Tag: DINAS PERHUBUNGAN ACEH

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh, Teuku Faisal hadir sebagai narasumber dalam Rapat Panitia Musyawarah (PANMUS) – IX Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh tahun 2023, dengan tema pembahasan “Kepatuhan Atas Aturan Publik Menurut Perspektif Hukum Positif”, Selasa, 10 Oktober 2023. Ada empat poin cakupan bahasan dalam kegiatan ini meliputi rambu-rambu lalu lintas, antrian layanan publik, parkir sembarangan, dan menyalahgunakan area kaki lima, trotoar, media jalan. Faisal dalam kesempatan tersebut membahas kepatuhan atas aturan publik menurut perspektif hukum positif. Salah satu hal yang urgensi dalam pembahasan ini adalah tercatat dari tahun 2016 hingga tahun 2022, kecelakaan tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 4.233 kecelakaan. “Sedangkan angka pelnggaran tertinggi berada pada tahun 2018 dengan total 71.523 pelanggaran. Kecelakaan pada umumnya disebabkan rendahnya disiplin dan ketertiban pengemudi berlalu lintas. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” sebut Faisal. Sementara itu upaya dalam peningkatan kepatuhan berlalu lintas dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi keselamatan jalan untuk pelajar di sekolah maupun melalui media sosial. Selain itu, Dishub Aceh juga telah melakukan pembinaan pelajar pelopor LLAJ, pelaporan melalui aplikasi berbasis website, dan pemilihan abdi yasa teladan di tingkat provinsi. Terkait antrian layanan publik yaitu di sarana transportasi misalnya di halte bus Trans Koetaradja dan pelabuhan Ulee Lheue. Hal ini perlu diwaspadai untuk mencegah fatalitas pelanggaran, sebab dikhawatirkan mengakibatkan calon penumpang terjatuh, terjepit, dan mengganggu pengguna jasa di sekitar. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adanya calo yang merugikan penumpang. Masyarakat yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan juga dapat mengganggu aktivitas publik lainnya. Akibat dari parkir sembarangan yaitu mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas, tidak terjaminnya keamanan kendaraan, dan mengurangi kapasitas jalan. Selain itu, Faisal juga memaparkan terkait penyalahgunaan trotoar dan media jalan untuk pemakaian kaki lima. Hasil pembahasan dan pemaparan Kadishub Aceh ini sebagai persiapan Sidang Paripurna-VI MPU Aceh tahun 2023 dengan tema Pembahasan Kepatuhan atas Aturan Publik Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Adat.(MR)

Hallo Rakan Moda! Mulai tanggal 1 Oktober 2023, jika Rakan Moda menaiki bus Trans Koetaradja maka sekarang wajib menggunakan sistem Tap On Bus (TOB). Penggunaan sistem Tap On Bus (TOB) pada bus Trans Koetaradja di koridor 1 (Pusat Kota – Darussalam). Lalu gimana sih cara gunakanya? Simak penjelasan berikut ini ya. Penerapan sistem Tap On Bus ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat menggunakan cashless payment atau pembayaran non tunai. Selain itu sistem ini berfungsi untuk pencatatan jumlah penumpang yang lebih akurat. Tapi, masyarakat tidak perlu khawatir, sebab Trans Koertarajda masih gratis alias belum berbayar. Jadi, mulai saat ini yuk beralih menggunakan sistem cashless payment ini ya. Lalu, gimana sih cara dapatin kartunya? Nah, Rakan Moda haru tau nih bahwa TOB bisa menggunakan kartu berbasis pembayaran elektronik apa saja, seperti e-money Mandiri, PengCard Bank Aceh, Tap Cash BNI, dan lain-lain. Rakan bisa membeli kartunya di semua cabang layanan perbankan yang tersedia atau layanan retail yang menyediakan kartu uang elektronik, seperti Indomaret atau Alfamart.(*) Simak Video penjelasannya klik di sini

Barangkali masyarakat Aceh pernah bertanya-tanya, apa aja sih kewenangan Dinas Perhubungan Aceh mengenai pelabuhan penyeberangan yang ada di beberapa titik pelabuhan penyeberangan baik di wilayah Darat Aceh hingga ke wilayah Aceh Kepulauan. Nah, bagi Rakan Moda, ada 7 pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Dishub Aceh. Pelabuhan apa saja, ya?

BANDA ACEH – Sebulan paska penerapan pembayaran non tunai atau cashless di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pengguna jasa terlihat antusias untuk membayar retribusi dengan metode ini, Minggu, 1 Oktober 2023. Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh menganalisa bagaimana masyarakat Aceh semakin teredukasi dan bersemangat untuk menjalankan sistem transaksi cashless, antusiasme tinggi ini terlihat dari pengguna jasa yang semakin meningkat dan transaksi yang terus tumbuh. “Kami melihat bagaimana masyarakat Aceh semakin teredukasi dalam transaksi digital dengan proses pembayaran yang lebih sederhana, mudah, dan cepat,“ ujar Kadishub Aceh, Teuku Faisal. Penerapan metode cashless di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sejalan dengan transformasi digital yang semakin berkembang. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat Aceh melalui metode pembayaran cashless ini, diantaranya metode cashless dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, terhindar dari penggunaan uang palsu, tidak perlu terlalu lama mengantri serta terhindar dari pungli. Sebagaimana kita ketahui Dishub Aceh sedang gencar menuju cashless society, hal ini juga terlihat dengan diterapkannya cashless payment (sistem pembayaran non-tunai) untuk pembayaran bus Trans Koetaradja dimulai dari 1 Oktober ini.(AP) Baca Juga:

IDI – Dinas Perhubungan Aceh lakukan sosialisasi penertiban kendaraan barang over loading pada ruas jalan Peureulak – Lokop – batas Gayo Lues Kabupaten Aceh Timur, mulai tanggal 27 hingga 30 September 2023. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh, Deddy Lesmana menyebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialiasasi serta menyampaikan surat Kadishub Aceh tentang Pengawasan dan Pengendalian Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) kepada pihak perusahaan angkutan barang yang melintas di wilayah tersebut. “Kita melakukan pemasangan spanduk himbauan di beberapa lokasi bongkar muat barang yang berada di wilayah Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Kab. Aceh Timur,” ungkap Deddy Lesmana. Di samping itu, lanjutnya, sosialisasi ini juga guna menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh terkait permohonan pengawasan dan penertiban kendaraan yang tonasenya melebihi kapasitas yang dipersyaratkan pada ruas jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Kabupaten Aceh Timur. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat 2 point b. Di mana jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, serta memiliki muatan sumbu terberat 8 ton. “Oleh karena itu, kita meminta kepada pihak perusahaan angkutan barang agar mematuhi dan tidak membawa muatan melebihi dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) pada kelas jalan yang dilalui,” kata Deddy Lesmana. Pelanggaran ODOL pada angkutan barang di wilayah Provinsi Aceh sudah menjadi permasalahan yang sangat serius baik dari sudut pandang penyelenggara jalan, penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan maupun pelaku usaha. “Kendaraan ODOL tentu saja merugikan banyak pihak, tidak hanya dialami oleh penyelenggara jalan tetapi juga masyarakat, pemilik kendaraan, dan pelaku usaha,” ujarnya. “Dishub Aceh melalui Forum LLAJ Provinsi Aceh akan terus mendorong pemilik angkutan barang agar tunduk pada regulasi yang ada, serta optimalisasi pengawasan dan penindakan akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) demi mewujudkan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang baik,” tutur Deddy Lesmana. Kegiatan sosialisasi penertiban kendaraan barang ini juga melibatkan personil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.(AB)

BANDA ACEH – Pelayanan angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja bagi masyarakat membutuhkan performa yang maksimal. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh, Teuku Faisal, Sekretaris Dishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil, Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, Muhammad Hanung Kuncoro beserta tim mengecek pelayanan bus Trans Koetaradja, Selasa, 26 September 2023. Saat mengecek kondisi di lapangan, Faisal berdiskusi langsung dengan pengguna bus Trans Koetaradja guna menyerap aspirasi, masukan, dan keluhan pelayanan. Diantaranya mengecek ketepatan waktu, performa petugas baik pengemudi bus maupun pramugara. Selain itu, Faisal juga mengecek kondisi halte di beberapa lokasi. “Hari ini kita ingin memastikan bahwa pelayanan bus berjalan dengan baik serta menyerap aspirasi langsung pengguna Trans Koetaradja,”sebut Faisal. Dari diskusi langsung dengan masyarakat menginginkan penambahan layanan bus Trans Campus yang melayani kawasan kampus Darussalam serta memastikan ketepatan waktu pelayanan baik keberangkatan maupun kedatangan bus di halte. Dalam monitoring kali ini, Faisal juga berdiskusi dengan pramudi dan pramugara sebagai garda depan pelayanan bus. Faisal mengimbau agar petugas mengutamakan keselamatan diri dan penumpang, keramahtamahan, kenyamanan, serta kondisi fasilitas di dalam bus. Faisal juga menambahkan, jika ada kendala dalam menggunakan layanan Trans Koetaradja penggguna jasa dapat menyampaikan masukan kepada Dishub Aceh melalui berbagai saluran pengaduan yang ada agar performa pelayanan semakin baik. “Pengecekan performa pelayanan bus Trans Koetaradja kita lakukan secara berkala. Kita juga telah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyasar pengguna bus guna terus mengevaluasi pelayanan.” tambahnya. Dalam waktu dekat, mulai 1 Oktober 2023, bus Trans Koetaradja akan menerapkan penggunaan sistem tap on bus (cashless payment) dengan Rp.0 untuk koridor 1 yang melayani Pusat Kota-Darussalam.(MR) Baca Juga:

19 pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan Aceh menerima surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dari Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki pada Selasa, 26 September 2023. Penyerahan SK kenaikan pangkat ini dilakukan serentak secara digital oleh Pemerintah Aceh termasuk SK pensiun kepada 3.360 PNS di seluruh Aceh. Penyerahan SK digital itu dilakukan Pj Gubernur usai penekanan layar aplikasi MySAPK Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Achmad Marzuki, mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK. Bagi para pensiunan, ia menyampaikan terima kasih atas segala kontribusi dan dedikasi yang diberikan dalam menjalankan tugas pemerintah daerah. “Pensiun adalah fase yang akan dilalui semua ASN, karena itu selama masih diberi kesempatan mengabdi bekerjalah dengan baik,” kata Achmad Marzuki. Sementara untuk para PNS yang menerima SK kenaikan pangkat, Achmad Marzuki menyebut itu sebagai penghargaan dari negara. Oleh sebab itulah, ia meminta mereka terus semangat dan melakukan yang terbaik terhadap amanah kerja yang diberikan. “Bagi yang menerima kenaikan pangkat, lakukanlah yang terbaik untuk Aceh yang lebih hebat,” kata Achmad Marzuki. Pada kesempatan yang sama dan dilakukan secara serentak, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada 10 PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh bertempat di ruang Multimoda Dishub Aceh. Sedangkan 9 PNS lainnya yang bertugas pada sarana perhubungan di daerah, menerima SK kenaikan pangkat dari Kepala Daerah setempat. Kadishub Aceh juga menyampaikan selamat kepada para PNS, dan berharap bisa meningkatkan motivasi serta etos kerja sehingga bisa berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.(AB) Baca Juga:

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Distrik Navigasi Semarang meluncurkan “Smart Buoy” pertama di Indonesia yang merupakan kerjasama Distrik Navigasi Tanjung Emas dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan Universitas Diponegoro. Smart Buoy diluncurkan dalam acara Seminar Teknologi Kenavigasian bertajuk “Terus Melaju Untuk Transportasi Maju Melalui Inovasi Teknologi Maritim” yang digelar di Semarang, Kamis 20 September 2023. “Perkembangan teknologi di dunia maritim ke depan diharapkan mampu menghadirkan sistem yang tangguh dan memberikan solusi yang lebih efektif,” ujar Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi dalam sambutannya saat membuka acara. Seminar Tekonologi Kenavigasian ini diikuti oleh 350 peserta dan secara daring melalui Zoom Meeting dengan kapasitas 1.500 peserta. Termasuk perwakilan taruna dan taruni dari berbagai sekolah pelayaran yang turut menghadiri dan memeriahkan seminar Teknologi Kenavigasian. Ada 5 (lima) agenda kegiatan utama dalam Seminar Tekonogi Kenavigasian yaitu launching Smart Buoy yang merupakan kerjasama Distrik Navigasi Tanjung Emas dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan Universitas Diponegoro. Kemudian seminar E-Pilotage, dengan menghadirkan Narasumber dari Regulator, Praktisi dan Akademisi. Sosialisasi BLU Distrik Navigasi Tanjung Priok dan pengalihan fungsi pengawasan BLU Distrik Navigasi Tanjung Priok ke Distrik Navigasi Tanjung Emas. Release lagu “CahayaNavigasi karya Distrik Navigasi Tanjung Emas sebagai instrument sosialisasi dan edukasi keselamatan pelayaran. Serta Booth Pameran yang menghadirkan perkembangan informasi teknologi maritim. “Jadikan seminar ini sebagai ajang saling berbagi pengalaman, menggali informasi, serta menyumbangkan saran dan inovasi untuk kemajuan navigasi pelayaran Indonesia,” tutup Capt. Antoni. Launching Smart Buoy Dalam kesempatan yang sama, Kepala Distrik Navigasi Semarang, Dian Nurdiana menjelaskan Smart Buoy yang diluncurkan merupakan pengembangan redesain prototyping pelampung suar dengan diameter 2,6 meter. “Dalam pengembangan redesain prototyping pelampung suar diameter 2,6 meter ini Distrik Navigasi Tanjung Emas melakukan optimalisasi dalam proses desain dan manufacturing,” ungkapnya. Kemudian dengan dukungan dari Tim Badan Riset Inovasi Nasional, berperan dalam pengembangan fitur smart buoy dan Tim dari Universitas Diponegoro berperan dalam penyempurnaan desain dan simulasi. Seminar E-Pilotage Dian mengungkapkan saat ini telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia dimana dalam ketentuan Bab V, Bagian Keempat, Pasal 71 diatur terkait E-pilotage. “E-pilotage merupakan rangkaian sistem integrasi yang menggunakan perangkat elektronik untuk membantu dalam kegiatan layanan pemanduan kapal,” ungkapnya. Sebagai informasi, Seminar Kenavigasian yang dilaksanakan mengambil tema “Implementasi Pemanduan Elektronik (E-Pilotage) di Perairan Indonesia” dengan menghadirkan narasumber sebagai berikut: -Capt. Indra Priyatna selaku Praktisi dan Akademisi di bidang pelayaran, membawakan materi “Penerapan E-Pilotage di dunia Pelayaran – Dr.Fadilla Indrayuni Prastyasari,ST,M.Sc dari Institut Teknologi Sepuluh November membawakan materi “Teknologi Maritim dalam mendukung E-Pilotage” -Indra Santosa, SE, M.Mtr selaku Kepala Sub Direktorat Telekomunikasi Pelayaran Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla, membawakan materi “Regulasi dan Implementasi E-Pilotage di Perairan Indonesia” -Nanditya Darma Wardhana, SH, MM, M.Sc selaku Kepala Sub Direktorat Perencana Teknis Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla selaku moderator. Dalam kegiatan ini ditampilkan juga Booth Pameran yang menghadirkan informasi teknologi maritim dengan tujuan untuk memberikan update informasi dan edukasi mengenai perkembangan teknologi maritim dalam menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran.(*) Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal bersama sejumlah pejabat struktural Dinas Perhubungan Aceh mengikuti kegiatan bersih-bersih dalam rangka memperingati World Clean Up Day (WDC) tahun 2023 yang dipusatkan di titik Nol Kilometer Kota Banda Aceh, Sabtu, 23 September 2023. Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki saat membuka kegiatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak dan membudayakan pengelolaan sampah. Salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. “Mulai hari ini mari kita budayakan bagaimana secara bersama kita mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta menjaga kelestarian lingkungan,” kata Achmad Marzuki. Usai memberi sambutan, Achmad Marzuki bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan para relawan melakukan aksi pungut sampah di sekitar lokasi acara. WCD merupakan aksi bersih-bersih secara serentak di dunia, dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai bangsa untuk pada saat bersamaan membersihkan bumi dari sampah. Kegiatan ini diinisiasi oleh organisasi masyarakat di Estonia yang disebut Let’s Do It pada tahun 2008. Saat ini, kegiatan ini telah menjadikan Gerakan Global yang diikuti oleh 193 negara. Kegiatan WCD Tahun 2023 ini mempunyai Visi ‘Bumi yang bebas dari masalah isu persampahan’ dan Misi ‘Menyelesaikan krisis sampah yang mencemari lingkungan dengan mengerakkan jutaan masyarakat untuk melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan.'(AB)

Angkutan laut sebagai moda yang paling efisien untuk angkutan barang memiliki peran penting di dalam perdagangan internasional. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan internasional di Indonesia, maka industri pelayaran nasional diharapkan dapat ikut tumbuh bukan hanya sekedar memenuhi permintaan angkutan laut di dalam negeri saja.  Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Angkutan Laut Luar Negeri dengan Tema “Sustaining National Fleet in Global Maritime Trade” pada Kamis (21/9) di Hotel Four Points by Sheraton, Medan, Sumatera Utara. Capt. Antoni mengatakan, jumlah kapal Indonesia yang melakukan kegiatan ekspor selama periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan positif, selaras dengan laju pertumbuhan volume ekspor yang terus meningkat, meski kapal asing masih mendominasi pasar muatan ekspor dari Indonesia dengan negara teratas tujuan kapal adalah Singapura. Berdasarkan data Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), 60.000 kapal mengangkut hingga 1 miliar ton barang keluar dan masuk perairan Indonesia setiap tahunnya.  “Dari seluruh kapal yang melakukan kegiatan ekspor impor di wilayah perairan Indonesia selama kurun waktu 2017-2022, sebanyak 37% merupakan kapal Indonesia, dan 63% merupakan kapal asing. Pada tahun 2022 yang lalu, jumlah kapal yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia mencapai 10.534, dan sebanyak 9.458 diantaranya merupakan kapal asing,” jelasnya. Menurut Capt. Antoni, kegiatan ekspor dan impor yang lebih banyak dilakukan oleh kapal asing mempengaruhi nilai perdagangan jasa transportasi laut, sehingga investasi pada sektor jasa angkutan laut di Indonesia perlu ditingkatkan untuk mendukung daya saing industri pelayaran nasional.   “Peningkatan daya saing dilakukan dengan cara pembangunan infrastruktur, layanan dan fasilitas di pelabuhan dan armada kapal nasional agar perannya terhadap peningkatan neraca perdagangan menjadi lebih besar,” ujarnya.  Lebih lanjut Capt. Antoni mengapresiasi keberhasilan Indonesia yang kembali masuk ke dalam White List Tokyo MoU. Keberhasilan ini merupakan suatu pembuktian dan pengakuan dari dunia internasional terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia, dan hal tersebut sekaligus menjadikan kapal-kapal bendera Indonesia dapat bersaing dengan armada negara lain di perairan internasional. “Oleh karena itu, keberadaan Indonesia dalam White List sangat penting untuk terus dipertahankan sehingga diperlukan komitmen bersama dari Pemerintah dan para operator kapal untuk mencegah kapal berbendera Indonesia masuk kategori detention oleh Port State Control (PSC) negara lain,” tutur Capt. Antoni. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting mengatakan, pada Rakor Angkutan Laut Luar Negeri ini membahas 3 (tiga) topik yang menjadi isu pelayaran internasional yang sangat penting yang dihadapi oleh pelaku pelayaran Indonesia.  “Dalam Rapat Koordinasi ini, kita mendiskusikan langkah-langkah kongkrit yang dapat diambil khususnya terhadap 3 (tiga) isu penting, yakni terkait penggunaan kapal asing di Indonesia, investasi di bidang angkutan laut dan pencegahan detensi terhadap kapal Indonesia oleh Port State Control (PSC) asing,” kata Capt. Hendri.   Pihaknya berharap Rakor ini bisa menjadi wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang perkembangan dan isu terkini terkait angkutan laut luar negeri serta dapat merumuskan solusinya dengan melibatkan pemerintah, perusahaan pelayaran, serta pemangku kepentingan lainnya. Turut hadir sebagai Narasumber antara lain perwakilan dari SKK Migas, DPP INSA, DPP ISAA, Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Biro Klasifikasi Indonesia, dan Atase Perhubungan KBRI Singapura. Diskusi Panel Rakor Angkutan Laut Luar Negeri Pembahasan Rakor Angkutan Luar Negeri dibagi ke dalam 3 (tiga) sesi. Diskusi panel pertama terkait penggunaan kapal asing di Indonesia dipandu oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Rifanie Komara dengan narasumber dari Kepala Departemen Perkapalan dan Kemaritiman SKK Migas Rocky S.J. Makapuan, Wakil Ketua Umum III DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Sekretaris Umum DPP ISAA Eduard Sijabat, dan Adji Soelarso dari Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR). Pada sesi tersebut, dari SKK Migas menyampaikan bahwa sebagian kegiatan Hulu Migas masih membutuhkan kapal-kapal asing untuk kegiatan pengeboran, pembangunan platform/pipa bawah laut, dan pengapalan LNG yang membutuhkan izin PPKA oleh Kemenhub mengingat masih minimnya kapal-kapal pendukung kegiatan tersebut yang berbendera Indonesia.  Kemudian dari DPP INSA menyampaikan bahwa faktor utama bagi pelayaran nasional sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri adalah adanya konsistensi kebijakan asas cabotage dalam menjaga kondusifitas industri pelayaran nasional. Meski saat ini Indonesia telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi pelayaran nasional masih kurang berdaya saing. Untuk itu pelayaran nasional harus berani berbenah dengan perlakuan setara untuk peningkatan daya saing, dengan dukungan insentif di bidang moneter, fiskal dan operasional.  Dari DPP ISAA atau Asosiasi Keagenan Kapal menyampaikan tentang tantangan dalam peluang kerjasama pariwisata kapal pesiar, antara lain dalam regulasi dan implementasi, birokrasi antar instansi, dan kapabilitas SDM sehingga diperlukan peningkatan standarisasi dan digitalisasi. Sedangkan dari Jangkar menjelaskan tentang peluang kerjasama kapal pesiar di Indonesia serta perbedaan berbagai jenis kapal pesiar/rekreasi yakni kapal Yacht/Super Yacht, Cruise Ship dan Live on Board (L.O.B) serta tantangan dari masing-masing kapal pesiar untuk beroperasi di Indonesia. Diskusi panel kedua yang dipandu oleh Pengawas Keselamatan Ahli Muda Ardi Kurniawan membahas tentang investasi di bidang angkutan laut dengan narasumber Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Basaria Tiara Desika L.Gaol, Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat BKPM Ade Priaman, dan Analis Kebijakan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi.  BKPM memaparkan tentang Layanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Profil Investasi Asing di Bidang Pelayaran dan Usaha Jasa Terkait. Kemudian dari BKF menyampaikan tentang dukungan insentif fiskal bagi industri maritim, insentif PPN, dan insentif kepabeanan dalam rangka penanaman modal. Dari Kemendag menyampaikan terkait perkembangan perundingan perdagangan internasional di bidang jasa transportasi laut. Adapun untuk sektor transportasi laut, Indonesia terlibat dalam perjanjian/perundingan perdagangan internasional antara lain pada forum World Trade Organization (WTO), Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).  Selanjutnya sesi ketiga membahas mengenai pencegahan pengenaan detensi kapal Indonesia oleh Port State Control (PSC) asing yang dipandu oleh Kasubdit Pengembangan Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut Kurniawan dengan narasumber Pengawas Keselamatan Ahli Muda Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkappel) Yusuf Sukma Bhaskara, Kepala Divisi Statutoria Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Totok Achmad Sugiharso serta Atase Perhubungan KBRI Singapura Capt. Diaz Saputra. Dari Ditkappel memaparkan tentang pencegahan pengenaan detensi kapal Indonesia oleh