Author: PPID Perhubungan

Pertanyaan di atas merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering dilontarkan masyarakat, baik masyarakat Aceh maupun pendatang/wisatawan dari luar Aceh yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM). Bandara SIM merupakan gerbang masuk pengunjung  domestik maupun mancanegara via jalur udara ke Ibukota Provinsi Aceh. Bandara ini berada di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, nyaris 10 kilometer jaraknya dengan perbatasan Kota Banda Aceh. Jarak yang dekat ini bukan berarti dilalui oleh banyak pilihan moda transportasi. Semakin banyak pilihan moda transportasi tentunya akan melahirkan beragam tarif atau harga transportasi yang ditawarkan. Sejak Trans Koetaradja beroperasi di Koridor 2B rute Mesjid raya – Blang Bintang dan sampai dengan sekarang bus ini hanya melintasi bundaran luar bandara saja yang jaraknya 200 meter dari pintu gerbang masuk area bandara, sedangkan letak halte yang dibangun berada di sekitar bundaran Tugu Do’a Musafir (Sp. LANUD) atau kurang lebih 20 menit jika berjalan kaki dari area kedatangan penumpang. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan jarak yang lumayan jauh untuk jalan kaki. Menanggapi banyaknya masukan dari masyarakat, maka Dishub Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja menindaklanjuti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan Trans Koetaradja dengan mengusahakan agar BRT tersebut dapat masuk ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Untuk itu Dishub Aceh bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II segera menindaklanjuti permintaan dari masyarakat untuk mengintegrasikan antar moda transportasi udara (pesawat terbang) dengan transportasi darat (bus) bahkan sampai ke moda laut (pelabuhan). Dari hasil rapat yang dihadiri oleh pihak PT. Angkasa Pura II pada tanggal 31 Oktober lalu yang bertempat di Dishub Aceh menuai hasil yang sangat baik dengan disetujuinya permintaan Dishub Aceh agar Trans Koetaradja bisa masuk ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Bank Aceh Syariah selaku BUMD yang ada di Aceh bersedia untuk membangun halte Trans Koetaradja melalui program CSR dan telah sepakat untuk menandatangani MOU pembangunan halte di dalam area Bandara SIM antara Pemerintah Aceh – Bank Aceh Syariah – PT. Angkasa Pura II. Semoga harapan masyarakat agar Trans Koetaradja masuk ke area Bandara SIM akan segera terwujud dalam waktu dekat ini. Selama ini transportasi Trans Koetaradja sudah terkoneksi ke hampir seluruh wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, bahkan sampai di simpul-simpul yang berbatasan dengan Kabupaten sekitar dan juga terhubung dengan pelabuhan dan terminal yang ada di Banda Aceh. Dengan adanya rute ini, maka pengguna jasa bandara sudah selayaknya dapat memanfaatkan transportasi publik yang sudah pemerintah siapkan. (DW)

Pengembangan angkutan umum perkotaan Trans Koetaradja saat ini sudah cukup menggembirakan, terutama dalam peningkatan pelayanan bagi pengguna Trans Koetaradja. Hari ini, sabtu (24/11) Trans Koetaradja mengadakan Talkshow live di jalanan (on the street) dari terminal Keudah ke Darussalam pulang pergi dalam bus TransK dalam rangka sosialisasi pelayanan TransK berbayar dalam program talking on the street DJATI FM yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Aceh. Talk show yang di mulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dengan narasumber Bapak Junaidi, ST, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Drs. Abdurrahman Ahmad dari anggota DPRA Komisi IV, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Dr. Irin Caisarina, ST, MSc, Kepala UPTD Angkutan Massal T. Robby Irza, S.Sit, MT, dan Bapak M Zubir, S.SiT, M.Si dari Dishub Kota Banda Aceh erta dihadiri oleh pelanggan dan pengguna TransK. Acara talkshow berlangsung live dan kontinyu dari awal hingga akhir dalam durasi 60 menit. Opening yang dilakukan didalam bus TransK dipandu oleh host dan co. host yang berkualitas dengan mensosialisasikan palayanan TransK. Disela-sela perjalan bus TransK dilakukan tanya jawab antar narasumber tentang TransK. Saat jeda diselingi dengan pemutaran hasil interview vox pop dan jingle radio station dan iklan layanan Dishub Aceh. Dan pada sesi terakhir dilontarkan quiz yang membuat penumpang pada TransK semakin bersemangat. Diharapkan dengan diadakannya talkshow seperti ini dapat menambah wawasan bagi pengguna TransK, terutama saat berbayar dilakukan nantinya. (DW)

Transportasi atau perangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan. Kondisi transportasi jalan di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Aceh ditemukan beberapa permasalahan, seperti kesemrautan, kemacetan, parkir yang tidak teratur, penggunaan kendaraan pribadi yang dominan dan tidak disiplinnya masyarakat pengguna jalan untuk mematuhi ketentuan dan peraturan lalu lintas, sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak penyebab dari kecelakaan lalulintas itu sendiri terutama faktor manusia (pengendara, penumumpang dan pejalan kaki), faktor kendaraan (tidak laik jalan, over loaading dll), faktor jalan (Geometrik, licin, berlubang/rusak) dan faktor alam/cuaca (kabut, hujan lebat dan bencana alam). Salah satu faktor utama dari penyebab kecelakaan lalu lintas itu sendiri adalah manusia. Mengingat masih rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, maka perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan berupa sosalisasi dan publikasi peraturan dan ketentuan di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Untuk itu Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Pekan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Jalan dengan tujuan agar dapat membina dan menambah wawasan kepada generasi muda tentang pentingnya keselamatan jiwa di jalan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatkan daya guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam Keselamatan Lalu lintas untuk jangka pendek, menengah dan panjang, membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengaplikasikan kebijakan keselamatan transportasi yang sudah ada atau baru akan di buat. Sasaran dari kegiatan ini terutama ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah Pertama siswa Sekolah Menengah Atas, Mahasiswa dan masyarakat umum sebagai pengguna Jalan. Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2018 ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain pembagian bunga, stiker, poster dan brosur, sosialiasi menggunakan T – Banner , Baliho dan Spanduk serta Lomba Design Poster Kreatif Tentang Lalu Lintas Waktu dan kegiatan akan dilaksanakan di Banda Aceh mulai dari bulan Oktober – Nopember 2018 dan acara puncak yang akan digelar pada tanggal 25 November 2018 bertempat di Aceh Car Free Day, Jalan Daud Beureuh Banda Aceh. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Lalu lintas ini adalah Terpublikasinya program-program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas melalui Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tentang program Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, meningkatnya pengetahuan masyarakat akan peran serta pemerintah terhadap penanganan permasalahan transportasi, adanya persamaan persepsi tentang permasalahan dan penanganan transportasi dan harmonisasi dan koordinasi penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tiap instansi yang berwenang. (DW)

Mencermati perkembangan kebutuhan terhadap angkutan penyeberangan yang semakin hari semakin meningkat, diperlukan adanya upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana serta mengelola pelabuhan penyeberangan, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkannya. Salah satu kendala saat ini adalah belum tertibnya pendataaan maupun pengelolaan aset-aset di pelabuhan penyeberangan Aceh. Untuk itu Dinas Perhubungan Aceh mengajak para stakeholder terkait untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Angkutan Penyeberangan se-Aceh dengan tema “Terwujudnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Handal Melalui Tertibnya Pengelolaan Aset”  yang berlangsung di Sinabang mulai tanggal 28 s/d 29 Oktober 2018. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rakornis ini diharapkan para peserta dapat memahami konsep pelayanan pelabuhan penyeberangan dalam mendukung konektifitas transportasi perairan Aceh, serta memberikan arahan dan gambaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan penyeberangan secara tertib aset. Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati  Simeulue Erly Hasyim  didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT turut dihadiri dari berbagai unsur, diantaranya para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para Kepala UPT Kementerian Perhubungan di Aceh yang bertujuan agar tercapainya kesepakatan dalam hal pengelolaan pelabuhan penyeberangan melalui manajemen aset yang tepat. Bertindak narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat dari Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan fokus bahasan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan serta untuk memberikan gambaran pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga memberikan pemahaman tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah. Dalam pembahasannya Junaidi  menyampaikan bahwa sebagian besar rencana induk pelabuhan penyeberangan sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh, tinggal 1 pelabuhan penyeberangan lagi di Pulau Banyak Singkil yang masih  dalam proses studi penyusunan rencana induk melalui APBA tahun 2018. “Hal ini juga sebagai langkah awal dalam menentukan pola pengelolaan operasional dan pengembangan infrastruktur angkutan penyeberangan sesuai rencana induk masing-masing pelabuhan” ungkap Junaidi Hasil dari rakornis menyepakati bahwa agar tercapainya ketertiban aset dalam mendukung peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menginventaris data kepemilikan aset di masing-masing pelabuhan penyeberangan.  (MA)  

DISHUB ACEH AJAK PELAJAR UNTUK MEMBUDAYAKAN TERTIB BERLALU LINTAS DI JALAN   Dalam rangka pelaksanaan rangkaian Pekan Keselamatan Jalan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh mengadakan sosialisasi keselamatan Berlalu Lintas dijalan yang bertempat di SMA 1 Peukan Bada dan SMP 1 Peukan Bada dari tanggal 17 s/d 18 Oktober 2018. Kegiatan ini melibatkan Dishub Aceh, PT. Jasa Raharja dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini agar para pelajar mengerti tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas di jalan. Sosialisasi Pekan Keselamatan Jalan ini mengangkat tema “Aceh hebat, Bersama kita bisa, selamatkan anak bangsa dari kecelakaan lalu lintas jalan”. Ini merupakan agenda rutin tiap tahun yang bertujuan menggugah kesadaran masyarakat, terutama para pelajar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Dikarenakan saat ini masih banyak para pelajar yang sering ugal-ugalan dijalan dan tidak lengkap sesuai standar berkendara. Kasus kecelakaan di jalan raya sampai saat ini masih di dominasi pada usia pelajar. Selain kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang berlokasi di Simpang Jambo Tape dan Simpang Lima dengan membagikan beberapa brosur dan leaflet tentang tata cara berlalu lintas. Kegiatan ini juga sebagai media untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan jalan sebagai kebutuhan dan membudayakan kepatuhan terhadap batas kecepatan, sebagaimana diatur dalam PM 111 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan. “Saya mengharapkan setelah kegiatan sosialisasi Dan Pekan Keselamatan Jalan ini, nantinya budaya tertib lalu lintas bisa menjadi adaptif pada keseharian masyarakat” ungkap Kepala Bidang LLAJ, Nizarli. (DW)

Dalam rangka membina pengusaha angkutan umum di Aceh, Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum Aceh pada tanggal 15 Oktober 2018 hingga 17 Oktober 2018 mendatang, dihadiri oleh 30 peserta dari 103 seluruh perusahaan pengusaha angkutan umum di Aceh. Acara ini diselenggaran dengan 4 tujuan, pertama agar pengusaha angkutan umum mampu meningkatkan pengetahunnya terhadap regulasi perizinan dan standar pelayanan minimal, kedua untuk meningkatkan pengetahuan pengusaha angkutan umum tentang indikator pelayanan angkutan umum predikat bintang 5, ketiga meningkatkan pengetahuan sistem menejemen keselamatan (SMK) angkutan umum, asuransi angkutan, pengujian kendaraan bermotor serta prosedur regestrasi dan identifikasi kendaraan di kepolisian, dan keempat meningkatkan pengetahuan tentang teknologi sarana angkutan,  oleh sebab itu turut diundang pihak ATPM yang berdomisili di Banda Aceh untuk mempresentasikan produknya. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa tren peran angkutan umum berbasis jalan setiap tahun menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2002 peran angkutan jalan masih mencapai 52 %, tahun 2010 peran angkutan jalan menurun menjadi 20 % dan kini tahun 2018 peran angkutan jalan hanya berkisar 16 %. Menurunnya kinerja ini menyebabkan angkutan jalan menjadi tidak handal serta berbiaya besar dibanding moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, pengusaha angkutan jalan harus berani untuk melakukan perubahan yang signifikan, berkaitan dengan LEVEL OF SERVICE, SECURITY DAN SAFETY. Kegiatan pembinaan yang dibuka Oleh Nizarli, S.SiT, MT mewakili Kepala Dinas Perhubungan Aceh mengambil tema “Melalui Kegiatan Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum, Kita Wujudkan Pelayanan Angkutan Umum Terbaik Untuk Aceh Hebat”. Pada kegiatan ini Dinas Perhubungan Aceh memberikan 2 penghargaan kepada pengusaha angkutan umum yang telah mempelopori perubahan terhadap pelayanan angkutan umum di Aceh : Penghargaan pertama diberikan sebagai pelopor perubahan angkutan umum AKDP tahun 2018, yaitu PT. TARADITA UTAMA PRIMA, perusahaan AKDP ini berdiri sejak tahun 2014 dengan menggunakan 5 unit armada Toyota hi-ace yang dilengkapi dengan interior yang nyaman, full ac, cctv, seragam awak kendaraan serta pemesanan tiket menggunakan komputerisasi. hal tersebut berdampak pada peremajaan armada pada perusahaan lain yang sebelumnya menggunakan armada non-ac. Penghargaan kedua diberikan sebagai pelopor perubahan angkutan umum TAKSI tahun 2018, yaitu PT. MAHARA TRANSPORTASI GROUP (MTG) perusahaan taksi ini berdiri sejak tahun 2016 dengan menggunakan 5 unit armada campuran yaitu APV, Avanza dan Mobilio. Pasca musibah gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004, angkutan taksi di Aceh pasif, selama periode 2004 – 2015 banyak investor lokal dan nasional yang survey dan berencana mengoperasikan angkutan taksi di Aceh, namun semuanya tidak tertarik. Mulai tahun 2016 investor lokal dengan bendera TAKSI MTG masuk dan beroperasi sesuai Standar Pelayanan Minimal, dilengkapi argometer, mahkota taksi, identitas driver dan seragam awak kendaraan. Sekarang taksi MTG telah berkembang dengan 11 unit armada taksi. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : Keynote Speaker dari Direktur Angkutan dan Multi Moda Kemenhub, dengan Topik Perkembangan Angkutan Umum dan Klasifikasi Bintang 5 Perusahaan Angkutan Umum. Narasumber  dari  Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi  (KNKT)  dengan  Topik  Sistem  Manajemen Keselamatan Angkutan Jalan. Narasumber dari BPTD Wilayah 1 Aceh dengan Topik Pengawasan Angkutan Orang dan Barang. Narasumber dari Dirlantas Polda Aceh dengan Topik Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Narasumber dari DPP ORGANDA dengan Topik Peran Asosiasi dalam Perkembangan Usaha Angkutan Jalan. Narasumber  dari  Dinas  Perhubungan  Kota  Banda  Aceh  dengan  Topik  Prosedur  Pengujian  Kendaraan Bermotor Narasumber dari PT.Jasa Raharja Cabang Banda Aceh dengan Topik Pendaftaran dan Klaim Asuransi Angkutan Umum. Narasumber dari Dinas Perhubungan Aceh dengan Topik Perizinan dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Jalan. Narasumber dari ATPM HINO, TOYOTA, ISUZU dan MITSUBISHI dengan Topik Display ProdukTerbaru yang berkaitan dengan Tekhnologi Sarana Angkutan Jalan Terselenggaranya acara pembinaan pengusaha angkutan umum ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi pengusaha angkutan umum di Aceh untuk belajar, bertanya dan berkonsultasi terkait permasalahan yang mereka hadapi langsung dengan narasumber berkopempeten. Diharapkan juga pengusaha angkutan umum di Aceh mampu mengembangkan usahanya dan mengembangkan kekreatifitas serta inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan angkutan umum di Aceh kepada masyarakat agar dapat berkembang ke level tertinggi yaitu bintang 5. (GN)

Perencanaan pembangunan prasarana transportasi sangat dominan dipengaruhi oleh kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki regulasi yang berbeda secara pemanfaatan ruang yang semestinya juga mendapat perhatian penting dalam perencanaan prasarana transportasi. Terdapatnya prasarana transportasi seperti bandar udara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan memberi aspek pertimbangan tambahan bagi pengembangan bandar udara. Sudut pandang yang berbeda dari perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam melihat keberadaan bandar udara akan memberi pemahaman yang komprehensif dalam peningkatan peran. Salah satu pengembangan Banda Udara adalah proses pengiriman dan penerimaan muatan udara dengan memanfaatkan fungsi terminal kargo, kebutuhan luas area sisi darat dan sisi udara terminal kargo yang dapat dihitung dengan menggunakan pedoman fasilitas terminal kargo. Berdasarkan prediksi hasil perikanan pada tahun 2025 diperoleh potensi ekspor perikanan Aceh, maka volume rencana kargo yang digunakan adalah proyeksi pada kondisi optimis sejumlah 35.632,8 ton/tahun. Penggunaan kondisi optimis dengan pertimbangan bahwa potensi yang sangat besar pada kegiatan perikanan dan tersedianya rencana induk pengembangan, potensi yang paling besar adalah memperhatikan kondisi alam dengan mengembangkan kegiatan perikanan budidaya. Kegiatan Perikanan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kelebihan untuk dapat dijadikan kegiatan unggulan (leading sector) atau basis bagi peningkatan ekonomi suatu wilayah. Karakteristik unggulan kegiatan perikanan antara lain menyerap sumber daya manusia, penghasil devisa, mampu meningkatkan pertumbuhan investasi serta penyerapan modal, bersifat forward and backward linkages atas potensi yang ada. Halangan yang bersifat fisik diantara proses ekpor dan impor sedapat mungkin dihindari, dengan menggunakan peta tata ruang Kota Sabang dan informasi fasilitas yang tersedia di Bandar Udara Maimun Saleh Sabang dilakukan pembuatan data geospasial bandar udara untuk menentukan titik koordinat pada citra satelit sehingga dapat ditentukan tata letak arah pengembangan terminal kargo. Bangunan terminal kargo bandar udara sebagai fasilitas yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang (kargo) udara untuk memproses pengiriman dan peneriaan muatan udara baik domestik maupun internasional yang bertujuan untuk kelancaran proses kargo serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan, secara umum keamanan yang berkaitan dengan kargo meliputi tiga daerah pengamanan yaitu lahan parkir dan apron di terminal kargo, terminal kargo dan kargo. Agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan maka perhitungan kebutuhan lahan harus mengikuti koefisien volume kargo dan kedalaman standar. Standar teknis yang dipergunakan untk terminal kargo bandar udara memperhitungkan faktor kompabilitas, fleksibelitas, ekspansibilitas dan aksesibilitas, serta pertimbangan terhadap Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Standar ini juga mengacu pada dasar-dasar perencanaan kargo yang meliputi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, konsep tata ruang serta sistem operasi. Upaya sinergisitas tata ruang daratan dengan tata ruang laut dilakukan dengan menganalisis regulasi dan kebijakan dalam bidang penataan ruang, transportasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis ini diarahkan untuk mengevaluasi keterpaduan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya  analisis LQ  yang merupakan perbandingan relatif antara kemampuan satu kegiatan pada wilayah yang diselidiki dengan kemampuan kegiatan yang sama pada wilayah yang lebih luas. LQ digunakan untuk menghitung potensi komoditas unggulan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam pada kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai wilayah basis atau non basis. Potensi internal yang dimiliki suatu wilayah dapat ditentukan dari kondisi basic activities dan non-basic activities.   Sumber : http://nediali.blogspot.com/2017/

UPTD Trans Kutaraja saat ini terus melakukan inovasi dan peningkatan pelayanan kepada penggunanya. Salah satu inovasi yang sedang dikembangakan untuk peningkatan kualitas pelayanan Trans Koetaradja yaitu dengan mengembangkan tekhnologi  mobile NVR  (Network Video Recorder) yaitu dengan menanamkan tehnologi CCTV berbasis aplikasi web. Kemarin (Senin, 15/10) telah dilakukan uji coba penggunaan CCTV yang juga dilengkapi dengan fitur People Counting Camera. Pamasangan CCTV  People Counting ini bertujuan untuk membuat pelayanan Trans Koetaradja bisa lebih profesional nantinya, sehingga dari camera tersebut akan didapati data faktor muat penumpang (Load Factor) yang real time dan bisa memanatau perilaku pengemudi pada saat mengendarai Bus Trans Koetaradja, serta dapat memantau kondisi penumpang di dalam angkutan massal itu sendiri. Data dan inforamasi yang didapati dari CCTV nantinya akan dikoneksikan melalaui jaringan Internet yang akan terhubung di command centre dan juga terpantau pada layar (digital signage) yang nantinya akan dipasang disetiap halte Trans Koetaradja. Untuk uji coba saat ini masih diberlakukan pada 3 unit bus Trans Koetaradja pada Koridor I rute Darussalam – Pusat Kota yang telah diaplikasikan  mobile NVR dengan  memiliki 3 kamera CCTV di dalam Bus Trans Koetaradja, dan 1 kamera CCTV di tempatkan pada halte Trans Koetaradja.   Keluhan Ketepatan Waktu Menyikapi keluhan masyarakat yang masuk melalui media sosial disampaikan oleh T.Robby  selaku Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja bahwa “keluhan masyarakat yang masuk sebanyak 37 % mengenai keterlambatan kedatangan bus Trans Koetaradja, ini menjadi tingkat keluhan masyarakat yang tertinggi tentang layanan Trans Koetaradja,” Untuk merespon keluhan masyarakat tersebut, kami sedang memperbaiki  time table yang tersedia saat ini dengan meningkatkan kepastian jadwal keberangkatan dan ketibaan Bus Trans Koetardja di setiap halte yang disinggahinya, beliau juga menambahkan bahwa “masih ada beberapa kendala yang harus dibenahi dalam pelayanan Trans Koetaradja agar bisa tepat waktu, salah satu kendala yang saat ini dikarenakan lajur Bus Trans Koetaradja masih  mix traffic  atau bercampur dengan kendaraan lainnya, bahkan masih terdapat kendaraan pribadi dan pedagang yang menggunakan lajur Trans Koetardaja sehingga menambah waktu perjalanan Bus Trans Koetaradja. Hal itu yang membuat keterlambatan kedatangan bus Trans Koetaradja ke setiap halte”. “Mudah-mudahan kedepan kalau ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Aceh, kita bisa berbagi ruang kendaraan pribadi kita menjadi ruang publik dengan cara memasang  devider  sendiri (lajur terpisah). ” jelas T. Robby. (DW)

Agar kualitas layanan terjaga, Dinas Perhubungan Aceh mengevaluasi operasional Trans Koetaradja (Jum’at, 12/10) bertempat di Dinas Perhubungan Aceh, yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan Aceh Besar, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Perum Damri dan dari PT. Harapan Indah selaku operator. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja T. Robby mengatakan bahwa berdasarkan keluhan masyarakat yang dihimpun sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 melalui nomor pengaduan dan media sosial  dengan tingkat keluhan terbesar terjadi pada keterlambatan bus sebesar 37%, selanjutnya bus yang tidak berhenti pada halte sebesar 22%, permintaan masyarakat untuk penambahan halte sebesar 15%, sedangkan kenyamanan bus sebesar 11%, parkir pada lajur Transkoetaradja sebesar 8% dan kenyamanan halte sebesar 7%. “Dan kita juga akan mengawasi terutama pada halte-halte yang lajurnya sering digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pribadi seperti didepan halte jalan Diponegoro Pasar Aceh, didepan halte Jalan T. Umar, depan halte mesjid raya dan depan halte Warkop Zakir Seutui, sehingga bus Trans Koetaradja tidak bisa menaikkan penumpang di halte tersebut”, jelas Robby. M. Zubir selaku Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga menambahkan, bahwa Dishub Kota Banda Aceh siap membantu dan akan mengerahkan personilnya untuk menertibkan kendaraan pribadi yang parkir sembarangan pada lajur Trans Koetaradja serta akan ikut membantu untuk membersihkan halte yang dirintangi dahan dan ranting pohon akan di potong. Dengan memperbaiki fasilitas, seperti sterilisasi jalur dan kebersihan bus maupun halte diharapkan masyarakat juga sadar akan pengetahuan berlalu lintas, khususnya saat parkir kendaraan pada tempat parkir yang telah disediakan. (DW)

Aceh – Dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menciptakan kenyamanan bagi para pengguna angkutan umum di Aceh, Dinas Perhubungan Aceh bersama Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar, POM Kodam Iskandar Muda, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Ditlantas Polda Aceh melakukan razia penertiban angkutan umum di  Terminal  Lintasan Jalan Nasional pada Kabupaten Aceh Besar baik lintas Timur  maupun Lintas Barat mulai tanggal 09   s/d  12  Oktober 2018. Dalam razia penertiban angkutan umum ini pemeriksaan yang dilakukan yakni meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknik  kendaraan bermotor, serta kelaikan jalan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, M. Hanung mengatakan, masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelaikan jalan dalam berkendara agar terpenuhi keselamatan dalam berlalu lintas. Dari razia yang saat ini masih berlangsung, diketahui telah terdapat 73 kendaraan yang tidak mematuhi peraturan sehingga petugas melakukan tilang dan mengambil STNK, SIM atau administrasi  lainnya  sebagai barang bukti untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jantho. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nizarli, juga mengatakan bahwa ini merupakan tindakan preventif dari pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya untuk angkutan umum dan darat dengan harapan secara pribadi tingkat pelanggaran teknis, maupun administrasi dapat diturunkan sehingga juga dapat menurunkan angka kecelakaan. (HS)