Dishub

PT ASDP Banda Aceh Siap Fasilitasi Kedatangan KMP Aceh Hebat 2

Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, Syamsudin menyambut baik kehadiran dan siap memfasilitasi kedatangan kapal KMP Aceh Hebat 2 yang melayani rute Ulee Lheue (Banda Aceh) – Balohan (Sabang). Hal ini diungkapkannya saat bersilaturahim dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, yang turut didampingi Kabid Pelayaran dan Kasie Pengusahaan Pelabuhan dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran, Selasa pagi (15/12/2020) di ruang kerja Kadishub Aceh. Silaturahim yang rutin diadakan ini salah satunya membicarakan persiapan kedatangan dan pengoperasian KMP Aceh Hebat 2 bersama ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Syamsudin mengharapkan dengan adanya KMP. Aceh Hebat 2 ini dapat meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan khususnya lintasan Ulee Lheue – Balohan. Kadishub Aceh menyebut, KMP. Aceh Hebat 2 ini diharapkan mampu mempermudah aksesilibilitas dan konektivitas serta meningkatkan perekonomian wilayah di Pulau Weh Sabang. Pertemuan yang berlangsung hangat ini turut membicarakan perencanaan tahap-tahapan yang harus dilakukan terkait dengan teknis persiapan operasional kapal penyeberangan. Baik izin, uji sandar, manuver di kolam pelabuhan, pengecekan fisik, dan alat-alat keselamatan. Seperti diketahui, saat ini KMP Aceh Hebat 2 sedang proses delivery menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. (MR)

Perkuat Hasil Riset Di Sektor Transportasi, Kemenhub Gandeng 10 Institusi

Jakarta – Guna memperkuat hasil riset di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan menggandeng 10 Institusi yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Survey, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan secara virtual penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) dengan 10 institusi pada Selasa (8/12) di Jakarta. Ke-10 Insitiusi tersebut yakni: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan; Universitas Diponegoro; Universitas Udayana; Universitas Sriwijaya; Universitas Riau; Universitas Nusa Cendana; Universitas Cenderawasih; Universitas Pattimura (Perpanjangan Nota Kesepahaman), serta Persatuan Insinyur Indonesia. “Untuk mendukung pencapaian agenda prioritas Pemerintah di sektor transportasi diperlukan dukungan riset untuk merumuskan rekomendasi suatu kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” jelas Menhub Budi Karya. Menhub mengatakan, telah menginstruksikan Kepala Balitbanghub untuk melakukan kerja sama dengan sejumlah stakeholder. Menhub mengapresiasi telah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal dari kolaborasi yang diharapkan untuk memperkuat riset di sektor transportasi. Sementara itu, Kepala Badan Peneltian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati, mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian. “Penandatangan ini dilaksanakan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penelitian, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan terukur outcome nya dan menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi” ujarnya. Selain penandatanganan di bidang riset, dilaksanakan pula penandatanganan 11 (sebelas) Nota Kesepahaman Swakelola Tipe II antara para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan dengan 6 (enam) perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Universitas Hassanudin dan Universitas Gadjah Mada. Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan kinerja Balitbanghub di tahun 2021. Dalam rangkaian kegiatan ini juga digelar Webinar bertema “Efektivitas PSBB & Dukungan Logistik Kemanusiaan Transportasi Laut, Sungai, Danau & Penyebrangan Pada Masa Pandemi COVID-19”. Kegiatan dihadiri secara virtual oleh 270 orang peserta yang berasal dari kalangan Akademisi, Mahasiswa, Pelaku Usaha sektor transportasi, dan jajaran di Kementerian Perhubungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi dari para peserta kami mendapat pengkayaan materi dalam proses penyusunan penelitian. (Sumber: Kemenhub RI)

Kemenhub Siapkan Balai Uji Kendaraan Bermotor Berstandar Internasional

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedang menyiapkan pembangunan proving ground atau balai uji untuk kendaraan bermotor yang memenuhi standar internasional United Nation Regulation (UNR) bertempat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Kita akan bangun satu fasilitas yang lebih baik, lebih mumpuni, sehingga produk-produk otomotif bisa kita tes di sana dan sama canggihnya dengan negara-negara yang terkemuka. Kita memang akan membangun 19 fasilitas pengujian sesuai dengan Standar Interansional UNR yang rencananya akan diterapkan di negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Webinar “Improving Vehicle Safety in Indonesia Through Proving Ground” yang diselenggarakan secara virtual (10/12). BPLJSKB di Bekasi akan dibangun seluas ± 90 Ha dan memiliki 19 fasilitas berstandar UNR, 8 fasilitas pengujian outdoor (digunakan untuk uji rem, speedometer, emisi suara, sistem kemudi, dan stabilitas), 7 fasilitas pengujian indoor (laboraturium untuk uji tabrak, angkur sabuk pengaman, kursi, emisi gas buang, emisi suara, spion, dan konsumsi bahan bakar), serta fasilitas khusus pengujian kendaraan listrik. “Kita membangun fasilitias pengujian ini dengan ruang dinamis dengan simulasi pengujian yang menyerupai kondisi jalan yang sebenarnya. Jadi ada jalan berlubang, menanjak, dan sebagainya sehingga mobil-mobil yang akan kita sertifikasi itu memenuhi syarat-syarat yang dimaksud,” jelas Menhub Budi. Pembangunan proving ground ini akan memiliki potensi manfaat ekonomi dan sosial baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Adapun target pembangunan proving ground ini adalah untuk peningkatan keselamatan kendaraan bermotor, meminimalisir angka kecelakaan, penurunan pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan, penyerapan tenaga kerja, serta efek pengganda dari keterkaitan antar sektor di luar sektor infrastruktur. “Dengan adanya proving ground ini tentunya kita butuh meningkatkan kompetensi kita. Baik kami sebagai regulator, baik nanti pihak-pihak tertentu yang nanti akan diamanahkan, ini harus melakukan dengan penuh integritas. Kita harapkan bahwa pengujian ini bisa kita lakukan dengan akurat, teliti, lebih memberikan kepastian bagi keselamatan,” pungkas Menhub lebih lanjut. Sementara Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menegaskan, BPLJKSB saat ini telah memiliki lebih dari 5 fasilitas pengujian, 3 fasilitas pengujian berstandar UNR, dan berstandar kualitas tinggi. Ditargetkan pada tahun 2022-2023 yang akan datang, BPLJKSB akan berkembang dengan menambahkan fasilitas-fasilitas berstandar UNR lainnya sehingga pada tahun 2024 Indonesia dapat secara resmi mengoperasikan proving ground berstandar internasional. Proving ground yang berada di BPLJKSB Bekasi ini juga dinyatakan akan menjadi proving ground berstandar internasional yang terbesar di ASEAN. “Nantinya Balai Pengujian di Bekasi ini akan menjadi yang terbesar di ASEAN,” pungkasnya. (Sumber: Kemenhub RI)

Kapal Perintis Sabuk Nusantara 88 Selesai Dibangun Untuk Mendukung Program Tol Laut

Jakarta – Kementerian Perhubungan berhasil menyelesaikan pembangunan Kapal Perintis Sabuk Nusantara 88 untuk mendukung program Tol Laut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung proses pelepasan kapal perintis berbobot 2000 GT tersebut di galangan PT. (Persero) Dok Perkapalan Kodja Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara, Selasa (8/12). “Kami terus membangun kapal perintis untuk mendukung program Tol Laut yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan distribusi logistik guna menghilangkan disparitas harga logistik khususnya di wilayah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP),” jelas Menhub Budi Karya. Usai dilepas, kapal KM. Sabuk Nusantara 88 ini akan berlayar menuju pangkalan Sanana, Maluku Utara. Pembangunan Kapal ini merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Kementerian Perhubungan dengan PT Dok Perkapalan dan Kodja Bahari serta PT. Krakatau Shipyard. Kerja sama tersebut merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah kepada galangan kapal nasional. “Kapal ini merupakan hasil karya anak bangsa. Kami percayakan pembangunan kapal ini kepada galangan kapal nasional agar mereka dapat terus tumbuh dan berkembang. Semoga kapal ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Menhub. Menhub juga meminta jajarannya untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap pengoperasian trayek kapal ini sehingga utilitas kapal ini menjadi tinggi. Menhub berpesan, agar keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas dan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan di moda transportasi laut selama Pandemi Covid-19 belum berakhir. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas. Ini adalah merupakan bukti negara hadir bagi masyarakat di daerah 3TP. Dari Tahun 2015, Kementerian Perhubungan telah membangun 100 Unit kapal pendukung Tol Laut, terdiri dari 60 unit kapal Perintis, 15 unit kapal Kontainer, 20 unit kapal Rede, dan 5 unit kapal Ternak. Jumlah trayek tol laut angkutan barang meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari hanya tiga trayek pada 2015 kemudian enam trayek rute (2016) yang seluruhnya merupakan penugasan berkembang menjadi 26 trayek pada tahun 2020 dengan100 pelabuhan singgah. Sedangkan trayek tol laut perintis angkutan orang dan barang berkembang dari 86 trayek di 2015 menjadi 110 trayek di tahun 2020. Turut hadir dalam kegiatan ini Inspektur Jenderal I Gede Pasek Suardika, Sesditjen Perhubungan Laut Andi Hartono dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Antoni Arif Priadi. (Sumber: Kemenhub RI)

Penerapan E-Navigation Tingkatkan Keselamatan Pelayaran

Jakarta – Penerapan E-navigation dalam kemaritiman diharapkan dapat meningkatan keselamatan pelayaran seperti human error, cedera, dan korban jiwa. Penerapan E-navigation juga diharapkan meningkatkan kehandalan komunikasi di perairan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Seminar Internasional tentang E-Navigasi secara virtual di Jakarta, Kamis (10/12). Menhub Budi mengatakan seiring berkembangnya kemajuan teknologi di dunia maritim yang ditandai dengan digitalisasi dan inovasi dalam skala yang luas, perkembangan teknologi di dunia maritim ke depan diharapkan mampu menghadirkan sistem yang tangguh dan memberikan solusi yang lebih efektif. Kehadiran E-Navigasi diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran informasi di seluruh rantai logistik maritim serta menjadi upaya mengefisiensi biaya dan operasi komersial. Menhub menambahkan, melalui penerapan konsep E-Navigation diharapkan dapat membuka peluang untuk harmonisasi dan digitalisasi bidang kelautan, sistem navigasi di kapal, dan menghubungkannya dengan fasilitas pendukung pantai. “Kapal-kapal kini dilengkapi dengan berbagai sistem navigasi kapal modern, seperti Automatic Identification System (AIS), Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan Long Range Identification and Tracking of Kapal (LRIT),”lanjut Menhub. Selain itu, Menhub menyebutkan kemunculan artificial intelligence (kecerdasan buatan) telah mengubah dunia maritim dan berdampak pada sistem dan operasi navigasi kapal seperti pengembangan kapal pintar atau kapal permukaan otonom maritim. Menhub juga mengatakan penerapan E-Navigation menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat dan mewujudkan visi ‘Poros Maritim Global’. Visi tersebut memperkuat jati diri bangsa sebagai bangsa maritim mengingat kondisi geografisnya yang merupakan jalur pelayaran dan pintu gerbang paling strategis bagi perekonomian global. “Saya berharap seluruh pihak yang berkepentingan dapat bekerja sama untuk mengembangkan E-Navigation yang telah ditetapkan oleh IMO untuk dapat direalisasikan dan diimplementasikan,”tutup Menhub. Webinar ini turut dihadiri oleh panelis Hideki Noguchi (IALA ENAV Committee Maritime Traffic Departement, Japan Coast Guard), Mahesh Alimchandani (Head of Navigation at Australia Maritime Safety Authority), dan Ketut Buda Artana (Institut Teknologi Sepuluh November). (Sumber: Kemenhub RI)

Diklat Pemberdayaan Masyarakat Tingkatkan Prestasi Kerja

Upaya untuk membangun daerah secara relevan perlu adanya pelatihan kompetensi sehingga mewujudkan masyarakat yang cerdas, terkhusus transportasi yang menjadi urat nadi kehidupan. Guna melahirkan individu yang kompeten, Dishub Aceh bekerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia -STTD menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh, Rabu, 9 Desember 2020. Diklat ini menjadi penggerak implementasi penyelenggaraan transportasi lancar dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Terdapat dua diklat yang diadakan, yaitu diklat pemeliharaan sepeda motor dan diklat keselamatan lalu lintas. Kadishub Aceh, Junaidi Ali dalam sambutannya menyampaikan diklat ini diselenggarakan untuk membantu masyarakat dalam membuka peluang kerja maupun meningkatkan prestasi kerja mereka. “Bagi para peserta agar dapat mengikuti diklat ini dengan tekun sehingga nantinya dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-sehari,” pungkas Junaidi. Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan Politeknik Transportasi Darat-STTD, Eddi, A.Md., LLAJ., S.Sos., MM., menyampaikan, Kementerian Perhubungan melalui BPSDM Perhubungan mendapat mandat untuk menyelenggarakan diklat kepada 165.000 masyarakat Indonesia pada tahun 2020. PTDI-STTD, salah satu UPT di lingkungan BPSDMP, mengemban tugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 4.826 masyarakat yang terbagi dalam beberapa jenis diklat di bidang transportasi darat. “Kegiatan hari ini, yang diikuti 100 peserta, merupakan rangkaian diklat yang kita laksanakan pada tahun 2020,” ungkap Eddi. (AM)

GM. Airnav Banda Aceh Temui Kadishub Aceh Bahas Penerbangan Drone di Kawasan Bandara

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi menerima kunjungan silaturrahmi rutin GM. Airnav Indonesia Cabang Banda Aceh, Wisnu Hadi Prabowo di ruang kerjanya, Selasa, 8 Desember 2020. Kepada Kadishub, Wisnu mengharapkan dukungan Dishub Aceh untuk melakukan sosialisasi Permenhub Nomor 37 Tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia. Sebagaimana diketahui, penerbangan drone di kawasan keselamatan operasi penerbangan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Junaidi menyambut baik usulan tersebut dan Dishub Aceh akan ikut serta dalam rangkaian sosialisasi penggunaan drone di kawasan keselamatan operasi penerbangan. Ia menyampaikan juga, saat ini Pemerintah Aceh sedang mengagendakan kerja sama dengan Andaman. Kesiapan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda khususnya dalam kenavigasian atau keselamatan penerbangan perlu bantuan Airnav Indonesia Banda Aceh. (AM)

Dua Pelabuhan Penyeberangan dan Satu Terminal Beralih Jadi Aset Pemda Aceh

Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, menandatangani Berita Acara Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) atau pengalihan kewenangan dan aset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Bener Meriah kepada Pemerintah Aceh di ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (7/12/2020). Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi dan validasi Tim percepatan penyelesaian pengalihan P3D Pemerintah Aceh yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Koordinator Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Aida Ratna Zulaikha menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut. Nova, dalam sambutannya mengapresiasi Tim KPK yang telah memberikan pendampingan, dukungan, serta supervisi bagi Pemerintah Aceh dalam proses peralihan kewenangan dan aset. Pendampingan sangat diperlukan guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan perbuatan melawan hukum lainnya. “Kami membutuhkan peran dan supervisi dari KPK, sehingga seluruh proses pengalihan ini bisa berjalan dengan tertib administrasi, tertib waktu, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Nova. Ia menyampaikan, penyerahan aset dan kewenangan tersebut merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, guna menjalankan amanat Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. “Setidaknya ada delapan pelabuhan penyeberangan yang akan diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Aceh, namun baru dua yang sudah selesai proses P3D,” jelas Nova. Sementara sisanya, ada 5 pelabuhan yang sedang dalam proses koordinasi untuk P3D dan 1 pelabuhan, yaitu pelabuhan Singkil yang sedang proses P3D kepada Kementerian Perhubungan karena melayani lintas penyeberangan antar provinsi. Selain pelabuhan, saat ini masih ada terminal yang dikelola oleh kabupaten/kota, yang memiliki fungsi utama dalam pelayanan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Namun belum mengajukan permohonan peningkatan status untuk ditetapkan menjadi Terminal Tipe B. “Kita harapkan dapat ditindaklanjuti sesuai fungsi dan kewenangan,” harap Nova. (AM)

Rekomendasi Tempat Staycation di Aceh

Halooo rakanmoda semuaaaa. Kali ini mimin mau kasih rekomendasi tempat berlibur yang bisa rakanmoda pilih untuk metime sesudah lelah bekerja. Mungkin di masa pandemi sekarang ini, sangat khawatir untuk liburan keluar rumah atau ketempat wisata. Apalagi anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Yuk disimak beberapa tempat rekomendasi staycation kali ini Lhok mata ie. pantai yang berlokasi di Gampong Lam Pageu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar ini merupakah salah satu tujuan untuk rakan moda yang suka berkemah. Untuk menuju ke sana rakan muda dapat menggunakan kendaraan pribadi dengan menempuh jarak 13 km atau sekitar 30 menit dari pusat kota Banda Aceh. bagi yang ingin berkemah, diharapkan membawa persiapan perkemahan baik itu makanan, minuman, dan juga kotak P3K. Selanjutnya ada Bie home stay, penginapan yang satu ini menawarkan arsitektur unik dengan panorama danau Lut tawar yang indah. Terletak di jalan putri pukes kampung, kala lengkio, kebayakan kabupaten aceh tengah. Untuk menuju ke sana butuh waktu sekitar 7 jam dengan jarak 316 km dari pusat kota Banda Aceh, rakan muda dapat melakukan staycation di penginapan ini dengan fasilitas yang disediakan, cukup merogoh kocek hingga 800 – 1,5 juta rupiah per malam. Dan Yang terakhir Pantai joel’s bungalow. Bungalow ini adalah salah satu lokasi wisata yang menyediakan penginapan yang memiliki pesona seperti sedang berada di pulau Dewata Bali lhoo. penginapan ini berada di daerah Lampuuk, Menasah Lambaro, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Untuk menuju kesana butuh waktu sekitar 30 menit dengan jarak 16 km dari pusat Kota Banda Aceh. dengan harga mulai dari 200-600 ribu rupiah permalamnya, rakan moda sudah dapat merasakan pengalaman bermalam di tempat ini Nah itu rekomendasi tempat staycation pilihan mimin untuk rakanmoda tercinta. tetap semangat dan Selalu jaga Kesehatan byeeee!!!! Sumber: Twitter @dishub_aceh

Kemenhub Tawarkan Kerja Sama Pengusahaan 6 Terminal Tipe A Kepada Swasta

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar pertemuan dengan para investor (investor gathering) swasta baik dari unsur UMKM, maupun perusahaan swasta berskala besar untuk menawarkan kerja sama pengusahaan di 6 (enam) Terminal Tipe A. Keenam Terminal tersebut yaitu : Terminal Penumpang Tipe A Entrop di Jayapura; Anak Air di Padang; Guntur Melati di Garut; Bulupitu di Purwokerto; Mangkang di Semarang; dan Tirtonadi di Solo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir secara virtual membuka kegiatan Investor Gathering “New Terminal, New Experience” yang berlangsung di Terminal Penumpang Tipe A Mangkang, Semarang, Selasa (1/12). “Keterlibatan swasta kami lakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan transportasi darat. Selain itu, juga dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek pembukaan lapangan kerja, serta mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk bangkit dan bergerak,” jelas Menhub Budi Karya. Menhub Budi juga menyampaikan rasa apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Darat, Pemerintah Daerah, para investor, dan para pelaku UMKM yang ikut serta memberikan dukungan pada proyek pemerintah terutama kerjasama kepengusahaan terminal tipe A di beberapa kota. “Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna transportasi. Kita ingin pelayanan terminal tipe A sama baiknya dengan Bandara sehingga kami memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh,” pungkas Menhub. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan, melalui kegiatan investor gathering, Kemenhub ingin mendorong investor dari BUMN, asosiasi, perusahaan swasta di bidang konstruksi, IT, Manajemen Gedung, ritel dan perhotelan, UMKM, PO Bus, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk berinvestasi pada terminal-terminal yang ada di bawah pengelolaan Ditjen Perhubungan Darat. Bentuk pengusahaan yang bisa dikerjasamakan seperti : membangun hotel, mall, gym, sport center, kuliner dan sebagainya di area terminal. Kegiatan investor gathering merupakan bagian dari program transformasi peningkatan pelayanan di Terminal Tipe A. Transformasi yang dilakukan berupa : pembangunan dengan konsep TOD/Mixuse, Tatakelola yang modern, membangun sistem operasi berbasis digitalisasi, membangun SDM yang professional, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, budaya mutu dan hospitality pelayanan publik dengan dilakukan inovasi-inovasi baru secara berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi. “Dengan mengusung konsep New Terminal New Experience, hadirnya terminal modern ini dapat menciptakan bangkitan baru, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Budi Setiyadi. Kemenhub terus berupaya meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembangunan dan diantaranya Revitalisasi Terminal Penumpang. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang sedang di dorong oleh Pemerintah yaitu suatu konsep pengembangan kawasan urban yang memaksimalkan jumlah ruang hunian, kawasan bisnis dan tempat hiburan dengan jarak yang dekat dari akses transportasi umum. Dengan terciptanya konektivitas yang baik antara hunian dan kawasan bisnis dengan simpul transportasi umum, diharapkan gaya hidup bertransportasi massal seperti bus akan semakin meningkat, sehingga pemakaian kendaraan pribadi dan kemacetan bisa menurun. Investor Gathering ini diikuti lebih dari 200 pengusaha baik UMKM maupun perusahaan besar dari sejumlah kota yang hadir langsung ataupun melalui aplikasi tatap muka virtual dan media sosial.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Sesditjen Perhubungan Darat Marta Hadisarwono, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Mohamad Risal Wasal. (Sumber: Kemenhub RI)