Category: perhubungan laut

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta jajaran PT Pelni (Persero) terus meningkatkan kinerjanya dengan selalu konsisten melakukan perubahan atau transformasi. “Terus lakukan perubahan dan pastikan apa yang dilakukan bisa ‘netes’ atau dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” demikian disampaikan Menhub saat memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan PT Pelni Tahun 2022, Rabu (3/8). Menhub mengatakan, diberikan amanah oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memastikan konektivitas laut terlaksana dengan baik. Adapun sejumlah tantangan yang harus dihadapi di sektor transportasi laut misalnya yaitu harus menjangkau daerah terpencil, disparitas harga, dan lain sebagainya. “Di sinilah Pelni mendapatkan amanah dari pemerintah melalui penyediaan kapal perintis, tol laut, dan kegiatan lainnya yang harus dapat diandalkan,” ucap Menhub. Sejumlah upaya transformasi yang harus dilakukan Pelni diantaranya yaitu: melakukan digitalisasi layanan, mengefisienkan operasional kapal, memetakan dan menyeleksi daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dilayani, dan melakukan pengelolaan SDM Pelni yang berkarakter agile (lincah), memiliki kapasitas dan kompetensi, serta mau berubah menjadi lebih baik. Kedepan, Menhub berharap kepada Pelni agar tidak hanya bergantung pada subsidi dari pemerintah, tetapi terus melakukan pengembangan usahanya. “Subsidi mestinya hanya sementara. Ketika kita mampu melakukan kegiatan lebih baik, maka sudah bisa menjadi komersial,” tuturnya. Lebih lanjut, Menhub menyampaikan apresiasinya kepada Pelni yang selama ini telah membantu pemerintah memberikan pelayanan angkutan laut baik penumpang, maupun logistik hingga ke daerah-daerah terpencil. “Lakukan tugas dengan sepenuh hati yang mampu memberi arti kepada masyarakat. Ke depan, kompetisi semakin ketat. Kalau Pelni tidak efisien satu saat akan ditinggalkan. Untuk itu, lakukan upaya transformasi dengan baik dan sungguh-sungguh,” kata Menhub. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pelni Tri Andayani menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah melalui Kemenhub, untuk melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi laut. Ia mengatakan sejak tahun 2018, penugasan yang diberikan kepada PT. Pelni, berupa Public Service Obligation (PSO) dan Subsidi menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia tengah dan timur. “Kepercayaan ini kami tunjukkan dengan kinerja produksi yang terus meningkat khususnya pada aktivitas muatan barang,” ujarnya. Rapim PT Pelni tahun 2022 yang bertema “Perkuat Fundamental dan Transformasi Perusahaan Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan” ini, turut dihadiri sejumlah pihak diantaranya yakni Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Mugen dan Komisaris Utama PT. PELNI Ali Masykur Musa. (*) Sumber: Kemenhub RI

LANGSA – Sebagai pelabuhan tersibukdan menjadi kebanggaan masyarakat Aceh pada masanya, Pelabuhan Kuala Langsa kini dihadapkan dengan berbagai persoalan untuk kembali membangkit aktivitas bongkar muat yang dilakukan di pelabuhan ini. Dalam kunjungannya hari ini, Jumat, 5 Agustus 2022, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal beserta rombongan bersilaturrahmi dengan Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid, Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa, Bambang Suryanto, Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kuala Langsa, Erwandi, dan Manajer Kawasan Kuala Langsa PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), Nova Endrawan. Sama seperti pelabuhan lain yang ada di Aceh, arus pergerakan distribusi komoditi barang yang melalui pelabuhan ini belum maksimal. Data dari Pelindo menyebutkan bahwa jumlah bongkar muat pada tahun ini 6 unit kapal yang didominasi oleh kapal tangker bermuatan bahan kimia curah. Nova menambahkan komoditi lain sebagian besar pengusaha enggan mendistribusikannya karena lamanya waktu tunggu dan tingginya cost yang dikeluarkan jika memaksakan melalui pelabuhan ini. “Saat ini sedang dilakukan penumpukan muatan cangkang sejak bulan lalu yang rencananya akan di ekspor ke Jepang, jumlah komoditinya telah terkumpul 17 ribu Ton dari rencana 20 ribu ton.” imbuhnya. Selain kurangnya minat pengusaha memanfaatkan pelabuhan ini, kedalaman alur pelabuhan yang hanya 5 meter sangat berisiko untuk kapal yang akan masuk ke pelabuhan. Hal ini diaminkan oleh KSOP Kuala Langsa, Endrawan. Ia menyampaikan, perlu adanya pengerukan alur masuk pelabuhan untuk mengakomodir kapal agar dapat masuk setiap saat tanpa harus menunggu pasang surut. Upaya pengerukan pelabuhan sejatinya telah diwacanakan sejak lama, namun masih terkendala beberapa hal sehingga belum dapat terlaksana. “kami terus berkoordinasi dengan kementerian mengenai perbaikan pelabuhan termasuk mengupayakan pengerukan pelabuhan,” ujarnya. Pemerintah Kota Langsa secara prinsip mendukung penuh upaya pembenahan yang ada di Pelabuhan Kuala Langsa, seperti disampaikan, Marzuki Hamid, Pemkot telah menyediakan area disekitar pelabuhan untuk dimanfaatkan sebagai area pemenuhan standar opeaasional pelabuhan seperti gudang, perkantoran dan parkir kendaraan. Pembangunan jalan lingkar baru juga diwacanakan untuk mendukun upaya ini, Pemkot Langsa mewacanakan pembangunan jalan lingkar dengan lebar total 50 meter, jauh melebihi lebar jalan eksisting yang hanya 7 meter. “Dengan adanya jalan ini diharapkan dapat mempermudah akses menuju pelabuhan, mengurangi resiko kerusakan jalan eksisting khususnya di jalan perkotaan sehingga dapat menarik minat pelaku usaha untuk mendistribusikan komoditinya melalui Pelabuhan Kuala Langsa,” imbuhnya. Berbagai upaya lintas sektor ini dipahami sebagai sinyal postif bersama. Faisal menambahkan, Dishub Aceh mengapresiasi penuh upaya KSOP Kuala Langsa untuk merealisasikan pengerukan serta upaya Pemkot Langsa memenuhi kebutuhan penunjang pelabuhan. Ia juga meminta Pelindo untuk memenuhi kebutuhan sarana dan fasilitas esensial untuk kegiatan bongkar muat dahulu agar menarik minat pelaku usaha untuk datang. Ia juga menyampaikan kedua sisi ini harus sejalan, dari sisi fasilitas bongkar muat tersedia, dan aspek keselamatan dapat terpenuhi. “Dishub Aceh siap mendukung segala upaya pembenahan pelabuhan ini termasuk mendorong Kemenhub merealisasikan pengerukan pelabuhan. Kita berpacu dengan waktu. Pelindo, KSOP, Pemko dan dunia usaha harus lebih agresif dan saling mendukung” imbuhnya. Senada dengan disampaikan Marzuki Hamid, “peningkatan aktifitas di Kuala Langsa berarti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan membuka lapangan kerja baru yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Langsa dan sekitarnya.” ungkap orang nomor dua di Langsa ini.

ACEH UTARA – Aceh memiliki beberapa pelabuhan yang cukup representatif dan terbuka untuk perdagangan internasional. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha untuk kegiatan ekspor impor komoditas asal Aceh sehingga berbagai produk asal Aceh lebih mudah dipasarkan ke luar negeri dengan harga yang bersaing. Salah satu pelabuhan yang siap memfasilitasi perdagangan luar negeri komoditas Aceh adalah Pelabuhan Krueng Geukueh di Aceh Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, dalam kunjungan kerja ke PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero) Cabang Lhokseumawe pada Kamis, 4 Agustus 2022. Pada kesempatan tersebut Faisal meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana serta aktifitas bongkar muat di pelabuhan tersebut. “Pelabuhan Krueng Geukuh sangat siap untuk kegiatan ekspor impor dan telah comply dengan sertifikasi internasional SOCPH dan menerapkan ISPS Code. Pelabuhan ini juga telah melakukan beberapa kali kegiatan ekspor.” kata Faisal.   Faisal menekankan tentang pentingnya produk asal Aceh dikonsolidasikan dengan baik sehingga secara volume mencukupi untuk diangkut dengan kapal laut dari pelabuhan di Aceh. Upaya meningkatkan utilisasi pelabuhan di Aceh,lanjut Faisal, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh sendiri saat ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang menyusun Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA). Qanun ini nantinya antara lain mengatur komoditi unggulan Aceh diekspor melalui pelabuhan di Aceh. Oleh sebab itu, tambah Faisal, standar pelayanan minimum di pelabuhan harus benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak ada kendala lg saat Qanun tentang Tata Niaga Komoditi Aceh telah disahkan. Sementara itu, General Manager PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Lhokseumawe, Joni Hutama, menyebutkan bahwa berdasarkan data tiga tahun terakhir, pergerakan distribusi logistik dalam negeri yang keluar dari Aceh didominasi oleh komoditi curah, seperti minyak mentah, semen, pupuk, dan gas alam. Padahal, kata Joni, banyak komoditi unggulan Aceh lainnya yang seyogyanya dapat didistribusikan melalui pelabuhan ini. “Kita memiliki potensi pemanfaatan shore base oil dan potensi ekspor kopi, cangkang, serta curah sawit,” imbuh Joni. Pada prinsipnya, Pelindo mendukung penuh kebijakan (Raqan TNKA) ini. Fasilitas yang tersedia dipelabuhan Lhokseumawe sudah cukup lengkap, ada 6 dermaga, gudang, crane, lapangan penumpukan, forklift dan fasilitas pendukung lainnya. Hal senada juga diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah, Abdul Gani yang juga hadir dalam kunker tersebut. Ia mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kementerian Perhubungan tengah menjajaki potensi pembangunan Dry Port untuk mendukung konsolidasi dan kemudahan pemasaran komoditas unggulan di wilayah tengah Aceh. Keberadaan dry port ini nantinya akan sangat mendukung ekspor via pelabuhan Krueng Geukuh. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lhokseumawe, Azwar, menyatakan pihaknya siap memastikan segala aspek mengenai keselamatan, keamanan, dan kelancaran proses pengangkutan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh. Ketua Tim Pansus Penyusunan Raqan TNKA DPRA, Yahdi Hasan, yang dihubungi melalui sambungan seluler, menyebutkan bahwa penyusunan rancangan qanun ini terus digenjot oleh DPRA melalui Tim Pansus agar dapat disahkan sesegera mungkin yang diharapkan dapat disahkan pada akhir tahun ini. Ia berharap penyusunan Raqan ini dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. “Kami harap, Qanun ini nantinya dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat, dan mengurangi kerusakan jalan akibat seringnya dilalui kendaraan berat.” imbuhnya. (RZ)

BANDA ACEH – Seluruh anak buah kapal (ABK) KMP Aceh Hebat 2 ikuti pelatihan keselamatan Search and Rescue (SAR) di dermaga Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Rabu, 27 Juli 2022. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Agus Djoko Triyanto mengatakan bahwa pelatihan keselamatan SAR ini merupakan agenda wajib dan rutin diadakan agar seluruh kru siap menghadapi segala keadaan darurat di kapal. Selain itu, tambah Agus, pelatihan keselamatan merupakan mandatory dari International Safety Management (ISM) Code. “Pelatihan keselamatan ini kita adakan untuk melihat kesigapan dan responsibilitas kru kapal dalam melakukan penanganan kondisi darurat,” ujar Agus. Agus juga menjelaskan, pelatihan keselamatan di kapal ini rutin dilakukan setiap tahun dengan tema atau kondisi yang berbeda-beda. “Kali ini kami fokus bagaimana menangani kecelakaan atau accident yang disebabkan oleh kebakaran sehingga mengakibatkan orang cedera,” ungkapnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal mengapresiasi pelaksanaan pelatihan keselamatan SAR oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh ini. “Simulasi penanganan kondisi darurat dalam pelayaran sangat baik untuk menjamin keselamatan penumpang kapal,” ungkap Faisal. “Ini juga sebagai bentuk komitmen kita bersama ASDP, Basarnas, serta stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan keselamatan pelayaran bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan,” ungkap Faisal. Pelatihan keselamatan di kapal milik Pemerintah Aceh ini turut melibatkan tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) Banda Aceh  personil Pengawasan Operasional (Wasops) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Malahayati, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banda Aceh, serta stakeholder lainnya. (AM)

SINABANG – Beberapa hari belakangan ini, cuaca pantai barat wilayah Aceh sedang mengalami kondisi yang dapat dikatakan ekstrem. Gelombang tinggi menyebabkan terhentinya sementara pelayanan angkutan penyeberangan. Sehingga, di terminal Pelabuhan Sinabang terjadi lonjakan penumpang dan antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan angkutan barang baik golongan lV dan V sejenis truk telah terurai dengan baik, Selasa, 26 Juli 2022. Namun, pihak pelabuhan bersama stakeholder mengambil langkah cepat mengantisipasi ketertundaan pelayaran. Hari ini, terpantau kondisi penumpang dan kendaraan di terminal keberangkatan Pelabuhan Sinabang masih kondusif. KMP. Aceh Hebat 3 dan KMP. Teluk Singkil yang akan berlayar besok akan mengangkut semua kendaraan yang telah mendaftarkan kendaraannya untuk menyeberang. Said UR, Nakhoda KMP. Teluk Singkil berpesan kepada calon pengguna jasa yg ingin menyeberang serta membawa kendaraan agar mendaftarkan kendaraannya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan agar antrian kendaraan lebih tertib dalam pengaturan di geladak kapal. Menjaga pelayanan penyeberangan agar mampu memenuhi kapasitas permintaan, maka keberangkatan kapal penyeberangan dari Pelabuhan Sinabang untuk esok, Rabu, 27 Juli 2022, terdapat dua kali keberangkatan, yaitu KMP. Teluk Singkil yang akan menyeberang pukul 20.00 WIB menuju ke Labuhan Haji. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, KMP. Aceh Hebat 3 akan berlayar menuju Pulau Banyak dan Singkil. Namun untuk sementara, KMP. Aceh Hebat 1 yang berlayar pada rute Calang- Sinabang belum dapat melayani penyeberangan karena dermaga Pelabuhan Calang sedang dilakukan pemeliharaan. Kita berharap pemeliharaan ini dapat terselesaikan dalam waktu cepat. (MS/MU)

ACEH BESAR – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI, Djoko Sasono melantik 251 perwira transportasi laut Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati, Aceh Besar, Rabu, 20 Juli 2022. Pada upacara wisuda tersebut, Djoko Sasono, yang didapuk sebagai inspektur upacara, menyampaikan bahwa pelantikan perwira pelayaran niaga perhubungan hari ini adalah bukti dan pengakuan peningkatan jenjang keahlian dalam karir dan profesi para perwira sebagai pelaut. Namun, Djoko mengingatkan, wisuda bukan tujuan akhir dalam menapakai jenjang keahlian, profesi dan karir seorang perwira. Justru tuntutan peningkatan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab yang lebih terhadap pelayanan transportasi laut sedang menanti. “Jangan buang waktu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Perkaya pengalaman dengan bekerja pada kapal yang lebih besar, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat,” pesannya kepada para wisudawan. Di tengah perkembangan tekonologi yang begitu pesat, sebut Djoko, maka akan terjadi perubahan yang masif pada berbagai industri dan kebutuhan kemampuan pekerja. Oleh karena itu, tambahnya, diperlukan reformulasi proses pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pemanfaatan teknologi tidak bisa dihindari karena memang sudah zamannya. “Kita senantiasa dituntut untuk terus up-to-date tentang perubahan ini agar mampu menyiapkan lulusan yang terbiasa berpikir kritis sehingga mampu mengembangkan kreatifitasnya,” kata Djoko. Sejalan dengan perkembangan tekonologi tersebut, kata Djoko, BPSDM Kemenhub RI akan terus mengembangkan dan melakukan transformasi digital dalam bidang pendidikan. Di ujung amanatnya, Djoko menyampaikan selamat kepada wisudawan atas keberhasilan mereka menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kepelautan di Poltekpel Malahayati. Ia juga menitipkan amanah kepada para wisudawan agar senantiasa berperilaku baik dan bertanggung jawab. “Jaga nama baik pribadi, nama baik sekolah dimana tempat saudara dilahirkan dan tempat menjadi perwira pelayaran niaga yang unggul. Jaga nama baik almamater, nama baik Kementerian Perhubungan, dan nama baik Indonesia,” pesannya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, selepas upacara, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi keberadaan Poltekpel Malahayati di Aceh. Sebagaimana diketahui, institusi pendidikan pelayaran ini, tambah Faisal, telah melahirkan pelaut-pelaut baru yang handal untuk berkontribusi bagi perkembangan transportasi laut tidak hanya di Aceh, namun juga Indonesia bahkan dunia. (AM)

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal dampingi Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh saat melakukan audiensi dan konsultasi ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. Faisal bersama Pansus TNKA DPR Aceh melakukan audiensi dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, Dr. Capt. Mugen S. Sartoto, M.Sc., guna membahas peran pelabuhan di Aceh untuk mendukung kegiatan ekspor impor komoditas Aceh sebagai bahan masukan untuk Rancangan Qanun TNKA. Dalam pertemuan tersebut, ungkap Teuku Faisal Pansus DPR Aceh bersama Capt. Mugen berdiskusi terkait peran wakil rakyat bersama mitra kerja dalam rangka membantu pengusaha melakukan kegiatan perniagaan komoditas Aceh. Selain itu, Pemerintah menyediakan fasilitas berbasis online sehingga mempermudah pengusaha melakukan perizinan. Di samping itu, tambah Faisal, Tim Pansus meminta dukungan Kemenhub RI utk memastikan sarana, prarana dan regulasi yang mendukung kegiatan bongkar muat bagi pelaku usaha di Aceh. Dengan begitu, kegiatan ekspor impor komoditas lokal bisa dilakukan langsung dari pelabuhan-pelabuhan di Aceh. Rancangan Qanun Tata Niaga Komoditas Aceh yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh bertujuan untuk memberi perlindungan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan hidup terhadap hak dan kepentingan produsen tata niaga komoditas Aceh. (AM)

Pada era Industri 4.0 seperti saat ini, teknologi berbasis digital telah merajai hampir seluruh lini kehidupan masyarakat, tak terkecuali pada sektor pemerintahan. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui teknologi berbasis digital, salah satunya dengan meluncurkan sistem layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik berbasis risiko atau disebut juga dengan OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach). Perbedaan signifikan antara OSS-RBA dengan pendahulunya, OSS atau sering disebut OSS versi 1.1 adalah pada OSS-RBA, jenis pengajuan perizinan telah dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha. Hal ini memudahkan para pelaku usaha memilih sendiri jenis perizinan usaha yang akan mereka ajukan. Peluncuran sistem OSS-RBA pada awal Agustus 2021 lalu turut diikuti oleh Gubernur Aceh. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa OSS-RBA merupakan perubahan yang sangat signifikan dalam dunia perizinan, karena layanan perizinan dapat dilakukan secara online dan terintegrasi dalam satu sistem data. Sistem OSS-RBA diharapkan mampu menyederhanakan prosedur pengurusan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada peningkatan iklim usaha, termasuk kegiatan pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran. Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Aceh tercatat telah menerbitkan 26 pertimbangan teknis bagi para pelaku usaha pada sektor jasa kepelabuhanan dan angkutan pelayaran, di antaranya izin Jasa Pengurusan Transportasi, izin Bongkar Muat Barang, dan izin Persetujuan Operasi Angkutan Laut dan Angkutan Penyeberangan. Alur pengajuan perizinan melalui OSS-RBA pada prinsipnya didesain menjadi lebih sederhana dan mudah. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan bongkar muat akan mengajukan izin kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan penyeberangan, maka perusahaan tersebut hanya perlu meng-upload berkas-berkas yang diperlukan. Selanjutnya, Dinas Perhubungan, dalam hal ini yang memiliki kewenangan terhadap kegiatan usaha di pelabuhan penyeberangan, akan melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan berdasarkan surat permohonan dari perusahaan tersebut. Hasil verifikasi dan tinjauan lapangan akan disusun menjadi Berita Acara Peninjauan Lapangan yang melahirkan pertimbangan teknis. Selanjutnya, berkas-berkas persyaratan yang telah di-upload akan ikut diverifikasi berdasarkan pertimbangan teknis tersebut. Jika ada persyaratan yang kurang, maka perusahaan dipersilakan untuk melengkapi berkas kembali. Ketika seluruh persyaratan telah lengkap, maka perusahaan akan memperoleh sertifikat standar yang dapat dicetak secara mandiri melalui sistem. Sosialisasi tentang pengajuan perizinan dengan menggunakan OSS-RBA perlu terus digencarkan kepada masyarakat dan para pelaku usaha pada sektor transportasi, terutama di daerah-daerah dengan akses digital yang masih minim. Hal ini mengingat masih adanya pelaku usaha yang menolak menggunakan OSS-RBA dengan alasan belum memahami cara kerja OSS-RBA dan lebih nyaman mengajukan izin secara offline seperti sebelumnya. Selain itu, penyempurnaan pada sistem OSS perlu terus dilakukan karena salah satu kendala yang sering dialami oleh pelaku usaha saat akan mengajukan izin adalah sulitnya akses disebabkan sistem yang sering down atau mengalami maintenance. Fasilitas penunjang seperti pemerataan akses internet di daerah-daerah juga perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan penggunaan OSS-RBA karena semua prosedur pada sistem OSS-RBA dilakukan secara online. Meningkatnya investor maupun pelaku usaha pada sektor transportasi secara tidak langsung ikut berkontribusi pada sehatnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, kemudahan dalam perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penentu yang utama. OSS-RBA menjadi awal untuk “menggeser” citra prosedur pengurusan izin di birokrasi yang semula dikenal sulit, lambat, dan penuh dengan kecurangan menjadi mudah, aman, transparan, dan dapat diakses di mana saja. Tentu, hal tersebut perlu didukung pula dengan koordinasi dan sinergi antar stake holder terkait. Dengan demikian, sistem OSS-RBA akan benar-benar menjadi salah satu reformasi dalam pelayanan publik. (HM)

Maka seperti investor, infrastruktur akan memikat hatinya. Keputusan investasi dan penentuan lokasi strategis selayaknya akan membeli sebuah mobil, mereka akan mengecek setiap detail dan spesifikasi yang nantinya akan menjadi barang miliknya. Dari budget yang sesuai hingga fitur yang tersedia. Pastinya, mereka akan memilih yang nyaman dan andal, sehingga tidak membuat tuannya harus mengernyitkan kening saat melakukan pemeliharaan. Begitulah infrastruktur memainkan peranan dalam menarik minat investor. Sang juragan akan melirik pada kualitas, itu sudahlah jelas. Mereka tak ingin rugi, infrastruktur yang yang menjadi perangkat usaha dalam menjalankan roda perekonomian harus mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dalam dunia bisnis, omzet dan profit ini penentunya. Nah, kedua faktor inilah yang menyebabkan infrastruktur yang disediakan harus mampu mengatur keduanya mencapai grafik yang maksimal. Menjadi pertanyaan, sudah mampukah infrastruktur yang telah dibangun meningkatkan iklim usaha? Yang terpampang nyata, banyak infrastruktur yang telah ditumbuhi ilalang sepanjang lantai dan dindingnya, bak istana putri tidur. Belum lagi, beberapa bagiannya tercipta pola retak yang akan mahal jika itu adalah lukisan. Namun sayang ini hanyalah bangunan yang terdiam bisu menjadi saksi roman picisan dalam dunia birokrasi. Percakapan dalam pers yang dirilis Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenetrian Perhubungan RI, Menteri Perhubungan mengutarakan bahwa di Tahun 2020, anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur naik 1 triliun dari tahun sebelumnya, difokuskan pada peningkatan konektivitas melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor transportasi. Pemerintah tentu tidak tinggal diam, terus berupaya mewujudkan kesejahteraan. Dengan anggaran yang sebesar ini, semestinya infrastruktur mulai memainkan perannya di dunia bisnis. Namun dilema tak kunjung berakhir, belum beberapa tahun, infrastruktur yang dibangun telah mengalami ‘gagal tulang’, entah osteoporosis atau reumatik. Mengapa bisa demikian? Sebenarnya, sedikit berat untuk diutarakan, bagaimana tidak, beberapa tahun berselang, infrastruktur dikerjakan disitu-situ saja, yang retaknya, jalannya berlubang, kurang sana sini hingga akhirnya harus dihancurkan padahal belum mencapai umur bangunan. Dalam aturan telah disebutkan, setiap pembangunan mutu beton itu telah ditentukan, misalnya bangunan yang diperuntukkan untuk gudang, stadion, tempat industri, dan lain-lain memiliki mutu beton yang berbeda-beda. Hasil itu tentunya didapatkan dalam perhitungan struktur secara kompleks, mustahil hanya menerka secara kasat mata atau sekedar pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan. Bukannya, beda lubuk beda belalang. Begitu pun faktor yang akan dihitung pada suatu struktur bangunan, setiap aspeknya harus dipertimbangkan, dari beban dinamis maupun statis, beban tambahan hingga faktor alam yang mempengaruhi. Semua harus diperhitungkan dan wajib ada masterplan (perencanaan). Tapi shortcut lebih menggiurkan, mengambil satu sampel untuk setiap proyek. Ada lain yang mengharmonisasi kualitas struktur menjadi di bawah rata-rata. Birokrasi, bianglala yang dimainkan dengan nada yang bias dengan tempo yang tak beraturan serta panjang dan mengena pada ujungnya. Tepatnya, dipermainkan atau permainan. Pengurusan administrasi yang bertele-tele juga menyumbang potensi besar keterlambatan proyek. Yang pada ujungnya, kualitas bukanlah prioritas dan terpenting pekerjaan selesai tepat waktu, tidak ada yang mencoba harmonis dengan ‘denda’. Kembali lagi pada pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan saat infrastruktur suatu negara melemah, berarti perekonomian berjalan secara tidak efesien yang akan menurunkan daya saing dan ketidakadilan sosial. Indonesia Infrastructure Investment kembali menegaskan pembangunan fisik yang kualitasnya kurang baik juga dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk. Namun, inilah kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi partner pemerintah dalam memantau kualitas infrastruktur dengan kritikan yang mebangun. Karena ini bukan jamannya lagi menyalahkan, namun bangkit untuk berbenah dan bergerak maju. Ayo, kita bangun dari mimpi dan siap untuk menggapainya. (Misqul Syakirah)

Selama periode angkutan lebaran tahun 2022, atau sejak 21 April hingga 10 Mei, ratusan ribu pergerakan orang tercatat menggunakan layanan transportasi umum. Angka pergerakan orang tersebut terekam melalui simpul-simpul transportasi, baik darat, laut, maupun udara, yang ada di seluruh Aceh. Kriteria perjalanan pada periode angkutan lebaran ini pun cukup bervariasi, mulai dari perjalanan mudik, kunjungan wisata, hingga arus balik ke daerah asal. Berdasar data yang diperoleh, transportasi penyeberangan dan laut menjadi moda yang cukup diminati oleh masyarakat Aceh, yaitu terdapat sebanyak 162.925 pergerakan orang pada moda ini. Angka tersebut cukup relevan, sebab banyak masyarakat Aceh yang tinggal di wilayah kepulauan, seperti Pulau Simeulue, Pulau Sabang, Pulau Banyak, dan Pulo Aceh. Selain itu, pada periode ini juga terjadi lonjakan kunjungan pariwisata pada sejumlah destinasi, khususnya Pulau Weh Sabang dan Pulau Banyak. Kemudian, angka tertinggi selanjutnya terlihat pada moda transportasi darat, yaitu sebanyak 107.896 pergerakan orang. Jumlah pergerakan masyarakat di Aceh menggunakan angkutan darat umum ini terdata dari dua rute trayek, yaitu angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Sementara itu, pada periode yang sama, perjalanan orang menggunakan burung besi alias pesawat udara di Aceh mencapai 23.466 pergerakan. Meski tarif tiket pesawat pada masa tersebut melambung tinggi, tapi tidak menyurutkan keinginan untuk berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. (AM)