Category: perhubungan laut

Aceh Tamiang – Pegawai Dinas Perhubungan Aceh bersama personel Terminal Tipe B Aceh Tamiang bahu-membahu melaksanakan aksi pembersihan terminal, Sabtu (27/12/2026). Kegiatan ini dilakukan satu bulan setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kawasan di Aceh, termasuk Aceh Tamiang. Aksi pembersihan tersebut difokuskan pada pengangkatan endapan lumpur dan sisa material banjir yang menumpuk di area terminal dan perkantoran. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Amarullah. Amarullah menjelaskan bahwa pembersihan dilakukan untuk memastikan fasilitas terminal, khususnya ruang pelayanan dan perkantoran, kembali bersih, higienis, dan layak digunakan. Endapan lumpur yang menutupi area terminal diketahui mencapai sekitar satu meter, bahkan di beberapa titik lebih dari satu meter, sehingga menyebabkan terminal lumpuh total pascabanjir. “Terminal Tipe B Aceh Tamiang sempat tidak dapat difungsikan sama sekali akibat banjir. Lumpur menutup hampir seluruh area, termasuk kantor dan fasilitas pendukung lainnya, dan sebagian besar fasilitas mengalami kerusakan,” ujar Amarullah. Ia menyebutkan, kegiatan pembersihan ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, sebagai upaya percepatan pemulihan layanan transportasi darat di wilayah terdampak bencana. Dishub Aceh kata Amarullah berharap dengan dimulainya pembersihan ini, proses pemulihan terminal dapat berjalan lebih cepat sehingga operasional angkutan umum kembali normal dan masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi dengan aman dan nyaman. “Kami berharap transportasi darat, khususnya layanan angkutan umum di Terminal Tipe B Aceh Tamiang, dapat segera pulih dan kembali melayani masyarakat seperti sebelum bencana,” katanya. Sementara itu, pada hari Minggu (28/12) kemarin, sebanyak 40 ASN Dishub Aceh juga ikut serta bersama 3.000 ASN Pemerintah Aceh lainnyaa menjadi relawan ke berbagai daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. “Penugasan ASN ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di masa sulit. Pemerintah hadir, bekerja, dan peduli,” ujar Sekda Aceh M. Nasir usai pelepasan. Para ASN tersebut dikerahkan tidak hanya untuk membantu pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga memastikan layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan, mulai dari kebersihan lingkungan, akses fasilitas umum, hingga dukungan pelayanan kesehatan dan sosial bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor sejak akhir November lalu. Ribuan relawan ASN dijadwalkan bertugas selama dua hari, pada 29-30 Desember 2025. Selain kegiatan gotong royong membersihkan fasilitas umum dan rumah ibadah dari lumpur dan material sisa banjir, para relawan juga berperan membantu koordinasi layanan kesehatan, pendampingan warga rentan, serta penguatan layanan sosial di lapangan. []

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memantau proses sandar kapal KMP Wira Loewisa yang mengangkut kendaraan Skid tank LPG dari Banda Aceh di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara, Rabu, 17 Desember 2025. Kapal yang memiliki panjang 72 meter lebih ini mengangkut 14 truk Skid tank LPG dan 2 truk LPG kemasan 3 Kg untuk mengatasi kelangkaan gas LPG di Banda Aceh, Aceh Besar, dan sekitarnya. Distribusi gas LPG dari Pelabuhan Krueng Geukeuh mengandalkan kapal laut karena akses darat masih terputus. Saat ini terdapat 3 unit kapal yang mengangkut gas ke Banda Aceh dan wilayah barat Aceh, yaitu KMP Aceh Hebat 2, KMP Wira Loewisa, dan KMP Wira Sameiri. “Dengan kehadiran 3 kapal ini, kita berharap kelangkaan gas di Banda Aceh bisa segera teratasi dan keadaan menjadi normal kembali,” sebut Teuku Faisal. Di samping memantau proses sandar kapal pengangkut truk LPG, Kadishub Aceh juga berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait kelancaran distribusi bantuan korban bencana dari donatur yang mengirimkan bantuan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh. “Pemerintah Aceh telah membentuk posko terpadu di pelabuhan ini supaya mempercepat proses penyaluran begitu diturunkan dari kapal. Jadi koordinasi dengan posko-posko di daerah terdampak bisa lebih maksimal,” ungkap Teuku Faisal. Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Krueng Geukueh sangat strategis dalam proses penanganan bencana serta penyaluran bantuan ke wilayah terdampak bencana di Aceh. Kapal-kapal dari lembaga donatur termasuk kapal milik TNI-Polri hilir mudik di pelabuhan ini mengantar bantuan, kendaraan alat berat, hingga peralatan untuk pembangunan jembatan bailey.

Dinas Perhubungan Aceh telah mengoptimalkan seluruh armada transportasi baik laut, udara, dan darat, untuk mendukung percepatan penanganan masa tanggap darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025. Hingga saat ini, upaya difokuskan pada distribusi logistik vital, evakuasi, dan pembukaan akses ke wilayah terisolasi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST., MT., menyatakan bahwa kolaborasi antar sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi kendala akses darat. “Sejak awal bencana, Dishub telah mengerahkan seluruh sumber daya. Karena akses darat terputus, kita juga terus memaksimalkan jalur laut dan udara, khususnya untuk mengangkut kebutuhan vital dan membuka konektivitas seperti ke dataran tinggi Gayo,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Jumat 12/12. T. Faisal merinci, operasi transportasi laut menjadi tulang punggung distribusi. Total 32 trip pelayaran telah dilakukan sejak masa tanggap darurat diumumkan gubernur, dengan menggunakan 12 kapal, mengangkut 817 penumpang dan lebih dari 180 ton bantuan. Dishub Aceh, kata T Faisal, juga memfasilitasi keberangkatan skid tank LPG dengan total muatan 1.455 ton yang diangkut menggunakan KMP Aceh Hebat 2 dari Krueng Geukuh ke Pelabuhan Ulee Lheue. “Kami menggunakan KMP Aceh Hebat 2 untuk mengangkut 8 unit truk Skid Tank LPG ke Krueng Geukueh dan KMP Wira Loewisa yang membawa 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tangki BBM. Ini upaya antisipatif kami memastikan suplai gas dan BBM tetap lancar,” ujar Faisal. Selain itu, KN Antares juga diberangkatkan membawa 80 ton bantuan logistik dan tenda darurat menuju Krueng Geukueh, sementara KMP Ekspres Bahari mengevakuasi 177 warga dari Langsa dan Aceh Utara, di samping juga membawa bantuan logistik. Dishub juga telah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengalihkan rute kapal perintis guna memperlancar arus logistik. Hasilnya beberapa kapal perintis kemudian beroperasi ke Ulee Lheue, Krueng Geukuh, Kuala Langsa hingga ke Belawan. Untuk wilayah Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah yang akses daratnya terganggu, Dishub Aceh berhasil mengoordinasikan pengoperasian pesawat Pegasus milik PT PGE. “Total sudah dilakukan 10 penerbangan menggunakan Pegasus ke Bandara Rembele dan Blangkejeren Gayo Lues. Penerbangan ini sangat vital untuk mengangkut relawan, perangkat komunikasi darurat Starlink BNPB, serta memfasilitasi pemulangan masyarakat,” kata T. Faisal. Gubernur Aceh juga menyurati Kementerian Perhubungan, meminta dukungan Menteri untuk mendorong maskapai agar membuka atau menambah kapasitas penerbangan reguler pada rute Bandara Soekarno-Hatta – Sultan Iskandar Muda, Kuala Namu – Banda Aceh, dan Kuala Namu – Rembele. Gubernur juga meminta agar operator penerbangan tidak menaikkan tarif, bahkan memberikan kebijakan tarif khusus kemanusiaan selama masa pemulihan bencana. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenhub, melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada 7 Desember 2025, kemudian menghimbau seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk melakukan penambahan kapasitas, baik berupa penambahan rute baru dan penambahan frekuensi penerbangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai respon nyata, maskapai Wings Air mengumumkan pembukaan rute penerbangan regular Kualanamu – Rembele, yang akan mulai beroperasi pada 15 Desember 2025 setiap harinya. Penerbangan ini dilayani menggunakan pesawat ATR 72, yang memiliki 72 kursi kelas ekonomi dan dianggap ideal untuk mencapai bandara di kawasan perbukitan seperti Rembele. Sementara maskapai Pelita Air akan memberikan fasilitas gratis pengiriman bantuan kemanusiaan logistik, sejalan dengan imbauan Dishub untuk menertibkan dan memberikan diskon pada tarif penerbangan kemanusiaan. Sementara itu, lanjut Faisal, berdasarkan informasi dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), pergerakan pesawat udara meningkat signifikan. Pada kondisi normal rata-rata 24 pergerakan per hari, kini mencapai 54 pergerakan per hari. Untuk angkutan kargo, yang biasanya hanya 3-4 ton per hari, kini meningkat drastis menjadi rata-rata 100 ton per hari selama masa tanggap darurat. Lonjakan ini terjadi akibat banyaknya logistik bantuan yang masuk ke Aceh.

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calang mengerahkan kapal KM L Malahayati untuk membantu keberangkatan 185 masyarakat yang ingin pulang ke daerah mereka yang terdampak musibah banjir dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh, Minggu dini hari, 7 Desember 2025. Di samping memfasilitasi keberangkatan masyarakat, KM L Malahayati juga mengangkut 50 ton bantuan yang berasal dari sejumlah lembaga menuju Krueng Geukeuh dan Kuala Langsa. Kapal yang berpangkalan di Pelabuhan Calang ini melayani pelayaran rute perintis di wilayah barat selatan Aceh, dan akan hilir mudik membantu keberangkatan masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat di Aceh. Hal ini sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 500.11/18623 tertanggal 1 Desember 2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang meminta agar kapal tersebut membantu distribusi logistik untuk masyarakat terdampak akibat banyaknya jalan nasional dan provinsi yang terputus, termasuk akses Banda Aceh – Medan. Bagi masyarakat maupun lembaga yang ingin mengirimkan bantuan dengan kapal ini bisa menghubungi narahubung berikut; 0822-8521-3668. Jadwal keberangkatan kapal bisa diakses di media sosial Kantor UPP Calang maupun Dishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh memfasilitasi keberangkatan 8 unit kendaraan SKID Tank LPG menggunakan kapal KMP Aceh Hebat 2 ke Krueng Geukueh pada Jumat malam, 5 Desember 2025. Pengiriman truk tangki LPG dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Aceh dalam menghadapi kelangkaan gas di Banda Aceh dan Aceh Besar selama ini. “Malam ini kita berangkatkan 8 unit truk SKID Tank yang akan mengisi LPG di Lhokseumawe menggunakan kapal Aceh Hebat 2. Ini merupakan upaya Pemerintah Aceh dalam memperlancar distribusi gas karena jalur darat belum bisa dilalui,” kata Teuku Faisal saat memantau langsung proses muat kendaraan LPG di Pelabuhan Ulee Lheue. Nantinya, tambah Teuku Faisal, kapal Aceh Hebat 2 akan kembali memuat truk tangki LPG itu di Krueng Geukueh untuk dibawa kembali ke Banda Aceh setelah proses pengisian gas selesai. Selain mengangkut truk tangki LPG, Teuku Faisal menyebutkan bahwa kapal Aceh Hebat 2 juga mengangkut 2 unit truk tangki air dan 1 unit mobil double cabin milik Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya Wilayah Kerja Aceh. “Selama akses jalur darat masih terkendala, moda transportasi laut dan penyeberangan akan memainkan peran vital dalam masa tanggap darurat bencana ini, baik untuk pengiriman bantuan, evakuasi korban, termasuk memastikan kelancaran distribusi LPG dan BBM di Aceh,” ungkap Teuku Faisal. Selain menggunakan kapal Aceh Hebat 2, pengiriman truk tangki LPG ke Banda Aceh juga dibantu dengan kapal KMP Wira Loewisa yang tiba di Pelabuhan Ulee Lheue malam ini. “Kapal Wira Loewisa mengangkut 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tanki BBM,” sebutnya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga ikut melepas keberangkatan KN Antares yang mengangkut 80 ton bantuan untuk korban bencana alam ke Pelabuhan Krueng Geukueh. Kapal tersebut diperkirakan akan tiba di Lhokseumawe pada Sabtu (6/12) sore. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

“Saya sudah 7 hari terjebak banjir di Kota Langsa dan tidak bisa pulang ke Banda Aceh. Uang pun sudah tidak ada lagi. Sejak dua hari lalu, sisa uang hanya ada Rp10.000 di kantong. Uang di ATM tidak bisa diambil.” Begitulah ungkapan Suburhanudin, salah satu ASN Pemerintah Provinsi Aceh, yang terjebak banjir bersama istrinya di Kota Langsa berhari-hari jauh dari keluarganya sejak Rabu, 26 November lalu. Terputusnya jaringan telekomunikasi dan listrik di Kota Langsa dan sekitarnya membuat kondisi semakin suram. Rasa khawatir terhadap kondisi anak-anak di rumah, begitu pula anak-anak yang tentu sangat khawatir dengan kondisi orang tuanya, Suburhanudin terus berusaha mencari cara agar dapat berkomunikasi menanyakan kabar anak-anak sekaligus menyampaikan kondisinya kepada mereka. “Alhamdulillah kita bisa beli voucher wifi, Rp5.000 untuk 30 menit, untuk bisa menghubungi anak-anak menyampaikan kabar,” kisahnya. Suburhanudin menceritakan, kondisi dirinya secara psikis semakin diperparah dengan kondisi banjir dan pengungsi yang kian bertambah. “Kami sudah mencoba menerobos banjir hingga ke Aceh Timur, di sana juga terhambat. Lalu kami putuskan balik ke Langsa,” ucapnya. Dirinya pun harus berpindah-pindah dari mobil angkutan ke tempat pengungsian hingga menginap di salah satu hotel di Kota Langsa. Kemudian berpindah lagi ke rumah salah satu sejawat yang tidak terdampak banjir di Kota Langsa. Ketika mendengar Pemerintah Aceh bersama BNPB Indonesia memfasilitasi masyarakat yang ingin pulang ke Banda Aceh melalui jalur laut, ia sungguh bahagia. Alam pikiran dan hatinya langsung dipenuhi hasrat untuk bertemu dengan keluarga di rumah. Pemulangan masyarakat yang terjebak banjir dan tidak bisa pulang ke kampung halaman menggunakan kapal cepat Express Bahari 2F merupakan hasil kerjasama Pemerintah Aceh bersama BNPB Indonesia dan PT Sakti Inti Makmur (SIM) selaku operator kapal cepat Express Bahari di Banda Aceh. Proses evakuasi masyarakat dari Langsa dan Aceh Utara berlangsung aman dan lancar. Sebanyak 372 masyarakat diangkut dengan kapal Express Bahari 2F dan tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh pada pukul 21.15 WIB dengan aman dan selamat. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

BANDA ACEH – Proses distribusi bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi di Aceh terus diintensifkan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, memantau langsung proses muat logistik bantuan ke dua kapal besar milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Senin sore (1/12/2025). Dua kapal yang diturunkan dalam misi kemanusiaan ini adalah KN SAR Purworejo 101 dan KN Antares milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI. Logistik Menuju Pesisir Timur Aceh Kepala Dishub Aceh, Teuku Faisal, memastikan semua logistik yang terkumpul dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat Kota Banda Aceh telah dimuat dengan aman. “Kami memastikan bantuan ini segera sampai ke tangan masyarakat terdampak. Logistik yang dibawa ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak di Banda Aceh,” ujar Teuku Faisal. Rencananya, dua kapal ini akan berlayar membawa beragam kebutuhan vital, seperti makanan, obat-obatan, tenda, pakaian, alat komunikasi, dan genset. Tujuan utama pengiriman ini adalah wilayah pesisir timur Aceh, dengan titik bongkar terpusat di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Dari sana, bantuan akan didistribusikan ke daerah-daerah terdampak di sekitarnya. Bantuan BNPB Tiba di Langsa Di lokasi berbeda, bantuan untuk korban bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia juga telah tiba melalui jalur laut. Kapal cepat Express Bahari 2F yang membawa logistik dari BNPB merapat di Pelabuhan Kuala Langsa pada pukul 15.40 WIB, Senin (1/12/2025). Bantuan ini segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Distribusi Awal di Aceh Timur Sebelumnya, tim gabungan juga telah berhasil mendistribusikan bantuan untuk Kabupaten Aceh Timur di Kuala Idi. Proses penyaluran di wilayah ini menggunakan kapal nelayan yang keamanannya diawasi ketat oleh personel gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Koprd Kepolisian Perairan dan Udara (Airud) wilayah Aceh Timur. Langkah ini menunjukkan sinergi kuat antara Pemerintah Aceh, Kemenhub, BNPB, dan aparat keamanan dalam penanganan darurat bencana di Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, menegaskan bahwa jalur laut menjadi salah satu tumpuan distribusi logistik dan mobilisasi bantuan dalam masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2025, khususnya untuk wilayah timur dan utara Aceh yang masih terputus akses darat. Arahan itu disampaikan dalam rapat evaluasi harian di Pos Komando bersama semua unsur terkait, Senin, 1 Desember 2025. Sekda meminta jajaran Dinas Perhubungan Aceh mengoptimalkan seluruh armada laut yang dapat digerakkan serta potensi dukungan dari pihak swasta. Ia menekankan pentingnya memastikan jalur laut tetap berfungsi sebagai koridor utama menuju Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Lhokseumawe. “Ada ribuan warga di wilayah tersebut sangat bergantung pada suplai logistik. Dan mungkin jalur laut harus kita maksimalkan,” ujar Sekda. Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan terbaru pergerakan kapal. Ia menyebut posisi kapal Express Bahari 2F yang telah mencapai Kuala Idi dan distribusi barang dijemput dengan boat nelayan mengingat kondisi dermaga yang dangkal. Kapal kemudian melanjutkan perjalanan dan bersandar di Kuala Langsa pada Senin sore hari ini. Dishub juga mencatat peningkatan signifikan jumlah warga dan relawan yang ingin bergerak menuju wilayah terdampak. “Kami akan terus maksimalkan kolaborasi dengan instansi/perusahaan pemilik kapal untuk misi kemanusiaan ini,” ujar Teuku Faisal. Sebagai informasi, KN Antares milik Disnav Sabang akan berlayar ke Aceh Utara malam ini untuk membawa bantuan yang dikumpulkan  relawan di Banda Aceh. Kapal tersebut dioperasikan melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, @teuku_fsl juga melaporkan bahwa kapal KN SAR Purworejo 101 milik Basarnas dijadwalkan berangkat Selasa (02/12) pagi menuju kawasan Aceh Utara hingga Langsa. Ia memastikan bahwa pola keberangkatan kapal terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan distribusi. Teuku Faisal juga melaporkan bahwa Dishub Aceh sedang menyiapkan penyesuaian rute kapal perintis ke jalur timur hingga Belawan. Langkah ini dirancang agar logistik dari Medan dapat ditarik melalui Belawan menuju Krueng Geukueh menggunakan pola distribusi laut. Rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan dan diperkirakan kapal akan mulai berjalan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, Dishub juga telah mengkoordinasikan truk logistik yang bergerak menuju wilayah terdampak di pantai barat dan selatan Aceh termasuk ke Singkil. “Untuk ke Singkil yang menjadi titik bongkar di Rimo,” ujar Kadishub. Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Fatchul Hadi menyampaikan bahwa koordinasi Dishub Aceh sangat membantu kelancaran pergerakan armada laut. BNPB juga mempertimbangkan pembukaan posko khusus di Pelabuhan Ulee Lheue untuk memusatkan informasi pengiriman logistik dan pergerakan penumpang yang setiap hari terus meningkat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Aceh menyalurkan 27 ton bantuan bagi para korban bencana alam di Aceh melalui jalur laut, pada Minggu (30/11/2025). Pengiriman bantuan berupa sembako, sandang, obat-obatan, peralatan evakuasi, peralatan kebersihan, peralatan komunikasi, dan peralatan penerangan tersebut dilepas oleh Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Indonesia, Jarwansah, bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, dengan menggunakan kapal cepat Express Bahari 2F via pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh menuju Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara dan Pelabuhan Kuala Langsa. “Kita terus mencoba menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Aceh, seperti kita ketahui jalur darat lumpuh total, yang memungkin hanya jalur udara dan laut yang dapat kita tempuh untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah” ujar Jarwansah, Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Minggu (30/11/2025) saat melepas bantuan di pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Lebih lanjut, Jarwansah mengatakan bantuan tersebut akan dikirim ke 5 Kabupaten/Kota di sejumlah pesisir timur Aceh, diantaranya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menambahkan dalam hal ini pihaknya hanya melakukan koordinasi penggunaan transportasi laut yang digunakan untuk mengirimkan bantuan. Kemudian, Teuku Faisal juga menghimbau bagi masyarakat umum yang ingin melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di Aceh yang terisolir akibat banjir, dapat menggunakan transportasi udara melalui pesawat perintis, yang beroperasi ke sejumlah wilayah di Aceh, tutup Faisal. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Sabang – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, mendampingi Chief Executive Officer (CEO) Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, yang berkunjung ke Kota Sabang, Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan kerja sama investasi antara Pemerintah Aceh dan pihak investor Malaysia untuk membangun pusat layanan pengisian bahan bakar kapal atau Hub Bunkering Internasional di wilayah Sabang. Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh, menyampaikan bahwa Sabang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan logistik dunia. Menurutnya, posisi geografis Sabang yang berada di jalur utama pelayaran internasional menjadi keunggulan yang sangat kompetitif. “Kita minta fokus pada pembangunan bunkering di Sabang. Berdasarkan data laluan kapal, kawasan ini dilintasi lebih dari 90 ribu kapal setiap tahun. Ini peluang besar untuk menjadikan Sabang sebagai pusat singgah kapal internasional,” ujar Mualem. CEO Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, menyampaikan bahwa hasil kajian awal timnya menunjukkan Sabang memiliki daya tarik investasi yang kuat. Ia menyebutkan, pelabuhan di Sabang memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan industri bunkering dan shipyard internasional. Mereka melihat Sabang punya potensi luar biasa. Misalnya, Pelabuhan CT-1 BPKS dengan panjang 430 meter dan draft 25 meter sangat ideal untuk sandar kapal besar. Selain itu, area Teluk Sabang yang relatif terlindung memungkinkan dibangun industrial yard dan fasilitas docking. Datin Seri menjelaskan, Sabang terletak di jalur pelayaran strategis dunia dengan sekitar 92 hingga 105 ribu kapal melintas setiap tahunnya. Namun, sejauh ini belum ada satu pun pelabuhan di kawasan tersebut yang menjadi titik singgah utama kapal-kapal internasional Lebih lanjut, Datin Seri menambahkan, dari bunkering di sepanjang Selat Malaka, yaitu sekitar 30 juta ton transaksi terjadi di Singapura dan 5,5 juta ton di Malaysia. “Bayangkan potensi ekonominya. Jika 1,5 juta ton saja dari total 50 juta ton lebih transaksi bunkering di Selat Malaka bisa dialihkan ke Sabang, itu sudah menjadi titik awal pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh,” ujarnya. “Kalau pembangunan bunkering di Sabang ini jadi, kita bisa menjangkau pasar 1,5 juta ton saja pada tahap awal, atau hanya 4,2 persen dari total bunkering di Selat Malaka itu sudah luar biasa. Sabang ini laluan yang paling hot.” Datin Seri menyebutkan, selain menargetkan pembangunan fasilitas bunkering, pihaknya juga merencanakan untuk menyiapkan fasilitas ship-to-ship transfer, serta kawasan layanan logistik yang dapat melayani kebutuhan industri minyak dan gas (oil and gas). Pemerintah melalui BPKS telah menyatakan komitmen dukungan dengan menyiapkan lahan di kawasan Balohan Sabang. “Kami ingin menjadikan Sabang sebagai hub bunkering internasional dengan fasilitas lengkap,” ujar Datin Seri. Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dalam kesempatan yang sama memaparkan berbagai kemudahan investasi yang ditawarkan di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Sabang. “Kawasan FTZ Sabang dilengkapi dengan berbagai insentif, seperti bebas bea masuk, bebas pajak pertambahan nilai, serta kemudahan perizinan bagi investor asing. Penanaman modal asing dapat langsung diproses melalui BPKS,” ujar Iskandar. Ia juga menyebutkan bahwa Sabang memiliki 11 jetty, satu bandara, dan potensi energi panas bumi (geothermal) sebesar 82 megawatt di Jaboi yang belum dieksplorasi. “Kombinasi antara pelabuhan laut dalam, energi terbarukan, dan fasilitas bebas pajak menjadikan Sabang lokasi investasi yang unik dan sangat kompetitif di kawasan regional,” katanya. Selain sebagai kawasan ekonomi, Sabang juga berperan penting dalam pertahanan, perikanan, dan pariwisata. Menurut Iskandar, kawasan ini telah dirancang dengan fasilitas pelabuhan multifungsi, termasuk layanan bunkering, pergantian awak kapal, dan offshore base operation untuk kegiatan lepas pantai. “Sabang adalah pintu masuk kapal dari Samudra Hindia ke Asia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan ekosistem pelabuhan yang kuat dan menjadi pusat kegiatan maritim internasional,” ujar Iskandar. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen, Wakil Wali Kota dan Sekda Sabang, Ketua Dewan Kawasan Sabang, serta sejumlah anggota DPR Aceh, di antaranya Salmawati dan Nazaruddin. Hadir pula Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025