Category: Berita

BANDA ACEH – Kita semua dihadapkan pada situasi global yang sangat tidak menentu terkait dengan perekonomian dan inflasi, dan dampaknya sudah terasa pula hingga ke Indonesia, bahkan Aceh. Oleh sebab itu, hal ini patut menjadi perhatian stakeholder perhubungan karena sektor transportasi berperan secara langsug terhadap pengendalian inflasi. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat memberi sambutan dalam pertemuan guna membahas berbagai upaya pengendalian inflasi pada sektor transportasi di Ruang Multimoda Dishub Aceh, Rabu, 2 November 2022. Dalam pertemuan itu, Teuku Faisal menegaskan bahwa sektor perhubungan harus mempunyai inovasi-inovasi yang mampu dilakukan sehingga memastikan arus barang dan jasa bisa berjalan lancar dan tidak terkendala. Salah satu upaya yang telah dilakukan pada sub sektor penyeberangan misalnya, kata Teuku Faisal, Dishub Aceh ingin memastikan tidak ada kapal yang docking (perawatan) pada saat akhir tahun. Hal ini guna memastikan distribusi barang maupun orang (wisatawan) pada masa liburan akhir tahun dan Nataru 2023 bisa berjalan dengan lancar. “Tentu banyak hal juga yang harus diimprovisasi dan diinovasi oleh Bapak/Ibu sekalian di Kabupaten/Kota sehingga peran perhubungan mampu mendukung pengendalian inflasi daerah,” kata Teuku Faisal. Di samping itu, Teuku Faisal mengungkapkan bahwa di Aceh terdapat anggaran subsidi angkutan transportasi sebesar 107.8 miliar setiap tahunnya yang berasal dari APBN, APBA, maupun APBK. Subsidi angkutan terdapat pada semua moda transportasi di Aceh, baik angkutan darat, angkutan udara, angkutan kereta api, serta angkutan laut dan penyeberangan. “Ini menjadi tugas kita untuk lebih mengintensifkan sosialisasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Aceh agar kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh Pemerintah ini dapat dimaksimalkan secara optimal, sehingga inflasi di Aceh dapat kita tekan semaksimal mungkin,” tutur Teuku Faisal. Sementara itu, Yon Widiyono, Kepala Tim Perumusan KEKDA Provinsi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, selaku narasumber dalam acara ini menyebutkan bahwa sektor transportasi turut berperan penting dalam pengendalian inflasi di daerah, terutama pada aspek kelancaran distribusi. Berdasarkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Nasional 2022-2024, kata Widiyono, terdapat program peningkatan dan pengembanganinfrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung logistik bahan pangan. Mengenai peran transportasi terhadap pengendalian inflasi, ungkap Widiyono, dapat dilakukan kerjasama antar daerah (KAD) dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. “Selain itu, juga diperlukan inovasi sistem logistik danpembangunan sistem logistik daerah guna mendukung pengendalian inflasi,” kata dia. Widiyono juga membeberkan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihaknya (Bank Indonesia Provinsi Aceh) bersama Pemerintah Aceh, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh. Seperti mencanangkan program unggulan tanggap inflasi pada komoditas pangan, salah satunya adalah upaya perbaikan mekanisme distribusi pasokan komoditas pangan. Pertemuan yang berlangsung cukup santai ini dihadiri oleh para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh, perwakilan Biro Perekonomian Setda Aceh, serta para pelaku transportasi di Aceh, seperti Ketua DPD Organda Aceh, GM Perum DAMRI Cabang Banda Aceh, dan perwakilan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Para Kadishub Kabupaten/Kota juga menyampaikan pandangan dan upaya-upaya yang telah mereka lakukan guna mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Di samping itu, para pelaku transportasi juga memberi masukan-masukan terkait pengendalian inflasi di sektor transportasi Aceh. (AM)

CALANG – Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B melaksanakan pemungutan retribusi perdana di Terminal Tipe B Aceh Jaya mulai Selasa, 1 November 2022. Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Aceh, Erizal menyebutkan bahwa pemungutan retribusi ini sebagai wujud pengimplementasian Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang retribusi Aceh, serta guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Aceh. Penarikan retribusi di Terminal Tipe B Aceh Jaya, kata Erizal, juga sejalan dengan peningkatan fasilitas pelayanan yang ada di terminal tersebut. Sehingga penumpang maupun pengemudi yang menggunakan jasa terminal semakin nyaman saat berada di terminal. Sementara itu, salah satu pengemudi angkutan AKDP di Terminal Tipe B Aceh Jaya menyebutkan bahwa dengan nominal yang tidak seberapa, pihaknya dapat menikmati seluruh fasilitas dan pelayanan yang tersedia di terminal. “Saya sebagai masyarakat mendukung penarikan retribusi ini agar pelayanan di terminal jadi lebih baik lagi,” ujarnya. Penarikan retribusi juga telah diterapkan pada 3 lokasi terminal tipe B Aceh lainnya, yaitu Terminal Tipe B Pidie, Terminal Tipe B Aceh Tamiang, dan Terminal Tipe B Abdya. Penarikan retribusi di Terminal Tipe B Aceh Jaya masih dilakukan secara manual karena bus AKDP yang singgah masih belum terlalu tinggi. Akan tetapi, pada 2023 mendatang, penarikan retribusi akan dilakukan secara elektronik atau e-retribusi.

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Kuala Langsa guna melihat secara langsung kesiapan, potensi, maupun kendala yang dihadapi dalam operasional pelabuhan untuk mendukung aktifitas ekspor impor melalui pelabuhan di Aceh, Sabtu, 22 Oktober 2022. Kunjungan kerja itu juga sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), pada 6 September 2022 yang lalu, agar memberikan dukungan berupa pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Langsa. Dalam kunjungan itu, Achmad Marzuki mendengar penjelasan General Manager PT Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe, Joni Hutama terkait kondisi terkini Pelabuhan Kuala Langsa, serta kendala operasional akibat kondisi alur pelayaran seperti saat ini. Budi juga menyampaikan terkait potensi kenaikan trafik kapal setelah pengerukan alur pelayaran dilakukan. Seperti, kapal dengan kapasitas 10.000 GT (Gross Tonage) dapat langsung bersandar dan tidak perlu melakukan kegiatan bongkar muat Ship to Ship (STS) lagi. “Selain itu, pemuatan cangkang sawit yang ada di lapangan penumpukan bisa langsung dilakukan ke kapal dengan party 10.000 hingga 30.000 ton,” kata Budi. PT Pelindo (Persero) saat ini, tambah Budi, sedang melakukan proses tender kegiatan pengerukan, dan pekerjaan segera dilakukan apabila sudah ada pemenangnya. Sementara itu, Kadishub Aceh, Teuku Faisal menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah menghubungi manajemen PT Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe selaku pengelola pelabuhan untuk segera melakukan pengerukan alur pelayaran. “Perencanaan teknis pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Kuala Langsa juga sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2021 yang lalu,” ujarnya. “Kita berharap pihak Pelindo berkomitmen untuk segera melakukan pekerjaan ini, supaya pelabuhan bisa disandari kapal-kapal besar untuk kegiatan ekspor impor,” kata Teuku Faisal. Apabila pengerukan sudah selesai, kata Teuku Faisal, kapal berbobot 10.000 GT sudah bisa bersandar di pelabuhan yang memiliki kolam berkedalaman mencapai 7 hingga 8 meter ini. Di samping itu, Teuku Faisal menekankan pada efek domino yang muncul akibat pengerukan alur ini. Di antaranya, semua komoditi asli Aceh, seperti hasil perikanan, perkebunan dan lainnya, bisa diekspor langsung melalui pelabuhan ini. Teuku Faisal menambahkan, Pemerintah Kota Langsa sedang memfasilitasi ekspor komoditas ikan dan sayuran dari pelabuhan ini ke Malaysia. “Bahkan saat ini aktifitas ekspor cangkang sawit sebesar 10.000 ton ke Jepang sedang berlangsung,” tambahnya. Pelabuhan Kuala Langsa juga memiliki sejumlah fasilitas yang menjadikannya sangat layak untuk pusat ekspor impor di Aceh, seperti dermaga curah cair dan dermaga umum sepanjang 150 m, dermaga jetty sepanjang 150 m, 2 gudang penyimpanan, 2 lapangan penumpukan seluas 10.000 meter persegi, serta fasilitas lainnya. (AM) Selengkapnya nonton video:

BANDA ACEH – “Tagline kami dalam mengelola layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) ini adalah komitmen, inovasi, dan kolaborasi. Jadi tiga hal ini yang menjadi fokus kami di Dinas Perhubungan Aceh.” Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Andi Rahmadsyah berserta tim di Ruang Multimoda, Selasa, 18 Oktober 2022. Bukti komitmen Dishub Aceh terhadap layanan keterbukaan informasi publik, kata Teuku Faisal saat memaparkan presentasi, tercermin dari penyediaan anggaran untuk operasional PPID, penyediaan peralatan, hingga pelaksanaan diklat untuk peningkatan SDM. Di samping itu, Dishub Aceh terus berupaya melahirkan inovasi-inovasi baru dalam penyediaan maupun penyebarluasan informasi yang menjadi bahan konsumsi publik. “Kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak agar penyebarluasan informasi semakin masif,” ungkap Faisal. Sementara itu, Andi Rahmadsyah menyebutkan bahwa kehadiran pihaknya dalam rangka visitasi dan monitoring terhadap pengelolaan PPID. Setelah melihat pemaparan dari Kadishub Aceh, ia menilai pengelolaan PPID di Dishub Aceh sudah sangat baik. “Kita harapkan bisa dipertahankan, dan ini bisa menjadi bahan rujukan bagi SKPA lainnya dalam mengelola layanan informasi publik,” ungkap Andi Rahmadsyah. (AM) Selengkapnya nonton:

BANDA ACEH – Sebanyak 68 ASN Pemerintah Aceh pengelola media sosial Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mengikuti Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Tim Multimedia dan Humas SKPA yang berlangsung di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, Kamis, 13 Oktober 2022. Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Aceh guna mewujudkan keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas publikasi pada setiap instansi di bawah Pemerintah Aceh. Sebagaimana diketahui, keterbukaan informasi lembaga pemerintahan yang baik akan melahirkan good governance, serta demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung cukup santai ini juga menghadirkan sejumlah pemateri yang menyampaikan kiat-kiat maupun teknik publikasi. Di antaranya, materi tentang teknik fotografi dan videografi untuk pemberitaan yang disampaikan oleh Tim Biro Adpim Setda Aceh (Humas Aceh). Lalu materi tentang tips dan strategi publikasi di media sosial yang dipaparkan oleh Sekretaris Dishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil, serta tips meningkatkan keterbukaan informasi publik Aceh yang disampaikan oleh Surya dari Bidang PLIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Para pengelola media sosial juga terlibat diskusi santai selama acara berlangsung. Mereka saling berbagi pengalaman dan masukan mengenai apa yang dikerjakan selama ini di instansi masing-masing. Pada pertemuan ini para peserta sepakat untuk melaksanakan rapat koordinasi secara berkala ke depannya. Selain itu, para Kepala SKPA diharapkan juga dapat berpartisipasi sehingga dapat mendukung kebutuhan tim humasnya masing-masing, baik dukungan peralatan, kompetensi personil serta pendaanaan operasionalnya. (AM)

ACEH BESAR – Alhamdulillah, hari ini kita bergembira sekali penerbangan dari dan ke luar negeri di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) beroperasi kembali setelah hampir 2 tahun terhenti akibat pandemi Covid19. Hal itu disampaikan oleh Asisten 3 Sekretaris Daerah Aceh, Iskandar yang mewakili Penjabat Gubernur Aceh saat menyambut kedatangan Direksi Kapital A AirAsia, Dato’ Abdul Aziz bin Abu Bakar beserta rombongan dalam penerbangan internasional perdana ke Banda Aceh, Aceh Besar, Senin, 03 Oktober 2022. Iskandar menyampaikan apresiasi kepada AirAsia yang telah menjawab permintaan masyarakat Aceh untuk dibuka penerbangan ke Kuala Lumpur. “Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada seluruh keluarga besar AirAsia, kita berharap frekuensi penerbangan ke Malaysia dapat bertambah tidak hanya 2 kali dalam seminggu,” ujarnya. Di samping itu, Iskandar menjelaskan bahwa kembali beroperasinya penerbangan internasional di Bandara SIM tidak luput dari atensi penuh Gubernur Aceh untuk membangkitkan perekonomian Aceh. Pergerakan masyarakat Aceh maupun Malaysia, tambahnya, dapat kembali lancar sehingga aktivitas bisnis, pariwisata, berobat, dan segala keperluan persaudaraan (Aceh – Malaysia) bisa terhubung kembali. “Dan semua ini dimudahkan dengan ada flight langsung dari Aceh ke Malaysia maupun sebaliknya,” ungkap Iskandar. Pemerintah Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas dukungan yang diberikan selama ini, sehingga penerbangan internasional di Bandara SIM telah beroperasi kembali. Sementara itu, Dato’ Abdul Aziz menyebutkan bahwa Aceh merupakan salah satu destinasi favorit AirAsia karena tingginya animo masyarakat Aceh menggunakan layanan maskapai ini. “Dan hari ini adalah hari bersejarah untuk kami karena kami dapat terbang kembali ke Aceh,” ungkapnya. AirAsia saat ini, ungkapnya, memiliki 10 rute penerbangan ke Indonesia dengan 66 frekuensi penerbangan lebih kurang, termasuk Aceh dengan 2 kali penerbangan dalam seminggu. Dato’ Abdul Aziz meyakini bahwa frekuensi penerbangan ke Banda Aceh bisa ditingkatkan melalui kerjasama antara kedua belah pihak. “Bila dimudahkan, bisa kita tambahkan 13 kali dalam seminggu, dan tentu perlu adanya kerjasama antara Aceh (Pemerintah Aceh) dengan AirAsia melalui two-way collaboration dan partnership,” tuturnya. Pada kesempatan itu, ia menambahkan bahwa AirAsia selalu menargetkan komunitas maupun destinasi yang kurang terlayani (underserved) oleh maskapai lainnya dengan harga yang murah. “Memang kita coba menargetkan harga yang termurah supaya lebih ramai orang bisa terbang untuk jumpa familiy, bisnis, medical, tourism, karena itu adalah komoditi yang kita hendak berkhidmat (layani),” ungkap Dato’ Abdul Aziz. Penerbangan perdana dari Malaysia kali ini menggunakan pesawat berjenis Airbus A320-216 dengan nomor penerbangan AK 421. Pesawat tiba di Bandara SIM (BTJ) pada pukul 10.50 WIB dengan membawa 76 penumpang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur (KUL). Sedangkan penerbangan internasional perdana dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur, pesawat bernomor penerbangan AK 420 itu membawa 133 penumpang. (AM) Simak Videonya:

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal bersama pejabat struktural menerima kunjungan silaturrahmi anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh di Ruang Traffic Dishub Aceh, Rabu, 28 September 2022. Pada pertemuan itu, Teuku Faisal mendengar sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRK Banda Aceh terkait pembangunan sektor perhubungan di Kota Banda Aceh. Teuku Faisal menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturrahmi tersebut. Tugas pemerintah di sektor perhubungan, ujarnya, memang sangat kompleks karena kewenangannya cukup luas, mulai dari membangun infrastruktur hingga menjalankan operasional transportasi. “Maka sudah sepatutnya sektor perhubungan menjalin kolaborasi yang kuat dengan berbagai elemen supaya pembangunannya berjalan efektif serta berkelanjutan,” ungkap Faisal. Masukan-masukan yang disampaikan oleh DPRK Banda Aceh, kata Teuku Faisal, akan kita tampung untuk selanjutnya dipelajari dan ditindaklanjuti bersama dengan Dishub Kota Banda Aceh maupun dengan instansi terkait lainnya. Di samping itu, kata Teuku Faisal, Dishub Aceh telah menyediakan layanan aduan maupun masukan terkait sektor perhubungan melalui media sosial. “Walaupun jam kantor hanya sampai pukul 5 sore, tapi masukan maupun laporan ke Dishub Aceh tetap bisa dilakukan melalui media sosial selama 24 jam,” tuturnya. (AM)

BANDA ACEH – Arsip merupakan suatu rekaman dari setiap kegiatan atau peristiwa yang terjadi baik dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah, swasta maupun masyarakat. Karena itulah, arsip memiliki nilai dan makna yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat memberi sambutan dalam acara penyerahan arsip statis Dinas Perhubungan Aceh bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, di ruang multimoda, Senin, 26 September 2022. Teuku Faisal juga menekankan tentang pentingnya pengelolaan kearsipan, khususnya di lembaga pemerintahan. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sebutnya, bahwa arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Sehingga perlu dijamin keselamatan arsipnya, baik secara fisik maupun informasinya, agar tidak mengalami kerusakan ataupun hilang,” sebut Teuku Faisal. Pada kegiatan yang digelar bersama Disbudpar Aceh hari ini, Dinas Perhubungan Aceh menyerahkan sebanyak 30 box dan 299 folder arsip yang berasal dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Penerbangan. “Masih banyak arsip penting dari bidang lainnya yang akan diserahkan pada kesempatan berikutnya ke Lembaga Kearsipan,” ujar Faisal. Di akhir sambutannya, Teuku Faisal berharap kerjasama kearsipan antar instansi di lingkungan Pemerintah Aceh terus terjalin dengan baik dan kegiatan seperti ini dapat berlanjut. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra menyebutkan bahwa penyelamatan arsip dilakukan melalui penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). “Oleh karena itu, lembaga kearsipan wajib melaksanakan akusisi tersbeut,” sebutnya. Edi Yandra menambahkan, penyerahan arsip statis merupakan proses akhir dari rangkaian keseluruhan proses akuisisi arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Melalui pelaksanaan acara seremonial seperti ini, kata Edi Yandra, tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban penyerahan arsip. “Namun diharapkan menjadi inspirasi bagi SKPA lainnya di lingkungan Pemerintah Aceh untuk menyerahkan arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) sebagai lembaga kearsipan,” tuturnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Disbudpar Aceh, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Sekretaris Disbudpar Aceh, Sekretaris DPKA, beserta seluruh penjabat fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Aceh. (AM)

BANDA ACEH – Penerbangan Banda Aceh (BTJ) – Kuala Lumpur (KUL) dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) kembali beroperasi mulai 3 Oktober 2022 mendatang. Penerbangan tersebut akan dilayani oleh maskapai penerbangan Malaysia AirAsia (AK) sebanyak dua kali dalam seminggu. Informasi tersebut diperoleh melalui surat Head of Indonesia Affairs and Policy PT Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi Soemawilaga kepada Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki perihal pembukaan kembali penerbangan internasional Banda Aceh (BTJ) – Kuala Lumpur (KUL) pada hari ini, Jumat, 23 September 2022. Melalui surat tersebut, Eddy Krismeidi menyebutkan, menanggapi surat Gubernur Aceh Nomor 553/13235, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan telah memperoleh persetujuan untuk melayani kembali penerbangan Banda Aceh (BTJ)-Kuala Lumpur (KUL) sebanyak dua kali seminggu. Eddy Krismeidi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas perhatian yang telah diberikan kepada AirAsia selama ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyebutkan bahwa kabar baik ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak, baik dari Pemerintah Aceh maupun doa masyarakat Aceh. “Alhamdulillah, Menteri Perhubungan telah menyetujui pembukaan kembali penerbangan internasional Banda Aceh-Kuala Lumpur dari Bandara SIM, ini berkat ikhtiar kita bersama,” ungkap Teuku Faisal. Kembali beroperasinya penerbangan internasional di Bandara SIM, lanjut Teuku Faisal, merupakan impian kita bersama masyarakat Aceh. “Ini bisa jadi momentum kebangkitan perekonomian masyarakat Aceh maupun UMKM lokal melalui kunjungan pariwisata,” ujarnya. Sebagai informasi, AirAsia akan melayani penerbangan BTJ – KUL dua kali dalam seminggu dengan jadwal (waktu setempat) sebagai berikut; Senin, KUL-BTJ: 10.20-10.50 dan BTJ-KUL: 11.15-13.45, serta Kamis, KUL-BTJ: 08.05-08.35 dan BTJ-KUL: 09.00-11.35. (AM/MS) https://www.youtube.com/watch?v=YXyELjaRZbk&t=2s&ab_channel=DishubAceh

BANDA ACEH – Peserta Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) mengikuti kegiatan City Tour di Kota Banda Aceh menggunakan bus Trans Koetaradja, Kamis, 22 September 2022. Bus Trans Koetaradja juga membawa para peserta ke sejumlah destinasi pariwisata di Kota Banda Aceh, seperti Museum Aceh, Museum Tsunami, Museum PLTD Apung, dan Mesjid Raya Baiturrahman. Selama city tour, peserta juga mendengar penjelasan dari pemandu wisata tentang sejarah dan wisata Aceh. Fordasi merupakan forum kolaborasi yang terdiri dari lima provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Rapat koordinasi Fordasi diselenggarakan setiap tahun, di mana Provinsi Aceh menjadi tuan rumah pada tahun 2022 ini. (AM)