Category: perhubungan darat

Jembatan bailey Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen hanya boleh dilintasi oleh kendaraan angkutan barang dengan beban maksimal 30 ton dan tinggi maksimal 4 meter. Pembatasan dilakukan untuk menjaga umur pemakaian karena jembatan bailey Krueng Tingkeum tersebut telah mengalami tiga kali kerusakan sejak dioperasikan perdana pada tanggal 27 Desember 2025. Kerusakan lantai jembatan terjadi akibat beban kendaraan yang melintas melebihi tonase yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Tonase Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen yang diikuti oleh sejumlah stakeholder yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh pada Senin, 19 Januari 2026. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahwa keberadaan jembatan darurat di jalan nasional ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran konektivitas serta distribusi barang di sepanjang wilayah utara dan timur Aceh. “Jalan ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan perekonomian untuk daerah Aceh, maka operasional jembatan ini perlu kita jaga bersama agar dapat berfungsi sampai jembatan permanen selesai dibangun,” kata Teuku Faisal pada Rakor yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh. Oleh karena itu, sejak tanggal 18 Januari 2026 Pemerintah melakukan pembatasan terhadap kendaraan barang yang melintas di jembatan bailey Kuta Blang Bireuen untuk mencegah kerusakan jembatan terulang kembali. “Di samping mencegah kerusakan jembatan, kita juga memperhatikan faktor keselamatan bagi pengguna jalan lainnya agar bisa melintas dengan aman,” sebut Teuku Faisal. Berdasarkan informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, pembangunan jembatan baru yang permanen akan dilakukan bersisian dengan jembatan eksisting. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu 6-8 bulan dan akan dilakukan peletakan batu pertama dalam waktu beberapa hari kedepan sebagai tanda dimulainya pembangunan. Selanjutnya, jika jembatan baru telah selesai dibangun, maka jembatan eksisting akan diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali secara normal. Kadishub Aceh juga meminta kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI untuk menyediakan timbangan kendaraan portable di kedua sisi jembatan untuk memastikan truk yang menaiki jembatan tidak melebihi tonase yang diizinkan. Pada pertemuan itu sejumlah pihak menyarankan supaya truk yang berangkat dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dilakukan penimbangan di UPPKB Seumadam Aceh Tamiang yang dikelola oleh BPTD Kelas II Aceh. Bila melebihi tonase, kendaraan diarahkan untuk putar balik kembali ke daerah asal atau melangsir muatannya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Aceh Tofan Muis menyebutkan bahwa pihaknya akan mulai melakukan filterisasi terhadap beban muatan kendaraan barang dari wilayah Sumut di UPPKB Seumadam (jembatan timbang). Pihaknya juga akan mengeluarkan Surat Keterangan bagi kendaraan barang di bawah 30 ton sebagai filter pertama. BPTD Kelas II Aceh juga sedang mengupayakan adanya timbangan portable di kedua sisi jembatan sebagai filter akhir sebelum truk melintasi jembatan. “Kita sedang koordinasi dengan Kemenhub untuk mendapatkan peralatan timbangan yang siap digunakan. Untuk memastikan beban kendaraan tidak melewati 30 Ton, maka kendaraan dengan 3 sumbu tidak diperkenankan lewat jembatan darurat,” sebut Tofan Muis. Kadishub Aceh mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi terkait pembatasan kendaraan barang di jembatan bailey Krueng Tingkeum. “Sosialisasi kebijakan ini penting agar para pengusaha termasuk pengemudi truk mengetahui sehingga muatan mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan tentunya untuk menghindari konflik di lapangan antara para awak truk dengan personil yang bertugas. Ini semua kita lakukan untuk kepentingan yang lebih luas,” tutur Teuku Faisal. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Organda Aceh Ermansyah menyebutkan bahwa pihaknya mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bersama stakeholder Forum LLAJ Aceh. Pihak Organda Aceh juga akan ikut mensosialisasikan ketentuan mengenai pembatasan kendaraan barang di jembatan bailey Kuta Blang ke seluruh anggota Organda Aceh. Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Banda Aceh – Pemerintah Aceh memberlakukan pembatasan operasional kendaraan yang melintasi jembatan darurat atau jembatan bailey Krueng Tingkeum, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, mulai Minggu hari ini, 18/1/2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pengamanan struktur jembatan sekaligus menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pembatasan tersebut diberlakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap kondisi jembatan yang saat ini menjadi salah satu akses utama transportasi masyarakat di jalur lintasan nasional Banda Aceh-Medan. Jembatan bailey Krueng Tingkeum memiliki peran strategis sebagai penghubung utama arus kendaraan dan distribusi logistik di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, kendaraan yang diperbolehkan melintas selama masa pembatasan adalah kendaraan dengan maksimal dua sumbu (tipe 1.2), bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tiga sumbu, serta kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan gas milik Pertamina. Selain itu, tinggi kendaraan dibatasi maksimal empat meter dengan berat total kendaraan tidak melebihi 30 ton. Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diizinkan melintas dan akan diminta untuk putar balik. Pengemudi juga diwajibkan memindahkan muatan ke kendaraan lain yang sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Pemerintah Aceh bersama instansi terkait kata Murthalamuddin, terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan pembatasan kendaraan berjalan efektif. Masyarakat pengguna jalan diimbau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjaga keselamatan bersama serta keberlanjutan fungsi jembatan sebagai prasarana transportasi vital.[] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas  

Banda Aceh – Pergerakan masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Aceh tercatat cukup tinggi. Dinas Perhubungan Aceh mencatat, sepanjang masa libur Nataru, total pergerakan penumpang lintas moda mencapai 148.513 orang, tersebar pada angkutan darat, laut, dan udara. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, ST.MT., mengatakan aktivitas mobilitas masyarakat berlangsung dinamis meski secara umum masih menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode libur akhir tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kondisi cuaca serta dampak bencana di hampir semua wilayah Aceh, yang menyebabkan arus lalu lintas dan transportasi terganggu. “Secara keseluruhan pergerakan transportasi selama Nataru berjalan aman dan terkendali. Walaupun ada penurunan di beberapa moda, mobilitas masyarakat tetap terjaga,” kata Teuku Faisal di Banda Aceh, Rabu, 7/1/2026. Berdasarkan data Dishub Aceh, moda darat masih menjadi penyumbang penumpang terbesar. Selama periode Nataru, angkutan darat melayani 57.157 penumpang, terdiri atas 20.367 penumpang kedatangan dan 36.790 penumpang keberangkatan. Meski demikian, angka tersebut turun 50,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada sektor laut, angkutan penyeberangan di sejumlah pelabuhan di Aceh melayani 45.066 penumpang dengan total 280 trip kapal. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 36,6 persen dibandingkan libur Nataru sebelumnya. Sementara itu, angkutan udara mencatat total 46.290 penumpang melalui 451 pergerakan pesawat. Rinciannya, 225 penerbangan kedatangan membawa 23.120 penumpang dan 226 penerbangan keberangkatan mengangkut 23.170 penumpang. Dibandingkan moda lainnya, penurunan pada sektor udara relatif kecil, yakni 4,1 persen. Selain pergerakan penumpang, arus kendaraan di Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) juga terpantau padat selama libur akhir tahun. Total 106.120 kendaraan tercatat melintas di ruas tol tersebut. Data yang diterima dari PT. Hutama Karya sebagai pengelola utama dan Badan Usaha Jalan Tol Sibanceh, gerbang Tol Padang Tiji menjadi titik tersibuk dengan 36.022 kendaraan, disusul Gerbang Tol Indrapuri sebanyak 24.721 kendaraan dan Blang Bintang 17.024 kendaraan. Sementara Gerbang Tol Seulimuem mencatat 12.400 kendaraan, Jantho 8.145 kendaraan, dan Baitussalam 7.628 kendaraan. Data pergerakan harian menunjukkan puncak arus mulai terjadi sejak 24 Desember 2025 dan kembali meningkat pada arus balik antara 2 hingga 4 Januari 2026. Teuku Faisal menilai tingginya mobilitas di jalan tol menunjukkan perubahan pola perjalanan masyarakat selama libur Nataru. Menurutnya, data ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan layanan transportasi pada periode libur besar berikutnya. [] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

Dinas Perhubungan Aceh berhasil meraih predikat Informatif (Terbaik Kedua) Kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan nilai 97.9 dalam Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang diselenggarkan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) pada tahun 2025. “Kami sangat bersyukur kembali mendapat predikat informatif tahun ini. Tentunya Dishub Aceh akan terus berinovasi dan meningkatkan budaya kerja ASN agar semakin baik lagi kedepannya” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menerima kunjungan Ketua KIA Junaidi di ruang kerjanya pada Rabu, 7 Januari 2026. Teuku Faisal turut mengapresiasi kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kepatuhan keterbukaan informasi publik pada lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah di Aceh yang dilakukan oleh KIA. Menurut Teuku Faisal, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai amanah undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan informasi merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Belajar dari pengalaman di masa darurat bencana kali ini, informasi dari lembaga pemerintah sangat penting karena itulah yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga informasinya pun harus akurat dan transparan,” ungkap Kadishub Aceh saat menceritakan upaya stakeholder perhubungan dalam mengupdate informasi terkait akses jalan yang bisa dilalui. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman bencana Aceh, inovasi serta strategi dalam penyebaran informasi ke publik di masa darurat perlu kolaborasi yang kuat dari semua pihak sehingga informasi yang disebar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Junaidi menyebutkan bahwa salah satu tujuan dilakukan penilaian keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan kepatuhan lembaga publik terhadap pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi. Makanya, saat ini KIA mulai mendorong stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana di Aceh untuk lebih aktif mengupdate informasi terkait penanganan bencana yang telah dilakukan. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

​Aksi kemanusiaan relawan Dishub Aceh pada hari kedua masih difokuskan pada pembersihan sarana pendidikan SMP Negeri 1 Karang Baru Aceh Tamiang, Minggu, 4 Januari 2026. Kegiatan pembersihan difokuskan pada ruang-ruang kelas yang masih berlumpur dan dilanjutkan dengan penyiraman air bersih pada ruang yang sudah bersih dari lumpur. Selain itu, relawan juga membersihkan parit dari lumpur dan sampah yang menumpuk agar aliran air menjadi lancar, sehingga air tidak lagi tersumbat apabila hujan turun di kemudian hari. “Fokus kita pada hari kedua ini adalah pembersihan ruangan kelas yang masih berlumpur serta area di luar gedung seperti taman dan selokan supaya air tidak lagi tergenang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memantau jalannya pembersihan. Teuku Faisal berharap para pelajar dapat kembali bersekolah dengan nyaman dan menikmati fasilitas sekolah yang bersih meskipun kondisinya belum normal seperti biasa. Kadishub Aceh itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada stakeholder terkait, seperti Dinas Perkim Aceh, BPBD Aceh Tamiang, dan Damkar Aceh Tamiang, atas dukungan peralatan serta air bersih selama aksi kemanusiaan ini berlangsung. Dukungan air bersih berfungsi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum dan pembersihan tahap akhir pada ruang-ruang kelas. “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semangat juang seluruh relawan Dishub Aceh yang sudah bahu-membahu secara sukarela datang dan membersihkan sarana pendidikan di Aceh Tamiang,” ungkapnya. Selain aksi kemanusiaan di SMP Negeri 1 Karang Baru, Dishub Aceh juga menyerahkan bantuan berupa 80 paket perlengkapan sekolah bagi pelajar TK Negeri Pembina Kota Kuala Simpang. Bantuan yang diserahkan oleh Sekdishub Aceh tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dishub Aceh dengan PT Sakti Inti Makmur (Express Bahari) melalui penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility). “Semoga bantuan ini dapat memotivasi anak-anak kita untuk lebih semangat bersekolah dan menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik,” pesan Teuku Faisal kepada para pelajar melalui Sekdishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Dinas Perhubungan Aceh mengirimkan 136 relawan tahap kedua yang akan ditugaskan untuk membersihkan fasilitas pendidikan TK Aksara di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh. “Sekolah tersebut harus segera kita bersihkan karena proses belajar mengajar akan dimulai pada tanggal 5 Januari 2026,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam apel pelepasan relawan di halaman Kantor Dishub Aceh, Jumat, 2 Januari 2026. Teuku Faisal menyampaikan rasa terima kasih kepada ASN Dishub Aceh yang secara suka rela menjadi relawan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana. “Tolong jaga kekompakan, saling memperhatikan selama berada di sana. Kalau ada yang merasa kurang sehat, mohon disampaikan kepada koordinator masing-masing tim,” sebutnya. Kadishub Aceh juga mengingatkan kepada seluruh relawan untuk menjaga perilaku dan sikap selama berada di sana. “Kita akan bertemu dengan masyarakat yang baru saja mengalami musibah, jadi jaga sikap dan perilaku. Kita memohon kepada Allah SWT agar terus berada dalam lindungan-Nya sampai aksi kemanusiaan ini selesai,” tutur Teuku Faisal Para relawan diberangkatkan menggunakan 3 unit bus, dan 1 unit Hiace untuk relawan perempuan. Sedangkan peralatan kerja diangkut menggunakan 4 unit mobil milik Dishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Pemerintah Aceh terus berupaya agar akses jalan di wilayah terdampak bencana bisa segera tersambung supaya denyut nadi perekonomian serta aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat meninjau kondisi jembatan putus di Desa Berawang Gajah Kecamatan Ketol, Aceh Tengah pada Rabu, 31 Desember 2025. Jembatan yang menghubungkan Desa Berawang Gajah dan Desa Burlah tersebut putus akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu. Saat ini, penyeberangan orang dan barang termasuk bantuan logistik harus menggunakan tali seling baja yang dioperasikan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Penyeberangan menggunakan tali seling baja ini berisiko tinggi dan mengancam keselamatan warga yang melintas. Oleh karena itu, dalam Rakor bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI tempo hari lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta agar pembangunan jembatan dapat diselesaikan secepatnya. “Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan dan berisiko khususnya bagi lansia dan anak-anak. Terlebih dengan kendala putusnya jembatan seperti ini harga sembako jadi mahal yang membuat biaya hidup masyarakat korban bencana semakin meningkat,” ujar Teuku Faisal. Lebih lanjut Faisal mengungkapkan bahwa pihaknya akan bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan stakholder terkait agar penyeberangan masyarakat di wilayah ini dapat segera dipulihkan. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat Desa Burlah yang diterima langsung oleh Kepala Dusun (Kadus) Bukhari. Bukhari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Aceh atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan tersebut sangat meringankan beban mereka untuk berbelanja sembako. Ia juga berharap akses jembatan putus bisa segera diperbaiki agar masyarakat bisa beraktivitas dengan normal. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bener Meriah guna memantau kondisi infrastruktur transportasi dan akses jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini, Rabu, 31 Desember 2025. Teuku Faisal didampingi Kepala Dinas Perhubungan Bener Meriah Abdul Kadir meninjau kondisi jalan yang terkena longsor salah satunya di jalan pacuan kuda. Keduanya mendiskusikan titik pemasangan rambu lalu lintas di beberapa jalur alternatif maupun jalur baru yang telah berfungsi untuk dilalui oleh masyarakat. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada jalur alternatif maupun baru ditujukan supaya pengguna jalan bisa berkendara dengan aman dan selamat. Kadiahub Aceh berharap pada titik-titik rawan agar dilengkapi dengan rambu maupun penunjuk arah yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sehingga potensi kecelakaan dapat dihindari. Setelah melakukan peninjauan, Kadishub Aceh menyerahkan 7 unit water barrier untuk ditempatkan pada titik rawan yang terdampak longsor. Serta menyerahkan 15 unit mantel hujan dan 6 unit stick lamp untuk digunakan oleh petugas yang berjaga. Pada hari yang sama, Teuku Faisal meneruskan kunjungannya ke Bandara Rembele untuk melihat aktivitas distribusi logistik dan penerbangan umum di bandara tersebut. “Bandara Rembele berperan penting sebagai pusat distribusi logistik dan evakuasi masyarakat di wilayah tengah karena jalur darat terputus akibat bencana,” kata Teuku Faisal. Sementara itu, Kepala UPBU Rembele Sofyan Rasad menyampaikan bahwa selama masa tanggap darurat penerbangan di Bandara Rembele mencapai 64 penerbangan dalam sehari, mulai dari pesawat berbadan kecil hingga besar seperti Boeing 737-300. Softan menambahkan, penerbangan reguler yang dilayani oleh Maskapai Wings Air dan Susi Air juga menunjukkan tingkat keterisian yang cukup tinggi yaitu mencapai 85 persen. “Susi Air juga beberapa kali melakukan extra flight karena demandnya sedang tinggi,” sebutnya. Kadishub Aceh berharap maskapai yang sudah masuk ke Bandara Rembele, termasuk penerbangan cargo, bisa terus dilanjutkan tahun depan karena dari sisi demand cukup banyak, dan kapasitas runway cukup untuk melayani pesawat sekelas Boeing 737-300. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Dalam Rakor bersama Menteri dan Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI di Banda Aceh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang diselenggarakan di Hotel Daka Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025. Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Direksi perusahaan pelat merah seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Sosial, Utusan Presiden, Wakil Kepala BP BUMN, Kasatgas Darurat Jembatan, Dirut PT PLN, dan Dirut PT Telkomsel. Rakor ini difokuskan pada sinkronisasi langkah-langkah Pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan sosial ekonomi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November lalu. Kehadiran pemangku kebijakan pada lintas lembaga dan kementerian di Aceh hari ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah, baik Pusat maupun Aceh, dalam menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang masih dirasakan hingga saat ini. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Aceh menekankan pentingnya percepatan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat yang masih bertahan di tenda pengungsian. Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut meminta agar jembatan-jembatan yang putus akibat banjir dapat segera diselesaikan pembangunannya karena sangat penting untuk melancarkan akses mobilisasi bantuan dan pergerakan masyarakat. Termasuk pemulihan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, mushalla dan mesjid perlu dituntaskan secepatnya. Mualem juga meminta agar operasional Tol Sibanceh, khususnya seksi 1 ruas Padang Tiji – Seulimum, dapat dibuka 24 jam. Hal ini guna memperlancar distribusi bantuan serta mempercepat waktu tempuh kendaraan tanggap darurat yang membawa kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Pada kesempatan terpisah, Kadishub Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa aksesibilitas jalur darat yang sebelumnya terputus kini sudah bisa dilalui sehingga distribusi bantuan dan logistik bisa lebih mudah dari sebelumnya. Meskipun demikian, Teuku Faisal mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara karena masih banyak ruas jalan dan jembatan bersifat darurat. Pemerintah Aceh berharap hasil pertemuan hari ini dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan sehingga Aceh dapat segera pulih dan bangkit dari dampak bencana. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh mencatat adanya peningkatan signifikan volume lalu lintas di Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kenaikan arus kendaraan terjadi secara bertahap sejak Kamis, 18 Desember 2025, dan mencapai puncaknya pada akhir pekan serta menjelang libur nasional Natal. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menyampaikan bahwa berdasarkan data pemantauan harian di enam gerbang tol, yakni Padang Tiji, Seulimuem, Jantho, Indrapuri, Blang Bintang, dan Baitussalam, volume kendaraan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan kondisi normal maupun periode yang sama tahun 2024. Menurut T. Faisal, peningkatan arus lalu lintas mulai terlihat sejak 18 Desember 2025 dan terus bergerak naik, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada akhir pekan, khususnya Sabtu dan Minggu, 20-21 Desember 2025, serta kembali meningkat menjelang libur Natal. Kondisi ini diprediksi selain disebabkan oleh libur sekolah dan kuliah, juga diakibatkan oleh pergerakan relawan dan distribusi logistik ke daerah-daerah terdampak. Terlebih dengan telah berfungsinya jembatan Kuta Blang yang menghubungkan jalan nasional Aceh – Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Berdasarkan data dari PT. Hutama Karya selaku pengelola jalan tol Sibanceh, total volume lalu lintas harian pada Sabtu, 20 Desember 2025, tercatat mencapai lebih dari 5.482 kendaraan atau sekitar 165 persen dibandingkan kondisi normal. Sementara itu, pada Minggu, 21 Desember 2025, jumlah kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 6.166 kendaraan atau hampir 150 persen dari kondisi normal. Lonjakan kembali terjadi pada Kamis, 25 Desember 2025, dengan total kendaraan melintas mencapai lebih dari 5.743 kendaraan. Selain pergerakan kendaraan di jalan tol, Dishub Aceh juga memantau pergerakan penumpang lintas moda transportasi selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Berdasarkan data per 29 Desember 2025, pergerakan penumpang terjadi pada moda darat, laut, dan udara dengan dinamika yang berbeda-beda. Untuk moda transportasi darat, total pergerakan penumpang tercatat sebanyak 18.432 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 6.294 penumpang kedatangan dan 12.138 penumpang keberangkatan, dengan pergerakan kendaraan sebanyak 1.525 unit kedatangan dan 1.661 unit keberangkatan. Data ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan angkutan darat selama masa libur akhir tahun. Pada moda transportasi laut, total pergerakan penumpang tercatat sebanyak 24.217 orang. Dari jumlah tersebut, penumpang kedatangan tercatat 151 orang, sementara sisanya merupakan penumpang keberangkatan. Dibandingkan kondisi normal, pergerakan penumpang moda laut tercatat mengalami penurunan sebesar 66,0 persen. Sementara itu, pergerakan penumpang moda udara tercatat sebanyak 25.638 orang. Rinciannya, penumpang kedatangan mencapai 13.069 orang dengan 113 pergerakan pesawat, sedangkan penumpang keberangkatan sebanyak 12.569 orang dengan 114 pergerakan pesawat. Secara keseluruhan, pergerakan penumpang udara mengalami penurunan sebesar 46,9 persen dibandingkan kondisi normal. Dishub Aceh menilai peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Nataru dipengaruhi oleh libur akhir tahun, kunjungan keluarga, aktivitas ekonomi antardaerah, serta pergerakan relawan dan distribusi logistik ke wilayah terdampak bencana. Untuk menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi selama periode Nataru, Dishub Aceh terus berkoordinasi dengan Polri, Kementerian Perhubungan, PUPR, pengelola jalan tol, BMKG, Organda serta instansi terkait guna memastikan pengaturan lalu lintas, kesiapan petugas, dan ketersediaan fasilitas pendukung berjalan optimal. T. Faisal menegaskan bahwa pemantauan arus pergerakan penumpang dan kendaraan dilakukan secara harian, terutama pada jam-jam puncak, guna memastikan layanan transportasi tetap aman, lancar, dan terkendali selama libur Natal dan Tahun Baru. Dishub Aceh juga mengimbau masyarakat agar mematuhi ketentuan keselamatan, memastikan kondisi kendaraan, jadwal perjalanan dan memantau informasi cuaca disepanjang perjalanan. Dishub Aceh juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati memililih rute perjalanan darat mengingat banyak jalan dan jembatan masih dalam kondisi pemulihan.[] Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas