Dishub

Proses Pembangunan KMP. Aceh Hebat 1, 2, dan 3

Kehadiran moda transportasi sebagai aspek utama dalam upaya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Guna memutus keterisolasian suatu daerah, kehadirannya berperan penting dalam menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat secara berbarengan. Kapal adalah salah satu pilihan terbaik guna menghubungkan daerah kepulauan. Selama ini, penumpukan penumpang dan angkutan barang/kendaraan yang membawa logistik menjadi hal lumrah dan terhambat pemasokan ke wilayah kepulauan sehingga harga pasar tidak terkendali, masyarakat kembali morat-marit dan nilai ekonomi kembali anjlok. Belum lagi jika musim gelombang tinggi dan cuaca eksrem terjadi, masyarakat pulau harus siap-siap “mengurut dada” dengan harga dan ketersediaan barang, mau tidak mau dengan harga mahal, masyarakat terpaksa membeli. Satu hal lagi jika musim liburan tiba, penumpang melonjak signifikan. Seperti dikehatui, Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daerah kepulauan dengan panorama yang begitu menawan mengundang wisatawan untuk menikmatinya, sudah sewajarnya Aceh butuh kapal baru guna mewujudkan transportasi berkeadilan yang setara dengan wilayah daratan. Untuk itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas perhubungan pada tahun 2018 lalu telah melakukan perencanan pembangunan kapal. Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, peningkatan konektivitas antar kepulauan, sektor pariwisata, dan logistik, maka berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 28 November 2018, melalui APBA TA 2019 dan 2020 (tahun jamak) telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan tiga kapal Aceh Hebat. Proses pelelangan ketiga kapal dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan RI dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Aceh belum memiliki pengalaman dalam pelelangan kapal dengan spesifikasi khusus. Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kementerian Perhubungan RI telah memiliki kompetensi untuk pembangunan kapal Ro-ro. Perencanaan terhadap ketiga kapal tersebut pun telah dilakukan pendampingan teknis dari kementerian. Selama pelaksanaan pekerjaan, Dinas Perhubungan Aceh didampingi oleh Konsultan Pengawas dan Tim Teknis yang melibatkan personil dari Kementerian Perhubungan dan Dishub Aceh. Untuk terlaksananya setiap tahapan pembangunan, telah dilakukan sertifikasi oleh Kementerian Perhubungan RI dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). BKI yang merupakan ahli yang berkompetensi di bidang perkapalan yang bertugas untuk mengecek dan menginspeksi kapal, baik yang akan dibuat ataupun yang sedang beroperasi di Indonesia serta melakukan Pengetesan peralatan maupun perlengkapan kapal yang berhubungan dengan kelas kapal, baik badan kapal ataupun mesin. Nantinya, setelah kapal diinspeksi dan lolos, maka kapal akan mendapatkan sertifikat dari kelas kapal yang membuktikan bahwa kapal tersebut sudah memenuhi kualifikasi dan standar yang diberlakukan oleh Biro Klasifikasi. Pentingkah kelas atau sertifikasi untuk kapal? Tentu saja sangat penting. Jangankan untuk dioperasikan, ketika kapal dibuat saja BKI akan datang untuk melakukan pengecekan, di mana struktur kapal sudah harus sesuai dengan standar yang berlaku pada SOLAS II-1, yang berisikan tentang struktur rancangan kapal. Kapal tidak akan disertifikasi bila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan SOLAS II-1, yang tentu saja dampaknya kapal tidak akan bisa beroperasi, mengingat tugas dari BKI adalah untuk menerbitkan sertifikat pengoperasian kapal. KMP. Aceh Hebat 1, 2 dan 3 yang dibangun baru di tiga galangan yang berada di Indonesia diawali dengan proses Keel Laying atau dikenal juga peletakan lunas kapal sebagai titik awal pembangunan sebuah kapal dilaksanakan serentak pada tanggal 21 Oktober 2019 yang dipusatkan di galangan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Madura, Jawa Timur. Sekaligus di tanggal itu, penabalan nama KMP. Aceh Hebat pada masing-masing kapal oleh Plt. Gubernur Aceh (Kini Gubernur Aceh), Ir. Nova Iriansyah, M.T. Selanjutnya, pada masing-masing galangan kapal yang telah memiliki ahli yang berkompetensi melakukan proses pembangunan kapal. KMP. Aceh Hebat 1 dengan bobot rencana 1300 GT yang melayani lintasan Pantai Barat-Simeulue dibangun selama 470 hari di galangan PT Multi Ocean Shipyard Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Di waktu bersamaan, KMP. Aceh Hebat 2 bobot rencana 1100 GT untuk lintasan Ulee Lheue-Balohan dibangun selama 497 hari di galangan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Madura, Jawa Timur. Sementara itu, KMP. Aceh Hebat 3 dengan bobot rencana 900 GT untuk lintasan Singkil-Pulau Banyak dibangun selama 497 hari di galangan PT Citra Bahari Shipyard, Tegal, Jawa Tengah. Proses sakral berikutnya yang menjadi seremoni puncak dari pembangunan kapal adalah proses peluncuran kapal ke air yang sering disebut dengan launching kapal, proses ini berturut-turut dilakukan pada 3 Oktober 2020, 16 Oktober 2020, dan 5 November 2020 untuk KMP. Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Selang beberapa hari setelah keberhasilan launching kapal ke air, dilakukan uji stabilitas kapal (inclining test), sebagai salah satu pemenuhan persyaratan kapal kelas BKI dan juga dalam rangka pemenuhan persyaratan statutory untuk Badan Pemerintahan. Persyaratan utama agar uji stabilitas kapal ini dapat dilaksanakan bahwa kapal mendekati penyelesaian akhir, diusahakan semua mesin dan barang terpasang dalam kapal, toleransi yang berikan bagi alat yang belum terpasang tidak boleh lebih dari 2 persen dan kelebihan beban tidak melebihi 4 persen dari berat kapal kosong tidak termasuk air balas. Semua barang yang berada di dalam kapal harus dicatat dengan cermat. Salah satu tes lainnya yang dilalui oleh KMP. Aceh Hebat 1, 2 dan 3 menjadi faktor penting dari segi keamanan dan ekonomi adalah sea keeping test untuk melihat kelayakan kapal berdasarkan teori dan uji langsung di kolam pengujian. Uji sea-keeping ini merupakan uji model kapal yang meliputi olah gerak kapal, daya tekan lambung kapal, gaya geser, momen lentur dan torsi, faktor probabilitas air masuk ke geladak kapal dan kemampuan baling-baling, kemampuan gerak relatif kapal antara gelombang dan lambung kapal, bantingan, akselerasi dan peningkatan hambatan pada kapal. Pengujian ini dilakukan di Balai Teknologi Hidrodinamik milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Setelah dinyatakan lulus uji, selanjutnya dilakukan dock trial. Proses ini dilakukan untuk menguji sistem dan perlengkapan kapal pada masing-masing galangan kapal. Sebelum diberangkatkan ke Aceh, KMP. Aceh Hebat 1, 2, dan 3 harus melalui rangkaian proses akhir tahap uji spesifikasi teknis atau official sea trial serta melengkapi dokumen dan sertifikat. Pada setiap tahapan pembangunan kapal, telah dilakukan sertifikasi oleh Kementerian Perhubungan RI dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Seperti informasi sebelumnya, di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh, KMP. Aceh Hebat 2 telah tiba pada 19 Desember 2020, KMP. Aceh Hebat 3 tiba tanggal 28 Desember 2020, dan KMP. Aceh Hebat 1 tiba pada 14 Januari 2021. Kedatangan ketiga kapal ini disambut langsung oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan pejabat terkait. “Aceh belum pernah punya kapal

Peringatan Hari Perhubungan Nasional, Wujudkan Asa Majukan Indonesia

Banda Aceh – Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas 2020) tahun ini yang diperingati pada 17 September berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perayaan hari puncak harhubnas pun tak semeriah biasanya. Tahun lalu, sejumlah kegiatan dan perlombaan ikut memeriahkan perayaan harinya insan perhubungan secara nasional. Tak lupa jua, seluruh keluarga pegawai perhubungan ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian acara harhubnas. Kali ini, Dinas Perhubungan Aceh menggelar perayaan Harhubnas secara sederhana dengan penerapan protokol kesehatan, dengan kegiatan upacara yang hanya dihadiri oleh Pejabat Struktural di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh, Kamis (17/09/2020). Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam penyelenggaraan hari puncak ini, mitra kerja Dinas Perhubungan Aceh dan stakeholder lainnya turut mengikuti upacara secara virtual dari instansi masing-masing. Kegiatan berjalan lancar tanpa mengurangi kekhidmatan seperti biasanya. Dengan mengangkat tema “Wujudkan Asa, Majukan Bangsa” menjadikan cerminan bagi insan perhubungan bersama seluruh stakeholder secara nyata membangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan transportasi yang berkeselamatan, aman dan sehat yang dapat menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Covid-19 merupakan sebuah tantangan serta sebagai sebuah pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua. Pandemi ini telah membatasi ruang gerak khususnya sektor transportasi dalam memberikan pelayanan optimal. Hampir seluruh negara memberhentikan sementara operasional angkutan massal di daerahnya. Faktanya, sarana transportasi tanpa disadari menjadi salah satu media penyebar virus. Faktanya, perhubungan merupakan urat nadi kehidupan atau sektor yang paling dibutuhkan oleh seluruh aspek kehidupan, karena setiap kegiatan perlu ditunjang dengan mobilitas atau pergerakan baik barang maupun orang. Hal ini tentu tidak dijadikan sebuah kendala, namun jadi sebuah instropeksi atas pelaksanaan kegiatan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana amanat tertulis Menteri Perhubungan yang dibacakan dalam upacara oleh Junaidi, menyampaikan bahwa peringatan Harhubnas sebagai penyemangat bagi insan perhubungan untuk memberikan yang terbaik bagi tanah air ini. Dikatakannya lagi, dengan semangat Harhubnas ini dapat menumbuhkan rasa empati kita bersama di tengah kondisi yang memprihatinkan agar bermanfaat bagi masyarakat dan tentu di setiap pelaksanaan kegiatan perhubungan harus sesuai dengan protokol kesehatan. “Dalam rangka memperingati Harhubnas Tahun 2020 ini dengan harapan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan segenap insan perhubungan di mana pun berada,” pungkas Junaidi. (MS)

Aksi Gebrak Masker di Pidie Jaya, Bentengi Diri dari Penyebaran COVID-19

Sebanyak 19.400 masker disebar Tim Gebrak Masker (GEMA) Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh ke Pidie Jaya, Kamis (3/9/2020) untuk disebar di lima kecamatan. Diantaranya Kecamatan Bandar Dua, Meurah Dua, Bandar Baru, Pante Raja, dan Trieng Gadeng. Masker ini tersebar ke 144 gampong di 5 kecamatan ini. Selain itu, Dishub Aceh juga menyebarkan baliho, spanduk, dan poster ke masjid, sekolah, puskesmas serta fasilitas umum lainnya. Masker yang disebar ini adalah distribusi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang diserahkan ke Pemerintah Aceh saat kunjungannya ke Aceh beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, masker telah terbukti mampu mencegah penyebaran Covid-19, membentengi diri, dan menjaga orang lain. Yang terpenting lainnya adalah, setelah memakai masker, kita dianjurkan tetap jaga jarak 1-2 meter. Covid-19 adalah nyata dan telah merenggut ribuan nyawa di Indonesia. Pada hari yang sama, mewakili Kadishub Aceh, Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal menyerahkan secara simbolis SK Kenaikan Pangkat PNS ke Plt. Sekda Pidie Jaya, Jailani Beuramat di ruang Setdakab Pijay. Penyerahan SK Kenaikan Pangkat bagi PNS ini periode 1 Oktober 2020 di Pijay dan Cabang Dinas SKPA di Pijay kepada 6 orang PNS. Selain itu, 22 SK Kenaikan Pangkat PNS lainnya diserahkan melalui Eselon III disaksikan Camat di 5 Kecamatan setempat. Penyerahan SK pada hari ini dilakukan secara serentak di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh dengan total 3.527 SK Kenaikan Pangkat dan 65 SK Pensiun. “Diharapkan dengan kenaikan pangkat ini menjadi pendorong semangat dalam melanjutkan pengabdian kepada daerah, bangsa, dan negara,” ungkap Faisal. (MR)

Pendaftaran Calon Taruna Dimulai Hari Ini, Berikut Alurnya

Alur Pendaftaran Seleksi Calon Taruna Jalur Reguler Pola Pembibitan 2020 Note : Poktekpel Malahayati mendapat kepercayaan untuk menerima Program Reguler (Pola Pembibitan) Tahun 2020 untuk jurusan : 1. Nautika (24 orang) 2. Permesinan Kapal (TEKNIKA) (24 orang) 3. Kelistrikan Kapal (ETO) (24 orang) *gambar by Poltekpel Malahayati

LOMBA FOTO SELFIE

Mau dapetin 2 Tiket Kapal Cepat Express Bahari Banda Aceh-Sabang (PP) Kelas VIP ?? Ikuti LOMBA FOTO SELFIE angkutan umum Aceh cek infonya di twitter Dishub Aceh, atau klik disini

KETIKA DUA TOKOH ARSITEK BERBINCANG : SINERGI DALAM MEMBANGUN KONEKTIVITAS ACEH

Obrolan sering membuka sebuah persoalan yang biasa hingga yang benar-benar serius. Berbincang sering mengundang isu baru atau bahkan sebuah solusi dari bertukar pikiran. Atau hanya disela-sela melepas penat seraya meneguk segelas kopi panas yang masih mengembul. Ada banyak hal yang terus diobrolkan dan tanpa dipatenkan, seperti sedang mendulang emas atau mengurai benang kusut, obrolan menjadi suatu kebutuhan pokok sosial manusia. Apalagi, saat para tokoh bertemu dan membincangkan satu topik pemikiran yang sama akan ada rona baru dalam membuka sebuah cakrawala. Pada hari Jum’at, 24 Januari 2020, dua tokoh Arsitektur Indonesia dipertemukan dalam sebuah ruang diskusi yang membahas rencana pembangunan konektivitas dalam wilayah Aceh sebagai bagian transportasi nasional. Tepatnya dua arsitek ini berbincang di ruang Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Merekalah Budi Karya Sumadi, alumni arsitektur Universitas Gajah Mada (UGM) Tahun 1981 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI dan Nova Iriansyah, alumni Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Tahun 1988 dan melanjutkan studi lanjutan dengan jurusan yang sama di Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1999. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas tentang kelanjutan pembangunan Kereta Api Aceh ke depan dan isu-isu lain terkait pengembangan transportasi wilayah paling barat Indonesia. Dalam sebuah ruangan berbentuk persegi dengan bukaan yang memamerkan suasana Ibukota di luar sana dan sentuhan dinding partisi bercorak kayu dengan warna coklat layaknya seduhan segelas milo susu menciptakan sebuah harmoni jamuan saat itu. Ada harapan-harapan yang dituturkan Plt. Gubernur Aceh saat memulai perbicangan sambil melemparkan senyum yang menghiasi wajah keduanya. Pembangunan jalur Kereta Api (KA) lintas Banda Aceh – Besitang mengalir di sela-sela pembicaraan dengan tanggapan yang mengungkapkan banyak hal tentang corak dan nuansa dalam karya mereka berbincang. Beliau berharap proyek ini dapat menjadi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan biaya pengadaan tanah jalur KA tersebut disediakan oleh Lembaga Manajemen aset Negara (LMAN). Dalam obrolan ada perpaduan keputusan yang mempengaruhi aspek kebijakan pembangunan yang menyangkut dilema sosial, budaya, sisi estetika atau bahkan histori objek tersebut yang terselip dalam deru canda yang menyeruak ke seantero ruangan. Pada awal kisah pertemuan hari itu, senyuman lebar keduanya saat berjabat tangan menciptakan sirkulasi hawa yang adem untuk membahas konsep desain kebijakan yang akan diambil ke depan. Secara murni, obrolan tersebut menggambarkan sensibilitas pada setiap kata yang ditutur keduanya, ada paduan rona yang digabungkan menjadikan gradasi yang estetik dan tepat secara visual kebijakan. Ada warna-warna dominan yang pastinya menjadi leadingnya. Dengan cara pandang yang komprehensif dan merujuk peta masalah masa-masa sebelumnya, Plt. Gubernur Aceh juga berupaya memberikan warna cerah bagi upaya percepatan pengembangan perkeretaapian Aceh. Ranah yang akan dikembangkan membutuhkan dukungan dengan penataan kelembagaan melalui pembentukan unit kerja Balai Teknik Perkeretaapian di Aceh sehingga koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan dapat lebih sinergis yang dapat mengubah rona abstrak menjadi lebih nyata untuk dinikmati. Pembangunan KA ini juga menjadi suatu denyut nadi Aceh dalam menyambungkan garis aksesibilitas antar kabupaten/kota Aceh wilayah timur yang mencapai 428 Km. Tentu dalam membentuk garis lurus pada sebuah goresan peta membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dan kolaboratif sehingga dominan kekeliruan guratan garis rentang kendali koordinatif yang selama ini tersendat, dapat mengalir dengan baik. Di tengah kehangatan perbincangan ini, Menhub, Budi Karya Sumadi yang didampingi Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Komunikasi Publik menuturkan terkait aspek sosial masyarakat yang berkaitan langsung problema pengadaan tanah untuk segmen Sungai Liput  – Langsa ditangani dengan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang berasal dari LMAN. Sehingga diharapkan kendala dalam pembebasan lahan untuk segmen tersebut dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Ada ranah lain yang tersentuh dalam pembicaraan ini. Goresan sketsa yang dibuat terkadang menciptakan konsep desain baru atau ornamen tambahan yang muncul di tengah guratan garis-garis tegas untuk sebuah objek. Ada garis-garis bantu yang dapat mempertegas guratan utama seperti harapan lain Aceh yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh agar Menteri Perhubungan dapat menumpahkan tinta printer dalam kebijakan atau Keputusan Menteri yang menggurat tulisan atau pernyataan pembukaan rute penerbangan Kuala Namu – Rembele (Bener Meriah) – Bandara SIM (Banda Aceh) PP yang diperkirakan memiliki permintaan perjalanan (demand) yang cukup baik serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah tersebut. Bandara Rembele saat ini memiliki panjang runway 2.250 x 30 m dan dapat didarati pesawat sekelas ATR 72. Di sisi lain, ada harap lain yang terucap dalam diskusi yang relatif singkat ini, yaitu untuk mengaktifkan kembali penerbangan Kualanamu – Sabang PP yang sempat dioperasikan oleh Garuda Indonesia namun telah berhenti beroperasi beberapa waktu yang lalu karena berbagai faktor. Penerbangan ini sangat penting untuk dibuka kembali untuk mendorong Sabang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Di sektor transportasi laut, Plt. Gubernur berharap agar Kemenhub dapat memberikan perhatian terhadap Pelabuhan Calang yang diproyeksikan menjadi pelabuhan ekspor CPO dengan membangun breakwater sehingga operasional pelabuhan tidak terkendala dengan gelombang tinggi pada saat-saat cuaca ekstrem. Pada akhir pertemuan, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran Kemenhub dalam memberikan bantuan teknis terhadap berbagai isu perhubungan di Aceh, khususnya bantuan teknis dan suksesnya pelaksanaan tahap perencanaan dan persiapan terhadap 3 (tiga) unit kapal Ro-ro yang dibangun oleh Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020. Obrolan tentang penyiapan 3 kapal Ro-ro terasa membanggakan bagi obsesi Aceh dalam membangun transportasi untuk peningkatan konektivitas antar wilayah. Banyak obsesi dengan gaya seorang arsitek sedang berlangsung di Aceh, bagaimana kita memahami konsep memberi kesempatan kepada masyarakat dan wisatawan untuk menikmati nilai sejarah pendopo gubernur, sebuah diskusi yang membutuhkan cara pandang yang sangat luas. Ada lambang ornamen atau sketsa yang dilihat dari sudut berbeda dan ada nilai historis abstrak yang dapat terbaca oleh para arsitek. Di sinilah ada obrolan dan diskusi untuk sebuah terobosan atau sebuah solusi dalam mensinergikan semua sektor. Mungkin ada nalar-nalar yang tidak terjangkau oleh awam, tentu butuh waktu untuk sebuah pembuktian dari konsep desain ke realita. (MS)

Kesiapan Bandara SIM Tanggap Darurat Bencana

Tak dapat dipungkiri, saat terjadinya bencana, pesawat dan bandara menjadi garda terdepan mitigasi bencana. Salah satunya seperti yang diungkapkan Teuku Darmansyah. Hari itu, Darmansyah selaku Kepala Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) ketika gempa dan tsunami menghantam Aceh, sedang perjalanan dari Jakarta menuju Banda Aceh. Saat itu, dia menghadiri rapat pembahasan pengembangan dan pembangunan Bandara SIM di Jawa Barat. Saat tiba di Bandara Polonia Medan, Darmansyah bersiap menuju Banda Aceh tidak menyangka kejadian buruk itu terjadi di Aceh. Sekitar pukul 09.00 WIB, di Bandara Polonia tidak ada yang mengetahui gempa di Aceh. Hingga, pukul pesawat Garuda B737 GA 190 pada pukul 09.20 WIB terlanjut take off ke Aceh. Barulah Darmansyah mengetahui 10 menit menjelang landing. Pilot mengabari penumpang bahwa Bandara SIM tidak dapat didarati karena rusak akibat gempa. Dan pesawat berbalik arah kembali ke Medan. Dia juga belum mengetahui kalau Aceh terendam air. Tiba di Medan, dihubungilah petugas Bandara SIM menggunakan handphone, namun tidak ada jawaban. Begitu juga melalui telepon. Lalu, Darmansyah pergi ke radar Bandara Polonia Medan. “Disanalah saya berbicara dengan Pak Putra lewat radio portable lantas mengetahui Aceh sudah kacau balau,” sebut Darmansyah. Dalam beberapa jam kerisauannya itu, sedikit tercerahkan saat mengetahui bahwa pesawat kalibrasi yang dipiloti Capt. Bantasidi mendarat di Polonia dari Aceh. Kepadanya, Darmansyah meminta Bantasidi mengantarnya kembali ke Aceh. Tepatnya, pukul 13.30 WIB Darmansyah take off menuju Aceh. Sebelum mendarat, terlebih dulu pesawat mengelilingi pesisir pantai hingga Banda Aceh. Di ketinggian 1500 kaki itu, Banda Aceh dipenuhi genangan air. Hanya Masjid Raya, gedung olahraga, dan monumen pesawat Seulawah yang terlihat jelas dari atas. Pesawat mendarat pukul 14.30 WIB. Lalu Darmansyah segera menjumpai pegawainya dan memastikan segala kondisi bandara. Setelah memastikan bandara masih layak dioperasikan, seperti pelayanan lalu lintas udara, run way, power plan, dan fasilitas keselamatan penerbangan lainnya. Di hari itu, maka pukul 16.40 WIB Bandara SIM dibuka kembali serta mengabarinya ke Medan dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II di Jakarta. Tim dadakan segera dibentuk di kantor pusat yang bertugas memberikan bantuan kepada Bandara SIM. Karena sejak hari pertama bencana jumlah pegawai sangat sedikit yang bisa bekerja lantaran masih mencari anggota keluarganya. Lalu dibentuklah posko peduli Aceh dengan mengirimkan relawan sesuai bidang keahlian secara bergelombang hingga Mei 2005. Koordinasi yang intens juga kami lakukan dengan pangkalan TNI AU dalam rangka pengamanan dan persiapan penanggulangan bencana tersebut. Semua kedatangan, pejabat, relawan maupun bantuan semua ditangani oleh posko Angkasa Pura II. Beruntung sekali atas permintaan Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa melalui Duta Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta. Aceh mendapat bantuan fasilitas pelayanan Lalu Lintas Udara (LLU) berupa mobile tower dan empat buah helikopter raksasa dua baling chinook yang sangat bermanfaat dalam operasi search and rescue. “Saya terharu banyak sekali negara-negara yang memberikan bantuan untuk Aceh kita,” pungkas GM yang menjabat dari tahun 2003-2005 itu. Sejak saat itulah, pesawat dari berbagai negara dapat mendarat, mengevakuasi warga, dan mengirimkan bantuan. Berduyun-duyunlah bala bantuan datang menghampiri Aceh baik dalam maupun luar negeri. Kini, pasca tsunami, Bandara SIM memiliki keunggulan. Hal ini seperti yang diungkapkan General Manager Angkasa Pura II Bandara SIM, Indra Gunawan. Seperti runway 3000 meter yang dapat didarati pesawat Boeing 747-400, 777-300ER. Luas ini menjadikan Bandara SIM yang pertama sebagai bandara terluas di Pulau Sumatera. Selain itu, bandara ini memiliki 3 taxiway dan 1 taxiway paralel, 8 parking stand dengan konfigurasi 2 wide body dan 6 narrow body. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan perluasan terminal dan perawatan sisi fasilitas utama bandara yaitu overlay run way dan taxi way. Terkait kesiapan mitigasi bencana, Indra menyebut Bandara SIM memiliki komite. Diantaranya Emergency Respon Plan (ERP), Airport Emergency Plan (AEP), Airport Security Comitee (ASP) dan Emergency Operation Center yang dapat terhubung keseluruh Instansi tanggap darurat. “Semua komite ini dilakukan simulasi setiap 2 tahun sekali,” katanya. Upaya mitigasi bencana juga dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dikenal sebagai AirNav. Seperti yang diungkapkan GM AirNav Indonesia Kacab Banda Aceh, Wisnu Hadi Prabowo. Dikatakannya, saat terjadi bencana, crisis centre dibentuk berkolaborasi dengan pihak terkait. Gunanya agar pelayanan pada kondisi darurat berjalan maksimal. “Kami ikut memastikan akses slot terhadap pesawat yang ingin memberikan bantuan maupun evakuasi warga dapat mendarat dengan selamat,” ujar Wisnu. Saat ini AirNav telah membenahi majamemen berupa teknologi informasi yang memudahkan airline mengetahui ketersediaan slot pesawat yang kita beri nama cronos system, setiap jamnya akan diketahui berapa banyak kapasitas. Sistem ini terbuka, sehingga airline dapat memonitor slot mana yang kosong maupun telah terisi. Rencana penerbangan (flight plan) jika dulunya airliner mengantar sendiri ke Air Tower Control secara manual. Sekarang, berbasis elektronic flight plan. Jadi pihak airplane dengan akunnya dapat mengakses tanpa harus datang ke AirNav. Selain itu, untuk memastikan keselamatan kedatangan dan keberangkatan kita membuat prosedur konvensional ataupun yang saat ini sedang kita kembangkan berbasis satelit yang kita sebut Perfome Base Navigation (PBN). Saat ini AirNav tidak hanya menjamin keselamatan, tapi kita juga dituntut membantu airline mencapai efisiensi. (Muarrief) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

KOLABORASI : Mempersiapkan Infrastruktur Transportasi 15 Tahun Lebih Cepat Untuk Sabang

Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang (BPKS), Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan pertemuan membahas rencana pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang. Pertemuan ini dilakukan di Aula Rapat Dinas Perhubungan Aceh, Banda Aceh tanggal 16 Januari 2020. Di dalam pertemuan ini juga membahas rencana kerjasama dalam pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang, pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan oleh BPKS yang diharapkan segera selesai pembangunannya. Setiap kegiatan perlu sebuah istilah “Cet Langet – bermimpi setinggi-tingginya -red”, yang berarti sebuah perencanaan ke depan yang dikonsepkan untuk target pencapaian yang harus diimplementasikan dan bersifat mutlak. Di dalam sebuah perencanaan tidak hanya menyebutkan tujuan dan target secara gamblang, namun kemungkinan hambatan atau deviasi pencapaian juga terprediksi saat proses pelaksanaan. Maka suatu perencanaan sangat diperlukan untuk manajemen program sebagai panduan pengambilan sikap dalam upaya pencapaian target yang diharapkan. Idealnya dari sebuah program pembangunan jaringan transportasi Aceh juga mengharuskan sebuah masterplan sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan kedepannya dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan pembiayaan. Begitu pula, arah pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan transportasi sedini mungkin, Dishub Aceh melakukan studi 2015 untuk menyusun Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP) Balohan Kota Sabang. Hasil studi yang ditetapkan dalam RIP Balohan Kota Sabang menyebutkan bahwa jumlah penumpang pada tahun eksisting – Tahun 2015 –red mencapai 258.697 orang dan diprediksi pertumbuhan di Tahun 2035 mencapai 514.397 orang. Persentase pertumbuhan ini mencapai 50,29 persen khusus untuk penumpang Kapal Ferry Ro-Ro. Ini merupakan bom waktu apabila tidak tertangani pada saat ini. RIP ini direncanakan dalam rentang masa 2016 – 2035 yang berisi tentang jangka waktu perencanaan, rencana tapak dan rencana detail teknis, proyeksi arus pertumbuhan dan rencana kebutuhan penumpang dan/atau barang, perkiraan dampak penting dan penanganan dampak, dan hal terkait lainnya. Dalam mewujudkan target yang telah direncanakan dalam RIP maka perlu diupayakan dengan platform kolaborasi untuk “mempersiapkan infrastruktur lebih awal untuk kebutuhan pertumbuhan masa depan”. Dalam perjalanan yang berliku dan menanjak, dimulai dengan konsultasi Kementerian dan koordinasi Bappenas serta syarat investasi yang harus dipenuhi hingga pada akhirnya BPKS bersedia melakukan investasi. Namun hal ini tidak surut dari kendala dan rintangan dari kesulitan menganggarkan program kegiatan, persoalan lahan yang belum dikuasai dan aspek lainnya yang tak kalah menantang. Pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang dimulai pada Tahun 2018 dan kondisi pembangunan sekarang sudah mencapai 80 % dari alokasi anggaran yang disediakan. Hal ini juga merupakan suatu prestasi yang perlu diaksarakan dalam sebuah goresan pena yang menjadi pelajaran ke depan bagi kita. “Biasanya hampir semua rencana induk terlambat”, hari ini pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang 15 tahun lebih cepat dari upaya “Cet Langet” pada Tahun 2015 lalu, artinya berdasarkan RIP, Pelabuhan Penyeberangan Balohan dijadwalkan penyelesesaian infrastrukturnya di Tahun 2035. Kebiasaan selama ini, kita terfokus pada satu arah angin dalam mempercepat pembangunan. Padahal, ada arah angin lain yang membawa lebih banyak keuntungan layaknya kolaborasi. Suatu ulasan mungkin perlu dipatenkan bahwa “dengan kolaborasi, percepatan bukan hal mustahil atau cet langet”. Jadi, saat ini revisi mesti dilakukan untuk mengakomodir percepatan dengan pelaksanaan ini menggunakan pendekatan demand follow supply. Dengan segala keterbatasan, kolaborasi yang sudah dilakukan perlu dijadikan model dalam penyediaan infrastruktur transportasi Aceh di masa yang akan datang. Walikota Sabang, Nazaruddin dalam sambutannya menyampaikan agar dapat segera memperoleh kesepakatan tentang format pengelolaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk standar operasional dan prosedur yang diperlukan untuk pelayanan yang lebih baik. (MS)

ACEH BUTUH PESAWAT YANG SESUAI UNTUK PERCEPATAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Upaya-upaya Pemerintah Aceh untuk terus mengejar target pada program prioritas terus dilakukan. Pada Senin, 1 Juli 2019 yang lalu, Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT., melakukan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Jawa Barat. Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Standing (MoU) yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Singapura pada Tanggal 07 Februari Tahun 2018. MoU tersebut bertujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan rencana pengadaan pesawat dan pembangunan assembly line pesawat terbang N219 di Provinsi Aceh. Kunjungan Plt. Gubernur Aceh ke PTDI lebih menekankan pada evaluasi terhadap MoU yang sudah ada dan membahas kemungkinan kesepakatan realistis yang bisa dicapai dalam RPJMA 2017 – 2022 sehingga capaian MoU dapat diukur dengan baik. Pertemuan Pemerintah Aceh dan PTDI juga membahas penyempurnaan studi tentang penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasional Pesawat N219 untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pengembangan transportasi udara Aceh seharusnya berpedoman pada tata ruang Aceh yang mengarahkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) berperan sebagai hub bandara-bandara yang ada di Aceh. Konsep arah pengembangan ini belum terealisasi secara optimal. Kondisi eksisting perintis saat ini juga belum signifikan dengan pengembangan konsep ini. Beberapa penerbangan ini masih mengarah ke hub bandara wilayah barat, Kualanamu, Sumatera Utara. Angkutan udara semestinya mempersingkat waktu dan jarak, akan tetapi saat ini untuk beberapa daerah membutuhkan biaya yang lebih besar dari seharusnya untuk dapat menjangkau Ibukota Provinsi. Tindak lanjut Pemerintah Aceh dengan PTDI juga mendorong implementasi konsep pengembangan Tata Ruang Aceh dalam meningkatkan peran Bandara SIM sebagai hub bandara Aceh. Dalam hal ini untuk mendorong transportasi udara secara komersial juga butuh waktu yang lama dan jika pihak ketiga yang mengurus juga belum tentu memberikan keuntungan yang banyak. Akan tetapi, masyarakat sangat membutuhkan moda transportasi ini. Sehingga, Pemerintah perlu mengintervensi kebutuhan sarana transportasi udara (pesawat terbang –red) untuk mengungkit peran prasarana (Bandara –red) yang telah ada di Aceh agar kembali terbangun dari “mati suri” selama ini. Sebagai karya anak bangsa, N219 merupakan pesawat komuter berbasis regulasi CASR/FAR 23 yang memiliki daya angkut sebanyak 19 penumpang dan secara umum memiliki daya angkut, serta flight & field performance yang lebih unggul dikelasnya. Pesawat ini dibangun oleh PT. Dirgantara Indonesia bersama LAPAN (Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional) dan direncanakan dapat menyelesaikan tahap sertifikasi pada akhir tahun 2019. Pesawat N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis. Memiliki kabin terluas di kelasnya dan dapat dimodifikasi untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun evakuasi medis saat terjadi bencana. N219 memiliki kecepatan maksimum mencapai 210 knot dan kecepatan terendahnya mencapai 59 knot, sehingga dapat terbang di wilayah bertebing dan berbukit sesuai karakteristik beberapa Bandara yang ada di Aceh. N219 juga memiliki kemampuan mendarat pada runway yang relatif pendek atau short take off – landing sehingga tidak membutuhkan landasan panjang dan mudah dioperasikan di daerah terpencil. N219 juga dilengkapi dengan Terrain Awareness and Warning System, yaitu alat yang bisa mendeteksi wilayah perbukitan. Sistem pesawat akan memberikan tanda dan visualisasi secara dimensi sehingga pilot tahu secara langsung kondisi perbukitan yang akan dilaluinya. Sesuai dengan kondisi Aceh saat ini yang memiliki 12 bandara yang belum beroperasi secara maksimal, bahkan beberapa bandara hanya melayani penerbangan perintis seminggu sekali. Pengadaan pesawat N219 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan bandara-bandara di Aceh tersebut. Aceh yang terpisah dengan perbukitan dan lautan, akan dapat terkoneksi dengan pesawat udara yang sesuai dengan topografi wilayah Aceh. Saat ini konektivitas antar wilayah merupakan salah satu tantangan terbesar dalam hal mengembangkan sektor kepariwisataan di Provinsi Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, penambahan frekuensi penerbangan dari dan ke bandara-bandara di Aceh diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisata. Data kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik pada tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren kunjungan yang terus meningkat. Adanya kerjasama IMT-GT (Sabang-Phuket-Langkawi) dalam bidang pariwisata dan kegiatan kepariwisataan lainnya, mendorong tumbuhnya industri pariwisata di Provinsi Aceh. Selain faktor pariwisata, Aceh yang dikenal sebagai daerah rawan bencana juga sangat memerlukan konektivitas wilayah melalui angkutan udara. Bencana Tsunami 2004 membuktikan peran bandara-bandara di Aceh sebagai pusat mitigasi bencana saat itu. Maka dukungan angkutan udara yang modern dan sesuai dengan topografi wilayah Aceh patut diwujudkan. Kabin pesawat N219 yang dapat dimodifikasi untuk evakuasi medis, mampu mengangkut sebanyak 9 pasien dalam sekali penerbangan. Sejalan dengan program prioritas Dinas Perhubungan Aceh untuk menjadikan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sebagai “Center of Umroh”, pesawat N219 dapat memudahkan masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah umrah. Data yang diperoleh dari PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda menunjukkan, jumlah keberangkatan jama’ah umrah dari bandara tersebut pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mencapai 29.550 jama’ah. Keberangkatan umrah dari Bandara SIM pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang sangat tinggi yaitu sebesar 15.831 jama’ah. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan animo masyarakat Aceh untuk memulai perjalanan ibadah umrah terpusat di bandara SIM dan terhubung dengan bandara-bandara lain dalam wilayah Aceh dan beroperasi secara simultan. Tentu dengan adanya pesawat N219 yang melayani penerbangan di wilayah Aceh, masyarakat yang saat ini jika ingin melaksanakan umrah harus menempuh perjalanan darat dari daerah ke Banda Aceh atau bahkan melakukan perjalanan ibadah melalui bandara di luar Aceh. Dengan adanya konektivitas angkutan udara, masyarakat dapat lebih “fokus” dalam mempersiapkan ibadah ke tanah suci. Pesawat N219 juga diharapkan dapat menjadi solusi distribusi logistik yang terintegrasi, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesawat N219 juga dikembangkan untuk mendukung program jembatan udara seperti regulasi Presiden nomor 70 tahun 2017 mengenai “Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan”. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, komoditas perikanan yang dikirim dari pelabuhan Sinabang, Singkil, dan Tapaktuan menuju pelabuhan Belawan mencapai 60.203 Ton. Dengan rincian dari Sinabang sebanyak 14.653 Ton, Singkil sebanyak 11.550 Ton, dan Tapaktuan sebesar 34.000 Ton. Pengiriman ikan melalui perjalanan darat dari pelabuhan-pelabuhan tersebut menuju pelabuhan Belawan membutuhkan waktu minimal 10 jam, bahkan dari Sinabang mencapai 21 jam. Bila dibandingkan dengan perjalanan udara, komoditas perikanan dari Sinabang, Singkil, dan Tapaktuan masing-masing dapat diangkut dalam waktu kurang dari 1 jam, sehingga kesegaran ikan masih terjaga dan nilai ekspornya

PEKAN KESELAMATAN JALAN ACEH TAHUN 2019

Dinas Perhubungan Aceh selenggarakan Acara Puncak Pekan Keselamatan Jalan Aceh Tahun 2019 di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Minggu, 1 Desember 2019. Rangkaian kegiatan dalam rangka Pekan Keselamatan telah dimulai sejak 25 November 2019. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., dalam sambutannya menyampaikan, dari sekian banyak korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh anak muda, pelajar dan mahasiswa. “Maka Pekan Keselamatan Jalan Aceh ini adalah salah satu upaya Dinas Perhubungan agar terjalin sinergisitas dari semua pihak dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” ungkap Junaidi. Acara ini mengajak para pengguna kendaraan agar lebih memperhatikan peralatan pendukung keselamatan dalam berkendara, serta membangkitkan kesadaran keselamatan dalam berkendara sejak dini yaitu salah satunya dengan menggandeng pelajar pelopor sebagai duta pemerintah. “Pemilihan Pelajar Pelopor merupakan upaya Dishub Aceh agar bisa menjadi wakil pemerintah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas di jalan raya,” terang Junaidi. Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh terbesar nomor dua di Indonesia dengan rata-rata jumlah orang meninggal setiap jam sekitar tiga sampai empat orang. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan Aceh sebagai kegiatan rutin merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Aceh untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengendara tentang pentingnya keselamatan berkendara. Pada kegiatan puncak juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Keselamatan Berlalu Lintas antara Dinas Perhubungan Aceh dengan sejumlah sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kerjasama ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelajar sekolah akan keselamatan berlalu lintas. Pekan Keselamatan Jalan Aceh Tahun 2019 memiliki sejumlah rangkaian kegiatan yang telah diadakan beberapa hari sebelumnya yaitu; lomba vlog, lomba mural & graffiti, safety riding, donor darah, senam jantung sehat, music performance, dan deklarasi keselamatan lalu lintas dan anti narkoba. (MG)   Simak videonya di bawah ini :