Category: Berita

KMP Papuyu akan berhenti sementara melayani penyeberangan ke Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kapal yang melayani angkutan penyeberangan perintis pada lintasan Ulee Lheue – Lamteng dan Ulee Lheue – Seurapong/Ulee Paya ini akan berhenti beroperasi selama sebulan, yaitu sejak tanggal 1 hingga 30 September 2021. Dari keterangan yang diperoleh Tim Aceh TRANSit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, pemberhentian sementara operasional kapal ini karena akan menjalani docking atau perawatan rutin tahun 2021. Kegiatan docking tahunan rutin dilakukan pada setiap kapal agar dapat melayani dengan aman dan selamat, serta meminimalisir berbagai kendala saat beroperasi. (AM)

Kalau di Banda Aceh dulu ada Robur, bus ini adalah “Robur”-nya Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Begitulah kira-kira cara Junaidi mendeskripsikan bus bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2002 ini. Baca Mengenang Robur, Si Pengantar Mahasiswa Junaidi sendiri adalah juru mudi yang telah mengoperasikan bus tersebut belasan tahun lamanya. Ia bercerita, setiap hari sekolah, ia mulai menyetiri bus sejak pukul 7 pagi ke sekolah-sekolah di Abdya. Lalu kembali melakukan hal serupa pada jam pulang sekolah di siang hari. Ongkos untuk menaiki bus khusus pelajar ini pun sangat murah. Pelajar cukup membayar Rp 1.000 untuk semua tujuan yang dilewati oleh bus. Junaidi menyebutkan, bus ini punya jasa yang tak terhingga saat bencana tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Sebab, bus ini ikut membantu evakuasi korban tsunami di wilayah Barat Aceh hingga Banda Aceh. Selain membantu proses evakuasi, bus berplat merah ini juga membantu distribusi logistik dari Medan ke wilayah Barat Selatan Aceh pasca tsunami. (AM)

Menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai pelabuhan yang bersih dan nyaman bagi pengunjung akan terasa berat dan butuh proses panjang bila tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi, pembenahan pelabuhan akan menjadi lebih mudah bila seluruh komunitas pelabuhan ikut turun tangan secara bersama-sama dalam menjaga kebersihan pelabuhan. Misalnya adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh komunitas abang-abang becak pelabuhan pada hari ini, Selasa, 31 Agustus 2021. Partisipasi abang-abang becak dalam menjaga kebersihan pelabuhan patut diapresiasi sebagai upaya mewujudkan pelabuhan yang nyaman bagi pengguna jasa. Selain abang-abang becak ini, pihak lain yang berada di pelabuban tentu memiliki cara-cara tersendiri sesuai kapasitas yang dimiliki. Termasuk juga, masyarakat sebagai pengguna jasa, diharapkan bisa berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pelabuhan. Salah satu caranya adalah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Berbagai upaya pembenahan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Percepatan dalam membenahi pelabuhan ini juga dilakukan supaya manfaatnya bisa dirasakan segera oleh masyarakat. Guna memastikan perkembangan terkini di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah melakukan sidak ke pelabuhan ini pada Minggu, 29 Agustus 2021. Dalam sidaknya, Sekda Aceh mengingatkan agar pelayanan pelabuhan dapat menerapkan Program BEREH. Di samping meninjau pelabuhan, Sekda Aceh juga melihat kapal Willem Torren yang bersandar di dermaga kapal cepat. Sekda Aceh menginstruksikan agar kapal berbobot 15 GT ini bisa digunakan untuk mengangkut pasien dalam kondisi darurat dari Pulo Aceh. Taqwallah menyarankan agar saat kapal selesai dimodifikasi, terlebih dahulu dilakukan simulasi penanganan pasien. “Penanganan dan tindakan medis di laut tentu berbeda dengan ambulance darat. Oleh karena itu, saat modifikasi selesai, sebaiknya dilakukan simulasi. Yang butuh penanganan khusus itu biasanya Ibu Hamil. Jadi, saat simulasi nanti bisa kita coba praktekkan, agar Ibu Hamil merasa nyaman, baik saat di dalam kapal maupun saat naik dan diturunkan,” ujar Taqwallah. Rencananya, Dishub Aceh bersama Dinas Kesehatan Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) akan mempersiapkan kapal Willem Torren menjadi ambulans air. “Kapal ini dirancang untuk patroli laut. Selama ini Willem Torent itu sudah beroperasi untuk kegiatan-kegiatan patroli. Jadi, karena kapal ini akan dialihfungsikan sebagai Ambulance Laut, maka akan ada modifikasi sesuai kebutuhan tim medis nantinya. Sesuai arahan Pak Sekda dan masukan dari Kadis Kesehatan, maka kapal akan kita modifikasi,” ujar Junaidi. Meskipun fungsi utamanya sebagai kapal patroli, kapal yang mampu menampung 10 penumpang ini bisa berfungsi juga sebagai ambulans air. Modifikasi dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi dan pasien tetap terlayani dengan maksimal selama perjalanan. (AM)

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, sebagai salah satu simpul jaringan transportasi, merupakan pintu gerbang kegiatan perekonomian kawasan. Di samping itu, pelabuhan ini juga menjadi penunjang utama kunjungan pariwisata ke Sabang dan Pulo Aceh. Oleh sebab itu, pelayanan di pelabuhan penyeberangan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai dan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Untuk memenuhi standar pelayanan tersebut, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) melakukan penilaian terhadap pelayanan dan fasilitas yang telah ada di pelabuhan ini, Kamis, 26 Agustus 2021. Pengawasan yang dilakukan oleh tim internal ini nantinya akan memberikan penilaian terhadap pelayanan dan fasilitas yang telah ada saat ini. Selain itu, tim juga akan mengeluarkan rekomendasi yang akan menjadi acuan dalam pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue ke depan. Melalui rekomendasi tersebut, pengembangan pelayanan dan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue diharapkan dapat berjalan sesuai standar dari Kemenhub RI. (AM)

Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen yang memuat perjanjian/persetujuan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan alokasi risiko para pihak yang terlibat dalam sebuah proyek. Seringkali, kekeliruan dalam penyiapan dokumen kontrak mengakibatkan perbedaan persepsi yang akan memicu sengketa antara kedua belah pihak. Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak tidak saja merugikan para pihak, namun juga masyarakat yang semestinya dapat segera merasakan hasil pembangunan. Pemahaman yang baik terhadap dokumen kontrak mutlak harus dimiliki oleh pengelola proyek agar masalah dan risiko yang terjadi saat pelaksanaan kontrak bisa segera diantisipasi sehingga pelaksanaan proyek tepat waktu, tepat mutu dan dengan biaya yang efisien. Guna meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat penyusunan dokumen kontrak kerja pemerintah, Dishub Aceh selenggarakan webinar dengan tajuk Kontrak Konstruksi, Permasalahan dan Antisipasi bagi ASN Dishub Aceh, Selasa, 24 Agustus 2021. Webinar dengan pemateri Jimmi Zikria, S.P., NNLP. selaku Ahli Kontrak LKPP ini, ditujukan sebagai penyegaran sekaligus meningkatkan kompetensi ASN Dishub Aceh dalam penyusunan dokumen kontrak kontruksi. Kegiatan yang berlangsung menarik ini diisi dengan pemaparan teknik penyiapan kontrak dan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak serta antisipasinya. Webinar ditutup dengan diskusi mengenai isu-isu hangat yang sering dihadapi oleh pengelola kegiatan dan alternatif penanganannya sesuai regulasi yang berlaku. (AM)

Pelayanan pada fasilitas publik, khususnya di pelabuhan penyeberangan perlu ditingkatkan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan perjalanan. Seperti yang kita tahu, transportasi merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan prioritasnya. Apalagi pelabuhan penyeberangan menjadi satu-satunya pintu masuk ke wilayah kepulauan. Bebagai kendala dan keterbatasan yang ada saat ini, Dinas Perhubungan Aceh perlu melakukan optimalisasi dari kondisi infrastruktur, kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya. Demi mendongkrak standar pelayanan di Pelabuhan penyeberangan, Dinas Perhubungan Aceh sedang mereformasi pelayanan di seluruh pelabuhan penyeberangan di Aceh. Sebagai permulaan, Dishub Aceh menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai leading project perubahan pelayanan pelabuhan ini menuju standar pelayanan. Mengawali proses tersebut, Kadishub Aceh, Junaidi, bersama Asisten 3 Setda Aceh, Iskandar dan seluruh pejabat struktural Dishub Aceh melakukan silaturrahmi dengan seluruh petugas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Jum’at (13/08/2021). Sejak pukul 08.00 pagi, Asisten 3 Setda Aceh, Iskandar telah berada di Pelabuhan Ulee Lheue untuk melakukan zikir Bersama. Silaturrahmi ini juga ditujukan untuk menjalin keakraban dengan personil yang bertugas di pelabuhan. Mengingat sebelumnya pelabuhan ini berada di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh. “Sabang sudah menjadi tujuan yang mendunia. Biasanya, usai dari Bandara wisawatan dari luar Aceh akan segera melanjutkan perjalanan ke Sabang, yang berarti kebanyakan wisatawan luar ini sudah melewati pelayanan pada simpul transportasi yang lain sebelum ke Pelabuhan Ulee Lheue sehingga akan membandingkan kondisinya. Hal ini menjadi prioritas bagi kita untuk berupaya agar pelabuhan ini harus nyaman dan tertib serta tidak ada kesenjangan pelayanan antar moda,” ujarnya. Dalam sambutannya, Kadishub Aceh juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh ingin melakukan perubahan yang lebih baik pada Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sesuai standar dari Kementerian Perhubungan. Di samping itu, ia menyebutkan bahwa pengelolaan pelabuhan ke depan juga harus lebih profesional di mana personil yang bertugas harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. “Maka ke depan, kita rencanakan petugas harus mengikuti diklat yang sesuai dengan tugasnya,” sebut Junaidi. Pada kesempatan yang sama, Iskandar juga memotivasi para petugas supaya bekerja dengan lebih maksimal. Iskandar juga mengingatkan bahwa, sebagai abdi negara, harus menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku. Iskandar juga mengajak seluruh ASN sebagai petugas yang bertanggungjawab bersama-sama untuk mengembangan Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue “Kita tahu, Sabang sangat dikenal hingga ke luar negeri. Bahkan banyak wisatawan yang langsung menuju ke Sabang usai mendarat dari luar daerah. Hal ini secara tidak langsung, fasilitas pelayanannya akan menjadi perbandingan,” tutur Iskandar. (AM)

Ketersediaan layanan transportasi udara yang memadai mampu mendongkrak berbagai sektor kegiatan di daerah, baik pembangunan, pariwisata, bisnis, ataupun urusan kepemerintahan. Transportasi udara juga menjadi urat nadi perekonomian karena dapat mempermudah aksesibilitas sehingga kunjungan orang atau distribusi barang bisa berjalan dengan lancar. Di wilayah tengah Aceh, Bandara Rembele Bener Meriah menjadi salah satu pintu gerbang bagi pelaku perjalanan via udara. Bandara ini melayani penerbangan rutin setiap hari dengan rute Rembele – Kualanamu. Di masa pandemi sekalipun, bandara ini masih beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pengguna jasa penerbangan. Namun, selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) aktivitas penerbangan komersial di bandara ini berhenti sementara. Pengembangan Bandara Rembele perlu dipacu guna mendukung tumbuhnya perekonomian di wilayah tersebut. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bener Meriah, Dailami kepada Aceh TRANSit, menyebutkan bahwa Bandara Rembele telah mempunyai masterplan pengembangan bandara yang disahkan oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi pada 4 Juni 2021 yang lalu. “Ini sebuah keberuntungan bagi Aceh dan khususnya masyarakat Bener Meriah, kita sangat mendukung pengembangan Bandara Rembele”, ungkapnya. Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele, Faisal, S.T., M.T., menyebutkan, peran Bandara Rembele cukup strategis bagi kemudahan aksesibilitas wilayah tengah Aceh. Hal ini dikarenakan lokasi bandara terletak pada posisi sentris yang menghubungkan seluruh wilayah Aceh. Secara geografis, Bandara Rembele berada di tengah-tengah Provinsi Aceh. Sebagaimana diketahui bentang jalur darat Banda Aceh ke batas perbatasan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara sepanjang 611 kilometer, dan bentang Aceh Utara ke pantai barat Meulaboh sepanjang kurang lebih 250 kilometer. “Benar-benar daerah ini bisa dikatakan sebagai simpul tengahnya ke berbagai jalur. Disisi lain, bandara ini juga berperan sebagai bandar udara mitigasi bencana di provinsi Aceh,” ungkap Faisal lebih lanjut. Faisal menambahkan, melalui masterplan yang telah disahkan, Bandara Rembele diproyeksikan menjadi bandara yang representatif bagi kemudahan aksesibilitas transportasi udara di wilayah tengah Aceh. Selain itu, diharapkan pula dapat mendukung Pemerintah daerah dalam menunjang perekonomian dan kepariwisataan. Salah satu pengembangan yang akan dilakukan adalah perpanjangan runway dari 2.250 x 30 meter menjadi 2.800 meter dan lebar 45 meter. Perpanjangan runway ini menurut Faisal untuk optimalisasi aksesibilitas transportasi udara sehingga ke depan mampu didarati oleh pesawat berbadan besar sekelas Boeing 737-800 dan sejenisnya. Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang membangun terminal kargo untuk mendukung pengiriman barang atau produk hasil alam dataran tinggi Gayo Aceh. Pengiriman barang hasil perkebunan dengan kargo udara dianggap lebih mudah dan cepat. Apalagi komoditi alam yang ada di daerah ini merupakan produk ekspor seperti Kopi Gayo, Pisang Cavendish ,dan palawija lainnya. “Harapan saya dengan adanya terminal kargo ini diharapkan segera dapat didukung stakeholder terkait seperti kehadiran Kantor Bea dan Cukai dan Karantina”, pungkasnya. Sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Tahun 2016 lalu, Bandara Rembele rutin melayani  pendaratan pesawat ATR72 yang berkapasitas 72 penumpang. Secara teknis, dengan panjang runway mencapai 2.250 meter bandara ini mampu menampung pesawat terkritis (critical aircraft) dengan bobot mencapai 141.000 pounds, yaitu sekelas Boeing 737 classic atau C-130 Hercules. Oleh karena itu, pendaratan pesawat tipe C-130 Hercules pada Senin, 25 Juli 2021 yang lalu merupakan sejarah baru bagi bandara ini karena telah berhasil dilakukan proving flight oleh pesawat Hercules Long Body dari Skadron Udara 31. Seperti diketahui, pendaratan pesawat Hercules tipe C-130 di bandara ini untuk mendukung pemberangkatan 400-an pasukan Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 114/Satria Musara ke Papua. (*)

53 kantong darah berhasil terkumpul dari ASN Dinas Perhubungan Aceh pada kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Depo Trans Koetaradja, Senin, 2 Agustus 2021. Segenap pegawai Dinas Perhubungan Aceh tampak bersemangat mengikuti aksi kemanusiaan ini. Dengan harapan, darah yang terkumpulkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Drs. Bukhari, MM., staf Ahli Gubernur Aceh, bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto turut hadir menyaksikan kegiatan yang diikuti oleh 119 pegawai Dishub Aceh ini. Donor darah telah menjadi agenda rutin Pemerintah Aceh dalam rangka memenuhi ketersediaan stok darah di PMI. Seperti diketahui, stok darah selama pandemi menurun cukup signifikan akibat kekhawatiran masyarakat terpapar virus corona saat melakukan donor darah. (AM)

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh merupakan satu-satunya akses penyeberangan menuju Sabang. Melalui pelabuhan ini pula ribuan orang setiap harinya hilir mudik dengan berbagai tujuan. Tingginya angka kunjungan orang di pelabuhan ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kebersihan di area pelabuhan. Sehingga pengguna jasa merasa nyaman saat berada di pelabuhan. Guna mencapai hal tersebut, tiga operator kapal penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Dishub Aceh berupa perlengkapan kebersihan untuk dimanfaatkan di pelabuhan, Senin (26/07/2021). Selain itu, bantuan ini juga menyahuti instruksi Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada saat meninjau pelabuhan beberapa waktu lalu. Sekdishub Aceh, T. Faisal, saat menerima bantuan CSR tersebut secara simbolis, mengapresiasi atas kepedulian operator kapal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan penumpang di pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta akan memberikan dampak yang begitu positif bagi pelayanan transportasi. Ditemui Tim Aceh TRANSit saat penyerahan CSR, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Syamsuddin menyebutkan, bantuan tersebut merupakan bagian dari partisipasi ASDP untuk menghadirkan kebersihan di Pelabuhan Ulee Lheue. “Kebersihan pelabuhan menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satu bentuk tanggung jawab kami adalah berupa bantuan beberapa peralatan kebersihan untuk pelabuhan,” ujarnya. Pada saat yang sama, Husin Bakri, selaku Kepala Operasional PT. Putra Maju Global Indonesia (MV. Putri Anggreni) mengungkapkan, pihaknya siap berkolaborasi untuk menciptakan pelabuhan yang nyaman dan bersih bagi masyarakat. Beberapa fasilitas kebersihan yang diberikan oleh operator kapal di antaranya, tong sampah 15 unit, kipas angin 2 unit, dan tangga alumunium 1 unit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, tong sampah double 3 unit, tong sampah stainless steel 4 unit dari PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur (Express Bahari), tong sampah 4 unit dari PT. Putra Maju Global Indonesia (MV. Putri Anggreni). Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Pada akhirnya, pelabuhan yang bersih juga akan menghadirkan kenyamanan bagi bersama. (AM)