Category: perhubungan laut

Aceh Utara – Aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara menunjukkan geliat positif. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Aceh untuk membuka konektivitas perdagangan internasional yang lebih luas. Salah satu kegiatan ekspor terbaru dilakukan oleh PT Agro Murni yang mengirimkan 12.000 metrik ton Crude Palm Oil (CPO) melalui fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) milik PT Aceh Makmur Bersama, dengan tujuan Tuticorin, India. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengapresiasi langkah strategis ini yang menunjukkan potensi besar Aceh sebagai daerah ekspor yang kompetitif. “Langkah ekspor langsung ini tentu berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, “. Pelabuhan Krueng Geukueh kini semakin menekankan pentingnya pelayaran langsung ke negara tujuan ekspor seperti Malaysia dan India. Jalur pelayaran langsung dari Krueng Geukueh ke Penang, Malaysia, juga tengah didorong sebagai salah satu upaya memperluas jalur ekspor komoditas unggulan Aceh. Keaktifan Pelabuhan Krueng Geukueh dalam mendukung ekspor menjadi sinyal kuat bahwa Aceh siap menjadi pemain penting dalam rantai logistik regional dan internasional, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. (FL)

Takengon – Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Publikasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti oleh perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Parkside Gayo Hotel Takengon mulai 23 hingga 25 Juli 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan PPID di sektor perhubungan di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Teuku Rizki Fadhil, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. “Di era digital saat ini, masyarakat semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, peran PPID sangat krusial dalam memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Teuku Rizki. Dirinya berharap seluruh pengelola kehumasan dan media sosial di lingkungan Dinas Perhubungan se-Aceh memiliki pemahaman yang sama dan dapat mengimplementasikan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan informasi publik. Rakor yang mengusung tema “Kolaborasi Digital melalui Website, Adaptasi untuk Era Baru” ini membahas berbagai strategi peningkatan kualitas publikasi melalui website resmi, termasuk optimalisasi penggunaan media sosial, serta platform digital lainnya untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan. Sementara itu, Ketua Panitia Rakor Publikasi dan PPID (TransMeet) Tahun 2025 Rahmi Caesaria Nazir menyampaikan bahwa pada tahun ini sebanyak 33 peserta ikut menghadiri serta berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain peserta dari Dishub Kabupaten/Kota se-Aceh, panitia juga turut mengundang pengelola media sosial dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh. Dishub Aceh juga menghadirkan 2 pemateri yang cukup kompeten dalam bidang publikasi dan PPID, yaitu dari Komisi Informasi Aceh (KIA) dan seorang influencer atau konten kreator yang berasal dari Bener Meriah. Keduanya berbagai cukup banyak ilmu dan wawasan baru terkait peningkatan keterbukaan informasi publik dan penyiapan konten publikasi kepada seluruh peserta.(AB)c

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis, 17 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut Kadishub atas nama Pemerintah Aceh meminta dukungan Kemenhub terkait pembangunan sektor perhubungan laut di Aceh, di antaranya pembangunan menara/rambu suar di 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek. Selain itu Kadishub meminta dukungan Kemenhub untuk terlaksananya pelayaran lintas Krueng Geukuh Aceh – Penang Malaysia, khususnya terkait dengan regulasi pelayaran antar negara. Kunjungan Kadishub Aceh diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Kepelabuhanan, dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Laut, serta sejumlah jajaran. “Maksud kehadiran kami guna menyampaikan surat Gubernur Aceh terkait permohonan pembangunan rambu suar di 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Pembangunan rambu suar ini kami rasa penting dalam upaya membangun konektivitas laut menuju ke empat pulau yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Aceh tersebut” ungkap Teuku Faisal. Selain menyampaikan Surat Gubernur Aceh terkait dukungan pembangunan rambu suar, Teuku Faisal juga meminta dukungan Kemenhub utk percepatan pelayaran lintas Krueng Geukuh Aceh – Penang Malaysia. “Kita berharap Kemenhub membantu program Pemerintah Aceh untuk merealisasikan konektivitas laut Aceh – Penang khususnya terkait dengan regulasi dan perizinan pelayaran antar negara. Tentu pendampingan dari Kemenhub sangat kita butuhkan,” ujarnya. Dalam pertemuan itu, Kadishub Aceh juga meminta Kemenhub RI untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya dari 5.000 DWT menjadi 15.000 DWT (Dead Weight Tonnage) guna mendukung kegiatan ekspor impor khususnya Cruide Palm Oil (CPO) melalui Pelabuhan Calang. “Pelabuhan Calang sangat berpotensi untuk dikembangkan kedepannya dikarenakan kolam pelabuhan yang terlindungi dan kedalamannya cukup baik. Harapan kita, CPO yg diproduksi dari pabrik di wilayah pantai barat – selatan Aceh bisa langsung diekspor melalui pelabuhan Calang. Tidak perlu lagi dibawa keluar Aceh, sehingga lebih efisien,” sebut Teuku Faisal. Dalam kesempatan tersebut, Kadishub juga berharap agar pelabuhan Kuala Langsa dan Pelabuhan Singkil dapat dilakukan pengerukan alur agar pelayanan kapal pada kedua pelabuhan tersebut dapat lancar kembali untuk mendukung perekonomian wilayah. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Sesditjen Perhubungan Laut menyambut baik berbagai usulan Pemerintah Aceh, dan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti berbagai permasalahan pada sektor perhubungan laut di Provinsi Aceh.(TF)

SINGKIL – Kepala Dinas Perhubungan Aceh melalui Kepala Bidang Pelayaran Muhammad Al Qadri memantau pelayanan kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 3 yang bergerak dari Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak menuju Pelabuhan Penyeberangan Aceh Singkil, Minggu, 29 Juni 2025. Al Qadri menyebutkan, layanan kapal penyeberangan di lintasan Singkil – Pulau Banyak perlu perhatian khusus terkait dengan penyusunan jadwal kapal dan operasional kapal itu sendiri. “Penyusunan jadwal harus disusun dengan semangat kolaboratif di mana harus melibatkan Pemprov Aceh (Dishub Aceh), PT. ASDP Indonesia Ferry selaku operator, PemKab Aceh Singkil, masyarakat Pulau Banyak, dan juga pelaku wisata di Pulau Banyak dan Singkil,” ujarnya. Penyusunan jadwal kapal, tambah Al Qadri, harus dapat memberikan efek pada peningkatan ekonomi wilayah khususnya sektor pariwisata dan juga kelancaran kegiatan sosial dan budaya masyarakat serta peningkatan produktifitas kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 3. Sedangkan dalam hal operasional, lanjut Al Qadri, kapal Aceh Hebat 3 ini perlu diawasi bersama agar dapat memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dan penumpang kapal. Al Qadri menambahkan bahwa di saat musim liburan seperti ini, kapal penyeberangan tidak hanya dinaiki oleh masyarakat biasa tapi juga didominasi wisatawan yang berlibur ke Pulau Banyak. “Oleh karena itu, kapal harus selalu dalam kondisi bersih, serta pelayanan dari para petugas dan ABK kapal harus ramah dan baik kepada penumpang dan memberikan kesan positif bagi pariwisata Aceh,” sebutnya. Koordinasi dengan Pemkab Singkil dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil terkait peningkatan pelayanan terhadap penumpang kapal terus dilakukan. “Kita berharap kerjasama serta koordinasi yang baik yang selama ini telah terjalin antara Dishub Aceh, pihak ASDP selaku operator, dan Pemkab Aceh Singkil bisa menghadirkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” pungkas Al Qadri. Sementara itu, menurut Henni Agustina, salah satu penumpang yang menaiki kapal KMP Aceh Hebat 3, menyebutkan bahwa pelayanan kapal penyeberangan sudah baik. “Petugasnya sigap membantu saya, kebetulan saya bawa banyak tas sama anak-anak,” ujarnya. Mengenai kondisi kapal, Henni menilai kapal cukup bersih, dan ada tong sampah yang disediakan di setiap ruangan. “Kapal bersih, cuma sayangnya belum ada kesadaran dari penumpang menjaga kebersihan dengan buang sampah ke tong sampah yang sudah disediakan,” tambahnya. Henni menyarankan agar setiap penumpang bisa mendapatkan tempat duduk supaya lebih nyaman. “Karena kami kan tujuannya berwisata, kalau harus duduk lesehan di ruangan jadinya tidak nyaman, apalagi banyak orang lalu lalang,” sarannya.(AB) Baca Berita Lainnya: Tinjau 4 Pulau di Aceh Singkil, Kadishub Aceh Cek Kondisi Dermaga dan Rambu Suar Alhamdulillah, 392 Jemaah Haji Kloter 1 Tiba Kembali di Aceh

SINGKIL – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal mengunjungi 4 pulau yang berbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara, dan telah ditetapkan kembali sebagai pulau yang masuk ke dalam wilayah administrasi Aceh. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Dalam kunjungan pada hari Jumat, 27 Juni 2025 tersebut, Teuku Faisal ingin meninjau sekaligus melakukan observasi awal terhadap berbagai kebutuhan fasilitas perhubungan disana. “Jika keempat pulau ini akan dikembangkan nantinya, tentu butuh infrastruktur dasar seperti dermaga yang representatif dan sebagainya” ungkapnya. Di samping melihat kondisi dermaga yang telah ada, Teuku Faisal bersama jajarannya juga meninjau titik-titik yang diperlukan untuk pemasangan rambu suar. “Pemasangan rambu suar tentu sangat penting agar alur pelayaran ke pulau ini bisa aman dan selamat untuk dilalui oleh kapal-kapal nantinya,” tambahnya. Kehadiran Kadishub Aceh ke Kabupaten Aceh Singkil juga dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akan mengunjungi 4 pulau ini pada Sabtu (28/6) besok.(AB)

Dishub Aceh menggelar kegiatan teamwork dan motivasi pembelakalan bagi CPNS baru di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Sabtu, 21 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kekompakan, meningkatkan kerjasama dalam tim, serta membangun hubungan yang lebih baik antar CPNS baru.(AB)

BANDA ACEH – Kepala UPTD Wilayah I Pelabuhan Penyeberangan Dishub Aceh, Husaini Jamil menyambut kunjungan 32 mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, pada Minggu, 22 Juni 2025. Sebanyak 32 mahasiswa UGM tersebut akan melaksanakan kegiatan KKN-PPM UGM Periode II tahun 2025 di Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar. Rombongan berangkat ke Pulo Aceh menggunakan angkutan penyeberangan KMP Papuyu yang difasilitasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh.(AB)

BANDA ACEH – Kepala UPTD Wilayah I Pelabuhan Penyeberangan Dishub Aceh, Husaini Jamil menyambut kunjungan 32 mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, pada Minggu, 22 Juni 2025. Sebanyak 32 mahasiswa UGM tersebut akan melaksanakan kegiatan KKN-PPM UGM Periode II tahun 2025 di Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar. Rombongan berangkat ke Pulo Aceh menggunakan angkutan penyeberangan KMP Papuyu yang difasilitasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Dalam sambutannya, Husaini menyampaikan selamat datang kepada para mahasiswa dari Kampus Biru itu sembari memperkenalkan sejumlah fasilitas yang ada di Pelabuhan Ulee Lheue. “Hampir semua pelayanan kita sudah berlakukan sistem online, mulai dari pembelian tiket sampai sistem informasi berbasis online,” jelasnya. Mahasiswa UGM yang akan berada di Pulo Aceh selama 50 hari ke depan ini terdiri dari berbagai fakultas seperti Fakultas Kedokteran, Pertanian, Teknik, Hukum, Ekonomi Bisnis, Farmasi, Ilmu Budaya, Sekolah Vokasi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Sosial dan Politik, serta Kedokteran Hewan.(AB) Baca Berita Lainnya: Setir dan Sepiring Sate: Estu Menantang Malam dari Takengon Muhammad Yacub, Dibalik Setir Bus Trans Koetaradja Dishub Aceh Kerahkan 25 Personel Dalops LLAJ Dukung Kelancaran Peluncuran Koperasi Merah Putih

BANDA ACEH – 84 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dishub Aceh mulai mengikuti sesi perkenalan dan pembekalan terkait sektor perhubungan. Kehadiran para CPNS baru ini disambut langsung oleh Kadishub Aceh Teuku Faisal saat membuka acara penyambutan oleh segenap keluarga besar Dishub Aceh di Aula Multimoda pada Rabu, 18 Juni 2025. 84 CPNS Dishub Aceh Ikuti Pembekalan dan Perkenalan untuk Siap BertugasSesi perkenalan dan pembekalan bagi para CPNS Dishub Aceh menjadi penting karena dapat mempermudah mereka untuk beradaptasi, memahami budaya kerja dan tanggung jawab, serta menumbuhkan keterlibatan mereka dalam program-program Dishub Aceh di masa yang akan datang.(AB) Baca Berita Lainnya Setir dan Sepiring Sate: Estu Menantang Malam dari Takengon Muhammad Yacub, Dibalik Setir Bus Trans Koetaradja

Jakarta, 5 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyatakan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penandatanganan Komitmen Antikorupsi yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, A.Md, sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam dokumen tersebut, terdapat delapan poin utama komitmen antikorupsi yang disepakati, antara lain: Menolak segala bentuk pemberian, hadiah, atau gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai suap dan tindak pidana korupsi lainnya. Mendukung penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Melaksanakan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah berdasarkan prinsip Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Menjalankan proses perencanaan dan penganggaran APBD secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan. Menyusun APBD berdasarkan hasil Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) yang disampaikan sebelum RKPD disusun. Menyusun APBD berdasarkan RPJMD dengan memperhatikan skala prioritas, belanja wajib, dan mandatory spending tanpa memaksakan anggaran. Tidak melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa (PBJ), hibah, dan bantuan sosial yang bertentangan dengan regulasi. Memperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Komitmen ini menjadi tonggak penting bagi Aceh dalam memperkuat integritas pemerintahan dan memastikan anggaran daerah dikelola untuk kepentingan publik secara akuntabel. Pemerintah Provinsi Aceh berharap langkah ini dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Pemerintah Aceh di www.drka.acehprov.go.id.