Category: perhubungan laut

Banda Aceh – Kolaborasi yang terjalin selama ini antar PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh amat penting diteruskan. Karena, kerjasama antar elemen sektor pemerintah dengan sektor BUMN menjadi upaya pelayanan prima bagi masyarakat. Tak akan tercapai pelayanan prima, jika tidak ada kolaborasi lintas sektor. Hal ini terungkap saat Kepala Dishub Aceh T. Faisal menerima kunjungan perpisahan Kepala PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Syamsuddin di ruang kerjanya, Kamis (10/3/2022). Kedatangan Syamsuddin ini juga mengapresiasi peran Dishub Aceh yang terus berkolaborasi dengan baik serta memberi masukan terkait pelayanan pelayaran, khususnya dari Ulee Lheue ke Balohan maupun ke Pulo Aceh. Menyambut hal ini, Faisal juga mengungkapkan terima kasih kepada Syamsuddin yang concern mendukung kehadiran KMP. Aceh Hebat 2 di awal-awal beroperasi hingga kini. Di hari yang sama, usai menerima perpisahan Syamsuddin, Faisal juga menyambut kedatangan Kepala PT. Jasa Raharja Aceh, Regy S. Wijaya. Silaturahmi ini sebagai bentuk sinergi antar sektor, dalam mendukung wujud kepedulian perlindungan kepada masyarakat. (*)

Jakarta – Kementerian Perhubungan kembali menerbitkan dua Surat Edaran (SE) yaitu SE Nomor 24 dan 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut dan Kereta Api Pada Masa Pandemi Covid-19. Kedua SE ini menggantikan SE sebelumnya yaitu SE No. 95 Tahun 2021 dan SE No. 97 Tahun 2021 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya, petunjuk pelaksanaan transportasi udara dan darat telah diterbitkan melalui SE No. 21 dan No.23. “Dengan demikian, keempat SE Kemenhub sebagai petunjuk teknis pelaksanaan syarat perjalanan dalam negeri untuk moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api sudah diterbitkan, merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Rabu (9/3). Sejumlah ketentuan baru yang diatur untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut, darat dan kereta api, yakni: Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen; PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan; PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Adapun ketentuan tersebut dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing- masing. Kemudian selanjutnya, setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN. “Masa berlaku keempat Surat Edaran ini yaitu sejak Selasa 8 Maret 2022 dan akan dievaluasi sesuai perkembangan dinamika di lapangan,” ucap Adita. Pengawasan ketentuan ini, dikakukan oleh para otoritas transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api, bersama denganSatuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Kemenhub mengimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun atau handsanitizer. (*) Sumber : Kemenhub RI

Pada akhir pekan ini, Sabtu, 5 Maret 2022, arus penumpang yang menyeberang dari Pulau Simeulue ke Meulaboh terpantau cukup ramai. Pada aktivitas penyeberangan sore tadi misalnya, KMP Teluk Sinabang mengangkut sebanyak 183 penumpang dan 63 kendaraan campuran menuju Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon. Berdasarkan informasi jadwal kapal yang dirilis oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, kapal dengan bobot mati sebesar 750 GT (Gross Tonage) ini melayani penyeberangan dari Pulau Simeulue sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dua kali ke Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu. Lalu ke Pelabuhan Penyeberangan Singkil setiap hari Kamis. Seperti diberitahukan sebelumnya, kini Pelabuhan Penyeberangan Sinabang yang berada di Kolok telah dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh. (AM)

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan kapal tol laut karena memiliki keuntungan yaitu biaya angkut yang lebih rendah. Hal itu disampaikan Menhub pada acara Webinar Bussiness Forum bertema “Kemudahan Distribusi Logistik Melalui Tol Laut Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)” yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub secara virtual di Jakarta, Kamis (10/2). Menhub mengatakan, pemerintah bahkan memberikan stimulus berupa potongan biaya angkut sebesar 50 persen dari biaya angkutan muatan berangkat, sehingga biaya untuk muatan balik kapal tol laut biayanya bisa lebih rendah lagi. “Stimulus ini bukan saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendorong geliat pertumbuhan perekonomian di daerah,” kata Menhub. Menhub mengungkapkan, akan terus mensosialisasikan kemudahan-kemudahan angkutan distribusi barang kepada para pelaku usaha agar bisa memanfaatkannya. “Salah satu tantangan bagi para pelaku usaha lokal salah satunya adalah distribusi logistik yang masih dianggap sulit dan mahal,” ujar Menhub. Lebih lanjut Menhub menuturkan, kemudahan lainnya dari program tol laut ini yaitu, pemesanan dan pelacakan pengiriman barang dan untuk memantau disparitas harga antar wilayah di Indonesia, kini bisa diakses melalui platform aplikasi digital yang dibangun Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub bernama “SiTolaut”. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi BRI Store dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha menjelaskan, kegiatan webinar ini dilakukan untuk berbagi informasi dan mempertemukan para pelaku logistik dengan pelaku UMKM dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). “Kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan tol laut sekaligus juga dalam rangka mendorong geliat perekonomian, khususnya bagi sektor UMKM,” ujarnya. Program tol laut yang diluncurkan pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan dan saat ini telah melayani 34 trayek. Dengan bertambahnya trayek, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan jumlah muatannya. Memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan Gernas BBI yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Mei tahun 2020, hingga saat ini sudah mencapai 17,2 juta UMKM yang sudah onboarding atau merambah ke ekosistem digital, dari target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023, dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 60%. Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang memanfaatkan distribusi produknya melalui tol laut, diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah muatan dan semakin mengoptimalkan layanan tol laut. Dalam webinar ini, turut hadir sebagai narasumber Stafsus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Buyung Lalana, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Mugen S. Sartoto, dan Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan. Serta hadir pula beberapa pihak yang menceritaka pengalamannya memanfaatkan program tol laut yakni: Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana dan Pembina Petani Milenial Merauke Ardian Simanullang. [] Sumber : Kemenhub RI

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, T. Faisal serahkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, di Banda Aceh, Senin, (14/2/2022). Faisal dalam arahannya menyebut, pengangkatan ini adalah tindak lanjut dari pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Pelabuhan Penyeberangan Sinabang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue ke Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, petugas diharapkan menjaga wajah Pemerintah Aceh sebagai salah satu kepanjangan tangan di Simeulue. “Adanya P3D ini harusnya pelayanan lebih baik dari sebelumnya, jangan ada komplain dari masyarakat. Jagalah kebersihan pada setiap fasilitas pelabuhan,” sebut Faisal. Dilanjutkan, apa saja yang sudah berjalan baik selama ini harap dipertahankan dan ditingkatkan. Kekurangan-kekurangan dari segi fasilitas maupun pelayanan agar diperbaiki. Maka, untuk menyukseskan hal tersebut, menurut Faisal, kendala apapun di pelabuhan harap dilapor ke kantor induk. “Karena Pemerintah Aceh sangat concern tercapainya program BEREH sebagai salah satu program prioritas,” ujarnya lagi. Selain itu, supaya program ini berjalan maksimal, Bidang Pelayaran Dishub Aceh telah membentuk tim yang akan mengevalusi pelayanan setiap pelabuhan penyeberangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Di akhir pertemuan, Faisal berpesan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Dishub Simeulue, karena koordinasi di pelabuhan amatlah penting. Saat ini, Pelabuhan Penyeberangan Sinabang diisi oleh 16 Aparatur Sipil Negara (ASN). Diantaranya, sebanyak empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Tenaga Kontrak (Tekon). Dalam waktu mendatang akan diserahkan SK Tekon, dengan persyaratan wajib, telah divaksinasi sebanyak dua kali dan disertai surat bebas narkoba. Baca Juga Kadishub Aceh Dampingi Bupati Simeulue Kunjungi Pelabuhan Ulee Lheue Baca Juga Tiga Pelabuhan Penyeberangan Kabupaten Dikelola Dishub Aceh

Tim teknis Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh bersama Marine Inspectore dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh lakukan pemeriksaan dan penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada KMP BRR di Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang, Kamis, 10 Februari 2022. Pemeriksaan SPM ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum (SPM) angkutan penyeberangan. Di samping itu, pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya angkutan penyeberangan yang selamat, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa di Provinsi Aceh. Tujuan ini juga selaras dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi penyeberangan yang handal. Agar standar pelayanan minimum tercapai, kapal yang dioperasikan oleh ASDP Banda Aceh ini wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, tersedianya alat keselamatan yang mudah dijangkau dan berfungsi dengan baik, seperti pelampung, sekoci, alat pemadam api ringan (APAR), speinkler, dan alarm pendeteksi asap. Selain itu, fasilitas keamanan untuk mencegah tindak kriminal seperti kamera pemantau juga wajib tersedia. Permenhub juga mensyaratkan tersedianya fasilitas kapal yang dapat membuat penumpang merasa nyaman, seperti pendingin ruangan, area yang bersih, sirkulasi udara yang baik, mushalla, ruang menyusui, dan sejumlah fasilitas lainnya. Selain pemeriksaan fasilitas kapal, Tim pemeriksa juga melakukan seatrial, yang termasuk dalam rangkaian kegiatan penilaian, pada kapal berkapasitas 340 penumpang ini. (AM) Baca Juga Usai Sea Trial, KMP. Aceh Hebat 2 Kembali Layani Penumpang  Baca Juga  Angkutan Peringis, Memudahkan Mobilitas 

Keselamatan pelayaran merupakan faktor penting dalam pelayanan transportasi penyeberangan. Oleh sebab itu, KMP Aceh Hebat 2, yang baru saja selesai docking/perawatan tahunan, perlu dilakukan serangkaian pengujian dan pemeriksaan sebelum kembali beroperasi. Di antaranya, pelaksanaan sea trial yang diawasi langsung oleh Marine Inspector dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh, Jumat, 28 Januari 2022. Sea trial meliputi pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan, navigasi, performa mesin, dan pemenuhan Syarat Pelayanan Minimum (SPM). Pengujian ini adalah prosedur wajib yang harus dilalui sebelum kapal kembali beroperasi setelah docking tahunan. Seperti diketahui, docking tersebut merupakan proses yang wajib dilakukan sesuai regulasi sebagai salah satu upaya memelihara kapal agar tetap memenuhi persyaratan operasional pelayaran. Aktivitas docking bertujuan untuk memastikan kondisi kapal tetap dalam keadaan baik selama beroperasi. Hal ini tentu saja untuk menjamin keselamatan penumpang, sebagai pengguna jasa, saat kapal berlayar. Setelah selesai proses pengujian, kapal Aceh Hebat 2 langsung berlayar perdana malam ini dari Banda Aceh ke Sabang. Sehingga perjalanan masyarakat maupun wisatawan ke Pulau Weh, Sabang kembali berjalan normal. (AM)

Di era kecanggihan teknologi saat ini, dunia sedang bersiap menyambut hadirnya model transportasi baru bernama Hyperloop. Di laman Grid.id disebutkan, Hyperloop mampu memindahkan penumpang menggunakan lonjakan magnet lebih dari 700 mil per jam. Hyperloop digadang-gadang menjadi salah satu transportasi terhebat pada era ini. Euforia kecanggihan teknologi pada ilustrasi di atas masih jauh dari realita yang dihadapi sebagian masyarakat Aceh saat ini. Alih-alih berbicara tentang kemajuan teknologi transportasi, sebagian masyarakat pedalaman dan wilayah terluar Aceh masih harus bergumul dengan pelbagai permasalahan klasik yang lazimnya jadi isu hangat di era 90-an ke belakang. Seperti tidak tersedianya layanan transportasi, susahnya melakukan perjalanan, hingga sulitnya mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Permasalahan itu hanya contoh kecil dari problematika transportasi yang dialami masyarakat, khususnya mereka yang mendiami wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Masyarakat di pedalaman Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur misalnya, untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja menghabiskan waktu perjalanan (pulang-pergi) sehari ke ibukota kabupaten, Idi Rayeuk. Menurut cerita warga setempat pada 2019 yang lalu, mereka terpaksa menginap di rumah famili di Kuala Simpang bila perjalanan pulang sudah tidak memungkinkan karena takut kemalaman di tengah jalan. Atau contoh lainnya tidak usah jauh-jauh, Pulo Aceh, pulau yang cukup dekat dengan ibukota provinsi, juga masih minim akses transportasi. Keadaan ini tentu menyulitkan masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang sudah menjadi hak mereka. Lihat saja berapa kasus orang sakit yang dirujuk paksa dari Pulo Aceh ke Banda Aceh menggunakan boat nelayan yang tidak ramah orang sakit. Belum lagi berita pahit yang sering kita dengar tentang ketidakhadiran guru di kelas disaat dia harusnya mengajar anak-anak di sekolah. Itulah sederet fakta menyedihkan di sekitar kita yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Pekerjaan rumah yang saban tahun tak terselesaikan, namun tentu ada progres yang dilakukan karena masalah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita tentu sepakat, transportasi merupakan urat nadi pembangunan suatu daerah. Melalui transportasi, intensifitas pembangunan dan konektivitas wilayah pun akan terjadi. Dinamika ini, secara langsung maupun tidak, akan membuka keterisoliran wilayah, lalu akan berdampak dengan sendirinya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, serta mempermudah akses layanan publik. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, salah satunya menyediakan layanan angkutan perintis sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat di wilayah 3T. Layanan angkutan perintis berupa penyediaan jasa transportasi yang dioperasikan oleh perusahaan swasta, dan operasionalnya dibiayai oleh pemerintah. Layanan angkutan perintis diharapkan benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Bukan hanya mempermudah mobilitas dan distribusi barang, tapi pada hakikatnya, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. (Amsal Bunaiya) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 9 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Para ahli waris, penumpang, dan kru kapal KMP BRR menggelar doa bersama mengenang 26 tahun tenggelamnya Kapal Penyeberangan KMP Gurita yang terjadi pada 19 Januari 1996 silam. Selain doa bersama, juga dilakukan tabur bunga pada titik lokasi tenggelamnya KMP Gurita dari atas KMP BRR, Rabu, 19 Januari 2022. Peristiwa tenggelamnya KMP Gurita terjadi di perairan Ujoeng Seuke menjelang bulan Ramadhan, tepatnya 3 hari sebelum hari pertama puasa. Saat itu, kapal bertolak dari Pelabuhan Penyeberangan Malahayati, Aceh Besar menuju Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang pada pukul 18.45 WIB dengan membawa 378 penumpang. Sebanyak 40 penumpang selamat dari musibah ini. Sedangkan 54 penumpang dinyatakan meninggal, dan 284 lainnya hilang bersama karamnya KMP Gurita. Mari sejenak kita kirimkan doa terbaik kepada para syuhada, semoga mereka ditempatkan pada tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. (AM)

Tumbuhkan rasa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, TK Khalifah Aceh 3 ajak para siswa melakukan giat bersih-bersih fasilitas publik di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Rabu, 19 Januari 2022. Program bertajuk Cleanliness Day ini didampingi oleh pengelola pelabuhan dan para guru yang kerap memberikan bimbingan, arahan, maupun pesan moral bagi para siswa untuk selalu peduli terhadap kebersihan lingkungan. Selain mengikuti kegiatan bersih-bersih, 35 siswa yang hadir juga diajak memasuki kapal cepat Express Bahari 2F. Di sana, para siswa diajak berkenalan serta berbincang dengan nahkoda dan kru kapal. Kegiatan edukasi ini juga mengenalkan kepada siswa berbagai instrumen yang ada di dalam kapal, seperti peralatan keselamatan, navigasi, dan lainnya. Setelah dilakukan pembenahan, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue kerap kali menjadi tujuan edukasi bagi pelajar tingkat kanak-kanak. Hal ini memang sesuai dengan salah satu tujuan pembenahan dan pengembangan pelabuhan, yaitu menjadikan pelabuhan sebagai sarana transportasi yang ramah bagi publik. (AM) Simak Video KMP. Aceh Hebat 2 Jadi Media Edukasi Siswa TK Khalifah 3