Category: perhubungan laut

Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat. Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter. Tol Trans Sumatera belum terhubung, masih menyisakan1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung. Terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak tahun 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Selain itu, dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dan sekarang bersaing dengan moda KA dan pesawat terbang. Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta – Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 – 12 jam, sekarang dapat ditempuh 6 jam. Semarang – Surakarta sebelumnya 2 – 3 jam, sekarang cukup 1 jam. Semarang – Surabaya sebelumnya 6 – 8 jam, sekarang cukup 4 jam. Semarang – Malang cukup 5 jam, Semarang – Bandung cukup 5 jam. Biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen, namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh. Praktek pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (penggunaan WIM/weigh in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota. Penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) harus segera dituntaskan. Sejak tahun 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL. Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih karut-marut di negeri ini. Bahkan, presiden terpilih harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang. Jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan track access charge (TAC), sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal. Terminal tipe A yang dikelola Ditjenhubdat, dilakukan pembangunan 6 terminal baru dan 53 rehabilitasi terminal. Terminak penumpang tidak perlu dibuat mewah seperti bandara yang penting fungsunya dapat maksimal. Dari sejumlah terminal itu setelah diresmikan masih belum memberikan kontribusi maksimal (sepi pengguna), karena tidak disertai pembenahan angkutan umum. Layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah. Pembangunan terminal barang diprioritaskan di daerah perbatasan, yakni 4 yang sudah selesai (PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Motaain, PLBN Skow) dan 3 sedang progress (PLBN Aruk, PLBN Motamasin dan PLBN Wini). Padahal kebutuhan terminal barang sangat besar berada di jaringan jalan nasional. Pengemudi truk kerap menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Belum ada satupun dibangun terminal barang di jalan nasional. Yang ada pangkalan truk milik swasta dan pemda. Instratruktur transportasi sungai, danau dan penyeberangan selama 2015-2024, telah terbangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai dan 16 pelabuhan danau. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Ditjenhubdat kemenhub (2023), jumlah danau di Indonesia sekitar 840 danau dengan luas total 7.103 kilometer persegi. Sementara jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km). Untuk menanganinya diperlukan menaikkan struktur organisasi menjadi Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Hingga tahun 2024 telah terealisasi 322 trayek bus perintis di 35 provinsi dari target 340 trayek. Tahun 2015 masih 217 trayek di 32 provinsi. Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan layanan angkutan bus perintis. Armada bus perintis harus segera diganti, kondisinya sudah tidak layak operasi, rata-rata buatan tahun 2016. Perum. Damri sebagai BUMN yang dipercaya mengoperasikan bus perintis harus mendapat PMN untuk membeli armada bus baru. Layanan angkutan bus perintis dapat dikembangkan menjadi bus AKDP di pulau sedang, seperti Pulau Halmahera, Pulau Sumba dan Pulau Seram. Juga di daerah penghasil mineral dan pulau kecil, seperti Morowali, Pulau Obi, Pulau Alor, Pulau Adaro, Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, Kepulauan Meranti. Tidak lupa kawasan transmigrasi perlu akses jalan layak dan layanan angkutan umum. Subsidi angkutan barang sebagai penghubung tol laut dan jembatan udara sangat diperlukan untuk menjaga harga barang tidak mahal sampai daerah pedalaman. Operasional subsidi angkutan barang baru di 6 provinsi luar Jawa. Kendala menambah trayek subsidi angkutan barang adalah jalan daerah yang masih cukup banyak rusak (sekitar 40 persen). Diperlukan percepatan Program Inpres Jalan Daerah, selain Pemda juga menganggarkan pembangunan jalan di daerahnya. Untuk layanan angkutan perintis, ada 269 lintasan perintis dan 104 kapal perintis. Keberadaan terminal penumpang yang dibangun belum dimanfaatkan, sehingga lalu lintas orang tanpa identitas bisa memasuki kapal penyeberangan. Tanpa ada larangan bagi penumpang yang tidak memiliki tiket berangkat. Bangunan terminal kosong dari penumpang yang seharusnya tempat menunggu sebelum penumpang dipersilakan naik ke kapal. Modernisasi angkutan umum perkotaan telah dilakukan, meskipun masih jauh dari target capaian. Sesuai Renstra Kemenhub 2015-2019 ada di 32 kota dan Renstra Kemenhub 2019-2014 ada di 27 kota. Realitanya hanya di 14 kota. Sebanyak 11 kota dibina Ditjenhubdat dan 3 kota dikelola BPTJ. Selain itu, ada 20 pemda sudah menyelenggarakan angkutan umum skema pembelian layanan dengan subsidi berasal dari APBD. Terdapat 98 kota dan 416 kabupaten. Sayangnya, anggaran subsidi dibatasi oleh DPR RI sebesar Rp 500 mikiar, sehingga untuk menncapai target setiap lima tahun sulit tercapai. Oleh sebab itu diperlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) DIPA Kemenkeu, ketimbang mempertahankan subsdi BBM Rp 113 miliar yang dinimati 93 persen kendaraan pribadi. Angkutan umum hanya menikmati 3 persen BBM subsidi. Untuk mengurus transportasi wilayah aglomerasi (20 kawasan aglomerasi) perlu dibentuk Direktorat Jenderal Transportasi Perkotaan. Sektor udara, telah terbangun 27 bandara baru dan 64 bandara direhabilitasi. Hampir semua pulau-pulau kecil dan perbatasan sudah terbangun bandara yang dapat disinggahi

Perlu ada reformasi total tata kelola kebijakan dan regulasi tentang keselamatan. Bukan hanya menyederhanakan perizinan dan penegakan hukum. Transportasi berperan penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemahaman terhadap keselamatan transportasi harus ditingkatkan lagi, sehingga harus masuk dalam kurikulum sekolah. Visi RPJP Perhubungan adalah terwujudnya transportasi Indonesia yang mandiri (maju, andal, nilai tambah, daya saing, inklusif, ramah lingkungan, integritas). Sementara visi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 adalah transportasi maju menuju Indonesia Emas 2025. Masalah mendasar saat ini adalah angka kecelakaan transportasi tidak pernah berkurang, terutama jalan dan perairan. Kebakaran bus pariwisata di Tol Becakayu, tepatnya di ruas Wiyoto Wiyono Kilometer 3, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis (24/10/2024), menjadi pembelajaran bagi perusahaan, termasuk pengguna bus pariwisata, untuk memastikan armada laik jalan. Pemerintah harus memperketat pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi (Kompas.id, 26 Oktober 2024). Kejadian ini mengingatkan akan kejadian yang serupa menimpa bus pariwisata di Subang, Jawa Barat pada 11 Mei 2024. Dalam kasus itu, sebanyak 11 orang tewas, Sembilan diantaranya pelajar SMK Lingga Kencana, Kota Depok yang menumpang bus itu untuk karyawisata. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, 84 persen penyebab kecelakaan bus pariwisata hanya disumbang oleh dua faktor, yakni kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi sehingga mengantuk. Karena itu, upaya pencegahan kecelakaan harus difokuskan dalam menangani dua faktor itu. Hal itu mendominasi penyebab 13 kasus kecelakaan bus Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk memastikan hal itu, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab, yakni pengemudi serta pemilik kendaraan, baik perorangan, badan hukum, maupun pemerintah. Keselamatan lalu lintas penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, serta menekan angka kecelakaan. Keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius bangsa ini, terutama transportasi jalan. Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) harus semakin diperkuat dan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat perlu dihidupkan kembali. Pendidikan keselamatan berlalu lintas sejak usia dini penting dilakukan untuk membentuk karakter sadar berlalu lintas yang bertujuan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Maka darin itu, harus melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memasukkan kurikulum keselamatan bertransportasi. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah program yang bertujuan untuk menjamin keselamatan siswa dan pelajar dalam mencapai sekolah dengan rute yang aman dan selamat. Program ini dilakukan dengan menambahkan fasilitas perlengkapan jalan, seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), jalur sepeda, halte, rambu-rambu lalu lintas. Fasilitas atau sarana transportasi perairan yang membawa pelajar menuju lokasi sekolah di pulau-pulau kecil, danau dan sungai harus dilengkapi dengan jaket pelampung. Selain itu kondisi fasilitas kapal juga dijamin berkeselamatan. Mengutip data Korlantas Polri (Februari 2024), selama tiga tahun terakhir cenderung tidak banyak perubahan. Jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan, yakni 25.266 orang (tahun 2021), 27.531 orang (tahun 2022) dan 27.895 orang (tahun 2023). Berdasarkan usia korban, masih didominasi usia produktif (15 – 50 tahun), yakni 78 persen (tahun 2021), 87 persen (tahun 2022) dan 77 persen (tahun 2023). Mayoritas korban kecelakaan lalu lintas sejumlah 82 persen merupakan laki-laki yang merupakan tulang punggung keluarga, sehingga berpotensi terjadi kemiskinan. Sementara berdasarkan pendidikan, korban terbesar SLTA atau sederajat di tahun 2021 sebesar 71,44 persen, tahun 2022 (72,41 persen) dan tahun 2023 (73,68 persen). Polupasi sepeda motor 84,5 persen dari jumlah kendaraan bermotor. Jika mengacu dari jenis kendaraan masih didominasi sepeda motor tahun 2021 sbesar 73 persen, tahun 2022 (77 persen) dan tahun 2023 (76 persen). Namun, jumlah truk … persen, menduduki peringkat kedua. Sebesar 12 persen di tahun 2021, 11 persen (tahun 2022) dan 10 persen (tahun 2023). Mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sekitar 51 persen dari bus pariwisata telah melanggar aturan. Sekitar 66 persen pelanggaran berkaitan dengan perizinan dan 34 persen karena izin uji kendaran bermotor atau KIR mati. KIR (bahasa Belanda = KEUR) merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda, jika kendaraan itu layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Pelanggaran ini terjadi karena pihak perusahaan hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan keselamatan. Situasi pasar juga turut mempengaruhi hal itu. Banyak konsumen yang menginginkan harga sewa bus murah tanpa memeriksa lagi apakah bus yang mereka gunakan itu laik atau tidak. Perlintasan sebidang rentan kecelakaanMasih tingginya musibah kecelakaan di perlintasan sebidang cukup memprihatinkan. Perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan raya masih rentan kecelakaan lalu lintas terutama bagi warga yang baru melintasi jalur perlintasan tersebut. Pengawasan terhadap perlintaan sebidang ini perlu ditingkatkan. Kecelakaan di perlintasan sebidang masuk kategori kecelakaan di jalan raya. Mengutip data PT KAI (2023), data perlintasan sebidang berjumlah 3.693 lokasi yang terdiri dari perlintasan dijaga 1.598 lokasi (dijaga jalan jembatan 466 lokasi, dijaga operasi 490 lokasi, dijaga Dishub 291 lokasi, dijaga oleh masyarakat 351 lokasi. Sementara perlintasan tidak dijaga sebanyak 2.095 lokasi, terdiri dari resmi tidak dijaga 1.132 lokasi dan liar 963 lokasi. Selama rentang tahun 2018 hingga 19 November 2023 ada 1.934 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Sebanyak 1.667 kejadian (86,2 persen) diantaranya terjadi di perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Sisanya, 267 kejadian (13,8 persen) di perlintasan sebidang yang terjaga. Sementara korban jiwa selama kurun waktu tahun 2018 hingga 19 November 2023, jumlah korban sebanyak 1.409 jiwa. Jumlah korban meninggal dunia 502 jiwa (35,6 persen). Jumlah korban dengan luka berat 458 jiwa (32,5 persen) dan jumlah korban luka ringan 449 jiwa (31,9 persen). Selama tahun 2024 hingga 13 Oktober, telah terjadi 284 kecelakaan di perlintasan. Dibanding tahun sebelumnya ada kenaikan 14 persen dibandingkan tahun 2023 (250 kejadian kecelakaan). Tahun 2024, melibatkan 154 sepeda motor (54 persen) dan 130 mobil (46 persen). Dibanding tahun 2023, ada kenaikan 3 persen untuk sepeda motor (150 unit) dan 30 persen (100 unit). Saat ini terdapat 63 persen perlintasan tidak dijaga dan hanya 37 persen yang dijaga. Data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (2023), menyebutkan total perlintasan jalur kereta api dengan jalan nasional ada 187 titik lokasi. Tersebar di 27 titik di Prov. Sumatera Utara, 7 titik di Prov. Sumatera Barat, 28 titik di Prov. Sumatera Selatan, 9 titik di Prov. Banten, 33 titik di Prov. Jawa Barat (sebidang 13 titik dan tak sebidang 20 titik), 18 titik di Prov. Jawa Tengah (sebidang 12

Seluruh Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Aceh bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Aceh mengikuti acara Sosialisasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Koordinator Bidang Data Tata Usaha Negara Sayid Muhammad di Aula Multimoda, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama antara Pemerintah Aceh melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh dengan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh terkait sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) yang berada di bawah koordinasi Asisten II Sekretariat Daerah Aceh. Pada kesempatan tersebut, Koordinator Bidang Data dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh Sayid Muhammad menyebutkan bahwa sosialisasi ini, selain bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, juga dimaksudkan sebagai upaya preventif dan perlindungan hukum agar kegiatan penyelenggaraan anggaran negara, khususnya di lingkungan Pemerintah Aceh dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya permasalahan hukum. Dirinya menambahkan, Kejati Aceh kini memiliki Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penegakan hukum, memberi pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Teuku Rizki Fadhil selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, menyambut baik kehadiran Pemateri dari Kejati Aceh tersebut. “Rencana kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara pada Dishub Aceh bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, proses kegiatan maupun kewenangan,” ungkap Teuku Rizki. Melalui sosialisasi ini, Teuku Rizki berharap para Pelaksana Teknis Kegiatan di Dishub Aceh dapat memahami tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara Kejati Aceh sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Terima kasih atas kehadiran, pemaparan serta sosialisasi terkait Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh bagi kami di Dishub Aceh,” ucap Teuku Rizki. Selain mendengar pemaparan dari Tim Kejati Aceh, para Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dishub Aceh juga berkesempatan melakukan diskusi tanya jawab terkait materi-materi yang kurang dipahami. Diskusi yang berjalan cukup serius tersebut diharapkan bisa menghasilkan penyelenggaraan kegiatan yang baik serta terbebas dari permasalahan hukum di kemudian hari.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh kembali meraih Juara 1 dalam Penghargaan Wajah Bahasa bagi Lembaga Pemerintah, Pendidikan, dan Swasta di Provinsi Aceh tahun 2024. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini berlangsung di Kyriad Muraya Hotel pada Senin, 21 Oktober 2024. Penghargaan Wajah Bahasa merupakan pemberian penghargaan bagi 45 lembaga binaan yang telah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik maupun dokumen lembaga. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sekaligus Plh Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Syakir, yang mewakili Pj Gubernur Aceh, menyampaikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi negara, di ruang publik menjadi barometer komitmen warga negara dalam menjaga martabat bahasa Indonesia, seperti penggunaan bahasa untuk nama gedung, jalan, rambu petunjuk, dan lain-lainnya. Syakir berharap penghargaan ini dapat memotivasi lembaga-lembaga untuk terus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen resmi. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Teuku Rizki Fadhil menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Mengenai penggunaan bahasa di ruang publik, seperti untuk kebutuhan media sosial misalnya, Teuku Rizki menyebutkan bahwa Dishub Aceh kerap melakukan research terkait bahasa yang sering digunakan dan akrab di telinga masyarakat, khususnya di kalangan millenial dan GenZ. “Penggunaan bahasa yang familiar tentu saja semakin mempermudah sebuah informasi itu diterima oleh masyarakat,” ungkap Teuku Rizki.(AB)

 Menteri Perhubungan periode 2016-2024 Budi Karya Sumadi melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi di gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (21/10). Menhub Dudy menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan periode 2016-2019 dan 2019-2024 beserta jajarannya. Selama periode tersebut berbagai capaian telah diraih oleh Kemenhub, diantaranya tercapainya kepuasan masyarakat atas aktivitas mudik ketika dan pasca pandemi COVID 19 sebesar 89%, kesepakatan FIR (Flight Information Region) dengan Singapura, nilai USAP – CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) di atas rata-rata dunia yaitu 88,53%, serta berbagai pencapaian lainnya. “Capaian tersebut tentu tidak bisa terlepas dari adanya sinergi, kolaborasi, dan transformasi di tubuh Kementerian Perhubungan yang sangat luar biasa dan sukses. Inisiasi dan program baik yang telah berjalan tentu akan kami lanjutkan, kolaborasikan, dan sempurnakan untuk tercapainya 8 Misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menhub Dudy. Menhub Dudy mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk terus semangat melanjutkan estafet pemerintahan, pembangunan konektivitas dengan transportasi, peningkatan keselamatan, dan pelayanan transportasi. Sementara itu Budi Karya menyampaikan selamat datang kepada Menhub Dudy dan mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada pemimpin baru di Kementerian Perhubungan. “Saya percaya Bapak akan membawa Kementerian Perhubungan menuju kemajuan yang lebih besar. Kementerian ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat agar kita dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar Budi Karya. Dalam kesempatan ini, Budi Karya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan atas dedikasi dan komitmen bersama, sehingga amanah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang transportasi dapat dilaksanakan dengan baik. Lebih lanjut Budi Karya berharap visi dan misi pemerintahan baru dapat diimplementasikan dengan baik oleh Menteri Perhubungan baru dan didukung sepenuhnya oleh seluruh pegawai. “Mari kita hadapi tantangan ke depan dengan semangat baru dan komitmen yang kokoh. Bersama, kita dapat mewujudkan sektor perhubungan yang lebih baik dan berkelanjutan,” imbuhnya. Turut hadir dalam kegiatan ini para pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, dan Sekretaris Utama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Abdul Haris Achadi.(MR) Sumber: Kemenhub RI

SINGKIL – Angkutan penyeberangan di wilayah barat selatan Aceh menjadi moda transportasi yang memainkan peran strategis dalam menjamin konektivitas wilayah. Di samping memperlancar distribusi logistik dan perjalanan masyarakat, moda transportasi yang dilayani oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil ini menjadi tulang punggung dalam memastikan kelancaran perjalanan pasien rujukan dan tumbuhnya kunjungan pariwisata di wilayah kepulauan. Selain itu, PT ASDP juga terus berupaya meningkatkan layanan penyeberangan. Hal ini diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam memfasilitasi mobilitas barang dan orang yang semakin meningkat di kawasan Barat Selatan Aceh.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh berhasil mengumpulkan 83 kantong darah dalam kegiatan donor darah Pemerintah Aceh tahap III yang digelar di halaman kantor, pada Kamis, 03 Oktober 2024. Partisipasi ASN Dishub Aceh dalam kegiatan sosial ini terlihat cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat ada 143 ASN yang mendaftar untuk mendonorkan darahnya. Namun sayangnya, 60 di antaranya gagal menyumbang darah mereka karena beragam alasan, dominannya dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil mengapresiasi kepedulian dan antusias yang tinggi dari ASN Dishub Aceh dalam kegiatan donor darah yang berlangsung hari ini. “Terima kasih atas kepedulian ASN Dishub Aceh semuanya, semoga menjadi amal baik bagi kita semua, serta bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” sebut Teuku Rizki saat memantau langsung pelaksanaan kegiatan donor darah. Sekdishub Aceh menambahkan, data donor darah yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Aceh juga bisa dipantau secara real time di aplikasi “SiKotak Biru”.(AB)

BANDA ACEH – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Perhubungan Aceh Cut Muti Olivia mendampingi Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Aceh Safriati Safrizal saat menyambut kedatangan Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Senin, 30 September 2024. Ketum TP-PKK Pusat itu berada di Pelabuhan Ulee Lheue hendak menyeberang ke Sabang dalam rangka kunjungan kerja terkait pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Pulau Weh tersebut. Kehadiran Ketua Umum TP-PKK Pusat di Pelabuhan Ulee Lheue disambut hangat oleh berbagai pihak yang hadir. Kunjungan ini juga diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kesehatan ibu dan anak di wilayah Aceh.(AB)

BANDA ACEH – Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Dinas Perhubungan Aceh menggelar Apel Bersama guna mendeklarasikan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Ikrar, dan Penandatanganan Fakta Integritas. Kegiatan yang bertujuan untuk menegaskan komitmen ASN terhadap prinsip netralitas ini berlangsung di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh pada Kamis pagi, 26 September 2024. Apel Ikrar Netralitas ASN ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayaran, Muhammad Al Qadri dan dihadiri seluruh ASN Dinas Perhubungan Aceh. Dalam arahannya, Al Qadri membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh yang menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam momentum pemilihan umum. Netralitas ASN juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh sudah sangat dekat, karenanya peran kita sebagai ASN sangatlah krusial. Kita harus ingat bahwa netralitas bukan hanya sekedar pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN,” tegas Al Qadri. Sementara itu, Al Qadri mengingatkan kepada seluruh ASN Dishub Aceh agar tetap memegang teguh amanah yang diemban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Pilkada merupakan salah satu tonggak penting dalam kehidupan demokrasi kita, mari bersama-sama menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan,” ungkapnya. Ikrar netralitas ASN dalam Pilkada 2024 dibacakan oleh Al Qadri diikuti Penandatanganan Fakta Integritas dan Netralitas ASN. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen ASN Dishub Aceh dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.(AP)

SABANG – Kerjasama yang terjalin dalam menyukseskan layanan transportasi PON XXI Tahun 2024 Wilayah Aceh patut menjadi cerminan bagi kita bersama bahwa segala sesuatu bisa digapai melalui sinergitas dan kolaborasi yang harmonis. “Kolaborasi yang tidak lagi terkotak-kotakkan dengan alasan kewenangan dan tupoksi. Karena tujuan sebenarnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat banyak,” ungkap Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Teuku Rizki Fadhil saat menyampaikan sambutan Kepala Dinas Perhubungan Aceh dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Bidang Transportasi Darat yang digelar oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Aceh di Sabang pada Rabu, 25 September 2024. Dalam Rakor yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh dan stakeholder di bidang transportasi darat ini, Teuku Rizki menyebutkan bahwa keberhasilan transportasi PON menjadi momentum penting untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun transportasi darat yang aman dan berkeselamatan di Aceh. “Pengalaman ini telah memberi kita banyak pelajaran berharga mengenai pentingnya perencanaan yang matang, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen terhadap standar keselamatan,” ujarnya. Oleh sebab itu, Teuku Rizki menekankan bahwa perencanaan yang matang dan berangkat dari semangat kolaborasi yang baik tentu akan melahirkan layanan transportasi yang bermanfaat dan berkeselamatan bagi masyarakat, baik pada layanan angkutan umum dan angkutan massal perkotaan, pelayanan di terminal dan pelabuhan penyeberangan, manajemen lalu lintas, layanan pengujian kendaraan (KIR), hingga penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada seluruh ruas jalan yang ada di Aceh. Pada kesempatan tersebut, Teuku Rizki juga mengajak para Kadishub Kabupaten/Kota untuk lebih memperhatikan para pelajar yang akan mengikuti pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah masing-masing. “Pelajar pelopor merupakan duta strategis dan efektif dalam kampanye keselamatan berlalu lintas pada anak-anak remaja di sekolah mereka,” sebutnya. Rakor bertemakan Sinergitas Program Perencanaan Transportasi Darat yang Berkeselamatan ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya; Renny Anggeraeni Robin, Kasi Sarana dan Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Aceh, serta 2 pemateri lainnya dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI.(AB)