Tag: perhubungan

Kabupaten Simelue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki kondisi geografis kepualauan yang terdiri dari 41 pulau besar dan kecil dengan Pulau Simeulue sebagai pulau terbesarnya. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Simeulue merupakan salah satu wilayah wisata bahari dan ekologi dalam kawasan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Aceh. Keindahan wisata bahari Simeulue tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, tapi saat ini juga sudah menjadi tujuan bagi wisatawan asing. Potensi Simeulue yang juga menjadi primadona adalah potensi kelautan dan perikanan. Kekayaan laut seperti lobster, ikan kerapu, masih menjadi sumber daya unggulan yang menjadikan Simeulue terkenal di nasional maupun mancanegara, disamping potensi sumber daya alam lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Simeulue ini, pengelolaan dan pemanfaatannya harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Sebagai daerah kepulauan, transportasi laut maupun penyeberangan berkembang seiring dengan kebudayaan maritime di wilayah ini. Pelabuhan rakyat merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat di sekitar. Melalui pelabuhan rakyat, fungsi pelabuhan juga diharapkan mampu meningkatkan efesiensi aktifitas perekonomian, antara lain bagi kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat. Lamerem adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue yang pada awalnya telah dibangun dermaga tambat serdehana yang beraktifitas untuk melayani kapal-kapal rakyat di jalur pelayaran dalam wilayah Kabupaten Simelue. Namun dengan semakin berkembangnya fungsi dermaga sebagai salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat disekitar, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya peningkatan infrastruktur dermaga, diantaranya talud/tebing dermaga, pengerukan kolam, pelebaran kolam dermaga, pengecoran jalan, dan pemasangan bolder. Peresmian Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue dilaksanakan pada Sabtu (5/01) oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT di pulau Sinabang, yang turut dihadiri oleh Asisten II Aceh dr. Taqwallah, Bupati Simeulue Erly Hasyim, Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT,  Forkompimda di lingkungan Kabupaten Simeulue. Peningkatan infarstruktur ini diharapkan mampu meingkatkan perekonomian Kabupaten Simeulue dengan peningkatan kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat dengan pembentukan pengelolaan pelabuhan rakyat yang teroganisir dan mengedepankan unsur masyarakat sebagai pengelola. Bapak Plt Guberbur Aceh juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa Pelabuhan ini dikatakan sebagai dermaga rakyat karena sistem pengolahan akan diserahkan kepada masyarakat Desa Lamerem dan sekitarnya, serta kedepannya nanti masyarakat desa dapat menyusun sistem pengolahan yang bijaksana agar aktivitas ekonomi local semakin berkembang serta mudah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana pelabuhan ini. Sehingga kedepan investor dapat melirik daerah ini untuk melakukan investasi yang berkembang sehingga mampu memperkuat pertumbuhan masyarakat Kabupaten Simeulue. Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT dalam laporannya menjelaskan “pembangunan Dermaga Rakyat Lamerem Aceh yang menggunakan dana Otsus Kabupaten/Kota Tahun 2018, meliputi docking seluas 30X10 meter yang mampu menampung 10 perahu nelayan dalam waktu bersamaan, selain itu dermaga juga diperluas, diperdalam, pembuatan talud, serta membangun tempat sandaran perahu”. Pembangunan Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan semangat baru bagi warga desa Lamerem dalam melaksanakan aktifitas pelayaran yang menjadi rutinitas sehari-hari, sebagai dampak lanjutan diharapkan aktifitas perekonomian rakyat akan semakin berdenyut, yang pada akhirnya memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.(S9)

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas Pemerintah, khususnya di sektor transprotasi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan telah menyerahkan 1 unit Bus kepada  masyarakat melalui mekanisme Hibah, bus ini dianggarkan melalui sumber dana Migas Aceh APBA Tahun Anggaran 2018. Bus berkapasitas 20 seat pabrikasi HINO ini diserahkan kepada Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Gampong Keulile Simpang Raya Kecamatan Nibong Aceh Utara pada hari Jumat (28/12) di Kantor Dinas Perhubungan Aceh dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT kepada Pimpinan yayasan A. Hadi, MA. Proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima turut disaksikan oleh Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT yang didampingi oleh Assisten II Setda Aceh dr. Taqwallah. Hibah yang  diserahkan kepada Yayasan panti asuhan ini bertujuan agar menjadi solusi dalam upaya membantu mobilisasi para anak-anak panti asuhan dan dapat melancarkan aktivitas transportasi bagi anak-anak yatim piatu. Output dari pengadaan Bus ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, nyaman, berkesalamatan dan terjangkau. Dalam sambutannya Plt. Gubernur Aceh mengatakan “Pemerintah Aceh harus mampu menjadi ice breaker, mencairkan kebekuan interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat”. Penyerahan bus ini juga merupakan bagian dari 15 Program Unggulan Pemerintah Aceh sebagaiman tertuang dalamn RPJMA 2018-2022, salah satunya Aceh Seumeugot  yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat dengan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah Aceh menyediakan sejumlah aggaran dalam dalam rangka mendukung kegiatan sosial, salah satu perhatian yaitu kinerja Yayasan sosial yang selama ini banyak memberi perhatian kepada anak yatim dan miskin. “Saat ini banyak  peralatan kantor yang sudah apkir dan sudah digudangkan, dengan sedikit anggaran untuk rehab, barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang membutuhkan melalui salah satu mekanisme yaitu hibah” sambung Nova. Dalam kesempatan ini, Plt Gubernur beserta rombongan juga melakukan penempelan stiker Trans Koetaradja pada salah satu dari 10 Bus bantuan Kementerian Perhubungan melalui APBN Tahun Anggaran 2018 yang tiba di Banda Aceh pada 15 Desember 2018. Bus bantuan ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan Trans Koetaradja pada Koridor 3 dan 5 yang selama ini hanya dilayani oleh 5 unit bus. Rombongan juga menyempatkan melihat aplikasi untuk memantau posisi bus Trans Koetardja dengan mobile NVR yang telah terpasang pada 3 unit bus pada koridor 1. Aplikasi ini dapat memberikan informasi jadwal kedatangan bus pada setiap halte, sehingga diharapkan pelayanan akan angkutan massal ini menjadi lebih baik kepada masyarakat Aceh. Dinas Perhubungan Aceh tetap terus berusaha optimal dalam memperbaiki sistem pelayanan demi kenyamanan penumpang dan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.(QQ)

Pemerintah telah menetapkan tahun 2019 untuk menjadikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas. Melalui program ini, diharapkan akan menghasilkan SDM yang kompeten, profesional, beretika, berintegritas dan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka workshop Penyusunan Grand Design Pengembangan SDM Transportasi Nasional Tahun 2019 – 2045 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Jakarta, Rabu (19/12). Pada kegiatan yang mengambil tema “Menciptakan Link and Match Antara kebutuhan dan Penyediaan SDM Transportasi serta Strategi Pemenuhannya”, Menhub mengatakan, jika berbicara tentang pengembangan SDM, maka tidak akan terlepas dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 260 juta jiwa dan usia produktif yang cukup besar, menjadi suatu daya saing tersendiri bagi bangsa Indonesia. “Banyak lembaga yang memprediksi Indonesia akan menduduki posisi lima besar dunia. Ini karena bonus demografi, kekayaan alam, dan mempunyai potensi SDM yang mumpuni yang kita miliki. Namun hal Ini jangan hanya sekedar menjadi proyeksi, kita harus kawal agar kita bisa menuju ke arah itu,”pesan Menhub. Menhub menambahkan bahwa pihaknya akan membuat peningkatan kualitas bagi pendidikan-pendidikan baik bahkan secara intensif dan sistematis, lembaga-lembaga Pendidikan yang berada di bawah Kemenhub akan dijadikan tidak eksklusif tetapi inklusif, sehingga masyarakat luas turut merasakan manfaatnya. “Mengenai lembaga pendidikan yang inklusif, sudah kita lakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan pada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dan ini tentunya harus ditindaklanjuti,” sebut Menhub. Kemudian yang penting juga disebutkan Menhub, harus ada keterkaitan (link and match) antara industri dengan pendidikan, dan juga antara regulator dengan pendidikan. Menurut Menhub hal tersebut perlu dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, Menhub meminta asosiasi dan operator transportasi memberikan suatu masukan agar arah dari peningkatan SDM yang dilakukan ini sesuai, sehingga pada saat dilakukan pendidikan, mereka itu tidak saja mendapatkan pengetahuan tetapi juga terbukanya lapangan kerja. “Marilah kita bekerja sama untuk membagi apa-apa yang kita pikirkan dalam suatu konsep berpikir sehingga link and match antara pasar dan penyedia SDM ini menjadi efektif dan efisien,” ucap Menhub. Menhub juga meminta manusia yang dididik nantinya juga harus memiliki etika dan anti terhadap korupsi. Hal ini menjadi penting karena menurutnya tidak ada gunanya memiliki SDM yang berkompetensi namun ternyata tidak beretika. Sumber : http://www.dephub.go.id/post/read/menhub–pengembangan-sdm-transportasi-kunci-tingkatkan-daya-saing-bangsa

Trans Koetaradja selalu memberikan  pembenahan dalam melayani bagi penggunanya dengan menghadirkan layanan call center untuk para pelanggannya. “Call center ini  hadir untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memperoleh informasi yang diinginkan mengenai operasional Trans-K,” ungkap Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja T. Robby disela-sela acara penandatanganan MOU kerjasama antara Dinas Perhubungan Aceh dengan Telkomsel, Jum’at (30/11/2018) pagi yang bertempat di Kantor Dishub aceh. MOU tersebut ditandatangani oleh Manager Branch Aceh PT. Telekomunikasi Seluler Bapak Denny Hermanto  dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Junaidi, ST, MT. Dalam menyediakan fasilitas dan insfrastruktur untuk pelanggan, Trans-K melakukan pengembangan melaui pola KPBU kerjasama Pemerintah dan badan usaha. Dalam hal ini dengan bentuk kerjasama penyediaan stiker pengaduan keluhan pengguna Trans-K yang akan ditempatkan di setiap bus Trans-K. Penyediaan stiker ini dilakukan oleh Telkomsel dengan hak penyedia akan ditempatkan branch logo dan nama Telkomsel di dalam stiker tersebut. Ini merupakan bentuk kerjasama yang mempunyai manfaat terutama dari sisi Trans-K sendiri dengan tersedianya nomor pengaduan. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan  Aceh dan Tekomsel Aceh adalah dengan penempelan stiker sebanyak 100 lembar yang akan ditempatkan di bagian dalam bus dengan ukuran 20 x 50 cm. Dalam stiker  itu akan disampaikan informasi berupa nomor keluhan bagi pengguna Trans-K, sedangkan stiker yang ditempatkan di bagian belakang bus dengan ukuran 60 x 60 cm sebanyak 50 lembar. Selain penyediaan stiker, Telkomsel juga memberikan dalam bentuk penyediaan nomor keluhan bagi pengguna bus Trans-K. Hal-hal seperti ini akan terus dikembangkan oleh Trans-K karena untuk penyediaan fasilitas pendukung, terbuka untuk kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan Trans-K. “Semoga nantinya akan ada kerjasama lagi yang saling mengisi untuk kepentingan bersama dan saling membantu untuk tujuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh dan diharapkan adanya aplikasi yang bisa mengetahui perjalanan bus Trans-K” ungkap Junaidi, ST, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Nomor pengaduan keluhan pengguna melalui call center  dikelola oleh UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dengan nomor 08116712349 akan melayani sejumlah kebutuhan warga Aceh akan informasi seputar bus dengan julukan Trans-K. (DW)  

Mencermati perkembangan kebutuhan terhadap angkutan penyeberangan yang semakin hari semakin meningkat, diperlukan adanya upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana serta mengelola pelabuhan penyeberangan, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkannya. Salah satu kendala saat ini adalah belum tertibnya pendataaan maupun pengelolaan aset-aset di pelabuhan penyeberangan Aceh. Untuk itu Dinas Perhubungan Aceh mengajak para stakeholder terkait untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Angkutan Penyeberangan se-Aceh dengan tema “Terwujudnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Handal Melalui Tertibnya Pengelolaan Aset”  yang berlangsung di Sinabang mulai tanggal 28 s/d 29 Oktober 2018. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rakornis ini diharapkan para peserta dapat memahami konsep pelayanan pelabuhan penyeberangan dalam mendukung konektifitas transportasi perairan Aceh, serta memberikan arahan dan gambaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan penyeberangan secara tertib aset. Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati  Simeulue Erly Hasyim  didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT turut dihadiri dari berbagai unsur, diantaranya para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para Kepala UPT Kementerian Perhubungan di Aceh yang bertujuan agar tercapainya kesepakatan dalam hal pengelolaan pelabuhan penyeberangan melalui manajemen aset yang tepat. Bertindak narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat dari Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan fokus bahasan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan serta untuk memberikan gambaran pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga memberikan pemahaman tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah. Dalam pembahasannya Junaidi  menyampaikan bahwa sebagian besar rencana induk pelabuhan penyeberangan sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh, tinggal 1 pelabuhan penyeberangan lagi di Pulau Banyak Singkil yang masih  dalam proses studi penyusunan rencana induk melalui APBA tahun 2018. “Hal ini juga sebagai langkah awal dalam menentukan pola pengelolaan operasional dan pengembangan infrastruktur angkutan penyeberangan sesuai rencana induk masing-masing pelabuhan” ungkap Junaidi Hasil dari rakornis menyepakati bahwa agar tercapainya ketertiban aset dalam mendukung peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menginventaris data kepemilikan aset di masing-masing pelabuhan penyeberangan.  (MA)  

Serangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional di Dinas Perhubungan Provinsi Aceh telah dibuka mulai tanggal 3 September 2018 dengan pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor, pada tanggal 4 september dilaksanakan Peresmian Halte CSR-Trans Koetaradja, 5-7 September Pembinaan Pengusaha Bengkel Karoseri, 8- 14 September aneka lomba perhubungan, 13 September pelaksanaan Kunjungan Sosial, 14 September kegiatan donor darah, 14-16 September Rakornis Perhubungan hebat, 15 september Malam Keakraban perhubungan, 16 September ESQ Pegawai Dishub Aceh dan ditutup dengan kegiatan Upacara hari Perhubungan Nasional yang dilaksanakan pada hari Senin,17 September 2018 di Lapangan BP2IP Malahayati Aceh. Upacara ini dilaksanakan oleh segenap insan perhubungan dan mitra perhubungan di lingkungan Provinsi Aceh. Turut serta sebagai peserta Upacara dari SMK Penerbangan dan Taruna BP2IP Malahayati Aceh. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Asisten I Sekda Aceh M.Jafar, dan Komandan Upacara adalah Kepala Bidang LLAJ, Nizarli. Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2018 mengusung tema “Guyub Rukun Bangun Bangsa”. Seperti dalam kata sambutan Menteri Perhubungan yang disampaikan oleh Inspektur Upacara, ‘hal yang perlu menjadi refleksi dalam peringatan Harhubnas ini adalah pentingnya konsisten pada spektrum keselamatan dan pelayanan. Oleh sebab itu dalam rangka memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas, pada tahun ini diselenggarakan pengembangan SDM Perhubungan melalui Talent Pool system dengan program Reform Leadrship Training.” Sementara itu pelaksanaan upacara tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, tahun sebelumnya selalu dilaksanakan di kantor Gubernur Aceh tetapi untuk tahun ini dilaksanakan di BP2IP Malahayati Aceh dengan tujuan untuk lebih mengakrabkan seluruh lapisan insan perhubungan di wilayah Provinsi Aceh. Kedepannya kegiatan upacara dapat dilakukan di prasarana di sector Perhubungan. (S9)

Bengkel karoseri dan bak muatan merupakan elemen penting yang langsung terlibat dalam proses pembangunan sarana angkutan umum yang laik jalan secara teknis, oleh sebab itu Dinas Perhubungan Aceh mengadakan kegiatan Pembinaan Bengkel Karoseri / Bak Muatan di Hotel Kyriad Murraya Banda Aceh yang dilaksanakan mulai tanggal 5 s/d 7 September 2018. Kegiatan ini dibuka Resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT dan dihadiri oleh pihak Ditlantas Polda Aceh, PT. Jasa Raharja Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wil I Aceh dan Ketua DPD Organda serta diikuti oleh 30 orang pengusaha karoseri dari  seluruh  Provinsi Aceh yang terdata di Dinas Perhubungan Aceh. Kegiatan Pembinaan yang baru dilaksanakan tahun ini, bertujuan untuk : Melakukan pembinaan kepada pengusaha bengkel karoseri dan bak muatan serta meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan rancang bangun serta penertiban sertifikat registrasi uji tipe (srut); Meningkatkan jaminan keselamatan atas kendaraan bermotor produk bengkel karoseri dan bak muatan; Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengujian kendaraan bermotor khususnya mengenai rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Melalui kegiatan ini Dinas Perhubungan Aceh memberi perhatian besar kepada para pengusaha, karena pengusaha karoseri merupakan bagian hulu dari proses peningkatan keselamatan angkutan jalan khususnya keselamatan angkutan umum baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Dalam sambutannya Junaidi mengatakan “Sekarang ini kita menghadapi tantangan yang cukup berat dimana tingkat kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan cukup mengkhawatirkan seperti permasalahan over dimensi, over loading dan masalah lainnya, dimana hal ini menuntut perhatian kita semua mulai dari pengusaha bengkel dan juga kami jajaran perhubungan darat baik yang berada di pusat maupun daerah”. Narasumber pada kegiatan melibatkan segala pihak, selain dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian juga menghadirkan Ketua Masyrakat Transportasi Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang fokus pada Tehnologi Sarana dan Perizinan Karoseri. Disamping itu juga, Dinas perhubungan Aceh akan selalu ikut berpatisipasi dan melakukan pembinaan kepada seluruh pengusaha bengkel karoseri di Aceh sebagai bagian dari program unggulan Gubernur yaitu Aceh Kreatif yang bertujuan mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya. Junaidi juga berharap untuk seluruh pengusaha bengkel karoseri di Aceh dapat terus mengembangkan kreatifitasnya, dengan menciptakan kendaraan bermotor yang baik dari segi laik jalan, tekhnologi dan estetika desain sehingga produk dari bengkel karoseri/bak muatan di provinsi aceh dapat bersaing dengan bengkel karoseri yang sudah ada, serta produknya dipercaya oleh konsumen lokal dan juga konsumen nasional. Melalui kegiatan pembinaan bengkel karoseri/bak muatan, kita wujudkan produksi karoseri dan bak muatan yang berkeselamatan dan berdaya saing (Aceh Kreatif). (DW)

Ajang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi Aceh dilaksanakan pada hari Selasa, 4 September 2018 di hotel Hermes Palace kota Banda Aceh. Acara Tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Bidang Penerbangan Bapak Ir.Burhanuddin. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan lalu Lintas merupakan ajang kegiatan tahunan yang rutin diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Aceh setiap tahunnya. kegiatan ini sendiri bertujuan untuk mewujudkan disiplin dalam berlalu lintas pada pelajar, meningkatkan keselamatan lalu lintas pada pelajar, menurunkan angka kecelakaan, serta menciptakan generasi yang tertib dalam berlalu lintas di jalan. Untuk tahun 2018 total keseluruhan peserta dari Kota maupun Kabupaten di Provinsi Aceh terdapat sebanyak 23 peserta. Pemilihan dilakukan dengan menentukan peserta terbaik di yang kemudian diikutsertakan dalam pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional di Kementerian Perhubungan, dengan biaya di tanggung oleh Dinas Perhubungan Aceh. (Is)

Banda Aceh, 4 September 2018 Dalam rangka pembangunan prasarana dana fasilitas umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, partisipasi dari sektor swasta juga turut berperan dalam pemerataan pembangunan. Kehadiran Angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja sejak 2016, juga mendorong pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas pendukungnya. Sebagai bentuk implementasi Visi Misi Gubernur Aceh melalui Program Unggulan Aceh Hebat ke-8 (ACEH KAYA), Dinas Perhubungan Aceh telah memastikan keterlibatan sektor swasta menggunakan dana CSR dalam pembangunan fasilitas pendukung angkutan massal perkotaan, untuk itu Pemerintah Aceh meresmikan Halte Trans Koetaradja yang telah dibangun dengan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor perbankan pada Selasa, 4 September 2018 dibeberapa titik dalam Kota Banda Aceh. Kegiatan ini diresmikan oleh Plt. Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan  Aceh; dan di hadiri oleh Kapolda Aceh yang diwakilkan, Pangdam Aceh yang diwakilkan, Kajati Aceh yang diwakilkan, Ketua DPRA yang diwakilkan, Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh,Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Direksi BRI, Direksi Bank Aceh dan Direksi Bank BNI, sebagai bentuk pengenalan program kerja sama pembangunan daerah yang telah dilakukan antara Pemerintah Aceh dan Badan Usaha Milik Negara antara lain, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, selaku penanggung jawab kegiatan ini menyampaikan bahwa program ini selain sesuai amanah dalam Visi Misi Pemerintah Aceh, juga sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : Per-05/MBU/2007 yang mengatakan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungn (PKBL) yang dapat dilakukan melalui pemfaatan dana dari bagian laba BUMN untuk program bina lingkungan yang salah satunya adalah bantuan pengembangan prasrana  dan/atau sarana umum. Kegiatan ini dilaksanakan di Halte Bus Trans Koetaradja  Transfer Point Mesjid raya Baiturrahman, untuk kemudian dilakukan peninjauan oleh seluruh tamu undangan pada 3 halt yang telah di bangun dengan sumber dana CSR yaitu Halte Lamyong oleh Bank Aceh, Halte Jambo tape oleh Bank BNI dan Halte Simpang Lima oleh Bank BRI. Peresmian dilakukan pada Halte Lamyong dengan melakukan pemotongan pita Bersama oleh tamu undangan. “Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018 di Aceh, masih banyak kegiatan selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab insan perhubungan untuk selalu ikut membudayakan peningkatan pelayanan yang lebih baik” ungkap Junaidi. Dengan dilaksanakannya kegiatan peresmian ini diharapkan meningkatkan partisipasi swasta/Badan Usaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, sehingga meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah Aceh. (S9)   Dinas Perhubungan Aceh Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara no 52, Banda Aceh Infohumas.dishub.aceh@gmail.com Telp. (0651) 22110

  Aceh Expo Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Tahun 2018 resmi di buka pada 4 Agustus 2018 sore oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Lapangan Blang Padang. “Penyelenggaraan Aceh Expo ini merupakan bagian dari PKA yang menekankan pada upaya untuk menampilkan produk-produk unggulan masyarakat dari masing-masing kabupaten/kota,” sebut Nova dalam sambutannya. Dinas Perhubungan Aceh ikut andil dalam perhelatan 4 tahunan ini melalui beberapa kegiatan meliputi, menggelar Stan Terpadu yang terdiri dari Dinas Perhubungan Aceh, BP2IP Malahayati dan PT. Sakti Inti Makmur (Express Bahari) dengan mengusung Tema “Budayakan Keselamatan Transportasi #AcehHebat”. Pada stan terpadu ini selain menampilkan program unggulan yang telah dilaksanakan, jenis alat-alat keselamatan, PT. SIM juga memberikan promo berupa Tiket Kapal Cepat Bahari Express dengan harga Spesial untuk trayek Banda Aceh – Sabang. Disamping itu, Dishub Aceh juga mengoperasikan Bus Trans Koetaraja dengan penambahan waktu layanan dan perubahan rute sementara, yaitu beroperasi mulai pukul 06.30 s/d 23.00 WIB yang melewati rute beberapa lokasi kegiatan PKA yang terdapat di Banda Aceh dan sekitarnya dan titik pemondokan/penginapan tamu atau peserta PKA-7, sehingga masyarakat dapat menikmati rangkaian acara dengan kemudahan transportasi. Setelah seremonial pembukaan Aceh Expo PKA-7, Plt Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah meninjau stan-stan yang memamerkan program unggulan dan produk kreatif, beliau juga menyempatkan untuk singgah di stan Terpadu Perhubungan dan mendukung upaya Dinas Perhubungan dalam menciptakan budaya menggunakan bus pada masyarakat guna menghindari kemacetan. яндекс Seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Pekan Kebudayaan Aceh yang diselenggarakan di beberapa titik di kota Banda Aceh mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat, hal ini terlihat dari ramainya pengunjung yang mendatangi Aceh Expo di Lapangan Blang Padang. Masyarakat mengharapkan kegiatan ini lebih memajukan Aceh dan mengenalkan keunikan kebudayaan Aceh kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh maupun masyarakat luar Aceh. (S9)