Category: perhubungan laut

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan konektivitas transportasi untuk mendukung sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Hal ini disampaikan Menhub pada hari kedua kunjungan kerjanya menghadiri pertemuan para pemimpin dan pejabat senior di sektor transportasi se-ASEAN yang berlangsung di Laos 9-10 November 2023. Pada hari ini, Jumat (10/11), Menhub menghadiri pertemuan antara Menteri Transportasi se-ASEAN dengan Menteri Pariwisata se-ASEAN. Turut hadir secara daring dalam pertemuan ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno. Menhub menyambut baik dan mengapresiasi Sekretariat ASEAN yang telah berinisiatif menyelenggarakan pertemuan antara para pemimpin di sektor transportasi dan pariwisata di ASEAN hari ini. Menurutnya, kolaborasi kedua sektor ini diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Konektivitas transportasi terus kami tingkatkan pasca pandemi, untuk mendukung tumbuhnya sektor pariwisata yang sama-sama terdampak,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, saat ini sektor penerbangan nasional sudah mengalami peningkatan pemulihan pasca pandemi, yang mencapai 85% untuk penerbangan domestik dan 75% untuk penerbangan internasional (data September 2023). Tingkat pemulihan ini lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. “Tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi terkait kenaikan harga avtur, terbatasnya ketersediaan suku cadang, dan berkurangnya jumlah armada pesawat, di tengah mulai meningkatnya penumpang pesawat dan ekspektasi masyarakat terhadap tarif tiket pesawat yang terjangkau,” tutur Menhub. Selain itu, Menhub juga membeberkan bahwa di sektor pelayaran untuk kapal pesiar (cruise) juga sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, dimana industri ini mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga 91,67% pada tahun 2020. “Namun seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan dan membaiknya kondisi pandemi, dalam dua tahun terakhir ini mulai mengalami peningkatan secara bertahap,” ucapnya. Untuk mendukung meningkatnya industri kapal pesiar yang akan mendukung sektor pariwisata, Menhub menjelaskan bahwa Indonesia telah menambah jumlah pelabuhan untuk memfasilitasi keberangkatan dan kedatangan kapal-kapal pesiar ke Indonesia.(*) Sumber: Kemenhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh mitra kerja terkait untuk mendukung pencalonan Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2024-2025 dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Auditor Eksternal IMO periode 2024-2027. “Saya mengajak seluruh pihak baik Kementerian/Lembaga, akademisi, industri dan asosiasi di bidang pelayaran, serta unsur terkait lainnya, untuk bersinergi menyukseskan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO dan sebagai auditor eksternal IMO,” ucap Menhub saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO)”, yang diselenggarakan Kemenhub di Jakarta, Jumat (3/11). Menhub menjelaskan, pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi dan peran aktif Indonesia di kancah internasional, serta memperkuat visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024. “Sebagai negara anggota IMO sejak 1961 dan anggota dewan IMO sejak 1973, Indonesia terus berkomitmen mempromosikan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Serta mengeksplorasi peran Indonesia di berbagai kerjasama teknis dengan IMO,” ujar Menhub. Pada kesempatan yang sama, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, sebanyak 87% perdagangan di Indonesia didukung oleh perairan laut. “Untuk itu kita harus dapat mengambil peran positif dalam keanggotaan kita pada Dewan IMO. Sehingga dapat menjadi strategi jangka panjang nasional baik pengembangan ekosistem dan pengembangan blue economy atau ekonomi yang didukung sumber daya kelautan,”jelas Nyoman. Sejak bergabung di IMO hingga tahun 2022, Indonesia telah meratifikasi 28 dari 59 instrumen IMO, yang juga telah diadopsi ke dalam berbagai peraturan nasional. Selama menjadi anggota dewan IMO, Indonesia telah menyuarakan sejumlah kepentingan baik itu secara nasional maupun global. Diantaranya yaitu terkait menyuarakan isu kelestarian lingkungan maritim (pencemaran laut), SDM pelayaran (pelaut), navigasi pelayaran (traffic separation scheme), dekarbonisasi di sektor maritim, dan isu di sektor maritim lainnya. Sebagai anggota dewan, Indonesia bertanggung jawab mengawasi kerja organisasi mulai dari rencana strategis, budgeting, pemilihan Sekjen IMO yang dipilih oleh anggota dewan dan disahkan dalam sidang majelis. International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. IMO bertugas memutakhirkan legislasi atau mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru, melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara anggota, serta organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah. Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan dari Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta para mitra kerja dan asosiasi terkait.(*) Sumber: Kemenhub

Sekretaris Dinas Perhubungan (Sekdishub) Aceh Teuku Rizki Fadhil menerima kunjungan tim Balai Bahasa Provinsi Aceh di aula Multimoda, Banda Aceh, 31 Oktober 2023. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keselarasan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Pada kesempatan ini, Teuku Rizki menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Aceh sangat mendukung upaya Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk meningkatkan keselarasan penggunaan bahasa Indonesia di instansi pemerintahan. “Melalui kegiatan ini diharapkan segala informasi yang keluar dari Dinas Perhubungan Aceh semakin lebih baik lagi kedepannya,” ungkap Teuku Rizki. Sementara itu, Sabrun Jamil Tanjung, selaku penyuluh bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Aceh, mengatakan sosialisasi ini perlu dilakukan untuk memperbaiki beberapa elemen naskah surat yang selama ini masih merujuk pada Peraturan Gubernur Tahun 2017, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sesuai dengan Permendikbud Tahun 2021. Oleh sebab itu, kata Sarbun, perlu dilakukan beberapa perbaikan bahasa, tata letak, dan tanda baca dalam penulisan surat. “Surat adalah komunikasi yang formal, ketika kita melakukan komunikasi yang formal, bahasa yang digunakan harus tegas,” sebutnya. Sarbun juga memamparkan tentang keutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik, seperti penulisan rambu atau penunjuk arah, penulisan nama gedung, himbauan, dan penamaan sarana umum yang selama ini masih terdapat beberapa kekeliruan. Kepala Subbagian Hukum Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan Aceh, Sri Trisna Fitri mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas materi yang telah disampaikan. Ia berharap masing-masing peserta bisa meneruskan informasi ini kepada setiap Bidang dan UPTD agar terwujudnya tertib administrasi. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah pengelola surat dari setiap Bidang dan UPTD Dinas Perhubungan Aceh yang berlangsung di Aula Dinas Perhubungan Aceh.(FJ/AB)

Jangkar adalah sebuah alat penting yang ada pada kapal karena jangkar merupakan alat pemberat kapal yang diletakkan di dasar air agar kapal tersebut tidak berpindah baik karena gelombang, angin maupun arus. Jangkar merupakan sebuah alat yang sudah ada sejak jaman dahulu diawali dengan pembuatannya menggunakan pasir dan karung. Namun seiring dengan perkembangan zaman, jangkar model tersebut dirasa sudah tidak efektif lagi. Banyak sekali jenis jangkar yang dapat rakan moda temui di berbagai kapal karena memang adanya jangkar tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kapal tersebut. Ada beberapa jenis jangkar yang dapat kita beda kan berdasarkan peletakannya di kapal atau berdasarkan jenis dan kegunaannya. Jangkar jenis AC14 merupakan jangkar yang cukup banyak diminati karena efisiensi dari jenis jangkar ini. Di mana jangkar ini bisa diatur beratnya sesuai dengan kebutuhan dari penggunaannya, hal tersebut menjadikan para pengguna dari jangkar ini akan merasa lebih puas karena bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Jangkar hall merupakan jangkar yang memiliki bentuk yang cukup umum dan beratnya juga cukup besar hal ini karena memang jangkar ini biasa digunakan untuk kapal-kapal pengangkut barang yang berat. Kegunaan dari jangkar ini adalah pada kapal pengangkut, di mana dengan ukuran yang cukup besar dan bentuk yang lebih lebar menyebabkan jangkar ini bisa menahan dengan kuat beban dari kapal. Jangkar yang memiliki bentuk yang lebih ramping namun dengan kekuatan yang lebih besar dalam hal pencengkeraman di dasar laut menyebabkan jangkar ini merupakan jangkar yang cukup baik digunakan untuk kapal komersial atau kapal boat. Jangkar ini memiliki kemampuan mencengkeram yang cukup bagus di dasar Laut, sangat kuat dan desain yang cukup unik berbeda dari jangkar lainnya. Jangkar Haluan Merupakan jangkar utama di dalam sebuah kapal yang peletakannya berada di kanan dan kiri dari kapal itu sendiri dan harus memiliki berat yang seimbang agar tidak ada guncangan dari kapal. Jenis jangkar ini berada di Buritan kapal, di mana berfungsi untuk menjaga agar kapal tidak berputar saat sedang berhenti dan biasanya digunakan pada kapal yang berlayar di perairan sungai. Jangkar cemat atau jangkar yang paling kecil diantara tiga jangkar lainnya memiliki fungsi yang berkaitan dengan kedua jangkar di atas. Di mana jangkar ini berfungsi untuk menarik atau memindahkan jangkar jika ada kendala di kapal. Nah, sekian dulu informasi tentang jangkar serta kegunaannya Rakan Moda. Dari berbagai jenis jangkar yang ada, kebutuhan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Jika memaksakan menggunakan jenis jangkar namun tidak sesuai kebutuhan, maka bisa saja malah menambah beban dan biaya nantinya rakan moda.(AP)

BANDA ACEH – Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil paparkan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik di hadapan Tim Komisi Informasi Aceh (KIA) di ruang Multimoda, Kamis, 26 Oktober 2023. Pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik ini merupakan sebuah rangkaian dari penilaian keterbukaan informasi pada lembaga publik yang diselenggarakan oleh KIA. “Kita (Dishub Aceh) terus berkomitmen dalam mengelola layanan keterbukaan informasi publik melalui inovasi dan strategi yang baik,” kata Teuku Rizki saat menyampaikan paparannya di hadapan Tim visitasi KIA yang dihadiri oleh Andi Rahmadsyah selaku Wakil Ketua KIA, M Hamzah selaku komisioner KIA, dan Adi Warsidi, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Wilayah Aceh, selaku Tim ahli KIA. Tanda-tanda adanya komitmen tersebut, kata Teuku Rizki, terlihat dari di antaranya inovasi-inovasi yang dilahirkan, penyediaan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM, hingga penghargaan-penghargaan yang diraih di tingkat nasional. Di samping melahirkan inovasi-inovasi baru, Dishub Aceh juga membangun kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk dengan dunia kampus. Kerjasama dengan kampus melalui program magang mahasiswa, sebutnya menjadi salah satu strategi Dishub Aceh yang cukup jitu saat ini. “Anak-anak mahasiswa punya kreatifitas tinggi yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan informasi yang mudah dipahami oleh generasi milenial,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KIA, Andi Rahmadsyah menyebutkan bahwa inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi yang dipaparkan cukup menarik dan kreatif. Andi Rahmadsyah berharap inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dishub Aceh bisa memberi dampak besar serta bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang mudah, akurat, dan kredibel. Kegiatan visitasi dan penilaian pengelolaan keterbukaan informasi publik ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dari tim penilai KIA kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Dishub Aceh.(AB) Simak videonya:

SINABANG – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Simeulue, Mulyawan Rohas, mengatakan untuk transportasi laut maupun udara ke Kabupaten Simeulue selama pelaksaan MTQ tingkat Provinsi di Simeulue yang akan digelar akhir November mendatang dipastikan tidak ada kendala. Sebab, sebanyak empat kapal laut, yakni KMP Aceh Hebat 1, Aceh 3, KMP Teluk Sinabang, dan KM Sabuk Nusantara siap mengangkut para kafilah dari seluruh kabupaten dan kota ke Pulau Simeulue.  Selain kapal laut, lanjutnya, terdapat transportasi udara yang melayani rute ke Kabupaten Simeulue. “Iya, untuk menyambut MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Simeulue, kita terus berkoordinasi dengan pihak terkait menyangkut dengan transportasi. Sejauh ini tidak ada masalah, baik kapal laut maupun udara. Nanti tinggal menyesuaikan jadwal keberangkatan saja, karena ada empat kapal laut dan juga pesawat yang melayani transportasi di Simeulue,” katanya, Rabu (25/10/2023). Meski demikian, ada delapan kabupaten di Aceh sudah melaporkan akan menggunakan pesawat sebagai transportasinya ke Simeulue. Untuk itu, pihaknya masih berupaya meminta agar pihak maskapai dapat menambah jadwal penerbangannya. “Kalau dengan pihak maskapai memang belum ada jawaban akan menambah jadwal penerbangannya. Karena itu ranah bisnis/swasta tidak mungkin saat pesawat datang ke Simeulue penumpang penuh, tapi saat kembali tidak ada penumpang,” katanya. Akan tetapi, yang penting diketahui bahwa untuk transportasi ke Kabupaten Simeulue dipastikan tidak ada kendala dengan yang sudah tersedia saat ini. Tak hanya soal transportasi ke Simeulue, pihak Dishub Simeulue bersama panitia MTQ di Simeulue juga terus berkoordinir mengenai transportasi kafilah maupun pihak terkait dengan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Simeulue.(*) Sumber: Serambi Indonesia

Polusi udara yang semakin memburuk salah satu sebabnya adalah karena semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, khususnya wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan uji emisi kendaraan dinas kantor pusat di Lapangan Parkir Aroem Restauran, Jakarta. Pelaksanaan uji emisi kendaraan operasional tersebut dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan pada Selasa (25/10). Dalam sambutannya Lollan mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi peningkatan polusi udara yang semakin memburuk, yaitu dengan menerapkan kebijakan baru bagi pemiliki kendaraan bermotor. Kebijakan baru tersebut merupakan uji emisi yang diterapkan pada kendaraan bermotor roda 2 (dua), 4 (empat), maupun 6 (enam). “Uji emisi adalah salah satu upaya pengujian untuk mengetahui kinerja mesin dan tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor. Uji emisi kendaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Lollan.  Diketahui sebanyak 115 kendaraan dinas operasional yang terdiri dari 8 roda 6, 61 roda 4, dan 46 roda 2 dilakukan uji emisi selama 2 hari sejak hari ini 25 Oktober hingga 26 Oktober 2023. Kegiatan uji emisi terhadap kendaraan dinas kantor ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Melewati uji emisi berarti membantu mengurangi emisi gas berbahaya yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor.  Pengujian perlu dilakukan dengan peraturan yang berlaku dan memiliki persyaratan khusus untuk beberapa jenis kendaraan agar dapat lulus sesuai dengan standarnya. Adapun kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O dan Kategori L yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 tahun. Lollan menyampaikan harapannya agar dengan adanya kegiatan tersebut kita dapat mengukur kadar emisi gas berbahaya yang dibuang melalui knalpot kendaraan bermotor seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), oksida nitrogen (NOx), dan partikulat (jika kendaraan diesel) yang nantinya akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. “Jika masih ada kendaraan dinas kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang belum dilakukan uji emisi, maka secepatnya segera dilakukan uji emisi untuk menjaga kualitas udara yang lebih baik, melindungi kesehatan masyarakat, dan melestarikan lingkungan,” tegas Lollan.(*) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal bagikan 60 rompi kepada para pengemudi becak dan taksi yang beraktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada Senin, 23 Oktober 2023. Rompi yang dibagikan kepada pengemudi becak dan taksi tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perhubungan Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh melalui bantuan CSR (Corporate Social Responsibility). “Kita berterima kasih kepada Bank Syariah Indonesia Regional Aceh atas kerjasama yang sangat baik dan kita harap rompi ini bisa digunakan sebaik mungkin,” ucap Teuku Faisal. Pada kesempatan itu, Teuku Faisal juga mengajak para pengemudi becak dan taksi untuk selalu menjaga kekompakan saat beraktivitas melayani masyarakat di Pelabuhan Ulee Lheue. “Mari bersama-sama menjaga citra pelabuhan demi pelayanan yang lebih baik di pelabuhan,” sebutnya. Penyerahan sekaligus pemasangan rompi secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh bersama CEO BSI Regional Aceh, Wisnu Sunandar kepada perwakilan pengemudi becak motor dan taksi di ruang tunggu Pelabuhan Ulee Lheue. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural Dinas Perhubungan Aceh, Deputi BSI Regional Aceh, Saiful Musadir, dan Ketua Umum Transportasi Pelabuhan Ulee Lheue.(AB)

BANDA ACEH— Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman, menegaskan, Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada September 2024 mendatang. Persiapan untuk pelaksanaan event nasional itu terus dipacu. Ia berharap seluruh pemangku kebijakan di Aceh tidak ada lagi yang meragukan, kepastian PON di Aceh. “Jangan ada lagi keraguan dari siapapun (pemangku kebijakan) di ruangan ini apalagi dari pengurus besar PON Aceh,” kata Marciano, dalam rapat persiapan pelaksanaan PON 2024 wilayah Aceh, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (17/10/2023). Rapat tersebut diikuti unsur KONI Pusat dan pejabat Kementerian Dalam Negeri bersama seluruh pejabat Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota terkait. Marciano berharap, PON Aceh-Sumut lebih sukses dari PON yang pernah ada sebelumnya. Sebab, ajang olahraga nasional tersebut menjadi yang pertama diikuti 38 provinsi dan yang pertama digelar di dua provinsi. “Hal yang saya sebutkan itu harus menjadi catatan agar PON 2024 sukses administrasi dan sukses prestasi, sehingga olahraga Indonesia makin membanggakan,” kata Marciano. Dalam kesempatan itu, Marciano mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah yang Ikut membantu memfasilitasi dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah PON. “Besar harapan saya kehadiran pejabat eselon I Kemendagri ini membuat kita semua lebih yakin terhadap yang kita lakukan,” ujar Marciano. Selain itu, Marciano juga meminta Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya untuk segera memfinalkan baik itu anggaran maupun pembangunan Venue untuk PON 2024. Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan, pihaknya ditugaskan Mendagri untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk PON 2024 oleh Pemerintah Aceh dan Sumut yang menjadi tuan rumah. Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan PON perlu dirasionalisasikan oleh kedua pemerintah daerah agar PON dapat tetap terlaksana dengan anggaran yang tersedia. Horas mengatakan, pihaknya memiliki tiga standar dalam penggunaan alokasi anggaran untuk PON 2024. Pertama adalah merujuk pada standar satuan harga Perpres nomor 53 tahun 2023 tentang standar harga satuan regional. “Standar kedua adalah surat Menteri Keuangan, standar ini digunakan pada pelaksanaan PON ke-20 di Papua, disitu juga termasuk standarisasi honorarium wasit, tim delegasi, tim official dan lainnya,” kata Horas. Dalam rapat yang diikuti seluruh SKPA ini, perwakilan Dinas Perhubungan Aceh dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal selaku ketua Bidang Transportasi PON XXI Aceh dan turut didampingi Sekretaris Dishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil. Standar ketiga adalah keputusan yang ditetapkan oleh KONI Pusat Horas berharap, penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk PON 2024 di Aceh dapat segera difinalkan. Pihaknya dari Kemendagri siap mendampingi para pejabat pemerintah daerah tersebut. Sebelumnya, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengharapkan kehadiran Pengurus KONI Pusat dan Pejabat Kemendagri di Aceh dapat membantu percepatan persiapan pelaksanaan PON 2024.Ia berharap tim dari pusat tersebut dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada tuan rumah agar pelaksanaan event olahraga nasional itu berjalan sukses. “Saya sendiri mendambakan PON ini menjadi legacy (warisan) baik dengan lahirnya atlet maupun venue olahraga yang berkualitas di Aceh,” pungkas Pj Gubernur Aceh itu.(*) Sumber: Humas Setda Aceh

Markah laut adalah tanda navigasi yang digunakan untuk membantu kapal-kapal menentukan posisi dan arah mereka di laut. Markah laut dapat berupa berbagai jenis tanda, termasuk boi (pelampung dengan tanda), tiang dengan markah, tiang dengan pelampung, atau struktur lain yang memiliki warna, pola, atau karakteristik khusus. Markah laut juga sering menggunakan sistem warna dan pola daya yang berbeda, seperti merah, hijau, hitam, putih, kilatan, dan lainnya, untuk memberikan informasi tambahan tentang karakteristik atau tujuan mereka. Kapal-kapal perlu menggunakan rambu navigasi untuk menghindari bahaya, mengikuti jalur yang aman, dan memahami lokasi mereka dalam navigasi laut. Dengan perkembangan teknologi dan navigasi, markah laut telah mengalami perubahan dan peningkatan dalam hal desain, ketepatan, dan efisiensi. Namun, sejarah markah laut mencerminkan pentingnya navigasi laut dalam sejarah perdagangan, eksplorasi, dan pelayaran di seluruh dunia. Markah laut memiliki beberapa fungsi penting dalam navigasi laut: Semua fungsi ini membantu dalam menjaga keselamatan pelayaran dan memungkinkan kapal-kapal untuk berlayar dengan aman dan efisien di laut. Markah laut terletak di sejumlah lokasi strategis di seluruh perairan dunia, terutama di dekat pesisir dan perairan yang padat lalu lintas kapal. Beberapa lokasi umum di mana Anda akan menemui markah laut adalah: Persebaran markah laut disusun sedemikian rupa untuk membantu kapal-kapal menjalani perjalanan yang aman dan efisien, menghindari bahaya, dan menavigasi laut dengan tepat. Markah laut sering kali memiliki karakteristik khusus seperti pola cahaya, warna, dan bentuk yang membantu dalam identifikasi dan navigasi. Ternyata peran sebuah markah bagi sebuah pelabuhan sangatlah penting. Namun, apakah sebuah pelabuhan dapat beroperasi tanpa markah laut? Ya, pelabuhan tetap bisa beroperasi tanpa markah laut, akan tetapi keberadaan markah laut sangat penting dalam menjaga keselamatan dan efisiensi operasi pelabuhan. Markah laut memberikan panduan visual dan pemandu arah bagi kapal-kapal yang datang atau pergi dari pelabuhan, terutama dalam kondisi cuaca buruk atau malam hari. Tanpa markah laut, pelabuhan harus mengandalkan navigasi berdasarkan referensi geografis, cuaca yang baik, atau teknologi modern seperti GPS. Namun, pelabuhan modern biasanya dilengkapi dengan sejumlah markah laut dan sistem navigasi, termasuk mercusuar, pelampung, tiang dengan markah, dan tanda navigasi lainnya, yang membantu kapal-kapal dalam: Nah Rakan Moda, pelabuhan memang bisa beroperasi tanpa markah laut, namun penggunaan markah laut sangat dianjurkan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi navigasi kapal-kapal di sekitar pelabuhan. (FL)