberangkatan.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh bersama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan Tiket Online pada lintasan penyeberangan Ulee Lheue – Balohan di Aula Multimoda Dishub Aceh, pada Kamis, 21 November 2024. Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah stakeholder penyeberangan tersebut membahas sejumlah persiapan menjelang penerapan penjualan tiket kapal ferry secara online yang akan dimulai pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Teuku Rizki Fadhil menekankan pentingnya melakukan sosialisasi secara masif kepada publik terkait pemberlakuan tiket online ini. “Sosialisasi perlu digalakkan mulai dari sekarang supaya informasi mengenai tiket online ini bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Kita di Dishub Aceh siap mensupport melalui kanal-kanal media sosial yang kita miliki,” sebut Teuku Rizki. Sekdishub Aceh juga menyampaikan sejumlah arahan dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh terkait masukan dari Ombudsman Perwakilan Aceh maupun masyarakat terhadap pelayanan transportasi penyeberangan. Masukan tersebut diharapkan bisa menjadi perhatian manajemen PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator sehingga pelayanan transportasi penyeberangan semakin membaik ke depan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Aceh Muhammad Al Qadri menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi komitmen PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh dalam menjawab permintaan masyarakat Aceh terkait penerapan tiket online di kapal penyeberangan. “Alhamdulillah, layanan tiket online di Pelabuhan Ulee Lheue bisa direalisasikan oleh PT ASDP dalam waktu cukup singkat,” ujarnya. Al Qadri menambahkan, pemberlakuan tiket online ini diharapkan bisa mencegah terjadinya antrian kendaraan yang panjang pada saat peak season, dan masyarakat memperoleh kepastian waktu untuk menaiki kapal. Pada kesempatan yang sama, GM PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh Rudi B Hanafiah menyebutkan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kapal penyeberangan pada link www.trip.ferizy.com. Penyediaan layanan tiket online ini, sebut Rudi, merupakan salah satu bentuk komitmen PT ASDP Indonesia Ferry dalam meningkatkan layanan yang prima bagi masyarakat Aceh.(AB)

BANDA ACEH – Sedikitnya terdapat 100 orang tenaga non ASN yang tercatat sudah mengabdikan diri pada Dinas Perhubungan Aceh mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula multimoda, Dishub Aceh, Rabu, 20 November 2024 dengan menghadirkan Delfian Masrura, Dosen Pengajar dari Universitas Teuku Umar sebagai Narasumber. Delfian memaparkan berbagai langkah dan strategi dalam menghadapi perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. “Kompetensi ASN PPPK yang akan diuji terbagi kedalam 3 aspek penting meliputi manajerial, sosial kultural dan wawancara,” Ucap Delfian membuka pemaparan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil mengatakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Dinas terhadap para tenaga Non ASN yang akan mengikuti ujian PPPK kedepan. Ia berharap seluruh tenaga di Dinas Perhubungan Aceh dapat terserap menjadi ASN PPPK. ‘Kita berharap melalui pembekalan ini, para calon PPPK dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi seleksi,” Ucap T. Rizki. Kegiatan pembekalan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Para peserta aktif dan antusias bertanya terkait pelaksanaan tes. Pembekalan ini juga diharapkan mampu menghasilkan ASN PPPK di Dishub Aceh yang kompeten dan berdedikasi tinggi.(AP)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh kembali membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan bergengsi sebagai lembaga publik terinformatif kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili Plh. Sekretaris Daerah Aceh Zulkifli kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa, 19 November 2024. Saat membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh, Zulkifli menyebutkan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan setiap tahunnya guna mendorong setiap badan publik agar semakin terbuka dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Semangat implementasi keterbukaan informasi ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang berkenaan dengan pelayanan publik. “Penghargaan seperti ini rutin dilaksanakan oleh KIA untuk mendorong semangat keterbukaan menjadi budaya yang melekat di setiap lembaga publik di Aceh,” sebut Zulkifli. Dengan demikian, tambahnya, lembaga publik semakin memahami betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan sehingga potensi penyelewengan dapat dipersempit. Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Syawaluddin menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam negara hukum yang demokratis. “Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk mengetahui sebuah rencana, program, proses hingga latar belakang dari kebijakan-kebijakan publik yang mempengaruhi kepentingan publik,” ungkap Syawaluddin. Syawaluddin menilai kesadaran badan publik di Indonesia terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi semakin meningkat. Sebagai badan publik, setiap kita tidak hanya menyediakan serta menyajikan informasi di media sosial. “Akan tetapi harus berani melakukan interaksi dan mendengar partisipasi serta respon dari masyarakat. Dari situlah, kepercayaan publik itu akan tumbuh,” pesannya. Selepas menerima penghargaan, Teuku Faisal pada kesempatan itu menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh jajaran di Dinas Perhubungan Aceh atas komitmen dan dedikasi tinggi terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ditunjukkan selama ini. “Alhamdulillah, Dishub Aceh kembali meraih nilai tertinggi dan mampu mempertahankan penghargaan yang sudah dicapai pada tahun lalu. Tentu ini tidak mudah,” ungkapnya. Kadishub Aceh juga menekankan bahwa esensi dari keterbukaan informasi publik ini adalah bagaimana Dishub Aceh selaku badan publik mampu menyediakan kemudahan akses terhadap informasi bagi masyarakat sekaligus menerapkan budaya keterbukaan bagi seluruh ASN. “Transparansi terhadap kinerja, program, serta kebijakan-kebijakan yang kita lakukan harusnya diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga prinsip check and balance bisa terjadi dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan” jelas Teuku Faisal. Sementara itu, Ketua Informasi Aceh Arman Fauzi dalam laporannya menyebutkan, Komisi Informasi Aceh diberi mandat untuk memantau setiap perkembangan, perubahan, dan dinamika yang terjadi di setiap daerah terkait penerapan keterbukaan informasi publik. Jumlah badan publik di Aceh yang memperoleh klasifikasi “Informatif” kian meningkat. Peningkatan ini, sambung Arman, tidak terlepas dari dukungan, kerjasama, dan inovasi semua pihak. Dirinya berharap Aceh ke depan bisa menjadi provinsi yang dikenal lebih transparan serta literasi yang semakin meningkat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Sekda atas dukungan yang telah diberikan selama ini,” ungkap Arman yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Informasi Aceh pada tahun ini. Pencapaian status klasifikasi “Informatif” merupakan penghargaan tertinggi bagi sebuah badan publik yang menyelenggarakan layanan informasi publik. Pada kategori SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, Dinas Perhubungan Aceh memperoleh nilai tertinggi yaitu 98,7 poin. Disusul oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh pada posisi kedua dengan 98,6 poin, dan Dinas Peternakan Aceh pada posisi ketiga dengan 98,6 poin.(AB)