Category: Berita

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedang menyiapkan pembangunan proving ground atau balai uji untuk kendaraan bermotor yang memenuhi standar internasional United Nation Regulation (UNR) bertempat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Kita akan bangun satu fasilitas yang lebih baik, lebih mumpuni, sehingga produk-produk otomotif bisa kita tes di sana dan sama canggihnya dengan negara-negara yang terkemuka. Kita memang akan membangun 19 fasilitas pengujian sesuai dengan Standar Interansional UNR yang rencananya akan diterapkan di negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Webinar “Improving Vehicle Safety in Indonesia Through Proving Ground” yang diselenggarakan secara virtual (10/12). BPLJSKB di Bekasi akan dibangun seluas ± 90 Ha dan memiliki 19 fasilitas berstandar UNR, 8 fasilitas pengujian outdoor (digunakan untuk uji rem, speedometer, emisi suara, sistem kemudi, dan stabilitas), 7 fasilitas pengujian indoor (laboraturium untuk uji tabrak, angkur sabuk pengaman, kursi, emisi gas buang, emisi suara, spion, dan konsumsi bahan bakar), serta fasilitas khusus pengujian kendaraan listrik. “Kita membangun fasilitias pengujian ini dengan ruang dinamis dengan simulasi pengujian yang menyerupai kondisi jalan yang sebenarnya. Jadi ada jalan berlubang, menanjak, dan sebagainya sehingga mobil-mobil yang akan kita sertifikasi itu memenuhi syarat-syarat yang dimaksud,” jelas Menhub Budi. Pembangunan proving ground ini akan memiliki potensi manfaat ekonomi dan sosial baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Adapun target pembangunan proving ground ini adalah untuk peningkatan keselamatan kendaraan bermotor, meminimalisir angka kecelakaan, penurunan pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan, penyerapan tenaga kerja, serta efek pengganda dari keterkaitan antar sektor di luar sektor infrastruktur. “Dengan adanya proving ground ini tentunya kita butuh meningkatkan kompetensi kita. Baik kami sebagai regulator, baik nanti pihak-pihak tertentu yang nanti akan diamanahkan, ini harus melakukan dengan penuh integritas. Kita harapkan bahwa pengujian ini bisa kita lakukan dengan akurat, teliti, lebih memberikan kepastian bagi keselamatan,” pungkas Menhub lebih lanjut. Sementara Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menegaskan, BPLJKSB saat ini telah memiliki lebih dari 5 fasilitas pengujian, 3 fasilitas pengujian berstandar UNR, dan berstandar kualitas tinggi. Ditargetkan pada tahun 2022-2023 yang akan datang, BPLJKSB akan berkembang dengan menambahkan fasilitas-fasilitas berstandar UNR lainnya sehingga pada tahun 2024 Indonesia dapat secara resmi mengoperasikan proving ground berstandar internasional. Proving ground yang berada di BPLJKSB Bekasi ini juga dinyatakan akan menjadi proving ground berstandar internasional yang terbesar di ASEAN. “Nantinya Balai Pengujian di Bekasi ini akan menjadi yang terbesar di ASEAN,” pungkasnya. (Sumber: Kemenhub RI)

Jakarta – Kementerian Perhubungan berhasil menyelesaikan pembangunan Kapal Perintis Sabuk Nusantara 88 untuk mendukung program Tol Laut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung proses pelepasan kapal perintis berbobot 2000 GT tersebut di galangan PT. (Persero) Dok Perkapalan Kodja Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara, Selasa (8/12). “Kami terus membangun kapal perintis untuk mendukung program Tol Laut yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan distribusi logistik guna menghilangkan disparitas harga logistik khususnya di wilayah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP),” jelas Menhub Budi Karya. Usai dilepas, kapal KM. Sabuk Nusantara 88 ini akan berlayar menuju pangkalan Sanana, Maluku Utara. Pembangunan Kapal ini merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Kementerian Perhubungan dengan PT Dok Perkapalan dan Kodja Bahari serta PT. Krakatau Shipyard. Kerja sama tersebut merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah kepada galangan kapal nasional. “Kapal ini merupakan hasil karya anak bangsa. Kami percayakan pembangunan kapal ini kepada galangan kapal nasional agar mereka dapat terus tumbuh dan berkembang. Semoga kapal ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Menhub. Menhub juga meminta jajarannya untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap pengoperasian trayek kapal ini sehingga utilitas kapal ini menjadi tinggi. Menhub berpesan, agar keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas dan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan di moda transportasi laut selama Pandemi Covid-19 belum berakhir. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas. Ini adalah merupakan bukti negara hadir bagi masyarakat di daerah 3TP. Dari Tahun 2015, Kementerian Perhubungan telah membangun 100 Unit kapal pendukung Tol Laut, terdiri dari 60 unit kapal Perintis, 15 unit kapal Kontainer, 20 unit kapal Rede, dan 5 unit kapal Ternak. Jumlah trayek tol laut angkutan barang meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari hanya tiga trayek pada 2015 kemudian enam trayek rute (2016) yang seluruhnya merupakan penugasan berkembang menjadi 26 trayek pada tahun 2020 dengan100 pelabuhan singgah. Sedangkan trayek tol laut perintis angkutan orang dan barang berkembang dari 86 trayek di 2015 menjadi 110 trayek di tahun 2020. Turut hadir dalam kegiatan ini Inspektur Jenderal I Gede Pasek Suardika, Sesditjen Perhubungan Laut Andi Hartono dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Antoni Arif Priadi. (Sumber: Kemenhub RI)

Jakarta – Penerapan E-navigation dalam kemaritiman diharapkan dapat meningkatan keselamatan pelayaran seperti human error, cedera, dan korban jiwa. Penerapan E-navigation juga diharapkan meningkatkan kehandalan komunikasi di perairan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Seminar Internasional tentang E-Navigasi secara virtual di Jakarta, Kamis (10/12). Menhub Budi mengatakan seiring berkembangnya kemajuan teknologi di dunia maritim yang ditandai dengan digitalisasi dan inovasi dalam skala yang luas, perkembangan teknologi di dunia maritim ke depan diharapkan mampu menghadirkan sistem yang tangguh dan memberikan solusi yang lebih efektif. Kehadiran E-Navigasi diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran informasi di seluruh rantai logistik maritim serta menjadi upaya mengefisiensi biaya dan operasi komersial. Menhub menambahkan, melalui penerapan konsep E-Navigation diharapkan dapat membuka peluang untuk harmonisasi dan digitalisasi bidang kelautan, sistem navigasi di kapal, dan menghubungkannya dengan fasilitas pendukung pantai. “Kapal-kapal kini dilengkapi dengan berbagai sistem navigasi kapal modern, seperti Automatic Identification System (AIS), Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan Long Range Identification and Tracking of Kapal (LRIT),”lanjut Menhub. Selain itu, Menhub menyebutkan kemunculan artificial intelligence (kecerdasan buatan) telah mengubah dunia maritim dan berdampak pada sistem dan operasi navigasi kapal seperti pengembangan kapal pintar atau kapal permukaan otonom maritim. Menhub juga mengatakan penerapan E-Navigation menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat dan mewujudkan visi ‘Poros Maritim Global’. Visi tersebut memperkuat jati diri bangsa sebagai bangsa maritim mengingat kondisi geografisnya yang merupakan jalur pelayaran dan pintu gerbang paling strategis bagi perekonomian global. “Saya berharap seluruh pihak yang berkepentingan dapat bekerja sama untuk mengembangkan E-Navigation yang telah ditetapkan oleh IMO untuk dapat direalisasikan dan diimplementasikan,”tutup Menhub. Webinar ini turut dihadiri oleh panelis Hideki Noguchi (IALA ENAV Committee Maritime Traffic Departement, Japan Coast Guard), Mahesh Alimchandani (Head of Navigation at Australia Maritime Safety Authority), dan Ketut Buda Artana (Institut Teknologi Sepuluh November). (Sumber: Kemenhub RI)

Upaya untuk membangun daerah secara relevan perlu adanya pelatihan kompetensi sehingga mewujudkan masyarakat yang cerdas, terkhusus transportasi yang menjadi urat nadi kehidupan. Guna melahirkan individu yang kompeten, Dishub Aceh bekerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia -STTD menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh, Rabu, 9 Desember 2020. Diklat ini menjadi penggerak implementasi penyelenggaraan transportasi lancar dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Terdapat dua diklat yang diadakan, yaitu diklat pemeliharaan sepeda motor dan diklat keselamatan lalu lintas. Kadishub Aceh, Junaidi Ali dalam sambutannya menyampaikan diklat ini diselenggarakan untuk membantu masyarakat dalam membuka peluang kerja maupun meningkatkan prestasi kerja mereka. “Bagi para peserta agar dapat mengikuti diklat ini dengan tekun sehingga nantinya dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-sehari,” pungkas Junaidi. Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan Politeknik Transportasi Darat-STTD, Eddi, A.Md., LLAJ., S.Sos., MM., menyampaikan, Kementerian Perhubungan melalui BPSDM Perhubungan mendapat mandat untuk menyelenggarakan diklat kepada 165.000 masyarakat Indonesia pada tahun 2020. PTDI-STTD, salah satu UPT di lingkungan BPSDMP, mengemban tugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 4.826 masyarakat yang terbagi dalam beberapa jenis diklat di bidang transportasi darat. “Kegiatan hari ini, yang diikuti 100 peserta, merupakan rangkaian diklat yang kita laksanakan pada tahun 2020,” ungkap Eddi. (AM)

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi menerima kunjungan silaturrahmi rutin GM. Airnav Indonesia Cabang Banda Aceh, Wisnu Hadi Prabowo di ruang kerjanya, Selasa, 8 Desember 2020. Kepada Kadishub, Wisnu mengharapkan dukungan Dishub Aceh untuk melakukan sosialisasi Permenhub Nomor 37 Tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia. Sebagaimana diketahui, penerbangan drone di kawasan keselamatan operasi penerbangan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Junaidi menyambut baik usulan tersebut dan Dishub Aceh akan ikut serta dalam rangkaian sosialisasi penggunaan drone di kawasan keselamatan operasi penerbangan. Ia menyampaikan juga, saat ini Pemerintah Aceh sedang mengagendakan kerja sama dengan Andaman. Kesiapan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda khususnya dalam kenavigasian atau keselamatan penerbangan perlu bantuan Airnav Indonesia Banda Aceh. (AM)

Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, menandatangani Berita Acara Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) atau pengalihan kewenangan dan aset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Bener Meriah kepada Pemerintah Aceh di ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (7/12/2020). Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi dan validasi Tim percepatan penyelesaian pengalihan P3D Pemerintah Aceh yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Koordinator Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Aida Ratna Zulaikha menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut. Nova, dalam sambutannya mengapresiasi Tim KPK yang telah memberikan pendampingan, dukungan, serta supervisi bagi Pemerintah Aceh dalam proses peralihan kewenangan dan aset. Pendampingan sangat diperlukan guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan perbuatan melawan hukum lainnya. “Kami membutuhkan peran dan supervisi dari KPK, sehingga seluruh proses pengalihan ini bisa berjalan dengan tertib administrasi, tertib waktu, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Nova. Ia menyampaikan, penyerahan aset dan kewenangan tersebut merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, guna menjalankan amanat Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. “Setidaknya ada delapan pelabuhan penyeberangan yang akan diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Aceh, namun baru dua yang sudah selesai proses P3D,” jelas Nova. Sementara sisanya, ada 5 pelabuhan yang sedang dalam proses koordinasi untuk P3D dan 1 pelabuhan, yaitu pelabuhan Singkil yang sedang proses P3D kepada Kementerian Perhubungan karena melayani lintas penyeberangan antar provinsi. Selain pelabuhan, saat ini masih ada terminal yang dikelola oleh kabupaten/kota, yang memiliki fungsi utama dalam pelayanan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Namun belum mengajukan permohonan peningkatan status untuk ditetapkan menjadi Terminal Tipe B. “Kita harapkan dapat ditindaklanjuti sesuai fungsi dan kewenangan,” harap Nova. (AM)

Halooo rakanmoda semuaaaa. Kali ini mimin mau kasih rekomendasi tempat berlibur yang bisa rakanmoda pilih untuk metime sesudah lelah bekerja. Mungkin di masa pandemi sekarang ini, sangat khawatir untuk liburan keluar rumah atau ketempat wisata. Apalagi anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Yuk disimak beberapa tempat rekomendasi staycation kali ini Lhok mata ie. pantai yang berlokasi di Gampong Lam Pageu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar ini merupakah salah satu tujuan untuk rakan moda yang suka berkemah. Untuk menuju ke sana rakan muda dapat menggunakan kendaraan pribadi dengan menempuh jarak 13 km atau sekitar 30 menit dari pusat kota Banda Aceh. bagi yang ingin berkemah, diharapkan membawa persiapan perkemahan baik itu makanan, minuman, dan juga kotak P3K. Selanjutnya ada Bie home stay, penginapan yang satu ini menawarkan arsitektur unik dengan panorama danau Lut tawar yang indah. Terletak di jalan putri pukes kampung, kala lengkio, kebayakan kabupaten aceh tengah. Untuk menuju ke sana butuh waktu sekitar 7 jam dengan jarak 316 km dari pusat kota Banda Aceh, rakan muda dapat melakukan staycation di penginapan ini dengan fasilitas yang disediakan, cukup merogoh kocek hingga 800 – 1,5 juta rupiah per malam. Dan Yang terakhir Pantai joel’s bungalow. Bungalow ini adalah salah satu lokasi wisata yang menyediakan penginapan yang memiliki pesona seperti sedang berada di pulau Dewata Bali lhoo. penginapan ini berada di daerah Lampuuk, Menasah Lambaro, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Untuk menuju kesana butuh waktu sekitar 30 menit dengan jarak 16 km dari pusat Kota Banda Aceh. dengan harga mulai dari 200-600 ribu rupiah permalamnya, rakan moda sudah dapat merasakan pengalaman bermalam di tempat ini Nah itu rekomendasi tempat staycation pilihan mimin untuk rakanmoda tercinta. tetap semangat dan Selalu jaga Kesehatan byeeee!!!! Sumber: Twitter @dishub_aceh

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar pertemuan dengan para investor (investor gathering) swasta baik dari unsur UMKM, maupun perusahaan swasta berskala besar untuk menawarkan kerja sama pengusahaan di 6 (enam) Terminal Tipe A. Keenam Terminal tersebut yaitu : Terminal Penumpang Tipe A Entrop di Jayapura; Anak Air di Padang; Guntur Melati di Garut; Bulupitu di Purwokerto; Mangkang di Semarang; dan Tirtonadi di Solo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir secara virtual membuka kegiatan Investor Gathering “New Terminal, New Experience” yang berlangsung di Terminal Penumpang Tipe A Mangkang, Semarang, Selasa (1/12). “Keterlibatan swasta kami lakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan transportasi darat. Selain itu, juga dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek pembukaan lapangan kerja, serta mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk bangkit dan bergerak,” jelas Menhub Budi Karya. Menhub Budi juga menyampaikan rasa apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Darat, Pemerintah Daerah, para investor, dan para pelaku UMKM yang ikut serta memberikan dukungan pada proyek pemerintah terutama kerjasama kepengusahaan terminal tipe A di beberapa kota. “Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna transportasi. Kita ingin pelayanan terminal tipe A sama baiknya dengan Bandara sehingga kami memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh,” pungkas Menhub. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan, melalui kegiatan investor gathering, Kemenhub ingin mendorong investor dari BUMN, asosiasi, perusahaan swasta di bidang konstruksi, IT, Manajemen Gedung, ritel dan perhotelan, UMKM, PO Bus, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk berinvestasi pada terminal-terminal yang ada di bawah pengelolaan Ditjen Perhubungan Darat. Bentuk pengusahaan yang bisa dikerjasamakan seperti : membangun hotel, mall, gym, sport center, kuliner dan sebagainya di area terminal. Kegiatan investor gathering merupakan bagian dari program transformasi peningkatan pelayanan di Terminal Tipe A. Transformasi yang dilakukan berupa : pembangunan dengan konsep TOD/Mixuse, Tatakelola yang modern, membangun sistem operasi berbasis digitalisasi, membangun SDM yang professional, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, budaya mutu dan hospitality pelayanan publik dengan dilakukan inovasi-inovasi baru secara berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi. “Dengan mengusung konsep New Terminal New Experience, hadirnya terminal modern ini dapat menciptakan bangkitan baru, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Budi Setiyadi. Kemenhub terus berupaya meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembangunan dan diantaranya Revitalisasi Terminal Penumpang. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang sedang di dorong oleh Pemerintah yaitu suatu konsep pengembangan kawasan urban yang memaksimalkan jumlah ruang hunian, kawasan bisnis dan tempat hiburan dengan jarak yang dekat dari akses transportasi umum. Dengan terciptanya konektivitas yang baik antara hunian dan kawasan bisnis dengan simpul transportasi umum, diharapkan gaya hidup bertransportasi massal seperti bus akan semakin meningkat, sehingga pemakaian kendaraan pribadi dan kemacetan bisa menurun. Investor Gathering ini diikuti lebih dari 200 pengusaha baik UMKM maupun perusahaan besar dari sejumlah kota yang hadir langsung ataupun melalui aplikasi tatap muka virtual dan media sosial.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Sesditjen Perhubungan Darat Marta Hadisarwono, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Mohamad Risal Wasal. (Sumber: Kemenhub RI)

Terminal Tipe B berperan penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas suatu wilayah. Dilatarbelakangi Aceh sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang sangat kompleks, transportasi darat merupakan salah satu moda yang tepat dalam menjalankan akitivitas. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan harus mampu memetakan strategi rencana pengembangan dan penyelenggaraan kebutuhan terminal di Aceh. Menyikapi hal ini, Dishub Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengangkat tema Survey Kepuasan Pengguna Jasa Terminal Tipe B Provinsi Aceh di Banda Aceh, Kamis (3/12/2020). Kadishub Aceh Junaidi S.T., M.T., dalam pidatonya yang dibacakan Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., mengatakan Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam Pemerintahan, melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam membangun dan mengelola Terminal Tipe B. “Kesempatan ini harus kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Aceh, khususnya di sektor transportasi. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan dasar infrastruktur masyarakat dapat berfungsi dengan baik,” sebut Faisal. Berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Aceh, konsep pengembangan terminal diarahkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan terminal di Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama saat ini sebagian besar pelayanan terminal tipe B di Aceh masih kurang memuaskan, Tentunya perlu ada upaya-upaya yang agresif untuk mengoptimalkan fungsi terminal tipe B yang ada di provinsi Aceh. Tidak hanya menjalankan fungsi terminal dan transportasi, tapi juga dapat meningkatkan fungsi sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hadir sebagai tenaga Ahli Dr. Eng. Sugiarto, ST, M.Eng dari Fakultas Teknik Univesitas Syiah Kuala. Hadir pula Pejabat Struktural Dishub Aceh, serta Koordinator Terminal Tipe B dari berbagai Kabupaten/Kota di Aceh. (MR)

Upaya Indonesia membawa Kebijakan Pergantian Awak Kapal pada pelayaran Internasional ke tingkat yang lebih tinggi akhirnya membuahkan hasil. Indonesia melalui Perutusan Tetap RI (PTRI) di New York, berhasil membawa usulan resolusi kebijakan kerja sama antar negara dalam melindungi Pelaut di masa Pandemi tersebut ke Tingkat Pertemuan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan tersebut menghasilkan sebuah Resolusi PBB yang telah diadopsi pada 1 Desember 2020 di Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS. Usulan ini disponsori oleh 71 negara anggota PBB dan merupakan resolusi Majelis Umum PBB pertama terkait pelaut dan pengelolaan arus barang secara global. “Saya senang mendengar kabar ini. Ini merupakan bukti nyata komitmen Indonesia untuk mendukung kebijakan Pergantian Awak Kapal pada pelayaran Internasional dalam rangka melindungi keselamatan para Pelaut yang bekerja di tengah Pandemi Covid-19,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (1/12). Pada Juli 2020 lalu, Menhub Budi Karya mewakili Pemerintah Indonesia bersama 14 negara anggota IMO lainnya menghadiri konferensi virtual “Maritime Virtual Summit on Crew Changes” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Inggris dan dihadiri sejumlah negara anggota IMO dan organisasi internasional di sektor maritim. Pertemuan ini membahas kebijakan Pergantian Awak Kapal dalam pelayaran internasional di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memastikan proses Pergantian Awak Kapal dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah pelaut mengalami kelelahan dan yang terkena dampak pandemi COVID-19, yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal. Untuk itu, Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi kapal pesiar berbendera asing untuk berlabuh dan untuk melakukan Pergantian Awak Kapal dengan menetapkan sejumlah pelabuhan yang bisa menjadi tempat untuk Pergantian Awak Kapal. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan resolusi di tingkat Negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) mengenai aturan dan protokol tentang Pergantian Awak Kapal pada pelayaran internasional. Aturan tersebut mendorong negara anggota untuk membuka akses Pergantian Awak Kapal dan repratriasi pelaut di masa pandemi COVID-19. Dalam Resolusi IMO tersebut dinyatakan juga bahwa pelaut adalah “key workers” dan negara anggota diminta menetapkan prosedur Pergantian Awak Kapal, mempermudah akses terkait administrasi dan keimigrasian pelaut, menyediakan tenaga dan peralatan medis, dan meminta negara menyampaikan National Focal Point untuk Pergantian Awak Kapal. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia selaku inisiator mengusulkan untuk mengangkat isu Pergantian Awak Kapal ke Sidang Majelis Umum PBB, dan mengajak Negara-negara PBB lainnya selaku co-sponsor untuk diterbitkan nya Resolusi PBB tentang Pergantian Awak Kapal. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan disetujuinya Resolusi di tingkat PBB pada Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS pada 1 Desember 2020. Di masa Pandemi ini, para pelaut di seluruh dunia menghadapi tantangan berat dalam melaksanakan pekerjaannya karena adanya pembatasan-pembatasan yang membuat pergantian awak dan pemulangan para pelaut menjadi sangat sulit. Dengan diaturnya Pergantian Awak Kapal pada pelayaran internasional, diharapkan dapat secara efektif memfasilitasi pergantian awak kapal serta mempromosikan kesejahteraan pelaut di tengah pandemi COVID-19. Hingga November 2020, Indonesia telah memfasilitasi repatriasi pemulangan pelaut Indonesia sebanyak 63,598 orang dan memfasilitasi Pergantian Awak Kapal Indonesia dan Asing sebanyak 6752 orang di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kemenhub telah menetapkan 11 titik pelabuhan di Indonesia yang bisa dijadikan tempat untuk Pergantian Awak Kapal. Kesebelas Pelabuhan tersebut yaitu: Belawan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung. (Sumber: Kemenhub RI)