Category: Berita

Jakarta – Kementerian Perhubungan meningkatkan alokasi anggaran Subsidi dan Lintas Pelayanan Angkutan KA Perintis pada Tahun 2021. Diharapkan dengan adanya kenaikan ini pelayanan kereta api semakin baik. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menyaksikan langsung acara Penandatanganan Kontrak Subsidi Angkutan KA Perintis dan IMO Tahun 2021 yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), di Kantor Kemenhub, Rabu (6/1). Pada tahun 2021 total kontrak sebesar Rp. 211,7 Milyar untuk 7 lintas pelayanan KA Perintis. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 33% dari Total nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp. 159,01 Milyar untuk 5 lintas pelayanan KA Perintis. “Suatu kebahagiaan bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi daerah terpelosok sehingga memudahkan mobilisasi masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dengan harga yang terjangkau,” jelas Menhub. Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan, penandatangan ini sebagai bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan memberikan keringanan tarif kereta. “Kami terus konsisten memberikan subsidi dan menugaskan PT KAI agar terlaksana dengan baik. Saya mengapresiasi PT KAI yang selama ini sudah melakukan yang terbaik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Menhub. Menhub berpesan kepada segenap jajaran PT KAI untuk meningkatkan pelayanan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Sementara itu Dirjen Perkeretaapian Zulfikri mengatakan kontrak ini merupakan satu bentuk dari penugasan pemerintah kepada PT KAI untuk menyelenggarakan angkutan keperintisan tahun anggaran 2021 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 346 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan penugasan yang dinyatakan dalam kontrak angkutan perintis tahun 2021 meliputi: 1.KA Perintis Cut Meutia dengan lintas pelayanan Kuta Blang-Krueng Geukeuh sepanjang 21 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 18.8 Miliar. Tidak terdapat kenaikan dari nilai kontrak tahun 2020. Frekuensi tetap yaitu sebesar 8 KA/hari; 2.KA Perintis Amir Hamzah dengan lintas pelayanan Binjai – Besitang sepanjang 78,5 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 23,1 Miliar,– KA Perintis Amir Hamzah merupakan KA perintis baru yang akan beroperasi pada TA. 2021 dengan Frekuensi perjalanan KA sebesar 4 KA/hari; 3.KA Perintis Datuk Belambangan dengan lintas pelayanan Tebing Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang 40 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 10,6 Miliar,-. KA Perintis Datuk Belambangan merupakan KA perintis baru yang akan beroperasi pada TA. 2021 dengan Frekuensi perjalanan KA sebesar 8 KA/hari; 4.KA Perintis Lembah Anai dengan lintas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau – Kayu Tanam sepanjang 38 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 13,2 Miliar,-, naik sebesar 3,9% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 12, 7 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 6 KA/hari; 5.KA Perintis Minangkabau Ekspres dengan lintas pelayanan Pulau Aie – Bandara Internasional Minangkabau sepanjang 25,5 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 23,6 Miliar, naik sebesar 19,3% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 19.8 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 12 KA/hari; 6.KA Perintis LRT Sumatera Selatan dengan lintas pelayanan Bandara – DJKA sepanjang 23 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 114,06 Miliar, naik sebesar 15,5% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 98.74 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 88 KA/hari; 7.KA Perintis Bathara Kresna dengan lintas pelayanan Purwosari – Wonogiri sepanjang 37 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 8.1 Miliar, turun sebesar 11,4% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 9.1 Milar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 4 KA/hari; Dari 7 KA Perintis tersebut, terdapat 2 KA Perintis baru yaitu KA Amir Hamzah dan Datuk Belambangan, keduanya ada di Provinsi Sumatera Utara. KA Amir Hamzah akan melayani Lintas pelayanan Binjai – Besitang sepanjang 78,5 Km. Sementara KA Datuk Blambangan akan melayani Lintas Tebing Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang 40 Km. Kedua lintas layanan ini merupakan hasil peningkatan yang telah selesai dilakukan oleh Ditjen Perkeretapian. Peningkatan dilakukan salah satunya dengan mengganti Rel menjadi R 54, yang lebih stabil dan menjamin keselamatan. “Saya menyambut baik hal ini, karena hasil pembangunan yang telah dilakukan manfaatnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat,” jelas Zulfikri. Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga penandatanganan kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) Tahun Anggaran 2021 dengan PT. Kereta Api Indonesia dengan Total kontrak senilai Rp1, 23 Triliun. Pelaksanaan kontrak IMO didasari atas meningkatnya hasil pembangunan prasarana perkeretapian yang selama lima tahun ini mengalami peningakatan yang sangat signifikan, selain tentunya ini merupakan amanah UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menjadi tanggung jawab pemilik Prasarana untuk melaksanakan perawatan, yang dalam implememtasinya diberikan kepada pihak ketiga dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pemeliharaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menjaga kualitas hasil pembangunan yang telah dilakukan. Perawatan prasarana perkeretaapian dapat dilakukan dengan baik dan terukur sehingga kehandalannya terpelihara dan keselamatan perjalanan KA juga semakin terjamin. (Sumber: Kemenhub RI)

Sejumlah tahapan terus dilakukan untuk mempersiapkan KMP Aceh Hebat 2 agar segera beroperasi. Pagi ini, KMP Aceh Hebat 2 lakukan uji sandar di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh dan Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang hari ini, Selasa, 29 Desember 2020. Seperti diketahui, uji sandar merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh KMP Aceh Hebat 2 sebelum beroperasi secara reguler dengan maksud agar saat beroperasi nanti, kapal dapat melayani masyarakat secara optimal tanpa adanya kendala teknis maupun non teknis. Selain uji sandar kapal, KMP Aceh Hebat 2 juga melakukan uji pelayaran dari Banda Aceh menuju Sabang. Gubenur Aceh, Nova Iriansyah turut serta dalam uji coba kali ini. Nova ingin memastikan, uji sandar dan uji pelayaran ini berjalan maksimal. Di atas kapal berbobot 1100 GT itu Nova mengungkapkan dan berharap KMP Aceh Hebat 2, saar berlayar nantinya secara reguler, penumpang dianjurkan menjaga dan merawat kapal bersama-sama, karena kenyamanan adalah milik bersama, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kapal. Terkhusus di masa pandemi Covid-19, penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan. “Mari kita jaga bersama-sama. Membangunnya sulit, merawatnya jauh lebih sulit. Butuh komitmen dan partisipasi kita semua,” pesannya tak pernah jenuh. Kapal yang dinakhodai Capt. Bambang ini turut dikawal KAL IBOIH milik TNI Angkatan Laut LANAL Sabang. Perjalanan perdana ini ditempuh selama 1 jam 15 menit. Sorenya, pukul 15.10 WIB KMP. Aceh Hebat 2 bertolak kembali menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. (AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan secara resmi menyerahkan sertifikat tipe Pesawat N219 kepada PT Dirgantara Indonesia (DI). Penyerahan sertifikat oleh Ditjen Perhubungan Udara kepada PT DI disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (28/12). Sesuai dengan UU. No.1 tahun 2009, pasal 13 menyebutkan bahwa pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat udara yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (eligible), harus memiliki rancang bangun yang disertifikasi oleh Ditjen Perhubungan Udara. Setelah melalui rangkaian uji dalam proses sertifikasi dan final certification board meeting pada 18 Desember 2020, sertifikat tipe untuk pesawat udara N219 resmi diterbitkan. “Kami mengapresiasi tersertifikasinya pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa. Selesainya proses sertifikasi tipe diharapkan menjadi tonggak bersejarah kebangkitan industri rancang bangun pesawat udara di Indonesia setelah era pengembangan pesawat buatan anak bangsa N250 sekitar 30 tahun lalu yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia ke-3 B. J. Habibie, ” kata Menhub Budi Karya. Menhub berharap, pencapaian ini dapat menjadi motivasi PT. Dirgantara Indonesia untuk terus berinovasi, karena masih diperlukan penyempurnaan teknis pada pesawat generasi selanjutnya sehingga bisa bersaing dengan pesawat buatan luar negeri dan mempunyai daya jual yang tinggi. Lebih lanjut Menhub mengatakan, Kemenhub berencana memesan pesawat N219 utk keperluan kalibrasi fasilitas penerbangan dan memenuhi kebutuhan pesawat untuk menjangkau daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) serta angkutan perintis. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menjelaskan, Sertifikasi terhadap pesawat udara model N219 dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara sejak Febuari 2014. Sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 21 atau Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 21, masa sertifikasi berlaku selama 3 tahun, dan Ditjen Perhubungan Udara telah memberikan 2 (dua) kali ijin perpanjangan pada tanggal 8 Februari 2017 dan 11 Februari 2020. Direktur Utama PT. Digantara Indonesia Elfien Guntoro mengatakan Pesawat N219 merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena sepenuhnya merupakan karya anak bangsa dan juga merupakan prestasi pertama untuk dapat menyelesaikan evaluasi dan tes bagi pesawat dengan kompleksitas cukup besar ini. “Sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia untuk pertama kali berhasil menyelesaikan sertifikasi pesawat yang sepenuhnya merupakan karya anak bangsa dan juga merupakan prestasi pertama bagi PT. Dirgantara Indonesia serta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat menyelesaikan evaluasi dan test bagi produk pesawat terbang nasional dengan kompleksitas cukup besar ini” kata Erfien. Sebagai informasi N219 adalah pesawat udara kategori komuter, high-wing monoplane dengan mid tail empennage, unpressurised cabin berkapasitas maksimum 19 penumpang, dengan roda pendarat fuselage mounted non-retractable tricycle, 2(dua) engine turboprop PT6A-42 dengan 4 bilah propeller Hartzell, serta dilengkapi sistem navigasi-komunikasi Garmin 1000 Next Generation. Pesawat N219 akhirnya mendapatkan sertifikat setelah menjalani proses sertifikasi selama hampir 7 tahun. (Sumber: Kemenhub RI)

Kali kedua, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh disandari kapal milik Aceh, KMP. Aceh Hebat 3, Senin, 28 Desember 2020. Di atas riak kecil kolam pelabuhan, KMP. Aceh Hebat 3 berhasil berlabuh, saat itu tepatnya pukul 9 pagi. KMP Aceh Hebat 3 transit pada pelabuhan ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Penyeberangan Singkil. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali menyambut kedatangan kapal di dermaga movable bridge Ulee Lheue. Acara seremonial ini ditandai dengan pengalungan selempang oleh Gubernur Aceh ke Nakhoda kapal. “Kapal ini akan melanjutkan pelayaran ke Singkil siang ini dari Ulee Lheue, operasional kapal ini akan disubsidi oleh Pemerintah saat nanti dioperasikan pada awal Januari jika tidak ada rintangan,” tutur Nova saat itu berada di atas dek kapal. KMP Aceh Hebat 3 dengan berawakkan 10 orang bertolak dari galangan PT. Citra Bahari Shipyard, Tegal, Jawa Tengah menuju Banda aceh selama lima hari dengan kecepatan rata-rata kapal ini mencapai 13 – 14 knot dengan maksimum 1500 rpm. “Untuk cuaca saat berlayar pun sangat cukup bagus, hanya satu saja kendala yang kami hadapi saat berlayar di Selat Malaka, banyaknya kapal nelayan sehingga kami harus berjalan zig zag,” kata Nakhoda kapal, Melianus Lekransy yang telah menekuni bidang perkapalan sejak tahun 1997. Melianus juga menyampaikan bahwa kondisi mesin kapal saat berlayar pun cukup stabil, desainnya juga sangat cocok sekaligus untuk fasilitas yang ada di dalam kapal juga sangat layak bagi pariwisata dan pelayaran di Aceh “Kapal ini sebagai stimulus peningkatan pengembangan pariwisata di Pulau Banyak, kita harapkan ini bisa mendongkrak ekonomi masyarakat juga pastinya,” ujar Nova di akhir penyambutan ini. (MS/AM)

BANDA ACEH – Tren e-commerce telah mengubah pola aktivitas masyarakat. E-commerce sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua aktivitas jual beli yang dilakukan lewat perangkat elektronik. Sehingga, angkutan logistik atau cargo menjadi pendukung utama dalam kegiatan ini. Bahkan tren memanfaatkan e-commerce seakan sudah menjadi gaya hidup sebagai masyarakat kita terkhusus Aceh. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat mewakili Pj. Gubernur Aceh dalam acara Annual Meeting JNE Aceh 2022 di Hotel Amel Convention Hall, Rabu, 28 Desember 2022. Tentu saja tren ini membuka kesempatan bagi pengusaha lokal untuk memperluas pasar produknya di tingkat nasional. “Peran perusahaan ekspedisi akan sangat vital dalam memperlancar bisnis tersebut,” kata Teuku Faisal. Pada kesempatan ini, Teuku Faisal juga mengajak manajemen PT. JNE untuk memanfaatkan peluang mengembangkan bisnisnya di Aceh. Sebagai perusahaan ekspedisi yang telah berpengalaman selama 25 tahun, ada baiknya PT. JNE menjalin kerjasama dengan UMKM lokal dalam memperlancar transaksi itu, mengingat ada cukup banyak produk UMKM Aceh yang memikat pasar nasional. “Jika kerjasama ini dapat direalisasikan, tentunya kedua pihak akan saling mendapatkan keuntungan. Pemerintah Aceh akan sangat mendukung segala upaya yang dapat memperluas pasar produk lokal hingga ke tingkat nasional. Dengan demikian aktivitas bisnis masyarakat kian berkembang, dan tentu saja efeknya dapat memberikan keuntungan secara finansial bagi pelaku UKMM lokal,” lanjut Faisal.(AM)

Ulee Lheue – Hari ini menjadi momentum dari sebuah perjalanan panjang dari tahapan pembangunan kapal. Beranjak dari perencanaan kapal yang menguras energi yang tidaklah sedikit hingga masa pelelangan yang menyedot seluruh pikiran. Begitu pun, masa pembangunan kapal juga dilalui dengan tidaklah mudah, Covid-19 datang memburamkan kembali harapan. Rasa khawatir akan keterlambatan delivery kapal kerap menghantui hingga mengganggu jam tidur. Akankah pelayanan bagi rakyat ini kembali menyisakan harapan semu? Kerja keras dengan sepenuh hati tidak pernah menghianati hasil. Untuk catatan sejarah transportasi Aceh, Minggu, 13 Desember 2020, KMP. Aceh Hebat 2 berlayar dari Madura menuju Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Hasil kerja keras mulai menampakkan wujudnya. Sebuah mimpi kini telah menjadi nyata. Setelah mengikuti semua rangkaian uji coba dan sertifikasi, kapal ini akhirnya tiba di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh pada Sabtu, 19 Desember 2020. Kedatangan kapal ini disambut langsung oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali, GM. PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Syamsuddin, dan jajaran Dinas Perhubungan Aceh. Turut hadir dalam penyambutan KMP. Aceh Hebat 2, diantaranya Insperktur Aceh, Kepala BPTD Wilayah I Aceh, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Cabang Malahayati. Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, usai bersandar di dermaga Ulee Lheue, KMP. Aceh Hebat 2 juga langsung dilakukan disinfeksi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh (KKP). Pelayaran dengan kondisi cuaca penghujan pada bulan Desember ini menjadi kendala tersendiri. “Kita harus menunda keberangkatan selama dua hari karena ombak di Laut Jawa mencapai 3 sampai 4 meter, kita tidak mendapat izin berlayar dari syahbandar. Hingga pada hari Minggu, kami baru bisa berangkat dengan lima belas awak kapal,” ujar nahkoda KMP. Aceh Hebat 2, Capt. Bambang yang telah menahkodai kapal ini sejauh 1.339 mil laut. Dalam penyambutan kapal ini, Nova menyampaikan setelah usai semua pengurusan, diusahakan awal Januari akan beroperasi ke Sabang untuk melayani masyarakat. Sesampainya di Banda Aceh, KMP. Aceh Hebat 2 tidak langsung melayani pelayaran ke Sabang, karena ada beberapa prosedur standar operasional yang harus dilalui sebelum beroperasi seperti izin operasi kapal penyeberangan, pengawakan kapal yang dilakukan oleh pihak operator, uji sandar, manuver di kolam pelabuhan, pengecekan fisik, dan alat-alat keselamatan yang harus dilengkapi. Nantinya akan dilakukan serah terima kepada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh sebagai operator KMP Aceh Hebat 2 untuk beroperasi secara reguler pada lintasan penyeberangan Ulee Lheue – Balohan yang diperkirakan pada awal Januari 2021. “Membangun kapal ini memang tidak mudah, akan tetapi menjaganya akan jauh lebih sulit. Oleh karena itu, kita sebagai Rakyat aceh harus menjaga KMP. Aceh Hebat 2 ini bersama-sama. Kapal ini adalah milik kita bersama,” harap Nova menyingkapi hal tersebut. (MS)

Keselamatan penerbangan mutlak menjadi perhatian semua stakeholder. Baik dari penyedia jasa penerbangan, pemerintah, swasta maupun masyarakat. Salah satunya adalah keamanan pengoperasian drone di wilayah udara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 37 Tahun 2020. Memahami pentingnya informasi ini, AirNav Indonesia Cabang Banda Aceh bersama Dinas Perhubungan Aceh, Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, dan Forum Komunikasi BUMN Aceh selenggarakan Sosialisasi Aturan Pengoperasian Drone di Aula Dishub Aceh, Rabu (16/12/2020). General Manager AirNav Indonesia Cabang Banda Aceh, Wisnu Hadi Prabowo menyebut saat ini pengoperasion drone sudah semakin banyak, baik untuk hobi dan lainnya. Sosialisai ini penting untuk mengedukasi masyarakat dan mengetahui apa saja terkait PM Nomor 37 Tahun 2020. “Kita tidak menghalangi dan membatasinya. Namun, PM ini perlu menjadi pegangan kita dalam menerbangkan drone. Saya berharap kerja sama komunintas drone sehingga sosialisasi ini menjadi upaya kita merangkul mereka agar informasi tersampaikan ke komunitasnya maupun pengguna drone lainnya,” sebut Wisnu. Sementara itu, Komandan Lanud SIM Kolonel Pnb. Muhammad Satrio sekaligus Ketua Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Aceh menyebut drone termasuk dalam salah satu komite di dalam tubuh organisasi FASI. Untuk itu, Satrio mengharapkan keselamatan penerbangan adalah kunci utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita harus mulai membudayakan keselamatan dalam mengoperasikan drone. Sekaligus memberi edukasi dan pengetahuan kepada pengguna drone,” katanya. Seperti diketahui, drone biasanya dipakai untuk kebutuhan militer, komersil, aerial mapping, pencarian orang (SAR), hobi, cargo delivery, pertanian, hiburan, dan air taxi. Untuk itulah Manager Operasi AirNav Indonesia Cabang Banda Aceh, Ikram menjadi pemateri sosialisasi kali ini. Ia menyebut sebelumnya telah ada PM Nomor 163 Tahun 2015 mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil lalu diperkuat dengan PM Nomor 37 Tahun 2020 perihal Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani Indonesia. Dalam PM ini disebutkan penerbangan drone perlu mendapatkan izin. Selain itu disebutkan pula penerbangan drone kamera dilarang beroperasi pada jarak kurang dari 500 meter dari batas terluar kawasan udara terlarang, terbatas dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) Bandara. Sanksi bila melintasi kawasan terlarang ini dipaksa keluar dari kawawan/ ruang udara atau drone dijatuhkan pada area aman. “Menerbangkan drone di wilayah Bandara dilarang karena membahayakan keselamatan dan keamanan perbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandara,” ujar Ikram. Lebih lanjut, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 421. Sosialisasi ini dihadiri Kadishub Aceh Junaidi, S.T., M.T., Ketua Forum Komunikasi BUMN Aceh Heri Heriawan, Perwakilan BAPPEDA Aceh, BPBA Aceh, SAR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, FASI Aceh, Komunitas Aceh Squadrone, Komunitas Aceh Flight Forum, dan Komunitas BUMN. (MR)

Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, Syamsudin menyambut baik kehadiran dan siap memfasilitasi kedatangan kapal KMP Aceh Hebat 2 yang melayani rute Ulee Lheue (Banda Aceh) – Balohan (Sabang). Hal ini diungkapkannya saat bersilaturahim dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, yang turut didampingi Kabid Pelayaran dan Kasie Pengusahaan Pelabuhan dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran, Selasa pagi (15/12/2020) di ruang kerja Kadishub Aceh. Silaturahim yang rutin diadakan ini salah satunya membicarakan persiapan kedatangan dan pengoperasian KMP Aceh Hebat 2 bersama ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Syamsudin mengharapkan dengan adanya KMP. Aceh Hebat 2 ini dapat meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan khususnya lintasan Ulee Lheue – Balohan. Kadishub Aceh menyebut, KMP. Aceh Hebat 2 ini diharapkan mampu mempermudah aksesilibilitas dan konektivitas serta meningkatkan perekonomian wilayah di Pulau Weh Sabang. Pertemuan yang berlangsung hangat ini turut membicarakan perencanaan tahap-tahapan yang harus dilakukan terkait dengan teknis persiapan operasional kapal penyeberangan. Baik izin, uji sandar, manuver di kolam pelabuhan, pengecekan fisik, dan alat-alat keselamatan. Seperti diketahui, saat ini KMP Aceh Hebat 2 sedang proses delivery menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. (MR)

Jakarta – Guna memperkuat hasil riset di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan menggandeng 10 Institusi yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Survey, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan secara virtual penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) dengan 10 institusi pada Selasa (8/12) di Jakarta. Ke-10 Insitiusi tersebut yakni: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan; Universitas Diponegoro; Universitas Udayana; Universitas Sriwijaya; Universitas Riau; Universitas Nusa Cendana; Universitas Cenderawasih; Universitas Pattimura (Perpanjangan Nota Kesepahaman), serta Persatuan Insinyur Indonesia. “Untuk mendukung pencapaian agenda prioritas Pemerintah di sektor transportasi diperlukan dukungan riset untuk merumuskan rekomendasi suatu kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” jelas Menhub Budi Karya. Menhub mengatakan, telah menginstruksikan Kepala Balitbanghub untuk melakukan kerja sama dengan sejumlah stakeholder. Menhub mengapresiasi telah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal dari kolaborasi yang diharapkan untuk memperkuat riset di sektor transportasi. Sementara itu, Kepala Badan Peneltian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati, mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian. “Penandatangan ini dilaksanakan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penelitian, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan terukur outcome nya dan menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi” ujarnya. Selain penandatanganan di bidang riset, dilaksanakan pula penandatanganan 11 (sebelas) Nota Kesepahaman Swakelola Tipe II antara para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan dengan 6 (enam) perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Universitas Hassanudin dan Universitas Gadjah Mada. Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan kinerja Balitbanghub di tahun 2021. Dalam rangkaian kegiatan ini juga digelar Webinar bertema “Efektivitas PSBB & Dukungan Logistik Kemanusiaan Transportasi Laut, Sungai, Danau & Penyebrangan Pada Masa Pandemi COVID-19”. Kegiatan dihadiri secara virtual oleh 270 orang peserta yang berasal dari kalangan Akademisi, Mahasiswa, Pelaku Usaha sektor transportasi, dan jajaran di Kementerian Perhubungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi dari para peserta kami mendapat pengkayaan materi dalam proses penyusunan penelitian. (Sumber: Kemenhub RI)

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedang menyiapkan pembangunan proving ground atau balai uji untuk kendaraan bermotor yang memenuhi standar internasional United Nation Regulation (UNR) bertempat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Kita akan bangun satu fasilitas yang lebih baik, lebih mumpuni, sehingga produk-produk otomotif bisa kita tes di sana dan sama canggihnya dengan negara-negara yang terkemuka. Kita memang akan membangun 19 fasilitas pengujian sesuai dengan Standar Interansional UNR yang rencananya akan diterapkan di negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Webinar “Improving Vehicle Safety in Indonesia Through Proving Ground” yang diselenggarakan secara virtual (10/12). BPLJSKB di Bekasi akan dibangun seluas ± 90 Ha dan memiliki 19 fasilitas berstandar UNR, 8 fasilitas pengujian outdoor (digunakan untuk uji rem, speedometer, emisi suara, sistem kemudi, dan stabilitas), 7 fasilitas pengujian indoor (laboraturium untuk uji tabrak, angkur sabuk pengaman, kursi, emisi gas buang, emisi suara, spion, dan konsumsi bahan bakar), serta fasilitas khusus pengujian kendaraan listrik. “Kita membangun fasilitias pengujian ini dengan ruang dinamis dengan simulasi pengujian yang menyerupai kondisi jalan yang sebenarnya. Jadi ada jalan berlubang, menanjak, dan sebagainya sehingga mobil-mobil yang akan kita sertifikasi itu memenuhi syarat-syarat yang dimaksud,” jelas Menhub Budi. Pembangunan proving ground ini akan memiliki potensi manfaat ekonomi dan sosial baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Adapun target pembangunan proving ground ini adalah untuk peningkatan keselamatan kendaraan bermotor, meminimalisir angka kecelakaan, penurunan pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan, penyerapan tenaga kerja, serta efek pengganda dari keterkaitan antar sektor di luar sektor infrastruktur. “Dengan adanya proving ground ini tentunya kita butuh meningkatkan kompetensi kita. Baik kami sebagai regulator, baik nanti pihak-pihak tertentu yang nanti akan diamanahkan, ini harus melakukan dengan penuh integritas. Kita harapkan bahwa pengujian ini bisa kita lakukan dengan akurat, teliti, lebih memberikan kepastian bagi keselamatan,” pungkas Menhub lebih lanjut. Sementara Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menegaskan, BPLJKSB saat ini telah memiliki lebih dari 5 fasilitas pengujian, 3 fasilitas pengujian berstandar UNR, dan berstandar kualitas tinggi. Ditargetkan pada tahun 2022-2023 yang akan datang, BPLJKSB akan berkembang dengan menambahkan fasilitas-fasilitas berstandar UNR lainnya sehingga pada tahun 2024 Indonesia dapat secara resmi mengoperasikan proving ground berstandar internasional. Proving ground yang berada di BPLJKSB Bekasi ini juga dinyatakan akan menjadi proving ground berstandar internasional yang terbesar di ASEAN. “Nantinya Balai Pengujian di Bekasi ini akan menjadi yang terbesar di ASEAN,” pungkasnya. (Sumber: Kemenhub RI)