Tag: Aceh

Banda Aceh, 4 September 2018 Dalam rangka pembangunan prasarana dana fasilitas umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, partisipasi dari sektor swasta juga turut berperan dalam pemerataan pembangunan. Kehadiran Angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja sejak 2016, juga mendorong pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas pendukungnya. Sebagai bentuk implementasi Visi Misi Gubernur Aceh melalui Program Unggulan Aceh Hebat ke-8 (ACEH KAYA), Dinas Perhubungan Aceh telah memastikan keterlibatan sektor swasta menggunakan dana CSR dalam pembangunan fasilitas pendukung angkutan massal perkotaan, untuk itu Pemerintah Aceh meresmikan Halte Trans Koetaradja yang telah dibangun dengan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor perbankan pada Selasa, 4 September 2018 dibeberapa titik dalam Kota Banda Aceh. Kegiatan ini diresmikan oleh Plt. Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan  Aceh; dan di hadiri oleh Kapolda Aceh yang diwakilkan, Pangdam Aceh yang diwakilkan, Kajati Aceh yang diwakilkan, Ketua DPRA yang diwakilkan, Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh,Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Direksi BRI, Direksi Bank Aceh dan Direksi Bank BNI, sebagai bentuk pengenalan program kerja sama pembangunan daerah yang telah dilakukan antara Pemerintah Aceh dan Badan Usaha Milik Negara antara lain, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, selaku penanggung jawab kegiatan ini menyampaikan bahwa program ini selain sesuai amanah dalam Visi Misi Pemerintah Aceh, juga sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : Per-05/MBU/2007 yang mengatakan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungn (PKBL) yang dapat dilakukan melalui pemfaatan dana dari bagian laba BUMN untuk program bina lingkungan yang salah satunya adalah bantuan pengembangan prasrana  dan/atau sarana umum. Kegiatan ini dilaksanakan di Halte Bus Trans Koetaradja  Transfer Point Mesjid raya Baiturrahman, untuk kemudian dilakukan peninjauan oleh seluruh tamu undangan pada 3 halt yang telah di bangun dengan sumber dana CSR yaitu Halte Lamyong oleh Bank Aceh, Halte Jambo tape oleh Bank BNI dan Halte Simpang Lima oleh Bank BRI. Peresmian dilakukan pada Halte Lamyong dengan melakukan pemotongan pita Bersama oleh tamu undangan. “Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018 di Aceh, masih banyak kegiatan selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab insan perhubungan untuk selalu ikut membudayakan peningkatan pelayanan yang lebih baik” ungkap Junaidi. Dengan dilaksanakannya kegiatan peresmian ini diharapkan meningkatkan partisipasi swasta/Badan Usaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, sehingga meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah Aceh. (S9)   Dinas Perhubungan Aceh Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara no 52, Banda Aceh Infohumas.dishub.aceh@gmail.com Telp. (0651) 22110

  Aceh Expo Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Tahun 2018 resmi di buka pada 4 Agustus 2018 sore oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Lapangan Blang Padang. “Penyelenggaraan Aceh Expo ini merupakan bagian dari PKA yang menekankan pada upaya untuk menampilkan produk-produk unggulan masyarakat dari masing-masing kabupaten/kota,” sebut Nova dalam sambutannya. Dinas Perhubungan Aceh ikut andil dalam perhelatan 4 tahunan ini melalui beberapa kegiatan meliputi, menggelar Stan Terpadu yang terdiri dari Dinas Perhubungan Aceh, BP2IP Malahayati dan PT. Sakti Inti Makmur (Express Bahari) dengan mengusung Tema “Budayakan Keselamatan Transportasi #AcehHebat”. Pada stan terpadu ini selain menampilkan program unggulan yang telah dilaksanakan, jenis alat-alat keselamatan, PT. SIM juga memberikan promo berupa Tiket Kapal Cepat Bahari Express dengan harga Spesial untuk trayek Banda Aceh – Sabang. Disamping itu, Dishub Aceh juga mengoperasikan Bus Trans Koetaraja dengan penambahan waktu layanan dan perubahan rute sementara, yaitu beroperasi mulai pukul 06.30 s/d 23.00 WIB yang melewati rute beberapa lokasi kegiatan PKA yang terdapat di Banda Aceh dan sekitarnya dan titik pemondokan/penginapan tamu atau peserta PKA-7, sehingga masyarakat dapat menikmati rangkaian acara dengan kemudahan transportasi. Setelah seremonial pembukaan Aceh Expo PKA-7, Plt Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah meninjau stan-stan yang memamerkan program unggulan dan produk kreatif, beliau juga menyempatkan untuk singgah di stan Terpadu Perhubungan dan mendukung upaya Dinas Perhubungan dalam menciptakan budaya menggunakan bus pada masyarakat guna menghindari kemacetan. яндекс Seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Pekan Kebudayaan Aceh yang diselenggarakan di beberapa titik di kota Banda Aceh mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat, hal ini terlihat dari ramainya pengunjung yang mendatangi Aceh Expo di Lapangan Blang Padang. Masyarakat mengharapkan kegiatan ini lebih memajukan Aceh dan mengenalkan keunikan kebudayaan Aceh kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh maupun masyarakat luar Aceh. (S9)

Kegiatan Penyuluhan dan Pemilihan Abdiyasa Teladan yang merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh setiap tahunnya sesuai dengan instruksi dari Menteri Perhubungan. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 30 Juli 2018 s.d 03 Agustus 2018 di Aula Hotel 88 Banda Aceh ini diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) peserta dari 23 Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh. Peserta merupakan supir angkutan umum yang  beroperasi di seluruh Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan pengemudi, penumpang dan pemakai jalan lainnya. Peserta yang memperoleh predikat terbaik ditingkat Provinsi Aceh akan diikutsertakan ke tingkat Nasional sebagai Duta Aceh pada bulan Agustus 2018 di Jakarta, dimana semua biaya dan akomodasi peserta ditanggung oleh panitia penyelenggara. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk merubah pola pikir, sikap, perilaku dan sudut pandang tentang diri dan profesinya sebagai awak kendaraan angkutan umum yang profesional dan berkualitas, sehingga mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang baik dan aman. Diharapkan semua supir angkutan umum yang mengikuti kegiatan ini termotivasi dan dapat menjadi supir angkutan umum yang berlalu lintas aman dan selamat. (SS)

Hasil Pemantauan angkutan Lebaran 2018 (1439 H) di Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan mulai H -7 sampai dengan H +7 yaitu mulai tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 23 Juni 2018,  untuk sektor Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan jumlah armada yang digunakan selama angkutan lebaran mencapai 3.876 unit dari 133 perusahaan angkutan dengan jumlah pemudik Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 48.852 penumpang dan  Pemudik Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebesar 32.503 penumpang. Peningkatan arus mudik lalu lintas angkutan jalan terjadi pada H-5 dengan lonjakan penumpang yang naik dan turun sebanyak 6.849 penumpang dan pada H-2 kembali terjadi lonjakan penumpang sebanyak 7.177 penumpang. Sedangkan pada arus balik terjadi lonjakan penumpang pada H+4 sebanyak 6.354 penumpang. Selama Angkutan Lebaran 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas sekitar 54 kejadian, dengan jumlah korban jiwa 26 orang, sekitar 84 % merupakan angkutan pribadi khususnya roda dua, penyebab utama kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh human error. Untuk sektor pelayaran, berdasarkan hasil pemantauan jumlah penumpang pada 7 lintasan penyeberangan mencapai 58.350 penumpang, 8.531 roda dua dan 3.481 roda empat keatas. Lintasan yang paling dominan adalah Ulee Lheue – Balohan yang melayani 51.366 penumpang (88,03%) dengan  menyiagakan 6 Kapal Ro-Ro, 3 Kapal Cepat dan 1 Kapal Coaster. Angkutan laut perintis mengambil peran positif dalam angkutan lebaran 2018 dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 110 (coaster) telah mengangkut 702 penumpang dan 132 ton barang. Keberadaan angkutan perintis ini sangat membantu para pemudik dengan tujuan Kabupaten Simeulue. Akibat cuaca buruk yang terjadi pada H+2 dan beberapa hari selanjutnya menyebabkan harus ditunda beberapa jadwal pelayaran. Akibat penundaan ini, kondisi paling krusial terjadi pada lintasan penyeberangan Barat – Selatan dengan tujuan Simeulue karena waktu tempuh yang panjang (lebih dari 10 jam), sehingga pihak Syahbandar maupun ASDP setiap saat harus mencermati kondisi cuaca dengan dukungan dari BMKG. Pemantauan angkutan lebaran di sektor penerbangan dipantau pada 4 bandar udara yang melayani penerbangan komersil yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh Besar), Bandara Rembele (Bener Meriah), Bandara Cut Nyak Dhien (Nagan Raya) dan Bandara Lasikin (Sinabang). Selama angkutan lebaran, jumlah penumpang yang menggunakan angkutan udara adalah 57.523 orang, dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 533 kali. Jumlah penumpang terbanyak terdapat pada bandara Sultan Iskandar Muda sebesar 45.665 Penumpang untuk penerbangan domestik dan 8.243 Penumpang untuk penerbangan internasional. Di tahun 2018 ini Penggunaan angkutan udara mengalami peningkatan sekitar ± 4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan penumpang berangkat yang cukup tinggi ini terjadi dikarenakan karena kemampuan pengguna jasa angkutan udara cukup tinggi, meskipun harga tiket pesawat relatif mahal dan adanya pergeseran/pengalihan pengguna jasa moda transportasi lain (darat, laut dan penyeberangan) ke transportasi udara. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi Ali, ST, MT mengatakan “Pelayanan angkutan lebaran Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, ketersediaan sarana dan infrastruktur pendukung membutuhkan upaya peningkatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengutamakan keselamatan transportasi. Koordinasi lintas sektor dalam pelayanan angkutan lebaran telah terlaksana dengan baik namun hal ini perlu lebih ditingkatkan dalam hal menurunkan angka kecelakaan. Alangkah baiknya koordinasi dapat dilakukan sepanjang tahun”. Terkait hasil-hasil yang sudah diraih oleh sektor perhubungan ini, diharapkan pada tahun-tahun mendatang angkutan Lebaran bisa lebih baik dengan meningkatkan pelayanan transportasi di seluruh Aceh dengan tetap berkoordinasi dengan stakeholder. (DW)

Setelah meninjau terminal Batoh (11/06) malam, Wakil Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT melanjutkan kunjungannya ke Pelabuhan Ulee Lheue pada Selasa pagi (12/06), rombongan yang didampingi Kadishub Aceh Junaidi, ST, MT, unsur PT. Jasa Raharja dan KSOP Malahayati memulai lawatannya dari meninjau posko pengobatan gratis yang disiapkan PT. Jasa Raharja bekerja sama dengan Polri di lobi pelabuhan. Selanjutnya rombongan meninjau kapal cepat Express Cantika 89 dan berdiskusi langsung dengan para penumpang yang akan menyeberang ke Sabang mengenai kenyamanan dan keamanan serta pelayanan kapal. Setelah meninjau kapal cepat, rombongan bergerak menuju kapal penyeberangan KMP Tanjung Burang, berdiskusi dengan masyarakat di atas kapal. Pada kesempatan ini juga, Kadishub Aceh memberikan penjelasan kepada Wagub Aceh tentang kesiapan angkutan penyeberangan. “Ada 7 lintasan penyeberangan di Aceh yang siap untuk mendukung kelancaran angkutan lebaran tahun 2018” kata Junaidi. Wagub merespon baik dan menyatakan bahwa koordinasi antar stakeholder angkutan penyeberangan sudah berjalan dengan baik, namun perlu dingat bahwa penumpang yang hendak ke Sabang, bukan hanya para pemudik, namun juga didominasi oleh wisatawan dalam maupun luar daerah, maka perlu diantisipasi lonjakan pasca lebaran. (QQ)

Dinas Perhubungan Aceh, senin (04/05) menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2018. Rapat ini dihadiri oleh Dishub Kabupaten/Kota, BPTD-I, BPJN-I, PT. ASDP, PT. Angkasa Pura-II, SAR, Kodim, PT. Jasa Raharja, PMI, Ditlantas Polda. Rapat ini dilaksanakan guna mengantisipasi dampak dari meningkatnya Transportasi akibat Mudik dan Balik Lebaran. Tujuan dari Rapat Angkutan Lebaran ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mempersiapkan transportasi  publik dalam rangka  mewujudkan keselamatan,  ketertiban dan kelancaran lalu lintas  mudik dan balik lebaran tahun 2018 M (1439 H ) secara nasional dan khususnya di Provinsi Aceh serta memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan keselamatan/kenyamanan dan informasi kondisi lalu lintas Angkutan darat, laut dan udara serta hal lainnya kepada masyarakat pengguna angkutan pada masa lebaran 2018 (1439 H). Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT meminta kepada seluruh jajaran terkait seperti Kepolisian untuk menjadi koordinator pengaturan di lapangan pada masa angkutan Lebaran tahun ini. Tak terkecuali juga dari Badan Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I provinsi Aceh guna memberikan informasi tentang jaringan jalan alternatif untuk menghindari kemacetan atau jalan rusak/longsor. Dalam pemaparan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang LLAJ selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan, Nizarli, S.SiT, MT menyampaikan ada beberapa titik posko angkutan lebaran yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Aceh yaitu : Terminal Type A Batoh, Terminal Lueng Bata, Pelabuhan Ulee Lheue, Terminal Type B dan Seluruh Kantor Dishub Kabupaten / Kota (Koordinasi). Dari rapat evaluasi diketahui bahwa terdapat 7 titik longsor utama yaitu : Simpang KKA 2 lokasi, Bireun takengan 1 lokasi, Gayo Lues dan Nagan Raya 1 lokasi dan 2 lokasi lagi di Gempang- Tutut. Dan untuk itu pihak BPJN 1 akan memprioritaskan penempatan alat berat pada lokasi tersebut. Bahwa dipastikan juga untuk seluruh armada ASDP (Kapal Ferry) akan siap melayani dengan maksimal pada H-10 s.d H+7, baik di lintasan Singkil – Sinabang, Melaboh – Labuhan Haji – Singkil maupun Ulee Lheue – Balohan Sabang. Untuk mengantisipasi  kemungkinan kecelakaan, Kementerian Perhubungan telah melakukan rampchek untuk armada ASDP minggu lalu. Dishub dan Balai Pengelola Transportasi Darat juga telah melakukan rampchek sejak H-20 dan akan di lakukan secara terus menerus pada H-7 s.d H-1. Dengan harapan kendaraan yang melayani benar-benar layak secara teknis dan administrasi. Dalam pemeriksaan ini juga akan dilaksanakan uji test narkoba secara acak dalam periode tersebut pada pengemudi. Prediksi arus mudik puncak terjadi Pada H-3 yaitu Tanggal 12 Juni dan arus balik  terjadi Pada H+4 yaitu Tanggal 20 Juni 2018. Telah disiapkan armada transportasi untuk AKAP ada 19 perusahaan terdiri dari 602 armada dan 17.781 Seat. Armada tranportasi untuk AKDP ada 84 perusahaan, terdiri dari 3.231 armada dan 56.040 Seat. Untuk armada cadangan AKAP disediakan 30 armada dan 900 Seat, DAMRI menyediakan 10 armada dan 250 Seat serta Dishub Aceh menyediakan 3 armada dan 100 Seat. Dengan adanya posko pada tiap-tiap terminal dan pelabuhan penyeberangan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan angkutan yang tertib, teratur, aman dan nyaman. (DW)

Setelah tidak beroperasi beberapa waktu, KMP Teluk Sinabang yang kini telah selesai melaksanakan docking tahun 2018 siap beroperasi kembali. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil bahwa pelaksanaan docking kapal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. KMP Teluk Sinabang direncanakan bertolak dari lokasi docking di Belawan (2/6) dengan tujuan Sinabang pukul 09.30 WIB dan perkiraan tiba di Sinabang pada tanggal 03 Juni 2018 pukul 14.00 WIB dan selanjutnya kapal akan memasuki lintasan dan melayani penumpang kembali pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi ST,MT mengatakan dengan kembali beroperasionalnya KMP Teluk Sinabang ini, diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan penumpang dan menperlancar distribusi bahan pokok terutama saat arus mudik lebaran nantinya (DW)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan ekspor dan investasi, untuk itu pengelola di Indonesia harus terus berelaborasi dengan stakeholder untuk meningkatkan kinerja pelabuhan yang ada. Demikian disampaikan Menhub saat menghadiri acara Forum Logistic dengan tema Dwelling Time : “Meningkatkan atau Menurunkan Biaya Logistik?”. “Presiden selalu mengatakan pertumbuhan perekenomian dapat dilakukan dengan meningkatkan ekspor dan investasi, bicara tentang suatu produktivitas atau murahnya suatu pelabuhan maka itulah menjadi suatu hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekspor. Dari apa yang kita diskusikan tadi memang ada yang harus kita elaborasi lagi yakni masih banyak barang yang overstay lebih dari tiga hari dan juga cari apa lagi yang membuat biaya lebih mahal,” ujar Mentri Perhubungan Budi. Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan mengenai barang yang overstay, Kementerian Perhubungan akan mencari solusi dengan hal tersebut agar dapat terus meningkatkan kinerja pelabuhan. Terkait dengan pembiayaan yang masih mahal Menhub telah menginstruksikan kepada PT. Pelindo untuk memberikan harga khusus kepada kapal-kapal besar yang diberlakukan secara progresif dan akan melakukan invetarisasi jika ditemukan pembiayaan yang masih mahal. “Kita akan cari lagi sebenarnya apalagi yang membuat biaya itu tetap mahal, berkaitan dengan keharusan pelabuhan untuk memberikan harga khusus saya sudah memberikan instruksi kepada PT. Pelindo untuk memberikan harga khusus. Harga khusus tersebut sudah diberikan kepada kapal-kapal ukuran besar yang tarifnya diberlakukan secara progresif selanjutnya Kementerian Perhubungan akan lakukan inventarisasi lagi jika ternyata masih mahal,” ujar Mentri Perhubungan Budi. Menhub Budi Karya menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan sudah berjalan dengan baik namun memang masih terdapat permasalahan yang ada dan harus segera dicari jalan keluarnya. “Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sudah berjalan dengan baik, oleh karenanya kedepan ini kita akan realisasi tentang permasalahan yang ada. Katakanlah ada yang bilang kurang transparan, barang yang overstay dan mengenai harga yang mahal kita akan lihat. Jadi kalau minimal tiga hal tersebuti bisa kita selesaikan pasti hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dari stakeholder terkait akan berkurang,” pungkas Mentri Perhubungan Budi.(S9) http://www.dephub.go.id/post/read/elaborasi-pelabuhan-untuk-tingkatkan-ekspor-dan-investasi

PM.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tetap berlaku dan menjadi payung hukum bagi semua pihak. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Press Conference terkait Angkutan Sewa Khusus dan Ojek Online di Ruang Press Conference Kementerian Perhubungan. “PM.108 itu tetap berlaku menjadi satu-satunya payung hukum untuk memberikan legitimasi bagi pengemudi Angkutan Sewa Khusus (ASK) dalam melaksanakan operasional. Berarti tidak ada pencabutan, pembekuan, pembatalan atau penundaan,” tegas Menteri Perhubungan. Lebih lanjut akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder guna membahas usulan maupun masukan untuk PM.108 Tahun 2017. Menurut Menteri Perhubungan terdapat dua masukan yang akan dibahas, pertama adalah perubahan aplikator menjadi perusahaan transportasi, kedua memberikan kesempatan pengemudi berhubungan langsung dengan perusahaan transportasi tersebut. “Dalam implementasinya kita akan mengakomodir beberapa hal yang menjadi masukan. Selama ini aplikator menerima langsung pengemudi yang seharusnya melalui badan hukum sehingga aplikator sebagai perusahaan transportasi nantinya bisa berhubungan langsung dengan pengemudi atau sebaliknya. Oleh karenanya dalam waktu dekat kita akan buat satu Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder serta pengamat transportasi untuk membahas berbagai kemungkinan dan masukan,” terang Menteri Perhubungan Sedangkan untuk badan hukum atau koperasi yang sudah menaungi sejumlah pengemudi online akan tetap diberikan ruang agar tetap berlangsung. Pemerintah Sebagai Mediator Dalam kesempatan tersebut, menhub juga menegaskan bahwa Pemerintah sebagai mediator antara aplikator dengan pengemudi online. “Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenhub dan Kemenkominfo hanya memediasi agar saudara-saudara kita dari pengemudi angkutan sewa khusus dapat melakukan diskusi dengan aplikator tentang penetapan hal-hal yang diinginkan,” jelas Menteri Perhubungan. “Kita utamakan adalah bagaimana para ojek online itu mendapatkan suatu perlindungan jumlah tarif yang memadai, itupun pemerintah tidak akan masuk ke perundingan, kita hanya memfasilitasi saja. Hal yang akan kita atur terkait aturan umum yaitu pemakaian helm dsb,” tambah Menteri Perhubungan. Selanjutnya hal lain yang masih dipertahankan yaitu terkait keselamatan. “Berkaitan untuk usulan-usulan untuk meniadakan syarat-syarat keselamatan itu kita tolak karena kita tetap konsisten ingin menjadikan keselamatan dan diwakili dengan pelaksanaan uji berkala (KIR), SIM A Umum, stiker dan beberapa hal itu tetap dilaksanakan dengan baik,” lanjut Menteri Perhubungan. Terkait tarif, Bapak Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut dalam penentuan tarif untuk ojek online. “Berkaitan dengan tarif tentunya kita sudah menetapkan dengan tarif batas bawah, jadi dengan tetap berlakunya PM.108 maka tarif itu berlaku untuk taksi. Sedangkan tarif untuk ojek, kita tidak ikut dalam menetapkan tarif itu. Kita berikan kesempatan tarif antara pengemudi ojek tersebut dengan aplikator. Kita sudah memberikan mediasi, hari ini kita tunggu bagaimana ojek memberikan suatu keputusan,” tukas Menteri Perhubungan.(S9) http://www.dephub.go.id/post/read/pm.-108-tahun-2017-tetap-berlaku-dan-menjadi-payung-hukum-bagi-semua-pihak