Category: perhubungan udara

Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat. Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter. Tol Trans Sumatera belum terhubung, masih menyisakan1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung. Terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak tahun 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Selain itu, dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dan sekarang bersaing dengan moda KA dan pesawat terbang. Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta – Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 – 12 jam, sekarang dapat ditempuh 6 jam. Semarang – Surakarta sebelumnya 2 – 3 jam, sekarang cukup 1 jam. Semarang – Surabaya sebelumnya 6 – 8 jam, sekarang cukup 4 jam. Semarang – Malang cukup 5 jam, Semarang – Bandung cukup 5 jam. Biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen, namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh. Praktek pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (penggunaan WIM/weigh in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota. Penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) harus segera dituntaskan. Sejak tahun 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL. Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih karut-marut di negeri ini. Bahkan, presiden terpilih harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang. Jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan track access charge (TAC), sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal. Terminal tipe A yang dikelola Ditjenhubdat, dilakukan pembangunan 6 terminal baru dan 53 rehabilitasi terminal. Terminak penumpang tidak perlu dibuat mewah seperti bandara yang penting fungsunya dapat maksimal. Dari sejumlah terminal itu setelah diresmikan masih belum memberikan kontribusi maksimal (sepi pengguna), karena tidak disertai pembenahan angkutan umum. Layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah. Pembangunan terminal barang diprioritaskan di daerah perbatasan, yakni 4 yang sudah selesai (PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Motaain, PLBN Skow) dan 3 sedang progress (PLBN Aruk, PLBN Motamasin dan PLBN Wini). Padahal kebutuhan terminal barang sangat besar berada di jaringan jalan nasional. Pengemudi truk kerap menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Belum ada satupun dibangun terminal barang di jalan nasional. Yang ada pangkalan truk milik swasta dan pemda. Instratruktur transportasi sungai, danau dan penyeberangan selama 2015-2024, telah terbangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai dan 16 pelabuhan danau. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Ditjenhubdat kemenhub (2023), jumlah danau di Indonesia sekitar 840 danau dengan luas total 7.103 kilometer persegi. Sementara jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km). Untuk menanganinya diperlukan menaikkan struktur organisasi menjadi Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Hingga tahun 2024 telah terealisasi 322 trayek bus perintis di 35 provinsi dari target 340 trayek. Tahun 2015 masih 217 trayek di 32 provinsi. Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan layanan angkutan bus perintis. Armada bus perintis harus segera diganti, kondisinya sudah tidak layak operasi, rata-rata buatan tahun 2016. Perum. Damri sebagai BUMN yang dipercaya mengoperasikan bus perintis harus mendapat PMN untuk membeli armada bus baru. Layanan angkutan bus perintis dapat dikembangkan menjadi bus AKDP di pulau sedang, seperti Pulau Halmahera, Pulau Sumba dan Pulau Seram. Juga di daerah penghasil mineral dan pulau kecil, seperti Morowali, Pulau Obi, Pulau Alor, Pulau Adaro, Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, Kepulauan Meranti. Tidak lupa kawasan transmigrasi perlu akses jalan layak dan layanan angkutan umum. Subsidi angkutan barang sebagai penghubung tol laut dan jembatan udara sangat diperlukan untuk menjaga harga barang tidak mahal sampai daerah pedalaman. Operasional subsidi angkutan barang baru di 6 provinsi luar Jawa. Kendala menambah trayek subsidi angkutan barang adalah jalan daerah yang masih cukup banyak rusak (sekitar 40 persen). Diperlukan percepatan Program Inpres Jalan Daerah, selain Pemda juga menganggarkan pembangunan jalan di daerahnya. Untuk layanan angkutan perintis, ada 269 lintasan perintis dan 104 kapal perintis. Keberadaan terminal penumpang yang dibangun belum dimanfaatkan, sehingga lalu lintas orang tanpa identitas bisa memasuki kapal penyeberangan. Tanpa ada larangan bagi penumpang yang tidak memiliki tiket berangkat. Bangunan terminal kosong dari penumpang yang seharusnya tempat menunggu sebelum penumpang dipersilakan naik ke kapal. Modernisasi angkutan umum perkotaan telah dilakukan, meskipun masih jauh dari target capaian. Sesuai Renstra Kemenhub 2015-2019 ada di 32 kota dan Renstra Kemenhub 2019-2014 ada di 27 kota. Realitanya hanya di 14 kota. Sebanyak 11 kota dibina Ditjenhubdat dan 3 kota dikelola BPTJ. Selain itu, ada 20 pemda sudah menyelenggarakan angkutan umum skema pembelian layanan dengan subsidi berasal dari APBD. Terdapat 98 kota dan 416 kabupaten. Sayangnya, anggaran subsidi dibatasi oleh DPR RI sebesar Rp 500 mikiar, sehingga untuk menncapai target setiap lima tahun sulit tercapai. Oleh sebab itu diperlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) DIPA Kemenkeu, ketimbang mempertahankan subsdi BBM Rp 113 miliar yang dinimati 93 persen kendaraan pribadi. Angkutan umum hanya menikmati 3 persen BBM subsidi. Untuk mengurus transportasi wilayah aglomerasi (20 kawasan aglomerasi) perlu dibentuk Direktorat Jenderal Transportasi Perkotaan. Sektor udara, telah terbangun 27 bandara baru dan 64 bandara direhabilitasi. Hampir semua pulau-pulau kecil dan perbatasan sudah terbangun bandara yang dapat disinggahi

Seluruh Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Aceh bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Aceh mengikuti acara Sosialisasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Koordinator Bidang Data Tata Usaha Negara Sayid Muhammad di Aula Multimoda, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama antara Pemerintah Aceh melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh dengan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh terkait sosialisasi Tugas dan Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) yang berada di bawah koordinasi Asisten II Sekretariat Daerah Aceh. Pada kesempatan tersebut, Koordinator Bidang Data dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh Sayid Muhammad menyebutkan bahwa sosialisasi ini, selain bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, juga dimaksudkan sebagai upaya preventif dan perlindungan hukum agar kegiatan penyelenggaraan anggaran negara, khususnya di lingkungan Pemerintah Aceh dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya permasalahan hukum. Dirinya menambahkan, Kejati Aceh kini memiliki Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penegakan hukum, memberi pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Teuku Rizki Fadhil selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, menyambut baik kehadiran Pemateri dari Kejati Aceh tersebut. “Rencana kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara pada Dishub Aceh bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, proses kegiatan maupun kewenangan,” ungkap Teuku Rizki. Melalui sosialisasi ini, Teuku Rizki berharap para Pelaksana Teknis Kegiatan di Dishub Aceh dapat memahami tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara Kejati Aceh sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Terima kasih atas kehadiran, pemaparan serta sosialisasi terkait Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh bagi kami di Dishub Aceh,” ucap Teuku Rizki. Selain mendengar pemaparan dari Tim Kejati Aceh, para Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dishub Aceh juga berkesempatan melakukan diskusi tanya jawab terkait materi-materi yang kurang dipahami. Diskusi yang berjalan cukup serius tersebut diharapkan bisa menghasilkan penyelenggaraan kegiatan yang baik serta terbebas dari permasalahan hukum di kemudian hari.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh kembali meraih Juara 1 dalam Penghargaan Wajah Bahasa bagi Lembaga Pemerintah, Pendidikan, dan Swasta di Provinsi Aceh tahun 2024. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini berlangsung di Kyriad Muraya Hotel pada Senin, 21 Oktober 2024. Penghargaan Wajah Bahasa merupakan pemberian penghargaan bagi 45 lembaga binaan yang telah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik maupun dokumen lembaga. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sekaligus Plh Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Syakir, yang mewakili Pj Gubernur Aceh, menyampaikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi negara, di ruang publik menjadi barometer komitmen warga negara dalam menjaga martabat bahasa Indonesia, seperti penggunaan bahasa untuk nama gedung, jalan, rambu petunjuk, dan lain-lainnya. Syakir berharap penghargaan ini dapat memotivasi lembaga-lembaga untuk terus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen resmi. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Teuku Rizki Fadhil menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Mengenai penggunaan bahasa di ruang publik, seperti untuk kebutuhan media sosial misalnya, Teuku Rizki menyebutkan bahwa Dishub Aceh kerap melakukan research terkait bahasa yang sering digunakan dan akrab di telinga masyarakat, khususnya di kalangan millenial dan GenZ. “Penggunaan bahasa yang familiar tentu saja semakin mempermudah sebuah informasi itu diterima oleh masyarakat,” ungkap Teuku Rizki.(AB)

 Menteri Perhubungan periode 2016-2024 Budi Karya Sumadi melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi di gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (21/10). Menhub Dudy menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan periode 2016-2019 dan 2019-2024 beserta jajarannya. Selama periode tersebut berbagai capaian telah diraih oleh Kemenhub, diantaranya tercapainya kepuasan masyarakat atas aktivitas mudik ketika dan pasca pandemi COVID 19 sebesar 89%, kesepakatan FIR (Flight Information Region) dengan Singapura, nilai USAP – CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) di atas rata-rata dunia yaitu 88,53%, serta berbagai pencapaian lainnya. “Capaian tersebut tentu tidak bisa terlepas dari adanya sinergi, kolaborasi, dan transformasi di tubuh Kementerian Perhubungan yang sangat luar biasa dan sukses. Inisiasi dan program baik yang telah berjalan tentu akan kami lanjutkan, kolaborasikan, dan sempurnakan untuk tercapainya 8 Misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menhub Dudy. Menhub Dudy mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk terus semangat melanjutkan estafet pemerintahan, pembangunan konektivitas dengan transportasi, peningkatan keselamatan, dan pelayanan transportasi. Sementara itu Budi Karya menyampaikan selamat datang kepada Menhub Dudy dan mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada pemimpin baru di Kementerian Perhubungan. “Saya percaya Bapak akan membawa Kementerian Perhubungan menuju kemajuan yang lebih besar. Kementerian ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat agar kita dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar Budi Karya. Dalam kesempatan ini, Budi Karya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan atas dedikasi dan komitmen bersama, sehingga amanah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang transportasi dapat dilaksanakan dengan baik. Lebih lanjut Budi Karya berharap visi dan misi pemerintahan baru dapat diimplementasikan dengan baik oleh Menteri Perhubungan baru dan didukung sepenuhnya oleh seluruh pegawai. “Mari kita hadapi tantangan ke depan dengan semangat baru dan komitmen yang kokoh. Bersama, kita dapat mewujudkan sektor perhubungan yang lebih baik dan berkelanjutan,” imbuhnya. Turut hadir dalam kegiatan ini para pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, dan Sekretaris Utama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Abdul Haris Achadi.(MR) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional kebanggaan Indonesia, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan layanan penerbangan umrah melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blangbintang, Aceh Besar. Keputusan ini disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani. Dalam surat bernomor 500.11.25.2/11716, Garuda Indonesia menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Pemerintah Aceh terhadap maskapai plat merah tersebut sebagai national flag carrier. Komitmen ini merupakan respons atas surat Gubernur Aceh tertanggal 26 September 2024, yang mengusulkan keberlanjutan penerbangan umrah melalui Bandara SIM. Alhamdulillah, permohonan kita diterima Garuda dan diijabah Allah SWT,” ungkap Dr. Drs. H. Safrizal Zakaria Ali, M.Si, menanggapi respon positif dari Garuda. Pj Gubernur Aceh ini menambahkan, “Garuda memiliki historis dengan rakyat Aceh. Jadi, kami sangat mengapresiasi kesediaan Garuda untuk terus melayani masyarakat Aceh,” ujarnya kepada Dialeksis.com (16/10/2024). Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menekankan pentingnya pemanfaatan komitmen Garuda oleh biro perjalanan umrah. “Komitmen Garuda untuk terus menyiapkan armada penerbangan langsung Aceh-Jeddah/Madinah harus dimanfaatkan oleh travel-travel umrah, sehingga semakin banyak jamaah umrah yang terbang melalui bandara SIM,” ujarnya saat diminta pendapat Dialeksis. Faisal menambahkan bahwa berangkat dari Bandara SIM memiliki sejumlah keunggulan. “Waktu penerbangan lebih singkat, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya dibandingkan harus terbang dari bandara lain di luar Aceh. Apalagi untuk jamaah yang rata-rata sudah lanjut usia, tidak perlu transit sehingga lebih nyaman,” jelasnya. Potensi jamaah umrah asal Aceh yang mencapai sekitar 22 ribu orang per tahun menjadi peluang besar bagi pengembangan layanan ini. Faisal berharap biro perjalanan umrah dapat menyiapkan paket-paket menarik untuk meningkatkan minat jamaah asal Aceh agar lebih banyak yang terbang dari Bandara SIM. “Fasilitas Bandara SIM sudah sangat siap untuk didarati pesawat wide body untuk penerbangan haji dan umrah sebagaimana telah berjalan selama ini,” tutup Faisal, menegaskan kesiapan infrastruktur pendukung. Faisal melanjutkan, keputusan Garuda Indonesia ini tidak hanya memperkuat posisi Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai gerbang udara internasional di ujung barat Indonesia, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Aceh. “Dengan komitmen ini, diharapkan akses jamaah umrah asal Aceh dan sekitarnya menuju Tanah Suci akan semakin mudah dan nyaman,”pungkasnya.(*) Sumber: Dialeksis.com

JANTHO – Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Said Munawar menyambut kedatangan Staf Ahli Gubernur sekaligus Plt Kalaksa BPBD Papua Barat Daya George Yarangga di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Senin, 7 Oktober 2024. Kehadiran kontingen Papua Barat Daya tersebut dalam rangka mengikuti Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2024 yang digelar di Banda Aceh mulai tanggal 8 – 10 Oktober 2024. Pada event nasional yang bakal dihadiri oleh 1.300 peserta ini, Dinas Perhubungan Aceh ditetapkan sebagai Liaison Officer (LO) kontingen Papua Barat Daya yang hadir ke Aceh. George Yarangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas sambutan hangat dan kesiapan fasilitas selama berlangsungnya peringatan PRB, yang diharapkan akan memperkuat sinergi antardaerah dalam penanggulangan risiko bencana di Indonesia.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh berhasil mengumpulkan 83 kantong darah dalam kegiatan donor darah Pemerintah Aceh tahap III yang digelar di halaman kantor, pada Kamis, 03 Oktober 2024. Partisipasi ASN Dishub Aceh dalam kegiatan sosial ini terlihat cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat ada 143 ASN yang mendaftar untuk mendonorkan darahnya. Namun sayangnya, 60 di antaranya gagal menyumbang darah mereka karena beragam alasan, dominannya dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil mengapresiasi kepedulian dan antusias yang tinggi dari ASN Dishub Aceh dalam kegiatan donor darah yang berlangsung hari ini. “Terima kasih atas kepedulian ASN Dishub Aceh semuanya, semoga menjadi amal baik bagi kita semua, serta bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” sebut Teuku Rizki saat memantau langsung pelaksanaan kegiatan donor darah. Sekdishub Aceh menambahkan, data donor darah yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Aceh juga bisa dipantau secara real time di aplikasi “SiKotak Biru”.(AB)

BANDA ACEH – Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Dinas Perhubungan Aceh menggelar Apel Bersama guna mendeklarasikan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Ikrar, dan Penandatanganan Fakta Integritas. Kegiatan yang bertujuan untuk menegaskan komitmen ASN terhadap prinsip netralitas ini berlangsung di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh pada Kamis pagi, 26 September 2024. Apel Ikrar Netralitas ASN ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayaran, Muhammad Al Qadri dan dihadiri seluruh ASN Dinas Perhubungan Aceh. Dalam arahannya, Al Qadri membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh yang menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam momentum pemilihan umum. Netralitas ASN juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh sudah sangat dekat, karenanya peran kita sebagai ASN sangatlah krusial. Kita harus ingat bahwa netralitas bukan hanya sekedar pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN,” tegas Al Qadri. Sementara itu, Al Qadri mengingatkan kepada seluruh ASN Dishub Aceh agar tetap memegang teguh amanah yang diemban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Pilkada merupakan salah satu tonggak penting dalam kehidupan demokrasi kita, mari bersama-sama menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan,” ungkapnya. Ikrar netralitas ASN dalam Pilkada 2024 dibacakan oleh Al Qadri diikuti Penandatanganan Fakta Integritas dan Netralitas ASN. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen ASN Dishub Aceh dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.(AP)

JANTHO – Ketua Harian PB PON XXI Tahun 2024 Wilayah Aceh Azwardi bersama Ketua Bidang Transportasi PB PON Teuku Faisal memantau arus kepulangan kontingen di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) pada Sabtu malam, 21 September 2024. Seperti diketahui, hari ini merupakan puncak kepulangan kontingen PON yang mencapai 1.667 orang. Data tersebut terhimpun melalui permintaan penjemputan kepulangan yang diterima oleh Bidang Transportasi. Untuk kelancaran kepulangan atlet tersebut, maskapai Pelita Air dan Garuda Indonesia bahkan harus mengirim extra flight yg beroperasi hingga malam hari. Fase ini, kata Azwardi, merupakan fase terakhir dari pelayanan PB PON XXI Wilayah Aceh dalam melayani keberangkatan semua kontingen yang akan kembali ke daerah masing-masing. Seluruh panitia PB PON bersama stakeholder terkait bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik hingga kepulangan kontingen dari Aceh. “Pesan Pak Gubernur, layani mereka dengan baik karena Peumulia Jamee Adat Geutanyoe,” ujar Azwardi. Pada saat yang sama, Teuku Faisal menyebutkan bahwa puncak kepulangan kontingen hari ini mendapat perhatian khusus dari PB PON Wilayah Aceh agar pelayanan tetep berjalan maksimal walau sampai malam hari. “Makanya, Bapak Ketua Harian hadir meninjau secara langsung pelayanan kepulangan ini supaya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. Pelayanan di detik-detik akhir seperti ini, menurutnya perlu diawasi dengan ketat agar kinerja terbaik yang telah diberikan selama PON berlangsung bisa terus bertahan sehingga memberikan kesan positif tentang Aceh pada saat atlet dan official kembali ke daerah masing-masing.(AB)

JANTHO – Arus kepulangan kontingen yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Wilayah Aceh mulai memasuki masa puncaknya. Hal itu terlihat dari ramainya atlet maupun ofisial yang memadati area keberangkatan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar pada hari ini, Rabu, 18 September 2024. “Lonjakan arus penumpang pada hari ini memang sesuai prediksi kita (PB PON Wilayah Aceh) karena sejumlah cabor yang dipertandingkan di Banda Aceh dan Aceh Besar khususnya sudah berakhir,” ungkap Teuku Faisal, Ketua Bidang Transportasi PB PON XXI Tahun 2024 Wilayah Aceh yang setiap hari memantau situasi layanan transportasi di Bandara SIM selama PON XXI berlangsung. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang dari Bandara SIM, Teuku Faisal menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandara SIM dan pihak maskapai penerbangan terkait penambahan frekuensi penerbangan (extra flight) dari Banda Aceh. Berdasarkan informasi, maskapai Garuda Indonesia menyediakan empat penerbangan tambahan menggunakan pesawat berbadan besar (widebody) berkapasitas 394 penumpang mulai tanggal 18 hingga 21 September 2024. “Penambahan frekuensi penerbangan ini tentu saja untuk memperlancar arus kepulangan kontingen ke daerahnya masing-masing,” kata Teuku Faisal. Selain penambahan frekuensi penerbangan, Teuku Faisal menyampaikan, pihak maskapai memberi layanan khusus berupa kemudahan check-in bagasi pada H-1 sebelum keberangkatan. “Kita mengimbau agar layanan ini bisa dimanfaatkan oleh kontingen sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu di bandara,” imbaunya. Dirinya juga menambahkan bahwa layanan transportasi untuk kepulangan kontingen PON dimulai dengan penjemputan dari hotel tempat di mana atlet dan ofisial menginap. Lalu panitia menyediakan kendaraan yang akan mengantar kontingen menuju bandara. “Layanan ini diberikan sesuai dengan request yang disampaikan oleh masing-masing kontingen ke panitia, paling lambat H-1 kepulangan,” sebutnya di sela-sela memantau pelayanan petugas transportasi di Bandara SIM. Sementara itu, Sekretaris Bidang Transportasi PB PON XXI Teuku Rizki Fadhil menyebutkan, layanan kepulangan kontingen PON XXI telah dimulai sejak tanggal 11 September. “Berdasarkan data yang tercatat di panitia, hingga hari ini (18/9) ada 3.830 atlet dan ofisial yang sudah kembali ke daerahnya masing-masing,” ujarnya. Layanan transportasi untuk kepulangan kontingen PON XXI akan terus dipantau khususnya pada periode puncak seperti saat ini. “Semakin banyak cabor yang selesai, tentu jumlah kepulangan atlet akan terus meningkat, dan kita (Bidang Transportasi) sudah siap menghadapi lonjakan arus kepulangan tersebut,” tuturnya.(AB)